Xcloud.id

Tag: Erick Thohir

  • Bandara Halim Perdanakusuma Dibanjiri 12.000 Penumpang Saat Libur Natal

    Bandara Halim Perdanakusuma Dibanjiri 12.000 Penumpang Saat Libur Natal

    Jakarta, Beritasatu.com – Bertepatan dengan momen libur Natal pada Rabu (25/12/2024), masyarakat berbondong-bondong memanfaatkan perjalanan udara untuk berlibur. Hal ini terlihat dari suasana Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, yang dipadati penumpang yang hendak menikmati liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada akhir 2024.

    Executive General Manager (EGM) Operasi Bandara Halim Perdanakusuma Siswanto menjelaskan, peningkatan jumlah penumpang tahun ini cukup signifikan.

    “Memang terlihat ada kenaikan jumlah penumpang sejak hari ini, 25 Desember 2024. Biasanya, pada hari biasa, rata-rata penumpang harian mencapai 10.000 orang,” terang Siswanto kepada Beritasatu.com, Rabu (25/12/2024).

    Ia menambahkan, lonjakan penumpang sudah terasa sejak dua hari sebelum Natal.

    “Terlihat ada peningkatan penumpang selama masa Nataru dibandingkan hari biasa. Berdasarkan data terakhir pada Kamis kemarin, total penumpang mencapai 12.000 orang,” jelasnya.

    Siswanto mengungkapkan, destinasi favorit penumpang dari Bandara Halim Perdanakusuma mayoritas adalah Kota Surabaya saat libur Natal.

    “Destinasi utama penumpang kami adalah Surabaya, Denpasar, dan Kualanamu. Selain itu, masih ada juga penumpang yang memilih tujuan, seperti Palembang dan Yogyakarta,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Siswanto menyebut bahwa lonjakan penumpang akhir tahun ini turut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang memangkas harga tiket pesawat sebesar 10% hingga awal Januari 2025.

    “Penumpang merasakan manfaatnya, terutama bagi yang bepergian bersama keluarga. Penurunan harga tiket ini sangat terasa, dan harapannya diskon tiket pesawat ini dapat terus berlanjut,” ujarnya.

    Sementara itu, salah satu penumpang tujuan Denpasar, Ranti (26) menyampaikan, ia berencana berlibur hingga perayaan Tahun Baru 2025.

    “Saya mau liburan ke Bali bersama teman-teman sampai perayaan Tahun Baru di sana,” kata Ranti.

    Ia menambahkan, penurunan harga tiket pesawat menjadi kesempatan yang baik untuk berlibur. Sebelumnya, ia mengungkapkan bahwa harga tiket pesawat menuju Bali bisa mencapai Rp 2 juta per tiket.

    “Tentunya ini sangat menguntungkan. Sebelumnya, tiket pesawat ke Bali bisa mencapai hampir Rp 2 juta dari Halim, tetapi sekarang bisa didapatkan di bawah Rp 1,5 juta,” jelas Ranti.

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan bahwa tidak ada kenaikan harga tiket transportasi darat, laut, dan udara selama periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Bahkan, harga tiket pesawat dipastikan turun sebesar 10%.

    Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat selama libur akhir tahun menggunakan pesawat, khususnya dari Bandara Halim Perdanakusuma saat libur Natal.

  • Skema BBM Subsidi Jadi BLT Tahun Depan, Wamen Tiko Bilang Begini

    Skema BBM Subsidi Jadi BLT Tahun Depan, Wamen Tiko Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah merampungkan skema baru penyaluran BBM subsidi, yang mulai diterapkan pada awal 2025. Penyaluran subsidi akan berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang.

    Subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.

    Meski begitu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa sampai dengan saat ini pihaknya belum menerima koordinasi lanjutan tentang pengalihan skema subsidi BBM yang akan berbentuk blending.

    Tiko, sapaan akrabnya, menyebut pihaknya masih menunggu kebijakan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan skema baru ini.

    “Belum, belum, masih nunggu kebijakan pemerintah dulu. Lagi nunggu dari ESDM,” kata Tiko saat ditemui di Stasiun WHOOSH Halim, dikutip pada Rabu (25/12/2024).

    Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran BBM subsidi rampung. Skema baru itu pun bakal diimplementasikan pada 2025.

    “Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang InsyaAllah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas [rapat terbatas] dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan,” kata Bahlil usai menghadiri Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Bahlil pun memastikan skema penyaluran BBM subsidi yang diambil bakal adil. Dengan begitu, BBM subsidi hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

    Maklum, skema penyaluran BBM subsidi yang sebelumnya dinilai tidak tepat sasaran yakni banyak dinikmati oleh orang kaya.

    Ketika ditanya kapan skema penyaluran BBM subsidi baru itu akan diterapkan, Bahlil menyebut pada awal 2025 mendatang.

    “[Awal] 2025, InsyaAllah,” katanya singkat.

    Skema penyaluran BBM subsidi memang tengah digodok oleh pemerintah. Terbaru, skema yang dipilih adalah kombinasi antara BLT dan subsidi langsung pada barang.

    Khusus kriteria penerima BLT nanti akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), Kemenko Ekonomi, hingga Kemenko Pembangunan Manusia. Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

    Sementara itu untuk subsidi barang langsung, nantinya akan dikhususkan salah satunya untuk kendaraan berpelat kuning atau kendaraan umum dan UMKM. Dengan kata lain, kendaraan di luar itu tidak diperkenankan menerima BBM subsidi. 

  • Erick Thohir Ungkap Sejumlah Rencana Merger untuk Rampingkan Jumlah BUMN Jadi 30 Perusahaan

    Erick Thohir Ungkap Sejumlah Rencana Merger untuk Rampingkan Jumlah BUMN Jadi 30 Perusahaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong untuk memperkecil jumlah perusahaan-perusahaan pelat merah melalui merger. Nantinya perusahaan milik negara tersebut hanya akan ada sebanyak 30 perusahaan saja.

    Upaya merger atau penggabungan oleh Kementerian BUMN ditujukan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor yang sama.

    Menteri BUMN Erick mengungkapkan, yang saat ini sedang dilakukan proses penggabungan atau holding, yakni BUMN sektor karya atau konstruksi, pelabuhan dan layanan angkutan penyeberangan, serta sektor kereta api.

    Untuk sektor kereta api, nantinya PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan merger dengan PT Industri Kereta Api (INKA).

    Kemudian, untuk BUMN sektor pelabuhan serta layanan transportasi penyeberangan laut yang akan dimerger adalah PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Pelayaran Indonesia (Pelni), dan PT ASDP Indonesia Ferry.

    Sementara, untuk BUMN sektor karya atau konstruksi saat ini terdapat 7 korporasi. Rencananya, Kementerian BUMN bakal melakukan peleburan, dan hanya menjadikan 3 klaster perusahaan saja.

    Sebanyak 7 perusahaan BUMN karya yang dimaksud adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

    “Saya kemarin dengan Pak Wakil Menteri sudah diskusi, mungkin ada 45 program yang akan kita dorong untuk 5 tahun ke depan, termasuk bagaimana konsolidasi dari 47 perusahaan ke 30 (perusahaan) itu,” ungkap Erick Thohir saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    “Salah satunya yang tadi itu Kereta Api-INKA, ini semua perlu kajian dan prosesnya juga. Tapi arahnya ya ke 30,” sambungnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir menjelaskan progres rencana merger sejumlah BUMN saat ini.

    Untuk perusahaan sektor karya, saat ini Erick Thohir terus menjalin komunikasi dengan menteri pekerjaan umum. Hal ini dilakukan antara kedua kementerian, karena beberapa BUMN Karya memiliki penugasan dari Pemerintah dalam pembangunan sejumlah proyek.

    Begitu juga halnya dengan proses merger BUMN sektor transportasi laut dan pelabuhan.

    Kementerian BUMN terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), agar aksi korporasi merger dapat meningkatkan layanan transportasi khususnya penyeberangan.

    “Kalau Pelindo, Pelni, ASDP kita sudah sounding juga ke menteri perhubungan, beliau mendukung, karena ini bagian solusi juga,” ungkap Erick Thohir.

    “Terus kajian untuk BUMN karya, kemarin kan surat pertama tentu dari zamannya Pak Basuki, sekarang beda menteri, kajiannya harus diulang supaya memang secara hukum bisa pas gitu,” pungkasnya Erick dalam menanggapi rencana merger BUMN.

  • Teken Kontrak dengan Kementan, Pupuk Indonesia Siap Salurkan Pupuk Bersubsidi Mulai 1 Januari 2025

    Teken Kontrak dengan Kementan, Pupuk Indonesia Siap Salurkan Pupuk Bersubsidi Mulai 1 Januari 2025

    Jakarta, Beritsatu.com – PT Pupuk Indonesia (Persero) siap menyalurkan pupuk bersubsidi per tanggal 1 Januari 2025. Hal ini dapat dilakukan usai ditandatangani kontrak perjanjian tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 antara Kementerian Pertanian dengan Pupuk Indonesia.

    Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh memastikan bahwa Pupuk Indonesia sebagai BUMN yang mengemban tugas sebagai produsen dan pendistribusian pupuk bersubsidi siap melaksanakan tugas tersebut.

    “Pupuk Indonesia siap melaksanakan tugas pendistribusian ini, berdasarkan hasil Rakortas di Bandung hari ini, kami diminta per 1 Januari 2025 sudah bisa mendistribusikan kepada yang berhak, tadi disampaikan ada sekitar 14,7 juta petani yang terdaftar di e-RDKK 2025, dan kami sudah siapkan,” demikian ungkap Tri di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    Per tanggal 23 Desember 2024, perusahaan telah merealisasikan penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 7,25 juta ton atau telah mencapai 100,5 persen dari kontrak yang ditetapkan pemerintah. Adapun rinciannya terdiri dari pupuk urea sebesar 3,66 juta ton, pupuk NPK sebesar 3,49 juta ton, pupuk NPK Formula Khusus sebesar 42.706 ton, dan pupuk organik sebesar 46.521 ton. Sementara dari stok pupuk bersubsidi per tanggal 23 Desember 2024, Pupuk Indonesia telah menyediakan sebesar 1,47 juta ton yang terdiri dari pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi.

    Adapun stok pupuk bersubsidi berjumlah 1,04 juta ton yang terdiri dari urea sebesar 546.758 ton, NPK sebesar 445.560 ton, NPK Formula Khusus sebesar 16.338 ton, dan organik sebesar 35.658 ton. Sedangkan stok pupuk nonsubsidi sebesar 428.619 ton yang terdiri dari urea sebesar 357.384 ton dan NPK sebesar 71.235 ton.

    “Stok pupuk yang tersedia di seluruh Indonesia ada 1,4 juta ton dan ada sekitar 400 ribu ton tersedia di distributor dan kios, sehingga 1 Januari kita bisa distribusi. Harapannya para petani bisa memanfaatkan momen yang baik ini, cuaca cukup baik untuk bertanam, pupuknya tersedia, harapan Pak Presiden kita bisa mewujudkan swasembada pangan secepat-cepatnya,” kata Tri.

    Menurutnya, kesiapan Pupuk Indonesia dalam menyalurkan pupuk bersubsidi mulai 1 Januari 2025 tidak luput dari dukungan pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN hingga para pengawas seperti Ombudsman, Satgassus Polri, Satgas Pangan, dan Komisi Pengawas Pupuk & Pestisida (KP3). Pemerintah telah berhasil menyederhanakan birokrasi khususnya penyaluran sehingga petani terdaftar sudah bisa menebus Pupuk Bersubsidi per 1 Januari 2025.

    “Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, kepada Bapak Menko Pangan, Bapak Menteri Pertanian yang telah menyelesaikan dari sisi regulasi. Sebagai produsen kami tentunya sudah menyiapkan stok pupuk bersubsidi yang siap ditebus oleh petani terdaftar, dan para petani dapat menebus dengan mudah yaitu cukup dengan membawa KTP melalui aplikasi i-Pubers,” tutup Tri.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra mengungkapkan, dalam upaya percepatan penyaluran pupuk subsidi seluruh Kepala Dinas Pertanian Provinsi telah menetapkan penerima pupuk subsidi hingga ke tingkat kecamatan dan memastikan mekanisme pembayaran pupuk subsidi aman.

    “Saat ini penetapan alokasi pupuk subsidi hingga tingkat kecamatan telah 100 persen di seluruh daerah, maka tidak ada kendala lagi penyaluran sesuai dengan e-RDKK. Pupuk Indonesia pun menjamin ketersediaannya di tiap daerah. Demikian juga dalam mekanisme pembayaran subsidi pupuk sesuai dengan rekomendasi BPK,” pungkas Jekvy.

  • Erick Thohir Tegaskan BUMN Tak Terlibat Persekongkolan Tender Proyek Kereta Cepat Whoosh

    Erick Thohir Tegaskan BUMN Tak Terlibat Persekongkolan Tender Proyek Kereta Cepat Whoosh

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan, tidak ada perusahaan pelat merah yang terlibat dalam persekongkolan pemasokan electric multiple unit (EMU) pada proyek Jakarta-Bandung High Speed Railways alias Kereta Cepat Whoosh.

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, pihaknya dalam hal ini BUMN yang terlibat dalam konsorsium proyek Whoosh. Ia mengaku telah melakukan pembicaraan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait permasalahan yang dimaksud.

    “Whoosh? Itu kan nanti KPPU. Mereka kan sudah bicara dengan KPPU. Bahwa konotasi BUMN-nya ternyata bukan, itu kan vendornya,” ucap Erick Thohir saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    Dirinya pun menegaskan, perlu ada pemahaman yang mendalam perihal permasalahan persekongkolan pada proyek yang berada di bawah PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Kereta Cepat Whoosh.

    “Kemarin saya ingatkan bagaimana G to G (government to government). Payung hukumnya kita mesti pelajari,” pungkasnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, investigator penuntutan KPPU dalam keterangannya memaparkan laporan dugaan pelanggaran (LDP) pada sidang perdana perkara Nomor 14/KPPU-L/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Transportasi Darat untuk Pemasokan electric multiple unit (EMU) pada proyek Jakarta-Bandung High Speed Railways Project atau Kereta Cepat Whoosh.

    Dalam LDP-nya, investigator menduga telah terjadi persekongkolan dalam pemasokan unit kereta untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung tersebut.

    LDP dibacakan 13 Desember 2024 di hadapan majelis komisi yang dipimpin oleh ketua majelis Aru Armando bersama anggota majelis komisi Budi Joyo Santoso dan Gopprera Panggabean dan dilaksanakan di kantor KPPU Jakarta.

    Perkara bersumber dari laporan masyarakat dengan melibatkan PT CRRC Sifang Indonesia sebagai terlapor I (yang juga merupakan panitia tender) dan PT Anugerah Logistik Prestasindo sebagai terlapor II.

    Dalam LDP, Investigator Penuntutan menjelaskan berbagai fakta atau temuan yang mengarah pada persekongkolan, seperti terlapor I yang tidak memiliki peraturan tertulis yang baku terkait tata cara pemilihan penyedia barang dan atau jasa, terlapor I tidak melakukan penerimaan dan atau pembukaan dan atau evaluasi dokumen penawaran secara terbuka atau transparan, dan terlapor I memenangkan peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi.

    Investigator menduga terlapor I telah melakukan diskriminasi dan pembatasan peserta tender untuk memenangkan terlapor II.

    Meskipun terlapor tersebut dinilai oleh investigator tidak layak menjadi pemenang tender, karena tidak memenuhi persyaratan modal disetor, yaitu sebesar Rp 10 miliar, dan tidak memiliki pengalaman sejenis atau pengalaman pekerjaan terkait dengan objek yang ditentukan, serta tidak mendapatkan nilai atau skor tertinggi pada tender.

    Diduga, persekongkolan tersebut telah menghambat atau menutup kesempatan peserta lain menjadi pemenang tender. Sebagai catatan, pemenang harusnya dipilih dengan metode tender penilaian bentuk, penilaian kualifikasi dan penilaian responsif.

    Berdasarkan bukti-bukti tersebut, investigator KPPU menduga telah terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan persekongkolan tender oleh kedua Terlapor.

    Setelah mendengarkan paparan investigator terkait dugaan persekongkolan tender Kereta Cepat Whoosh, majelis komisi memberikan kesempatan bagi terlapor untuk menyampaikan tanggapan pada sidang berikutnya tanggal 7 Januari 2025 dengan agenda tanggapan terlapor terhadap LDP dan pemeriksaan alat bukti atau dokumen.

  • Ungkap Nasib Merger KAI dan Inka, Erick Thohir Sebut Masih Diproses

    Ungkap Nasib Merger KAI dan Inka, Erick Thohir Sebut Masih Diproses

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan proses penggabungan atau merger antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan PT Industri Kereta Api (Inka) masih dalam proses.

    Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, aksi korporasi tersebut merupakan salah satu bagian dalam daftar 45 program Kementerian BUMN pada lima tahun ke depan. Program tersebut yakni “menciutkan” jumlah perusahaan pelat yang kini terdapat 47 perusahaan, dan nantinya akan menjadi 30 perusahaan.

    “Lagi proses. Saya kemarin dengan pak wamen (wakil menteri) sudah diskusi, mungkin ada 45 program yang akan kita dorong untuk lima tahun ke depan, termasuk bagaimana konsolidasi dari 47 perusahaan ke 30 itu,” ungkap Menteri Erick Thohir saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    “Salah satunya yang tadi itu merger KAI dan Inka, ini semua perlu kajian dan prosesnya juga,” sambungnya.

    Tak hanya itu, Erick juga menyinggung beberapa proses merger sejumlah BUMN. Seperti perusahaan pelat merah sektor karya hingga transportasi laut.

    Untuk perusahaan sektor karya, saat ini Erick Thohir terus menjalin komunikasi dengan menteri pekerjaan umum. Hal ini dilakukan antara kedua kementerian, karena beberapa BUMN Karya memiliki penugasan dari pemerintah dalam pembangunan sejumlah proyek.

    Begitu juga halnya dengan proses merger BUMN sektor transportasi laut dan pelabuhan, yakni PT Pelayaran Indonesia (Pelni), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), dan PT ASDP Indonesia Ferry.

    Kementerian BUMN terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), agar aksi korporasi merger dapat meningkatkan layanan transportasi yang dimaksud.

    “Kalau Pelindo, Pelni, ASDP kita sudah sounding juga ke Menteri Perhubungan, beliau mendukung, karena ini bagian solusi juga,” ungkap Erick Thohir.

    “Terus kajian untuk karya-karya kemarin kan surat pertama tentu zamannya Pak Basuki, sekarang beda menteri, kajiannya harus diulang supaya memang secara hukum bisa pas gitu,” pungkasnya setelah menjelaskan tentang merger KAI dan Inka.

  • Erick Thohir Sebut Smelter Freeport Beroperasi Lagi September 2025

    Erick Thohir Sebut Smelter Freeport Beroperasi Lagi September 2025

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) dapat kembali beroperasi normal pada September 2025. PTFI telah menghentikan operasional smelter tersebut usai terjadi kebakaran di area kerja smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik.

    Erick mengatakan, memang terjadi penundaan produksi sehingga smelter baru kembali beroperasi pada September 2025.

    “Kan nanti akan produksinya di bulan September (tahun depan). Ada delay beberapa bulan,” kata Erick saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

    Beberapa waktu lalu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengatakan pihaknya menghentikan operasional smelter karena area yang terbakar vital yang mengkonversi gas karbondioksida (CO2). Insiden kebakaran tersebut terjadi pada fasilitas pemisahan gas bersih atau gas cleaning plant di smelter PTFI.

    “Begitu terbakar ya memang harus berhenti beroperasi. Itu unitnya unit kecil dari kompleks yang besar, tapi itu vital karena dia mengkonversi atau mengolah gas CO2 supaya nggak terbuang ke udara karena itu kan mencemari,” kata Tony Wenas saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

    Dia menjelaskan area pemisahan gas bersih ini berfungsi mengkonversi CO2 menjadi asam sulfat (H2SO4). Meskipun termasuk unit kecil, Tony menyebut tanpa area itu, pihaknya tidak bisa berproduksi.

    “Jadi fungsi gas cleaning itu mengonversi CO2 ini menjadi H2SO4 itu fungsi kecil, tapi tanpa itu kita tidak bisa berproduksi,” jelas Tony.

    (ara/ara)

  • Erick Thohir Kaji Ulang Rencana Pangkas BUMN Karya, Ini Alasannya

    Erick Thohir Kaji Ulang Rencana Pangkas BUMN Karya, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana mengkaji ulang terkait pemangkasan jumlah BUMN Karya dari 7 menjadi 3. Hal ini dikarenakan kajian pemangkasan itu dilakukan di era Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PPR) Basuki Hadimuljono.

    Erick mengatakan karena menterinya sudah berganti, kajiannya juga harus diulang kembali. Rencananya, kajian tersebut dikirim oleh Erick ke Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Januari 2025.

    “Terus kajian untuk karya-karya, kemarin kan surat pertama untuk zamannya Pak Bas. Sekarang berbeda menteri, kajiannya harus kita ulang memang secara hukumnya bisa pas itu. Mungkin Januari baru dikirimkan kembali,” kata Erick saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

    Dia menegaskan perampingan BUMN memang membutuhkan proses hingga dua tahun. Dia menyinggung perampingan BUMN bidang pelayaran, seperti Pelindo, Pelni, dan ASDP sudah menyampaikan ke Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Dia bilang Dudy mendukung dengan rencana pemangkasan tersebut.

    “Perlu proses. Ada yang setahun ada yang bisa dua tahun, tetapi kalau yang Pelindo, Pelni, ASDP kan kita sudah sounding juga ke Menteri Perhubungan. Beliau dukung, karena ini bagian solusi juga,” terang Erick.

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir sudah bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk mendiskusikan hal tersebut. Erick memastikan perampingan jumlah BUMN karya tidak akan mengganggu penugasan dan percepatan yang ditargetkan pemerintah. Konsolidasi ini juga akan mempercepat dan mendorong efektivitas dalam pelaksanaan program strategis nasional.

    “Tadi kita sudah bicara, menjelaskan bahwa ketujuh BUMN ini nanti akan dipayungi oleh tiga induk. Jadi, ini hanya bagian kita restrukturisasi tidak akan mengganggu penugasan dan percepatan. Justru ini yang kita pastikan bahwa perlu percepatan jadi itu bukan sesuatu isu yang menjadi kemudian hari ini insyaallah nanti kita laksanakan,” kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

    (ara/ara)

  • Respons Bos KAI Soal Rencana Merger dengan INKA

    Respons Bos KAI Soal Rencana Merger dengan INKA

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI merespons rencana Menteri BUMN Erick Thohir terkait penggabungan KAI dengan PT INKA. 

    Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari Kementerian BUMN terkait rencana itu. Dia juga mengklaim baru saja mendapatkan informasi tersebut. 

    “Kita ya menunggu arahan Pak Menteri, karenakan kita baru dapat info dari Pak Menteri kemarin,” kata Didiek di Kementerian BUMN, Senin (23/12/2024). 

    Didiek juga mengatakan KAI akan siap jika memang ada arahan dari pemegang saham. 

    Sebelumnya, Kementerian BUMN berencana menggabungkan atau merger PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI dan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. 

    Upaya merger tersebut ditargetkan rampung pada tahun depan. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan pihaknya akan mendorong KAI dan INKA menjadi satu holding dengan KAI sebagai induk dan INKA sebagai anak usaha. 

    “Tentu kita akan dorong, prosesnya nanti kan dari Kemenkeu persetujuannya. Kalau bisa tahun depan, tapi kan tergantung paperwork-nya” kata Erick di Kementerian BUMN, Selasa (17/12/2024).  

    Adapun Erick menyebutkan penggabungan dua BUMN ini didasari oleh keterkaitan bisnis satu dengan yang lain. Kementerian BUMN masih mengkaji terkait dengan rencana tersebut.  

    Penggabungan 2 BUMN bidang transportasi rel ini merupakan bagian dari rencana perampingan jumlah BUMN. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan perampingan jumlah perusahaan pelat merah diperkirakan bakal mencapai 30 entitas.

  • BSI Ramal Aset Industri Keuangan Syariah Tembus Rp3.430 T

    BSI Ramal Aset Industri Keuangan Syariah Tembus Rp3.430 T

    Jakarta, FORTUNE – Industri Keuangan Syariah diperkirakan masih melanjutkan pertumbuhan impresif dengan proyeksi pertumbuhan di atas perbankan nasional pada tahun 2025. Pada tahun 2025, sektor keuangan syariah nasional diperkirakan naik ke kisaran Rp3.157 triliun  hingga Rp3.430 triliun dari sisi aset. Sebagai catatan, realisasi aset keuangan syariah pada September 2024 masih di level Rp2.744 triliun atau naik 11,9 persen secara year on year (yoy).

    Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah didorong untuk berperan secara lebih aktif, salah satunya melalui pengembangan industri halal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. 

    “Penguatan industri halal juga berpotensi mendorong pendapatan pajak dan penerimaan zakat yang krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Selain itu, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal turut mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Surya saat Sharia Economic Outlook di Jakarta, Senin (23/12).

    DPK & kredit bank syariah diprediksi naik double digit

    Dirut BSI, Hery Gunardi dan Menteri BUMN Erich Thohir di sela-sela peluncuran SuperApp BYOND by BSI di Jakarta, (9/11)/Dok BSI

    Ia menambahkan, pertumbuhan kinerja ini ditopang oleh prospek pertumbuhan penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga perbankan yang diproyeksikan masih tumbuh hingga dua digit.

    Di tengah prospek positif tersebut, ujar Banjaran, BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia memiliki potensi kuat untuk menjadi aktor utama yang mendorong gerak industri keuangan syariah dan perekonomian halal nasional pada tahun 2025. Pasalnya, ujar Banjaran, sejak kelahirannya, BSI telah konsisten menjalankan fungsi lebih dari sekadar bank syariah dengan fungsi intermediasinya, melainkan beyond banking.

    “Selama ini BSI sudah berperan aktif dalam menghubungkan serta menggerakkan ekosistem ekonomi halal nasional. Dengan penguatan peran yang dilakukan, serta inovasi-inovasi yang terus dikembangkan, BSI dapat semakin memperkuat perannya dalam menggerakkan sektor keuangan dan perekonomian nasional. Peran ini semakin penting karena turbulensi ekonomi [global] itu masih membayangi,” paparnya.

    Menurut Banjaran, strategi pemanfaatan ekonomi syariah untuk pembangunan ekonomi 5 tahun ke depan adalah penciptaan sumber pertumbuhan baru, yang dapat didorong dari pengembangan di sektor pariwisata, akselerasi produksi produk industri halal seperti makanan dan minuman serta farmasi dan kosmetik halal, serta pengembangan sektor keuangan sosial syariah Ziswaf untuk mengatasi masalah kemiskinan dan masalah jumlah kelas menengah yang turun kelas.