Tag: Erick Thohir

  • Pro Kontra Majunya Ahok Sebagai Pimpinan BUMN

    Pro Kontra Majunya Ahok Sebagai Pimpinan BUMN

    JAKARTA – Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atau BTP kembali jadi sorotan publik. Kali ini ia dikabarkan akan menjadi salah satu pimpinan BUMN. Rumor ini tersiar sejak kedatangannya ke kantor Kementerian BUMN beberapa waktu lalu.

    Malu-malu, Ahok mengaku memang diminta oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk berkontribusi sebagai pejabat BUMN. Namun, sayangnya ia tak mau membuka apa jabatan yang ditawarkan.

    Majunya Ahok sebagai pimpinan BUMN menuai pro kontra. Status Ahok sebagai mantan narapidana dipertanyakaan. Sebagian pihak menganggap bahwa dalam menunjuk pimpinan BUMN juga harus mempertimbangkan rekam jejak seseorang yang akan ditunjuk.

    Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan, banyak kriteria yang harus diperhatikan, salah satunya menyangkut masalah integritas. Sekalipun ini wewenang eksekutif.

    “Saya hanya mengatakan bahwa untuk menjadi pejabat pemerintah banyak faktor yang jadi pertimbangan. Salah satu faktor integritas dan behavior. Bagaimanapun juga ini menyangkut masalah bangsa dan negara,” kata Syarief, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 November.

    Syarief kemudian menyinggung soal larangan eks koruptor maju dalam pemilihan kepala daerah. Bagi dia, eksekutif harus bisa memperhatikan hal ini dalam menunjuk seseorang untuk pimpinan BUMN.

    “Sudah ada pandangan dari KPU bahwa eks narapidana tak boleh, dan itu kan sudah pernah dilakukan. Jadi saya memberikan contoh bahwa pejabat-pejabat negara itu betul-betul harus selektif. Tak boleh hanya karena pertimbangan dia dari pendukung saya, ataupun dari partai saya,” tuturnya.

    Alih-alih menolak Ahok, Syarief mengaku, pihaknya masih akan mempertimbangkan masalah ini. Sebab, pemegang kuasa atas penunjukan pimpinan negara dalam hal ini pimpinan BUMN adalah pemerintah.

    “Faktor menolak atau tak menolak, ini harus kita pertimbangkan nanti, kita liat nanti gimana. Kita serahkan kepada pihak eksekutif gimana, saya ingin tekankan bahwa untuk memilih pejabat publik itu, faktor-faktor juga jadi pertimbangan,” jelasnya.

    Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan, ada tiga kunci yang menjadi kriteria pengangkatan anggota direksi atau komisiaris atau dewan pengawas.

    “Pertama, harus punya integritas. Kedua, harus memiliki pengalaman dan kapabilitas mempuni dibidang bisnis. Ketiga, yang saya kira perlu dilihat adalah bagaimana visi misi dari masing masing kandidiat,” katanya, saat dihubungi VOI.

    Terkait dengan status mantan narapidana boleh diangkat sebagai anggota direksi atau komisaris maupun dewan pengawas, Tauhid mengatakan, pidana yang tidak diperkenankan adalah yang merugikan negara.

    “Misalnya anggota direksi diangkat berdasarkan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi. Tidak ada soal pidana (SARA) hanya tinggal tafsiran dari Pasal 45 tersebut,” tuturnya.

    Jika mengacu kepada UU No 19/2003 tentang BUMN, Ahok bisa-bisa saja menjadi bos di perusahaan negara. Sebab di pasal 45 ayat (1), larangan bagi seseorang untuk menjadi calon direksi BUMN adalah pernah melakukan tindak pidana yang merugikan negara.

    Berikut bunyi pasal tersebut:

    “Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.”

    Artinya, Ahok memang pernah melakukan tindak pidana karena dianggap menistakan agama. Namun sepertinya kekhilafan yang dilakukannya tidak berakibat kepada kebocoran kas negara. Jadi, rasanya sah-sah saja kalau Erick Thohir mempercayakan salah satu BUMN ke tangan Ahok. Sebab dari sisi kapabilitas dan integritas, Ahok sudah mendapat banyak pengakuan.

    Tauhid menjelaskan, bisa atau tidaknya Ahok menjadi pimpinan BUMN juga tergantung dari uji kelayakan dan kepatutan. Apalagi soal pembuktian integritas, sebab berkaitan dengan etik seorang petinggi negara.

    “Eks narapidana bisa menjadi pimpinan BUMN atau tidak, tergantung kalau misalnya menurut saya akan menjadi catatan soal integritas tadi. Kalau integritas tersebut pembuktiannya meragukan, akan sebaiknya perlu dikaji ulang atau sebaiknya jangan dipilih dulu,” tuturnya.

    Tidak Harus Keluar dari PDIP

    Sementara Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menjelaskan, Ahok tak perlu mundur dari keanggotanya di PDIP bila ia ingin masuk ke dalam perusahaan BUMN. Ahok hanyalah kader biasa dan tak masuk dalam kepengurusan partai sehingga tak perlu mundur dari PDIP.

    “Yang memang wajib mundur itu kan pengurus, contohnya, saya kalau dicontohkan jadi eksekutif ya saya mundur dari kepengurusan partai. Tapi kalau jadi bagian dari anggota kan boleh saja,” kata Eriko.

    Bila memang nantinya Ahok menjadi salah satu komisaris maupun direksi di BUMN, maka dirinya harus mundur dari kepengurusan atau anggota partai, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

    Eriko menjelaskan, partainya mendukung Ahok untuk menjadi pimpinan di perusahaan BUMN. PDIP pun rela melepas Ahok dari keanggotaan PDIP asalkan memang ada aturan yang mengharuskan Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mundur dari partai.

    “Karena bagi kami seorang kader bukan ditentukan keanggotannya tapi langkah pebuatan maupun perilakunya. Itu yang jauh lebih penting daripada sekadar kartu anggota saja tapi gimana melakukan yang terbaik bagi rakyat,” tuturnya.

    Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengatakan, pejabat di BUMN tidak boleh bergabung dengan partai politik. Ahok yang saat ini berstatus kader PDIP itu menurut Fadjroel harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai.

    “Kalau mau masuk BUMN, harus mengundurkan diri. Karena ada surat pakta integritas,” ujar Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 13 November.

    BUMN Apa yang Cocok untuk Ahok?

    Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung menilai, sosok Ahok lebih cocok berada di BUMN-BUMN yang kebijakannya langsung menyentuh atau bersinggungan dengan pelayanan publik.

    Menurut Manurung, Ahok cocok di tempatkan di BUMN yang belum baik perkembangannya. Seperti PLN atau Garuda. Sebab, kedua perusahaan tersebut langsung bersinggungan dengan publik.

    “Nah kalau BUMN yang tidak bersentuhan dengan publik kan tidak terasa peran Pak Ahok di situ,” ucapnya.

    “Atau sekalian pada BUMN yang masih merugi yang jadi kebangan kita. Apa contohnya? seperti Krakatau Still, itu kan kebanggan kita dari zaman Pak Harto, tapi sekarang jadi kaya gitu,” sambungnya.

  • BTN Lucurkan Super Apps Bale, Apa Saja Keunggulannya? – Page 3

    BTN Lucurkan Super Apps Bale, Apa Saja Keunggulannya? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) meluncurkan Super Apps Bale by BTN sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT KPR BTN ke-48.

    Aplikasi ini merupakan transformasi dari BTN Mobile, yang selama ini menjadi platform andalan nasabah BTN untuk bertransaksi.

    Acara ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa Super Apps ini akan diluncurkan secara resmi pada HUT BTN ke-75, yang jatuh pada 9 Februari 2025.

    “Hari ini kami melakukan soft launching Bale by BTN untuk memperkenalkan Super Apps ini kepada masyarakat,” kata Nixon dalam acara penutupan HUT KPR BTN ke-48, ditulis, Senin (16/12/2024).

    Fitur Unggulan Super Apps Bale by BTN

    Bale by BTN diperkenalkan pertama kali pada pertengahan tahun ini dengan tiga program promo menarik:

    Bale Unlock Your World – Bebas biaya tarik tunai dan belanja di luar negeri menggunakan kartu debit BTN.
    Bale Be Free – Gratis biaya untuk transfer, top-up e-money, dan berbagai pembayaran melalui BTN Mobile.
    Bale 3S (Santap, Santai, Sehat) – Cashback 30% hingga Rp15.000 untuk transaksi F&B, supermarket, bioskop, dan apotek menggunakan BTN Mobile, QRIS BTN, atau kartu debit BTN.

    Program-program ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada nasabah, sekaligus mendukung visi BTN sebagai pilihan utama keluarga Indonesia dalam transaksi finansial.

    Pameran Properti dan Pencapaian KPR BTN

    Sebagai bagian dari perayaan HUT KPR BTN, BTN juga menyelenggarakan BTN Properti Expo 2024 di delapan kota besar, yaitu Medan, Tangerang, Jakarta, Cikarang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

    Pameran yang berlangsung selama lima hari (10-15 Desember 2024) ini mencatatkan realisasi KPR hingga Rp800 miliar, melampaui target awal.

    Sejak penyaluran KPR pertamanya pada 10 Desember 1976, BTN terus menjadi katalisator dalam ekosistem perumahan Indonesia. Saat ini, BTN memimpin pasar KPR nasional dengan pangsa pasar sekitar 40%, menjadikannya bank penyalur KPR terbesar di Indonesia.

    “BTN telah berkontribusi signifikan dalam mengurangi backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta unit. Melalui KPR subsidi, kami membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang layak,” ujar Nixon.

     

  • Menteri BUMN bidik area taman BMTH jadi lokasi konser musik

    Menteri BUMN bidik area taman BMTH jadi lokasi konser musik

    Denpasar (ANTARA) – Menteri BUMN Erick Thohir membidik area taman Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar, menjadi lokasi konser musik.

    “Area taman yang akan menjadi tempat konser musik,” kata Erick Thohir melalui siaran pers Pelindo Regional Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar, Bali, Senin.

    Menteri BUMN meninjau area pengembangan I Pelabuhan Benoa yang di dalamnya terdapat Taman Segara Kerthi seluas sekitar 8,11 hektare.

    Selain taman, area pengembangan I juga terdapat kawasan marina seluas 4,6 hektare, hiburan 3,78 hektare, ritel/gaya hidup seluas 3,21 hektare.

    Senada dengan Erick, Direktur Strategi Pelindo Prasetyo menjelaskan tak hanya sebagai pelabuhan, kawasan pelabuhan juga akan dipercantik sebagai tempat konser dan akan saling mengintegrasikan desain dengan kawasan marina.

    Kawasan BMTH menjadi daya tarik wisatawan mancanegara yang menumpangi kapal persiar untuk singgah di Bali.

    Berdasarkan catatan BUMN itu, selama 2024 sebanyak 56 kapal pesiar sudah sandar di Pelabuhan Benoa dengan arus penumpang mencapai 102.639 orang.

    Bahkan dermaga kapal pesiar yang sudah diperluas menjadi sepanjang 500 meter mampu menampung dua kapal pesiar berukuran jumbo dalam waktu bersamaan.

    “Dulu kapal tidak bisa merapat seperti ini, sekarang kapal sudah bisa merapat,” ucap Erick Thohir ketika menyaksikan dua kapal pesiar MV Azamara Pursuit dan MV Noordam dengan panjang hampir 300 meter sandar bersamaan.

    BMTH merupakan proyek strategis nasional untuk mengembangkan Pelabuhan Benoa, Bali, menjadi pusat pariwisata maritim unggulan.

    Kawasan itu mengintegrasikan antara sektor pariwisata, pelabuhan, dan hiburan untuk menciptakan dampak ganda terhadap pertumbuhan perekonomian regional dan nasional.

    Sebagai informasi tambahan, Pelindo sebelumnya menyebutkan pengembangan BMTH menelan anggaran untuk pengerjaan proyek di laut mencapai Rp1,2 triliun yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN).

    Sedangkan untuk pengerjaan infrastruktur di darat menelan anggaran mencapai Rp2,2 triliun dari kantong BUMN bidang pelabuhan itu.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dikunjungi Sejumlah Menteri, Area Parkir Stasiun Lempuyangan Ditutup hingga Besok
                
                    
                        
                            Yogyakarta
                        
                        16 Desember 2024

    Dikunjungi Sejumlah Menteri, Area Parkir Stasiun Lempuyangan Ditutup hingga Besok Yogyakarta 16 Desember 2024

    Dikunjungi Sejumlah Menteri, Area Parkir Stasiun Lempuyangan Ditutup hingga Besok
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Dikunjungi beberapa menteri, KAI Daop 6
    Yogyakarta
    bakal tutup area parkir
    Stasiun Lempuyangan
    pada Senin (16/12/2024) hingga besok Selasa (17/12/2024) pukul 09.00 WIB.
    Manager Humas
    Daop 6 Yogyakarta
    Krisbiyantoro mengatakan bahwa penutupan sementara ini dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan kunjungan kerja Menteri Perhubungan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Wakil Menteri BUMN di Stasiun Lempuyangan pada Selasa (16/12).
    “Hari ini hingga besok (Selasa) pagi kami melakukan pengaturan. Stasiun Lempuyangan hanya melayani drop off saja. Daop 6 memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan akibat penutupan sementara ini,” ucapnya.
    “Kami juga mengimbau kepada calon penumpang KA maupun KRL yang berangkat dari Stasiun Lempuyangan untuk menyesuaikan keberangkatannya menuju Stasiun Lempuyangan,” kata Krisbiyantoro.
    Daop 6 mengimbau kepada calon pelanggan untuk memperhatikan waktu keberangkatan KA dan waktu keberangkatan menuju stasiun.
    “Kami mengimbau kepada seluruh calon penumpang KA agar mengalokasikan waktu yang cukup ketika menuju stasiun keberangkatan untuk menghindari kemungkinan ketinggalan perjalanan,” kata Krisbiyantoro.
    Dia menambahkan untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat menghubungi Contact Center KAI 121 atau melalui media sosial resmi KAI 121.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HUT KPR BTN ke-48, BTN Gelar Soft Launching Super Apps Bale by BTN – Halaman all

    HUT KPR BTN ke-48, BTN Gelar Soft Launching Super Apps Bale by BTN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar soft launching Super Apps Bale by BTN  pada rangkaian HUT KPR BTN ke-48.

    Bale by BTN merupakan transformasi dari BTN Mobile yang saat ini digunakan nasabah BTN untuk bertransaksi. Dalam acara tersebut turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    “Hari ini kami melakukan soft launching Bale by BTN untuk memperkenalkan Super Apps yang merupakan transformasi dari BTN Mobile ini kepada masyarakat. Rencananya Super Apps Bale by BTN akan diluncurkan secara resmi saat HUT BTN ke -75 pada tanggal 9 Februari 2025,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu pada acara penutupan rangkaian HUT KPR BTN ke-48 di Jakarta, Minggu 15 Desember 2024.

    Nixon mengungkapkan Bale by BTN pertama kali diperkenalkan ke masyarakat pada pertengahan tahun ini dengan menggelar tiga promo sekaligus yakni Bale Unlock Your World, Bale Be Free dan Bale 3S. Bale Unlock Your World merupakan program bebas biaya tarik tunai ATM diluar negeri dan bebas biaya belanja di luar negeri dengan kartu debit BTN. Sedangkan Bale Be Free merupakan program bebas biaya untuk transaksi transfer, top up emoney dan pembayaran2 lainnya melalui BTN Mobile. Sementara Bale 3S (Santap, Santai, Sehat) merupakan Program Cashback 30 persen maksimal Rp15.000 untuk pembayaran F&B, supermarket, cinema, apotik dan lain lain menggunakan BTN Mobile, QRIS BTN dan Kartu Debit BTN. 

    Hal ini sejalan dengan visi BTN yang ingin selalu menjadi pilihan utama keluarga Indonesia dalam melakukan transaksi finansialnya. “Lebih lengkap nanti pada saat launching bale di acara HUT BTN Februari mendatang akan kita sampaikan,”tegas Nixon menambahkan.

    Selain soft launching Bale by BTN, dalam rangkaian HUT KPR BTN ke-48, telah dilaksanakan pameran properti yakni BTN Properti Expo 2024. Pameran yang berlangsung selama lima hari (10-15 Desember 2024) di delapan kota besar sekaligus, yaitu Medan, Tangerang, Jakarta, Cikarang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar mendapatkan antusias yang besar dari masyarakat. 

    Hal ini dibuktikan dari realisasi KPR yang melebihi target. Dari jumlah berkas pengajuan KPR yang masuk ke BTN nilainya telah mencapai sekitar Rp800 miliar.

    Disisi lain, terkait dengan HUT KPR Nixon mengatakan, selama 48 tahun BTN telah memainkan peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah rakyat dan sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan. Andil ini terlihat jelas dari kontribusi BTN sebagai bank pelaksana utama program perumahan subsidi pemerintah, dengan hampir separuh dari total kredit perumahan yang disalurkan BTN merupakan KPR subsidi.
     
    “BTN telah menjadi katalis bagi ekosistem perumahan dan perekonomian negara melalui perannya sebagai penyalur KPR terbesar di Indonesia. Pencapaian ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami karena BTN memainkan peranan strategis dalam membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan nasional yang saat ini masih mencapai 9,9 juta. BTN terus memperkuat komitmennya sebagai pembuka akses kepada pembiayaan perumahan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau,” paparnya.
     
    BTN pertama kali mendapatkan penugasan dari Menteri Keuangan Ali Wardhana sebagai penyelenggara KPR pada 29 Januari 1974, sejalan dengan program pemerintah yang tengah menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Kemudian, BTN pertama kali menyalurkan KPR pada 10 Desember 1976 dengan total realisasi Rp38 juta untuk 17 unit rumah yang terbagi menjadi sembilan unit di Semarang, Jawa Tengah, disusul delapan unit rumah di Surabaya, Jawa Timur, pada tahun yang sama. Saat itu, penyaluran KPR perdana diinisiasi oleh BTN bersama Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan pelaku bisnis industri properti.
     
    Sejak penyaluran KPR perdana tersebut, BTN secara konsisten menyalurkan KPR hingga saat ini lebih dari 90 persen portofolio kreditnya merupakan kredit perumahan. BTN memimpin pasar KPR di Indonesia dengan market share yang mencapai sekitar 40 persen secara nasional dan telah memberikan dampak turunan kepada 185 sub-sektor ekonomi dan lebih dari 7.000 mitra pengembang perumahan.
     
    Lebih lanjut, Nixon menegaskan, BTN telah menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam penyediaan rumah rakyat melalui Program 3 Juta Rumah.
     
    “BTN memiliki visi yang sama dengan pemerintah bahwa Program 3 Juta Rumah yang tersebar di pedesaan hingga perkotaan akan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Langkah berani ini diperlukan agar Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju dengan masyarakat yang lebih sejahtera, sesuai dengan visi Indonesia Emas pada 2045,” papar Nixon.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi BTN untuk sejumlah pencapaian sebagai bank penyalur KPR sejak 1976 dan kontribusinya bagi sektor perumahan nasional. “Saya menyampaikan beberapa apresiasi kepada BTN karena ada beberapa data, bahwa yang pertama, BTN menguasai dan berperan untuk market share KPR, terutama bagi masyarakat kecil di Indonesia sebanyak 40%. Saya doakan, tahun depan kalau bisa 60%, setidaknya 50%, karena harus ada progress,” ujar Maruarar.

    Hal kedua yang patut diapresiasi dari BTN, kata Maruarar, yaitu kontribusi BTN untuk memberikan akses KPR kepada sektor informal, yang saat ini proporsinya mencapai hampir 10?ri total penyaluran KPR BTN. “Artinya ada harapan masyarakat yang seperti kami temukan 3 hari lalu saat Akad KPR Massal BTN di Serang, bahwa ada pedagang bakso, pedagang sayur, dan pegawai minimarket yang bisa mendapatkan rumah karena jasa baik BTN,” ujar Maruarar.

    Hal yang ketiga, kata Maruarar, adalah peran BTN menyalurkan KPR kepada kaum milenial dan Gen Z, sehingga ada harapan bagi anak-anak muda Indonesia untuk dapat memiliki rumah pada usia sekitar 30 tahun. “Saya pikir ini adalah suatu langkah baru, bahwa negara hadir bagi anak muda dan negara hadir bagi kelompok informal,” kata Maruarar.

    Hal terakhir yang diapresiasi oleh Maruarar yakni edukasi yang dilakukan BTN untuk para pengembang, baik dari Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), karena mereka telah bekerja secara profesional. “Kami mendoakan,agar para pengembang semakin sukses dan maju usahanya,” tutur Maruarar.

    Tidak hanya itu, Maruarar memuji kiprah BTN melakukan pendampingan dan pembinaan kepada anak-anak muda di daerah untuk dapat menjadi pengusaha perumahan atau pengembang yang berkontribusi bagi sektor perumahan nasional. “Di Serang kemarin ada pengembang muda bernama Wawan, sangat muda sekali, namun dia bisa membangun ribuan rumah dalam satu tahun. Ini merupakan pemerataan yang bagus, kita harus mendukung agar pemerataan terjadi dan mendistribusi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah,” ujar Maruarar.

    Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya mendukung Program 3 juta rumah dengan memberikan kemudahan regulasi untuk skema Rent-to-Own (RTO) atau sewa menjadi cicilan untuk memberikan akses bagi pekerja sektor informal bisa mendapatkan rumah. Selain itu, Kementerian BUMN juga mendorong sinergi untuk pembangunan hunian dengan skema Transit Oriented Development (TOD), yang proyek perdananya telah dilakukan di enam titik di Jakarta dan sekitarnya dengan melibatkan BTN, Perumnas, dan Kereta Api Indonesia (KAI).

    “Kementerian BUMN mendukung arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat Program 3 Juta Rumah, salah satunya terobosan yang sudah BTN lakukan bersama Perumnas dan PT KAI yakni TOD atau pembangunan perumahan susun di kawasan stasiun. Inisiasi lainnya banyak sekali, apakah nanti di atas pasar ada perumahan susun, contohnya,” ujar Erick.

    Selain Menteri Ara, para pengembang selaku pemangku kepentingan di sektor perumahan turut memberikan apresiasinya terhadap BTN yang telah menjadi mitra kerja erat dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat.

    Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, mengatakan bahwa sejak 1976, BTN telah memberikan manfaat hunian yang layak dan terjangkau kepada jutaan masyarakat Indonesia, khususnya yang berpenghasilan rendah.

    “Saat ini, BTN sudah berkembang menjadi bank yang menjadi partner bagi siapapun dan memberikan kontribusi berupa akses kepada masyarakat untuk mudah memiliki rumah. Kami di REI sangat terbantu, serta selalu berinteraksi dan bekerja sama dengan baik bersama BTN. Kami mengucapkan selamat ulang tahun KPR BTN yang ke-48 kepada BTN. Semoga BTN menjadi bank yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia,” ucap Joko.
     
    Pada kesempatan yang sama,Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) Junaidi Abdillah mengapresiasi BTN yang telah bekerja keras selama 48 tahun membuka akses pembiayaan bagi masyarakat untuk dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

    “APERSI selaku pengembang perumahan dan permukiman di Indonesia mendukung komitmen BTN untuk meningkatkan penyaluran KPR bagi masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah, agar sektor perumahan dapat semakin signifikan menggerakkan perekonomian dan memberikan perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Kami berharap kerja sama yang telah terbangun selama ini dengan BTN dapat terus dilanjutkan dan memberikan dampak positif bagi sektor perumahan nasional,” tutur Junaidi.
     
    Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pertimbangan Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan bahwa BTN selama ini telah menjadi mitra erat Himperra dalam mendukung program pemerintah untuk pembangunan perumahan rakyat. Menurut Ari, BTN berperan penting dalam penyediaan akses pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sehingga mereka dapat memiliki rumah layak huni dan terjangkau.
     
    “Himperra mengucapkan selamat kepada BTN, yang telah konsisten memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat melalui penyaluran KPR selama 48 tahun. Pencapaian tersebut harus diapresiasi karena merupakan bukti solidnya BTN sebagai bank pemimpin KPR di perbankan nasional. Himperra berharap dapat terus berkolaborasi bersama BTN dalam mendukung program perumahan rakyat, karena baik Himperra maupun BTN memiliki cita-cita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah,” tutur Ari.

  • Dirut BTN Targetkan Spin Off Unit Syariah Rampung di Semester I 2025 – Halaman all

    Dirut BTN Targetkan Spin Off Unit Syariah Rampung di Semester I 2025 – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Nixon L. Napitupulu mengatakan, masih menunggu dokumen final setelah menyelesaikan proses pengkajian atau due diligence terkait rencana spin off BTN Syariah.

    Bahkan, Nixon juga tengah menunggu arahan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) soal penyelesaian dokumen Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA). 

    “Saya datang ke Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir, red). Pak, kita mau CSPA. Boleh tanya, saya ingin CSPA kapan? Saya pengennya di kuartal I di awal tahun 2025,” kata Nixon kepada wartawan di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu (15/12/2024).

    Nixon mengatakan, setelah proses CSPA itu dilakukan pada semester I 2025 nanti, maka dia menargetkan bahwa proses pemindahan PT akan dimulai pada awal Juni 2025.

    “Kalau bisa itu dilakukan CSPA, maka seluruh proses spin-off-nya kita harapkan berakhir, selesai semua, pindah nama baru, PT baru di Juni 2025 semua proses pengalihan asetnya, semua,” jelasnya.

    Adapun terkait proses spin off ini, Nixon menegaskan tidak akan berdampak buruk terhadap nasabah-nasabah yang selama ini sudah ada. Justru menurutnya, hal itu menjadi awal yang baik.

    “Enggak ada masalah kan. Karena jadi misalnya dari unit BTN Syariah menjadi PT BTN Syariah. There is no issue kan. Malah bagus. Karena banyak penampung tertentu yang masih ragu dengan unit Syariah. Karena dianggap abu-abu. Dengan dia spin-off, maka mereka lebih firm bahwa ini Syariah lebih murni,” papar dia.

    Sebelumnya, upaya BTN untuk menyapih unit syariahnya terus berlangsung. Target spin off tersebut selesai di semester I/2025 pun belum berubah.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan bahwa saat ini proses tersebut sudah mendekati batas akhir. Di mana, negosiasi harga dengan calon bank yang bakal diakuisisi untuk menjadi BTN syariah nantinya hampir selesai.

    “Kira-kira sudah mendekati sepakatlah, kuartal I 2025 target akuisisi,” ujar Nixon di Serang.

    Meski demikian, Nixon masih irit bicara untuk menyebutkan nama bank yang hendak diakuisisi. Begitu juga dengan kisaran nilai akuisisi yang bakal dikeluarkan.

    Adapun, ia hanya bilang bahwa proses due diligence dengan calon bank tersebut sudah selesai. Sembari, mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA). 

    “Nanti itu yang diserahkan ke Kementerian BUMN agar kita diizinkan untuk melakukan CSPA,” tambahnya.

    Ia juga menegaskan bahwa proses spin off unit usaha syariah ini merupakan kewajiban dari POJK dan UU P2SK. Di mana, aset BTN Syariah saat ini sudah melebihi Rp 50 triliun.

    Sebagai pengingat, rencana spin off BTN Syariah ini sudah mencuat sejak akhir 2023 dengan beberapa calon bank syariah yang bakal diakuisisi. Nama terakhir yang beredar di pasar sebagai calon bank untuk BTN syariah adalah Bank Victoria Syariah.

  • Libur Sekolah dan Tahun Baru, Whoosh Catat Peningkatan Penumpang 15 Persen – Page 3

    Libur Sekolah dan Tahun Baru, Whoosh Catat Peningkatan Penumpang 15 Persen – Page 3

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo meninjau Stasiun Kereta Cepat Karawang, Jawa Barat. Saat ini stasiun Karawang tersebut belum diaktifkan karena adanya beberapa masalah salah satunya akses jalan. 

    Menhub mendorong percepatan pembangunan akses jalan menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang. Hal ini guna mendukung operasional stasiun yang diperkirakan dimulai awal tahun depan, sehingga masyarakat mendapatkan hasil yang optimal dari keberadaan stasiun tersebut.

    “Rencana operasional Stasiun Kereta Cepat Karawang ini merupakan langkah penting dalam mendukung pengembangan transportasi cepat yang terintegrasi,” kata Dudy, Jumat (13/12/2024).

    Stasiun Kereta Cepat Karawang akan menjadi salah satu titik strategis dalam pengembangan sistem transportasi cepat dan terintegrasi di Indonesia. Sehingga, ia menekankan pentingnya aksesibilitas yang memadai dari dan ke Stasiun Kereta Cepat Karawang.

    “Kami berharap ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Karawang dan sekitarnya,” ujar Menhub Dudy.

    Sebagai bagian dari rute Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), untuk mendukung operasional Stasiun Kereta Cepat Karawang, frekuensi perjalanan kereta akan ditingkatkan dari 48 menjadi 62 perjalanan kereta per hari. Sebanyak 31 perjalanan kereta akan berhenti di Stasiun Kereta Cepat Karawang.

    Adapun untuk mendukung konektivitas stasiun Kereta Cepat Karawang dengan daerah sekitar, stasiun ini direncanakan akan terhubung dengan moda transportasi lain seperti bus pengumpan (feeder) dan angkutan umum.

    Dalam persiapan menuju operasional, Menhub menggarisbawahi pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan akses jalan dan persiapan teknis lainnya.

    Dengan rencana beroperasinya Stasiun Kereta Cepat Karawang, Kemenhub juga telah berkomitmen untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung, khususnya di Stasiun Kereta Cepat Karawang. Upaya ini merupakan bagian dari visi pemerintah untuk membangun infrastruktur transportasi modern, efisien, dan berkelanjutan di Indonesia

  • Alumni SMID-PRD Gelar Silaturahmi, Ini yang Dibahas

    Alumni SMID-PRD Gelar Silaturahmi, Ini yang Dibahas

    Jakarta: Para alumni Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi dan Partai Rakyat Demokratik (SMID-PRD) menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas). Bahasan terkait komitmen alumni SMID-PRD terkait menjaga demokrasi.

    “Kegiatan ini menjadi forum silaturahmi, melepas kangen, antar para alumni dan pendiri SMID-PRD,” kata Ketua Panitia Silatnas Alumni SMID-PRD, Jakobus Eko Kurniawan, dalam keterangan yang dilansir Sabtu, 14 Desember 2024.

    Agenda tersebut ini dilaksanakan hampir 10 tahun sejak Silatnas terakhir pada 2016. Agenda tersebut dihadiri sekitar 700 yang terdiri atas mantan aktivis dan pendiri PRD berbagai daerah, dari Aceh hingga Papua.

    Pria yang akrab disapa Jek ini mengatakan SMID-PRD sebagai organisasi massa dan politik, memiliki banyak alumni. Mereka, kata dia, aktif di berbagai tempat, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun sektor informal lainnya.

    “Sebagian di antara mereka sampai hari ini ada yang masih aktif bersama kalangan akar rumput dan civil society memperjuangkan ide-ide progresif yang dulu menjadi napas perjuangan SMID-PRD,” ujar Jek.
     

    Dia melalui Silatnas ini, para alumni dan pendiri SMID-PRD juga turut terlibat aktif dalam menjaga ide maupun gagasan progresif. Jek menambahkan bahwa Silatnas Alumni SMID-PRD sekaligus menjadi ajang ungkapan kegembiraan dan kebanggan.

    Pasalnya, sejumlah alumni dan pendiri kini mendapatkan kepercayaan untuk membantu Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan. “Dengan demikian, ajang silaturahmi nasional ini diharapkan bisa menjadi forum untuk saling memperkuat dan saling mengingatkan satu sama lain,” dia menambahkan.

    Silatnas Alumni SMID-PRD juga dihadiri oleh Wamenperin Faisol Riza, Wamen Komdigi Nezar Patria, Wamen Sosial Agus Jabo, Wamen HAM Mugiyanto, Menteri HAM Natalius Pigai, Wamendagri Bima Arya, Wamenaker Noel Eben Ezer, dan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.

    Kemudian, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Walikota Bogor terpilih Dedi, dan Wakil Walikota Semarang terpilih Iswar. Kemudian, Wakil Walikota Pekalongan terpilih Sukirman, Gubernur Banten terpilih Andra Soni, Wakil Kepala BJPH Alfiiansyah Noor, Gubernur NTT terpilih Melkiades Laka Lena, dan Walikota Palopo terpilih Trisal Tahir.

    Jakarta: Para alumni Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi dan Partai Rakyat Demokratik (SMID-PRD) menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas). Bahasan terkait komitmen alumni SMID-PRD terkait menjaga demokrasi.
     
    “Kegiatan ini menjadi forum silaturahmi, melepas kangen, antar para alumni dan pendiri SMID-PRD,” kata Ketua Panitia Silatnas Alumni SMID-PRD, Jakobus Eko Kurniawan, dalam keterangan yang dilansir Sabtu, 14 Desember 2024.
     
    Agenda tersebut ini dilaksanakan hampir 10 tahun sejak Silatnas terakhir pada 2016. Agenda tersebut dihadiri sekitar 700 yang terdiri atas mantan aktivis dan pendiri PRD berbagai daerah, dari Aceh hingga Papua.
    Pria yang akrab disapa Jek ini mengatakan SMID-PRD sebagai organisasi massa dan politik, memiliki banyak alumni. Mereka, kata dia, aktif di berbagai tempat, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun sektor informal lainnya.
     
    “Sebagian di antara mereka sampai hari ini ada yang masih aktif bersama kalangan akar rumput dan civil society memperjuangkan ide-ide progresif yang dulu menjadi napas perjuangan SMID-PRD,” ujar Jek.
     

    Dia melalui Silatnas ini, para alumni dan pendiri SMID-PRD juga turut terlibat aktif dalam menjaga ide maupun gagasan progresif. Jek menambahkan bahwa Silatnas Alumni SMID-PRD sekaligus menjadi ajang ungkapan kegembiraan dan kebanggan.
     
    Pasalnya, sejumlah alumni dan pendiri kini mendapatkan kepercayaan untuk membantu Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan. “Dengan demikian, ajang silaturahmi nasional ini diharapkan bisa menjadi forum untuk saling memperkuat dan saling mengingatkan satu sama lain,” dia menambahkan.
     
    Silatnas Alumni SMID-PRD juga dihadiri oleh Wamenperin Faisol Riza, Wamen Komdigi Nezar Patria, Wamen Sosial Agus Jabo, Wamen HAM Mugiyanto, Menteri HAM Natalius Pigai, Wamendagri Bima Arya, Wamenaker Noel Eben Ezer, dan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.
     
    Kemudian, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Walikota Bogor terpilih Dedi, dan Wakil Walikota Semarang terpilih Iswar. Kemudian, Wakil Walikota Pekalongan terpilih Sukirman, Gubernur Banten terpilih Andra Soni, Wakil Kepala BJPH Alfiiansyah Noor, Gubernur NTT terpilih Melkiades Laka Lena, dan Walikota Palopo terpilih Trisal Tahir.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Lewat Pembiayaan dan Pemberdayaan, BRI Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

    Lewat Pembiayaan dan Pemberdayaan, BRI Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebagai perusahaan BUMN yang memiliki komitmen kuat dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmen dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian makanan bergizi kepada kelompok rentan, seperti anak- anak, ibu hamil, dan keluarga prasejahtera, guna mendukung terciptanya generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif.

    Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah gizi sebagai langkah dasar untuk menciptakan penerus yang kuat dan berpotensi menjadi pilar kemajuan bangsa, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

    Salah satu Asta Cita visi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke 4 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk delapan perusahaan BUMN untuk berkolaborasi menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. Delapan BUMN tersebut seperti BRI, BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia.

    Erick juga telah menginstruksikan perintah penting untuk delapan BUMN tersebut. Khusus untuk BRI agar menyiapkan skema pinjaman bagi supplier pelayanan gizi.

    “BRI harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi. Ini untuk memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi,” ucap Erick.

    BRI pun menyambut baik atas arahan Menteri BUMN tersebut. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan BRI berkomitmen dalam mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.

    “Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan, oleh karenanya program MBG sangat sesuai dengan hal ini. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan ekonomi,” ujar Sunarso.

    Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan BRI berkomitmen untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang menjadi pemasok atau yang terlibat dalam pengadaan MBG.

    “Harapannya dengan adanya pemberdayaan BRI akan meningkatkan omset dan skala usahanya,” ujar Supari.

    BRI sendiri telah membukukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp175,66 triliun per akhir November 2024. Supari menjelaskan bahwa jumlah tersebut diberikan kepada 3,7 juta debitur UMKM, terutama pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan.

    “Melalui KUR, kami tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberdayakan UMKM agar mampu tumbuh lebih berkelanjutan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, dirinya memaparkan bahwa sektor pertanian menjadi penopang utama dalam penyaluran KUR perseroan. Realisasi kredit BRI terhadap sektor pertanian mencapai Rp69,60 triliun, setara dengan 39,62% dari keseluruhan pembiayaan serupa.

    Capaian tersebut menunjukkan komitmen BRI sebagai bank yang mengimplementasikan Asta Cita dalam mendukung pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

  • Presiden Prabowo Cairkan Dana Rp277 M untuk Timnas Indonesia pada Januari 2025 – Page 3

    Presiden Prabowo Cairkan Dana Rp277 M untuk Timnas Indonesia pada Januari 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan segera mencairkan dana untuk Timnas Indonesia dan program Persatuan Sepakbola seluruh Indonesia (PSSI). Dana tersebut sebesar Rp277 miliar dan direncanakan mulai cair Januari 2025 mendatang.

    Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya @erickthohir, Jumat 13 Desember 2024.

    “Terima kasih kepada Bapak Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto atas alokasi dana sebesar Rp 277 miliar untuk Tim Nasional Indonesia dan program PSSI yang rencananya akan mulai cair pada Januari 2025,” tulis Erick dalam unggahan Instagramnya @erickthohir, Jumat 13 Desember 2024.

    Menurut Erick, dana ini menjadi bukti komitmen Presiden Prabowo terhadap kemajuan sepak bola Indonesia dan hal ini benar-benar luar biasa.

    “Bismillah, dengan dukungan penuh dari Bapak Presiden dan Pemerintah Indonesia kita bawa Garuda Mendunia,” terang dia.

    Unggahan Erick ini juga mendapatkan respons positif dari warganet yang membanjiri kolom komentarnya. Netizen memuji langkah Prabowo, mendoakan Timnas, hingga ada yang mengaku ikhlas bayar pajak demi Timnas Indonesia.

    “Yakinlah tahun 2026 masyarakat indo yang biasanya dukung tim Argentina, Prancis, Brazil, dll. Nanti pas tahun 2026 semua masyarakat indonesia dukung Timnas Indonesia di piala dunia,” tulis akun @adityazaki.

    “Lagi dan lagi kata-kata kochi terbukti, yang bisa menyelamatkan sepak bola di Indonesia ya RI 1,” tambah akun @indrasdikusuma10

    “Buat timnas gas aja pak, ikhlas saya bayar pajak,” tulis akun @gallianodeo.

    Sementara itu, pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam dalam lanjutan Grup B Piala AFF 2024 dipastikan akan berlangsung sangat ketat di setiap sektor.

    Sesuai dengan jadwal, laga ini dijadwalkan berlangsung di Viet Tri Stadium, Viet Tri, pada malam hari WIB, Minggu 15 Desember 2024.

    Kedua tim memang menjadi favorit di Grup B Piala AFF 2024, tetapi Timnas Vietnam memiliki keunggulan yang lebih signifikan.

     

    Reporter: Muhammad Genantan Saputra (Merdeka.com)

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik program makan siang gratis Prabowo Subianto. Menurut Megawati, Prabowo harus mengkaji ulang biaya makan siang gratis yang senilai 10 ribu Rupiah per porsinya.