Xcloud.id

Tag: Erick Thohir

  • Penjelasan TNI Soal Erick Thohir Tunjuk Tentara Aktif Jadi Dirut Bulog

    Penjelasan TNI Soal Erick Thohir Tunjuk Tentara Aktif Jadi Dirut Bulog

    Bisnis.com, JAKARTA–Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk TNI aktif yakni Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

    Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Hariyanto mengatakan penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya itu sudah sesuai dengan Memorantum of Understanding (MoU) antara TNI dan BUMN.

    Menurutnya, TNI dan BUMN telah menjalin kerja sama strategis, salah satunya adalah menunjuk anggota TNI aktif menjadi Dirut Perum Bulog.

    “Jadi ini merupakan bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan BUMN yang telah didasarkan pada MoU antar kedua institusi, yang telah dilaksanakan sebelumnya,” tutur Hariyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/2/2024).

    Dia menjelaskan bahwa penunjukan itu juga telah melewati tahap seleksi dan disepakati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Menurutnya, Mayjen TNI Novi Helmi sudah memenuhi unsur strategis dan kontribusi.

    “Panglima TNI telah menyetujui permintaan tersebut setelah mempertimbangkan aspek strategis dan kontribusi yang bisa diberikan oleh Mayjen TNI Novi Helmy di Bulog,” kata Hariyanto.

    Menurutnya, TNI dan Bulog akan memberi dukungan penuh untuk pengadaan beras dan gabah nasional 2025. Hal tersebut, kata Hariyanto sudah disepakati di dalam MoU.

    “Kerja sama ini akan memanfaatkan gudang-gudang TNI yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    Pernyataan Erick Thohir 

    Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pengangkatan perwira aktif Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

    Dia menyatakan perombakan kepengurusan Bulog merupakan langkah strategis untuk memastikan program-program yang ditugaskan dapat berjalan secara optimal.

    “Tentu saja penyegaran itu perlu dilakukan. Penugasan yang diberikan harus bisa dijalankan secara maksimal. Oleh karena itu, kami melakukan review dan evaluasi,” ujar Erick di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Erick menjelaskan bahwa salah satu faktor yang disoroti Kementerian BUMN adalah kebijakan penyerapan beras sebesar 3 juta ton yang dinilai masih belum maksimal.

    “Dari data yang kami lihat, penyerapan masih kurang maksimal sehingga perlu dilakukan penyegaran [pengurus],” ucapnya.

    Dia juga menegaskan keberhasilan program penyerapan gabah sangat penting untuk mencapai swasembada beras dan mengurangi ketergantungan pada impor.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, pergantian direksi tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN No: SK-30/MBU/02/2025 pada 7 Februari 2025, yang mengakhiri pengabdian Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama.

    Wahyu mulai menjabat sebagai Dirut Bulog sejak September 2024. Kala itu, dia menggantikan Bayu Krisnamurthi yang memimpin Perum Bulog selama 10 bulan sejak Desember 2023.

  • Erick Thohir Ungkap Alasan Tunjuk Bos Bulog dari Kalangan TNI

    Erick Thohir Ungkap Alasan Tunjuk Bos Bulog dari Kalangan TNI

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberi penjelasan terkait perombakan jajaran pejabat di Perum Bulog, salah satunya kursi direktur utama.

    Diketahui, Erick Thohir menunjuk nama baru yakni Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai bos Bulog. Ia menggantikan Wahyu Suparyono di perusahaan pelat merah sektor logistik itu.

    Menteri Erick memberikan penjelasan perihal penunjukan direktur utama Bulog berasal dari kalangan TNI yang masih aktif. Hal ini merupakan bagian dari penyegaran di struktur direksi Bulog.

    “Penyegaran harus dilakukan. Memang penugasan yang diberikan ini harus bisa lakukan secara maksimal. Jadi review-review ini kita jalankan,” ungkap Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Erick mengungkapkan pergantian direktur utama dilakukan agar penugasan Bulog terkait penyerapan beras sebanyak 3 juta ton dapat tercapai.

    Erick Thohir sempat menyinggung penyerapan beras oleh Bulog pada beberapa waktu sebelumnya dinilai belum optimal.

    Dia mengungkapkan, penyerapan beras 3 juta ton merupakan program utama pemerintah dalam mewujudkan swasembada beras. Oleh karena itu, Bulog sebagai badan usaha yang bertugas sebagai offtaker harus menjalankan penugasan secara maksimal.

    “Karena yang terpenting kita sedang menuju swasembada beras. Selama ini kita impor, dan jangan sampai akhirnya serapannya tidak maksimal,” pungkasnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pergantian direksi Perum Bulog dan menetapkan Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya, sebagai direktur utama Perum Bulog.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025, yang mengakhiri pengabdian Wahyu Suparyono sebagai direktur utama dan Iryanto Hutagaol sebagai direktur keuangan Perum Bulog.

    Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya yang sebelumnya menjabat sebagai asisten teritorial Panglima TNI, kini dipercaya memimpin Perum Bulog. Novi Helmy Prasetya akan memulai masa baktinya sebagai direktur utama bersama dengan direktur keuangan Hendra Susanto.

    Hendra Susanto yang dipercaya menjabat sebagai direktur keuangan Perum Bulog sebelumnya adalah wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI.

    Selain direksi, jajaran dewan pengawas Perum Bulog juga mengalami perombakan sesuai SK Nomor: SK-29/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025 yang mengakhiri Wicipto Setiadi sebagai dewan pengawas diganti dengan Verdianto Iskandar Bitticaca adalah seorang purnawirawan Polri. Verdianto terakhir mengemban amanat sebagai asisten utama Kapolri bidang operasi.
     

  • Anggaran Kementerian BUMN Dipangkas, Erick Thohir: Kita Lakukan Sebisa Mungkin

    Anggaran Kementerian BUMN Dipangkas, Erick Thohir: Kita Lakukan Sebisa Mungkin

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri BUMN Erick Thohir tidak ambil pusing meski anggaran kementeriannya dipangkas Rp 153 miliar. Bersama jajarannya, ia mengaku akan tetap fokus bekerja dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia.

    “Saya rasa selama kita kerjanya maksimal, tidak meredup, ya kita lakukan sebisa mungkin,” kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Erick mengaku enggan mengeluh meski sejumlah kalangan menilai kebijakan efisiensi anggaran bisa mempengaruhi penyelesaian program kerja di sejumlah kementerian.

    Salah satu dampak dari efisiensi anggaran yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto adalah penggunaan energi listrik di sejumlah kementerian mulai dibatasi, termasuk Kementerian BUMN.

  • Erick Thohir Minta BUMN Terus Berperan Aktif Membantu UMKM di Indonesia

    Erick Thohir Minta BUMN Terus Berperan Aktif Membantu UMKM di Indonesia

    TRIBUNJATENG.COM – Menteri BUMN Erick Thohir meminta BUMN agar terus berperan aktif dalam membantu UMKM Indonesia.

    Ia menyebut UMKM dan BUMN adalah dua tulang punggung perekonomian Indonesia.

    Sehingga BUMN tidak hanya berfokus pada pertumbuhan korporasi saja.

    “Kementerian BUMN memiliki peran besar dalam membantu memajukan UMKM di Indonesia.”

    “Kami terus mendorong UMKM untuk berkembang melalui berbagai program dan kerja sama dengan lembaga lain,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

    Melalui Rumah BUMN, dengan memberikan kesempatan berpartisipasi, pihaknya berupaya membantu para pengusaha lokal agar lebih siap bersaing di pasar internasional melalui pembinaan yang lebih baik dan akses pasar yang lebih luas.

    Keberhasilan UMKM binaan BUMN ini adalah cerminan nyata dari kontribusi besar BUMN terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

    Para UMKM binaan BUMN ini ikut menunjukan hasil karya mereka di Inacraft 2025.

    Di sini, pengunjung bisa menyaksikan langsung produk kreatif unggulan dari UMKM Indonesia yang siap bersaing di pasar global.

    Melalui booth Rumah BUMN di Inacraft, 14 BUMN berpartisipasi, melibatkan 52 UMKM binaan dari berbagai kategori, seperti fashion, kerajinan tangan, dan aksesoris, serta menghadirkan 149 jenis produk unggulan yang siap menembus pasar internasional.

    Booth Rumah BUMN juga menjadi tempat menarik bagi pengunjung untuk berbicara langsung dengan pengrajin, mengetahui proses pembuatan produk, dan membeli produk langsung dari pengusaha lokal. 

    Selain produk-produk dari UMKM binaan, agenda utama yang diusung adalah engagement langsung dengan pengunjung.

    Di Inacraft 2025, Rumah BUMN juga menghadirkan berbagai Mini Event yang menarik.

    Setiap harinya, pengunjung dapat menikmati serangkaian kegiatan interaktif, seperti workshop dan demonstrasi produk dari berbagai BUMN yang berpartisipasi.

    Tema yang diangkat beragam, mulai dari batik Lasem oleh Semen Indonesia, merajut tas bersama Perumnas, ecoprint pada media kain oleh PTPN IV, hingga patchwork tissue pouch dengan Bank BTN.

    Aktivitas tersebut memberikan pengalaman langsung bagi pengunjung untuk berinteraksi dengan pengrajin, mempelajari proses pembuatan produk, dan membeli produk langsung dari pengusaha lokal. (*)

  • Perumnas Ungkap 5 Lokasi Aset BUMN Bakal Dibangun 3 Juta Rumah

    Perumnas Ungkap 5 Lokasi Aset BUMN Bakal Dibangun 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan Umum (Perum) Perumnas mengungkap bakal mengeksekusi pembangunan program 3 juta rumah di 5 titik lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Direktur Perum Perumnas, Budi Saddewa menjelaskan bahwa 5 lokasi awal yang bakal dieksekusi itu berada di wilayah Jabodetabek.

    Mulai dari di wilayah Pulo Gebang (Jakarta Timur), Stasiun Cicayur (Banten), Stasiun Jurang Mangu (Tangsel), Klender dan Jonggol (Jawa Barat).

    “Sebagian besar [asetnya] adalah milik Perumnas dan ada beberapa yang dimiliki oleh KAI. Milik KAI ini semuanya ada di stasiun. Artinya nanti dikembangkan menjadi konsep Transit Oriented Development (TOD),” ujarnya usai Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Adapun, kawasan TOD itu nantinya bakal dibangun di atas Stasiun Cicayur, Stasiun Jurang Mangu dan juga Blok K Pulo Gebang yang dekat dengan Terminal Pulo Gebang.

    Kemudian, Perumnas juga bakal merevitalisasi Rusun Klender serta membangun hunian tapak di wilayah Jonggol, Jawa Barat.

    Pada saat yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut setidaknya menyiapkan lahan seluas 792 hektare (Ha) untuk dapat dimanfaatkan mendukung pembangunan 3 juta rumah.

    Erick memastikan pada tahap awal, dari 792 hektare itu dapat dibangun hunian mencapai 123.000 unit. “Dari 792 hektare ini ada kurang lebih 123.000 unit yang bisa dikembangkan,” tuturnya. 

    Adapun, keputusan pengembangan 3 juta rumah di lahan BUMN seluas 792 Ha itu merupakan kegiatan lanjutan usai sebelumnya ET sempat bertemu dengan Menteri PKP Maruarar Sirait pada Jumat (8/11/2024).

    “Kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN, tentu konteksnya perumahan di mana untuk perumahan rakyat lalu juga perumahan menengah nantinya,” ujarnya dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

  • Erick Thohir Empat Kali Bongkar Pasang Dirut Bulog

    Erick Thohir Empat Kali Bongkar Pasang Dirut Bulog

    Bisnis.com, JAKARTA – Erick Thohir diketahui empat kali melakukan bongkar pasang posisi Direktur Umum (Dirut) Perum Bulog, saat menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 2019.

    Di awal kepemimpinannya, jabatan Dirut Perum Bulog dipegang oleh Budi Waseso. Buwas, sapaan akrabnya, sebelumnya merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional, yang kemudian diangkat oleh Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai Dirut Perum Bulog pada April 2018.  

    Keputusan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-115/MBU/04/2018. Terhitung sejak 27 April 2018, Buwas resmi menjabat sebagai Dirut Perum Bulog, menggantikan Djarot Kusumayakti yang telah menjabat sejak 2015.

    Posisi tersebut lantas kembali dipegang Buwas, usai Erick kembali menetapkannya sebagai orang nomor satu di BUMN Pangan itu. Pengangkatan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-91/MBU/04/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog.

    Namun, pada Desember 2023, Erick mencopot Buwas dan mengangkat Bayu Krisnamurthi sebagai Dirut Perum Bulog. Pengangkatan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog.

    Namun belum genap setahun, dosen agribisnis di Institut Pertanian Bogor (IPB) itu digantikan oleh Wahyu Suparyono. Sebelumnya, Wahyu merupakan Dirut PT Asabri (Persero).

    Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-73/DHK.MBU.A/09/2024. Pada September 2024, Wahyu resmi menggantikan Bayu sebagai Dirut Perum Bulog.

    Empat bulan lebih menempati posisi tersebut, Erick kembali merombak direksi Perum Bulog. Melalui Keputusan Menteri BUMN No: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025, Erick mengangkat Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Dirut Perum Bulog.

    Novi Helmy Prasetya merupakan Asisten Teritorial Panglima TNI sejak Februari 2024 hingga saat ini. Hal ini lantas menjadikan Wahyu sebagai Dirut dengan masa jabatan tersingkat dan Buwas dengan masa jabatan terlama sepanjang Erick menjabat sebagai Menteri BUMN. 

  • Anggaran Disunat 55,5%, Erick Thohir: Kita Tidak Mengeluh – Page 3

    Anggaran Disunat 55,5%, Erick Thohir: Kita Tidak Mengeluh – Page 3

    Adapun berdasarkan lampiran I file Surat Edaran yang diterima Liputan6.com, terdapat beberapa K/L yang melakukan efisiensi anggaran terbesar pada tahun 2025.

    Berikut adalah 10 K/L dengan efisiensi anggaran terbesar:

    1. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami efisiensi anggaran terbesar, yakni mencapai Rp 4,81 triliun atau 75,2% dari pagu anggaran Rp 6,39 triliun.

    2. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun atau 73,34% dari total pagu Rp 110,95 triliun.

    3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 3,66 triliun atau 69,4% dari pagu sebesar Rp 5,27 triliun.

    4. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga melakukan penghematan anggaran mencapai Rp 1,46 triliun atau 62,9% dari pagu sebesar Rp 2,33 triliun.

    5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 433,19 miliar atau 69,1% dari pagu Rp 626,39 miliar.

    6. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyaratan melakukan penghematan sebesar Rp 6 miliar atau 66,4% dari pagu Rp 9,02 miliar.

    7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan penghematan anggaran hingga Rp 144,5 miliar atau 62,8% dari pagu sebesar Rp 229,9 miliar.

    8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang, mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 33,6 miliar atau 62,8% dari pagu anggaran Rp 53,49 miliar.

    9. Kementerian Koordinator Bidang Pangan melakukan efesiensi anggaran sebesar Rp 27,6 miliar atau 62,6% dari pagu anggaran Rp 44 miliar.

    10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, melakukan penghematan anggaran hingga Rp 1,23 triliun atau 62,18% dari pagu Rp 1,99 triliun.

  • Rini Soemarno Terseret Dugaan Korupsi Jual Beli Gas PT PGN dan PT IAE, Kini Diperiksa KPK

    Rini Soemarno Terseret Dugaan Korupsi Jual Beli Gas PT PGN dan PT IAE, Kini Diperiksa KPK

    GELORA.CO – Mantan Menteri BUMN, Rini Soemarno usai diperiksa kasus dugaan korupsi transaksi jual beli gas antara PT. Perusahaan Gas Negara (PT. PGN) dan PT. Inti Alasindo Energi (PT. IAE).

    Berdasarkan pantauan disway.id di lokasi, Rini selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 15.17 WIB mengenakan pakaian berwarna merah muda dan masker yang menutupi mulut dan hidungnya.

    Ia mengaku dimintai konfirmasi soal direktur utama dan program PNG yang diakuisisi oleh Pertamina.

    “Saya diminta untuk konfirmasi sebagai saksi mengenai dirutnya ini, program apa namanya, bukan lebih waktu PGN diakuisisi oleh Pertamina,” jelasnya kepada wartawan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin, 10 Februari 2025.

    Ia turut diperiksa mengenai progeam PGN yang diakuisisi oleh Pertamina. Ia menjelaskan bahwa program tersebut milik pemerintah.

    “Program itu adalah program Pemerintah betul. progam pemerintah untuk PGN diakuisisi. gitu ya,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Rini tidak mengetahui soal transaksi yang terkait dalam program PGN tersebut.

    “Enggak lah. itu kan transaksi yg saya rasa tadi saya rasa. Ini transaksi sebetulnya transaksi direktur biasa biasanya, gak sampai dirutnya. saya juga gak sampai dirut, tapi saya enggak tahu,” pungkasnya. 

    Diketahui, Lembaga Antirasuah sebelumnya telah menetapkan mantan Direktur Komersial PGN Danny Praditya dan Komisarus PT AIE yang juga merupakan Direktur Utama PT Isargas Iswan Ibrahim sebagai tersangka.

    Mereka ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No.79/DIK.00/01/05/2024 dan No.80/DIK.00/01/05/2024 pada tanggal 17 Mei 2024. 

    Kasus tersebut diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Adapun, untuk  kerugian negara itu berawal dari kegiatan jual-beli gas PGN sebagaimana hasil audit tujuan tertentu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

  • Kementerian BUMN Ngirit Pakai Lampu, Erick Thohir Buka Suara

    Kementerian BUMN Ngirit Pakai Lampu, Erick Thohir Buka Suara

    Jakarta –

    Tak semua lampu menyala di Kantor Kementerian BUMN setelah adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Menteri BUMN Erick Thohir pun buka suara.

    Menanggapi hal itu, Menteri BUMN, Erick Thohir mengungkapkan, kondisi lampu yang mati di kantornya bukan karena adanya efisiensi anggaran. Melainkan untuk mendukung emisi karbon.

    “Ini pengurangan efisiensi daripada penyerapan karbon. Kan supaya karbonnya efisieni kita mau coba kaca di depan kalau bisa diganti solar panel ya kan, supaya mengurangi kebutuhan itu,” ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Sementara itu Erick enggan berkomentar soal pemangkasan anggaran. Alasannya, menurut Erick belum ada keputusan resmi terkait pemangkasan anggaran.

    “Saya tidak bisa komen mengenai anggaran, karena belum putus,” kata Erick.

    Meski begitu, Erick mengatakan jika keputusan final ada efisiensi anggaran di Kementerian BUMN, Erick memastikan program Kementerian BUMN akan tetap berjalan dan tidak akan mengalami gangguan.

    Erick mengatakan dengan keterbatasaan aggaran BUMN belakangan ini, BUMN harus tetap menjalankan kebijakan dan transformasi yang telah direncanakan.

    “Saya rasa selama kita, kerjanya maksimal, tidak mengeluh, ya kita lakukan sebisa mungkin. Saya rasa dengan keterbatasan dana BUMN selama ini, saya nggak ngeluh kita kerja keras aja,” katanya.

    (hns/hns)

  • Dikabarkan Bakal Jadi Dewas Danantara, Erick Enggan Berkomentar

    Dikabarkan Bakal Jadi Dewas Danantara, Erick Enggan Berkomentar

    Jakarta –

    Beredar Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas sekaligus anggota Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Dengan begitu, Erick Thohir yang akan menjadi Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.

    Menanggapi hal tersebut, Erick enggan berkomentar. Hal ini lantaran belum ada keputusan resmi terkait struktur organisasi Danantara.

    “Saya belum bisa komen. Kalau tidak ada black and white-nya (hitam di atas putih) ini saya nggak bisa komen,” kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Erick mengatakan dengan terbitnya UU BUMN yang baru akan membawa dampak positif kepada BUMN. Diantaranya yakni, konsolidasi aset-aset BUMN kepada Danantara dan percepatan restrukturisasi.

    Sebelumnya, Beredar struktur organisasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang tertuang dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Ketiga Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Dalam DIM tersebut, memuat Menteri BUMN sebagai Ketua Dewan Pengawas sekaligus anggota BPI Danantara. Dengan begitu, Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara.

    Selain itu, tertuang juga perwakilan Kementerian Keuangan sebagai anggota Dewan Pengawas BPI Danantara. Anggota Dewan Pengawas lainnya juga berasal dari pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.

    (fdl/fdl)