Xcloud.id

Tag: Erick Thohir

  • Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Plt Pengganti Erick Thohir?

    Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Plt Pengganti Erick Thohir?

    GELORA.CO –  Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal kosongnya kursi Menteri BUMN usai Erick Thohir menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Ia menjelaskan bahwa kursi Menteri BUMN itu akan dijabat oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt) yang kemungkinan berasal dari Wakil Menteri BUMN.

    “(Menteri BUMN ad interim) kemungkinan dari wamen BUMN),” kata Pras di Istana Negara, Rabu, 17 September 2025.

    Meski demikian, ia mengaku belum bisa menyebutkan sosok Plt tersebut.

    “Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga,” ujarnya.

    “Belum, saya belum tanda tangan ad interimnnya,” sambung dia.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Keputusan itu tertuang dalam Keppres 96P/2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wamen kabinet merah puti periode 2024 -2029.

    Pelantikan itu ditandai dengan pengucapan sumpah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan diikuti oleh peserta yang dilantik.

    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian bunyi sumpah jabatan tersebut.

  • 6 Profil Hendrar Prihadi, Politikus PDIP yang Didepak dari Kabinet Prabowo Nasional

    6 Profil Hendrar Prihadi, Politikus PDIP yang Didepak dari Kabinet Prabowo Nasional

    Profil Hendrar Prihadi, Politikus PDIP yang Didepak dari Kabinet Prabowo
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada Rabu (17/9/2025).
    Namanya digantikan oleh Sarah Sadiqa, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.
    Pencopotan Hendrar Prihadi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2025.
    Sebagai informasi, Hendrar Prihadi menjabat sebagai Kepala LKPP sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) atau tepatnya Oktober 2022.
    Dengan dicopotnya Hendrar Prihadi, kini PDI-P sebagai pemenang pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak memiliki wakil di Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo.
    Sementara itu, PDI-P tak mempersoalkan pencopotan Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala LKPP. Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
    “Reshuffle adalah hak prerogatif presiden,” ujar Andreas Hugo Pareira saat dihubungi, Selasa (18/9/2025).
    MUHAMMAD ADIMAJA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago (kiri), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang (kedua kiri), Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir (ketiga kiri), Kepala Kantor Staf Kepresidenan M Qodari (keempat kiri), Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri (kedua kanan), dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo (kanan) mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
    Ia menegaskan bahwa PDI-P sudah menentukan sikap sebagai partai penyeimbang pemerintah, sehingga memilih tidak bergabung ke dalam kabinet.
    “Sementara PDI-P sejak pembentukan kabinet yang diperkuat melalui keputusan di Kongres Partai, kami menjadi partai penyeimbang,” jelas Andreas Hugo.
    Lantas, siapakah Hendrar Prihadi yang merupakan kader PDI-P yang didepak dari Kabinet Prabowo? Berikut profilnya
    Hendrar Prihadi merupakan politikus PDI-P kelahiran Semarang, Jawa Tengah, pada 30 Maret 1971. Karier politiknya dimulai pada 2005, ketika memutuskan untuk bergabung dengan partai berlambang kepala banteng.
    Setelah itu, Hendrar Prihadi terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II yang terdiri dari Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara.
    Namun pada 2010, ia maju sebagai calon wakil wali kota Semarang dan terpilih ketika berpasangan dengan Soemarmo Hadi Saputro.
    Pada 2013, Hendrar Prihadi dilantik sebagai Wali Kota Semarang karena Soemarmo Hadi Saputro terjerat kasus korupsi. Ia memimpin Semarang sejak 21 Oktober 2013 hingga 19 Juli 2015.
    Hendra Prihadi kembali terpilih sebagai Wali Kota Semarang untuk masa kepemimpinan 17 Februari 2016 hingga 10 Oktober 2022. Saat itu, wakilnya adalah Hevearita Gunaryanti Rahayu.
    KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Pasangan Calon Gubernur Jateng nomor urut 1, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi alias Hendi saat menghadiri dukungan Paguyuban Mantan Kepala Desa se-Jateng untuk Pilkada Jateng, di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jateng, pada Jumat (27/9/2024).
    Setelah menjadi Wali Kota Semarang, ia ditunjuk Presiden ke-7 RI Jokowi untuk menjadi Kepala LKPP pada 10 Oktober 2022 hingga akhirnya dicopot Prabowo pada 17 September 2025.
    Nama Hendrar Prihadi sendiri juga pernah berkontestasi pada pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Tengah pada 2024.
    Saat itu, ia berpasangan dengan mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa yang maju sebagai calon gubernur.
    Namun, Andika-Hendrar kalah oleh pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang akhirnya terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2030.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menpora Erick Thohir: Saya Agak Keras, Tapi Itu Bentuk Cinta Saya ke Tim

    Menpora Erick Thohir: Saya Agak Keras, Tapi Itu Bentuk Cinta Saya ke Tim

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan bahwa dirinya adalah sosok yang keras dan punya mimpi membawa atlet Indonesia ke kancah dunia.

    Namun, menurut Erick, sikap keras dirinya itu merupakan bentuk rasa cintanya kepada para atlet dan Indonesia. Erick mengatakan bahwa jika atlet Indonesia berhasil menang olahraga di tingkat internasional, maka hal tersebut merupakan keberhasilan seluruh warga Indonesia bukan dirinya.

    “Saya orang yang egaliter, tapi agak keras ya. Tapi percayalah, kekerasan saya itu karena saya cinta tim saya. Selain itu, sukses kita di sini bukanlah sukses pribadi melainkan sukses kita bersama,” tuturnya di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Erick juga berjanji setelah ditunjuk menjadi Menpora, dirinya bakal menjadi sosok yang mengayomi, bukan memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga.

    “Jadi dengan segala kerendahan hati, saya di sini bukan untuk memimpin, tetapi saya ingin mengayomi,” katanya.

    Selain itu, menurut Erick, semua hal baik yang telah diwariskan oleh  Menpora Dito Ariotedjo bakal dilanjutkan agar olahraga Indonesia menjadi semakin baik dan bisa berlaga di dunia internasional.

    “Semua akan kita jalankan sebaik-baiknya. Saya juga pasti akan banyak permintaan kepada Pak Dito,” ujarnya.

    Sebagai langkah awal, menurut Erick, dia bakal membuat peta jalan atau roadmap untuk semua cabang olahraga Indonesia, kemudian mendiskusikannya dengan para sesepuh.

    “Jadi kita nanti akan konsolidasi nasional. Saya berharap nanti para tokoh nasional, pimpinan pemuda mau turun tangan dan ikut membantu agar bisa paham arah olahraga kita ke depan,” tuturnya.

    Erick Thohir berkomitmen menyusun peta jalan pembangunan olahraga nasional yang berkesinambungan hingga 2045.

    Erick mengungkapkan sudah berkomunikasi dengan sejumlah pendahulunya, termasuk Dito Ariotedjo dan Zainudin Amali. Dia berencana mengundang seluruh mantan Menpora untuk berdiskusi menyamakan arah pembangunan olahraga nasional.

    Hal ini ia sampaikan usai pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029 di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    “Besok kita akan diskusi, saya akan mengundang semua bekas Menpora, apakah besok atau minggu depan, untuk kita konsolidasi road map. Jangan masing-masing Menpora punya road map sendiri-sendiri. Justru kita sama-sama bersepakat, road map ke depan sampai 2045 seperti apa. Jadi semua ex-menteri kita akan undang, kita diskusi untuk kebaikan bangsa ini,” kata Erick.

    Dia menegaskan, pembahasan detail program kerja, termasuk SEA Games maupun agenda olahraga lainnya, akan dilakukan setelah serah terima jabatan (sertijab) dan rapat pimpinan internal Kemenpora. Erick juga menekankan pentingnya menciptakan tata kelola olahraga yang bersih dan transparan.

    “Olahraga ini juga harus bersih, transparan, tanpa ada hal-hal yang selama ini banyak stigma olahraga ini kurang sehat,” tegasnya.

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Pakar pemerintahan: Erick Thohir tidak perlu mundur dari Ketum PSSI

    Pakar pemerintahan: Erick Thohir tidak perlu mundur dari Ketum PSSI

    Jakarta (ANTARA) – Pakar ilmu pemerintahan Achmad Baidowi menilai tidak ada kewajiban bagi Erick Thohir untuk mundur dari jabatan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) meskipun kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    “Dalam perspektif hukum tata pemerintahan tidak ada larangan bagi Menpora sekaligus menjadi Ketum PSSI,” kata Achmad Baidowi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menugaskan pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui kebijakan, pendidikan, pelatihan, hingga evaluasi. Ketentuan itu berlaku secara proporsional untuk semua cabang olahraga.

    Dengan demikian, kata dia, Menpora memang memiliki tugas mengayomi seluruh cabang olahraga tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya adalah sepak bola yang saat ini dipimpin Erick Thohir melalui PSSI.

    Baidowi juga menegaskan statuta FIFA maupun statuta PSSI tidak melarang rangkap jabatan antara ketua umum federasi sepak bola dengan pejabat pemerintah. Menurut dia, aturan hanya menekankan larangan konflik kepentingan.

    “Dalam statuta PSSI syarat ketua umum mencakup warga negara Indonesia, pengalaman mengelola sepak bola, pengetahuan tata kelola dan hukum sepak bola, pengalaman di posisi strategis pemerintahan atau swasta, serta keselarasan dengan program PSSI, FIFA, dan AFC,” ujarnya.

    Ia menilai kekhawatiran sebagian pihak mengenai intervensi pemerintah dalam sepak bola nasional tidak relevan. Selama ini, Erick Thohir yang sebelumnya menjabat Menteri BUMN justru memperlihatkan dukungan nyata pemerintah terhadap pengembangan sepak bola Indonesia.

    Sebagai bukti, Baidowi menyinggung pernyataan Presiden FIFA Gianni Infantino yang memberikan ucapan selamat dan dukungan kepada Erick Thohir ketika terpilih sebagai Ketua Umum PSSI.

    Hal itu, menurut dia, menandakan tidak ada masalah dengan rangkap jabatan selama tidak terjadi konflik kepentingan.

    “Yang penting syaratnya satu, tidak boleh ada konflik kepentingan. Jika itu terpenuhi, maka rangkap jabatan tidak menjadi persoalan,” ujar Baidowi.

    Atas dasar itu, ia menegaskan bahwa dalam perspektif hukum tata pemerintahan, tidak ada larangan bagi Erick Thohir untuk menjalankan tugas sebagai Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI, terutama demi keberlanjutan pembinaan sepak bola nasional.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal Ketum PSSI Jabat Menpora, Erick Thohir: Tunggu Mekanisme Resmi FIFA

    Soal Ketum PSSI Jabat Menpora, Erick Thohir: Tunggu Mekanisme Resmi FIFA

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan keputusan terkait sepak bola Indonesia tetap berada di bawah otoritas FIFA sebagai federasi internasional. Pemerintah, menurutnya, akan menunggu mekanisme resmi dari organisasi tersebut.

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029 di Istana Negara, Rabu (17/9/2025). 

    “Itu, FIFA otoritas lebih tinggi dari Kemenpora kalau urusan bola. Jadi kita tunggu saja. Tapi yang pasti saya sebagai menteri harus melihat semua cabang olahraga ini adalah bagian dari pembangunan yang akan kita selaraskan ke depan. Pesan Bapak Presiden tadi, skala prioritas juga harus mulai dilihat,” kata Erick

    Ditanya soal kemungkinan adanya surat dari FIFA kepada Kemenpora, Erick kembali menekankan pentingnya menunggu prosedur resmi.

    “Mekanismenya nanti kita tunggu saja,” ujarnya singkat.

    Mengenai statusnya sebagai Ketua Umum PSSI, Erick menyebut hingga saat ini dirinya masih menjabat di bangku tertinggi persatuan sepak bola tanah air itu

    “Hari ini iya. Karena kalau kita lihat sebelumnya sendiri kan saya, waktu menteri BUMN statusnya juga sah. Karena memang dilihat dari track record saya selama ini ada di dunia sepakbola. Tapi saya nggak mau mendahului, tunggu biar otoritas di sepakbola internasional yang menilai,” jelasnya.

    Dia menambahkan, setiap cabang olahraga memiliki federasi internasional masing-masing yang menjadi rujukan aturan. Karena itu, ia memilih menunggu proses formal sebelum memberikan pernyataan lebih jauh.

    “Terlalu dini saya nggak tahu. Nanti suratnya belum dapat saya, jadi saya nggak mau bicara lebih. Setiap cabor punya international federation-nya, jadi itu ada aturan mainnya semua,” tegas Erick.

  • Pengamat: Erick Thohir Harus Mundur dari PSSI Agar Tak Picu Konflik AntarCabor

    Pengamat: Erick Thohir Harus Mundur dari PSSI Agar Tak Picu Konflik AntarCabor

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima Indonesia), Ray Rangkuti mendesak Erick Thohir mundur sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) usai dilantik sebagai Menteri Olahraga dan Pemuda RI.

    Dia menilai posisi ganda Erick berpotensi memantik kecemburuan antarcabang olah raga. Pasalnya, kata dia, Menpora memiliki akses penuh untuk mengatur berbagai cabang olahraga di Indonesia.

    “Menpora sekaligus ketua PSSI merupakan tumpang tindih jabatan. Lebih dari itu, membuat pak Erick seperti tidak berdiri untuk semua cabor yang ada dan dengan sendirinya, berpotensi akan menimbulkan kecurigaan akan dapat berlaku adil untuk semua cabang olahraga,” kata Ray kepada Bisnis, Kamis (18/9/2025).

    Untuk itu, Ray menyarankan Erick harus memilih salah satu jabatan. Mundur sebagai Menpora atau Ketua Umum PSSI guna membentuk pemerintah yang bersih dan berkeadilan.

    Dia mencontohkan saat Zaenudin Amali yang mengundurkan diri dari jabatan Menpora karena menempati posisi wakil ketua PSSI. Menurutnya alasan Erick menunggu keputusan FIFA untuk mundur dari Ketum PSSI adalah argumen yang tidak berdasar.

    “Alasan Erick terlebih dahulu menunggu statuta FIFA sama sekali tidak berdasar,” jelasnya.

    Dia juga menyoroti pengangkatan Erick Thohir menjadi Menpora. Baginya, hal itu hanya sebatas strategi untuk menggaet suara Gen Z saat Pilpres 2029 dan merupakan formalitas belaka agar Erick Thohir memiliki title menteri.

    “Tapi mengapa Erick Thohir berkenan mengambil jabatan itu? Satu, yang penting tetap menteri; dua bisa dioptimalkan untuk mempopulerkan diri ke kalangan gen Z dan anak muda lainnya, khususnya, menjelang Pilpres 2029 yang akan datang,” tutur Ray.

    Lebih lanjut, dia mengatakan digesernya Erick Thohir ke posisi Menpora artinya memindahkan jabatan bergengsi dan strategis ke jabatan non strategis. Strategis dalam hal ini, katanya, tentu saja dalam hal pengaruh wewenang atas aset negara dan penentu kebijakan ekonomi. 

  • Kata Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron soal Kabar Kementerian BUMN Bakal Dihapus dan Ganti jadi Badan – Page 3

    Kata Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron soal Kabar Kementerian BUMN Bakal Dihapus dan Ganti jadi Badan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengaku mendengar isu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) akan dihapus dan berganti menjadi Badan.

    Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menyebut pihaknya menunggu peraturan presiden (Perpres) jika kebijakan tersebut memang benar.

    “Kita tunggu saja perpresnya, apakah info ini benar atau tidak. Saya sendiri mendengar terkait info tersebut. Tetapi, untuk mengetahui kebenarannya, silakan ditanyakan kepada pemerintah,” kata Herman Khaeron kepada wartawan, Kamis (18/9/2025).

    “Di Undang-Undang 1 Tahun 2025 tentang BUMN, masih tercantum nomenklaturnya sehingga mungkin saja bisa menjadi badan, diserahkanlah sepenuhnya kepada pemerintah,” sambung dia.

    Herman menyatakan, kebijakan yang diambil emerintah pasti ada urgensinya, ia menyerahkan sepenuhnya pada Presiden Prabowo Subianto.

    “Bagi saya, apa pun yang diputuskan pemerintah terkait perubahan portofolio, pasti ada urgensinya. Karena domainnya Presiden, maka kami serahkan kepada pemerintah,” jelas Herman.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto segera menunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ad Interim. Hal ini usai Erick Thohir yang sebelumnya menjabat Menteri BUMN dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Menteri BUMN Ad Interim kemungkinan akan dijabat oleh salah satu dari Wakil Menteri BUMN.

    Ada tiga orang yang menjabat Wakil Menteri BUMN yakni, Dony Oskaria, Kartika Wiroatmojo, dan Aminuddin Ma’ruf.

    “Kemungkinan dari Wamen (wakil menteri),” kata Prasetyo di Istana Negara Jakarta, Rabu 17 September 2025.

    Namun, dia mengatakan belum ada keputusan siapa Wamen BUMN akan yang menjabat Menteri BUMN Ad Interim.

    Prasetyo menyebut surat penunjukkan Menteri BUMN Ad Interim belum ditandatangani.

    “Belum, belum tanda tangan Ad Interimnya,” ujarnya.

     

    Ketua PSSI, Erick Thohir, resmi menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI. Dia menggantikan Dito Ariotedjo.

  • Dilantik Jadi Wamenhut Prabowo, Rohmat Marzuki Punya Harta Rp2,02 Miliar

    Dilantik Jadi Wamenhut Prabowo, Rohmat Marzuki Punya Harta Rp2,02 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan kocok ulang alias reshuffle Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025), salah satunya pada posisi wakil menteri kehutanan (wamenhut).

    Dalam reshuffle jilid ketiga ini, Kepala Negara melantik kader Partai Gerindra Rohmat Marzuki sebagai Wamenhut menggantikan Sulaiman Umar Shiddiq.

    Prabowo juga mendapuk sejumlah pejabat baru dalam pelantikan yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta kemarin. Perinciannya, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dilantik sebagai Menko Polkam, Erick Thohir dilantik sebagai Menpora setelah bergeser dari jabatan sebelumnya sebagai Menteri BUMN, dan Afriansyah Noor sebagai Wamenaker.

    Lebih lanjut, posisi Wamenkop dijabat kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Farida Faricha, sedangkan Angga Raka Prabowo menjadi Kepala PCO menggantikan Hasan Nasbi.

    Selain itu, Prabowo juga melantik Sonny Sanjaya dan Nanik S. Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

    Profil dan Harta Kekayaan Rohmat Marzuki

    Sebelum dilantik sebagai Wamenhut, Rohmat Marzuki merupakan legislator DPRD Jawa Tengah, tepatnya sebagai Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Jateng. Dia juga menjabat sebagai bendahara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerindra Jawa Tengah.

    Menilik dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Rohmat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 17 Maret 2025, harta kekayaannya mencapai Rp2,02 miliar sebagai anggota DPRD Jawa Tengah.

    Jumlah itu sebagian besar datang dari tiga entri tanah dan bangunan senilai Rp2,75 miliar, yang tersebar di kawasan berbeda-beda yakni Kota Bandung, Magelang, dan Karawang.

    Lebih lanjut, harta berupa alat transportasi dan mesin tercatat sebesar Rp680 juta, antara lain mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar tahun 2019 hasil sendiri senilai Rp425 juta, mobil Mercy B tahun 2014 hasil sendiri seharga Rp80 juta, serta mobil Toyota Rush 2019 hasil sendiri senilai Rp175 juta.

    Di samping, Rohmat melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya sebesar Rp180,85 juta serta harta kas dan setara kas senilai Rp100 juta. Dia lantas melaporkan nominal utang sebesar Rp1,68 miliar, sehingga total harta kekayaannya menjadi Rp2,02 miliar.

  • DPR Sebut Statuta PSSI Tak Larang Erick Thohir Rangkap Jabatan jadi Menpora – Page 3

    DPR Sebut Statuta PSSI Tak Larang Erick Thohir Rangkap Jabatan jadi Menpora – Page 3

    Namun, dia meminta agar Erick Thohir bisa menghindari konflik kepentingan sebagai pembuat kebijakan dan penerima manfaat dari anggaran tersebut.

    “Yang penting adalah menghindari konflik kepentingan, yang bisa saja terjadi, khususnya dalam posisinya sebagai pembuat kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran dan sumber daya sekaligus sebagai pemimpin organisasi (PSSI) yang menjadi penerima manfaat dari kebijakan dan alokasi tersebut,” kata dia.

    Politikus Golkar itu menyebut ada rangkap jabatan bisa menimbulkan bias, bahkan ketidakadilan yang harus dicegah Erick.

    “Bahkan bisa saja akan ada tuduhan bahwa keputusan yang diambilnya lebih menguntungkan PSSI dibandingkan organisasi olahraga lainnya,” pungkasnya.