Xcloud.id

Tag: Erick Thohir

  • Menko Zulhas Pastikan Bulog Beli Gabah Petani Rp 6.500 Per Kg

    Menko Zulhas Pastikan Bulog Beli Gabah Petani Rp 6.500 Per Kg

    Solo, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan, Badan Urusan Logistik (Bulog) akan menyerap gabah dari Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) dengan nilai Rp 6.500 per kilogram (kg).

    “Tadi sudah MoU antara Perpadi dengan Bulog, harus membeli gabah dari petani Rp 6.500. Nanti Bulog akan membeli berasnya, sesuai dengan kriteria kekeringannya itu,” ungkap Zulhas kepada awak media di Solo, Rabu (15/1/2025).

    Pemerintah telah menaikkan harga Gabah Panen Kering (GPK) sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dari Rp 6.000 per kg menjadi Rp 6.500 per kg.

    Selain itu, Zulhas mengungkapkan pihaknya akan membantu pengusaha penggilingan padi untuk mendapaykan pinjaman revitalisasi.

    “Saya janji, di mana yang akan pinjam, nanti di kawal. Saya akan antar kawal ke perbankan kita, boleh ke menteri BUMN sampai ke dirut bank,” jelasnya.

    Ia menekankan pentingnya akses kredit bagi pabrik kecil, yang sering kali kesulitan mendapatkan pinjaman.

    “Saya antar sampai dapat, karena enggak adil pabrik kecil memerlukan kredit enggak dapet, sementara yang besar satu aja sudah puluhan triliun misalnya,” tutur Zulhas.

    Langkah ini diharapkan dapat mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena kita ingin swasembada. Oleh karena, itu teman-teman tadi kalau ingin revitalisasi (pabrik) di mana, berapa perlunya, dan katanya rata-rata Rp 2 miliar sampai Rp 3 miliar, nanti kita kawal sampai dapat. Itu saya kira,” ungkap Zulhas.

  • Hadirkan Menko Airlangga, B-Universe dan BNI Gelar Investor Daily Roundtable Bahas Outlook Ekonomi 2025

    Hadirkan Menko Airlangga, B-Universe dan BNI Gelar Investor Daily Roundtable Bahas Outlook Ekonomi 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – B-Universe bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggelar acara Investor Daily Roundtable (IDRT) membahas outlook ekonomi 2025 bertajuk “Tumbuh Lebih Tinggi Menghadapi Tantangan Domestik dan Tekanan Global” yang digelar di Hotel Mulia, Rabu (15/1/2024).

    Diskusi ekonomi ini menghadirkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar yang duduk bersama Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita sebagai pemandu diskusi.

    Sejumlah tantangan dan peluang perekonomian baik secara global maupun nasional didiskusikan mulai pukul 15.00 WIB hingga 17.00 WIB. Acara ini turut diikuti oleh berbagai kalangan mulai dari pemangku kebijakan, pelaku usaha, investor, akademisi hingga masyarakat umum.

    Dalam kesempatan ini, Airlangga membahas dampak berbagai kondisi global yang saat ini terjadi seperti strategi pemerintah menyikapi “perang dagang Jilid II” antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) hingga keikutsertaan Indonesia dalam BRICS dan OECD.

    Kemudian, Airlangga juga akan membahas terkait strategi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi 2025, meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah, investasi asing langsung (FDI), hingga perkembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).

    Sementara itu, Royke membahas proyeksi pertumbuhan sektor perbankan di Indonesia pada 2025, hingga bagaimana BNI melihat perannya dalam mendukung ekonomi Indonesia mencapai target pertumbuhan PDB yang berkelanjutan.

    Tak hanya itu, B-Universe bersama BNI juga akan melaksanakan BNIdirect Appreciation Night 2025 dalam rangka mengapresiasi pihak-pihak yang terlibat dalam layanan internet banking untuk pelaku bisnis dan perusahaan dari BNI. BNIdirect pertama kali diluncurkan pada saat gelaran Investor Daily Summit pada 8 Oktober 2024 lalu.

    Dalam acara malam apresiasi ini, narasumber yang akan hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Sebagai informasi, Investor Daily Roundtable yang bahas outlook ekonomi 2025 dan BNIdirect Appreciation Night 2025 ini akan disiarkan oleh Beritasatu TV dan BTV pada Jumat, 17 Januari 2025, serta akan diberitakan secara langsung oleh ratusan media di bawah holding B-Universe.

  • Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Bahlil bahas RUPTL 2025-2034

    Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Bahlil bahas RUPTL 2025-2034

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengadakan rapat koordinasi untuk membahas Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

    “RUPTL ini merupakan perencanaan strategis untuk memastikan ketersediaan tenaga listrik agar dapat mendukung kebutuhan listrik nasional,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Rabu.

    Berbagai aspek dibahas di dalam RUPTL, termasuk skema pemenuhan listrik, peningkatan kualitas, keandalan pasokan, serta pengembangan energi terbarukan dan kebutuhan investasi jangka panjang.

    Dalam konteks itu, Menkeu memastikan akan terus mendukung transisi energi nasional dan ketahanan energi, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, serta PLN.

    Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa RUPTL akan diputuskan pada Januari 2025, serta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dibidik untuk menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 71 GW.

    Kartika juga mengatakan bahwa dalam diskusi tersebut, PLN berkomitmen untuk mulai membangun pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan (EBT) secara maksimal pada 2025.

    “Kami akan membangun 71 GW kapasitas baru nanti, 2025–2034, di mana mayoritasnya memang EBT,” kata Kartika, Jumat (27/12/2024).

    Lebih lanjut, Kartika juga mengatakan bahwa PLN akan menggunakan smartgrid dan membangun inter-island grid antara Sumatera-Jawa dan Kalimantan-Jawa. Dengan demikian, kapasitas EBT yang diproduksi di Sumatera dan Kalimantan dapat ditarik ke Jawa.

    Ia menjelaskan bahwa dengan rencana yang besar tersebut, pemerintah berusaha untuk menyeimbangkan antara ketahanan energi, keterjangkauan energi, serta keberlanjutan energi.

    “Itu rencana ke depan, 10 tahun ke depan,” kata Kartika.

    Sementara itu, dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (2/12/2024), Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo menyebutkan bahwa pihaknya akan menambah pembangunan pembangkit listrik yang berkapasitas 68 gigawatt (GW) hingga tahun 2033.

    “Dari 68 gigawatt, di mana 46 gigawatt-nya berbasis pada renewable energy, artinya 67 persen penambahan pembangkit 10 tahun mendatang berbasis pada energi baru terbarukan,” ujar Darmawan.

    Lebih lanjut ia mengungkapkan, pihaknya bersama Kementerian ESDM tengah membuat permodelan bersama untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan.

    Dalam permodelan tersebut, terdapat tambahan kapasitas pembangkit 100 GW hingga tahun 2040, di mana 75 persennya berbasis EBT.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PKP Manfaatkan Tanah Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah Rakyat

    Menteri PKP Manfaatkan Tanah Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah Rakyat

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan akan memanfaatkan sebagian tanah koruptor yang sudah disita negara untuk program 3 juta rumah rakyat. 

    Hal tersebut disampaikan Menteri Maruarar Sirait saat kunjungan kerja untuk memantau pelayanan publik di pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

    “Setuju enggak kalau itu dilakukan? Setuju kan?” tanya Maruarar kepada sejumlah wartawan yang meliput di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).

    Selain tanah koruptor, Kementerian PKP juga akan memanfaatkan aset tanah milik BUMN, seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan BTPN untuk program pembangunan 3 juta rumah.

    Maruarar mengaku sudah berbicara langsung terkait hal itu dengan Menteri BUMN Erick Thohir. 

    “Dari BUMN saya sudah sampaikan Pak Erick, dari Perumnas, KAI, dan BTPN, BTP gitu ya,” ucapnya.

    “Kemudian juga dari Departemen Keuangan, Ditjen Kekayaan Negara, eks BLBI, dari kejaksaan juga, bagaimana tanah-tanah dari koruptor itu bisa dibangun untuk rumah rakyat,” sambung Maruarar.

    Maruarar menyebut ini bagain dari terobosan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, Kementerian PKP akan membuat formulasi, termasuk soal pembiayaan program 3 juta rumah.

    “Kita sudah sampaikan kepada Departemen Keuangan, kepada presiden, kepada BPKP untuk 50%-50%. Dengan apa dasarnya dan tujuannya, supaya penerima manfaat itu lebih banyak. Dengan membuat pembiayaan yang baru. Ya tadi APBN-nya 50% kemudian perbankannya 50%,” tambahnya.

    Menurut Maruarar, kalau itu semua tercapai maka akan paling tinggi di era pemerintahan Prabowo dan Gibran yang memberikan rumah subsidi kepada rakyat.

    “Nah doakan mudah-mudahan tahun ini kalau semua setuju, adalah tahun pertama kita paling tinggi memberikan rumah subsidi itu kepada rakyat yang membutuhkan,” jelas Maruarar.

  • Belum Terima Ganti Rugi, Yayasan Trisila Tolak Rencana Eksekusi PN Surabaya

    Belum Terima Ganti Rugi, Yayasan Trisila Tolak Rencana Eksekusi PN Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berencana mengeksekusi Yayasan Trisila, sebuah yayasan yang menaungi lembaga pendidikan mulai tingkat TK hingga SMA ini akan dieksekusi setelah Mahkamah Agung memenangkan gugatan yang dimohonkan PT PPEN Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

    Pengacara Yayasan Trisila yakni Sudiman Sidabukke dalam konferensi persnya mengatakan bahwa putusan MA tersebut memang menyatakan bahwa PT Trisila harus mengosongkan lahan dan bangunan objek yang terletak di jalan Undaan tersebut.

    Namun lanjut Sidabukke, perlu dicatat bahwa dalam amar putusan tersebut juga terdapat kewajiban agar PT RNI memperhatikan PP nomor 223 tahun 1961 dan nomor 4 tahun 1963 yang pada pokoknya mengharuskan adanya kompensasi untuk relokasi terhadap yayasan pendidikan Trisila.

    “Kalau dibilang kita kalah tidak juga karena dalam putusan itu disebutkan bahwa Yayasan Trisila berhak atas ganti rugi,” ujar Sidabukke, Selasa (14/1/2024).

    “Ganti rugi itulah yang kita harapkan untuk mengganti membuat sekolah di tempat yang lain. Bukan hanya pengosongan, tapi ganti kerugian hanya janji-janji,” lanjutnya.

    Sidabukke menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekedar permintaan pihak yayasan, tetapi putusan yang memang diputuskan Mahkamah Agung (MA). “Yayasan Trisila hanya diberikan janji saja, meminta kami mencari lokasi, dan kami sudah mencari lokasi tapi sampai sekarang tidak diberikan,” jelasnya.

    Sidabukke menerangkan, pada tahun 2019, Ketua PN Surabaya Nursyam menegaskan bahwa tidak akan melakukan eksekusi apabila PT RNI tidak memberikan ganti rugi kepada Yayasan Trisila. Dan ganti rugi itu harus diberikan bersamaan dengan eksekusi.

    “Pada waktu itu, Ketua PN bilang, apabila tidak ada ganti rugi, PN tidak bisa melakukan eksekusi. Nah, sampai sekarang tidak ada ganti rugi,” ujarnya.

    Saat ini, Sidabukke berbagai macam cara untuk menuntut keadilan salah satunya dengan bersurat kepada Presiden, Ketua MA, Menteri BUMN supaya kasus ini jadi atensi. “Karena apa, karena sekolah ini untuk mendidik masyarakat pada lapisan bawah. Itu yang semangat dan perjuangan kami dalam kasus ini. Tidak ada yang lain,” tegas Sidabukke.

    Ia menyatakan bahwa kondisi saat ini di yayasan muridnya tinggal sedkit, guru juga sedikit. “Murid tinggal 5. Guru juga tinggal sedikit. Saya rasa meraka ini terintimidasi. Murid tidak bisa masuk gerbang karena dikuasai oleh Rajawali (PT RNI),” katanya.

    “Semua tidak bisa masuk, lalu diprovokasi, sehingga banyak wali murid yang memindahkan anaknya ke sekolah lain,” tambah Sidabukke.

    Ia bercerita bahwa bangunan di yayasan tersebut dibangun sejak tahun 1966. Namun, sejak adanya ketua PN yang baru, di akhir Desember 2024 malah melakukan constatering (mendatangi lokasi untuk menentukan batas dan luas objek yang akan dieksekusi) ke lapangan.

    “Artinya itu dalam rangka eksekusi. Namun, kepala panitera PN bilang, ini dieksekusi dulu, uang ganti ruginya menyusul. Nah, di situ saya keberatan. Oke, kalian laksanakan, tapi sesuai amar putusan, bahwa harus bersamaan. Kosongkan dan harus disertai ganti kerugian,” jelasnya.

    Sidabukke mengatakan bahwa langkah yang sekarang diambil lantaran pihak yayasan khawatir PN Surabaya akan bertindak sewenang-wenang.

    “Maka dari itu, saya berjuang semaksimal mungkin, sesuai perintah Pak Presiden Prabowo agar membantu masyarakat lapisan paling bawah. Tuntutan ganti kerugaiannya adalah kami dicarikan lokasi. Mudah-mudahan ada, agar murid dan guru ini bisa belajar dan mengajar kembali,” tandasnya.

    Sementara juru sita PN Surabaya Fery saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya masih belum menentukan kapan pelaksanaan eksekusi. “Kami baru melakukan rakor,” ujar Fery. [uci/kun]

  • UPDATE Terbaru Naturalisasi Calon Pemain Timnas:2 Nama Terdepan Segera Gabung, Kluivert Beri Harapan

    UPDATE Terbaru Naturalisasi Calon Pemain Timnas:2 Nama Terdepan Segera Gabung, Kluivert Beri Harapan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Proses perpindahan kewarganegaraan atau naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, Ole Romeny dan Jairo Riedewald, kini terus dikebut PSSI.

    Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan, jika naturalisasi kedua pemain itu saat ini sedang dalam proses.

    Pria yang juga Menteri BUMN itu pun mengklaim jika sudah mendapat dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Hukum.

    “Mengenai pemain naturalisasi, kita tunggu saja prosesnya. Karena ini kan semua proses,” ungkap Erick, Senin (13/1/2025).

    “Tadi Pak Menpora sendiri sudah telepon menteri Hukum, Menkum juga support seperti biasa,” paparnya.

    Untuk diketahui, Ole Romeny dan Jairo Riedewald, merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini berkebangsaan Belanda.

    Ole Romeny sendiri berposisi sebagai penyerang yang kini membela klub Liga 2 Inggris, Oxford United.

    Sementara itu, Jairo adalah gelandang berusia 28 tahun yang sedang membela klub Liga Belgia, Royal Antwerp.

    Jeje mantan penerjemah Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, marah besar setelah mengetahui sang pelatih disindir oleh Bung Towel. Jeje menyinggung etika yang tak pantas dari Bung Towel.

    Kedua pemain tersebut pun diharapkan bisa secepatnya menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) demi bisa memperkuat Timnas Indonesia untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Maret 2025.

    Demi bisa memuluskan naturalisasi mereka, PSSI pun telah berkomunikasi dengan DPR yang menjadi bagian penting dalam proses perpindahan kewarganegaraan.

    “Kami juga sudah sosialisasi DPR minta dukungannya, bahkan bapak Presiden Prabowo juga disampaikan beliau sangat menjunjung tinggi bagaimana bangsa kita bisa dipandang di dunia,” ujar Erick.

    Sebagai catatan, Ole Romeny sendiri sudah lebih dulu dimulai proses naturalisasinya.

    Bahkan, sang pemain juga sudah sempat berada di Jakarta untuk melakukan rangkaian naturalisasi menjadi WNI.

    Untuk Jairo, belum lama dijajaki oleh PSSI.

    Namun, sudah dipastikan pula oleh pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert.

    Di sisi lain, PSSI juga sedang memproses perpindahan kewarganegaraan dua pemain Timnas Indonesia U-20, Dion Markx dan Tim Geypens.

    (TribunJkarta/Tribunnews, Alfarizy)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Viral Detik-detik Hashim Djojohadikusumo Diduga Tolak Jabat Tangan Menteri Ara, Ada Apa?

    Viral Detik-detik Hashim Djojohadikusumo Diduga Tolak Jabat Tangan Menteri Ara, Ada Apa?

    GELORA.CO  – Terekam detik-detik adik Presiden RI Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo diduga menolak jabat tangan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait. 

    Peristiwa Hashim Djojohadikusumo diduga menolak jabat tangan  dengan Menteri Ara itu terekam saat acara penandatanganan kerja sama atau MoU 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

    Namun demikian cuplikan video Hashim Djojohadikusumo diduga menolak bersalaman dengan Ara itu baru viral pada Senin (13/1/2025). 

    Ternyata peristiwa tersebut sempat terekam dalam tayangan siaran langsung di Youtube Sekretariat Presiden. 

    Saat itu Presiden RI Prabowo Subianto baru saja menandatangani MoU 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani.

    Adapun Hashim Djojohadikusumo hadir dalam penandatanganan MoU karena menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan di Kabinet Merah Putih. 

    Usai penandatanganan, terlihat sejumlah kabinet yang terlibat dalam acara bersiap untuk menggelar konferensi pers. 

    Misteri Pagar Laut Tangerang, Nelayan Serang Utara, Kholid Berani Sebut Aguan

    Pun Menteri Ara, sebagai menteri leading sector dari MoU tersebut bersiap menggelar konferensi pers. 

    Namun demikian, tiba-tiba Ara berjalan ke arah belakang menyapa Hashim Djojohadikusumo. 

    Ara pun memberikan tangannya seperti hendak bersalaman. Namun demikian salam Ara tak disambut Hashim. 

    Ara pun kemudian melanjutkan konferensi pers terkait MoU tersebut. Di tengah konferensi pers, Ara mempersilakan Hashim untuk menjelaskan program yang akan dijalankan pemerintah. 

    Hingga kini belum diketahui penyebab Hashim menolak bersalaman dengan Menteri Ara. 

    Pihak Wartakotalive.com pun mencoba mengkonfirmasi hal tersebut ke Menteri Maruarar Sirait namun pesan yang dikirim belum dibalas. 

    Sementara penandatanganan MoU tersebut kata Maruarar Sirait untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah.

    “Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah, kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” ucap Maruarar.

    Maruarar juga menuturkan bahwa target dari pembangunan 3 juta unit hunian dalam dua bulan ini sudah menunjukkan hasil yang signifikan. 

    Selain itu, Maruarar menjelaskan bahwa terdapat banyak investor di bidang perumahan yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

    “Karena arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja dengan cepat, aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung dicek. Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang sangat tinggi, dan ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan,” tuturnya.

    Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, yang bertugas dalam menyusun kebijakan pemerintah dalam hal ini, turut mengungkapkan apresiasinya terhadap penandatanganan MoU tersebut. Hashim berharap proyek tersebut dapat selesai dalam tepat waktu.

    “Alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan penandatanganan antara pihak dari Qatar dan pihak Indonesia, pihak Indonesia diwakili Pak Ara Sirait dan kita berharap bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan oleh Sheikh Abdulaziz Al Thani,” ujar Hashim.

    Sementara itu, Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani menyampaikan optimismenya terhadap proyek tersebut. Ia turut mengapresiasi hubungan kuat yang telah terjalin dengan baik antara Qatar dan Indonesia.

    “Saya sebagai investor dan kelompok saya akan berinvestasi di Indonesia. Ini adalah perumahan sosial untuk rakyat, jadi kami dapat mengerjakannya secara profesional dengan dukungan dari semua kelompok saya. Jadi saya berharap dengan dukungan Presiden dan semua orang di sini, Tuan Hashim, para menteri, kami dapat berhasil dalam hal ini,” ucapnya.

    Untuk diketahui, MoU tersebut menerangkan bahwa Kementerian PKP akan menyediakan pemenuhan kebutuhan hunian di Indonesia dan bertujuan untuk menyelenggarakan pengembangan perumahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

    Komitmen tersebut juga menerangkan bahwa Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani memiliki keahlian dalam konstruksi, pengembangan infrastruktur, dan manajemen proyek, serta bekerja sama dengan Kementerian PKP dalam pengembangan proyek hunian sebanyak 1 juta unit.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, dan Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu

  • Pelita Air Buka Lowongan Kerja untuk Semua Jurusan, D3 Bisa Daftar

    Pelita Air Buka Lowongan Kerja untuk Semua Jurusan, D3 Bisa Daftar

    Jakarta –

    Maskapai Pelita Air Service (PAS) membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi. Lowongan kerja ini terbuka untuk semua jurusan dengan pendidikan terakhir minimal D3.

    Pelita Air merupakan maskapai penerbangan yang merupakan anak usaha dari PT Pertamina (Persero). Pelita Air menyediakan layanan penerbangan reguler dan charter, serta pengiriman kargo udara.

    Dilansir dari website resminya, Selasa (14/1/2025), Pelita Air membuka lowongan kerja untuk posisi Flight Operation Officer (FOO), Crew Tracking Officer, Flight Movement Officer dan Flight Following Officer. Bagi yang berminat, pendaftaran dibuka dari periode 10-17 Januari 2025.

    Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pelamar yakni minimal berusia 35 tahun, memiliki lisensi FOO lebih diutamakan, tertarik dan terampil di bidang IT, serta memiliki pengetahuan tentang peraturan penerbangan Indonesia.

    Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut bisa cek di website resmi www.pelita-air.com.

    Informasi terbaru tentang Pelita Air rencananya akan digabung dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Informasi merger itu dikatakan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

    Erick mengatakan merger antara dua maskapai pelat merah itu perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya konsolidasi BUMN untuk memperkuat industri penerbangan nasional. Adapun ke depannya Garuda akan fokus memberikan pelayanan kelas premium, sementara Pelita Air di segmen premium-ekonomi dan penerbangan berbiaya rendah.

    “Kan memang kita konsolidasi. Kenapa, Garuda itu kan memang akan jadi premium, Pelita premium ekonomi dan tentu ada low cost. Nah memang integrasi ini memang harus terjadi, dan memang kan jumlah pesawat kita nggak cukup,” ujar Erick saat ditemui di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (9/1).

    Saat dikonfirmasi target merger terlaksana, ia hanya menyebut hal itu masih dalam proses kajian. “Masih kajian,” singkat Erick.

    (kil/kil)

  • Pemerintah Targetkan Peningkatan Kapasitas Tenaga Listrik Sebesar 71 GW, 70 Persen EBT – Halaman all

    Pemerintah Targetkan Peningkatan Kapasitas Tenaga Listrik Sebesar 71 GW, 70 Persen EBT – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas tenaga listrik sebesar 71 Gigawatt (GW) dengan 70 persen merupakan Energi Baru Terbarukan (EBT).

    Hal itu diungkap oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir usai rapat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Mereka berdiskusi untuk memastikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

    Ia mengatakan, peningkatan kapasitas tenaga listrik yang mayoritas berasal dari EBT ini merupakan upaya pemerintah memastikan transisi energi yang lebih ramah lingkungan.

    “Ini merupakan komitmen Pemerintah untuk memastikan transisi energi yang lebih ramah lingkungan, baru, dan terbarukan untuk generasi yang akan datang,” kata Erick dikutip dari unggahan akun Instagramnya @erickthohir, Selasa (14/1/2025).

    Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menegaskan, RUPTL PT PLN (Persero) bakal difinalisasi pada Januari 2025.

    Menurutnya, saat ini RUPTL PLN ini masih dalam proses dan akan difinalkan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Kami tadi diskusi sedikit mengenai RUPTL 2024-2034 yang saat ini sedang dalam proses persetujuan. Rencananya dengan Menteri ESDM Pak Bahlil, dengan Menteri Keuangan kita akan rapat final mungkin di Januari untuk memutuskan,” kata Tiko di Gardu Induk Listrik UIP2B Jamali, Depok, Jumat (27/12/2024).

    Tiko mengatakan, nantinya PLN akan menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt yang mayoritasnya didorong oleh Energi Baru Terbarukan (EBT).

    “Tentunya nanti ini komitmen PLN mulai 2025 nanti untuk mulai secara masif membangun EBT. Jadi kita akan membangun 71 giga kapasitas baru nanti 2024 ke 2034 di mana mayoritasnya memang EBT,” jelas Tiko.

    Di satu sisi, Tiko juga menyebut bahwa nantinya PLN akan membangun inter island grid antara wilayah Sumatera-Jawa, Kalimantan-Jawa serta Sumatera sehingga listrik yang bersumber dari EBT ini bisa ditarik ke pulau Jawa.

    “Salah satu rencana yang kita bahas memang bagaimana nantinya dengan EBT ini PLN menggunakan smart grid dan juga membangun inter island grid antara Sumatera Jawa, Kalimantan Jawa sehingga kapasitas EBT yang di Sumatera, di Kalimantan bisa ditarik ke Jawa,” jelas dia.

    Tiko bilang, bahwa pembangunan ini masuk dalam rencana besar dalam tempo 10 tahun kedepan. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan antara ketahanan energi dan keberlanjutan serta kemudahan bagi masyarakat.

    “Nah ini tentunya kami memastikan juga bahwa kondisi PLN sehat dengan kemampuan keuangan yang baik. Tentu dengan kemampuan keuangan yang baik bisa membangun kapasitas EBT baru dan mendeliver listrik secara sustainable kepada masyarakat,” papar dia.

  • Sri Mulyani-Erick Thohir Merapat ke Kantor Bahlil, Bahas Apa?

    Sri Mulyani-Erick Thohir Merapat ke Kantor Bahlil, Bahas Apa?

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendatangi Kantor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ketiganya mengadakan rapat bersama dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.

    Erick mengatakan rapat itu digelar untuk memastikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Hal tersebut disampaikan Erick dalam unggahannya di akun Instagram pribadinya @erickthohir.

    “Rapat bersama Menteri ESDM, Pak Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Kami berdiskusi untuk memastikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034,” ujar Erick, Selasa (14/1/2025).

    Erick menjelaskan pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas tenaga listrik sebesar 71 GW di mana sekitar 70% merupakan Energi Baru Terbarukan.

    “Kami menargetkan peningkatan kapasitas tenaga listrik sebesar 71 GW, dengan 70% merupakan Energi Baru Terbarukan. Ini merupakan komitmen Pemerintah untuk memastikan transisi energi yang lebih ramah lingkungan, baru, dan terbarukan untuk generasi yang akan datang,” imbuh Erick.

    [Gambas:Instagram]

    (acd/acd)