Tag: Erick Thohir

  • Erick Thohir Batalkan Proyek Rp14 Triliun Terminal 4 Bandara Soetta

    Erick Thohir Batalkan Proyek Rp14 Triliun Terminal 4 Bandara Soetta

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membatalkan proyek pembangunan terminal 4 Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang senilai Rp14 triliun dan menggantinya dengan perbaikan pada terminal 1,2, dan 3.

    Menurut Erick, rencana penambahan terminal 4 membutuhkan dana yang sangat besar yakni sebesar Rp14 triliun. Ia pun bergerak cepat dengan melakukan kajian komprehensif terkait rencana tersebut, dan menemukan opsi yang jauh lebih efisien.

    “Setelah kita melakukan review di kepemimpinan kami, ternyata terminal 4 tidak diperlukan, tetapi hanya memerlukan perbaikan pada terminal 1, 2 dan 3 dengan kebutuhan dana hanya sebesar Rp1 triliun, sehingga kita bisa melihat lonjakan kapasitas bandara yang angkanya hampir mencapai 80-100 juta penumpang, itu efisiensi yang luar biasa,” kata Erick di Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Hal ini menjadi salah satu cerita sukses di Kementerian BUMN. Erick memastikan, BUMN harus mampu bekerja secara efektif dan efisien, serta bijak dalam menggunakan anggaran, baik dari kas perusahaan maupun dari negara.

    Menurut dia, ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pertumbuhan ekonomi.

    Perbaikan fasilitas di bandara merupakan bentuk dukungan konkret dalam peningkatan sektor pariwisata Indonesia. Selain Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Erick juga akan memperbaiki Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali sebagai salah satu pintu masuk turis dari mancanegara.

    “Untuk bandara Bali kita juga melakukan efisiensi, yaitu dengan melakukan renovasi, sehingga harapannya kapasitas penumpang bisa tumbuh dari 24 juta menjadi 32 juta tanpa membangun bandara baru,” ucap Erick.

    Namun demikian, ia mempersilakan jika ada wacana pembangunan bandara baru di Pulau Dewata. Erick mengatakan, hal ini menjadi salah satu upaya dalam memenuhi target wisatawan Bali yang diprediksi mencapai 50 juta hingga 100 juta di masa mendatang.

    “Di rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menteri Pariwisata, pariwisata akan ditargetkan hampir mencapai 20-29 juta untuk lima tahun ke depan. Artinya, dukungan ekosistem tidak lain ada di kita, yakni BUMN, melalui bandara, penerbangan, dan lain-lainnya,” ujar Erick Thohir.

  • Harta Kekayaan Iwan Bule, Komisaris Utama Pertamina yang Baru

    Harta Kekayaan Iwan Bule, Komisaris Utama Pertamina yang Baru

    GELORA.CO  – Simak harta kekayaan Mochamad Iriawan alias Iwan Bule, yang dipercaya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

    Menteri BUMN Erick Thohir diketahui baru saja merombak sejumlah nama jajaran Komisaris di Pertamina.

    Satu di antara nama baru yang ditunjuk adalah Mochamad Iriawan.

    Sebelumnya Iwan Bule menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019-2023.

    Iwan Bule juga merupakan seorang purnawirawan perwira tinggi Polri dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal.

    Dirinya pernah menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

    Iwan Bule juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

    Lantas, berapa harta kekayaan Iwan Bule?

    Harta Kekayaan

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Iwan Bule tercatat memiliki harta sebesar Rp8,19 miliar dan USD20.000.

    Harta kekayaan Iwan Bule ini merujuk LHKPN yang dilaporkan pada 5 September 2014.

    Laporan tersebut ketika Iwan Bule masih menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.

    Dengan demikian, harta kekayaan Iwan Bule saat ini bisa jadi ada pengurangan atau penambahan.

    Dalam laporan 2014 silam, Iwan Bule tercatat memiliki sejumlah tanah dan bangunan di Bekasi, Jakarta Selatan, Bandung, dan Bogor.

    Selengkapnya, berikut harta kekayaan Iwan Bule sebagaimana dilansir laman elhkpn.kpk.go.id:

    A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN) Rp 7.375.125.000

    1. Tanah seluas 683 m2, di Kota BEKASI, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1997 sampai dengan 2014 NJOP Rp 650.000.0001.

    2. Tanah & Bangunan seluas 200 m2 & 300 m2, di Kota JAKARTA SELATAN, yang berasal dari — , perolehan dari tahun 2000 sampai dengan 2014 NJOP Rp 3.285.000.000.

    3. Tanah seluas 446 m2, di Kota BANDUNG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2000 sampai dengan 2014 NJOP Rp 765.000.000.

    4. Tanah seluas 283 m2, di Kota BOGOR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2001 sampai dengan 2014 NJOP Rp 1.250.000.0004.

    5. Tanah & Bangunan seluas 595 m2 & 200 m2, di Kabupaten BOGOR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2004 sampai dengan 2014 NJOP Rp 285.125.000.

    6. Tanah seluas 3.790 m2, di Kabupaten BOGOR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2004 sampai dengan 2014 NJOP Rp 758.000.000.

    7. Tanah seluas 1.050 m2, di Kabupaten BOGOR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2004 sampai dengan 2014 NJOP Rp 210.000.000.

    8. Tanah seluas 860 m2, di Kabupaten BOGOR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2004 sampai dengan 2014 NJOP Rp 172.000.000.

    B. HARTA BERGERAK

    a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA Rp 269.000.000

    1. Mobil, merk TOYOTA LAND CRUISER, tahun pembuatan 1997, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2011 nilai jual Rp 200.000.0001.

    2. Mobil, merk TOYOTA DYNA, tahun pembuatan 2004, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2004 nilai jual Rp 65.000.0002.

    3. Motor, merk MILLENIUM, tahun pembuatan 2000, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2001 nilai jual Rp 4.000.000

    b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA Rp 0

    c. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 237.795.000

    1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1990 sampai 2014, dengan nilai jual Rp 237.795.000

    C. SURAT BERHARGA Rp 0

    D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA Rp 311.408.386 USD 20.000

    1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp 311.408.3862.

    2. Yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN WARISAN dengan nilai USD 20.000

    E. PIUTANG Rp 0

    TOTAL HARTA Rp 8.193.328.386 USD 20.000

    HUTANG Rp 0

    TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp 8.193.328.386 USD 20.000

    Iwan Bule Jadi Komisaris Utama Pertamina

    Mochamad Iriawan atau Iwan Bule resmi ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

    Hal ini sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

    Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyampaikan pengangkatan serta pemberhentian komisaris maupun direksi merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

    “Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” kata Fadjar dalam pernyataannya, Senin (4/11/2024).

    Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan.

    Ada sejumlah nama baru yang mengisi jabatan Komisaris Utama dan Komisaris Pertamina.

    Erick Thohir menunjuk Mochamad Iriawan (Iwan Bule) sebagai Komisaris Utama Pertamina, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, dan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

    Posisi Komisaris Utama Pertamina sebelumnya diduduki Simon Aloysius Mantiri, menggantikan posisi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengundurkan diri saat Pilpres 2024.

    Kini, Erick Thohir menunjuk nama baru untuk jabatan Direktur Utama Pertamina, yakni Simon Aloysius Mantiri.

    Adapun susunan Direksi dan Komisaris Pertamina yakni sebagai berikut:

    Jajaran Dewan Komisaris

    Komisaris Utama: Mochamad Iriawan

    Wakil Komisaris Utama: Dony Oskaria

    Komisaris Independen:  Raden Adjeng Sondaryani

    Komisaris: Heru Pambudi

    Komisaris: Bambang Suswantono

    Komisaris Independen: Condro Kirono

    Komisaris Independen: Alexander Lay

    Komisaris Independen: Iggi H. Achsien

    Jajaran Dewan Direksi

    Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri

    Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro

    Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin

    Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra

    Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution

    Direktur Keuangan: Emma Sri Martini

    Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono

    Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

  • Nurdin Halid Desak BUMN Bermitra dengan Koperasi untuk Ketahanan Pangan dan Energi

    Nurdin Halid Desak BUMN Bermitra dengan Koperasi untuk Ketahanan Pangan dan Energi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid mendesak Menteri BUMN Erick Thohir agar BUMN bermitra dengan Koperasi dalam mewujudkan swasembada pangan dan membangun ketahanan energi baru terbarukan.

    Hal itu disampaikan Nurudin Halid dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Kementerian BUMN di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Nurdin Halid mengapresiasi kinerja hebat BUMN di bawah komando Erick Thohir lewat berbagai terobosan transformatif dalam 5 tahun. “Prestasi itu pula yang mendasari Presiden Prabowo Subianto kembali mengangkat Erick Thohir sebagai Menteri BUMN 5 tahun ke depan,” ujar Nurdin mengawali paparannya.

    Nurdin Halid juga meyakini BUMN akan terus berkembang maju sebagai motor pembangunan nasional, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara dan memberdayakan masyarakat kecil lewat program KUR, Program Mekar, dan Program Makmur.

    Namun, Nurdin Halid mengingatkan Erick Thohir bahwa BUMN tidak bisa berjalan sendiri untuk mewujudkan misi besar Presiden Prabowo menghilangkan kemiskinan, swasembada pangan, dan energi bersih.

    “Strategi hilirisasi sumber daya alam sudah tepat sesuai amanat Pasal 33 Ayat 3. Namun, pelakunya harus libatkan masyarakat yang terkonsolidasi dalam koperasi, BUMN, dan pihak swasta. Jika kolaborasi ketiga pelaku ekonomi ini bisa ditata dengan baik, maka Pak Erick Thohir telah menjalankan Ekonomi Konstitusi, Ekonomi Pancasila,” tegas Nurdin.

    Nurdin menjelaskan, hilirisasi, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu bagus tetapi belum tentu meningkatkan taraf hidup rakyat.

  • Bahlil Lahadalia Akan Panggil Bos Baru Pertamina Pekan Ini – Page 3

    Bahlil Lahadalia Akan Panggil Bos Baru Pertamina Pekan Ini – Page 3

    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merombak susunan direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) pada Senin (04/11/2024). Perombakan yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini mengubah susunan Direktur Utama dan Dewan Komisaris Pertamina.

    Keputusan RUPS tersebut tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Ditetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

    Selain itu, RUPS tersebut juga memutuskan untuk mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan, pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

    “Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ungkap Fadjar.

    Kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan. Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan Perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

    Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagi Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

    Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN.

    Sedangkan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

    Di saat yang sama, Pertamina turut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Ibu Nicke Widyawati dan Bapak Ahmad Fikri Assegaf yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Independen Pertamina.

    “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nicke dan Bapak Fikri yang telah mengantarkan Pertamina untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir,” pungkas Fadjar.

  • Ternyata Ini Penyebab Nicke Widyawati Dicopot Sebagai Dirut Pertamina, Padahal Baru Rapat Sama Prabowo di Istana

    Ternyata Ini Penyebab Nicke Widyawati Dicopot Sebagai Dirut Pertamina, Padahal Baru Rapat Sama Prabowo di Istana

    GELORA.CO  – Nicke Widyawati telah dicopot jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan digantikan oleh Simon Aloysius Mantiri.

    Hal ini berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

    Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan, pergantian direksi BUMN pasti bermuatan politis karena mitra kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang isinya merupakan politikus.

    “Seorang CEO BUMN itu harus bisa diterima kalangan politik, dan Presiden Prabowo mungkin sudah tidak cocok dengan Nicke. Bukan berarti kinerjanya jelek tapi bisa jadi tidak searah dengan kebijakan pemerintah sekarang saja,” kata Komaidi saat dihubungi Tribun, Senin (4/11/2024).

    Diketahui, BUMN strategis seperti Pertamina posisi direksi maupun komisaris ditentukan melalui Tim Penila Akhir (TPA) yang diketuai Presiden.

    Menurutnya, Prabowo memilih Simon karena merasa sudah dekat, terlebih pernah membantunya dalam konstestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    “Kalau sudah kenal kan nyaman bekerjanya,” ucap Komaidi.

    Dikutip dari gerindra.id, Simon masuk dalam jajaran pengurus Gerindra periode 2020-2025.

    Di bidang politik, Simon tercatat sebagai anggota Dewan Pembina DPP Gerindra dari total 48 anggota.

    Pada saat kontestasi Pilpres 2024, Simon juga memegang jabatan strategis di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Jabatan yang ia emban adalah sebagai Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran.

    Baru Diajak Rapat di Istana

    Pada Rabu (30/11/2024), Presiden Prabowo mengumpulkan para Menterinya di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Mereka yang telah tiba di Istana diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Keungan Sri Mulyani, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan lainnya. 

    Hadir juga Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Dirut Pertamina Nicke Widyawati

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa rapat yang digelar merupakan rapat internal yang salah satunya membahas soal ekonomi.

    “Rapat internal, nanti setelah rapat saya sampaikan, (subsidi) salah satunya,” kata Airlangga.

    Hal senada disampikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Ia mengatakan bahwa rapat digelar membahas program subsidi.

    “Iya salah satunya itu (subsidi),” katanya.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengatakan bahwa rapat digelar untuk membahas program subsidi. Kementeriannya memiliki program subsidi BLT melalui dana desa

    “Karena saya kan kalau Kemendes itu ada subsisdi BLT melalui dana desa jadi ini mungkin di koordinasikan isinya apa nanti saya mau ikut dulu,” pungkasnya.

    Profil Nicke Widyawati

    Nicke Widyawati lahir di Tasikmalaya, pada 25 Desember 1967.

    Ia merupakan lulusan Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung dan  lulusan S2 Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran.

    Semasa menjadi mahasiswa di ITB, Nicke Widyawati sudah bekerja di Bank Duta Cabang Bandung.

    Saat ini, ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

    Dikutip dari situs Pertamina, Nicke Widyawati menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Keputusan No. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-97/MBU/04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

    Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati dipercaya sebagai Direktur SDM Pertamina.

    Ia pernah menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN (Persero).

    Nicke Widyawati juga pernah bekerja di bidang konstruksi yaitu di PT Rekayasa Industri (Rekin).

    Dirinya mulai bekerja di PT Rekayasa Industri sejak 1991.

    Di PT Rekayasa Industri (Rekind), Nicke Widyawati pernah menjabat sebagai Direktur Bisnis PT Rekayasa Industri (Rekind) Persero dan Vice President Corporate Strategy Unit (CSU). 

    Bahkan, ia mendapatkan kepercayaan untuk memegang posisi sebagai Dirut PT Mega Eltra, perusahaan BUMN di bidang kelistrikan dan peralatan teknik.

    Selain itu, Nicke Widyawati juga dipercaya untuk mengemban jabatan Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN tahun 2014-2017, dilansir TribunnewsWiki.com.

    Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dalam konferensi pers, di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, Sabtu (4/3/2023) (Tribunnews/Ibriza Fasti Ifhami)

    Kemudian, Nicke pernah ditugaskan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Minyak dan Gas ini sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) pada akhir 2017.

    Nicke Widyawati pun sempat menjabat sebagai Plt Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina.

    Penugasan Nicke tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-39/MBU/02/2018 tanggal 13 Februari 2018.

    Setelah itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno resmi menunjuk Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

    Selama berkarier, ia pernah mendapatkan penghargaan Anugerah Perempuan Indonesia 2013 dari Kementerian BUMN.

    Pada tahun yang sama, Nicke Widyawati juga meraih penghargaan Women’s Work of Female Grace 2013 dari Indonesia Asia Institute.

    Dirut Pertamina Dua Periode

    Pada tahun 2022 lalu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) telah mengukuhkan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama Pertamina untuk periode kedua.

    Penetapan tersebut, tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No SK-199/MBU/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina yang ditandatangani Senin, 19 September 2022 lalu.

    Nicke Widyawati dinilai oleh Pemegang Saham mampu mengantarkan Pertamina menjalankan transformasi perusahaan sekaligus meraih kinerja terbaik sepanjang periode pertama kepemimpinannya yakni April 2018 hingga September 2022.

    Hingga Nicke Widyawati kembali terpilih di perusahaan pelat merah itu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina pada Senin (3/10/2022) lalu.

    Harta Kekayaan

    Berikut ini data harta kekayaan Nicke Widyawati yang dikutip Tribunnews.com dari situs resmi eLKHPN, berdasarkan Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan Tahun: 29 Maret 2022/Periodik – 2021: 

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 32.845.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 5.000.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/360 m2 di KAB / KOTA KOTA

    TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp 1.100.000.000

    4. Tanah Seluas 629 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 200.000.000

    5. Tanah dan Bangunan Seluas 393 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA

    TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp 1.100.000.000

    6. Tanah Seluas 715 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 200.000.000

    7. Tanah Seluas 714 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 200.000.000

    8. Tanah dan Bangunan Seluas 950 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 7.500.000.000

    9. Tanah Seluas 563 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

    10. Tanah dan Bangunan Seluas 788 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 15.250.000.000

    11. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA

    TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

    12. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA

    2021JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

    13. Tanah Seluas 478 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 100.000.000

    14. Tanah Seluas 368 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

    15. Tanah Seluas 818 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.925.000.000

    1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD STANDARD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp 850.000.000

    2. MOBIL, MERCEDES BENZ GLE400 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.= 775.000.000

    3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp 300.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 212.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 39.064.952.698

    F. HARTA LAINNYA Rp. 1.000.000.000

    Sub Total Rp 75.046.952.698

    Utang –

  • Komisaris hingga Direksi Pertamina Dirombak, Bahlil Lahadalia: Erick Thohir Punya Pertimbangan – Page 3

    Komisaris hingga Direksi Pertamina Dirombak, Bahlil Lahadalia: Erick Thohir Punya Pertimbangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait perombakan komisaris dan direksi PT Pertamina (Persero). Menurutnya pergantian manajemen jadi suatu hal yang wajar.

    Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Mochamad Iriawan atau Iwan Bule jadi Komisaris Utama Pertamina. Sementara itu, Simon Aloysius Mantiri didapuk jadi Direktur Utama Pertamina, menggantikan Nicke Widyawati.

    Bahlil bilang, Erick Thohir  punya pertimbangan dalam penggantian posisi tersebut. Termasuk juga terkait arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pergantian kepemimpinan itu hal yang biasa, apalagi ya tergantung dari pimpinan, dan tergantung dari Pak Menteri BUMN, sama Bapak Presiden, tapi biasanya kalau itu kan di Menteri BUMN,” ujar Bahlil, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Dia mengatakan, pergantian manajemen dengan menggeser posisi Simon Aloysius dan memasukkan Iwan Bule berdasarkan pada pertimbangan matang. 

    Dia menuturkan, pergantian pengurus di BUMN, termasuk Pertamina juga telah melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut.

    “Pasti Menteri BUMN mempunyai penilaian-penilaian khusus, untuk melakukan rotasi kepada siapa saja yang akan diganti, termasuk di dalamnya adalah Pertamina,” ujar dia.

    Rombak Susunan Pimpinan Pertamina

    Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak susunan direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero). Dalam perombakan ini, Erick Thohir mencopot Nicke Widyawati dari posisi Direktur Utama Pertamina. 

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menjelaskan, perombakan tersebut tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Pertamina.

    Diputuskan untuk mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina. Dengan begitu, posisi Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama Pertamina digantikan oleh Simon Aloysius Mantiri.

     

  • Iwan Bule Jadi Komisaris Utama Pertamina, Gaji dan Tunjangannya Bikin Ngiler – Page 3

    Iwan Bule Jadi Komisaris Utama Pertamina, Gaji dan Tunjangannya Bikin Ngiler – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Mochamad Iriawan, yang lebih dikenal sebagai Iwan Bule, sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

    Penunjukan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina yang juga merombak susunan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan. Keputusan pengangkatan Iwan Bule sebagai Komisaris Utama Pertamina dituangkan dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024.

    Sebagai Komisaris Utama Pertamina, Mochamad Iriawan memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi kinerja perusahaan energi terbesar di Indonesia dan memberikan arahan strategis untuk memastikan Pertamina mencapai target dan visi yang telah ditetapkan.

    Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah, berapa besaran gaji Komisaris Utama Pertamina?

    Gaji Iwan Bule

    Gaji Komisaris Utama PT Pertamina diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021, yang merupakan perubahan atas pedoman sebelumnya mengenai penghasilan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Berdasarkan peraturan tersebut, gaji Komisaris Utama ditetapkan sebesar 85 persen dari gaji Direktur Utama. Gaji Direktur Utama sendiri disusun melalui pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN dan disetujui dalam RUPS yang diselenggarakan setiap tahun.

    Sebagai contoh, pada tahun 2020, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang saat itu menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, mengungkapkan bahwa gajinya mencapai Rp170 juta per bulan. Hal ini memberikan gambaran mengenai besaran gaji yang diterima pejabat strategis di Pertamina, termasuk Iwan Bule yang kini mengisi posisi tersebut.

    Tunjangan Iwan Bule

    Selain gaji pokok, Komisaris Utama Pertamina juga berpotensi mendapatkan berbagai tunjangan dan bonus sesuai dengan kebijakan perusahaan. Tunjangan ini bisa mencakup tunjangan kinerja, fasilitas, serta bonus yang diberikan berdasarkan hasil kinerja perusahaan selama periode tertentu.

    Transparansi mengenai gaji pejabat BUMN, termasuk Komisaris Utama PT Pertamina, merupakan hal penting bagi publik. Ini terkait dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang menjamin akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan milik negara.

    Peraturan mengenai gaji ini disusun untuk memastikan bahwa pejabat BUMN mendapatkan apresiasi yang layak, sesuai dengan tanggung jawab yang diemban, sambil tetap menjaga transparansi dalam penggunaan dana publik.

  • Cengkraman Kuat Gerindra di Pertamina Lewat Komut dan Dirut – Page 3

    Cengkraman Kuat Gerindra di Pertamina Lewat Komut dan Dirut – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Pertamina (Persero) mengubah susunan pengurus pada hari ini Senin (4/11/2024). Dalam perubahan ini terjadi pergantian komisaris Utama dengan Direktur Utama. Komisaris Utama diduduki oleh  Mochamad Iriawan atau akrab dipanggil Iwan Bule. Sedangkan Simon Aloysius Mantiri ditunjuk sebagai Direktur Utama.

     

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

    “Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ungkap Fadjar dalam keterangan tertulis.

    Iwan Bule

    Iwan Bule sebagi Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

    Sebelumnya, dia juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI pada periode 2019-2023, menggantikan Iwan Budianto. Pada akhir 2023, dia didapuk menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto.

    Dia juga sempat menempati posisi sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat pada 2018. Mengutip laman Pertamina, ia juga pernah menjabat sebagai staf ahli Wakil Presiden RI pada 2019-2024.

    Simon Aloysius Mantiri

    Sedangkan Simon Aloysius Mantiri masuk dalam daftar Dewan Pembina DPP Gerindra. Posisi Simon sebagai pembina ini bersama dengan sejumlah politisi lainnya seperti Sufmi Dasco Ahmad, Fadli Zon dan Desmond Junaidi Mahesa.

    Selain itu, pada masa kampanye 2024 lalu Simon Aloysius Mantiri juga memegang posisi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Simon Aloysius Mantiri juga tercatat sempat menjadi direktur keuangan di Agrinas atau PT Agro Industri Nasional. Perusahaan ini dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP).

     

  • Erick Thohir Usulkan PTPN Merger dengan Perhutani

    Erick Thohir Usulkan PTPN Merger dengan Perhutani

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau dikenal sebagai PTPN merger dengan Perhutani.

    Melalui aksi korporasi tersebut, nantinya BUMN akan memiliki lahan 2,2 juta hektare untuk mendukung program swasembada pangan.

    “Kita sedang mengusulkan PTPN untuk merger dengan Perhutani, sehingga kita punya luas lahan 2,2 juta hektare, sehingga kita bisa memetakan kembali mana yang mendukung swasembada pangan,” kata Erick thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (4/11/2024).

    Erick juga menyinggung target swasembada gula, tetapi lahan yang dimiliki tindak mencukupi. 

    “Ini yang harus kita remapping. Apalagi beberapa industri memang sudah mulai kalah bersaing,” kata Erick. 

    Saat ini ada 11 klaster BUMN yang dibentuk sesuai dengan value chain, supply chain, dan sinergi bisnis inti, yaitu klaster energi, pangan, keuangan, asuransi dan dana pensiun, logistik, telekomunikasi dan teknologi, kesehatan, minerba, infrastruktur, pertahanan, dan pariwisata. 

  • Iwan Bule Jabat Komisaris Utama Pertamina, Nicke Widyawati Lengser

    Iwan Bule Jabat Komisaris Utama Pertamina, Nicke Widyawati Lengser

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Mochamad Iriawan, yang dikenal sebagai Iwan Bule, sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) mulai Senin, 4 November 2024.

    Penunjukan ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina pada hari yang sama.

    Dengan keputusan tersebut, Iwan Bule menggantikan posisi Simon Aloysius Mantiri, yang kini ditetapkan sebagai Direktur Utama Pertamina, menggantikan Nicke Widyawati.

    Perubahan ini termuat dalam Surat Keputusan SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina.

    Selain Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama, dan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

    Simon Aloysius Mantiri kini resmi menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina.

    Dalam jajaran Dewan Komisaris baru, Mochamad Iriawan merupakan purnawirawan perwira tinggi Kepolisian RI, sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

    Dony Oskaria yang kini sebagai Wakil Komisaris Utama juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, sementara Raden Adjeng Sondaryani adalah mantan Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

    Berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina saat ini:

    Dewan Komisaris:

    – Komisaris Utama: Mochamad Iriawan

    – Wakil Komisaris Utama: Dony Oskaria

    – Komisaris Independen: Raden Adjeng Sondaryani

    – Komisaris: Heru Pambudi

    – Komisaris: Bambang Suswantono

    – Komisaris Independen: Condro Kirono