Tag: Erick Thohir

  • Kantong Tebal Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Kantong Tebal Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA – Para menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran telah melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan tersebut menunjukkan tidak sedikit dari pejabat negara tersebut yang memiliki nilai kekayaan yang fantastis.

    Beberapa di antaranya yang memiliki nilai kekayaan yang besar di antaranya adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Whardhana.

    Ketiga menteri tersebut tercatat memiliki kekayaan melebihi Presiden Prabowo yang tercatat memiliki harta senilai Rp2,04 triliun saat dilantik pada 20 Oktober 2024.

    Berikut rincian harta kekayaan 3 menteri Kabinet Merah Putih berkantong tebal:

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana

    Berdasarkan penulusuran Bisnis pada laman elhkpn.kpk.go.id pada Selasa (21/1/2025), istri dari pengusaha Wisnu Wardhana itu tercatat memiliki total keyayaan senilai Rp5,4 triliun atau tepatnya Rp5.435.833.014.169.

    Dalam laporan tersebut, Widiyanti melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan senilai total Rp152,02 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan.

    Selain itu, Widiyanti melaporkan kepemilikan aset kendaraan senilai total Rp19,46 miliar, yang terdiri atas mobil Mercedes Benz S63 Tahun 2014 senilai Rp2,96 miliar, Toyota Vellfire 3.5 tahun 2011 senilai Rp506 juta, mobil Bentley Continental GT tahun 2011 senilai Rp2,87 miliar hingga mobil Lexus LM350H tahun 2024 senilai Rp2,5 miliar.

    Mantan komisaris emiten sawit PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN) ini juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp43.814.169.039, surat berharga Rp5.075.638.855.071, kas dan setara kas Rp67.168.797.235 dan harta lainnya Rp77.719.917.824.

    Menteri BUMN Erick Thohir

    Menteri BUMN Erick Thohir tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp2,31 triliun. Laporan tersebut merupakan data per 2023 lantaran Erick sejauh ini belum merilis LHKPN terbaru.

    Melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2023, Erick memiliki kekayaan Rp2,31 triliun yang terdiri atas tanah dan bangunan Rp419,67 miliar, transportasi dan mesin Rp4,96 miliar, dan surat berharga Rp1,72 triliun.

    Dia juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp28,57 miliar, serta kas dan setara kas Rp192,35 miliar, dengan total utang senilai Rp203,76 miliar pada 2023. Adapun, Ketua Umum PSSI ini juga memiliki harta lainnya sebesar Rp149,06 miliar.

    Erick Thohir diangkat sebagai Menteri BUMN pada 21 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

    Pria kelahiran Jakarta 30 Mei 1970 tersebut melanjutkan kepemimpinan sebelumnya sebagai Menteri BUMN era Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

    Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono

    Harta kekayaan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tercatat mencapai Rp2,66 triliun per 2023.

    Data tersebut merupakan data per 2023 lantaran Trenggono sejauh ini belum merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru.

    Berdasarkan data dari laman LHKPN, harta kekayaan Trenggono mengalami peningkatan sebesar 9,7% dibandingkan dengan laporan per 2020 sebesar Rp2,42 triliun.

    Dalam laporan per 2023, harta kekayaan Trenggono di dominasi oleh kepemilikan surat berharga yang totalnya mencapai Rp2,22 triliun. Kemudian, kepemilikan harta lainnya senilai Rp166 miliar, kas dan setara kas Rp156 miliar, dan harta bergerak lainnya Rp22,9 miliar.

    Trenggono juga melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp91 miliar. Tanah dan bangunan yang dimiliki Trenggono tersebar di Bekasi, Sragen, Cianjur, Jakarta Selatan, Buleleng, Boyolali, dan Sleman.

    Kemudian, Trenggono juga melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin yang mencapai Rp1,81 miliar. Orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu memiliki dua mobil dan satu motor.

    Trenggono melaporkan memiliki mobil Audi RS 5 Sedang tahun 2015 senilai Rp800 juta dan Mini Cooper S Countryman F60 Minibus tahun 2023 senilai Rp1,01 miliar. Lalu, satu motor Honda Beat Solo tahun 2018 hasil sendiri Rp3,25 juta.

  • Jelang 100 Hari Prabowo-Gibran, Erick Thohir Kerahkan BUMN Percepat Swasembada Pangan – Page 3

    Jelang 100 Hari Prabowo-Gibran, Erick Thohir Kerahkan BUMN Percepat Swasembada Pangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir memastikan perusahaan pelat merah jadi andalan dalam mencapai program prioritas pemerintah, termasuk swasembada pangan. Langkah awalnya dimulai sejak awal masa jabatannya di Kabinet Merah Putih (KMP).

    Diketahui, jelang 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, swasembada pangan terus jadi perhatian. Sederet kerja sama Kementerian BUMN dan pihak lain pun sudah dilakukan.

    Diantaranya Kementerian BUMN dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kepala Badan Pangan Nasional. Erick memastikan kerja sama ini untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan yang cukup untuk kebutuhan pangan masyarakat.

    “Kementerian BUMN mendorong sinergi antara BUMN, seperti Bulog, RNI, dan Pupuk Indonesia. Berbagai langkah telah diambil untuk memperkuat sektor pangan,” kata Erick Thohir dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

    Peran Bulog

    Erick menugaskan Perum Bulog sebagai off-taker pangan utama, bekerja sama dengan kementerian terkait untuk memastikan distribusi pangan yang tepat sasaran. Langkah serupa juga berlaku bagi BUMN pangan dalam Holding ID Food.

    Sementara itu, PT Pupuk Indonesia berfokus pada penyediaan pupuk yang dibutuhkan oleh petani untuk meningkatkan hasil pertanian. Berikutnya, PT Perkebunan Nusantara mendukung alokasi lahan pertanian strategis yang dapat meningkatkan ketahanan pangan di seluruh Indonesia.

    Sebagai bagian dari swasembada pangan, Erick juga memberikan perhatian pada murahnya biaya logistik nasional. Perkara ini, Kementerian BUMN bergandengan dengan Kementerian Perhubungan.

    “Kolaborasi ini sangat penting, di mana sektor transportasi dan logistik didorong untuk lebih efisien,” kata Erick.

     

  • Daftar LHKPN Semua Menteri Kabinet Merah Putih, Menpar Widiyanti Paling Kaya

    Daftar LHKPN Semua Menteri Kabinet Merah Putih, Menpar Widiyanti Paling Kaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri, wakil Menteri dan kepala Lembaga setingkat menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    KPK sendiri mengatakan bahwa saat ini sudah ada 123 dari 124 orang yang mengirimkan LHKPN. Adapun satu yang belum melaporkan LHKPN-nya yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa.

    Tina Talisa belum melaporkan LHPKN karena baru dilantik pada 6 Desember 2024, sehingga batas akhir pelaporan LHKPN miliknya jatuh pada 6 Maret 2025.

    Dari 123 pejabat negara, terdapat 3 orang yang diketahui memiliki harta kekayaan paling banyak. Nomor satu ada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang tercatat memiliki harta Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.

    Kemudian di urutan kedua ada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang melaporkan harta kekayaan sebanyak Rp2,6 triliun.

    Sedangkan di posisi ketiga diisi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan total harta kekayaan mencapai Rp2,3 triliun yang disampaikan pada 27 Maret 2024.

    Daftar Harta Kekayaan (LHKPN) Menteri di Kabinet Menteri Merah Putih

    Berikut ini daftar LHPKN semua Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang dilaporkan per Januari 2025:

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto: Rp411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno: Rp15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono: Rp116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar: Rp37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan: Rp49.653.596.662 (per 6 Desember 2024)
    Menteri BUMN Erick Thohir: Rp2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Rp79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: Rp208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman: Rp1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: Rp25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti: Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro: Rp46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana: Rp5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya: Rp20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    Menteri Perdagangan Budi Santoso: Rp9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi: Rp82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin: Rp99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani: Rp860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas: Rp32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq: Rp4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni: Rp11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli: Rp8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita: Rp198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Rp310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji: Rp11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo: Rp292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)

  • Ini Dia 3 Menteri Paling Kaya di Kabinet Merah Putih, Salah Satunya Erick Thohir

    Ini Dia 3 Menteri Paling Kaya di Kabinet Merah Putih, Salah Satunya Erick Thohir

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri, wakil Menteri dan kepala Lembaga setingkat menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    KPK sendiri mengatakan bahwa saat ini sudah ada 123 dari 124 orang yang mengirimkan LHKPN. Adapun satu yang belum melaporkan LHKPN-nya yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa.

    Tina Talisa belum melaporkan LHPKN karena baru dilantik pada 6 Desember 2024, sehingga batas akhir pelaporan LHKPN miliknya jatuh pada 6 Maret 2025.

    Dari 123 pejabat negara, terdapat 3 orang yang diketahui memiliki harta kekayaan paling banyak. Salah satunya adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta terbanyak, mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.

    3 Menteri Paling Paling Kaya

    Terdapat 3 Menteri yang diketahui memiliki harta paling banyak berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Nomor satu ada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta terbanyak, mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.

    Kemudian di urutan kedua ada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang melaporkan harta kekayaan sebanyak Rp2,6 triliun.

    Sedangkan di posisi ketiga diisi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan total harta kekayaan mencapai Rp2,3 triliun yang disampaikan pada 27 Maret 2024.

    Daftar LHKPN KPK Milik Menteri di Kabinet Menteri Merah Putih

    Berikut ini daftar LHPKN semua Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang dilaporkan per Januari 2025:

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto: Rp411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno: Rp15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono: Rp116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar: Rp37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan: Rp49.653.596.662 (per 6 Desember 2024)
    Menteri BUMN Erick Thohir: Rp2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Rp79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: Rp208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman: Rp1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: Rp25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti: Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro: Rp46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana: Rp5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya: Rp20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    Menteri Perdagangan Budi Santoso: Rp9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi: Rp82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin: Rp99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani: Rp860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)

  • Menteri BUMN Pastikan Tiket Pesawat, Kapal hingga Kereta Tidak Akan Naik saat Lebaran 2025

    Menteri BUMN Pastikan Tiket Pesawat, Kapal hingga Kereta Tidak Akan Naik saat Lebaran 2025

    JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan tiket pesawat, kereta api, hingga kapal penumpang yang dikelola oleh BUMN transportasi tidak naik pada periode mudik Lebaran 2025 atau Idulfitri 1446 H.

    Keputusan itu tersebut disampaikan Erick usai rapat dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, PT PELNI (Persero), Perum DAMRI, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

    “Tidak ada kenaikan harga tiket baik di PELNI, di ASDP, di Jasa Marga, di DAMRI, dan semua ini kita pastikan untuk mendorong daripada tentu ekonomi nasional,” kata Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Rabu, 22 Januari.

    Terkait dengan diskon tiket untuk periode Lebaran, Erick mengaku masih perlu mendiskusikannya dengan Kementerian/Lembaga terkait.

    Adapun pada periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), pemerintah memberikan diskon tarif tiket pesawat sebesar 10 persen.

    “Nah apakah komponen itu nanti ada diskon? Tentu itu ada tupoksi yang lebih tinggi yang tentu kita lihat sesuai dengan aturan dari tentu Menteri Perhubungan ataupun yang lainnya,” ujar Erick.

    Di samping itu, Erick mengatakan, angkutan Lebaran tahun ini akan mendapat perhatian khusus dari Kementerian BUMN. Sebab, perayaan Idulfitri kali ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka 1947.

    “Nah ini yang kita perlu antisipasi seperti apa nanti kebijakan pemerintah secara menyeluruh,” tutur Erick.

    Sementara itu, Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo mengatakan untuk periode mudik Lebaran atau Idulfitri tahun ini, KAI akan menambah kapasitas kursi hingga 8 persen, dengan jumlah tiket diperkirakan mencapai 3,8 juta.

    “Nah kemudian penjualan tiket seperti biasa 45 hari sebelumnya,” tutur Didiek.

  • Wamen BUMN mengapresiasi dukungan Pertamina dalam program MBG

    Wamen BUMN mengapresiasi dukungan Pertamina dalam program MBG

    Sesuai arahan Menteri BUMN bahwa kami harus memastikan partisipasi aktif BUMN di program MBG

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf mengapresiasi partisipasi dan dukungan PT Pertamina (Persero) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) lewat penyediaan energi, seperti BBM, LPG dan jaringan gas.

    “Sesuai arahan Menteri BUMN bahwa kami harus memastikan partisipasi aktif BUMN di program MBG, maka kami mengecek langsung pelaksanaan hingga ke dapur makan gratis. Saya harapkan hal tersebut bisa dipelajari BUMN yang terlibat. Nantinya, setiap BUMN akan mempunyai wilayah tugas masing-masing sebagai pilot project, dengan tugas yang berbeda satu dengan lainnya. Untuk Pertamina misalnya, memastikan bahwa suplai bahan bakar gas atau LPG untuk memasak tetap aman dan tersedia”, ujar Wamen Aminuddin dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina Group telah melakukan berbagai sinergi hingga kerja.sama dalam penyediaan energi untuk kebutuhan proses memasak makanan bergizi, salah satunya, kerjasama antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai subholding gas Pertamina dengan Badan Gizi Nasional.

    PGN akan menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi, guna memfasilitasi proses memasak tersebut.

    “Program MBG ini akan memberi nutrisi yang baik bagi para siswa, sehingga akan membentuk generasi muda yang sehat dan produktif, sekaligus meningkatkan pola makan sehat di masyarakat. Ini menjadi semangat bagi Pertamina untuk mendukung program MBG dan memastikan ketersediaan energi di seluruh Indonesia,” jelasnya.

    Program MBG merupakan salah satu program unggulan Pemerintahan Prabowo – Gibran serta inisiatif pemerintah bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan, dengan fokus pada anak-anak atau kelompok rentan lainnya.

    Sebelumnya, PT Pertamina meninjau pelaksanaan program MBG ke beberapa lokasi, salah satunya ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama bersama Wakil Menteri (Wamen III) Kementerian BUMN Aminuddin Ma’ruf di Dapur Makan Gratis Curug dan SDN Curug Kulon IV, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1).

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • 5 Pernyataan Prabowo Saat Evaluasi Kinerja 100 Hari

    5 Pernyataan Prabowo Saat Evaluasi Kinerja 100 Hari

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet yang membahas evaluasi 100 hari kerja pemerintahannya. Prabowo berbicara mengenai makan bergizi gratis hingga efisiensi anggaran.

    Sidang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Sidang dihadiri Wapres Gibran Rakabuming Raka, para menko, menteri, wakil menteri hingga kepala badan. Berikut sejumlah arahan Prabowo:

    1. Prabowo Merasa Kabinet Bekerja Kompak

    Dalam pengantar sidang kabinetnya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih atas kinerja di 3 bulan pertama pemerintahannya. Prabowo menyebut pemerintah boleh berbangga kinerja saat ini menunjukkan hasil yang tepat sasaran.

    “Tanggal 20 Oktober lalu, kemudian Saudara-saudara dilantik besok harinya tanggal 21, para wamen sorenya. Jadi kita resmi menjalankan mandat dari rakyat 3 bulan. Untuk itu, walaupun sebetulnya saya tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari atau bulanan, tapi bagaimanapun itu suatu tonggak, suatu tahap yang kita selesaikan,” kata Prabowo.

    Prabowo bangga dengan hasil kerja 3 bulan pertama kabinetnya. Prabowo merasakan kabinetnya bekerja secara tim dan penuh kekompakan.

    “Untuk itu, saya kira secara objektif kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju pada sasaran kita. Saya apresiasi kerja Saudara-saudara sekalian. Saya merasakan dan saya menilai kabinet kita bekerja sebagai suatu tim. Saya merasakan ada suatu kekompakan, suatu kerja sama yang baik,” ujarnya.

    Meski begitu, Prabowo mengatakan perbaikan harus selalu dilakukan, adanya perbaikan disebut hal yang wajar. Prabowo yakin seluruh jajarannya mempunyai keinginan yang sama untuk memberikan hasil terbaik untuk rakyat.

    “Di sana-sini tentunya masih harus kita perbaiki, itu wajar, tetapi yang saya rasakan adalah semua menteri, semua wamen punya keinginan yang sangat keras untuk memberi hasil kepada rakyat. Itu yang saya rasakan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara sekalian. Demikianlah yang diharapkan rakyat kita, kita berada di trajektori yang benar,” ujarnya.

    2. Prabowo: Negara Lain Perang, Kita Bisa Jaga Kesejukan

    Presiden Prabowo bersyukur Indonesia dapat menjaga suasana kondusif dalam negeri. Padahal di luar sana, banyak negara dilanda konflik.

    “Kali ini kita berhasil untuk menjalankan suatu keadaan yang stabil, penuh ketenangan, penuh kesejukan, di tengah banyak dunia dilanda konflik ketegangan, krisis, bahkan perang, kita mampu menjaga kesejukan, ketenangan, perdamaian di negara kita,” kata Prabowo.

    Prabowo dan pemerintahannya sudah berusia tiga bulan. Pemerintah dinilainya andal menjalankan administrasi negara.

    “Saya juga terima kasih dalam tiga bulan ini kita telah memberi kepada rakyat, kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara,” tutur Prabowo.

    3. Perintahkan Tindak Perusahaan ‘Bandel’

    Presiden Prabowo pimpin sidang kabinet (Foto: (Eva Safitri/detikcom)

    Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran penegak hukum menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan. Khususnya melanggar ketentuan pertanahan dan hutan.

    “Saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan,” kata Prabowo.

    Prabowo mengingatkan agar aturan yang ada dipatuhi. Dia menyebut tidak ada perlakuan khusus kepada perusahaan mana pun.

    “Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi, tidak ada yang memiliki perlakuan khusus,” ujarnya.

    Prabowo mengancam akan mencabut izin dan menguasai lahan apabila masih ada perusahaan yang ‘bandel’ melanggar aturan. Khususnya pelanggaran aturan yang berkaitan dengan hutan lindung.

    “Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut, apalagi lahan-lahan tersebut hutan lindung dan sebagainya,” imbuhnya.

    4. Minta Jajaran Hemat Anggaran

    Dalam pidato pengantar sidang kabinet itu, Prabowo juga menyinggung soal anggaran. Prabowo telah menelaah anggaran di tiap-tiap kementerian dan badan. Prabowo menyampaikan tidak memberi ruang untuk acara-acara seremonial dan perjalanan dinas.

    Prabowo menyampaikan fokus anggaran adalah untuk mendukung program swasembada pangan dan energi, serta terobosan teknologi. Prabowo akan mencoret anggaran di luar hal tersebut.

    “Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu, yang bersifat seremonial, upacara, ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, tidak kita anggarkan,” kata Prabowo.

    “Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun, laksanakan sederhana di kantor, di ruangan, kalau perlu 15 orang, sisanya Vicon (video conference),” katanya.

    Prabowo pun menyampaikan mengurangi anggaran perjalanan dinas kementerian dan badan. Menurutnya, Indonesia bisa menghemat puluhan triliun dan digunakan untuk pembangunan.

    “Perjalanan dinas, dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah, kita bisa hemat Rp 20 triliun lebih. Kalau kita hitung, Rp 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah yang bisa kita perbaiki,” ujarnya.

    Prabowo menegaskan serius dalam penghematan anggaran tersebut. Dia meminta kepada jajarannya untuk patuh.

    “Saya katakan benar-benar, bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan, untuk patuh dalam hal ini,” ujarnya.

    5. Targetkan Akhir 2025 Semua Anak Dapat Makan Bergizi

    Program makan berigizi gratis (Foto: Grandyos Zafna)

    Isu lain yang dibahas Prabowo adalah mengenai program makan bergizi gratis. Prabowo menargetkan pada akhir 2025 semua anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi.

    “Program makan bergizi kita berjalan, alhamdulillah kita telah luncurkan tanggal 6 Januari lalu. Sampai sekarang berhasil melayani 650 ribu anak-anak kita di 31 provinsi,” kata Prabowo.

    Prabowo menyebut kelancaran program ini tak terlepas dari kerja keras semua pihak. Dia menyebut peran para menteri hingga TNI-Polri.

    “Ini berkat kerja keras banyak pihak. Kepala Badan Gizi, jajarannya. Mendagri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Bappenas, Menteri Desa, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri. Para Kepala Sekolah, para Gubernur-Bupati. Tentunya Menteri Keuangan,” tutur Prabowo.

    Lebih lanjut, Prabowo menargetkan ada 3 juta anak yang mendapatkan makan bergizi hingga bulan April. Kemudian sampai bulan Agustus ditargetkan mencapai 6 juta anak.

    “Dan untuk Januari sampai April 2025, program ini sasarannya adalah 3 juta anak. Bulan April sampai Agustus 2025, akan menuju 6 juta anak,” jelasnya.

    Kemudian, Prabowo berharap di bulan September sudah ada 15 juta anak yang mendapat makanan bergizi. Dengan demikian, dia menargetkan, pada akhir 2025, seluruh anak Indonesia bisa mendapatkan makanan bergizi.

    “September kita harapkan, 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi,” tegasnya.

    Halaman 2 dari 3

    (lir/fas)

  • Potongan harga tiket pesawat tunggu arahan Prabowo

    Potongan harga tiket pesawat tunggu arahan Prabowo

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Erick Thohir: Potongan harga tiket pesawat tunggu arahan Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 21 Januari 2025 – 20:11 WIB

    Elshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan diskon atau potongan harga tiket pesawat untuk periode Lebaran masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya tidak bisa komen sebelum ada rapat dari Bapak Presiden langsung,” ujar Erick di Jakarta, Selasa.

    Erick mengatakan, keputusan penurunan harga tiket pesawat seperti yang sempat dilakukan pada periode libur Natal 2024 dan Tahun 2025 akan dilakukan dalam rapat terbatas, yang dipimpin oleh Prabowo.

    Menurutnya, Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan langsung menindaklanjuti implementasi keputusan tersebut.

    “Ya pasti kan semua itu akan beliau pimpin, arahan seperti apa, baru nanti implementasinya di kami berdua (Kementerian BUMN dan Kemenhub), seperti yang kemarin untuk Nataru,” katanya.

    Lebih lanjut, Erick menyampaikan Kementerian BUMN siap bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mensukseskan persiapan libur Lebaran.

    “Kita sinergi kan bagaimana pelayanan kepada masyarakat yang sukses di Nataru, kembali dijaga pada saat Lebaran,” ucap Erick.

    Erick Thohir baru saja melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghanti untuk membahas persiapan mudik Lebaran 2025.

    Dalam pertemuan tersebut, keduanya melakukan sinkronisasi pelayanan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia yang hendak merayakan Idul Fitri.

    “Tentu kita diskusi mengenai persiapan Lebaran, yang tentu tidak lama lagi. Sinkronisasi ini memang kita pentingkan, sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk memastikan pelayanan kepada publik itu bisa maksimal,” ujar Erick.

    Sumber : Antara

  • Jadi Menkes Lagi, Budi Gunadi Sadikin Punya Harta Rp208,24 Miliar

    Jadi Menkes Lagi, Budi Gunadi Sadikin Punya Harta Rp208,24 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin alias BGS diketahui memiliki total harta sebesar Rp208,24 miliar. Adapun, harta tersebut dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 31 Desember 2024 lalu.

    Mengutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Rabu (22/1/2025), Budi memiliki aset tanah dan bangunan dengan total senilai Rp103 miliar. Aset ini tersebar di Jakarta Selatan, Bandung, dan Bekasi.

    Mantan Wakil menteri BUMN ini memiliki mobil Sedan Mercedes Benz E 300 (2012) seharga Rp350 juta, Mini Cooper Sedan (2012) seharga Rp250 juta, Mazda 2 All New Skyactiv R AT (2015) seharga Rp100 juta, dan Hyundai Ionic 5 Signtr Long (2023) seharga Rp700 juta.

    Sementara itu, eks bankir ini memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp3,66 miliar, surat berharga sebesar Rp82,65 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp27,86 miliar. Adapun, dalam LHKPN tersebut, Budi tercatat tidak memiliki harta lainnya dan utang sepeser pun.

    Diketahui, BGS sebelumnya juga pernah dilantik menjadi Menteri Kesehatan RI pada tanggal 23 Desember 2020. Sebelumnya dia menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I sejak November 2019. 

    Terkait latar belakang pendidikannya, dikutip dari situs BUMN, Budi meraih gelar sarjana di bidang Fisika Nuklir dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1988. 

    Dia juga memiliki sertifikasi sebagai Chartered Financial Consultant (ChFC) dan Chartered Life Underwriter (CLU) dari Singapore Insurance Institute pada 2004. 

  • 38.144 Rumah KPR BTN Belum Bersertifikat, Apa Penyebabnya?

    38.144 Rumah KPR BTN Belum Bersertifikat, Apa Penyebabnya?

    Jakarta, FORTUNE – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat 38.144 rumah hasil pembiayaan Kpr belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Disinyalir, kelalaian itu disebabkan oleh Devloper dan notaris bermasalah. 

    Menteri BUMN, Erick Thohir meminta BTN melakukan percepatan penyelesaian sertifikat debitur dengan melakukan perbaikan sistem dan menerapkan tata kelola yang baik. Upaya itu untuk menyukseskan program tiga juta rumah yang diusung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Ini adalah program yang harus disukseskan dan BTN mengayomi 82 persen dari perumahan subsidi,” ujar Menteri BUMN dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/6).

    Erick minta Himbara blacklist devloper bermasalah

    Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

    Pada kesempatan ini Erick juga meminta jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memblack list sejumlah devloper bermasalah. 

    “Tapi minta maaf, saya minta black list developer dan notaris yang bermasalah dan saya harapkan Himbara berbagi data untuk memastikan perlindungan rakyat bisa dimaksimalkan. Jadi, kalau perlu semua pengembang yang di-black list juga di-black list bank Himbara,” tegas Erick. 

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan bahwa sebanyak 4.000 devloper bermasalah terindikasi melakukan kecurangan sehingga tidak menerbitkan SHM masyarakat. 

    BTN targetkan 15 ribu sertifikat selesai di 2025

    Ilustrasi Kantor Cabang BTN di Kuningan Jakarta/Dok BTN

    Nixon mengatakan bahwa BTN mengakui proses penyelesaian sertifikat terus diperbaiki oleh BTN. “Hari ini sejak 2019, sebanyak 80 ribu sertipikat sudah diselesaikan oleh BTN dibantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga proses bisa lebih cepat,” ujar Nixon. 

    Ia menjelaskan, sektor perumahan Indonesia masih menghadapi masalah developer yang sertipikatnya masuk kategori Luar Ambang Toleransi (LAT). Developer dengan sertipikat LAT merupakan developer bermasalah dalam hal administrasi penyelesaian Dokumen Pokok atau sertipikat karena melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh bank. 

    Nixon menjelaskan, upaya perbaikan yang dilakukan BTN antara lain melakukan profiling dan membuat rating developer dari Platinum, Gold, Bronze, hingga non-rating. 

    Untuk kategori non-rating, kata Nixon, tidak diberikan prioritas untuk KPR ataupun Kredit Yasa Griya. Dengan upaya tersebut, Nixon menargetkan penyelesaian sertifikat LAT pada tahun ini sebanyak 15.000 dari total 38.144 sertifikat.