Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2019-2025 Erick Thohir tak kuasa menahan air mata saat berpamitan dengan jajaran karyawan Kementerian BUMN di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (19/9) sore.
Erick Thohir yang kini menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran yang telah bekerja bersamanya selama enam tahun terakhir.
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk bertolak ke Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Keberangkatan Kepala Negara dijadwalkan setelah posisi seluruh pimpinan kementerian/lembaga terisi, meski belum definitif.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya agenda tersebut namun tidak mengonfirmasi detail di mana dan kapan keberangkatan Presiden. Namun, biasanya Presiden akan bertolak dari Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta,
“Beliau sedang mempertimbangkan untuk akan hadir karena berdasarkan informasi juga Pak Presiden diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato. Kami kira ini juga sebuah penghormatan kepada bangsa Indonesia kalau Bapak Presiden kemudian memutuskan berkenan untuk hadir,” terangnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Prasetyo masih enggan memerinci lebih lanjut agenda Presiden nantinya apabila jadi melakukan lawatan ke luar negeri. Dia masih menunggu keputusan Presiden.
Adapun hari ini juga sempat beredar kabar rencana pelantikan sejumlah pejabat negara. Utamanya untuk mengisi posisi pimpinan di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Kendati demikian, Prasetyo mengatakan belum ada agenda pelantikan pejabat negara yang terjadwal hingga sore hari ini.
“Belum ada hari ini rencana pergantian atau pelantikan. Baik menteri, wakil menteri, maupun kepala badan,” paparnya.
Namun demikian, Presiden Prabowo disebut sudah sejak dua hari lalu menunjuk pejabat pelaksana tugas (Plt.) untuk mengisi sementara posisi Menteri BUMN. Kepala Negara telah menunjuk Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Plt. Menteri BUMN.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Erick Thohir digeser dari posisi Menteri BUMN ke Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Rabu (17/9/2025).
“Atas petunjuk dari Bapak Presiden dan kemudian juga sudah kami sampaikan kepada pihak terkait dalam hal ini Kementerian BUMN, untuk Plt. Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Dony Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di kementerian BUMN,” jelas Prasetyo.
Jakarta –
Erick Thohir baru saja mengakhiri tugasnya sebagai Menteri BUMN. Acara pelepasan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN digelar di Ballroom Menara Danareksa, Jakarta Pusat.
Erick menjabat sebagai Menteri BUMN mulai Oktober 2019 atau sejak Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Ia kembali dipercaya memimpin Kementerian BUMN pada Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Prabowo kemudian menggeser Erick ke Kementerian Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan melantiknya pada tanggal 17 September 2025. Ia menggantikan Dito Ariotedjo.
Dony Oskaria kemudian ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Plt Menteri BUMN. Dony merupakan salah satu dari tiga Wakil Menteri BUMN yang sempat mendampingi Erick Thohir di pucuk kepemimpinan Kementerian BUMN.
Pantauan detikcom di lokasi, Erick mendatangi kantor Kementerian BUMN sekitar pukul sekitar 15.10 WIB. Erick disalami sejumlah karyawan Kementerian BUMN yang berada di lobi Kementerian BUMN.
Erick lalu disambut Dony dan sempat berbincang beberapa saat. Keduanya lalu berjalan kaki dari Kementerian BUMN menuju Menara Danareksa tempat acara utama berlangsung yang lokasinya tak jauh dari Kementerian BUMN.
Sejumlah karyawan Kementerian BUMN terlihat memenuhi Ballroom Menara Danareksa. Mereka kompak mengenakan pakaian serba putih. Erick disambut meriah oleh para pegawai di ruangan tersebut.
Beberapa ucapan terima kasih yang dituliskan di karton turut dibawa para peserta acara. Tepuk tangan meriah juga terdengar saat video testimoni kepemimpinan Erick Thohir di Kementerian BUMN diputarkan.
“Pak Erick, tetep humble & kece kayak biasanya!” tulis salah satu poster.
“Pak Erick, you’re the real MVP,” tulis poster lainnya.
Lihat juga Video: Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN
(acd/acd)
Jakarta –
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara soal penggabungan Kementerian BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Isu ini merebak usai Presiden Prabowo Subianto menggeser Erick Thohir dari posisi Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.
Ketika ditanya soal hal ini, Prasetyo mengatakan kemungkinan dalam waktu dekat Kementerian BUMN tidak akan dilebur ke Danantara.
“Belum ada, belum. Nanti kita tunggu,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Dia mengatakan dalam jangka panjang peluang penggabungan Kementerian BUMN ke Danantara memang ada. Hanya saja semua masih dalam proses kajian dan diskusi.
“Memang ada kemungkinan, tapi memang masih dalam proses kajian dan diskusi. Ada kemungkinan,” kata Prasetyo.
Pertimbangannya, pemerintah melihat pelaksanaan pembinaan dan perbaikan manajemen perusahaan-perusahaan pelat merah sejauh ini kebanyakan dilakukan oleh Danantara.
“Karena kalau pertimbangan banyak salah satunya karena proses pelaksanaan pembinaan dan manajemen perbaikan itu sekarang dikerjakan oleh teman teman di Danantara ya,” kata Prasetyo.
(hal/ara)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5226483/original/085835000_1747737790-Screenshot_20250520_113424_YouTube.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN – Page 3")
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Dony Oskaria sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penunjukkan ini dilakukan usai Erick Thohir dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Penunjukkan ini tertuang dalam surat Menteri Sekretaris Negara bernomor B-20/M/S/AN.00.03/09/2025. Surat ini diteken Mensesneg Prasetyo Hadi pada 17 September 2025. Surat ini ditujukan kepada Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.
Penunjukan Dony Oskaria jadi Plt Menteri BUMN juga merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
Pertimbangan lainnya, penunjukkan ini untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
“Bersama ini kami sampaikan bahwa Bapak Presiden menunjuk Saudara (Dony Oskaria) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Menteri Badan Usaha Milik Negara,” tulis Prasetyo Hadi dalam salinan surat yang diterima Liputan6.com, Jumat (19/9/2025).
Adapun, Plt Menteri BUMN akan dijabat Dony hingga Presiden Prabowo menunjuk Menteri BUMN definitif. Seperti diketahui, Dony juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Jakarta –
Dony Oskaria ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Plt Menteri BUMN. Posisi tersebut kosong sejak ditinggal Erick Thohir yang digeser Prabowo menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga beberapa waktu lalu.
Dony merupakan salah satu dari tiga Wakil Menteri BUMN yang sempat mendampingi Erick Thohir di pucuk kepemimpinan Kementerian BUMN.
“Atas petunjuk Pak Presiden dan kami sampaikan kepada pihak terkait dalam hal ini Kementerian BUMN, untuk Plt Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama bapak Dony Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas Kementerian BUMN,” ungkap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Pertimbangan penunjukan Dony adalah karena posisinya yang dekat dengan BUMN. Selain jadi Wamen BUMN, Dony juga menjabat sebagai Chief Operational Officer (COO) BPI Danantara.
“Beliau satu memang Wamen BUMN, kedua saat ini beliau menjadi COO di Danantara harapannya dengan pelaksana tugas diberikan kepada beliau ini akan mempercepat proses apa namanya pembenahan BUMN kita yang sedang dilaksanakan oleh Danantara dan kementerian BUMN,” tegas Prasetyo.
Prasetyo enggan menjawab ketika ditanya hingga kapan Dony jadi Plt Menteri BUMN. Yang jelas saat ini posisi strategis itu tak lagi kosong.
Tonton juga video “Erick Thohir Jadi Menpora, Bagaimana Nasib Kementerian BUMN?” di sini:
(hal/ara)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik, Rocky Gerung merespons pencopotan Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN. Hal itu usai Presiden Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
“Betul Erick Thohir sudah dicopot semacam kewenangan yang merupakan bagian kekuasaan Geng Solo. Karena menguasai sumber-sumber ekonomi itu. Tapi kemudian dipindahkan ke menteri olahraga,” kata Rocky Gerung dalam kanal YouTube-nya, Kamis, (18/9/2025).
Menurutnya, pemindahan jabatan Erick Thohir dari Menteri BUMN ke Menpora merupakan langkah Presiden Prabowo yang perlahan-lahan menendang Erick Thohir sebagai dari Kabinet.
“Tentu itu semacam adaptasi atau periode transisi Erick Thohir nanti pergi dari kabinet. Kan tidak mungkin Erick Thohir dihilangkan langsung karena Erick Thohir adalah tim pemenangan Jokowi dan Gibran,” ujarnya.
Erick Thohir selama ini dikenal sebagai bagian dari Geng Solo, salah satu menteri yang dekat dengan Mantan Presiden Jokowi.
Belum lagi soal Qodari yang dipromosikan dari Wakil Kepala Staf Presiden menjadi Kepala Staf Presiden. Qodari sendiri merupakan pendukung Jokowi tiga periode.
Dengan begitu, Rocky Gerung menilai Presiden Prabowo tidak peka dengan tuntutan Reformasi yaitu membersihkan kabinet yang tidak punya pemikiran demokratis.
“Yang tidak dipahami oleh Presiden Prabowo bahwa orang seperti Qodari tidak boleh ada dalam kabinet. Karena pemikiran Qodari konservatif, tidak progresif,” tuturnya. (Self/Fajar)
Oleh: Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes.*
Hampir saja kedamaian Indonesia yang baru pulih dari Tragedi Agustus berdarah kelabu bulan lalu kembali terkoyak akibat ulah Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal ini dipicu oleh Keputusan KPU No. 731 Tahun 2025 tentang “Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan”.
Sebuah keputusan yang terkesan irasional, bahkan dalam bahasa Gen Z, “tidak masuk nurul.”
Bagaimana tidak? Keputusan yang ditandatangani sepihak oleh pimpinan KPU pada 21 Agustus 2025 lalu tanpa konsultasi dengan DPR, khususnya Komisi II sebagai pengawasnya, langsung memicu kegaduhan publik.
Tak sedikit warganet di media sosial bahkan melontarkan seruan agar KPU “di-Nepalkan”, meskipun, syukurlah, hal itu tidak benar-benar terjadi.
Bisa dibayangkan, kedamaian yang dengan susah payah diraih bisa hilang begitu saja karena ulah KPU.
Untungnya, pada Selasa, 16 September 2025, KPU buru-buru menggelar konferensi pers untuk mencabut keputusan kontroversial tersebut.
Pengumuman disampaikan langsung oleh Ketua KPU Muh Affifuddin bersama Agust Melaz, Abdul Kholiq, dan jajaran komisioner lainnya.
Meski patut diapresiasi karena mau mendengar desakan publik, muncul pertanyaan: apakah pencabutan ini cukup untuk dianggap selesai?
Tak heran bila kini muncul desakan agar seluruh pimpinan dan komisioner KPU mengundurkan diri.
Sebab, keputusan No. 731 Tahun 2025 jelas merupakan hasil kolektif-kolegial, bukan keputusan pribadi.
Jadi, bukan hanya Muh Affifuddin yang harus bertanggung jawab, tetapi seluruh jajaran KPU, karena mereka bersama-sama gagal menjaga integritas lembaga.
Baca Juga:
Erick Thohir Resmi Dilantik Jadi Menpora, Status Ketua PSSI Jadi Sorotan
Mengapa keputusan itu sangat kontroversial? Karena salah satu tujuannya tampak jelas: menutup akses publik terhadap dokumen ijazah calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Namun, akibatnya justru lebih fatal: seluruh 16 dokumen persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden ikut ditutup, termasuk LHKPN, surat pernyataan setia pada Pancasila dan UUD 1945, hingga keterangan bebas dari keterlibatan G30S/PKI.
KPU beralasan ada konsekuensi bahaya bila dokumen-dokumen tersebut dibuka untuk publik, termasuk soal ijazah.
Namun alasan ini tidak masuk akal, bahkan mencerminkan keberpihakan kepada oknum pejabat yang enggan transparan.
Ironisnya, KPU berdalih sesuai PKPU No. 15 Tahun 2014 dan PKPU No. 22 Tahun 2018, padahal jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang kedudukannya lebih tinggi.
Sebelum pencabutan keputusan itu, saya sempat membahas masalah ini dalam program Dialog Kompas Petang, Senin, 15 September 2025, bersama mantan Ketua KPU Arif Budiman (2017–2022) dan pengacara Jokowi Rivai Kusumanegara, dipandu oleh Audrey Candra.
Dalam diskusi tersebut tampak jelas siapa yang berpihak pada transparansi dan siapa yang justru ingin menutupinya.
Fakta akhirnya terkonfirmasi dengan dibatalkannya keputusan KPU tersebut.
Kesimpulannya, meski Keputusan KPU No. 731 Tahun 2025 telah resmi dicabut, perjuangan menjaga demokrasi belum selesai.
Masyarakat harus terus mengawasi KPU dan lembaga-lembaga negara lainnya.
Setiap celah regulasi yang berpotensi melemahkan transparansi wajib dicurigai.
Musuh demokrasi sering menyelinap dari dalam, lewat aturan-aturan yang menutup akses publik.
Intinya, meski Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan reshuffle kabinet, rakyat tidak boleh lengah.
Kita harus tetap konsisten dalam gerakan menegakkan demokrasi dan supremasi hukum, termasuk melalui seruan #AdiliJkW dan #MakzulkanFufufafa.
*) Pemerhati Telematika, Multimedia, AI, dan OCB Independen
Jakarta, Rabu 17 September 2025
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memastikan pihaknya tidak akan banyak mengubah kebijakan yang sudah dibuat Menteri Dito Ariotedjo untuk olahraga Indonesia.
Menurut Erick, Dito Ariotedjo dan beberapa senior lain di dunia olahraga sudah memiliki peta jalan atau roadmap hingga blueprint untuk memajukan olahraga Indonesia.
Maka dari itu, Erick memastikan blueprint maupun roadmap yang sudah dibuat oleh menteri sebelumnya akan dikonsolidasikan sehingga olahraga nasional bisa dimajukan bersama-sama.
“Saya yakin para senior sudah punya visi, misi dan blueprint, kenapa setiap ada pengganti, kita harus mengganti blueprint itu. Padahal kalau ini dikonsolidasi, ini semua bisa indah,” tuturnya di Jakarta, Kamis (18/9).
Erick berjanji pihaknya akan mempelajari blueprint yang sudah ada untuk dievaluasi hingga dimodifikasi serta dikonsolidasi. Dia mengatakan bahwa perlu ada terobosan untuk memajukan olahraga Indonesia.
“Jadi apapun yang sudah bapak-bapak ini lakukan, kita akan rapikan dan review. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita. Kita juga harus terus melakukan terobosan,” katanya.
Erick meyakini jika semua senior di bidang olahraga nasional bersatu, maka para atlet dan olahraga Indonesia bisa lebih maju dan membawa harum nama Indonesia ke kancah dunia.
“Indonesia adalah bangsa yang besar, Indonesia adalah bangsa yang memiliki kekuatan jika bersatu,” ujarnya
Jakarta, CNBC Indonesia – Kekosongan posisi Menteri BUMN memunculkan berbagai spekulasi politik. Sejumlah nama mulai mencuat untuk mengisi kekosongan tersebut.
Jika menteri definitif ditunjuk, hampir pasti akan ada pelantikan ulang, Di sisi lain, peran Kementerian BUMN juga ikut diperdebatkan. Dengan keberadaan Danantara yang kini mengelola mayoritas aset perusahaan pelat merah, muncul pertanyaan apakah kementerian tetap memiliki fungsi strategis atau hanya sebatas koordinasi?
Selengkapnya saksikan dialog Shafinaz Nachiar bersama Managing Editor CNBC Indonesia Ayyi Achmad Hidayah dan Muhammad Iqbal di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (18/09/2025).