Xcloud.id

Tag: Erick Thohir

  • Sinyal Reshuffle dari Prabowo, Presiden: yang Tak Mau Kerja untuk Rakyat Saya akan Singkirkan

    Sinyal Reshuffle dari Prabowo, Presiden: yang Tak Mau Kerja untuk Rakyat Saya akan Singkirkan

    TRIBUNJATIM.COM – Sinyal reshuffle kabinet Merah Putih kini dikemukakan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Rencana itu dilakukan untuk menteri yang menurutnya tak mau bekerja untuk rakyat.

    Jawaban itu disampaikan saat menanggapi soal peluang reshuffle kabinet usai 100 hari masa kerja pemerintahannya.

    Diketahui, masa 100 hari masa kerja pemerintahan Prabowo sudah terlewati setelah tanggal 28 Januari 2025 lalu.

    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo saat ditemui di Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

    “Mau lebih jelas lagi? Hahaha,” ujar Prabowo sambil tertawa.

    Menurut Prabowo, pada dasarnya rakyat menuntut pemerintahan yang bersih.

    Prabowo menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

    “Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain,” ujarnya seperti dikutip Kontan

    Sebelumnya dalam sambutan di puncak peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam, Prabowo kembali mengingatkan seluruh aparat dan institusi negara agar benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat demi bangsa dan negara.

    HARLAH NU – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan kata sambutan pada acara puncak acara Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025). Pada sambutannya Prabowo mengatakan turut merasa nyaman bisa berada di tengah-tengah kaum NU. (Tribunnews/Jeprima)

    Jika tidak, Prabowo menegaskan akan menindak langsung mereka yang merugikan dan menyengsaraan rakyat atau tidak mau bekerja untuk rakyat.

    “Kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan  ke depan yang bersih dan bebas dari penyelewengan dan korupsi. Itu tekad kami,” kata Prabowo.

    Menurut Prabowo dirinya pahan akan ada perlawanan atas apa yang dilakukannya.

    Namun ia yakin semuanya teratasi karena apa dirinya perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia.

    “Kami tidak ragu bertndak. Seratus hari pertama istilahnya saya sudah beri peringatan berkali kali,” ujarnya.

    “Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh saya akan tindak,” kata Prabowo disambut riuh hadirin.

    Prabowo mengaku tahu ada pihak-pihak yang mengatakan dirinya bajingan tolol.

    “Dan saudara saudara jangan kira kami kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apa-apa.”

    “Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol. Saya gak sebut namanya kalian sudah tahu loh. Gak apa-apa, tapi kami paham dan kami mengerti,” ujar Prabowo.

    Menurut Prabowo dalam 100 hari pertama pemerintahannya dirinya masih bersikap baik dan berharap ada kesadaran sejumlah pihak yang dianggapnya belum bersih.

    “Jadi saudara-saudara, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran,” kata Prabowo.

    “Saya pernah menyampakan seluruh apaat seluruh institusi, bersihkan dirimu, sebelum kau dibersihkan.”

    “Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa dan negara dan rakyat Indonesia,” katanya disambut tepuk tangan sorakan hadirin.

    “Kalau kau tidak setia kepada rakyat inidonesia kalau, kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indoesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo.

    Ia juga meminta para menteri dan lembaga negara yang membantunya tidak ragu-ragu dalam membuat keputusan selama untuk kepentingan rakyat.

    “Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga tidak ragu-ragu. Kita hanya bekerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Terimakasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang Nahdlatul Ulama,’ katanya.

    Seperti diketahui Presiden Prabowo RI Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri puncak peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam. 

    Tak hanya Prabowo dan Gibran, nampak hadir juga sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam acara tersebut.

    Saat tiba, Prabowo terlihat mengenakan batik lengan panjang bernuansa hijau sementara, Gibran mengenakan kemeja panjang putih.

    Kemudian Keduanya kompak mengenakan peci hitam. 

    Selanjutnya, Prabowo  dan Gibran langsung menyapa para hadirin yang berada dilokasi, Prabowo lantas menyapa dengan melambaikan tangan keatas menghadap hadirin. 

    Prabowo saat tiba didampingi Rais Aam Miftachul Akhyar, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU sekaligus Mensos Saefullah Yusuf. 

    Di sisi lain, Wakil Presiden RI ke-13 Ma’aruf Amin juga turut hadir dalam acara tersebut, ia nampak mengenakan baju putih. 

    Selanjutnya, Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir diantaranya seperti Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri ATR Nusron Wahid, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait, Mendagri tito karnavian, Panglima TNI Agus Subiyanto, hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

    ELPIJI KEMBALI DIECER – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Bahlil agar pengecer bisa kembali menjual elpiji 3 Kg, Selasa (4/2/2025) (Tangkapan layar Instagram @prabowo)

    Menteri-menteri Prabowo yang Layak Reshuffle Versi CELIOS 

    Lembaga penelitian independen, Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis survei bertajuk ‘Rapor 100 Hari Kabinet Prabowo-Gibran: Kinerja, Tantangan, dan Harapan’ pada Selasa (21/1/2025).

    Dalam survei tersebut, Celios menetapkan lima menteri yang perlu dipertimbangkan untuk di-reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Celios menetapkan para menteri yang perlu di-reshuffle berdasarkan bidang kementerian yang dipimpin.

    Untuk bidang ekonomi, sosok yang perlu di-reshuffle adalah Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi dengan 48 poin.

    Tak cuma itu, Budi Arie juga masuk sebagai menteri dengan kinerja terburuk karena memiliki poin sebanyak -41.

    Di sisi lain, Budi Arie juga dianggap sebagai menteri yang tidak terlihat bekerja oleh 30 persen responden yang ditanya.

    “30 responden menilai Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi) tidak terlihat bekerja selama 100 hari pertama pemerintahan.”

    “Keterlibatan koperasi dalam program makan bergizi gratis (MBG) juga bukan karena kebijakan dari menteri koperasi.”

    “Tetapi, memang sudah ada dalam rancangan awal Badan Gizi Nasional untuk melibatkan koperasi dalam program MBG,” demikian keterangan yang tertulis dikutip pada Rabu (22/1/2025).

    Budi Arie juga dianggap tidak memiliki terobosan sebagai Menkop terkait pengelolaan koperasi.

    Hal ini membuatnya memiliki skor terendah yaitu -39 dalam kategori ‘Kinerja Menteri/Kepala Badan di Bidang Ekonomi selama 100 Hari Pertama’.

    Menteri Layak di-Reshuffle Bidang Energi dan Lingkungan

    Sementara, di bidang energi dan lingkungan, Celios menempatkan dua menteri sekaligus yang perlu di-reshuffle yakni Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Raja Juli menjadi menteri yang menempati poin tertinggi sebagai sosok yang layak di-reshuffle yaitu 56 poin.

    Capaian poin Raja Juli disusul Bahlil di peringkat kedua yaitu 46 poin.

    Raja Juli juga dianggap menjadi salah satu menteri yang dinilai tidak memiliki kontribusi berarti.

    Dia bersanding dengan empat menteri lain yaitu Bahlil, Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LHK), Hanif Faisol Nurofiq; Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid; dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Roslan Roeslani.

    “Terhitung 100 hari pemerintahan berjalan, kelima menteri tersebut dinilai tidak memiliki kontribusi berarti dalam mengatasi masalah krisis iklim yang semakin mendesak di Indonesia,” tulis Celios.

    Selain itu, Raja Juli juga dianggap sebagai menteri yang memiliki skor terendah yaitu -45 terkait kinerjanya di bidang energi dan lingkungan dalam 100 hari pertama Kabinet Prabowo-Gibran.

    “Skor ini menampilkan kemunduran dalam pengelolaan konservasi hutan terutama wacana untuk program ketahanan pangan dan transisi energi yang berisiko tinggi meningkatkan deforestasi,” tulis Celios.

    Sementara, Bahlil dianggap layak di-reshuffle terkait kinerjanya yang buruk dalam efektivitas pengelolaan sumber daya energi, pengelolaan hilirisasi mineral, dan transisi energi bersih.

    Menteri Layak di-Reshuffle Bidang Sosial dan Politik

    Lalu, di bidang sosial dan politik, survei Celios menobatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Sutanto menjadi menteri yang layak di-reshuffle.

    Dia memperoleh poin -29 sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam bidang sosial dan politik.

    Yandri disusul oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon dan Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono.

    Politisi PAN tersebut layak di-reshuffle karena diduga adanya konflik kepentingan sejak dirinya menjabat.

    Selain itu, kebijakan desa yang diterbitkannya dianggap kontroversial.

    “Posisi ini tak lepas dari kontroversi kebijakan desa yang memicu kritik tajam, ditambah dugaan konflik kepentingan yang mencuat sejak awal masa jabatannya,” tulis Celios.

    Menteri Layak di-Reshuffle Bidang Hukum dan HAM

    Di bidang hukum dan HAM, ada nama Menteri HAM, Natalius Pigai yang layak untuk di-reshuffle versi survei Celios.

    Pigai dianggap tidak terlihat bekerja oleh 40 persen responden lantaran tak ada kebijakan yang berarti dibuat olehnya terkait penegakan HAM.

    “Tidak ada kebijakan ataupun rancangan program berarti untuk mengatasi kasus pelanggaran dan kejahatan HAM,” tulis Celios.

    Dalam 100 hari pertama, Pigai juga dianggap tidak memiliki kinerja yang baik dan memperoleh poin -35.

    Penilaian itu berdasarkan kinerja Pigai yang tak lepas dari kontroversi yang memicu respons negatif publik.

    Selain itu, kebijakan HAM yang dibuat Pigai dianggap kurang terarah.

    “Kritik terhadap kinerjanya tak terlepas dari kontroversi yang memicu respons negatif publik, serta kebijakan HAM yang dinilai kurang terarah dan sering kali berbenturan dengan kewenangan lembaga lain,” tulisnya.

    Sistem Penilaian

    Studi yang dilakukan Celios ini menggunakan survei berbasis expert judgment dengan panelisnya merupakan praktisi jurnalis.

    “Panelis terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah,” ungkap Celios.

    Dalam penilaiannya, ada lima indikator untuk memberikan peringkat terkait kinerja para menteri dalam 100 hari pertama.

    Adapun kelima indikator tersebut yaitu:

    – Pencapaian Program

    – Kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik

    – Kualitas kepemimpinan dan koordinasi

    – Tata kelola anggaran

    – Komunikasi kebijakan

    Sementara, para jurnalis yang dipilih dianggap memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah. 

    Para jurnalis itu berasal dari berbagai fokus kanal atau bidang, seperti ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

     

  • Menyorot Lahirnya UU BUMN yang Baru: Dari Danantara, Tata Kelola hingga Perbaikan Daya Saing – Halaman all

    Menyorot Lahirnya UU BUMN yang Baru: Dari Danantara, Tata Kelola hingga Perbaikan Daya Saing – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi UU pada Selasa (4/2/2025) kemarin.

    Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Tampak hadir perwakilan pemerintah, diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” ujar Dasco.

    “Setuju,” sahut anggota yang mengikuti rapat dan diikuti ketukan palu penanda sah oleh Dasco.

    Dalam UU yang baru disahkan ini termasuk soal pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Tingkatkan Daya Saing BUMN

    UU BUMN yang baru disahkan DPR RI mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan ekonom. 

    Salah satunya adalah Ekonom STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, yang menilai regulasi ini sebagai langkah maju dalam meningkatkan tata kelola dan daya saing BUMN di tengah dinamika perekonomian nasional.

    Aditya menyatakan bahwa RUU BUMN memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam mengelola aset negara serta meningkatkan transparansi dalam operasional BUMN.

    “Revisi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kinerja jangka panjang. Pemisahan fungsi regulasi dan operator dalam RUU ini adalah salah satu langkah signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan menghindari konflik kepentingan di dalam BUMN,” ujar Aditya, Selasa (4/2/2025).

    Tata Kelola yang Lebih Akuntabel

    RUU ini mengatur berbagai aspek penting, termasuk pembentukan Badan Pengelola Danantara (BP Danantara) yang bertugas mengelola aset BUMN secara lebih efektif.

    Menurut Aditya, keberadaan BP Danantara akan memastikan bahwa aset-aset negara digunakan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian.

    “Keberadaan BP Danantara dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan aset BUMN, sehingga tidak hanya menjadi beban, tetapi justru menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelasnya.

    Selain itu aturan mengenai pemisahan fungsi regulasi dan operator dalam pengelolaan BUMN dinilai dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

    “Hal ini penting untuk menghindari monopoli serta meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan negara,” tambah Aditya.

    Dorong  Inklusi dan Pemberdayaan

    RUU ini juga menegaskan komitmen terhadap inklusivitas dengan mengatur peluang bagi penyandang disabilitas dan masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam sektor BUMN.

    Selain itu, ada ketentuan yang memastikan keterwakilan perempuan dalam posisi strategis, termasuk direksi dan dewan komisaris.

    “Ini adalah langkah maju dalam mengakomodasi prinsip kesetaraan dan inklusi di dalam BUMN. Dengan adanya aturan ini, kita bisa melihat lebih banyak tenaga kerja yang beragam dan inovatif, yang pada akhirnya bisa meningkatkan daya saing perusahaan,” tutur Aditya.

    Dampak terhadap UMKM dan Koperasi

    Salah satu poin yang dianggap sebagai aspek positif dari RUU BUMN adalah kewajiban BUMN untuk melakukan pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi.

    Menurut Aditya, ketentuan ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

    “Ketika BUMN secara aktif membina dan bekerja sama dengan UMKM serta koperasi, ini bukan hanya soal tanggung jawab sosial, tetapi juga memperkuat ekosistem bisnis yang lebih sehat. UMKM bisa menjadi bagian dari rantai pasok BUMN, yang pada akhirnya mendorong pemerataan ekonomi,” ujarnya.

    Meski demikian, Aditya menyoroti bahwa implementasi RUU ini akan sangat bergantung pada pengawasan dan komitmen dari berbagai pihak.

     Menurutnya, tantangan utama dalam pelaksanaan undang-undang ini adalah memastikan bahwa kebijakan yang telah disusun benar-benar dijalankan dengan baik.

    “Kita perlu mengawasi bagaimana aturan ini diterapkan di lapangan. Pengawasan yang ketat, transparansi dalam proses privatisasi BUMN, serta mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan aset adalah faktor kunci yang akan menentukan keberhasilan implementasi RUU ini,” tegasnya.

    Dengan berbagai pengaturan baru dalam RUU BUMN, diharapkan perusahaan-perusahaan milik negara dapat beroperasi lebih profesional, transparan, dan berdaya saing tinggi.

    Langkah ini juga diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi serta memperkuat peran BUMN dalam pembangunan nasional.

    Pendanaan Alternatif

    Sementara itu, Ekonom Josua Pardede mengatakan BP Danantara dirancang sebagai superholding BUMN untuk mengelola aset kekayaan negara secara lebih optimal dan efisien.

    Total aset awal yang akan dikelola diperkirakan mencapai Rp 9.085 triliun (sekitar USD 605 miliar), yang akan mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah di luar APBN. 

    Mengingat Indonesia masih menghadapi tantangan fiskal dan defisit APBN, keberadaan Danantara dapat memberikan pendanaan alternatif bagi pembangunan nasional.

    Indonesia membutuhkan pengelola aset negara yang setara dengan Temasek (Singapura) dan Khazanah Nasional (Malaysia) untuk meningkatkan daya saing ekonomi. 

    Oleh sebab itu urgensi BP Danantara cukup mendesak tetapi harus didukung oleh regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan pemangku kepentingan.

     

  • Harlah NU ke-102 Meriah! Ada Prabowo, Gibran, hingga Komeng

    Harlah NU ke-102 Meriah! Ada Prabowo, Gibran, hingga Komeng

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadiri acara Puncak Harlah Nahdlatul Ulama (NU) ke-102 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025). 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Prabowo dan Gibran tiba di lokasi pada pukul 19.01 WIB. Prabowo tampak mengenakan batik berwarna hijau dan Gibran mengenakan kemeja warna putih. Kedatangan keduanya disambut dengan tepuk tangan. 

    Di samping itu, hadir juga Mantan Wakil Presiden  Ma’ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), hingga Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Alfiansyah Bustami alias Komeng 

    Mereka tampak datang satu per satu ke dalam lokasi. Beberapa dari mereka kompak mengenakan baju berwarna putih dan peci berwarna hitam. 

    Sebelumnya, NU menggelar acara pembukaan Munas dan Konbes di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025). Dalam sambutannya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (NU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menuturkan bahwa agenda ini dihelat untuk memperkuat kerangka konsolidasi. 

    “Sehingga kedepan InsyaAllah tidak akan ada lagi yang patut menghalangi langkah kita menggapai cita-cita bersama,” tutur Gus Yahya dalam sambutannya. 

    Adapun, agenda yang dihelat saat ini disebut sebagai fase keempat dari keseluruhan agenda konsolidasi. Ia menyebut semua agenda telah dilakukan dengan baik.

    “Maka saat ini kita masuk fase keempat yaitu fase gaspol untuk melaksanakan agenda-agenda Nahdlatul Ulama,” ujarnya. 

    Gus Yahya juga meminta seluruh jajaran pengurus, aktivis, kader-kader Nahdlatul Ulama untuk menyiapkan diri dan bekerja tanpa henti untuk mewujudkan cita-cita NU. 

  • Ma’ruf Amin Hingga Komeng Hadiri Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan Jakarta – Halaman all

    Ma’ruf Amin Hingga Komeng Hadiri Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Sejumlah tokoh dan menteri Kabinet Merah Putih tampak menghadiri acara yang dihadiri ribuan warga Nahdliyin ini.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, para menteri dan sejumlah tokoh datang secara berurutan sejak pukul 18.30 WIB.

    Tampak Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Mendikdasmen Abdul Muti, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Lalu Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Mensos Saifullah Yusuf, Mendagri Tito Karnavian, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno.

    Kemudian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri PPPA Arifah Fauzi.

    Selain itu, Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami atau Komeng, Wakil Presiden ke-13 Maruf Amin, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, dan sejumlah pejabat lainnya hadir.

    Kehadiran para tokoh ini disambut sorakan dan tepuk tangan para warga Nahdliyin.

    Ribuan warga Nahdliyin tersebut berasal dari Muslimat NU, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, dan GP Ansor.

    Selain Harlah NU, PBNU juga menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2025 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta.

    Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir

    Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri Puncak Peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora, Senayan, Jakarta, Rabu malam ini.

    Hal itu disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana.

    “Malam ini bapak presiden direncanakan akan menghadiri Resepsi Harlah ke-102 NU di Istora, Senayan, Jakarta,” kata Yusuf.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).

    Mereka di antaranya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, Rais Aam Miftachul Akhyar , dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf.

    Gus Yahya mengatakan kedatangan pengurus PBNU ke Istana dalam rangka menyampaikan undangan Puncak Peringatan Hari Lahir NU yang ke-102 kepada Prabowo.

    “Kami menyampaikan undangan kepada bapak presiden Untuk menghadiri resepsi Puncak Peringatan Hari Lahir NU yang ke-102 Insyaallah nanti pada hari Rabu, tanggal 5 Februari di Istora dimulai pukul 19sore,” katanya

    Atas undangan tersebut, Prabowo kata Gus Yahya berencana hadir dalam Harlah tersebut.

    “Alhamdulillah bapak presiden menyambut baik dan berkenan insyaAllah nanti akan hadir di dalam resepsi Puncak Peringatan Harlah NU tersebut,” ujarnya.

  • Inisiator: Danantara jadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi RI

    Inisiator: Danantara jadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi RI

    Satu bagian yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi kita adalah dari investasi itu sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom senior Burhanuddin Abdullah mengatakan, keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan salah satu prasyarat penting bagi Indonesia dalam mencari sumber pertumbuhan baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan.

    “Keberadaan Danantara adalah satu prasyarat untuk mencoba mencari financing bagi pertumbuhan perekonomian kita. Kita tahu bahwa sumber-sumber pertumbuhan kita ada dari konsumsi, government spending, investasi, dan ekspor minus impor. Satu bagian yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi kita adalah dari investasi itu sendiri,” kata Burhanuddin yang merupakan inisiator Danantara itu dalam “Forum Diskusi Denpasar 12” secara virtual di Jakarta, Rabu.

    Burhanuddin mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini hanya berkisar di angka 5 persen sejak 10 tahun terakhir, bahkan 20 tahun terakhir.

    Angka 5 persen ini dianggap tidak cukup untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap atau perangkap pendapatan menengah. Oleh sebab itu, imbuh dia, Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi.

    “Kalau kita tumbuh 6 persen, maka kita akan bisa keluar dari middle income trap nyaris 100 tahun Indonesia, yaitu pada tahun 2041. Dan kalau kita bisa 7 persen, maka kita bisa keluar dari middle income trap pada tahun 2038, itu rata-rata 7 persen. Jadi sesuatu yang sangat, hitung-hitungannya sangat berat,” kata Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2003-2008 itu.

    Burhanuddin menyebutkan, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia berada di kisaran 6,5 sampai 6,7. Apabila ICOR mencapai 6,5, maka setiap 1 persen pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) membutuhkan kenaikan investasi sebesar 6,5 persen.

    “Jadi, kalau kita ingin tumbuh 8 persen, maka kita perlu 8 kali 6,5 persen, yaitu 52 persen dari PDB. Kalau PDB kita itu Rp22 ribu triliun, maka paling tidak Rp11 ribu triliun yang harus kita siapkan untuk membiayai atau mem-finance investasi kita,” kata dia.

    Di sisi lain, imbuh Burhanuddin, gross domestic saving (GDS) atau tabungan domestik bruto Indonesia setiap tahun adalah sekitar 38 persen dari PDB. Dengan demikian, terdapat gap sekitar 14 persen (selisih dari 52 persen minus 38 persen).

    “Gap ini harus, atau hanya bisa diisi dengan foreign saving, tabungannya orang luar, orang dari luar Indonesia dalam bentuk utang atau foreign direct investment,” jelas Burhanuddin.

    Namun sayangnya, Indonesia hingga hari ini bukanlah negara yang diminati oleh para investor asing. Burhanuddin mengatakan, hal ini terbukti bahwa rata-rata investasi asing di Indonesia tidak lebih dari 100 dolar AS per kapita sejak Indonesia merdeka.

    “Sementara kita tahu, Vietnam yang baru membangun tahun 90-an, rata-rata investasi asing per kapita di Vietnam itu 400 dolar. Jangan sebut Singapura yang bahkan hampir 2 juta dolar per kapita,” kata dia.

    Oleh sebab itu, keberadaan Danantara diharapkan dapat mengonsolidasikan aset-aset BUMN. Dalam hitungan kasarnya, ia menyebutkan bahwa aset BUMN mencapai Rp16.000 triliun atau sekitar 1 triliun dolar AS. Jumlah ini, sebut Burhanuddin, melebihi aset Temasek dan GIC milik Singapura yang sekitar 900 miliar dolar AS.

    “Karena itulah maka kemudian dipikirkan bagaimana cara untuk mengonsolidasikan BUMN ini, dan kemudian bisa me-leverage-nya nanti di dalam pasar pinjaman, di dalam pasar investasi, di dalam pasar pengelolaan dari para BUMN itu sendiri. Bagaimana kita me-leverage mereka supaya tumbuh dan berkembang dengan sangat sehat. Ini merupakan modal dari perjalanan bangsa kita ke depan,” kata Burhanuddin.

    Sebelumnya pada Selasa (4/2), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan bahwa pembentukan BPI Danantara telah disetujui dalam Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    Menurut Erick, BPI Danantara akan melakukan pengelolaan BUMN baik secara operasional maupun di dalamnya mengoptimalkan pengelolaan dividen dalam rangka membantu pemerintah dalam mengujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang telah dicanangkan pemerintah.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Telkom Perkaya Fitur PaDi UMKM Guna Permudah UMKM Pasarkan Produk

    Telkom Perkaya Fitur PaDi UMKM Guna Permudah UMKM Pasarkan Produk

    JABAR EKSPRES – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui platform digital unggulannya Pasar Digital (PaDi) UMKM mendapatkan apresiasi atas kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi UMKM pada ajang BUMN Awards 2024 berupa Outstanding Contribution to MSME Economic Empowerment yang berlangsung di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

    Platform PaDi berupa marketplace B2B yang mempertemukan pelaku UMKM selaku penjual dengan kebutuhan pengadaan di BUMN dan perusahaan swasta. UMKM yang sebelumnya kesulitan mengakses pasar, terutama untuk menjalin kerja sama atau bertransaksi dengan BUMN, kini terbantu dengan kehadiran PaDi UMKM yang memberikan kemudahan tersebut. PaDi UMKM juga menjadi solusi bagi BUMN dan perusahaan swasta dalam proses pemilihan vendor dan meringkas proses administrasi yang sebelumnya panjang.

    Telkom terus melakukan inovasi terhadap fitur-fitur yang dimiliki PaDi UMKM agar memberikan lebih banyak manfaat dalam pemberdayaan ekonomi. Pada Oktober 2024 lalu, PaDi UMKM meluncurkan fitur e-faktur. E-faktur pada PaDi UMKM berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi karena dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pajak pertambahan nilai. Penggunaan e-faktur membantu pelaku UMKM dalam melaporkan pajak sebagai pendapatan negara, sehingga pajak tersebut bisa digunakan untuk pembangunan bangsa.

    Selain e-faktur, fitur pembiayaan yang ada di PaDi juga sangat membantu UMKM. UMKM dapat mengajukan pinjaman sampai Rp5 miliar cukup menggunakan Purchase Order (PO) dan Invoice di PaDi UMKM. Skema pembiayaan ini membantu mereka dalam memenuhi pesanan dengan tepat waktu tanpa mengganggu cash flow.

    “Platform PaDi UMKM yang kami kembangkan tidak sekadar membuka akses bagi UMKM untuk masuk ke pasar pengadaan BUMN dan perusahaan swasta saja, lebih dari itu sebagai solusi digital yang mendukung pertumbuhan bisnis dan mendorong kemapanan ekonomi UMKM,” ujar EVP Digital Business and Technology Telkom Komang Budi Aryasa.

    Dalam sambutannya saat menyerahkan penghargaan tersebut, Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo menyebut bahwa penghargaan ini merupakan penyemangat bagi seluruh jajaran BUMN untuk terus bertransformasi, “Ini merupakan penghargaan bagi BUMN yang berhasil melakukan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.”

  • Daging Kerbau Resmi Masuk Neraca Komoditas 2025

    Daging Kerbau Resmi Masuk Neraca Komoditas 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi memasukan daging kerbau dalam neraca komoditas 2025. Sebelumnya, komoditas ini tidak masuk dalam data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi itu. 

    Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai menghadiri rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (5/2/2025).

    “Sebelum ini kan tidak ada daging kerbau [dalam neraca komoditas]. Tadi itu ada penugasan daging kerbau,” kata Arief, Rabu (5/2/2025).

    Kendati begitu, Arief belum bisa mengungkap berapa banyak daging kerbau yang bakal diimpor selama 2025. Pasalnya, pihaknya masih menunggu risalah.

    Namun, dalam waktu dekat, pemerintah akan mendatangkan 100.000 ton daging kerbau untuk memenuhi kebutuhan daging untuk persiapan Lebaran.

    Kementerian/lembaga yang mengurusi pangan menggelar rapat evaluasi dan perubahan neraca komoditas 2025 pada hari ini, Rabu (5/2/2025).

    Rapat digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, dan Kepala Lembaga National Single Window.

    Pemerintah sebelumnya telah menyepakati impor 180.000 ton daging sapi untuk memenuhi kebutuhan tahun ini. Rencana itu telah disepakati pemerintah sejak tahun lalu.

    “Sudah diputuskan 180.000 ton daging, itu bisa daging beku atau bakalan. Nanti ada perhitungannya,” kata Kepala Bapanas Arief saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Sementara itu, untuk pengadaan 100.000 ton daging kerbau, pemerintah akan menunggu hasil putusan rakortas. Mengingat, pengadaan daging kerbau biasanya dilakukan untuk stabilisasi stok dan harga di dalam negeri.

    Adapun, hingga saat ini, Bapanas belum memberikan penugasan ke BUMN Pangan untuk mendatangkan 100.000 ton daging kerbau.

    Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan, penugasan importasi daging kerbau memang belum dilakukan. Pasalnya, Bapanas masih menunggu keluarnya risalah rapat koordinasi terbatas (rakortas).

    “Kami masih menunggu hasil risalah rakortasnya keluar, begitu ada [hasil rakortas] nanti kita bisa tahu,” kata Ketut usai menghadiri seminar nasional: Outlook Sektor Pertanian 2025, Senin (3/2/2025).

    Dia mengatakan, kondisi ini tidak akan mengganggu ketersediaan daging selama Ramadan dan Lebaran. Pasalnya, Ketut menyebut bahwa stok daging yang ada saat ini masih mencukupi. Dia tidak mengungkap berapa banyak stok daging yang saat ini dimiliki oleh pemerintah.

  • Penasihat presiden berharap investasi lebih agresif dengan Danantara

    Penasihat presiden berharap investasi lebih agresif dengan Danantara

    Yang lebih penting, Danantara itu diharapkan bisa melakukan leverage (penggunaan pinjaman dari investor sebagai modal) sehingga bisa melakukan investasi yang lebih agresif untuk proyek-proyek di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro berharap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat mengupayakan investasi yang lebih agresif untuk merealisasikan berbagai program pembangunan.

    “Yang lebih penting, Danantara itu diharapkan bisa melakukan leverage (penggunaan pinjaman dari investor sebagai modal) sehingga bisa melakukan investasi yang lebih agresif untuk proyek-proyek di Indonesia,” ujar Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa.

    Ia menuturkan bahwa banyak investor luar negeri yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, tapi tidak ingin menjalin kerja sama dengan pemerintah karena lebih memilih untuk berkolaborasi business-to-business (B2B) dengan pihak swasta.

    Salah satunya, sewaktu ia melakukan kunjungan ke Australia saat menjabat Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) periode 2016-2019 untuk menjajaki kerja sama dengan lembaga pengelola dana pensiun di Australia untuk membiayai pembangunan jalan tol di Indonesia.

    Bambang menyatakan bahwa jumlah dana pensiun yang terhimpun di Australia merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan banyak diinvestasikan di sektor infrastruktur di berbagai negara, salah satunya di Meksiko.

    “Saya langsung bilang, ‘Bagaimana kalau Anda kami pertemukan dengan BUMN kami?’ Langsung jawabannya, ‘Tolong jangan BUMN’, katanya mereka tidak mau urusan sama BUMN karena mereka tuh tidak mau urusan kebawa-bawa ke negara, jadi mereka inginnya berurusan dengan swasta,” katanya.

    Mengingat pengalaman tersebut, ia pun berharap Danantara dapat menjadi partner investasi asing ke Indonesia seperti yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Investasi/Indonesia Investment Authority (INA).

    “INA tuh sudah menggandeng (lembaga) dana pensiun Kanada, (lembaga) dana pensiun Belanda, untuk masuk (berinvestasi) di beberapa ruas jalan tol. Itulah alternatif yang harus dipikirkan,” imbuh Bambang.

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan di Jakarta, Selasa, bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah disetujui dalam Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    Ia menuturkan bahwa BPI Danantara akan melakukan pengelolaan BUMN baik secara operasional maupun mengoptimalkan pengelolaan dividen dalam rangka membantu tugas pemerintah.

    BPI Danantara membawahi INA dan tujuh BUMN dengan total aset sekitar Rp9.480 triliun, sehingga menjadikannya sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar keempat di dunia.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sarasehan dan Elshinta Award 2025 siap digelar dukung Indonesia Emas

    Sarasehan dan Elshinta Award 2025 siap digelar dukung Indonesia Emas

    Jakarta (ANTARA) – Elshinta Media Grup menyatakan pelaksanaan Sarasehan dan Elshinta Award 2025 siap digelar untuk mendukung Indonesia Emas 2045.

    Pemimpin Redaksi Radio Elshinta Haryo Ristamaji, di Jakarta, Selasa mengatakan, tekad Indonesia mengejar target menjadi negara maju pada tahun 2045 atau Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita mulia yang harus diketahui, dipahami dan didukung oleh semua warga bangsa.

    Elshinta Media Grup menyadari betul akan hal itu. Oleh karena itu, Elshinta menyelenggarakan sarasehan dengan tema: ‘Mengonsolidasi Kekuatan untuk Mengatasi Hambatan dan Tantangan dalam 20 tahun Menuju Indonesia Emas 2045’ di Antara Heritage Center pada 5 Februari 2025.

    Haryo mengatakan, sejumlah pembicara penting dijadwalkan akan hadir mulai dari kalangan praktisi, akademisi dan pengambil kebijakan. Mereka adalah Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pakar ekonomi dan bisnis Universitas Indonesia Prof Dr Rhenald Kasali.

    Selanjutnya, penasehat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Prof Bambang Brodjonegoro, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Prof Asrorun Niam Soleh.

    Selain itu, akan turut hadir pula pembicara dari kalangan generasi muda yakni aktivis disabilitas sekaligus mantan Staf Khusus Presiden RI Angkie Yudistia, wirausahawan kuliner yang sukses dengan jenama Kopi Tuku Andanu Prasetyo, dan Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Rezzi Eko Caraka. Bertindak sebagai pemandu acara pada sarasehan ini jurnalis televisi senior Aiman Witjaksono.

    “Diskusi ini nanti akan ditutup dengan komunike bersama, kesepakatan yang dimulai hari ini untuk bisa menggapai Indonesia Emas 2045 dengan optimal dan maksimal. Komunike tersebut ditandatangani oleh seluruh pembicara,” kata Haryo dalam keterangan di Jakarta.

    Sarasehan yang berlangsung selama sekitar 1,5 jam akan diakhiri dengan penandatanganan komunike sekaligus menandakan dimulainya hitung mundur 20 tahun Indonesia Emas 2045.

    Prosesi yang dilangsungkan di dalam gedung bersejarah sekaligus ikonik Antara Heritage Center diharapkan bisa menstimulasi dan mengakselerasi partisipasi aktif berbagai kalangan agar Indonesia Emas 2045 tidak berhenti hanya sebatas jargon.

    “Kita membuat format acara ini lebih intim, tidak seperti red carpet. Kita ingin membuat, acara tersebut lebih dekat antara nara sumber, pengambil kebijakan, tamu undangan dan mahasiswa yang nanti kita berikan ruang untuk berinteraksi dengan nara sumber,” kata Haryo

    Diketahui, Antara Heritage Center merupakan bangunan cagar budaya kelas A dan usianya telah mencapai 107 tahun. Gedung ini merupakan saksi sejarah karena termasuk tempat pertama kali proklamasi kemerdekaan digaungkan ke seluruh penjuru dunia.

    Elshinta Award 2025, Kiprah Anak Bangsa untuk Negeri

    Acara kemudian beralih ke penyerahan penghargaan dalam Elshinta Award (EA) 2025. Sejumlah tokoh nasional, lokal hingga masyarakat awam akan menerima piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi Elshinta Media Grup dan audiens serta netizen atas kiprah mereka dalam pembangunan dan kemajuan Indonesia.

    Tidak hanya itu, penghargaan EA 2025 juga menjadi milestone (tonggak) bagi awardee agar meneruskan kontribusi positif mereka terhadap bangsa.

    Sejumlah nama yang terjaring dan telah menyatakan kesediaan mereka untuk menghadiri EA 2025 yakni Wakil Presiden RI periode 2004 – 2009 dan 2014 – 2019 M Jusuf Kalla, Menteri Dikdasemen Prof Abdul Mu’ti, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Selanjutnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Ketua Dewa Pers Ninik Rahayu, Kakorlantas Irjen Pol Aam Suhanan, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, pegiat energi ramah lingkungan dari Manggar, Kalimantan Timur Suyono, dan beberapa awardee lainnya.

    Berbeda dengan penyelenggaraan-penyelenggaraan sebelumnya, EA 2025 merekrut 2 orang juri yang dikenal kompeten di bidangnya. Mereka adalah profesional dan pebisnis di bidang public relations, media dan kepemimpinan Asmono Wikan dan Guru Besar Komunikasi Politik LSPR, Prof. Lely Arrianie. Dalam melakukan penjaringan nomine, tim juri juga diperkuat Pemimpin Redaksi Haryo Ristamaji.

    “Lewat kerja keras semua tim Elshinta dan kita (juri), cukup memeras keringat dan pikiran, kemudian kita bisa menghasilkan nama-nama yang saya kira bisa diterima publik. Karena selain dikenal masyarakat, mereka juga punya kemampuan berkomunikasi yang baik kepada masyarakat,” jelas Prof. Lely Arriane.

    Guru Besar Komunikasi Politik LSPR Prof. Lely Arrianie, menjelaskan proses penjurian juga mempertimbangkan dinamika yang terjadi di masyarakat.

    Menurut Prof Lely salah satu kriteria penerima award, adalah mereka bagian dalam komunikasi publik yang bisa diterima masyarakat dengan baik baik narasi dan pesan politik, memiliki kinerja baik dan harus tidak ada cacat publik atau cacat politik.

    Prof. Lely berharap tokoh-tokoh penerima Elshinta Award 2025 tidak memiliki cacat politik, cacat publik atau kontroversi karena tersaring dalam penjurian berjenjang.

    Acara Sarasehan dan Elshinta Award 2025 akan dihadiri oleh seratus lebih undangan, mayoritas adalah mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek. Bagi publik yang ingin mengikuti event ini namun tidak mendapatkan undangan, bisa mengikuti secara langsung keseluruhan acara melalui radio dan media sosial Elshinta.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Momen Unik HUT ke-60 Hariyadi Sukamdani, Masuk Convention Hall Pakai Motor

    Momen Unik HUT ke-60 Hariyadi Sukamdani, Masuk Convention Hall Pakai Motor

    Bisnis.com, JAKARTA — Momen unik terjadi dalam perayaan ulang tahun ke-60 Presiden Direktur PT Hotel Sahid Jaya International, Hariyadi B. Sukamdani. Ia memasuki convention hall dengan mengendarai motor, mengejutkan para tamu yang hadir.

    Sebagaimana diketahui, pria kelahiran Jakarta, 4 Februari 1965, ini genap berusia 60 tahun pada hari ini, Selasa (4/2/2025). Perayaan ulang tahunnya digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, acara diawali dengan pemutaran video tentang Hariyadi. Dalam salah satu adegan, terlihat ia bersiap menuju lokasi acara dengan mengendarai motor.

    Namun, kejutan terjadi ketika video menunjukkan Hariyadi telah tiba di lokasi. Tiba-tiba, suara deru motor terdengar dari dalam ruangan. Para tamu pun dibuat terkejut saat melihat Hariyadi benar-benar muncul mengendarai motor ke dalam ballroom.

    Kehadirannya yang tak biasa itu langsung disambut tepuk tangan dari para tamu. Banyak di antara mereka tersenyum dan mengabadikan momen tersebut.

    Suasana HUT ke-60 Presiden Direktur PT Hotel Sahid Jaya International Hariyadi B. Sukamdani di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025)/Bisnis-Ni Luh AnggelaPerbesar

    Hariyadi datang mengenakan helm serta kemeja batik berwarna hitam. Ia mengendarai motor berjenis cruiser dengan tampilan klasik. 

    Diberitakan sebelumnya, Sejumlah tokoh bisnis, politikus, hingga artis ibu kota terlihat hadir dalam perayaan ulang tahun tersebut. 

    Terlihat sejumlah tokoh penting hadir mengenakan pakaian batik. Di antaranya, Bos Sinar Mas Franky Oesman Widjadja, Mantan Menteri BUMN Sofyan Djalil, Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

    Selain itu, hadir pula Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Presdir Superbank Tigor M. Siahaan, hingga artis Tanah Air Cinta Laura.

    Adapun pada malam ini, perayaan ulang tahun Hariyadi Sukamdani mengusung tema Cultural Night. Tema ini mencerminkan semangat Sahid Group sebagai satu-satunya grup hotel lokal yang sepenuhnya dimiliki oleh orang Indonesia.