Xcloud.id

Tag: Erick Thohir

  • Daftar Bos-bos BUMN Penerima Tantiem dan Besarannya

    Daftar Bos-bos BUMN Penerima Tantiem dan Besarannya

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menyoroti tantiem BUMN yang disebutnya cuman akal-akalan. Kepala Negara bahkan mempersilakan direksi dan komisaris pelat merah mundur dari jabatanya jika tak setuju dengan penghapusan tantiem.

    Soal tantiem BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN. Disebutkan bahwa tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan atas kondisi tertentu.

    Misalnya, BUMN mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor, capaian KPI paling rendah sebesar 80% tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BUMN, atau saat BUMN tidak dalam kondisi merugi.

    Dilihat detikcom dalam aturan tersebut, Sabtu (16/8/2025), Berdasarkan pasal 106 ayat 1, tantiem diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dengan ketentuan yang sudah diatur. Berikut rinciannya:

    Komposisi besarnya Tantiem, Insentif Kinerja, dan Insentif Khusus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN mengikuti faktor jabatan sebagai berikut:

    a. Wakil direktur utama BUMN sebesar 90% dari direktur utama BUMN
    b. Anggota Direksi BUMN sebesar 85% dari direktur utama BUMN
    c. Komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 45% dari direktur utama BUMN
    d. Wakil komisaris utama/wakil ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 42,5% dari direktur utama BUMN
    e. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebesar 90% dari komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN.

    Dalam rincian di atas tidak dijelaskan tegas besaran tantiem Direktur Utama. Namun dalam aturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri BUMN Nomor 02 Tahun 2009, komposisi tantiem dan insentif kinerja untuk Direktur Utama ditetapkan sebesar 100%

    Selanjutnya pada pasal 72, dijelaskan bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya harus memenuhi persentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN selama 1 tahun paling sedikit 75% kehadiran, sebagai persyaratan memperoleh tantiem.

    Lalu pada pasal 76 poin 5, penetapan tantiem dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan.

    (ily/hns)

  • Prabowo Sentil Tantiem BUMN Akal-akalan, Ini Penjelasan Berdasarkan Aturan

    Prabowo Sentil Tantiem BUMN Akal-akalan, Ini Penjelasan Berdasarkan Aturan

    Jakarta –

    Tantiem BUMN disorot Presiden Prabowo Subianto karena dinilai sebagai praktik yang tidak mencerminkan keadilan. Prabowo bahkan menyebut tantiem akal-akalan.

    “Saya potong setengah komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu, itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” tutur Prabowo dalam pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di depan DPR, Jumat (16/8/2025).

    Prabowo juga menyatakan bila ada direksi atau komisaris yang tidak setuju dengan penghapusan tantiem, maka lebih baik mundur dari jabatannya.

    “Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia tidak menerima Tantiem, berhenti! Banyak anak-anak muda yang mampu yang siap menggantikan mereka,” tegas Prabowo.

    Lantas, apa itu tantiem yang membuat Prabowo mengeluarkan pernyataan keras?

    Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan atas kondisi tertentu.

    “Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN apabila BUMN bersangkutan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian,” tulis aturan tersebut, dikutip detikcom Sabtu (16/8/2025).

    Pada pasal 72, dijelaskan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya harus memenuhi persentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN selama 1 tahun paling sedikit 75% kehadiran, sebagai persyaratan memperoleh tantiem.

    Lalu pada pasal 76 poin 5, penetapan tantiem dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan

    Lalu pada pasal 102, BUMN dapat memberikan tantiem atau insentif kinerja berdasarkan penetapan RUPS/Menteri dalam pengesahan laporan tahunan apabila:

    a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
    b. realisasi tingkat kesehatan paling rendah sama dengan peringkat BBB tanpa memperhitungkan beban/keuntungan akibat tindakan Direksi BUMN sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi BUMN
    c. capaian KPI paling rendah sebesar 80% tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BUMN
    d. kondisi BUMN yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk BUMN dalam kondisi rugi, atau BUMN tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BUMN.

    (ily/hns)

  • Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di mimbar pidato perdananya sebagai Presiden RI di MPR, Prabowo Subianto tampil galak terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut terus merugi tapi memanjakan para dewan direksi.
    Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), sore kemarin.
    Prabowo mengupas habis masalah BUMN yang terus-menerus merugi.
    Tapi di sisi lain, Prabowo heran dewan direksi dan komisaris BUMN mendapatkan tantiem, atau duit penghargaan yang nilainya bisa menyentuh Rp 40 miliar per tahun.
    Dikutip dari Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/2009, tantiem memiliki pengertian penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada direksi dan dewan komisaris persero apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian.
    “Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” ujar Prabowo.
    Atas dasar ini juga, Prabowo menghapus klausul tantiem ini.
    “Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.
    Prabowo mengatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada Danantara untuk tidak memberikan tantiem kepada direksi yang perusahaannya merugi.
    Selain itu, kata Prabowo, kalaupun suatu perusahaan BUMN mengalami keuntungan, untungnya harus nyata.
    “Untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu, keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” tegasnya.
     
    Atas penghapusan tantiem ini dari BUMN yang merugi, Prabowo menantang para direksi dan komisaris yang tidak menerima sistem baru tersebut.
    Karena menurut Prabowo, hal yang tidak masuk akal adalah perusahan merugi tetapi foya-foya membayar kinerja direksi yang tak mampu membuat perusahaan untung.
    Sebab itu, Prabowo menantang bagi direksi dan komisaris yang keberatan tak ada tantiem untuk mundur dari jabatan.
    “Tapi, ini serius, tidak masuk akal. Jadi, direksi dan komisaris, kalau keberatan tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” ujar Prabowo.
    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turut mengaminkan kebijakan Prabowo atas penghilangan tantiem bagi BUMN yang merugi.
    Dia mengatakan, kebijakan itu bisa menghemat pengeluaran negara hingga Rp 18 triliun.
    Dasco yang merupakan Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebut, tidak hanya tantiem yang dihilangkan, Prabowo juga memangkas jumlah komisaris perusahaan BUMN.
    “Ya, “Ya, memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu setengah bulan yang lalu. Bahwa pertama, pengurangan jumlah komisaris, itu lebih dari separuh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi,” ujar Dasco.
    “Lalu yang kedua, memang tantiemnya ditiadakan. Dan itu, kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” sambung dia.
    Selain itu, Dasco juga mengungkapkan strategi Prabowo menempatkan 30 wakil menteri menjadi komisaris BUMN.
    Dia mengatakan, para wamen tersebut tak hanya untuk gaya-gayaan dan mendapat penghasilan lebih dari jabatan komisaris.
    Tetapi juga untuk menjadi “CCTV” Prabowo mengawasi kinerja BUMN yang selama ini terus merugi.
    Para wamen ini juga disebutkan tidak mendapatkan tantiem sebagai komisaris.
    “Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh Presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah,” imbuh dia.
    Berikut ini daftar 30 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN:
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero).
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia.
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel).
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero).
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero).
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia.
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Sentil Keras Para Bos BUMN soal Tantiem: Itu Akal-akalan!

    Prabowo Sentil Keras Para Bos BUMN soal Tantiem: Itu Akal-akalan!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menyoroti para direksi dan komisaris BUMN yang menikmati tantiem. Bahkan, menurutnya ada komisaris yang cuma rapat sebulan sekali, namun tantiemnya puluhan miliar.

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato Rancangan Undang-undang APBN 2026 dan Nota Keuangan.

    “Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp 40 miliar setahun,” ujar Prabowo di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Menurut Prabowo tantiem itu hanya akal-akalan semata. Bahkan dia heran dan tidak mengerti kenapa harus ada tantiem.

    Selain mengkritik keras soal tantiem, Prabowo juga memangkas jumlah komisaris BUMN

    “Saya potong setengah komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti Tantiem itu, itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” tutur Prabowo.

    Atas hal ini, Prabowo telah memerintahkan Danantara untuk menyetop tantiem, termasuk kepada direksi.

    “Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar jangan untung akal-akalan,” tuturnya.

    Prabowo menambahkan direksi dan komisaris yang tidak setuju dengan keputusannya menghapus tantiem, silakan mundur.

    “Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia tidak menerima Tantiem, berhenti! Banyak anak-anak muda yang mampu yang siap menggantikan mereka,” tegas Prabowo.

    Sebagai informasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan.

    Sementara menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2009, tantiem adalah penghargaan tahunan bagi anggota direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas BUMN apabila perusahaan meraih laba, atau tetap diberikan bila terjadi peningkatan kinerja meski perusahaan merugi.

    (shc/hns)

  • Prabowo Hapus Tantiem, Mahfud MD Sebut Istilah Asing Sengaja Dipakai agar Bisa Beri Bonus Puluhan Miliar Komisaris BUMN

    Prabowo Hapus Tantiem, Mahfud MD Sebut Istilah Asing Sengaja Dipakai agar Bisa Beri Bonus Puluhan Miliar Komisaris BUMN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku akan menghapuskan tantiem. Hal itu menuai respons publik.

    Salah satunya eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Ia mengatensi rencana tersebut.

    “Kata Presiden banyak dari kita yang tidak mengerti istilah tantiem,” tulis Mahfud dikutip dari unggahannya di X, Jumat (15/8/2025).

    Menurut Mahfud, istilah asing itu memang sengaja dipakai. Tujuannya agar publik tak tahu ada pemberian bonus miliaran rupiah.

    “Istilah asing tersebut sengaja dipakai agar orang tak mengerti dan BUMN bisa memberi bonus puluhan miliar,” ujar Mahfud.

    Mahfud juga mengatensi pernyataan Prabowo. Bahwa jika komisaris tidak ingin tantiem dihapus, maka sebaiknya berhenti saja.

    Adapun wacana penghapusan tantiem itu disampaikan Prabowo melalui pidatonya. Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025).

    Tantiem sendiri, diatur pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 02 Tahun 2009. Disitu disebutkan tantiem adalah penghargaan tahunan bagi anggota direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas BUMN apabila perusahaan meraih laba, atau tetap diberikan bila terjadi peningkatan kinerja meski perusahaan merugi.

    Pemberian Tantiem itu jadi sorotan. Pasalnya, jumlah bonus yang diberikan tak sedikit.
    (Arya/Fajar)

  • Megawati Tak Hadir di Sidang Tahunan MPR 2025

    Megawati Tak Hadir di Sidang Tahunan MPR 2025

    GELORA.CO -Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak terlihat pada Sidang Tahunan MPR 2025 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2025.

    Pada pidato pembukaan sidang tahunan, Ketua MPR Ahmad Muzani tidak menyebut nama Megawati. Dia hanya menyampaikan sambutan kedatangan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

    Selain itu, Muzani juga menyebut nama-nama wakil presiden (wapres) terdahulu yang hadir dalam sidang tahunan ini antara lain Wapres ke-6 RI Try Soetrisno; Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla; Wapres ke-11 RI Boediono; Wapres ke 13 RI Ma’ruf Amin serta sejumlah menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih.

    Sidang tahunan dan sidang bersama ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah jajaran kabinetnya, serta tamu-tamu tokoh negara. Adapun, menteri-menteri Kabinet Merah Putih yang. hadir antara lain Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendes Yandri Susanto, Menteri Amran Sulaiman, Wamentan Sudaryono.

    Selain itu ada, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan beberapa menteri-menteri lainnya.

  • Momen Dasi Gibran Berubah Warna di Sidang Tahunan DPR/MPR – Page 3

    Momen Dasi Gibran Berubah Warna di Sidang Tahunan DPR/MPR – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Sidang Tahunan DPR/MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam sidang itu, Prabowo dan Gibran kompak tampil formal, mengenakan jas dan dasi berwarna biru.

    Pantauan Liputan6.com, ada momen menarik kala Gibran mengubah warna dasinya dalam Sidang Tahunan MPR.

    Semula, Gibran terlihat menggunakan dasi berwarna merah. Namun, dasi itu berubah warnanya menjadi biru ketika berada di dalam ruang sidang, senada dengan warna dasi yang dikenakan Prabowo.

    Selain Prabowo dan Gibran, Sidang Tahunan MPR itu juga dihadiri oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Namun, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri absen dalam sidang tahunan tersebut.

    SBY dan Jokowi nampak duduk bersebelahan dalam sidang tersebut. Keduanya juga sama-sama mengenakan jas serta dasi saat hadir dalam sidang tersebut.

    Sementara itu, hadir pula Wapres ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), Wapres ke-11 Boediono, Wapres ke-13 Ma’ruf Amin, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendes Yandri Susanto, Wamentan Sudaryono, hingga Ketum Partai Nasdem Surya Paloh.

    Adapun Sidang Tahunan MPR dan DPR tahun ini digelar untuk mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto. Dia akan menyampaikan dua pidato kenegaraan.

    Pertama, Prabowo menyampaikan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025. pada pukul 09.00 WIB. Dalam pidato ini, Prabowo akan menyampaikan hasil kinerja pemerintah yang sudah berjalan hampir 300 hari sejak dilantik pada Oktober 2024.

    Kedua, Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 beserta Nota Keuangannya pada pukul 14.30 WIB. Pidato tersebut akam disampaikan Prabowo di depan peserta rapat paripurna DPR RI.

  • Menko AHY hingga Sri Mulyani hadiri Sidang Tahunan MPR RI

    Menko AHY hingga Sri Mulyani hadiri Sidang Tahunan MPR RI

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah menteri dan pejabat bidang ekonomi Kabinet Merah Putih terpantau menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpantau tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 08.20 WIB.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan telah tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 08.15 WIB.

    Sejumlah pejabat bidang ekonomi lain yang terpantau menghadiri dan telah tiba di Kompleks Parlemen, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Kemudian, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

    Adapun, sejumlah menteri dan pejabat bidang ekonomi lainnya juga dijadwalkan akan menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Laga Perdana Timnas U-17 Lancar, Bobby Nasution dapat Pujian Erick Thohir

    Laga Perdana Timnas U-17 Lancar, Bobby Nasution dapat Pujian Erick Thohir

    Bisnis.com, DELISERDANG – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendapat pujian dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pujian ini datang berkat lancarnya pertandingan perdana Timnas U-17 melawan Tajikistan di Stadion Utama Sumatera Utara.

    Dari awal pertandingan Stadion Utama Sumatera Utara diguyur hujan deras, namun pertandingan tetap berjalan dengan lancar. Ini salah satu aspek yang menunjukkan keseriusan Pemprov Sumut dalam menggelar event sepakbola internasional.

    “Pak Bobby punya komitmen, punya keberanian, saya bilang OK asal fasilitasnya sesuai dan beliau berusaha sebaik mungkin, kita apresiasi, saya rasa semua senang, kita akan coba dorong lebih banyak pertandingan Timnas di Sumut,” kata Erick Thohir, di Stadion Utama Sumatera Utara, Deliserdang, Selasa (12/8) malam.

    Erick Thohir juga memuji Stadion Utama Sumatera Utara yang merupakan salah satu dari tiga stadion khusus sepakbola yang ada di Indonesia. Dia berharap fasilitas ini bisa dijaga dan terus dikembangkan.

    “Saya rasa di Indonesia cuma ada tiga stadion yang benar-benar untuk sepakbola, Sumatera Utara, Balikpapan dan JIS Jakarta. Saya rasa fasilitas seperti ini hal yang positif dan harus kita jaga,” kata Erick Thohir.

    Ada lebih dari 12 ribu suporter yang menonton laga ini langsung dari Stadion Utara Sumatera Utara, membuat atmosfer laga ini semakin hidup. Ditambah lagi, desain stadion yang membuat penonton dekat dengan pemain sehingga bisa merayakan gol bersama-sama.

    “Luar biasa 12 ribu penonton untuk pertandingan U-17 dan memang kebetulan para peserta yang hadir tim yang terkualifikasi di piala dunia U-17, ini saya rasa pertandingan yang dibutuhkan tim U-17 kita, tetapi juga secara tontonan sangat layak,” kata Thohir.

    Gubernur Sumut Bobby Nasution bersyukur masyarakat Sumut bisa menyaksikan secara langsung Timnas U-17 beraksi di lapangan. Dia memastikan pihaknya akan terus berbenah diri dalam penyelenggaraan event sepakbola internasional dan siap untuk event berikutnya.

    “Ini menjadi pelajaran tentunya bagi kami, juga bagi pemain di lapangan, panitia lokal, penonton ini menjadi pembelajaran semua, dan kami siap untuk event-event sepakbola selanjutnya,” kata Bobby Nasution.

    Laga yang berlangsung cukup sengit dan berakhir imbang 2-2. Indonesia sempat unggul 2-1 hingga pertengahan babak kedua, tetapi Tajikistan berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir pertandingan. Berikutnya, Timnas U-17 akan melawan Uzbekistan pada hari Jumat (15/8) pukul 19:30, kemudian di hari terakhir, Senin (18/8) akan melawan Mali pukul 20:30.

  • Kiprah Bobby Rasyidin, Mantan Bos Holding BUMN Pertahanan yang Pernah Saling Bersaing – Page 3

    Kiprah Bobby Rasyidin, Mantan Bos Holding BUMN Pertahanan yang Pernah Saling Bersaing – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bobby Rasyidin resmi ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero). Sebelum bergeser ke BUMN kereta, Bobby pernah menjadi Direktur Utama PT LEN Industri, Holding BUMN Industri Pertahanan.

    Dia menjabat dari 2021 hingga 2025 di posisi tersebut. Ternyata ada kisah unik soal penggabungan BUMN pertahanan itu di masa kepemimpinan Bobbu Rasyidin. Dia mengakui sebelum digabung dalam Holding BUMN Industri Pertahanan, DEFEND ID, perusahaan di sektor ini cenderung saling sikut karena persaingan.

    Hal ini diungkap Bobby dalam Ngopi BUMN, di Kantor Kementerian BUMN, pada Oktober 2023 lalu. Bobby menjelaskan, ada sekitar 5 perusahaan di sektor industri pertahanan. Yakni, LEN Industri, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, Pindad, dan PT Dahana. Sebelum jadi holding, kelima perusahaan itu kerap ‘rebutan’.

    “Terus terang sebelum diholdingkan ini 5 BUMN seperti disampaikan bang Arya (Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga), silo-silo itu banyak terjadi. Seperti PT Pindad dan PT LEN kalau ada sistem di dalam platform, itu rebutan,” kata Bobby dalam Ngopi BUMN, di Kementerian BUMN, Jakarta, ditulis Rabu (13/8/2025).

    Misalnya, bicara soal battle management system (BMS) sebagai otaknya tank, PT LEN Industri punya produk tersebut. Tapi, yang mendapat porsi adalah Pindad. Hal ini terjadi juga di BUMN industri pertahanan lainnya.

    “Begitu juga ketika PT PAL membuat kapal, otaknya combat management system (cms) ini dikembangkan oleh LEN juga dari 2010, LEN punya produk dan teknologi ini. Tapi karena waktu itu PT PAL dan PT LEN bersaing, maka dalam kapal perang yang dibangun kala itu cms tidak punyanya LEN,” jelas dia.