Tag: Erick Thohir

Kaleidoskop 2025: Deretan Peristiwa Transportasi, Polemik Utang Whoosh hingga Bandara IMIP

Bisnis.com, Jakarta — Warna-warni peristiwa di sektor transportasi terjadi sepanjang 2025, bahkan sejak hari pertama pergantian tahun. Mulai dari rencana penutupan Stasiun Karet, macet horor di Pelabuhan Tanjung Priok, persoalan utang kereta cepat Whoosh, hingga perkara Bandara IMIP.

Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh menjadi sorotan utama tahun ini, setelah Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyebutnya sebagai potensi “bom waktu” bagi keberlanjutan bisnis perusahaan.

Usai Lebaran, regulator dan operator pelabuhan mendapat pukulan keras imbas penumpukan kendaraan yang menyebabkan macet horor di area Pelabuhan Tanjung Priok yang terjadi berhari-hari.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap transportasi massal.

Misalnya, permintaan kenaikan status bandara internasional, melanjutkan proyek strategis nasional (PSN) sektor transportasi, dan pengadaan tambahan gerbong KRL untuk mengurai kepadatan.

Berikut Sejumlah Sorotan Peristiwa di Sektor Transportasi Sepanjang 2025

Nasib Stasiun Karet

Isu penutupan Stasiun Karet mulai muncul sejak 1 Januari 2025 dari Erick Thohir, yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri BUMN.

Rencana penutupan Stasiun Karet itu pun dibenarkan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Alasannya, jaraknya terlalu dekat dengan Stasiun BNI City sehingga dinilai kurang efektif.

Dalam perkembangannya, rencana tersebut terus mundur bahkan hingga penghujung 2025. Alih-alih ditutup, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebutnya sebagai “integrasi”, meski nantinya naik-turun penumpang tidak lagi dilakukan di Stasiun Karet.

Hingga kini, belum ada kabar resmi dan spesifik mengenai kapan pembukaan integrasi stasiun tersebut dimulai.

Macet Horor Tanjung Priok

Kemacetan parah terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok sejak Rabu malam (16/4/2025) dan berangsur lancar mulai 19 April 2025. Musababnya, ada tiga kapal besar sandar di NPCT1 dengan total volume bongkar muat mencapai lebih dari 4.000 TEUs.

Banyaknya kapal yang bersandar terpantau terjadi selang sepekan usai masa pembatasan angkutan barang selama periode Idulfitri berakhir pada 8 April 2025. Di samping itu, para pengusaha mengejar pengiriman barang menjelang perayaan Paskah.

Belajar dari hal tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyiapkan langkah antisipasi dan strategi menghadapi potensi penumpukan kapal usai masa pembatasan angkutan barang selama Nataru berakhir.

Prabowo Sulap 40 Bandara Jadi Internasional

Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari dua minggu menerbitkan beleid yang menyatakan kenaikan status bandara komersial menjadi internasional. Total, kini Indonesia memiliki 40 bandara internasional—meski belum seluruhnya memenuhi persyaratan.

Melalui kebijakan ini pula, muncul perkara baru terkait bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Fakta Bandara IMIP

Kisruh Bandara IMIP bermula saat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau simulasi pertahanan terintegrasi TNI di area objek vital nasional Bandara IMIP, yang terletak dekat jalur laut strategis (Alur Laut Kepulauan Indonesia II dan III).

Ia menyoroti absennya petugas bea cukai maupun imigrasi di bandara tersebut, meski telah ditetapkan sebagai bandara internasional.

“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari mana pun asalnya,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Kementerian Pertahanan.

Nyatanya, meski telah berganti status, Bandara IMIP belum memiliki izin pelayanan internasional. Bahkan, pihak IMIP menyampaikan keberatan untuk menjadikan bandara mereka sebagai bandara internasional. Hal itu tertuang dalam Surat Nomor 810/IMIP-KIP/MWL/IX/2025 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Keimigrasian tertanggal 15 September 2025.

Kementerian Perhubungan kemudian menerbitkan KM Nomor 55/2025 pada 13 Oktober 2025 yang mengembalikan status Bandara IMIP menjadi melayani penerbangan domestik.

Beleid tersebut sekaligus menjadi titik terang status Bandara IMIP, termasuk perlu atau tidaknya petugas kepabeanan dan imigrasi di lokasi tersebut.

Polemik Utang Whoosh

Saling lempar tanggung jawab utang KCJB alias Whoosh yang disebut sebagai “bom waktu” berlangsung cukup intens sejak Agustus lalu. Pada saat yang sama, Kementerian Keuangan atau pemerintah pusat angkat tangan dan tidak ingin terlibat dalam pembayaran utang tersebut.

Bos Danantara Rosan P. Roeslani, mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin, hingga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipanggil bergilir ke Istana Negara oleh Prabowo.

Bak bola liar, isu melebar dan saling menyalahkan terjadi, di saat Whoosh sudah terlanjur beroperasi.

Prabowo pada akhirnya meminta agar seluruh pihak berhenti menambah kegaduhan atas masalah keuangan proyek era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Pasalnya, pemerintah disebutnya bakal bertanggung jawab.

“Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Pada akhirnya, skema penggunaan APBN menjadi solusi untuk menangani kewajiban kereta cepat senilai Rp1,2 triliun per tahun.

Danantara Suntik Modal Garuda Cs

Danantara menyuntikkan dana senilai Rp23,7 triliun pada awal Desember kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA). Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk pemeliharaan pesawat.

Sebanyak 47% atau sekitar Rp11,2 triliun digunakan untuk penyehatan dan pemeliharaan armada PT Citilink Indonesia. Kemudian sekitar 37% atau Rp8,7 triliun dialokasikan untuk pemeliharaan pesawat Garuda Indonesia.

Sebagian injeksi modal juga digunakan untuk memenuhi kewajiban utang Citilink kepada Pertamina senilai US$225 juta.

Tarif Transjakarta Bakal Naik

Tarif Transjakarta diperkirakan bakal naik usai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi transportasi seperti Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta.

Khusus Transjakarta, subsidi turun menjadi Rp3,75 triliun pada 2026 dari alokasi 2025 sebesar Rp4,51 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa penyusutan tersebut sejalan dengan penurunan APBD Jakarta akibat pemangkasan pemerintah pusat terhadap pendapatan dari Transfer ke Daerah (TKD).

Sebelumnya, mencuat rencana kenaikan tarif Transjakarta dari Rp3.500 per perjalanan menjadi Rp5.000 atau lebih tinggi, mengingat tarif tersebut tidak berubah selama 20 tahun.

Meski demikian, hingga kini Pemprov DKI Jakarta maupun Transjakarta belum menyampaikan kepastian waktu kenaikan tarif.

Kehadiran KRL Baru

Masyarakat Jabodetabek pengguna KRL bersiap menikmati kereta-kereta baru. Selain sejumlah kereta baru yang telah tiba dari China maupun INKA, Prabowo juga meminta pengadaan 30 rangkaian kereta untuk tahun depan.

Ia mengungkapkan bahwa tambahan gerbong menjadi solusi transportasi, terutama bagi masyarakat kelas menengah dan bawah. Dengan demikian, layanan kereta api, khususnya KRL Jabodetabek, akan diperluas dan ditambah rangkaiannya.

“Rp5 triliun saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat demi kepentingan rakyat,” ujarnya saat hendak meresmikan wajah baru Stasiun Tanah Abang, Selasa (4/11/2025).

Presiden juga memberikan tenggat waktu satu tahun untuk menghadirkan 30 kereta tersebut. Sementara itu, kereta China seri CLI-125 dan CLI-225 telah mulai beroperasi pada semester II/2025.

30/12/2025 07:00
Sesuai Janji Presiden, tapi Ada Penyesuaian

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir menyebut bonus atlet SEA Games Thailand 2025 masih dikaji Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Peninjauan mencakup besaran untuk peraih medali emas, perak, dan perunggu.

“Ya memang tadi saya sampaikan mengajukan sesuai instruksi Presiden kepada pihak yang berwenang yaitu Menteri Keuangan. Mudah-mudahan satu atau dua hari ini kami kirimkan (skema bonus) angka-angkanya,” kata Erick, dilansir Antara, Jumat (26/12/2025).

Erick mengatakan bahwa nantinya akan terdapat penyesuaian terkait dengan nominal bonus bagi para atlet yang mempersembahkan medali kepada tim Merah Putih. Sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto yakni akan memberikan Rp 1 miliar kepada para atlet yang berhasil menggondol emas, namun Erick mengungkapkan terdapat penyesuaian bonus terkait dengan nomor pertandingan yang diikuti.

Ditanya mengenai skema nominal bonus secara terperinci yang tengah disiapkan, Erick mengatakan bahwa masih belum bisa membeberkannya karena dalam tahap peninjauan Kemenkeu. Erick mengatakan bahwa bonus tersebut nantinya akan langsung ditransfer kepada para atlet.

“Semua nanti langsung ditransfer ke akunnya masing-masing. Nah kami juga mohon kepada anak-anak saya, adik-adik atlet, benar-benar ditabung (uang bonus). Ini untuk masa depan,” ujar Erick.

Tim Merah Putih tercatat mendulang 333 medali yang terdiri dari 91 emas, 111 perak, dan 131 perunggu pada ajang SEA Games Thailand 2025. Pencapaian tersebut membuat Indonesia menempati peringkat kedua klasemen akhir atau berada di bawah juara umum yakni tuan rumah Thailand.

26/12/2025 17:42
Islah Bahrawi soal Polemik di PBNU: Cepat atau Lambat, Kedoknya Akan Terbuka Perlahan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Jaringan Moderat Islam, Islah Bahrawi menyebut apa yang dia sampaikan bahwa polemik di Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) terjadi karena tambang. Benar.

Itu diungkapkan Islah di YouTube Akbar Faizal Uncensored. Disitu dia berbincang dengan politisi senior Akbar Faizal.

“Saya kira sudah semakin jelas, apa yang saya sampaikan via podcast dengan Puang @akbarfaizal68,” tulis Islah dikutip dari unggahannya di X, Kamis (25/12/2025).

Ke depan, dia yakin akan terlihat siapa yang tidak mau berdamai. Hingga akhirnya memecah belah NU.

“Pihak mana yang tidak mau berdamai (islah) dan rela jadi boneka orang luar untuk memecah belah NU demi keuntungan pribadi,” ujarnya.

Hal tersebut, kata dia, cepat atau lambat bakal terungkap.

“Lihat saja, cepat atau lambat, kedoknya akan terbuka perlahan,” terangnya.

Adapun dalam YouTube tersebut, pecah kongsi di organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia itu, terjadi karena persoalan tambang. Berdasarkan keyakinannya.

“Saya pastikan memang, persoalan konflik di PBNU itu persoalam tambang,” kata Islah dikutip dari YouTube Akbar Faizal Uncensored, Jumat (19/12/2025).

Dia menantang debat pihak yang tak sepakat dengan pernyataannya. Baik itu gus maupun kiyai.

“Kalau ada gus atau kiyai yang menolak bukan karena tambang, ayo debat sama saya,” ujarnya.

Islah membeberkan, konsesi PBNU ada hubungannya dengan Boy Thohir. Pengusaha kelas kakap yang juga saudara dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.

“PBNU terikan Rp40 miliar sejak awal dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau memang PBNU pada ujungnya tidak bekerja sama dengan perusahaan ini, yang dirugikan orang-orang komitmen puluhan miliar ini,” jelasnya.

25/12/2025 11:58
Sosok Alumni UGM yang Sebut Praperadilan Kasus Ijazah Jokowi Bisa Jadi Jebakan Bagi Roy Suryo Cs

GELORA.CO – Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menilai opsi pengajuan praperadilan justru berpotensi merugikan kliennya.

Ia menyebut langkah hukum tersebut bisa menjadi “jebakan Batman” bagi Roy Suryo, Rismon Sianipar, serta Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan itu disampaikan Refly merespons sikap Polda Metro Jaya yang sebelumnya mempersilakan para tersangka mengajukan gugatan praperadilan apabila tidak menerima hasil penyidikan yang telah dilakukan.

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik disebut telah menggelar perkara sebanyak dua kali.

Selain itu, proses penyidikan juga telah melalui dua kali asistensi dari Bareskrim Polri serta satu gelar perkara khusus yang dilakukan atas permintaan pihak tersangka.

Meski demikian, praperadilan tetap dimungkinkan untuk diajukan karena para tersangka masih menyatakan keberatan atas hasil gelar perkara khusus tersebut.

Secara hukum, praperadilan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, hingga permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

Refly Harun Ragukan Netralitas Praperadilan

Refly Harun menyatakan dirinya tidak sepakat jika kliennya menempuh jalur praperadilan.

Ia menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini tidak sepenuhnya berjalan normal.

“Mengenai praperadilan begini, kita ini kan seolah-olah everything is oke, ya kan? Negara hukum Indonesia, the rule of law dan lain sebagainya. Enggak begitu dong, Bro. Kita tahu bahwa banyak hal-hal yang kemudian penegakan hukum itu enggak normal,” ucapnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (21/12/2025).

Ia menambahkan, akses terhadap keadilan dinilai tidak selalu setara bagi setiap pihak.

“Makanya saya katakan, If you part of the government then praperadilan itu gampang, bisa lolos. Tapi ketika Anda pada posisi yang berbeda, Anda harus hati-hati, bisa jadi jebakan Batman,” tegasnya.

Kritik atas Penetapan Tersangka dan Respons Polisi

Refly juga menyoroti hasil gelar perkara khusus yang menurutnya tidak memuat unsur rasional untuk menetapkan Roy Suryo dan rekan-rekannya sebagai tersangka.

“Kan cuma dikatakan ada 700 bukti dan lainnya, tolong tunjukkan tempus delicti-nya mana, locus-nya mana, peristiwanya apa. Dia main blanket aja, disatukan saja begitu. Enggak bisa begitu tindak pidana, enggak boleh pakai kalau dia kena, dia juga kena kan,” paparnya.

Ia bahkan menilai praperadilan berpotensi melegitimasi proses penyidikan yang dinilainya bermasalah.

“Kalau kita melakukan praperadilan, ini bakal jebakan Batman. Artinya it could be menjadi alat legitimacy bagi sebuah proses penyidikan yang unprofesional seperti ini,” tambah Refly.

Sementara itu, pihak kepolisian menyebut telah menyita 17 jenis barang bukti dan 709 dokumen, termasuk ijazah asli Jokowi yang diterbitkan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), sesuai permintaan para tersangka.

Selain itu, penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli lintas bidang, mulai dari Dewan Pers, KPI, Kementerian Hukum dan HAM, akademisi forensik digital, ahli bahasa Indonesia, hingga sosiologi hukum.

Polisi menegaskan seluruh tahapan penyidikan dilakukan secara transparan, profesional, dan proporsional.

Sosok Refly Harun

Melansir dari Wikipedia, Refly Harun lahir 26 Januari 1970.

Ia adalah seorang pakar hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia.

Refly mengenyam pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ia juga aktif di kampus sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, seperti tertulis di situs UGM.

Setelah lulus pada tahun 1995, ia memulai kariernya menjadi wartawan. Ia menjadi wartawan di Media Group.

Di tengah perjalanannya sebagai pemburu berita, rasa intelektualnya makin membara.

Dia akhirnya memutuskan berhenti dari dunia jurnaslitik dan masuk ke dunia akademisi.

Ia melanjutkan pendidikan S2-nya di Universitas Indonesia di Fakultas Hukum dan program S3-nya di University of Notre Dame, Amerika Serikat.

Karier intelektualnya diuji di lapangan.

Dia mulai menjadi narasumber, pembicara, dan pengamat persoalan hukum tata negara, sengketa Pilkada, dan Pilpres.

Dia juga aktif sebagai konsultan dan peneliti di Centre of Electoral Reform (CETRO).

Selain itu, dia menjadi staf ahli salah seorang hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan dia pernah ditunjuk menjadi ketua tim Anti Mafia MK oleh Ketua MK, Mahfud MD.

Sejak itu namanya makin bersinar. Ia sering menjadi penulis lepas, narasumber, dan muncul di layar kaca.

Pasca pemilihan umum Presiden Indonesia 2014, ia masuk staf ahli presiden.

Tak lama menjadi staf ahli, ia ditunjuk menjadi Komisaris Utama Jasa Marga.

Refly sebagai akademisi aktif mengajar sebagai dosen tetap Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara.

Refly pernah menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Pelindo I.

Namun, jabatan itu dicopot Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada 2020.

Selain mencopot Refly, Erick juga mencopot tiga komisaris lainnya. Mereka adalah Heryadi, Bambang Setyo Wahyudi dan Lukita Dinarsyah Tuwo. Dengan demikian, ada empat komisaris Pelindo I yang diberhentikan dari jabatannya pada hari Senin (20/4/2020).

Kemudian sebagai gantinya, Erick menambah lima komisaris baru. Artinya ada tambahan satu jabatan komisaris dari sebelumnya.

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan, alasan pencopotan Refly Harun dan tiga direksi lainnya dalam rangka refreshing saja.

“Perlu refreshing di Pelindo sehingga kita ganti empat orang. Jadi mudah-mudahan dengan refreshing ini mudah-mudahan membuat Pelindo I juga akan semakin bergairah kinerjanya,” kata Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga, Senin (20/4).

23/12/2025 10:53
Prabowo Pusing Indonesia Raih 91 Emas di SEA Games: Bonusnya Juga Besar Itu…

Prabowo Pusing Indonesia Raih 91 Emas di SEA Games: Bonusnya Juga Besar Itu…
Tim Redaksi
SERANG, KOMPAS.com –
Presiden Prabowo Subianto mengaku pusing setelah kontingen Indonesia berhasil mengantongi 91 emas dalam SEA Games 2025 di Thailand.
Sebab, perolehan emas yang lebih besar berpengaruh pada jumlah bonus yang diberikan.
Hal ini diungkapkan Presiden Prabowo dalam acara akad massal 50.030 unit rumah subsidi berskema Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
Mulanya, Kepala Negara menyebut nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir dalam sambutannya, sebagai salah satu menteri yang hadir dalam acara tersebut.
Ia lalu mengapresiasi perolehan emas Indonesia yang berjumlah 91 emas, melampaui target semula yakni 80 emas.
“Oh, Menteri Pemuda dan Olahraga sudah kembali saudara Erick Thohir. Selamat dengan 91 emas, terima kasih,” kata Prabowo, Sabtu.
Kepala Negara mengaku senang dengan perolehan itu.
Ia berseloroh, banyaknya perolehan emas berarti jumlah bonus yang diberikan negara juga besar.
“Di satu pihak saya senyum 91 emas, di lain pihak agak pusing juga ini, bonusnya besar juga itu sekarang,” seloroh Prabowo.
Kendati begitu, ia tetap akan menepati janjinya.
Ia menekankan, ucapan seorang pemimpin harus bisa dipegang.
“Ucapan seorang pemimpin harus dipegang. Gembira tapi pusing tidak apa-apa. Yang penting pejuang-pejuang kita hormati dan kita hargai,” tandas Prabowo.
Sebelumnya diberitakan, Presiden
Prabowo Subianto
berjanji akan memberikan bonus kepada atlet berprestasi dalam SEA Games.
Ia meminta Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menambahkan bonus menjadi Rp 1 miliar untuk peraih medali emas di
SEA Games 2025
di Thailand.
Jumlah itu bertambah dari sebelumnya hanya Rp 500 juta untuk satu orang peraih medali emas.
“Kita akan dorong, saudara-saudara, Menpora bagaimana? Yang dapat medali emas akan kita kasih insentif?” kata Prabowo dalam pidatonya saat melepas kontingen di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2025).
Erick kemudian menyampaikan bahwa bonus yang disediakan untuk seorang peraih medali emas sebesar Rp500 juta.
Prabowo lalu bertanya apakah anggaran tersebut dapat dinaikkan menjadi Rp1 miliar.
“Anggarannya Rp500 (juta)? Bisa dinaikkan jadi Rp1 miliar? Bisa. Bisa, kan?” tanya Prabowo.
Erick menyatakan kesiapannya, dengan berdiri dan memberikan tanda hormat.
Sontak, ratusan atlet yang datang ke Istana Negara bertepuk tangan gembira.
Tak cuma itu, Prabowo bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang berada di samping Erick Thohir.
Mensesneg juga menyatakan siap menaikkan anggaran untuk peraih medali emas.
“Mensesneg bisa?” tanya Prabowo.
“Alhamdulillah,” ucap Prabowo, disambut riuh tepuk tangan kembali.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/12/2025 12:28
Gibran janjikan Starlink agar warga Gayo bisa hubungi saudara

Gayo Lues, Aceh (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjanjikan internet satelit Starlink terpasang agar warga korban di Kabupaten Gayo Lues bisa berkomunikasi dan menghubungi saudara mereka.

Saat menyapa para korban di Posko Pengungsian BLK Blangkejeren, Gayo Lues, Aceh, Rabu, Gibran sempat bertanya soal sinyal ponsel yang sudah berfungsi atau belum.

“Bapak, ibu sinyalnya sudah baik belum?” tanya Gibran kepada warga.

“Belum,” jawab warga kompak dan antusias.

“Nanti kita segera pasangkan Starlink ya biar bisa segera menghubungi teman-teman, saudaranya di tempat lain. Internetnya belum jalan ya? Kita segerakan ya,” kata Gibran melanjutkan.

Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Gayo Lues, Wapres Gibran didampingi oleh Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti hingga direktur Pertamina dan PLN.

Di depan ribuan warga pengungsi, Gibran berpesan agar pejabat terkait dapat mempercepat perbaikan infrastruktur, mulai dari pembangunan kembali jembatan yang putus, pasokan BBM, hingga internet dan listrik.

“Tunggu ya. Internet, BBM, listrik. Tadi beberapa tempat listrik sudah tersambung ya? Nanti kita segerakan juga untuk listrik,” kata Gibran.

Gibran pun berpesan kepada Bupati Gayo Lues agar memprioritaskan makanan hingga tiga kali sehari dan kebutuhan lainnya untuk lansia, anak-anak, balita dan ibu hamil di posko pengungsian.

Ia memastikan bantuan logistik, sembako akan terus didistribusikan, baik lewat jalur darat, laut dan udara.

“Jangan sampai ada yang sakit. Tidak terobati. Atau jangan sampai ada yang tidak kebagian makanan atau bantuan apapun. Kami dari pemerintah pusat atas perintah Presiden, ingin memastikan logistik, sembako, semuanya bisa dilancarkan,” kata Gibran.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

17/12/2025 21:11
Ada 95 jembatan putus, Gibran minta maaf warga harus antre BBM di SPBU

Gayo Lues, Aceh (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada masyarakat korban bencana, khususnya di Kabupaten Gayo Lues, Aceh karena warga harus mengantre panjang demi mendapatkan BBM di SPBU, akibat akses jembatan yang terputus

Saat menyapa para korban di Posko Pengungsian BLK Blangkejeren, Gayo Lues, Aceh, Rabu, Gibran menyatakan sebanyak 95 jembatan yang putus karena tersapu banjir menjadi pekerjaan utama pemerintah agar arus logistik dan BBM bisa kembali normal.

“Dilaporkan ke saya, ada 95 jembatan yang terputus, jadi mohon maaf bapak, ibu, karena jembatannya terputus, saya lihat di beberapa tempat, pom bensin banyak antrean juga,” kata Gibran di posko pengungsi.

Sebelum meninjau posko pengungsian, Gibran sempat meninjau SPBU Raklunung yang ramai oleh warga mengantre pembelian BBM.

Berdasarkan pantauan, antrean kendaraan baik motor maupun mobil mengular sampai ke pintu masuk SPBU. Dalam tinjauannya itu, Gibran mendapat laporan bahwa warga telah mengantre selama lebih dari tiga jam.

Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Gayo Lues, Wapres Gibran didampingi oleh Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti, hingga direktur Pertamina dan PLN.

Di depan ribuan warga pengungsi, Gibran berpesan agar pejabat terkait dapat mempercepat perbaikan infrastruktur, mulai dari pembangunan kembali jembatan yang putus, hingga pasokan BBM dan listrik.

“Saya bersama Pak Wamen BUMN, Wamen PU, Pertamina, PLN, nanti kita segerakan semua, listrik, BBM,” kata Gibran yang kemudian disambut antusias oleh warga.

“Amiin,” kata warga kompak.

Wapres juga menyampaikan komitmen dari Presiden Prabowo Subianto yang berjanji akan membangun kembali rumah warga yang rusak karena tersapu banjir.

Namun, pembangunan rumah baru tersebut tidak bisa dipastikan di lokasi yang lama, jika dinilai berbahaya karena dekat dengan aliran sungai.

Gibran meminta Bupati Gayo Lues untuk menentukan lokasi baru yang aman untuk pembangunan rumah warga.

“Pak Presiden berjanji akan membangun kembali rumah-rumah yang rusak. Mungkin nanti bisa di tempat yang sama atau di tempat yang lain yang lebih aman tentunya. Karena tadi saya lihat, sungainya sudah jadi lebar, jembatannya rusak, ada beberapa rumah juga yang hanyut, kita pastikan nanti di rumah yang baru di tempat yang aman ya Pak Bupati,” kata Gibran.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

17/12/2025 21:04
Januari Jadi Tenggat Waktu Terakhir PSSI Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia

JAKARTA – PSSI menyatakan soal tenggat waktu terkait keputusan merekrut pelatih baru Timnas Indonesia. Januari 2026 menjadi waktu terakhir kabar tersebut bakal diumumkan ke publik.

Waktu tersebut ditetapkan lantaran saat ini Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, yang juga menjabat Menpora tengah fokus mengawal SEA Games 2025 di Thailand.

“Ini sudah saya laporkan semua ke Ketua Umum PSSI (Erick Thohir) yang masih sibuk mengurusi SEA Games. Biarkan Pak Ketum fokus SEA Games dulu.”

“Setelah itu, rapat Exco (Komite Eksekutif PSSI) dengan Pak Ketum, mudah-mudahan bulan ini atau paling lambat bulan depan pelatih baru akan diumumkan,” kata Anggota Exco PSSI, Endri Erawan, dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.

Sebelumnya, Endri bersama Ketua Badan Tim Nasional, Sumardji, juga sudah melakukan wawancara dengan beberapa kandidat pelatih Timnas Indonesia di Eropa. Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, dan Jordi Curyff selaku Penasehat Teknis Timnas Indonesia juga ikut dalam sesi wawancara tersebut.

Terkait sosok yang bakal dipilih, Endri mengaku calon pelatih Timnas Indonesia tak jauh dari rumor yang berkembang di media-media Tanah Air. Hanya saja, ia enggan menyebut identitas sang pelatih.

Sederet kandidat pelatih memang sering dikaitkan dengan PSSI. John Heitinga, Giovanni van Bronckhorst, hingga John Herdman paling santer dihubungkan dengan kursi pelatih Skuad Garuda.

“Memang mengerucut seperti yang disebutkan lagi, sebelum kembali ke Tanah Air muncul lagi satu nama dari Ketum PSSI. Jadi, kami akan meneruskan dengan nama-nama. Namun, saya tidak punya hak menyebutkan nama, ini menjaga privasi.”

“Mereka juga banyak nama dan klub yang mau mereka. Jadi, kami harus mengerti posisi mereka. Ini permintaan pelatih untuk merahasiakan, tapi namanya tidak terlalu jauh dari yang sudah beredar,” tutur Endri.

17/12/2025 20:48
Gibran tiba di Medan, lanjutkan perjalanan menuju Gayo Lues Aceh

Medan (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Soewondo, Medan, Rabu, sekitar pukul 08.00 WIB disambut Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

‎Usai mendarat, Gibran bersalaman dengan para pejabat, kemudian berjalan menuju ruang holding.

‎Setelah transit di Medan, Gibran melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Gayo Lues, Aceh menggunakan helikopter dengan waktu tempuh sekitar satu jam.

‎Berdasarkan informasi yang dihimpun, Gibran akan menyapa pengungsi di Posko Desa Kampung Gumpang Lempuh, kemudian melihat infrastruktur Jembatan Aih Boboh yang terputus karena banjir.

‎Selanjutnya Gibran dijadwalkan menuju Kabupaten Pidie Jaya untuk meninjau kondisi pengungsi di Posko Masjid At Taqwa Meunasah Balek, kemudian melihat infrastruktur jembatan yang putus di Kecamatan Meureudu.

‎Dalam rangkaian kunjungan kerjanya, Gibran didampingi Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf.

‎Bencana banjir telah melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Aceh Selatan.

‎Adapun kunjungan ini merupakan kali kedua setelah pada 4 Desember lalu, Gibran meninjau tiga titik wilayah terdampak banjir, mulai dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat; Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dan Aceh Singkil, Aceh.

‎Kunjungan Gibran bertujuan memastikan jalur distribusi bantuan bagi para korban berjalan cepat dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

‎Gibran juga menyampaikan kepada para korban bahwa dirinya akan terus memantau kondisi lapangan terkini hingga pemulihan pascabencana.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

17/12/2025 08:52
Sumatra Banjir, Menkes Kirim 600 Nakes Tangani Pasien Pascabencana

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melaporkan pihaknya menyiapkan 600 orang tenaga kesehatan (nakes) yang akan diberangkatkan ke Sumatra untuk membantu pemulihan medis pascabencana.

Pada sidang kabinet paripurna, Senin (15/12/2025), Budi melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa yang disiapkan baru gelombang pertama saja. Nantinya, mereka akan dirotasi setiap dua minggu.

“Batch pertama kami akan memberangkatkan 600 orang. 450 sudah siap untuk diberangkatkan minggu ini,” terang Budi kepada Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Budi pun berharap agar Prabowo nantinya melepas keberangkatan nakes yang meliputi dokter, spesialis hingga perawat itu di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dia bahkan meminta agar mereka diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules.

Para nakes yang akan diberangkatkan ke lokasi terdampak bencana Sumatra itu berasal dari rekrutmen terbuka. Asalnya dari organisasi profesi hingga sejumlah Fakultas Kedokteran (FK) baik Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), serta Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama.

Menurut Budi, dokter-dokter yang dikirim pun berasal dari berbagai latar belakang, yakni koas atau magang, bahkan dokter umum yang mengorbankan pendapatannya untuk pergi ke Sumatra.

“Nanti dalam dua minggu kami putar lagi, Pak, 600 lagi, karena ini buat rumah sakit dan Puskesmas. Karena orang di sana terdampak juga, Pak. Dokter, perawatnya yang di Aceh kena juga, jadi mereka masih ngurusin keluarganya mereka juga. Jadi, butuh dibantu untuk tiga bulan kita rencanakan relawan dari luar,” terangnya.

Adapun dari segi sarana dan prasarana, Menkes sejak 2020 itu turut melaporkan bahwa ada 41 rumah sakit (RS) yang sempat tidak beroperasi sejak terjadinya bencana pada 26 November 2025. Sekarang, dia mengeklaim 100% sudah mulai beroperasi secara bertahap.

Fasilitas yang baru beroperasi yakni instalasi gawat darurat (IGD) serta ruangan operasi. Sementara itu, sebanyak 500 dari hampir 1.000 puskesmas yang ada turut terdampak. Namun, seiring dengan proses penanggulangan bencana, sebanyak 414 unit puskesmas sudah beroperasi.

“Masih ada yang tidak beroperasi sekitar 50-an. Ada yang hanyut, ada yang hilang, dan lain sebagainya. Tahap kedua sesudah rumah sakit beroperasi, Puskesmas ini akan kami operasikan mudah-mudahan dalam dua minggu ke depan, Pak,” terang pria yang pernah menjabat Wakil Menteri BUMN itu.

15/12/2025 20:42