Xcloud.id

Tag: Erick Thohir

  • Erick Thohir Minta 8 BUMN Keroyokan Dukung Makan Bergizi Gratis

    Erick Thohir Minta 8 BUMN Keroyokan Dukung Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menetapkan tujuh perintah penting untuk delapan BUMN dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Program ini mengusung pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP Gizi) yang siap memberikan makanan bergizi gratis bagi masyarakat di berbagai wilayah,” ujar Erick dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

    Sebagai tindak lanjut, Erick memastikan delapan BUMN seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing.

    “Pertama, BRI, BNI dan Bank Mandiri harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi,” ucap Erick.

    Kedua, Telkomsel harus menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi seperti Peduli Lindungi pada saat pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas efisiensi dan transparansi.

    Ketiga, Erick meminta PLN menyiapkan infrastruktur listrik untuk sumber energi bagi satuan pelayanan gizi hingga ke desa-desa guna mendukung pelayanan gizi.

    “Empat, PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi,” sambung Erick.

    Kelima, Erick meminta holding BUMN jasa survei atau ID Survey mendukung sertifikasi halal dan sertifikasi standar dapur untuk satuan pelayanan gizi. Keenam, Erick mendorong juga Pupuk Indonesia melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam ekosistem Makmur, khususnya untuk offtaker untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.

    “(Ketujuh) Aset BUMN yang tersebar di wilayah Indonesia dapat menjadi mitra strategis untuk pendirian satuan pelayanan gizi. Hal ini dilakukan demi menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi kreativitas dan inovasi tinggi menuju Indonesia Emas 2024, “pungkas Erick.

    (ada/ara)

  • Erick Thohir Usul Tenor KPR Diperpanjang sampai 30 Tahun

    Erick Thohir Usul Tenor KPR Diperpanjang sampai 30 Tahun

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan mengusulkan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa diperpanjang sampai 30 tahun. Hal ini diusulkan agar masyarakat dapat lebih murah mencicil rumah.

    Demikian dikatakan Erick Thohir di Kementerian BUMN, Kamis (7/11) usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

    “Kita akan mendorong juga scheme financing, di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu, dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih murah,” kata Erick, ditulis Jumat (8/11/2024).

    Erick juga mengatakan bahwa skema pembiayaan harus dapat meringankan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan daya beli. Perpanjangan tenor itu ditargetkan bukan hanya untuk cicilan rumah rakyat tetapi juga bagi semua kelas.

    “Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya. Baik rumah rakyat, menengah, ataupun yang kelas lainnya,” ucapnya.

    Selain itu, pihaknya juga berkomitmen mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni 3 juta rumah rakyat. Pihaknya akan memetakan aset BUMN yang konteksnya perumahan untuk mendukung program tersebut.

    “Jadi kita tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat. Lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya. Bagaimana sukseskan program Bapak Presiden Program 3 juta rumah dan kita punya komitmen yang sama,” ujar Erick.

    Lihat juga video: Janji Pramono Permudah KPR untuk Gen Z-Milenial

    (ada/ara)

  • Erick Thohir Soal Superholding BUMN: Jangan Lihat Negatif Danantara

    Erick Thohir Soal Superholding BUMN: Jangan Lihat Negatif Danantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri BUMN Erick Thohir menyambut lahirnya superholding BUMN, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto.

    “Danantara kan sesuai dengan Rancangan UU BUMN yang sudah kita gulirkan hampir dua tahun sebelumnya kemarin memang kan roadmap-nya BUMN itu ke arah sana. Saya selalu bilang superholding itu. Jadi bukan sesuatu, jangan dilihat yang negatif gitu,” kata Erick di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Kendati sempat direncanakan akan diresmikan pada 7 November 2024, Danantara hingga kini masih dalam pengkajian, baik itu terkait statusnya maupun lingkup bisnisnya.

    “Yang pasti kami BUMN sudah memberikan tempat salah satu aset bank mandiri. Kala ditanya, Pak ini dealnya kapan? Nah ini lagi proses kajian sama Danantara. Apakah ada peraturan pemerintahnya? Apakah ada undang-undangnya, itu biar yang ahlinya. Kalau kami di BUMN senang. Kenapa? Artinya apa? Kinerja kita yang selama ini diapresiasi, yaitu tujuh BUMN besar ini dinyatakan sehat,” ungkap Erick.

    Sementara itu, saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024), Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembentukan Danantara tidak perlu terburu-buru.

    “Di akhir tadi beliau menyampaikan, soal gagasan untuk membentuk, bukan membentuk, soal keinginan kita untuk mengonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi seusai acara.

    “Prosesnya harus ditempuh dahulu. Jadi enggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden,” ucapnya.

  • Kabinet Gemuk Prabowo Menjalar ke Eselon I Kementerian

    Kabinet Gemuk Prabowo Menjalar ke Eselon I Kementerian

    Bisnis.com, JAKARTA – Belum satu bulan setelah menjabat, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan keputusan baru untuk menambah jumlah pejabat eselon I di kementerian Kabinet Merah Putih.

    Salah satu kementerian yang mendapat penambahan pejabat eselon I adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158/2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid itu ditetapkan oleh Prabowo pada Selasa (5/11/2024) dan diundangkan pada hari yang sama.

    Dalam Pasal 7 Perpres 158/2024 mengenai susunan organisasi Kemenkeu, terdapat 22 poin yang berisi daftar direktorat jenderal, badan, hingga staf ahli yang membantu menkeu.

    Di sana, terdapat tiga nama baru, yakni Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

    Adanya ditjen dan badan baru membuat akan terdapat dua pejabat setingkat eselon I baru di Kemenkeu.

    Tidak terdapat lagi nama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di sana. Fungsi BKF akan dijalankan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal beserta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

    Hal itu terlihat dari isi Pasal 13 Perpres 158/2024, bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal.

    Adapun, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang baru dibentuk Prabowo akan menjalankan tugas terkait kebijakan sektor keuangan.

    “Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tertulis dalam Pasal 45 Perpres 158/2024.

    Apabila sebelumnya BKF dipimpin oleh kepala badan, maka Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal beserta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan akan dipimpin oleh direktur jenderal (dirjen).

    Adapun, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan akan dipimpin oleh seorang kepala badan. Dalam Pasal 53, tertulis bahwa badan tersebut bertugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

    Kementerian BUMN

    Selain menambah pejabat di Kemenkeu. Presiden Prabowo juga menambah 3 kursi deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinakhodai Erick Thohir. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden No. 179/2024. 

    Berdasarkan beleid yang diteken Prabowo pada 5 November 2024, jabatan deputi Kementerian BUMN bertambah dari semula 3 kursi kini menjadi 6 kursi.

    Tiga jabatan baru itu adalah Deputi Bidang BUMN Penciptaan Nilai, Deputi BUMN Pemberdayaan Pembangunan, serta Deputi Bidang Kepatuhan dan Tata Kelola. 

    Adapun tiga kursi deputi lainnya masih sama, yakni Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang saat ini masih dijabat oleh Robertus Bilitea, Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi dihuni Tedi Bharata, sementara posisi Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko ditempati oleh Nawal Nely.

    “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 81/2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis beleid anyar tersebut, dikutip pada Kamis (7/11/2024). 

    Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Erick Thohir telah mengungkapkan pihaknya akan memilih 3 deputi baru yang ditambah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini. 

    “Kemarin, dari Menpan RB ada struktur yang baru, itu kami ditambahkan 3 deputi,” ujarnya saat rapat kerja di DPR RI, Senin (4/11/2024).

  • [POPULER NASIONAL] Eks Direktur Pertamina Tersangka Korupsi Pembelian Tanah | Komentar Mahfud MD soal Kasus Tom Lembong Nasional 8 November 2024

    [POPULER NASIONAL] Eks Direktur Pertamina Tersangka Korupsi Pembelian Tanah | Komentar Mahfud MD soal Kasus Tom Lembong Nasional 8 November 2024

    [POPULER NASIONAL] Eks Direktur Pertamina Tersangka Korupsi Pembelian Tanah | Komentar Mahfud MD soal Kasus Tom Lembong
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penetapan mantan Direktur Umum
    Pertamina
    , Luhur Budi Djatmiko (LBD), sebagai tersangka
    korupsi
    dugaan pembelian tanah di Kompleks Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, menjadi sorotan pembaca.
    Pertamina menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
    Masih dari dunia hukum, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
    Mahfud MD
    menilai wajar bila ada yang menganggap kasus impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau
    Tom Lembong
    , sebagai bentuk kriminalisasi politik.
    Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan mantan Direktur Umum PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014, Luhur Budi Djatmiko (LBD), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian 4,8 hektare tanah yang terdiri atas 23 bidang, di Kompleks Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan.
    Berdasarkan hasil gelar perkara pada Selasa (5/11/2024) kemarin, Luhur diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam proses pembelian tanah tersebut.
    “Kepolisian menetapkan tersangka LBD selaku Direktur Umum PT Pertamina (Persero) tahun 2012 sampai dengan 2014 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian tanah oleh PT Pertamina (Persero) di Komplek Rasuna Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan,” kata Wadir Tipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa dalam keterangan resmi, Rabu (6/1/2024).
    Kasus ini bermula dari laporan yang diterima Bareskrim pada 19 Februari 2018 yang tercatat dengan Nomor Laporan LP/250/II/2018/Bareskrim.

    Saat itu dilaporkan bahwa perusahaan energi pelat merah itu menyusun anggaran pembelian tanah senilai Rp 2,07 triliun di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pertamina Tahun 2013, yang tujuannya untuk membangun Pertamina Energy Tower (PET).
    Akan tetapi, dalam proses pembelian tanah seluas 48.279 meter persegi yang berlangsung antara Juni 2013 hingga Februari 2014, diduga terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 348,6 miliar.
    Nilai kerugian negara ini berdasarkan surat Ketua dan Wakil Ketua BPK RI Nomor: 13/ST/II/01/2024 tanggal 12 Januari 2024, dan Surat Tugas Tortama Investigasi BPK RI Nomor: 28/ST/XXI/01/2024 tertanggal 16 Januari 2024, telah dilakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan investigatif Kerugian Keuangan Negara dari Auditor BPK RI tertanggal 15 Oktober 2024, kepada Dittipidkor Bareskrim Polri.
    Arief mengatakan, penyimpangan tersebut dikaitkan dengan harga pembelian yang dinilai terlalu tinggi dan aset jalan milik Pemprov DKI Jakarta yang seharusnya tidak diperjualbelikan.
    “Ini didasari atas terjadinya pemahalan harga (pengeluaran yang lebih besar dari yang seharusnya) dan pengeluaran atau pembayaran yang tidak seharusnya,” tegas dia.
    Selain itu, pihak Bareskrim Polri menemukan adanya pelanggaran terhadap berbagai aturan, termasuk Undang-Undang BUMN, Peraturan Menteri BUMN, serta pedoman internal Pertamina mengenai tata kelola pengadaan barang dan jasa.
    Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai wajar bila ada yang menganggap kasus impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, adalah bentuk kriminalisasi politik.
    Sebab, kebijakan impor gula juga dilakukan oleh Mendag sesudah Tom Lembong, bahkan lebih masif.
    “Dan kebijakan yang sama dilakukan secara lebih besar oleh Menteri Perdagangan berikutnya. Ada Enggartiasto Lukito, ada Agus Suparmanto, ada Menteri Lutfi, ada Zulkifli Hasan,” kata Mahfud ditemui di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
    “Itu kan mestinya kan mulai dari sini, dari yang terdekat. Kenapa mulai dari jauh (Mendag lama)? Nah itu orang lalu menganggap ini kriminalisasi karena politik. Tentu itu analisis yang wajar saja,” tambah dia.
    Oleh sebab itu, menurut dia, akan lebih baik jika Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau dugaan masyarakat.
    “Mungkin tidak benar, tidak ada kriminalisasi. Tapi ini tolong dong, tolong dijawab itu, itu kata masyarakat,” ucap mantan Ketua MK ini.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Erick Thohir dan Maruarar Sirait Usul Tenor KPR Diperpanjang 30 Tahun

    Erick Thohir dan Maruarar Sirait Usul Tenor KPR Diperpanjang 30 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengkaji rencana untuk memperpanjang tenor kredit pemilikan rumah (KPR) dari 15 tahun menjadi 30 tahun.

    Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rencana tersebut menjadi salah satu usulan yang dibahas bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

    Erick mengatakan bahwa rencana tersebut diharapkan mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan yang jauh lebih murah.

    “Kami akan mendorong skema pembiyaan di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, dia cicilannya jauh lebih murah,” kata Erick di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam. 

    Erick menyatakan bahwa rencana itu bakal menyasar segmen rumah menengah ataupun kelas lainnya. Meski demikian, dia belum memerinci bank pelat merah mana yang akan menerapkan skema pembiayaan tersebut. 

    Di sisi lain, skema pembiayaan KPR dengan tenor hingga 30 tahun pernah diterapkan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dengan pengembang properti PT Brantas Abipraya (Persero) pada 2020.

    Selain itu, berbagai cara juga pernah diupayakan oleh pemerintah untuk mempermudah kepemilikan rumah. Salah satunya dengan menggodok skema KPR flat 35 tahun.

    Skema Flat 35 telah sukses dijalankan di Negeri Sakura dan merupakan skema pinjaman perumahan dengan suku bunga tetap yang disediakan oleh Japan Housing Finance Agency (JHF).

    Flat 35 merupakan pinjaman dengan suku bunga dan jumlah angsuran tetap sampai dengan jatuh tempo. Dengan demikian, hal itu memungkinkan konsumen untuk membuat rencana hidup jangka panjang.

    Pada akhir 2023, Indonesia melalui BP Tapera telah menjalin kerja sama dengan JHF dalam rangka pertukaran informasi untuk mengoptimalkan penyediaan rumah, terutama bagi rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah.

    Kala itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan KPR Flat 35 telah dilakukan pembahasan dan diusulkan kepada Kementerian Keuangan.

    Hal ini sebagai upaya agar konsep pembiayaan perumahan yang ada saat ini bisa dibuat lebih optimal dan menyasar banyak kalangan.

    “Artinya tadi, bagaimana produk FLPP nanti bisa membuat orang mampu mencicil rumah di perkotaan, termasuk tenornya juga diperpanjang. Kemudian, tingkat bunganya harus di level berapa,” ujarnya pada awal Maret 2024. 

  • Divestasi 10% Saham Freeport Mandek, Erick Thohir Buka Suara

    Divestasi 10% Saham Freeport Mandek, Erick Thohir Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan terkait dengan rencana penambahan saham 10 persen PT Freeport Indonesia (PTFI) yang belum terealisasi hingga saat ini.

    Erick mengatakan realisasi rencana tersebut masih menunggu finalisasi rencana investasi dari Freeport Indonesia.

    “Masih dalam status pembicaraan. Memang Freeport sendiri, mereka akan bikin planning dulu nih investasinya berapa,” kata Erick di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Erick mengatakan, perhitungan rencana investasi memang harus dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Freeport merupakan hal yang wajar.

    Dia memastikan, pembahasan mengenai divestasi dari Freeport masih akan terus berlanjut hingga mencapai kesepakatan.

    “Kalau sudah ada angka besarnya baru kita duduk lagi. Ini hal yang lumrah, enggak ada yang alot, namanya proyeksi bisnis plan, total investasi kan harus dihitung dengan benar,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Erick menyampaikan, sebagai perwakilan dari pemerintah, Kementerian BUMN harus memastikan semua berjalan dengan baik, terlebih PTFI merupakan anak usaha dari Mind ID, BUMN holding pertambangan. Ia pun berharap pembahasan ini dapat segera diselesaikan.

    “Ya secepatnya, tergantung nanti proses daripada finalisasi angkanya,” ucap Erick.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tambahan saham 10 persen dari PT Freeport Indonesia (PTFI) berpotensi diperoleh secara gratis oleh Indonesia.

    “Saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis,” kata Bahlil, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).

    Mengenai alasan saham tambahan itu bisa diperoleh secara gratis, Bahlil menyatakan hal itu merupakan hasil dari lobi-lobi yang dilakukan.

    Saat ini Mind ID memegang saham mayoritas PTFI sebesar 51 persen. Indonesia meminta tambahan 10 persen kepemilikan saham Freeport, sebagai syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI.

  • Antam Beli 30 Ton Emas Freeport Senilai Rp 200 Triliun

    Antam Beli 30 Ton Emas Freeport Senilai Rp 200 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Freeport Indonesia (PTFI) menandatangani perjanjian jual beli logam emas dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk sebanyak 30 ton emas senilai US$ 12,5 miliar (Rp 200 triliun).

    Penandatanganan dilakukan Direktur Utama Freeport Tony Wenas dan Direktur Utama Antam Nicolas Kanter di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024). Kerja sama ini disaksikan Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, dan Direktur MIND ID Hendi Prio Santoso.

    Erick Thohir menjelaskan, dalam perjanjian tersebut, Antam akan membeli produksi 30 ton per tahun dari Freeport. Hal ini diperkirakan dapat menghemat devisa hingga Rp 200 triliun.

    “Dengan Freeport memproduksi 50 ton, Antam mengambil 30 ton, ada penghematan Rp 200 triliun, tetapi kalau kita ranking reserve emas batangan di dunia, nomor satu itu Amerika mungkin 8.100 ton. Jerman, Italia, kita baru 78,5 ton reserve emas. Ini saya rasa yang harus terus ditingkatkan hilirisasi dan performance sebagai benteng ekonomi nasional,” kata Erick.

    Sementara Nicolas mengatakan, meski sepakat membeli 30 ton emas dari Freeport, Antam membuka peluang pemesanan lebih besar. Menurutnya, membeli emas dari Freeport sangat penting karena selama ini Antam banyak mendatangkan emas dari luar negeri, di samping produksi sendiri. 

    “Dalam agreement ini, we actually agree untuk 30 ton, dan mungkin itu adalah kapasitas yang Freeport bisa lakukan sekarang. Namun, jika kita butuh lebih 30 ton, kita akan memprioritaskan beli dari Freeport, ini sangat penting bahwa kita mengurangi ketergantungan importasi,” kata Nicolas Kanter dalam sambutannya.

    Di sisi lain, Freeport juga mengaku siap jika Antam membutuhkan pasokan lebih banyak. “Ruang lingkupnya sekitar 30 ton yang akan di-off take oleh Antam. Kalau memang Antam butuh lebih, kami juga siap, lebih dari 30 ton juga siap,” kata Tony Wenas.

    Dia mengatakan, kontrak jual beli dengan Antam ini berlangsung 5 tahun senilai US$ 12,5 miliar. “Namun, tergantung dari harga emas, US$ 12,5 miliar itu sekitar Rp 200 triliun,” kata dia.

    Dia mengatakan kerja sama ini sangat membanggakan karena emas Freeport sebagian besar dikonsumsi PT Antam. “Untuk selanjutnya memberikan nilai tambah, bukan hanya pada industri ritel, tetapi juga industrialisasi di Indonesia,” kata Tony Wenas.

    Sementara itu, Direktur MIND ID Hendi Prio Santoso menilai, kerja sama antara kedua perusahaan BUMN tersebut memberikan menfaat besar bagi industti dalam negeri.

     

  • Menteri BUMN Erick Thohir Minta Pelindo Jaga Rantai Pasok Regional

    Menteri BUMN Erick Thohir Minta Pelindo Jaga Rantai Pasok Regional

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo tetap melakukan pengembangan infrastruktur pelabuhan guna menjaga stabilitas rantai pasok regional.

    Erick Thohir menuturkan pengembangan infrastruktur pelabuhan merupakan hal yang vital. Melalui peningkatan kapasitas pelabuhan, dia menilai Indonesia dapat berkontribusi lebih besar dalam menjaga stabilitas rantai pasok regional.

    Lebih jauh menurutnya, hal ini juga selaras dengan visi pemerintah dalam membangun sektor maritim dan memperkuat peran Indonesia sebagai pilar episentrum pertumbuhan ekonomi di Asean.

    “Untuk itu, kami meminta Pelindo dan mendukung upaya Pelindo yang bisa memperkuat ekosistem logistik nasional,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (6/11/2024).

    Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono menuturkan saat ini perseroan tengah mengupayakan pembangunan sejumlah infrastruktur transportasi dan logistik nasional untuk menekan biaya logistik yang tinggi hingga kemacetan di pelabuhan.

    Salah satu proyek yang tengah dilakukan Pelindo, diantaranya yaitu pembangunan Jalan Tol New Priok Eastern Access (NPEA) yang menghubungkan Pelabuhan New Priok dengan Jalan Tol Cibitung-Cilincing. Pembangunan ini dirancang untuk mempercepat arus barang dari kawasan industri menuju pelabuhan, meningkatkan efisiensi logistik, dan mendukung daya saing ekonomi nasional.

    “Proyek NPEA merupakan bagian dari rencana besar Pelindo untuk menciptakan konektivitas yang lebih baik antara pelabuhan dan pusat-pusat industri di sekitarnya,” jelasnya.

    Adapun proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini, dibangun sepanjang 6,6 kilometer dan bernilai sekitar Rp6,6 triliun.

    Selain proyek NPEA, Pelindo juga baru saja meresmikan Jalan Layang Teluk Lamong di Surabaya pada 20 September 2024. Jalan flyover Terminal Teluk Lamong merupakan PSN yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas logistik dan lalu lintas di kawasan Surabaya Barat.

    Dia berharap dengan adanya Jalan Layang Teluk Lamong, waktu tempuh truk pengangkut barang dapat dipangkas secara signifikan, sehingga distribusi barang bisa berlangsung dua kali lebih cepat. Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian Surabaya dan sekitarnya.

    “Pelindo optimistis bahwa percepatan infrastruktur ini akan berkontribusi langsung pada penguatan ekonomi daerah dan nasional,” imbuhnya.

    Sejauh ini, Pelindo telah menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur strategis kepelabuhanan, diantaranya New Priok Container Terminal (NPCT) 1 – Tanjung Priok, Jakarta, Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2022, dan Makassar New Port yang menjadi salah satu pelabuhan terbesar di kawasan Indonesia Timur.

    Selain itu, ada juga pengembangan Pelabuhan Benoa, Terminal Petikemas Surabaya (TPS) – Surabaya, Jawa Timur hingga kawasan industri terintegrasi pelabuhan di Kuala Tanjung – Sumatera Utara.

    Kawasan Industri Kuala Tanjung ini akan dikembangkan sebagai pelabuhan internasional dan pusat industri di Sumatera. Pelabuhan ini diharapkan menjadi pintu masuk perdagangan internasional di bagian barat Indonesia.

    Arif optimistis melalui infrastruktur logistik yang efisien, yang ditopang oleh konektivitas infrastruktur yang lebih baik, maka biaya transportasi dan distribusi dapat dikurangi. 

    “Hal ini diharapkan dapat meringankan beban bagi pelaku usaha dan konsumen, serta meningkatkan efisiensi operasional dalam rantai pasok,” terangnya.

  • KPPU temukan kebijakan pemerintah hambat pelaku usaha terkait pengadaan barang/jasa

    KPPU temukan kebijakan pemerintah hambat pelaku usaha terkait pengadaan barang/jasa

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    KPPU temukan kebijakan pemerintah hambat pelaku usaha terkait pengadaan barang/jasa
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 November 2024 – 17:13 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan kebijakan Pemerintah terkait pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menghambat pelaku usaha di luar BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa di BUMN. Hambatan ini tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/3/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (Permen 2/2023), khususnya pada Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini mengatur bahwa penunjukan langsung sebagai penyedia barang/jasa di BUMN dapat dilakukan salah satunya apabila penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN.

    Pengaturan ini dinilai membuat persaingan usaha dalam pengadaan di BUMN menjadi tidak sehat.
    Sebagai informasi, KPPU selama ini aktif melakukan pengawasan atas berbagai upaya sinergi BUMN yang dilakukan Pemerintah. Terakhir pada tanggal 20 Mei 2014, KPPU telah menyarankan Pemerintah untuk mendesain ulang kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN agar sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, serta berkoordinasi dengan KPPU dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan sinergi BUMN.

    Tahun ini, KPPU kembali melakukan analisis kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa BUMN dan mengidentifikasi masih terdapat pengaturan yang menghambat pelaku usaha tertentu. Hambatan tersebut terdapat di dalam Permen 2/2023, tepatnya Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini menyebutkan bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan apabila memenuhi paling sedikit salah satu persyaratan, yaitu penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan dan barang dan jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari penyedia bersangkutan. 

    Ketua KPPU menilai aturan ini menghambat persaingan dan patut dihapus. “Dari asesmen kebijakan persaingan usaha yang kami lakukan, peraturan ini menghambat pelaku usaha lain selain BUMN, anak usahanya, atau yang terkait dengan BUMN untuk bisa ditunjuk langsung sebagai penyedia barang dan jasa di BUMN. Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip netralitas persaingan, dan justru malah mematikan persaingan. Untuk itu, aturan ini wajib dihapus”, tegas Ketua KPPU, yang akrab disapa Ifan seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Rabu (6/11). 

    Guna menyampaikan sikap tersebut, KPPU telah menyampaikan surat saran dan pertimbangan kepada Menteri BUMN pada tanggal 25 Oktober 2024. Dalam surat tersebut KPPU menyarankan tiga hal, yakni agar penunjukan langsung dalam pengadaan barang atau jasa BUMN harus tetap mengutamakan persaingan sehat, menghapus ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf j dalam Permen 2/2023, dan selalu meminta saran dan pertimbangan dari KPPU sebelum melakukan aksi sinergi BUMN. Hal ini ditujukan untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa BUMN berjalan transparan, efisien, dan kompetitif.

    Hingga rilis ini dikeluarkan, KPPU masih belum menerima tanggapan resmi Menteri BUMN perihal tersebut.

    Sumber : Radio Elshinta