Xcloud.id

Tag: Erick Thohir

  • Peringatan Anomali Diabaikan Ira Puspadewi Berujung Vonis 4,5 Tahun Bui

    Peringatan Anomali Diabaikan Ira Puspadewi Berujung Vonis 4,5 Tahun Bui

    Peringatan Anomali Diabaikan Ira Puspadewi Berujung Vonis 4,5 Tahun Bui
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ada peringatan soal anomali yang terbaca dari gelagat PT Jembatan Nusantara (JN) yang dulu diabaikan Ira Puspadewi.
    Eks Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) itu telah dinyatakan bersalah karena proses akuisisi PT JN menyebabkan sejumlah permasalahan.
    Adanya beban baru dan kewajiban yang memberatkan
    PT ASDP
    membuat Ira dinyatakan bersalah dan berujung divonis 4,5 tahun penjara.
    Sebelum diakuisisi PT ASDP, PT JN disebutkan memiliki beban utang senilai Rp 583 miliar kepada sejumlah bank. Utang ini menjadi kewajiban ASDP selaku pemilik baru PT JN.
    “Bahwa pengalihan kewajiban utang yang cukup besar, yaitu diketahui bahwa PT JN memiliki utang perbankan sekitar Rp 583 miliar per 31 Desember 2020 pada BNI, BRI, dan BSI melalui berita acara likuidasi dan kesepakatan final,” ujar Hakim Anggota Nur Sari Baktiana saat membacakan pertimbangan hukum putusan dalam sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).
    Selain beban utang bank, PT ASDP juga mewarisi beban perawatan dan perbaikan kapal milik PT JN.
    Berdasarkan fakta persidangan, PT JN disebutkan menunda docking rutin untuk 12 kapal agar biaya ini menjadi tanggung jawab PT ASDP usai akuisisi dilaksanakan.
    “Bahwa pengalihan beban perawatan kapal dengan penundaan
    docking
    (perbaikan kapal) rutin tahunan 12 kapal milik PT JN dengan tujuan agar beban pemeliharaan terjadwal tahun 2021 dialihkan kepada PT ASDP sebagai pemilik baru PT JN,” lanjut Hakim Ana.
    Selain itu, PT JN disebutkan punya riwayat perawatan kapal yang buruk.
    Dari 53 kapal milik PT JN yang kemudian menjadi milik PT ASDP, banyak dari kapal-kapal ini yang ternyata rusak.
    Kondisi kapal yang rusak ini disembunyikan PT JN agar akuisisi tetap berlangsung.
    “Kapal-kapal yang diakuisisi ternyata memiliki riwayat perawatan yang buruk dan banyak kerusakan tersembunyi, termasuk kapal yang kondisinya kandas atau karam, seperti KMP Jembatan Musi II dan KMP Marisa Nusantara,” kata Hakim Ana.
    Biaya perawatan dan perbaikan kapal rusak dan karam ini seharusnya menjadi tanggung jawab PT JN selaku manajemen lama.
    Namun, pada kenyataannya, biaya ini justru ditanggung PT ASDP selaku pemilik baru PT JN.
    “Meskipun perjanjian menyebutkan biaya perbaikan Kapal Marisa Nusantara seharusnya menjadi kewajiban manajemen lama PT JN, faktanya, PT ASDP atau PT JN manajemen baru yang harus membiayai biaya perbaikan dan docking tersebut,” imbuh hakim.
    Selain itu, majelis hakim juga menyoroti adanya penolakan rencana akuisisi dari para komisaris PT ASDP.
    Hakim pun mengutip pernyataan dari Komisaris ASDP pada saat itu, Nandang, yang menyoroti anomali yang dia cermati dari PT Jembatan Nusantara atau JN.
    “Pada pertemuan di BOD (Board of Directors), disampaikan (oleh Nandang) kepada dewan direksi, ‘Belum pernah ada pengusaha di republik ini yang mau berbagi hasil dengan pemerintah. Jika pengusaha tersebut mau berbagi, maka pengusaha tersebut sedang dalam kesulitan,’” kata hakim.
    Peringatan dari Nandang ini diabaikan oleh Ira dan dua terdakwa lainnya.
    Eks Komisaris Utama PT ASDP Lalu Sudarmadi juga pernah menolak rencana akuisisi PT JN.
    Risiko akuisisi dan kerja sama usaha antara PT ASDP dan PT JN juga pernah dilaporkannya kepada Menteri BUMN 2020, Erick Thohir.
    Namun, setelah melaporkan potensi kerugian ini, Lalu Sudarmadi justru dicopot dari kursi Komut PT ASDP.
    Saiful Haq Manan pun dipilih untuk mengisi posisi itu sebelum akhirnya diganti lagi pada tahun 2024.
    Setelah pergantian komisaris ini, proses akuisisi PT JN berlangsung sesuai rencana Ira dkk.
    Hal ini kemudian berujung pada kasus yang menimpanya.
    Eks Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero)
    Ira Puspadewi
    divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.
    Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    yakni 8,5 tahun penjara.
    Majelis hakim menilai, Ira terbukti memperkaya pemilik PT JN, Adjie, senilai Rp 1,25 triliun melalui proses akuisisi PT JN oleh PT ASDP.
    Meski terbukti memperkaya orang lain atau korporasi, Ira dinilai tidak menerima keuntungan pribadi sehingga tidak dikenakan pidana berupa uang pengganti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Oxford United Semakin Buat Persib Bandung Sulit Datangkan Ole Romeny

    Oxford United Semakin Buat Persib Bandung Sulit Datangkan Ole Romeny

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Persib Bandung Belakangan ini memang dirumorkan punya ketertarikan dengan Ole Romeny.

    Kabar Persib meninginkan Ole Romeny untuk ketajaman lini depannya sangat kencang dikaitkan jika memang benar adanya.

    Mengingat kontrak Ole Romeny sampai tahun 2028 dengan Oxford United, opsi lain kabarnya bakal dicoba.

    Opsi lain sekaligus opsi terbaik dengan mencoba datangkan Ole dengan status pinjaman bisa jadi solusi.

    Tawaran dan jaminan bermain yang sulit didapatkan dengan Oxford United bisa jadi hal menggoda ke sang pemain.

    Dengan catatan Persib sebagai klub peminat juga berlaga di beberapa kompetisi termasuk kompetisi Asia tentunya.

    Namun, Oxford United seolah-olah memutuskan harapan Persib untuk sang pemain.

    Pasalnya penyerang Timnas Indonesia disebut masih sangat diperlukan untuk menambah kekuatan di tim.

    Ole Romeny bahkan disebut-sebut sebagai ‘percikan yang hilang’ yang bisa menjadi kunci kebangkitan tim yang kini terdampar di papan bawah Divisi Championship.

    Apalagi, Ole juga baru kembali dari cedera parahnya setelah absen selama tiga bulan.

    Meski baru tampil singkat, kehadirannya langsung mendapat sorotan positif dari media lokal, Oxford Mail.

    “Apakah kembalinya penyerang Oxford (Romeny) dari cedera adalah percikan yang hilang?” tulis Oxford Mail.

    Selain itu, media ini juga membantah kabar perekrutan Romeny tidak lepas dari koneksi dengan pemilik klub yang juga Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

    “Romeny datang ke Oxford Sports Park sebagai pemain yang banyak dibicarakan,” ungkap media tersebut.

  • 10 Ultras Garuda Ajukan Tuntutan ke PSSI, Erick Thohir: Kami Pasti Ada Kekurangan Regional

    10 Ultras Garuda Ajukan Tuntutan ke PSSI, Erick Thohir: Kami Pasti Ada Kekurangan Regional

    Ultras Garuda Ajukan Tuntutan ke PSSI, Erick Thohir: Kami Pasti Ada Kekurangan
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir buka suara perihal sejumlah tuntutan dari kelompok suporter tim nasional Indonesia, Ultras Garuda.
    Sebagai informasi,
    Ultras Garuda
    menyampaikan tuntutan tersebut dalam demonstrasi di depan Kantor
    PSSI
    , Gelora Bung Karno Arena, Jakarta Pusat, pada Jumat, 14 November 2025.
    Erick tidak menampik masih ada kekurangan di tubuh PSSI mengenai isu persepakbolaan.
    “Kami, sebagai manusia, pasti ada kekurangan,” ucapnya usai melepas belasan ribu peserta Bank Jateng Borobudur Marathon 2025 di Kompleks Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu (16/11/2025).
    Menteri Pemuda dan Olahraga itu pun menyinggung salah satu aspirasi Ultras Garuda soal penyusunan peta jalan (
    road map
    ) PSSI.
    ”
    Road map
    , kan, kami sudah ada,” cetus dia.
    Ultras Garuda mengajukan lima tuntutan kepada PSSI sebagai respons atas kekecewaan mendalam mereka atas kegagalan
    timnas Indonesia
    untuk lolos ke
    Piala Dunia 2026
    .
    Mereka juga menanggapi keputusan PSSI yang mendepak Patrick Kluivert setelah timnas Indonesia tersingkir.
    Meskipun demikian, keputusan tersebut belum cukup untuk meredakan kemarahan suporter yang berada di Tribune Selatan Stadion Utama Gelora Bung Karno.
    Lima tuntutan yang diajukan oleh Ultras Garuda mencakup manajemen timnas yang profesional, penyusunan
    road map
    PSSI, proses rekrutmen pelatih yang transparan dan profesional, pembinaan usia dini yang konsisten dan terintegrasi, serta peran suporter dalam perkembangan sepak bola di Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.

  • Dirut Bulog: Pembangunan 100 gudang baru libatkan BUMN Karya

    Dirut Bulog: Pembangunan 100 gudang baru libatkan BUMN Karya

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, rencana pembangunan 100 gudang baru akan melibatkan BUMN Karya guna mempercepat proses konstruksi dan memastikan standar kualitas penyimpanan pangan nasional terpenuhi.

    Rizal menegaskan, sebagai sesama BUMN, Bulog akan memprioritaskan kolaborasi dengan BUMN Karya agar seluruh proses pembangunan berjalan efisien dan memberikan manfaat optimal bagi ketahanan pangan Indonesia.

    “Oh pasti (melibatkan BUMN). Karena kita dari BUMN pasti ya akan kita prioritaskan adalah teman-teman BUMN Karya (yang) akan mengerjakan,” kata Rizal ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

    Rizal menjelaskan, prinsip kerja sama tersebut mencerminkan semangat “dari negara untuk negara”, di mana proyek strategis nasional sepenuhnya dilaksanakan oleh entitas milik negara untuk kepentingan masyarakat luas.

    “Insya Allah (BUMN Karya yang membangun 100 gudang baru Bulog). Jadi kita seperti itu supaya dari negara untuk negara juga,” ujarnya.

    Bulog juga akan menjalankan fungsi supervisi dalam pembangunan guna memastikan setiap gudang yang dibangun memenuhi standar kelayakan, efisiensi, dan kualitas penyimpanan sesuai kebutuhan distribusi pangan nasional.

    Terkait BUMN Karya yang akan dilibatkan, Rizal menyebut pihaknya belum menetapkan pilihan karena masih menunggu koordinasi lebih lanjut dan izin dari Menteri BUMN sebelum proses dimulai.

    “Wah kita belum putus. Kita belum kumpul, nanti kita kumpulin,” beber Rizal.

    Rencana pembangunan 100 gudang baru itu akan menggunakan anggaran Rp5 triliun dan menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan nasional dengan menjangkau hingga wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).

    Beberapa gudang dirancang dilengkapi Rice Milling Unit (RMU) dan pengering (dryer) untuk daerah sentra pangan, sementara di wilayah non-produksi akan dibangun gudang penyimpanan sederhana menyesuaikan kebutuhan lokal.

    “Kayak di kepulauan-kepulauan itu kan dia tidak ada sentra produksi pangannya, jadi hanya gudang saja. Namun kalau yang wilayahnya punya sentra produksi pangan itu dilengkapi dengan RMU, dryer, dan lain sebagainya,” bebernya.

    Adapun setiap gudang yang akan dibangun memiliki kapasitas bervariasi, mulai dari 1.000 ton hingga 7.000 ton, menyesuaikan potensi daerah dan luas lahan persawahan di wilayah masing-masing, dengan target keseluruhan rampung dalam waktu satu tahun ke depan.

    “Dengan harapan panen raya di 2026 nanti itu sudah ada gudang yang bisa menampung serapan gabah yang ada panen di tahun 2026 nanti,” kata Rizal.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Innalilahi, Pendiri PKS Soeripto Telah Meninggal Dunia di Umur 89 Tahun

    Innalilahi, Pendiri PKS Soeripto Telah Meninggal Dunia di Umur 89 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Soeripto telah meninggal dunia di usianya 89 tahun pada hari ini, Kamis (6/11/2025).

    Kabar duka itu disampaikan Presiden PKS Al Muzammil Yusuf. Soeripto disebut telah menghembuskan napas terakhirnya pada 12.45 WIB. Muzammil menambahkan Soeripto dimakamkan di San Diego Hills Cipete, Jakarta Selatan sekitar 15.00 WIB. 

    “Dimakamkan di San Diego Hills berangkat jam 15.00 dari Tampak Siring No 24, Cipete Selatan,” ujar Muzammil kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).

    Di samping itu, eks Menteri BUMN, Said Didu mengenang bahwa Soeripto sebagai aktivis hingga salah satu tokoh intelijen di Indonesia.

    “Almarhum salah satu pendiri PKS, Aktivis, dan salah satu tokoh Intelijen. Kami selalu bersama berjuang terkait kasus PIK-2 dan kasus2 lain. Selamat jalan Pak Ripto,” tulis Said di akun X, Kamis (6/11/2025).

  • Soal Kekalahan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17, Erick Thohir: Harus Bisa Bangkit

    Soal Kekalahan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17, Erick Thohir: Harus Bisa Bangkit

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberi respon terkait hasil laga pembuka Timnas Indonesia U-17 di ajang Piala Dunia U-17 2025.

    Lewat unggahan di akun media sosial Instagram pribadinya, Erick Thohir menyebut hasil ini bukanlah hasil yang diinginkan.

    Hanya saja, para pemain yang bermain di pertandingan tersebut sudah memberikan segala bahkan yang terbaik.

    “Bukan hasil yang diinginkan, tapi Timnas Indonesia U-17 sudah berjuang sekuat tenaga menghadapi Zambia pada pertandingan pertama Piala Dunia U-17 2025,” tulisnya dikutip Rabu (5/11/2025).

    “Sempat unggul lebih dulu, Timnas U-17 harus takluk dari Zambia dengan skor akhir 3-1,” ujarnya.

    Pria yang juga menjabat sebagai Menpora itu pun menyebut masih ada peluang untuk Skuad asuhan Nova Arianto ini.

    Merrka masih akan menjalani dua pertandingan di babak fase grup. Karena itu, ia mengharapkan para pemain agar bisa bangkit menatap laga berikutnya.

    “Masih ada dua pertandingan fase grup melawan Brasil dan Honduras,” sebutnya.

    “Harus bisa bangkit ✊,” terangnya.

    Sebelumnya, Timnas Indonesia U-17 mendapatkan hasil yang kurang baik di laga pembuka Piala Dunia U-17 2025.

    Di laga ini, Timnas Indonesia U-17 kalah 1-3 dari Zambia U-17 di Lapangan 7 Aspire Zone, Doha, Qatar, Selasa (4/11) malam.

    Sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Zahaby Gholy pada menit ke-12.

    Sayangnya, tim besutan Nova Arianto itu kehilangan fokus. Sebab, Zambia U-17 berhasil membalas tiga gol beruntun hanya dalam kurun waktu tujuh menit saja.

    Gol-gol mereka dicetak lewat brace Abel Nyirongo (35’ dan 37’), dan Lukonde Mwale pada menit ke-41.

  • Tanggung Jawab Saya, Katanya

    Tanggung Jawab Saya, Katanya

    OLEH: AHMADIE THAHA

       

    NAIK kereta Jakarta-Bandung belakangan ini terasa seperti panggung drama musikal: lagunya megah, tarinya garang, tapi tagihan produksinya? Nah, itu yang bikin rakyat mendadak insomnia kolektif. Presiden Prabowo sudah bilang di acara peresmian Stasiun Kereta Api Tanah Abang Baru, dengan gaya seorang jenderal yang meyakinkan, bahwa dialah yang bertanggung jawab penuh atas Whoosh.

    Kedengarannya gagah. Tapi seperti orang tua yang bilang “biaya sekolah anak ‘tanggung jawab saya’”, padahal bulan depan juga ujung-ujungnya mengambil uang tabungan keluarga. Dalam kasus pembayaran hutang kereta cepat Whoosh, kita semua tahu bahwa yang membayar tagihan akhirnya tetap saja rakyat jelata yang bahkan belum tentu pernah foto selfie di Stasiun Whoosh Halim.

    Proyek Whoosh bukan bayi yang lahir tiba-tiba di era baru. Ia adalah karya raksasa yang dipaksakan lahir prematur oleh trio kampiun pembangunan yaitu Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Erick Thohir. Ketiganya mendorong proyek ini maju meskipun banyak ekonom, insinyur transportasi, dan anggota DPR mengingatkan soal risiko finansial, pembengkakan biaya, serta dampaknya pada utang nasional.

    Ketiganya bersikeras bahwa kereta cepat harus tetap jalan, meski tanah belum siap, kajian belum matang, dan peringatan publik berdatangan seperti hujan deras yang tak dianggap. Dengan demikian, tanggung jawab moral dan politik atas seluruh beban biaya, utang, dan potensi kerugiannya sebenarnya melekat pada mereka sebagai pihak yang memutuskan, mengawal, dan memaksakan proyek itu berjalan, jauh sebelum Prabowo menerimanya sebagai “warisan” negara.

    Mari kita luruskan angka agar tak salah paham bahwa total biaya proyek ini membengkak sampai kira-kira Rp120 triliun lebih. Jangan dibayangkan triliun itu cuma angka di Excel. Itu jumlah yang kalau ditumpuk dalam bentuk pecahan lima ribuan mungkin bisa menutupi separuh jalur tol Cipularang.

    Dari angka itu, sebagian besar dibiayai dari utang konsorsium yang bahkan utang dalam valuta asing pula, dan beban bunganya, ya ampun, bisa mendekati Rp2 triliun per tahun hanya untuk membayar bunga. Bunga saja. Pokoknya? Itu bab lain yang mungkin butuh novel tersendiri. Rakyat membayar lewat pajak, lewat BUMN yang ditekan setor, lewat subsidi silang yang ujungnya seperti aroma bawang goreng yang tak terlihat tapi menyerbak ke mana-mana.

    Di titik ini, ironi kita lengkap bahwa yang naik Whoosh hanya sebagian orang yang punya urusan penting, gaya hidup cepat saji, atau memang ingin mencoba sensasi melesat 40 menit seperti sedang menyalip masa depan. Tapi mayoritas rakyat yang membayar utang itu masih setia naik kereta reguler tiga jam, atau mobil pribadi Jakarta-Bandung empat jam sambil menunggu rest area. Bagi mereka, klaim “hemat waktu” terasa abstrak.

    Secara teori, transportasi publik memang tak dihitung untung-rugi. Itu betul dan sudah lama dipraktikkan dari Tokyo sampai Stockholm. Bedanya, Swedia tidak sedang menanggung utang infrastruktur setinggi monumen nasional versi baru, dan Jepang tidak membangun kereta cepat dengan stasiun yang masih butuh feeder panjang sebelum menyentuh pusat kota.

    Manfaat Whoosh bisa besar, asal aksesnya benar, tarifnya ramah, dan penumpangnya bukan sekadar gelombang awal yang datang karena penasaran, yang menyebabkan target penggunanya jauh meleset. Jangan sampai kereta ini berakhir seperti bandara Kertajati: apik saat grand opening, lalu sisanya jadi tempat angin berwisata.

    Yang lucu lagi, kita diajak percaya bahwa “ini tanggung saya”, seolah Prabowo punya dompet pribadi yang bisa mengeluarkan Rp120 triliun tanpa menengok neraca. Padahal pengakuan jujur Prabowo sendiri, uang itu dari pajak, dari kekayaan negara, yang semuanya milik rakyat.

    Jadi sebenarnya, kalau mau jujur, bukan Prabowo yang menanggung Whoosh. Bukan pemerintah. Kitalah, para pembayar pajak yang kadang masih meminta kuitansi bensin demi laporan kantor, yang kelak harus menutup tagihan bunga tahun demi tahun sambil tetap sabar menunggu jalan desa diperbaiki.

    Namun, baiklah. Di balik semua satire, ada refleksi yang mesti diambil. Proyek sebesar ini mengajarkan kita bahwa modernitas perlu keberanian, tapi keberanian itu harus ditemani kalkulasi yang matang, bukan sekadar semangat melesat seperti kereta peluru tapi lupa rem daruratnya.

    Juga bahwa kecepatan bukan ukuran kemajuan jika ujungnya membuat rakyat tersengal-sengal membayar cicilan nasional. Dan bahwa utang sebesar itu bisa menjadi berkah jika dimanfaatkan optimal, atau menjadi hikmah pahit yang mengingatkan kita agar tak jatuh cinta pada glamor teknologi lebih dalam dari jatuh cinta pada akal sehat ekonominya.

    Pada akhirnya, tragedi utang ini bisa berubah jadi kebijaksanaan bila kita menatapnya tanpa ilusi bahwa pembangunan harus seindah manfaatnya, bukan hanya secepat lajunya. Kehilangan uang bisa jadi kegembiraan bila diganti dengan layanan publik yang benar-benar memudahkan rakyat, dan angka-angka triliunan itu bisa menjadi renungan yang menuntun negara agar lebih jeli dalam melangkah, tidak lagi berlari hanya karena kereta cepat sudah melaju duluan.

  • Ditanya Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo, Ini Jawaban Ignasius Jonan

    Ditanya Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo, Ini Jawaban Ignasius Jonan

    Ditanya Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo, Ini Jawaban Ignasius Jonan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (3/11/2025) sore.
    Usai pertemuan, Jonan mengaku membahas seputar diplomasi luar negeri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga program-program kerakyatan bersama Prabowo.
    “Sharing tentang peran serta beliau yang sangat bagus dan aktif di diplomasi luar negeri. Juga di pengembangan BUMN dan partisipasi BUMN untuk bangsa dan negara yang lebih banyak. Juga program-program yang sifatnya itu kerakyatan. Jadi seperti ya keberpihakan kepada keadilan sosial kalau menurut saya ya,” ujar Jonan usai pertemuan dengan Prabowo, Senin (3/11/2025).
    Wartawan kemudian bertanya kepada Jonan soal apakah ada tawaran masuk Kabinet Merah Putih dari Prabowo kepadanya.
    Lantas, Jonan mengaku bahwa pertemuannya dengan Prabowo hanya sekedar diskusi, bukan membahas soal tawaran masuk kabinet.
    “Oh nggak, nggak ada (tawaran). Kita diskusi aja. Saya diskusi sharing pandangan saya sebagai rakyat. Itu aja kok. Boleh dong,” ujar Jonan.
    Kendati demikian, mantan Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) itu mengaku siap jika diberi amanah oleh Prabowo dalam mengemban posisi di pemerintahan.
    Dirinya siap menerima tawaran apapun selama tugas tersebut bisa diembannya. Namun sebaliknya, Jonan juga bisa saja menolak jika tidak menyanggupi.
    “Kalau sebagai warga negara, kalau diminta untuk bekerja untuk negara ya mestinya siap, kalau mampu. Kalau saya mampu sih, ya (siap). Itu aja sih. Ya tergantung yang ngasih tugas,” kata Jonan.
    Ignasius Jonan diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada 2009-2014.
    Waktu itu, Jonan ditunjuk oleh Menteri BUMN Sofyan Djalil untuk mereformasi pelayanan transportasi kereta api di Indonesia.
    Kebijakannya yang terkenal adalah penghapusan KRL kelas ekonomi tanpa pendingin ruangan (AC), dan penerapan sistem tapping ticket di stasiun.
    Tak hanya kebijakan tentang sistem transportasi, Jonan pernah mencoba untuk bersikap adil dengan pegawai KAI dengan memberikan gaji yang sesuai antara pekerjaan satu dengan yang lainnya.
    Setelah menjadi Direktur KAI, Jonan kemudian mengemban tugas sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) pada 2016 di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Setelah itu Jonan dicopot dari posisi Menhub dan diberi tanggung jawab untuk mengisi posisi Menteri ESDM.
    Ketika menjadi Menteri ESDM, Jonan mempunyai beberapa program unggulan seperti program BBM satu harga, kebijakan B20, dan mengambil alih 51 persen saham PT Freeport.
    Atas pencapaiannya, ia mendapatkan penghargaan berupa Lencana Bintang Jasa Chevalier de la Legion d’Honneur” dari Presiden Perancis, dilansir dari Kompas.com (24/11/2021).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Tanda Tanya di Balik Pertemuan Prabowo dan Ignasius Jonan 2 Jam, Benarkah Tak Bahas Whoosh? Nasional

    8 Tanda Tanya di Balik Pertemuan Prabowo dan Ignasius Jonan 2 Jam, Benarkah Tak Bahas Whoosh? Nasional

    Tanda Tanya di Balik Pertemuan Prabowo dan Ignasius Jonan 2 Jam, Benarkah Tak Bahas Whoosh?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ignasius Jonan, sosok yang lekat dengan transformasi Kereta Api Indonesia (KAI) mendadak muncul di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (3/11/2025).
    Ia muncul di tengah polemik utang
    Kereta Cepat
    Jakarta Bandung (KCJB) alias
    Whoosh
    yang menjadi perbincangan hangat.
    Meski tidak mengetahui maksud kedatangannya, Jonan mengaku dihubungi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Ia hanya memenuhi undangan itu, sehingga perlu hadir ke Istana.
    Dalam pernyataannya kepada awak media, Jonan bahkan tidak ingin menjawab gamblang apakah pemanggilannya terkait polemik kereta cepat. Ia mengaku, tidak menyiapkan dokumen apapun soal itu.
    “Wih saya enggak komentari itu. Mungkin (bahas kereta cepat), saya sudah pensiun jadi enggak ngikutin. Saya enggak tahu,” kata Jonan, sembari berlalu masuk ke lingkungan Istana Negara, Senin.
    Selain Jonan, Prabowo juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
    AHY yang hadir lebih dulu menyampaikan, kedatangannya akan membahas sejumlah isu.
    Salah satu yang dibahas adalah polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh yang kini dilanda utang. Pembahasan akan berkaitan dengan restrukturisasi utang.
    “Mau melaporkan tentunya sekaligus meminta arahan-arahan dari beliau, dari Bapak Presiden tentang banyak. Termasuk kereta cepat,” kata AHY, di Istana, di tempat yang sama.
    Pertemuan antara Jonan dan Prabowo terjadi sekitar 2 jam lamanya. Ia diketahui tiba di Istana Kepresidenan pada pukul 15.34 WIB dan keluar dari lingkungan Istana Negara pada pukul 18.20 WIB.
    Usai bertemu dua jam, ia bersikukuh menyatakan, pertemuannya dengan Prabowo tidak membahas KCJB.
    Direktur Utama (Dirut) KAI 2009-2014 ini cenderung tutup mulut saat ditanya polemik tersebut, dengan alasan sudah pensiun.
    “Tadi kami diterima Bapak Presiden yang diprakarsai oleh Bapak Seskab selama kurang lebih 2 jam. Lama sekali ya?” beber Jonan.
    “Enggak, enggak (bahas kereta cepat). Enggak, saya enggak diminta masukan kok soal itu,” imbuh Jonan.
    Jonan menyampaikan, kedatangannya ke Istana hanya untuk berbagi cerita dan berdiskusi sebagai rakyat dan warga negara.
    Diskusi itu seputar program-program yang dijalankan oleh Prabowo selama ini.
    Begitu pun peran aktif Prabowo dalam diplomasi luar negeri, pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta partisipasi BUMN untuk Indonesia.
    Lalu, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih yang mampu menciptakan efek merambat (multiplier effect) kepada perekonomian.
    Selama diskusi berlangsung, Kepala Negara mendengarkan dengan baik.
    “Puji Tuhan beliau berkenan untuk mendengarkan dan diskusi dan menerima lah beberapa masukan. Juga program-program yang sifatnya itu kerakyatan. Jadi diskusinya itu saja sih, enggak ada yang lain,” beber Jonan.
    Saat ditanya mengenai proyek kereta cepat yang sempat ditentangnya selama menjabat sebagai
    Menteri Perhubungan
    (Menhub), Jonan memilih konsisten tidak berkomentar.
    Ia beralasan sudah pensiun dari kabinet, sehingga tidak elok menyampaikan pendapat.
    “Enggak ada, saya sudah pensiun, saya enggak akan nyampaikan pendapat lah. Enggak, enggak ada. Enggak, ya diskusi saja kok. Diskusi saja,” beber Jonan.
    Jonan mengeklaim, Prabowo juga tidak bertanya kepadanya terkait pandangannya mengenai proyek Whoosh.
    Oleh karenanya, tidak ada yang ingin ia sampaikan terkait proyek itu, termasuk cara melunasi utang Whoosh dan opsi perpanjangan tenor.
    “Saya kira kalau, saya enggak tahu ya, soal Whoosh sih beliau enggak tanya ke saya pandangannya apa segala, enggak. Saya enggak komentar soal yang begituan. Wong saya sudah pensiun, enggak punya kewenangan kok. Enggak, jangan. Enggak boleh,” ujar dia.
    Sementara AHY yang keluar lebih dulu menyebut, pertemuan antara dirinya dengan Jonan menjadi forum yang berbeda.
    Saat melaporkan berbagai program pemerintah, AHY ditemani oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
    AHY mengatakan, pembahasannya juga sejalan dengan rapat koordinasi yang sebelumnya terjadi di kantornya bersama CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani dan jajarannya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, hingga para pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan.
    “Secara umum yang kami bahas tadi di Rakor yang kami selenggarakan di Kemenko Infrastruktur juga inline, sejalan dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden. Tentu nanti pada saatnya akan lebih dijelaskan,” ujar AHY.
    Sebelum mulai digarap, proyek ini sejatinya sudah menuai banyak kontroversi.
    Jonan, menjadi salah satu sosok yang menentang pembangunan kereta cepat sejak awal.
    Sikap tegas itu terbawa hingga ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) pada periode pertama Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Pria asal Surabaya itu mengharamkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
    Ia juga menolak memberikan izin trase kala itu karena masalah konsesi, di mana KCIC meminta konsesi KCJB adalah 50 tahun sejak kereta beroperasi, sementara menurut aturan konsesi seharusnya dimulai dari penandatanganan kontrak.
    Jonan menegaskan keputusannya itu untuk menegakkan aturan yang berlaku, yakni sesuai dengan Perpres Nomor 107 Tahun 2015 dan UU Nomor 23 Tahun 2007. Belakangan, konsesi KCJB kini malah ditetapkan menjadi 80 tahun.
    Diberitakan Harian Kompas, 1 Februari 2016, izin trase dari Kementerian Perhubungan sempat terkatung-katung lantaran Jonan belum menerbitkan izinnya.
    Menurut dia, alasan belum keluarnya izin, karena dirinya tegas mengikuti koridor regulasi.
    “Saya kira publik tidak pernah memahami UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan peraturan menteri yang mengikutinya. Kalau mereka tahu, mereka akan mengerti saya hanya menjalankan undang-undang,” kata Jonan, saat itu.
    “Mereka sebagai pengusaha tentu akan minta kemudahan sebanyak-banyaknya. Kementerian BUMN tentu minta sebanyak-banyaknya, kita (Kementerian Perhubungan) yang harus mengaturnya,” tambah dia.
    Dikutip dari pemberitaan Kompas.com 3 September 2015, Jonan kala itu menegaskan, selama ini tidak perlu ada moda transportasi semacam kereta cepat untuk rute Jakarta-Bandung.
    Kata dia, secara teknis, kereta cepat yang memiliki kecepatan di atas 300 kilometer per jam tidak cocok untuk rute pendek seperti Jakarta-Bandung yang hanya kisaran 150 kilometer.
    Menurut Jonan, kereta cepat idealnya dibangun untuk rute-rute jarak jauh, misalnya Jakarta-Surabaya.
    Perhitungan Jonan, jika di antara rute Jakarta-Bandung dibangun lima stasiun, jarak antar-satu stasiun dengan stasiun berikutnya sekitar 30 kilometer.
    Apabila dibangun delapan stasiun, jarak antar-stasiun kurang dari 20 kilometer.
    Jonan lebih lanjut memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 150 kilometer tersebut.
    “Kalau Jakarta-Bandung itu total misal butuh 40 menit, berarti kalau interval tiap stasiun (jika lima stasiun) adalah delapan menit. Kalau delapan menit, apa bisa delapan menit itu dari velositas 0 km per jam sampai 300 km per jam? Saya kira enggak bisa,” kata Jonan.
    Jonan bahkan memilih tidak hadir ketika atasannya, Jokowi, meletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan KCJB pada 21 Januari 2016.
    Padahal, sebagai Menteri Perhubungan kala itu, ia seharusnya merupakan penanggung jawab utama sektor perkeretaapian di Indonesia.
    Acara itu hanya dihadiri sejumlah menteri, salah satunya Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini diketahui merupakan anggota kabinet yang getol mendukung mega proyek kerja sama dengan China itu.
    Usai ketidakhadiran Jonan dalam acara seremonial penting tersebut memancing kontroversi publik Tanah Air, Kementerian Perhubungan memberikan klarifikasi.
    Jonan tak bisa hadir dalam peletakan batu pertama
    Kereta Cepat Jakarta Bandung
    karena mengaku sedang sibuk menyelesaikan perizinan proyek tersebut.
    “Menhub tidak hadir pada
    groundbreaking
    karena harus fokus menuntaskan aspek perizinan, agar pembangunan bisa segera dilaksanakan tidak hanya
    groundbreaking
    saja,” kata Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Informasi dan Keterbukaan Publik Hadi M Djuraid kala itu, 21 Januari 2016.
    Menurut dia, PT Kereta Cepat Indonesia-China sudah mengantongi izin trase dari Menhub sehingga bisa melaksanakan peletakan batu pertama.
    Namun, lanjut dia, untuk pembangunannya harus memperoleh izin pembangunan.
    “Izin pembangunan bukan izin administratif, namun merupakan evaluasi teknis rancang bangun dan analisis aspek keselamatan prasarana kereta api,” tutur dia.
    Jonan kemudian tak lagi menjabat Menhub mulai Juli 2016 karena terkena
    reshuffle
    kabinet. Ia kemudian menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga 20 Oktober 2019.
    Kini, KCJB menghadapi beban utang yang cukup berat. KAI bersama dengan tiga BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).
    Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.
    Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari.
    Kerugian itu masih berlanjut tahun ini. Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.
    Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53 persen, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
    Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika dengan kepemilikan 33,36 persen, Jasa Marga sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Erick Thohir Disebut Bisa jadi Pemulus Ole Romeny Gabung Persib Bandung

    Erick Thohir Disebut Bisa jadi Pemulus Ole Romeny Gabung Persib Bandung

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Rumor bakal bergabung Ole Romeny ke tim Super League, Persib Bandung jadi perbincangan hangat di publik sepakbola.

    Kabar akan bergabungnya Ole, membuat Persib jadi tim yang selalu dikaitkan dengan pemain-pemain abroad Timnas Indonesia.

    Sebelum Ole Romeny, terlebih dahulu ada nama Joey Pelupessy yang dikabarkan akan bergabung.

    Rumor Persib mendatang pemain keturunan Indonesia ini bukan tanpa alasan, sebab di awal musim ini mereka berhasil mendatangkan dua pemain.

    Dua pemain yang dimaksud adalah Thom Haye dan Eliano Reijnders yang resmi berseragam tim berjuluk Maung Bandung itu.

    Terbaru, list belanja Persib Bandung dibongkar oleh akun seputar sepak bola Indonesia, @bola.lokal_.

    “RUMOR 
    Striker Oxford United dan juga Timnas Indonesia, Ole Romeny dikaitkan dengan Persib Bandung di putaran kedua nanti 
    Ole Romeny saat ini juga minim menit bermain di Oxford United. Kalau semisalnya sampai kejadian gak kebayang ngerinya Persib Bandung,” tulis @bola.lokal_

    Yang menarik dari kabar transfer ini adalah dikaitkannya nama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

    Erick Thohir disebut bisa jadi pemulus untuk mendaratkan striker Timnas Indonesia ke Bandung.

    Erick Thohir bisa saja melakukan lobi terhadap para pemegang saham lain Oxford United.

    Namun yang jadi catatan penting adalah Ole Romeny masih terikat kontrak sampai 2028.

    Itu berarti, jika Persib benar-benar menginginkannya mereka perlu mengeluarkan budget lebih atau memilih opsi peminjaman.

    (Erfyansyah/fajar)