Xcloud.id

Tag: Erick Thohir

  • 9 Dirjen Kemenkeu Isa Rachmatarwata Jadi Tersangka, Kejagung: Kasus Jiwasraya Rugikan Negara Rp 16,8 T Nasional

    9 Dirjen Kemenkeu Isa Rachmatarwata Jadi Tersangka, Kejagung: Kasus Jiwasraya Rugikan Negara Rp 16,8 T Nasional

    Dirjen Kemenkeu Isa Rachmatarwata Jadi Tersangka, Kejagung: Kasus Jiwasraya Rugikan Negara Rp 16,8 T
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) mengungkapkan, kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya pada 2008-2018 menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 16.807.283.375.000 atau Rp 16,8 triliun.
    Hal ini disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar saat mengumumkan tersangka baru kasus
    korupsi Jiwasraya
    , yakni Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
    Isa Rachmatarwata
    .
    “Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya periode tahun 2008-2018, sejumlah Rp 16.807.283.375.000,” kata Qohar di Kantor Kejagung, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
    Ia menyebutkan, saat tindak pidana terjadi, Qohar sedang menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian pada Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) periode 2006—2012.
    Qohar menjelaskan, kasus ini berawal pada Maret 2009, PT Asuransi Jiwasraya (AJS) dihadapkan pada kondisi
    insolvent
    atau dalam keadaan tidak sehat.
    Pada tanggal 31 Desember 2008, terdapat kekurangan perhitungan dan pencadangan kewajiban perusahaan kepada pemegang polis sebesar Rp 5,7 triliun.
    Berhubung PT AJS merupakan perusahaan milik negara dan usahanya berjalan di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah, Menteri BUMN saat itu mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar PT AJS mendapatkan tambahan modal sebesar Rp 6 triliun dalam bentuk zero coupon bond dan kas untuk mencapai tingkat solvabilitas.
    Namun, usulan ini ditolak karena tingkat minimum (Risk Based Capital/RBC) PT AJS telah mencapai -580 persen, jauh dari angka 120persen yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajibannya.
    Untuk mengatasi kondisi keuangan ini, di awal tahun 2009, Direksi PT AJS, antara lain Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwa, melakukan sejumlah pembahasan terkait dengan kondisi keuangan PT AJS, salah satunya adalah restrukturisasi.
    Restrukturisasi ini merupakan imbas dari adanya kerugian sebelum tahun 2008, yakni adanya ketimpangan antara aset dan liabilitas (kewajiban PT AJS terhadap pemegang polis) minus sebesar Rp 5,7 triliun.
    Untuk menutupi kerugian PT AJS, Hendrisman, Hary, dan Syahmirwa membuat produk JS Saving Plan yang mengandung unsur investasi dengan bunga tinggi 9 persen-13 persen yang saat itu berada di atas suku bunga rata-rata Bank Indonesia, sebesar 7,50 persen-8,75 persen.
    Qohar menyebutkan, Isa selaku Kepala Biro Perasuransian pada Bapepam-LK menyetujui hal tersebut.
    “Padahal pada saat itu tersangka tahu kondisi riil PT AJS saat itu dalam keadaan insolvensi,” kata dia.
    Pemasaran produk asuransi dengan bunga dan manfaat yang tinggi kepada pemegang polis itu lantas sangat membebani keuangan PT AJS karena tidak diimbangi dengan hasil investasi yang berbunga rendah.
    Qohar menyebutkan, premi yang diterima PT AJS melalui program JS Saving Plan pada periode 2014-2017 sebesar 47,8 triliun.
    Dana yang diperoleh oleh PT AJS kemudian dikelola dalam bentuk investasi saham dan reksadana, tetapi investasi itu tidak didasari oleh prinsip
    good corporate governance
    dan manajemen risiko investasi.
    Qohar menyebutkan, terdapat transaksi tidak wajar terhadap beberapa saham yang menyebabkan penurunan nilai portofolio aset investasi saham dan dana mengalami kerugian.
    “Terhadap fakta tersebut, malam hari ini penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh IR yang saat itu menjabat sebagai Kabiro Asuransi pada Bapepam-LK 2006-2012,” kata Qohar.
    Atas tindakannya ini, Isa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Isa langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terungkap! Ini Peran Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata Tersangka Korupsi Jiwasraya

    Terungkap! Ini Peran Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata Tersangka Korupsi Jiwasraya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, di kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.

    Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan kasus ini bermula saat PT Asuransi Jiwasraya dinyatakan insolvent atau kondisi tidak bisa membayar utang oleh Menteri BUMN pada 2009. 

    Kondisi itu, disebabkan oleh kekurangan penghitungan dan pencadangan kewajiban perusahaan kepada pemegang polis sebesar Rp5,7 triliun pada Desember 2008.

    Untuk mengatasi kondisi tersebut, terpidana sekaligus pejabat tinggi Asuransi Jiwasraya yakni Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan membuat produk JS Saving Plan yang mengandung unsur investasi dengan bunga tinggi 9%-13%. Kala itu, suku bunga BI 7,50%-8,75%.

    Rencana penyelamatan Jiwasraya atau JS Saving Plan itu kemudian disetujui oleh Isa yang menjabat sebagai Kabiro Perasuransian pada Bapepam LK 2006-2012. Padahal, Isa tahu kondisi PT AJS saat itu dalam keadaan insolvensi.

    “Yaitu pada pokoknya perusahaan perasuransian tidak boleh dalam keadaan insolvensi,” ujar Qohar di Kejagung, Jumat (7/2/2025) malam.

    Setelah beberapa kali pertemuan, Hendrisman Cs dan Isa kemudian membahas soal pemasaran produk JS Saving Plan.

    Hanya saja, kata Qohar, produk Saving Plan dengan struktur bunga dan benefit yang tinggi kepada pemegang polis justru membebani keuangan perusahaan karena tidak dapat diimbangi dengan hasil investasi.

    Adapun, berdasarkan data pada general ledger premi yang diterima oleh PT AJS melalui program JS Saving Plan pada periode 2014-2017 senilai Rp47,8 triliun.

    “Selanjutnya dana yang diperoleh PT AJS yang diantaranya melalui Saving Plan tersebut dikelola oleh PT AJS dengan cara ditempatkan dalam bentuk investasi saham dan reksadana,” tambahnya.

    Hanya saja, dalam dalam pelaksanaannya investasi yang dilakukan itu tidak didasari prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko Investasi.

    Kemudian, dari penelusuran transaksi investasi saham dan reksadana tersebut diketahui terdapat transaksi yang tidak wajar terhadap beberapa saham antara lain IIKP, SMRU, TRAM, LCGP, MYRX, SMBR, BJBR, PPRO dan beberapa saham lainnya.

    “Sehingga transaksi tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan nilai portofolio aset investasi saham dan reksadana sehingga PT AJS mengalami kerugian,” pungkasnya.

    Adapun, berdasarkan laporan BPK RI pada 9 Maret 2020, kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT AJS periode tahun 2008-2018 telah merugikan negara Rp16,8 triliun.

    Isa Jadi Tersangka

    Sebelumnya, Kejagung menetapkan Dirjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata (IR) dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.

    Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar menyampaikan pihaknya telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Isa sebagai tersangka.

    “Yang bersangkutan saat ini menjabat Dirjen Anggaran pada Kemenkeu RI,” ujarnya di Kejagung, Jumat (7/2/2025).

    Dia menyampaikan, Isa ditetapkan sebagai tersangka atas kaitannya sebagai Kepala Biro Asuransi pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) 2006-2012.

    Untuk keperluan penyidikan, kata Qohar, Isa bakal ditahan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.

    “Terhadap tersangka pada malam ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan Salemba Cabang Kejagung,” pungkasnya.

  • Pakai Teknologi WiFi 6E, Koneksi Internet Bisa Tembus di Atas 1 Gbps

    Pakai Teknologi WiFi 6E, Koneksi Internet Bisa Tembus di Atas 1 Gbps

    Jakarta –

    Indonesia Technology Alliance (ITA) mengumumkan menggunakan pita frekuensi 6 GHz untuk menerapkan layanan WiFi 6E dan WiFi 7. Koneksi yang nantinya didapatkan pengguna pun akan semakin ngebut daripada sebelumnya.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi, Ismail, mengatakan kecepatan internet yang dihasilkan dari WiFi 6E dan WiFi 7 ini akan lebih kencang sampai empat kali lipat.

    “Kita sudah masuk ke era gigabit dengan WiFi 6E dan WiFi 7 ini. Kita masuk dengan kecepatan gigabit per second. Jadi, tinggal kekuatan pipanya saja di belakang ini, kan pakai fiber optik. Jadi, di ujung, di rumah itu kita sudah besar sekali (menerima) sudah gigabit per second,” tutur Ismail ditemui awak media di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Dengan diizinkannya frekuensi 6 GHz itu, adopsi jaringan WiFi 6E dan WiFi akan semakin masif lagi di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia mengikuti perkembangan tren global dengan mengadopsi teknologi terkini.

    “Selain kecepatan, kapasitas juga nanti orang terhubung secara bersamaan akan lebih banyak daripada WiFi biasanya saat ini. Mungkin ini cocok, misalnya dipakai di stadion, kan kita sering susah dapat sinyal, nanti pakai WiFi 6E dan WiFi 7 bisa meng-cover lebih banyak orang,” ungkapnya.

    Hanya saja sebagai catatan, koneksi hingga di atas 1 Gbps melalui jaringan WiFi 6E dan WiFi 7 itu bisa dirasakan pengguna jika perangkatnya sudah mendukung standar teknologi tersebut.

    “Nanti perangkat kita, sekarang sebenarnya sudah ada di laptop kita sudah banyak tersedia WiFi 6E dan WiFi 7, cuma karena ini belum ada memanfaatkan selama ini. Dengan hadirnya ini, nanti otomatis gadget dan laptop, tablet, sudah bisa terhubung,” jelas Ismail.

    Diberitakan sebelumnya, Komdigi membuka pita frekuensi 6 GHz ini untuk layanan WiFi ini melalui kerja sama dengan Indonesia Technology Alliance (ITA). Peresmian tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dan Menteri BUMN Erik Thohir.

    Dalam sambutannya, Meutya mengatakan, komitmen Indonesia untuk memperluas konektivitas, mendorong inovasi, dan menempatkan Indonesia di garis depan transformasi digital global.

    “Langkah in bukan hanya tentang internet yang lebih cepat, tetapi juga tentang mengubah cara kita bekerja, belajar, dan cara kita berinovasi. Bagi kami, WiFi 6E bukan pertanyaan tentang apakah, tetapi kapan. Ini adalah standar global dan dengan mengadopsinya, Indonesia mengambil langkah signifikan ke panggung global,” kata Meutya.

    Melalui kerja sama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan ITA ini ke depannya akan secara aktif mendorong percepatan adopsi teknologi masa depan yang aman dan efisiensi.

    Inisiatif tersebut mencakup upaya memastikan adopsi merata WiFi 6E untuk meningkatkan akses internet bagi seluruh masyarakat Indonesia, mendorong industri untuk berkolaborasi dalam mengembangkan use case inovatif untuk WiFi 6E dan WiFi 7, dan mengadvokasi pengelolaan spektrum yang bertanggung jawab dengan menyeimbangkan kebutuhan industri dan kepentingan publik.

    (agt/fay)

  • Tingkatkan Daya Saing, 130 Pebisnis UMKM Jateng Dapat Pelatihan Kompetensi – Halaman all

    Tingkatkan Daya Saing, 130 Pebisnis UMKM Jateng Dapat Pelatihan Kompetensi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian BUMN mendorong peningkatan kompetensi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan daya saing.

    Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan, selama lima tahun terakhir, Kementerian BUMN telah bertemu dengan ribuan UMKM dan menyelenggarakan berbagai pameran, dan memberikan pelatihan di berbagai daerah.

    “Dari pengalaman tersebut, kami menyadari bahwa langkah pertama untuk membantu UMKM naik kelas adalah memahami di level mana mereka berada. Karena itu, kami mengembangkan aplikasi Naksir UMKM untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan,” ujar Arya dikutip Jumat (7/2/2025).

    Kegiatan pelatihan tersebut diselenggarakan di Grasia Convention Semarang diikuti 130 pelaku UMKM binaan Rumah BUMN dan 30 fasilitator Jawa Tengah.

    Dalam kegiatan tersebut, SIG mengikutsertakan 3 fasilitator dan 5 UMKM binaan yang bergerak di bidang fesyen dan kuliner.

    Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, kegiatan pelatihan UMKM Naik Kelas sejalan dengan semangat dan inisiatif SIG untuk terus memajukan UMKM melalui program pendampingan secara menyeluruh dan berkelanjutan, termasuk UMKM yang berada di bawah naungan Rumah BUMN SIG di Rembang, Jawa Tengah.

    Program pendampingan di antaranya difokuskan pada pengembangan produk, perluasan akses pasar, hingga pemanfaatan teknologi digital.

    “SIG telah melahirkan banyak pengusaha lokal yang sukses mengembangkan bisnisnya sehingga turut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah dan membantu pemerintah mengatasi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan,” tutur Vita.

    Sejak beroperasi pada 17 Agustus 2020, RB Rembang telah berhasil mendampingi 495 UMKM dan berkontribusi dalam penyerapan hingga 1.869 tenaga kerja lokal.

    RB Rembang juga berhasil mencatatkan transaksi mencapai Rp 4,62 miliar selama 4 tahun berdiri.

     

  • DPR: UU BUMN perkuat pengelolaan dan pengawasan ekonomi nasional

    DPR: UU BUMN perkuat pengelolaan dan pengawasan ekonomi nasional

    “Tidak semua BUMN berada dalam kondisi sehat. Ada yang mampu memberikan dividen besar bagi negara, ada yang setengah sehat, dan ada juga yang terus merugi. Oleh karena itu, UU BUMN ini memuat strategi pemetaan yang lebih jelas agar semua BUMN dapat b

    Surabaya (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono menyebut Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang resmi disahkan bertujuan untuk memperkuat tata kelola serta meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.

    UU BUMN yang disahkan dalam rapat paripurna ke-12 Masa Sidang-2 2025 merupakan revisi ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    Kanang sapaan akrabnya dalam keterangan di Surabaya, Jumat mengatakan “roh” dari revisi UU BUMN ini adalah ketidakpastian ekonomi global yang kemudian berdampak kepada kondisi keuangan negara dan juga kinerja BUMN yang belum optimal dalam menghasilkan dividen.

    Oleh karena itu, perubahan ini diharapkan mampu membawa dampak positif bagi pengelolaan perusahaan pelat merah.

    “Tidak semua BUMN berada dalam kondisi sehat. Ada yang mampu memberikan dividen besar bagi negara, ada yang setengah sehat, dan ada juga yang terus merugi. Oleh karena itu, UU BUMN ini memuat strategi pemetaan yang lebih jelas agar semua BUMN dapat berkontribusi maksimal terhadap negara yang ujungnya berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat,” ujar Kanang.

    Ia menjelaskan dalam UU BUMN ini, terdapat dua struktur utama untuk mengelola BUMN secara lebih sehat.

    Pertama, BUMN yang tetap dikelola langsung oleh Menteri BUMN dengan fokus pada keberlanjutan dan profitabilitas.

    Kedua, sebuah badan baru yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berkoordinasi dengan Menteri terkait serta DPR RI untuk mengawasi investasi dan strategi keuangan BUMN dengan nama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Selain restrukturisasi pengelolaan, Kanang juga menuturkan bahwa di dalam UU BUMN ini juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat.

    DPR RI berkomitmen untuk memastikan setiap investasi BUMN tepat sasaran dan mengevaluasi perusahaan yang terus mengalami kerugian.

    “Ketika ada BUMN yang dividen-nya rendah atau bahkan merugi, kita akan mencari tahu penyebabnya. Apakah akibat salah strategi, salah prioritas, atau bahkan salah kelola,” kata Kanang.

    Politisi dari PDI Perjuangan juga mendorong agar pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari UU ini, sehingga implementasi dapat berjalan efektif.

    “Kami di Komisi VI melakukan respon cepat dalam menyetujui RUU ini dan kita juga berharap pemerintah merespon dengan cepat, supaya Menteri BUMN dan pengelolaan investasi segera berjalan sehingga dapat menunjukkan dampak terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

    Sebagai salah satu fraksi penginisiasi UU BUMN, PDI Perjuangan, Kanang juga memastikan bahwa pengawasan terhadap BUMN dan BPI Danantara akan dilakukan secara ketat.

    “Harapannya, dengan UU ini, kita dapat memastikan bahwa pengelolaan dan pengawasan BUMN berjalan dengan baik, sehingga perusahaan negara bisa menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional,” ucapnya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Profil Aminuddin Ma’ruf, Wamen BUMN di Fortune 40 Under 40

    Profil Aminuddin Ma’ruf, Wamen BUMN di Fortune 40 Under 40

    Aminuddin Ma’ruf sukses mencatatkan namanya dalam daftar tokoh Fortune Indonesia 40 Under 40 2025. Adapun daftar tersebut berisi sejumlah public figure yang belum genap berusia 40 tahun per 31 Desember 2024 yang memiliki prestasi cemerlang.

    Aminuddin dikenal sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabinet Merah Putih. Sebelum menjabat di posisi tersebut, ia pernah menjadi staf khusus Presiden Jokowi. 

    Simak profil Aminuddin Ma’ruf, riwayat pendidikan, hingga perjalanan kariernya yang menarik untuk diketahui di bawah ini.

    Siapa Aminuddin Ma’ruf?

    aminuddin ma’ruf (instagram.com/aminuddin ma’ruf)

    Lahir di Karawang pada 27 Juli 1986, Aminuddin Ma’ruf berasal dari keluarga petani yang memiliki keterbatasan fasilitas. Meskipun dilanda keterbatasan tersebut, Aminuddin dikenal memiliki daya juang yang tinggi dalam hal pendidikan.

    Setelah lulus sekolah, ia melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Negeri Jakarta. Kini, Aminuddin diketahui sedang menempuh studi magister di Universitas Airlangga.

    Selama berkuliah, ia aktif dalam kegiatan organisasi di kampus. Salah satunya adalah badan otonom Nahdlatul Ulama (NU). Di sana, ia tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

    Tercatat ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PMII periode 2014-2016.

    Sempat menjabat sebagai staf khusus

    aminuddin ma’ruf (instagram.com/aminuddin ma’ruf)

    Sebelum menduduki posisinya sebagai Wakil Menteri BUMN, profil Aminuddin Ma’ruf pernah menjabat sebagai staf khusus Presiden Jokowi pada periode 2019-2023.

    Dilansir Antara, Aminuddin melaksanakan berbagai program, mulai dari digitalisasi karya ulama, proyek pengembangan pesantren, hingga program Kecamatan Berdaya.

    Selama masa jabatannya, ia aktif dalam memberdayakan generasi muda dan masyarakat. Terlebih dalam meningkatkan partisipasi anak muda dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

    Namun, sebelum masa jabatanya berakhir, Aminuddin memutuskan untuk mengundurkan diri. Hal tersebut dikarenakan ia ingin fokus menjadi bagian dari tim pemenangan Prabowo-Gibran dalam ajang Pemilihan Presiden 2024.

    Hingga saat ini, ia dipercaya oleh Presiden Prabowo menduduki posisi sebagai Wakil Menteri BUMN mendampingi Erick Thohir.

    Selain menjadi politisi, Aminuddin juga seorang pengusaha yang mendirikan The Andaralux Indonesia dan Pakarang Group.

    Ia juga menjabat sebagai Komisaris PT Enha Mulya Sejahtera. Bahkan, Aminuddin ditetapkan sebagai Komisaris PT PLN (Persero) pada November 2024.

    Berhasil masuk daftar Fortune 40 Under 40 2025

    aminuddin ma’ruf (instagram.com/aminuddin ma’ruf)

    Profil Aminuddin Ma’ruf yang memukau menjadikannya sebagai sosok anak muda berpengaruh. Bahkan, ia berhasil masuk dalam daftar Fortune Indonesia 40 Under 40 2025.

    Daftar tokoh tersebut mampu membuktikan bahwa usia tidak menjadi hambatan untuk meraih impian. Di usia yang terbilang muda, beberapa tokoh mampu mengeksplorasi berbagai hal dan menciptakan peluang baru.

    Lewat keberanian dan kerja kerasnya, mereka mampu mengatasi berbagai tantangan hingga meraih impiannya. Keterbatasan sumber daya hingga persaingan yang ketat tidak membuatnya menyerah dan menumbuhkan semangat juang tinggi.

  • Kementerian PKP susun kerja sama BUMN-swasta usai efisienkan anggaran

    Kementerian PKP susun kerja sama BUMN-swasta usai efisienkan anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berupaya mengembangkan pola kerja sama baru antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pelaku swasta untuk program 3 juta rumah usai anggaran kementerian tersebut diefisienkan menjadi Rp1,61 triliun.

    “Kemudian juga kami kemarin (berdiskusi) dengan Menteri BUMN (Erick Thohir), bagaimana membuat kerjasama pola baru, bagaimana aset-aset BUMN itu bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta, pengembang, supaya bisa dengan prinsip ya, tanahnya tetap milik negara,” ucap Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan bahwa salah satu skema yang memungkinkan untuk mewujudkan kolaborasi BUMN dan swasta tersebut adalah membangun bangunan dengan pola strata title, sehingga properti tersebut bisa diperjualbelikan, tapi tanahnya tetap menjadi milik negara.

    Strata title merupakan hak milik atas satuan rumah susun. Strata title juga merupakan hak kepemilikan bersama atas kompleks bangunan yang terdiri dari hak eksklusif atas ruang pribadi sekaligus hak bersama atas ruang publik.

    Selain menyusun pola kerja sama baru, Maruarar menyatakan bahwa pihaknya juga berupaya untuk mencari pendanaan alternatif untuk implementasi program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut.

    “Saya pikir bahwa ada efisiensi kami dari Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun tentunya itu tetap membuat kami semangat dan membuat kami harus kreatif ya, kreatif membuat program-program sesuai arahan Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Ia menyatakan bahwa tidak hanya untuk pembangunan rumah baru, pembiayaan alternatif tersebut juga dibutuhkan untuk merenovasi rumah masyarakat berpendapatan rendah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    “Kami kan diminta Pak Prabowo itu membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Ya, membangun dan merenovasi 3 juta rumah di desa, di pesisir, dan di perkotaan,” ucapnya.

    Maruarar menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mendapatkan pembiayaan alternatif tersebut adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan aset BUMN, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) dan Perum Perumnas.

    Pihaknya juga menjalin kerja sama dengan para pelaku usaha swasta untuk memanfaatkan dana program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).

    Ia menuturkan bahwa hingga kini terdapat tiga lokasi pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah hasil kolaborasi dengan pihak swasta, yakni di Tangerang, Banten; Berau, Kalimantan Timur; dan Muara Angke, Jakarta Utara.

    Kementerian PKP menjalin kerja sama dengan PT Bumi Samboro Sukses dan Agung Sedayu Grup untuk program rumah di Tangerang, dengan PT Berau Coal di Berau, serta PT Harum Energy Tbk. di Muara Angke.

    Selain dengan pelaku usaha dalam negeri, Maruarar menyampaikan bahwa pihaknya juga menggandeng berbagai investor asal Qatar dan Uni Emirat Arab untuk mendukung program 3 juta rumah tersebut.

    Ia mengatakan bahwa pihaknya dan investor-investor luar negeri tersebut telah berdiskusi mengenai aset apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk kerja sama.

    “Kami bekerja sama dengan prinsip saling menguntungkan ya, mereka tentu harus membawa uang, membawa investasi, dan kita (Indonesia) punya market (pasar) yang besar ya, kita juga ada lahan. Saya pikir kita punya bargaining (daya tawar) yang besar,” imbuh Maruarar Sirait.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • The Republic Institute: Yandri Menteri Terbaik Bangun Desa-Pemerataan Ekonomi

    The Republic Institute: Yandri Menteri Terbaik Bangun Desa-Pemerataan Ekonomi

    Jakarta –

    Lembaga The Republic Institute merilis hasil survei kepuasan publik terkait kinerja menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menjadi menteri terbaik dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Survei dilakukan pada 18-25 Januari 2025 terhadap 1.400 responden. Metode survei dilakukan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

    Teknik pengambilan sampel dengan stratified random sampling secara proporsional pembagian sampel sesuai data BPS terbaru. Margin of error ±2,6%.

    Responden kemudian ditanya seberapa puas bapak/ibu dengan kinerja menteri. Hasilnya, tiga menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi yakni Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menkes Budi Gunadi dan Mendes Yandri Susanto.

    Berikut survei Menteri Kabinet Merah Putih citra dan tingkat kepuasan tertinggi:

    1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti 76,4%
    2. Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin 75,7%
    3. Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto 75,5%
    4. Menteri Agama Nasaruddin Umar 74,5%
    5. Menteri Luar Negeri Sugiono 70,1%
    6. Menteri BUMN Erick Thohir 69,9%
    7. Menteri Keuangan Sri Mulyani 67,3%
    8. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid 66,7%
    9. Menteri ketenagakerjaan Yassierli 65,4%
    10. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf 63,2%

    Dijabarkan juga mengapa para menteri ini dipilih responden sebagai menteri dengan kepuasan tertinggi. Abdul Mu’ti mendapatkan tingkat kepuasan dan citra positif 76,4% karena inovasi program Pendidikan dasar dasar bermutu untuk semua. Yang fokus pada Pendidikan karakter seperti program 7 Kebiasan anak Indonesia hebat dan komitmen peningkatan kesejateraan dan kopetensi guru mendapatkan respon positif dari masyarakat.

    Lalu Budi Gunadi karena rencana program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang mendapatkan atensi dan respon positif yang besar dari masyarakat. Selain pembangunan rumah sakit dan peningkatan fasilitas Kesehatan di Daerah terpencil juga mendapatkan respon positif masyarakat.

    Dan, Yandri Susanto karena kepercayaan dan harapan masyarakat di wilayah pedesaan pada program aksi bangun desa, dan program swasembada pangan dari desa yang mendapatkan banyak respon yang positif dari masyarakat. Kunjungan kerja Menteri dengan menginap di rumah warga di desa juga menciptakan citra positif kedekatan pemerintah dan masyarakat di pedesaan.

    Kemudian, responden ditanya lagi terkait tingkat kepuasan Menteri yang punya kontribusi terbaik selama 100 hari kerja dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Hasilnya, angka kepuasan terhadap Yandri Susanto berada di urutan tertinggi. Berikut hasil surveinya.

    3 Menteri terbaik dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan:

    1. Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto 77,9%
    2. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf 71,6%
    3. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (CakImin)70,5%.

    (idn/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Anggaran Kementerian PKP Jadi Rp 1,6 T, Maruarar Putar Otak Realisasikan Program 3 Juta Rumah – Halaman all

    Anggaran Kementerian PKP Jadi Rp 1,6 T, Maruarar Putar Otak Realisasikan Program 3 Juta Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun 2025 terkena efisiensi dari Rp 5,2 triliun menjadi Rp 1,6 triliun.

    Menteri PKP Maruarar Sirait harus memutar otak dan lebih kreatif lagi untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah.

    “Kreatif membuat program-program dalam rangka sesuai arahan Presiden Prabowo untuk selama satu tahun ini 3 juta rumah, baik yang dibangun maupun yang direnovasi,” katanya ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Untuk mengakali anggaran yang terbatas, Ara mengatakan Kementerian PKP akan menjalankan program yang targetnya jelas bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Contohnya seperti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Lalu, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditargetkan untuk 220 ribu unit rumah pada tahun ini.

    “Itu minimal karena kami sudah berusaha mensimulasi mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya, tapi setidaknya kita punya titik awal itu minimal 220 ribu yang tetap kita bangun,” ujar Ara.

    Lalu, ia mengatakan pemerintah juga akan menggandeng perusahaan swasta untuk pembangunan rumah, di mana pengusaha membiayai lewat dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka.

    Sampai sekarang, ada tiga perusahaan yang terlibat dalam Program 3 Juta Rumah dan lahan tempat mereka dibangun tersebar di tiga daerah.

    Ada di Tangerang, Banten; Berau, Kalimantan Timur; dan Muara Angke, Jakarta Utara.

    Tak hanya perusahaan swasta, Kementerian PKP juga akan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk penyediaan lahan.

    Ara berencana bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk memanfaatkan aset-aset perusahaan plat merah.

    “Kemudian juga kita kemarin dengan Menteri BUMN bagaimana kita membuat kerja sama pola baru, bagaimana aset-aset BUMN itu bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta, pengembang, supaya bisa dengan prinsip sesuai arahan Presiden Prabowo, tanahnya tetap milik negara,” ucap Ara.

    “Jadi nanti bangunannya itu bisa dengan pola strata title. Bangunannya bisa diperjualbelikan, tapi tanahnya milik negara,” lanjutnya.

    Ada juga investasi luar negeri di antaranya dari Qatar dan Uni Emirat Arab. Ara menyebut dari UEA sudah datang ke Indonesia untuk melihat lahan-lahan mana saja yang bisa dimanfaatkan.

    Sementara itu, dari Qatar sudah melakukan penandatangan nota kesepahaman.

    “Mereka tentu harus membawa uang, membawa investasi, dan kita punya market yang besar ya. Kita juga ada lahan dan kita punya market yang besar. Saya pikir kita punya bargaining yang besar dan ya kita berproses lah dalam soal itu,” tutur Ara.

  • Erick Thohir Tunjuk Wamentan Sudaryono Jadi Kepala Dewas Bulog

    Erick Thohir Tunjuk Wamentan Sudaryono Jadi Kepala Dewas Bulog

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono sebagai Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog.

    Hal tersebut disampaikan Perum Bulog melalui platform Instagram resminya @perum.bulog pada Kamis (6/2/2025). Dalam unggahannya, Perum Bulog menyampaikan selamat bertugas kepada Sudaryono sebagai Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog.

    “Kami juga menyampaikan selamat bertugas kepada Bapak Sudaryono sebagai Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog,” tulis akun tersebut, dikutip Kamis (6/2/2025).

    Posisi Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog sebelumnya dijabat oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sejak 1 Desember 2023. Dengan demikian, Arief per hari ini tak lagi menjabat sebagai Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog.

    Selain merombak posisi Kepala Dewan Pengawas, Erik juga mengangkat Prihasto Setyanto sebagai Direktur Pengadaan Perum Bulog.

    Prihasto sendiri berasal dari lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan), yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Pertanian. Dia juga sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Hortikultura.

    Adapun, posisi Direktur Pengadaan sebelumnya dijabat oleh Awaludin Iqbal sejak 24 Januari 2025. 

    “Semoga amanah baru ini membawa Bulog semakin kokoh dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” demikian bunyi unggahan tersebut.

    Pada Januari 2025, Erick juga sempat melakukan perombakan di tubuh BUMN Pangan itu. Tepatnya pada 24 Januari 2025, Erick mengangkat Mokhamad Suyamto sebagai Direktur Operasional dan Pelayanan Publik, Awaludin Iqbal sebagai Direktur Pengadaan, dan Sudarsono Hardjosoekarto sebagai Direktur SDM dan Umum.