Xcloud.id

Tag: Erick Thohir

  • Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Diperiksa KPK, Kasus Apa?

    Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Diperiksa KPK, Kasus Apa?

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 10 Februari 2025. Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dengan PT Inti Alasindo Energi (IAE) tahun 2017–2021.

    “Saya diminta untuk konfirmasi sebagai saksi mengenai dirutnya ini, program PGN diakuisisi sama Pertamina. Betul enggak bahwa program itu adalah program pemerintah. Betul program pemerintah untuk PGN diakuisisi,” kata Rini kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 10 Februari 2025.

    Rini mengaku dimintai konfirmasi oleh penyidik mengenai transaksi yang dilakukan Danny Praditya saat menjabat Direktur Komersial PT PGN. Akan tetapi, dia menyatakan tidak mengetahui mengenai kontrak kerja sama terkait jual beli gas antara PGN dengan Isar Gas.

    “Ini transaksi sebetulnya transaksi direktur biasanya enggak sampai dirut tapi saya enggak tahu saya bilang gitu,” kata Rini.

    “Karena itu transaksinya 15 juta kalau enggak salah, itu enggak nyampe ke dirut saja biasanya enggak sampai. Direkturnya? Kalau enggak salah iya (Danny Praditya),” ucapnya menambahkan.

    Geledah 7 Lokasi Terkait Korupsi di PT PGN

    Penyidik menggeledah tujuh lokasi untuk mencari barang bukti kasus dugaan korupsi di PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Lokasi penggeledahan berada di Jakarta, Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Gresik, Jawa Timur.

    “Penyidik telah melaksanakan kegiatan penggeledahan di beberapa lokasi di DKI Jakarta, Tangerang Selatan dan Kota Bekasi pada tanggal 28-29 Mei 2024 dan Kab. Gresik, Jawa Timur tanggal 31 Mei 2024,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa, 4 Juni 2024.

    Lebih lanjut Ali mengungkapkan, tujuh lokasi penggeledahan terdiri dari empat kantor perusahaan dan tiga rumah pribadi. Menurutnya, rumah pribadi yang digeledah merupakan kediaman para pihak yang terkait dengan perkara tersebut.

    “Penggeledahan tersebut dilakukan terhadap 4 kantor perusahaan dan 3 rumah Pribadi para pihak terkait perkara ini,” tutur Ali.

    Dari lokasi-lokasi penggeledahan, diungkapkan Ali, penyidik menemukan dokumen yang ada kaitannya dengan transaksi jual beli gas. Tak hanya itu, kaya dia, ditemukan juga dokumen berisi kontrak dan mutasi rekening bank.

    “Hasil yang diperoleh dokumen terkait transaksi jual beli gas, dokumen kontrak dan mutasi rekening bank. Segera disita sebagai barang bukti dalam perkara dimaksud,” tutur Ali.

    Selain penggeledahan, KPK melalui Ditjen Imigrasi mencegah dua orang untuk tidak bepergian ke luar negeri. Pencegahan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Perusahaan Gas Negara (PGN). Tujuan pencegahan agar pihak yang akan diperiksa berada di Indonesia dan dapat memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik KPK.

    “Dengan mulai berlangsungnya proses penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT PGN Persero, dengan salah satu pertimbangan agar pihak yang akan di periksa dapat selalu hadir memenuhi setiap jadwal pemanggilan pemeriksaan dari Tim Penyidik maka KPK ajukan cegah ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Selasa, 28 Mei 2024.

    Ali menjelaskan, pihak yang dicegah meninggalkan wilayah hukum Indonesia adalah penyelenggara negara dan pihak swasta. Akan tetapi, dia tidak membeberkan indentitas dua orang tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dua orang yang dicegah adalah Direktur Komersial PT PGN Danny Praditya dan Direktur Utama PT Isargas, Iswan Ibrahim.

    “Cegah ini adalah pengajuan pertama dan dapat perpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan penyidikan,” tutur Ali.

    Ali mengingatkan semua pihak yang dipanggil penyidik agar bersikap kooperatif memenuhi panggilan. Pasalnya, keterangan saksi maupun tersangka sangat penting untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di anak usaha PT Pertamina tersebut. “KPK ingatkan agar para pihak tersebut, kooperatif,” ujar Ali.

    KPK Sudah Tetapkan Tersangka

    KPK menyatakan tengah mengusut kasus dugaan korupsi di Perusahaan Gas Negara (PGN). Penanganan perkara di perusahaan Badan usaha milik negara (BUMN) tersebut sudah ditahap penyidikan dan telah ada pihak yang ditetapkan tersangka.

    “Kemudian penyidikan di PGN, iya benar KPK melakukan penyidikan menyangkut perkara di Perusahaan Gas Negara,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024.

    Alex menjelaskan, penyidikan kasus dugaan korupsi di PGN dilakukan berdasarkan audit dengan tujuan tertentu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selanjutnya, hasil audit disampaikan ke lembaga antirasuah untuk ditindaklanjuti.

    “Penyidikan menyangkut perkara di Perusahaan Gas Negara itu berdasarkan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan BPK yang disampaikan ke KPK,” ucap Alex.

    Akan tetapi, Alex belum mau membeberkan identitas tersangka, pun konstruksi perkara kasus dugaan korupsi di PGN. Menurutnya, pengumuman tersangka akan disampaikan ketika proses penyidikan rampung.

    “Nanti mungkin kalau sudah cukup buktinya, tentu kita juga akan segera melakukan penahanan terhadap para tersangka,” ujar Alex.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ikut Genjot 3 Juta Rumah, BUMN Siapkan Lahan 792 Ha

    Ikut Genjot 3 Juta Rumah, BUMN Siapkan Lahan 792 Ha

    Jakarta –

    BUMN akan menyiapkan 792 hektare (ha) lahan untuk program 3 juta rumah. Di atas lahan 792 hektare tersebut akan dibangun 123.000 rumah.

    Rencana itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) dan sejumlah asosiasi pengembang perumahan, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    “Untuk percepatan 792 hektare yang jelas kita mappingkan ini bisa dipercepat. Kurang lebih 123.000 rumah yang bisa dilakukan percepatannya,” ujar Erick

    Erick mengatakan dari total luasan lahan tersebut, ada lima lahan yang sudah dipastikan statusnya jelas. Artinya tidak ada masalah hukum, administratif, atau teknis yang menghambat pembangunan nantinya.

    “Nah lalu ada 5 yang kita clean and clear, yang nanti kita akan dorong dan akan ditinjau. Nanti saya sudah tunjuk PMO dari Perumnas, untuk 1-2 hari ke depan, untuk langsung dilihat,” katanya.

    Di sisi lain, Erick meminta adanya payung hukum yang jelas terkait kerja sama antara sektor swasta dan BUMN dalam pembangunan tersebut.

    “Kita ingin memastikan antara private sector dan BUMN bekerja secara transparan. Karena tadi kuncinya disampaikan Pak Ara, pelayanan kepada rakyat dan masyarakat. Kepercayaan publik menjadi sangat penting,” katanya.

    Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menambahkan 792 hektare lahan tersebut sebagian besar merupakan milik Perumnas. Sementara 5 lokasi merupakan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

    Ia menyampaikan, 5 lahan tersebut berada di Pulo Gebang, Jakarta, Stasiun Cisayur, Tangerang, Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan. Kemudian akan ada revitalisasi Rumah Susun Klender, Jakarta dan rumah tapak di daerah Jonggol, Jawa Barat.

    “Milik KAI ini semuanya ada di stasiun. Nanti dikembangkan menjadi konsep transit oriented development (TOD),” katanya.

    (hns/hns)

  • Penjelasan TNI Soal Erick Thohir Tunjuk Tentara Aktif Jadi Dirut Bulog

    Penjelasan TNI Soal Erick Thohir Tunjuk Tentara Aktif Jadi Dirut Bulog

    Bisnis.com, JAKARTA–Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk TNI aktif yakni Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

    Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Hariyanto mengatakan penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya itu sudah sesuai dengan Memorantum of Understanding (MoU) antara TNI dan BUMN.

    Menurutnya, TNI dan BUMN telah menjalin kerja sama strategis, salah satunya adalah menunjuk anggota TNI aktif menjadi Dirut Perum Bulog.

    “Jadi ini merupakan bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan BUMN yang telah didasarkan pada MoU antar kedua institusi, yang telah dilaksanakan sebelumnya,” tutur Hariyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/2/2024).

    Dia menjelaskan bahwa penunjukan itu juga telah melewati tahap seleksi dan disepakati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Menurutnya, Mayjen TNI Novi Helmi sudah memenuhi unsur strategis dan kontribusi.

    “Panglima TNI telah menyetujui permintaan tersebut setelah mempertimbangkan aspek strategis dan kontribusi yang bisa diberikan oleh Mayjen TNI Novi Helmy di Bulog,” kata Hariyanto.

    Menurutnya, TNI dan Bulog akan memberi dukungan penuh untuk pengadaan beras dan gabah nasional 2025. Hal tersebut, kata Hariyanto sudah disepakati di dalam MoU.

    “Kerja sama ini akan memanfaatkan gudang-gudang TNI yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    Pernyataan Erick Thohir 

    Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pengangkatan perwira aktif Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

    Dia menyatakan perombakan kepengurusan Bulog merupakan langkah strategis untuk memastikan program-program yang ditugaskan dapat berjalan secara optimal.

    “Tentu saja penyegaran itu perlu dilakukan. Penugasan yang diberikan harus bisa dijalankan secara maksimal. Oleh karena itu, kami melakukan review dan evaluasi,” ujar Erick di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Erick menjelaskan bahwa salah satu faktor yang disoroti Kementerian BUMN adalah kebijakan penyerapan beras sebesar 3 juta ton yang dinilai masih belum maksimal.

    “Dari data yang kami lihat, penyerapan masih kurang maksimal sehingga perlu dilakukan penyegaran [pengurus],” ucapnya.

    Dia juga menegaskan keberhasilan program penyerapan gabah sangat penting untuk mencapai swasembada beras dan mengurangi ketergantungan pada impor.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, pergantian direksi tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN No: SK-30/MBU/02/2025 pada 7 Februari 2025, yang mengakhiri pengabdian Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama.

    Wahyu mulai menjabat sebagai Dirut Bulog sejak September 2024. Kala itu, dia menggantikan Bayu Krisnamurthi yang memimpin Perum Bulog selama 10 bulan sejak Desember 2023.

  • Erick Thohir Ungkap Alasan Tunjuk Bos Bulog dari Kalangan TNI

    Erick Thohir Ungkap Alasan Tunjuk Bos Bulog dari Kalangan TNI

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberi penjelasan terkait perombakan jajaran pejabat di Perum Bulog, salah satunya kursi direktur utama.

    Diketahui, Erick Thohir menunjuk nama baru yakni Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai bos Bulog. Ia menggantikan Wahyu Suparyono di perusahaan pelat merah sektor logistik itu.

    Menteri Erick memberikan penjelasan perihal penunjukan direktur utama Bulog berasal dari kalangan TNI yang masih aktif. Hal ini merupakan bagian dari penyegaran di struktur direksi Bulog.

    “Penyegaran harus dilakukan. Memang penugasan yang diberikan ini harus bisa lakukan secara maksimal. Jadi review-review ini kita jalankan,” ungkap Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Erick mengungkapkan pergantian direktur utama dilakukan agar penugasan Bulog terkait penyerapan beras sebanyak 3 juta ton dapat tercapai.

    Erick Thohir sempat menyinggung penyerapan beras oleh Bulog pada beberapa waktu sebelumnya dinilai belum optimal.

    Dia mengungkapkan, penyerapan beras 3 juta ton merupakan program utama pemerintah dalam mewujudkan swasembada beras. Oleh karena itu, Bulog sebagai badan usaha yang bertugas sebagai offtaker harus menjalankan penugasan secara maksimal.

    “Karena yang terpenting kita sedang menuju swasembada beras. Selama ini kita impor, dan jangan sampai akhirnya serapannya tidak maksimal,” pungkasnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pergantian direksi Perum Bulog dan menetapkan Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya, sebagai direktur utama Perum Bulog.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025, yang mengakhiri pengabdian Wahyu Suparyono sebagai direktur utama dan Iryanto Hutagaol sebagai direktur keuangan Perum Bulog.

    Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya yang sebelumnya menjabat sebagai asisten teritorial Panglima TNI, kini dipercaya memimpin Perum Bulog. Novi Helmy Prasetya akan memulai masa baktinya sebagai direktur utama bersama dengan direktur keuangan Hendra Susanto.

    Hendra Susanto yang dipercaya menjabat sebagai direktur keuangan Perum Bulog sebelumnya adalah wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI.

    Selain direksi, jajaran dewan pengawas Perum Bulog juga mengalami perombakan sesuai SK Nomor: SK-29/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025 yang mengakhiri Wicipto Setiadi sebagai dewan pengawas diganti dengan Verdianto Iskandar Bitticaca adalah seorang purnawirawan Polri. Verdianto terakhir mengemban amanat sebagai asisten utama Kapolri bidang operasi.
     

  • Anggaran Kementerian BUMN Dipangkas, Erick Thohir: Kita Lakukan Sebisa Mungkin

    Anggaran Kementerian BUMN Dipangkas, Erick Thohir: Kita Lakukan Sebisa Mungkin

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri BUMN Erick Thohir tidak ambil pusing meski anggaran kementeriannya dipangkas Rp 153 miliar. Bersama jajarannya, ia mengaku akan tetap fokus bekerja dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia.

    “Saya rasa selama kita kerjanya maksimal, tidak meredup, ya kita lakukan sebisa mungkin,” kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Erick mengaku enggan mengeluh meski sejumlah kalangan menilai kebijakan efisiensi anggaran bisa mempengaruhi penyelesaian program kerja di sejumlah kementerian.

    Salah satu dampak dari efisiensi anggaran yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto adalah penggunaan energi listrik di sejumlah kementerian mulai dibatasi, termasuk Kementerian BUMN.

  • Erick Thohir Minta BUMN Terus Berperan Aktif Membantu UMKM di Indonesia

    Erick Thohir Minta BUMN Terus Berperan Aktif Membantu UMKM di Indonesia

    TRIBUNJATENG.COM – Menteri BUMN Erick Thohir meminta BUMN agar terus berperan aktif dalam membantu UMKM Indonesia.

    Ia menyebut UMKM dan BUMN adalah dua tulang punggung perekonomian Indonesia.

    Sehingga BUMN tidak hanya berfokus pada pertumbuhan korporasi saja.

    “Kementerian BUMN memiliki peran besar dalam membantu memajukan UMKM di Indonesia.”

    “Kami terus mendorong UMKM untuk berkembang melalui berbagai program dan kerja sama dengan lembaga lain,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

    Melalui Rumah BUMN, dengan memberikan kesempatan berpartisipasi, pihaknya berupaya membantu para pengusaha lokal agar lebih siap bersaing di pasar internasional melalui pembinaan yang lebih baik dan akses pasar yang lebih luas.

    Keberhasilan UMKM binaan BUMN ini adalah cerminan nyata dari kontribusi besar BUMN terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

    Para UMKM binaan BUMN ini ikut menunjukan hasil karya mereka di Inacraft 2025.

    Di sini, pengunjung bisa menyaksikan langsung produk kreatif unggulan dari UMKM Indonesia yang siap bersaing di pasar global.

    Melalui booth Rumah BUMN di Inacraft, 14 BUMN berpartisipasi, melibatkan 52 UMKM binaan dari berbagai kategori, seperti fashion, kerajinan tangan, dan aksesoris, serta menghadirkan 149 jenis produk unggulan yang siap menembus pasar internasional.

    Booth Rumah BUMN juga menjadi tempat menarik bagi pengunjung untuk berbicara langsung dengan pengrajin, mengetahui proses pembuatan produk, dan membeli produk langsung dari pengusaha lokal. 

    Selain produk-produk dari UMKM binaan, agenda utama yang diusung adalah engagement langsung dengan pengunjung.

    Di Inacraft 2025, Rumah BUMN juga menghadirkan berbagai Mini Event yang menarik.

    Setiap harinya, pengunjung dapat menikmati serangkaian kegiatan interaktif, seperti workshop dan demonstrasi produk dari berbagai BUMN yang berpartisipasi.

    Tema yang diangkat beragam, mulai dari batik Lasem oleh Semen Indonesia, merajut tas bersama Perumnas, ecoprint pada media kain oleh PTPN IV, hingga patchwork tissue pouch dengan Bank BTN.

    Aktivitas tersebut memberikan pengalaman langsung bagi pengunjung untuk berinteraksi dengan pengrajin, mempelajari proses pembuatan produk, dan membeli produk langsung dari pengusaha lokal. (*)

  • Perumnas Ungkap 5 Lokasi Aset BUMN Bakal Dibangun 3 Juta Rumah

    Perumnas Ungkap 5 Lokasi Aset BUMN Bakal Dibangun 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan Umum (Perum) Perumnas mengungkap bakal mengeksekusi pembangunan program 3 juta rumah di 5 titik lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Direktur Perum Perumnas, Budi Saddewa menjelaskan bahwa 5 lokasi awal yang bakal dieksekusi itu berada di wilayah Jabodetabek.

    Mulai dari di wilayah Pulo Gebang (Jakarta Timur), Stasiun Cicayur (Banten), Stasiun Jurang Mangu (Tangsel), Klender dan Jonggol (Jawa Barat).

    “Sebagian besar [asetnya] adalah milik Perumnas dan ada beberapa yang dimiliki oleh KAI. Milik KAI ini semuanya ada di stasiun. Artinya nanti dikembangkan menjadi konsep Transit Oriented Development (TOD),” ujarnya usai Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Adapun, kawasan TOD itu nantinya bakal dibangun di atas Stasiun Cicayur, Stasiun Jurang Mangu dan juga Blok K Pulo Gebang yang dekat dengan Terminal Pulo Gebang.

    Kemudian, Perumnas juga bakal merevitalisasi Rusun Klender serta membangun hunian tapak di wilayah Jonggol, Jawa Barat.

    Pada saat yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut setidaknya menyiapkan lahan seluas 792 hektare (Ha) untuk dapat dimanfaatkan mendukung pembangunan 3 juta rumah.

    Erick memastikan pada tahap awal, dari 792 hektare itu dapat dibangun hunian mencapai 123.000 unit. “Dari 792 hektare ini ada kurang lebih 123.000 unit yang bisa dikembangkan,” tuturnya. 

    Adapun, keputusan pengembangan 3 juta rumah di lahan BUMN seluas 792 Ha itu merupakan kegiatan lanjutan usai sebelumnya ET sempat bertemu dengan Menteri PKP Maruarar Sirait pada Jumat (8/11/2024).

    “Kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN, tentu konteksnya perumahan di mana untuk perumahan rakyat lalu juga perumahan menengah nantinya,” ujarnya dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

  • Erick Thohir Empat Kali Bongkar Pasang Dirut Bulog

    Erick Thohir Empat Kali Bongkar Pasang Dirut Bulog

    Bisnis.com, JAKARTA – Erick Thohir diketahui empat kali melakukan bongkar pasang posisi Direktur Umum (Dirut) Perum Bulog, saat menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 2019.

    Di awal kepemimpinannya, jabatan Dirut Perum Bulog dipegang oleh Budi Waseso. Buwas, sapaan akrabnya, sebelumnya merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional, yang kemudian diangkat oleh Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai Dirut Perum Bulog pada April 2018.  

    Keputusan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-115/MBU/04/2018. Terhitung sejak 27 April 2018, Buwas resmi menjabat sebagai Dirut Perum Bulog, menggantikan Djarot Kusumayakti yang telah menjabat sejak 2015.

    Posisi tersebut lantas kembali dipegang Buwas, usai Erick kembali menetapkannya sebagai orang nomor satu di BUMN Pangan itu. Pengangkatan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-91/MBU/04/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog.

    Namun, pada Desember 2023, Erick mencopot Buwas dan mengangkat Bayu Krisnamurthi sebagai Dirut Perum Bulog. Pengangkatan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog.

    Namun belum genap setahun, dosen agribisnis di Institut Pertanian Bogor (IPB) itu digantikan oleh Wahyu Suparyono. Sebelumnya, Wahyu merupakan Dirut PT Asabri (Persero).

    Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-73/DHK.MBU.A/09/2024. Pada September 2024, Wahyu resmi menggantikan Bayu sebagai Dirut Perum Bulog.

    Empat bulan lebih menempati posisi tersebut, Erick kembali merombak direksi Perum Bulog. Melalui Keputusan Menteri BUMN No: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025, Erick mengangkat Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Dirut Perum Bulog.

    Novi Helmy Prasetya merupakan Asisten Teritorial Panglima TNI sejak Februari 2024 hingga saat ini. Hal ini lantas menjadikan Wahyu sebagai Dirut dengan masa jabatan tersingkat dan Buwas dengan masa jabatan terlama sepanjang Erick menjabat sebagai Menteri BUMN. 

  • Anggaran Disunat 55,5%, Erick Thohir: Kita Tidak Mengeluh – Page 3

    Anggaran Disunat 55,5%, Erick Thohir: Kita Tidak Mengeluh – Page 3

    Adapun berdasarkan lampiran I file Surat Edaran yang diterima Liputan6.com, terdapat beberapa K/L yang melakukan efisiensi anggaran terbesar pada tahun 2025.

    Berikut adalah 10 K/L dengan efisiensi anggaran terbesar:

    1. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami efisiensi anggaran terbesar, yakni mencapai Rp 4,81 triliun atau 75,2% dari pagu anggaran Rp 6,39 triliun.

    2. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun atau 73,34% dari total pagu Rp 110,95 triliun.

    3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 3,66 triliun atau 69,4% dari pagu sebesar Rp 5,27 triliun.

    4. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga melakukan penghematan anggaran mencapai Rp 1,46 triliun atau 62,9% dari pagu sebesar Rp 2,33 triliun.

    5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 433,19 miliar atau 69,1% dari pagu Rp 626,39 miliar.

    6. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyaratan melakukan penghematan sebesar Rp 6 miliar atau 66,4% dari pagu Rp 9,02 miliar.

    7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan penghematan anggaran hingga Rp 144,5 miliar atau 62,8% dari pagu sebesar Rp 229,9 miliar.

    8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang, mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 33,6 miliar atau 62,8% dari pagu anggaran Rp 53,49 miliar.

    9. Kementerian Koordinator Bidang Pangan melakukan efesiensi anggaran sebesar Rp 27,6 miliar atau 62,6% dari pagu anggaran Rp 44 miliar.

    10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, melakukan penghematan anggaran hingga Rp 1,23 triliun atau 62,18% dari pagu Rp 1,99 triliun.

  • Rini Soemarno Terseret Dugaan Korupsi Jual Beli Gas PT PGN dan PT IAE, Kini Diperiksa KPK

    Rini Soemarno Terseret Dugaan Korupsi Jual Beli Gas PT PGN dan PT IAE, Kini Diperiksa KPK

    GELORA.CO – Mantan Menteri BUMN, Rini Soemarno usai diperiksa kasus dugaan korupsi transaksi jual beli gas antara PT. Perusahaan Gas Negara (PT. PGN) dan PT. Inti Alasindo Energi (PT. IAE).

    Berdasarkan pantauan disway.id di lokasi, Rini selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 15.17 WIB mengenakan pakaian berwarna merah muda dan masker yang menutupi mulut dan hidungnya.

    Ia mengaku dimintai konfirmasi soal direktur utama dan program PNG yang diakuisisi oleh Pertamina.

    “Saya diminta untuk konfirmasi sebagai saksi mengenai dirutnya ini, program apa namanya, bukan lebih waktu PGN diakuisisi oleh Pertamina,” jelasnya kepada wartawan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin, 10 Februari 2025.

    Ia turut diperiksa mengenai progeam PGN yang diakuisisi oleh Pertamina. Ia menjelaskan bahwa program tersebut milik pemerintah.

    “Program itu adalah program Pemerintah betul. progam pemerintah untuk PGN diakuisisi. gitu ya,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Rini tidak mengetahui soal transaksi yang terkait dalam program PGN tersebut.

    “Enggak lah. itu kan transaksi yg saya rasa tadi saya rasa. Ini transaksi sebetulnya transaksi direktur biasa biasanya, gak sampai dirutnya. saya juga gak sampai dirut, tapi saya enggak tahu,” pungkasnya. 

    Diketahui, Lembaga Antirasuah sebelumnya telah menetapkan mantan Direktur Komersial PGN Danny Praditya dan Komisarus PT AIE yang juga merupakan Direktur Utama PT Isargas Iswan Ibrahim sebagai tersangka.

    Mereka ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No.79/DIK.00/01/05/2024 dan No.80/DIK.00/01/05/2024 pada tanggal 17 Mei 2024. 

    Kasus tersebut diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Adapun, untuk  kerugian negara itu berawal dari kegiatan jual-beli gas PGN sebagaimana hasil audit tujuan tertentu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).