Xcloud.id

Tag: Erick Thohir

  • Presiden Prabowo tandatangani PP Penghapusan Piutang UMKM

    Presiden Prabowo tandatangani PP Penghapusan Piutang UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

    PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa sore, dengan disaksikan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM.
    ​​​​​​
    “Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usah mereka dan lebih berdayaguna,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

    Kepala Negara mengatakan seluruh persyaratan teknis terkait aturan tersebut akan ditindaklanjuti oleh kementerian serta lembaga terkait.

    Dalam agenda itu, Presiden Prabowo menandatangani tiga berkas PP, yang terbagi atas bidang perikanan dan kelautan, bidang pertanian, perkebunan dan peternakan, serta bidang UMKM.

    Agenda acara dilanjutkan dengan prosesi penyerahan dokumen secara simbolis kepada sejumlah kelompok tani dan nelayan, di antaranya Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).

    Baca juga: Presiden Prabowo melantik wakil dan anggota Dewan Ekonomi Nasional
    Baca juga: Anggota DPR RI dukung rencana Presiden hapus utang petani dan nelayan
    Baca juga: UMKM sebagai penopang target pertumbuhan Prabowonomics
    Baca juga: Erick Thohir godok PP hapus tagih kredit UMKM di bank himbara
     

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi X nilai naturalisasi Kevin Diks mendesak untuk perkuat timnas

    Komisi X nilai naturalisasi Kevin Diks mendesak untuk perkuat timnas

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan bahwa naturalisasi Kevin Diks merupakan hal yang mendesak karena pemain tersebut berpotensi meningkatkan performa dan daya saing Timnas Indonesia dalam mengejar prestasi di kancah sepak bola Asia dan dunia.

    “Dengan waktu persiapan yang terbatas, naturalisasi dini akan memungkinkan mereka beradaptasi dengan iklim dan ritme latihan tim nasional,” kata Hetifah di Jakarta, Selasa.

    Selain Kevin Diks, program naturalisasi juga dilakukan terhadap dua pesepak bola perempuan, yaitu Estella Loupattij dan Noa Leatomu.

    Dengan mendatangkan mereka sesegera mungkin, Hetifah mengatakan Indonesia dapat memperkuat tim di berbagai kompetisi besar pada tahun 2024 dan 2025, salah satunya memastikan persiapan maksimal menuju AFC Asian Cup 2026 dan kejuaraan bergengsi lainnya.

    Baca juga: Rapat Paripurna DPR RI setujui naturalisasi Kevin Diks

    Dia mengatakan bahwa ajang internasional sudah dekat, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026, dengan pertandingan penting melawan Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024.

    “Jika tanggal 15 November pertandingan maka tanggal 7 November harus sudah masuk ke FIFA suratnya. Menurut info PSSI, pada tanggal 7 November (Kevin Diks) akan disumpah di Denmark,” kata Hetifah.

    Kemudian pada kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, Indonesia juga akan menghadapi Australia dan Bahrain pada bulan Maret 2025.

    “Mereka perlu memulai latihan di Indonesia sesegera mungkin untuk penyesuaian taktik dan chemistry tim,” tambahnya.

    Baca juga: Komisi XIII setuju naturalisasi Kevin Diks dan pesepak bola perempuan

    Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan atau naturalisasi kepada pesepak bola keturunan Indonesia Kevin Diks.

    Kevin Diks merupakan pesepak bola asal Belanda berdarah Indonesia dari keturunan kakeknya yang lahir di Morotai dan neneknya lahir di Ambon.

    Pemain dengan posisi bek tengah berusia 28 tahun itu kini memperkuat FC Copenhagen, Denmark.

    Baca juga: Arya Sinulingga sebut Diks diharapkan dapat bergabung pada Maret
    Baca juga: Erick Thohir isyaratkan PSSI segera proses naturalisasi Kevin Diks

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hapus Tagihan Kredit UMKM di Bank Himbara, Menteri BUMN Akan Siapkan PP

    Hapus Tagihan Kredit UMKM di Bank Himbara, Menteri BUMN Akan Siapkan PP

    Jakarta, Beritasatu.com – Upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus tagihan kredit UMKM bagi petani dan di bank himbara akan segera diberlakukan. Menteri BUMN Erick Thohir akan menyiapkan peraturan pemerintah (PP) terkait penghapusan tagihan kredit UMKM di bank BUMN.

    Erick mengatakan PP ini penting bagi bank BUMN karena memiliki dasar hukum kuat untuk membantu program pemerintah di bidang pertanian dan mengamalkan amanat dari Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK).

    “Kami perlu payung hukum agar bank BUMN memiliki dasar yang kuat. Rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait hal ini sedang disusun dan semangatnya sejalan dengan tujuan untuk memberikan dukungan penuh,” ujar Erick dikutip dari Antara, Selasa (5/11/2024).

    Erick melanjutkan, adanya program penghapusan tagihan kredit macet bagi petani dan UMKM pertanian akan mendorong program Prabowo di sektor itu sebagai upaya mencapai swasembada pangan.

    “Kebijakan ini menjadi prioritas di era Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Diketahui, kredit macet yang tercatat di bank BUMN pada segmen UMKM petani dan nelayan mencapai Rp 8,7 triliun.

    Lebih lanjut, Erick menjelaskan terkait track record jangka waktu kredit yang akan dihapuskan. Ia pun mengusulkan pada angka 5 tahun.

    “Usulannya bisa pada angka 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, tetapi baiknya 5 tahun, karena kalau dua tahun masih terlalu cepat,” ucapnya.

  • Geber Program Prioritas, Airlangga Gelar Rakortas Bareng 7 Menteri Ekonomi di Hari Minggu – Page 3

    Geber Program Prioritas, Airlangga Gelar Rakortas Bareng 7 Menteri Ekonomi di Hari Minggu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumpulkan tujuh menteri yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian dalam rapat koordinasi terbatas di Jakarta, pada Minggu 3 November 2024.

    Mereka antara lain, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dan Menteri Pariwisata Widyanti.

    Rapat kordinasi terbatas itu dilakukan untuk menyelaraskan program kerja prioritas jangka pendek dan menengah di bidang perekonomian.

    “Saya memimpin Rapat Koordinasi Terbatas bersama para menteri dan wakil menteri dari tujuh kementerian dalam lingkup koordinasi Kemenko Perekonomian. Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti retreat di Magelang beberapa waktu lalu, serta untuk mengantisipasi sejumlah perkembangan,” ucap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lewat postingan Instagram @airlanggahartarto_official dikutip Selasa (5/11/2024).

    Airlangga menjelaskan, rapat di akhir pekan ini diadakan sebagai upaya dalam meningkatkan koordinasi kebijakan sekaligus konsolidasi berbagai program jangka pendek dan menengah, hingga target-target yang harus dicapai untuk program jangka panjang dalam koordinasi bidang perekonomian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami menyadari bahwa kolaborasi dan sinergitas adalah kunci utama dalam rangka mengawal serta menyukseskan berbagai agenda pemerintah,” tandas Airlangga.

  • Diangkat Jadi Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri Bilang Ini

    Diangkat Jadi Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri Bilang Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), menggantikan Nicke Widyawati, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kemarin, Senin (04/11/2024).

    Pengangkatan ini menandai pergantian kepemimpinan di perusahaan migas pelat merah tersebut.

    Setelah didapuk menjadi Dirut Pertamina, Simon Mantiri menyampaikan komitmennya untuk membawa Pertamina ke masa depan yang lebih cerah.

    “Saya berkomitmen untuk membawa Pertamina menuju masa depan yang lebih baik, dengan semangat kolaborasi dan dedikasi tinggi dari seluruh anggota keluarga besar Pertamina,” kata Simon, dikutip dari akun Instagram Pertamina, Selasa (5/11/2024).

    Simon juga menegaskan bahwa ia bukan sekadar pengganti, melainkan pemegang tongkat estafet kepemimpinan dari Nicke Widyawati.

    “Saya tidak menggantikan ibu Nicke Widyawati tapi saya adalah pemegang tongkat estafet kepemimpinan setelah ibu Nicke Widyawati,” ujarnya.

    Ia pun mengungkapkan rasa dedikasi dan tanggung jawab yang besar untuk menjalankan amanah ini. Dengan kepemimpinannya, Simon berjanji akan mendorong Pertamina untuk terus maju, berkembang, dan menjadi lebih unggul di masa depan.

    “Pertamina harus kita buat jauh lebih maju lebih berkembang dan lebih jaya di masa depan,” katanya.

    Perlu diketahui, dalam RUPS dimana keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

    “Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ungkap Fadjar.

    Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan. Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan Perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

    (wia)

  • iPhone 16 Dilarang Beredar di Indonesia, Masyarakat Ucapkan Selamat Tinggal ke Apple

    iPhone 16 Dilarang Beredar di Indonesia, Masyarakat Ucapkan Selamat Tinggal ke Apple

    Jakarta, Beritsatu.com – Masyarakat Indonesia mengucapkan selamat tinggal ke produk Apple, khususnya iPhone. Hal ini diucapkan warganet di akun Instagram resmi Apple, setelah perusahaan teknologi itu enggan berinvestasi di Indonesia dan meminta tax holiday selama 50 tahun.

    “Selamat tinggal Apple, jangan pernah gunakan Apple dan saya tidak akan pernah menggunakan produk Apple,” ucap warganet dikutip dari kolom komentar Instagram @apple, Selasa (5/11/2025).

    “Selamat tinggal Apple dan selamat datang Samsung Galaxy AI,” tulis warganet lainya.

    Warganet menyebut untuk penjualan produk Apple di Indonesia cukup besar, tetapi perusahaan itu enggan membayar pajak di Tanah Air.

    “Keuntungan elite, bayar pajak sulit,” ucap warganet.

    Sementara, warganet lain menyayangkan Apple yang enggan berinvestasi di Indonesia, padahal peminat produk iPhone cukup besar di Tanah Air.

    “Apple memiliki banyak pengguna di Indonesia, tetapi sulit berinvestasi di sini. Sayang sekali,” ucap warganet lainya.

    Diketahui, hingga saat ini seri iPhone 16 masih dilarang untuk beredar di Indonesia. Hal ini karena Apple belum memenuhi aturan TKDN sebesar 35%.

    Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam bahkan kesal dengan pihak Apple. Hal ini karena perusahaan itu meminta keringanan bebas pajak atau tax holiday selama 50 tahun di Indonesia.

    Ia pun memberikan dukungan ke pemerintah Indonesia untuk melarang peredaran seri iPhone 16 di Indonesia.

    “Sedang ramai di media sosial soal iPhone 16 dilarang masuk Indonesia dan alasan dari pemerintah, yakni karena iPhone meminta tax holiday 50 tahun. Memang gila ini. iPhone ini memang sudah layak diblokir dari negara kita,” tegas Mufti saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir bersama Komisi VI DPR, Senin (4/11/2024).

    Ia melanjutkan, Apple sudah memetik banyak untung dari pasar penjualan iPhone dan Mac serta produk lainnya di Indonesia. Namun, ketika diminta berinvestasi, Apple justru meminta tax holiday 50 tahun.

    “Kami dan rakyat Indonesia marah kepada Apple. Kalau perlu, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk. Ini pelecehan terhadap negara kita,” pungkas Mufti.

  • Belum kantongi Izin Edar iPhone 16, Apple Minta Ketemu Menperin – Page 3

    Belum kantongi Izin Edar iPhone 16, Apple Minta Ketemu Menperin – Page 3

    Sebelumnya, Komisi VI DPR turut menyoroti pelarangan masuknya iPhone 16 ke Indonesia. Dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, diketahui penyebab pelarangan tersebut adalah adanya pemintaan Apple soal tax holiday atau pembebasan pajak korporasi selama 50 tahun jika ingin berinvestasi di Indonesia. 

    Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, menegaskan permintaan tersebut sangat keterlaluan dan bahkan tergolong gila. Oleh karena itu ia menyebut iPhone lyak diblokir dari Indonesia.

    “Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pak. Tapi, setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini, Pak, iPhone ini Pak, memang sudah layak diblokir dari negara kita,,” ujar Mufti dalam rapat Komisi VI, Senin (4/11/2024).

    “Mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja minta syarat namanya tax holiday 50 tahun,” sambung Mufti.

    Oleh karena itu, Mufti berharap Erick turun tangan dan membantu agar Indonesia tidak bergantung dengan produk iPhone.

    “Maka harapan kami, kami minta kepada Menteri BUMN, bapak ini kan jaringan luar biasa pernah menangani sepakbola kelas internasional. Maka kami harap bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak,” kata dia.

  • Warganet Sindir Apple yang Ingin Tidak Bayar Pajak 50 Tahun di Indonesia

    Warganet Sindir Apple yang Ingin Tidak Bayar Pajak 50 Tahun di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Warganet Indonesia ramai-ramai berkomentar terkait sikap produsen iPhone, Apple yang tak ingin membayar pajak di Indonesia. Warganet pun menyayangkan perusahaan teknologi raksasa selevel Apple ingin bebas membayar pajak di Tanah Air.

    Bahkan, warganet pun mengucapkan selamat tinggal ke iPhone lantaran produk Apple terbaru tak bisa dipasarkan di Indonesia karena kurangnya nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu enggan berinvestasi di Indonesia.  

    “Sekelas iPhone gini minta pajak gratis selama 50 tahun?” tulis warganet di kolom komentar Instagram resmi Apple, dikutip Selasa (5/11/2024).

    Sementara, warganet lain menyayangkan Apple yang tidak berinvestasi di Indonesia, padahal peminat produk iPhone cukup besar di Tanah Air.

    “Apple memiliki banyak pengguna di Indonesia, tetapi sulit berinvestasi di sini. Sayang sekali,” ucap warganet lainya.

    Beberapa komentar juga mengucapkan selamat tinggal ke iPhone dan mengaku akan beralih ke raksasa teknologi Korea Selatan (Korsel), Samsung.

    “Selamat tinggal Apple dan selamat datang Samsung Galaxy AI,” tulis warganet.

    “Selamat tinggal Apple, jangan gunakan Apple dan saya tidak pernah menggunakan Apple,” ucap warganet lainnya.

    Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam merasa geram dengan pihak Apple. Hal ini karena perusahaan itu meminta keringanan bebas pajak atau tax holiday selama 50 tahun di Indonesia. Mufti pun memberikan dukungan ke pemerintah Indonesia untuk melarang peredaran seri iPhone 16 di Indonesia.

    “Sedang ramai di media sosial soal iPhone 16 dilarang masuk Indonesia dan alasan dari pemerintah, yakni karena iPhone meminta tax holiday 50 tahun. Memang gila ini. iPhone ini memang sudah layak diblokir dari negara kita,” tegas Mufti saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir bersama Komisi VI DPR, Senin (4/11/2024).

    Ia melanjutkan, Apple sudah memetik banyak untung dari pasar penjualan iPhone dan Mac serta produk lainnya di Indonesia. Namun, ketika diminta berinvestasi, Apple justru meminta tax holiday 50 tahun.

    “Kami dan rakyat Indonesia marah kepada Apple. Kalau perlu, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk. Ini pelecehan terhadap negara kita,” kata Mufti.

    Diketahui, hingga saat ini seri iPhone 16 masih dilarang untuk beredar di Indonesia. Hal ini karena Apple belum memenuhi aturan TKDN sebesar 35%.

  • BUMN Siapkan Aset Mandiri untuk Kantor Danantara – Page 3

    BUMN Siapkan Aset Mandiri untuk Kantor Danantara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sampaikan bahwa kantor Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sedang disiapkan.

    Erick mengatakan Danantara nantinya akan menggunakan salah satu aset dari Bank Mandiri sebagai kantornya. “Kami mendukung hadirnya Danantara, bahkan kami telah menyiapkan fasilitas untuk Danantara dengan menggunakan aset Bank Mandiri untuk kantornya,” ujar Erick Thohir.

    Dirinya juga menegaskan saat ini pihaknya juga terus berkoordinasi dan mengkaji terkait persiapan yang berkaitan dengan pembentukan Danantara.

    “Kementerian BUMN terus berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lain untuk membahas isu-isu yang saling berkaitan,” ungkap Erick.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang nantinya menjadi lembaga pengelola investasi di Indonesia, pada 8 November 2024.

    Danantara akan menjadi badan pengelola investasi di luar APBN. Seluruh aset-aset yang dimiliki pemerintah juga akan dikelola oleh badan ini.

    Lebih lanjut, pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara agar dapat lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

  • Iwan Bule Resmi Jabat Komisaris Utama PT Pertamina, Ini Profilnya

    Iwan Bule Resmi Jabat Komisaris Utama PT Pertamina, Ini Profilnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri BUMN, Erick Thohir resmi menunjuk Mochamad Iriawan atau kerap disapa Iwan Bule menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Politikus Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto ini resmi menggantikan rekannya separtai, yakni Simon Aloysius Mantiri.

    Penunjukan Iwan Bule ini sebagaimana ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar hari ini, Senin (4/11). Serta tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina, merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

    “Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” kata Fadjar dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

    Profil Mochamad Iriawan

    Mochamad Iriawan merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri yang lahir di Jakarta, 31 Maret 1962. Ia lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 1984, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK pada tahun 1993.

    Kemudian, ia melanjutkan Sekolah Staf dan Pimpinan Polri pada tahun 1998, Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Sespim Lemdiklat Polri pada tahun 2007, dan Lemhannas pada tahun 2012.

    Sejak menjadi polisi, karier Iwan Bule moncer. Ia tercatat pernah menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kapolres Tegal, dan menjadi Kapolda. Mulai Kapolda NTB dan Kapolda Jawa Barat.