Xcloud.id

Tag: Erick Thohir

  • Cara War Diskon Tiket Pesawat Mudik Lebaran 2025

    Cara War Diskon Tiket Pesawat Mudik Lebaran 2025

    JABAR EKSPRES – Kabar gembira bagi masyarakat yang berencana mudik saat Lebaran 2025! Pemerintah tengah mempertimbangkan kembali kebijakan diskon tiket pesawat seperti yang sukses diterapkan pada musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa kebijakan diskon tiket pesawat yang diberlakukan sebelumnya telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dan industri penerbangan nasional.

    Dalam program diskon tiket pesawat pada periode Nataru 2024/2025, pemerintah memberikan potongan harga sebesar 10 persen. Erick Thohir menjelaskan bahwa kebijakan ini mendapat respons positif dari masyarakat dan berhasil meningkatkan jumlah penumpang pesawat. Keberhasilan tersebut kini menjadi pertimbangan untuk diterapkan kembali saat Lebaran 2025.

    Baca Juga : Cara War Tiket Kereta Api Mudik Lebaran 2025 GRATIS, Catat Jadwalnya!

    Rencana diskon tiket pesawat ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang ingin memberikan berbagai insentif transportasi untuk mendorong kelancaran mobilitas masyarakat saat musim libur panjang.

    Dengan adanya berbagai insentif yang direncanakan, berharap semoga perjalanan mudik menjadi lebih lancar, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Masyarakat yang berencana bepergian saat Lebaran 2025 harus tetap selalu memantau perkembangan kebijakan ini agar bisa mendapatkan manfaat dari program diskon tiket pesawat. Semoga perjalanan mudik tahun ini lebih menyenangkan dan terjangkau!

    Cara War Tiket Pesawat Lebaran 2025, Catat Jadwalnya!

    Mengingat tingginya permintaan tiket pesawat saat Lebaran, masyarakat perlu mempersiapkan strategi agar tidak kehabisan tiket. Berikut beberapa tips untuk mendapatkan tiket pesawat Lebaran 2025 dengan harga terbaik:

    Baca Juga : Begini Cara Daftar Mudik Lebaran 2025 GRATIS dari Indomaret dan Alfamart, Cek Syarat dan Jadwalnya

    Pantau Jadwal Penjualan – Maskapai biasanya membuka penjualan tiket Lebaran sejak beberapa bulan sebelumnya. Pastikan Anda mengetahui jadwal rilis tiket agar bisa segera melakukan pemesanan.Gunakan Aplikasi dan Website Resmi – Pesan tiket melalui aplikasi atau situs resmi maskapai serta platform perjalanan terpercaya untuk menghindari penipuan dan mendapatkan harga terbaik.Manfaatkan Promo dan Diskon – Banyak maskapai dan agen perjalanan memberikan promo khusus Lebaran. Gunakan kode promo atau program loyalty untuk mendapatkan harga lebih murah.Pilih Waktu Penerbangan yang Fleksibel – Tiket di jam sibuk cenderung lebih mahal dan cepat habis. Cobalah memilih jadwal penerbangan di jam yang lebih sepi, seperti penerbangan pagi atau malam hari.Gunakan Mode Incognito Saat Mencari Tiket – Beberapa situs menggunakan cookie untuk menaikkan harga tiket setelah pencarian berulang. Mode incognito bisa membantu menghindari lonjakan harga.Siapkan Metode Pembayaran yang Cepat – Tiket murah sering kali cepat habis, jadi pastikan metode pembayaran sudah siap agar proses pembelian berjalan lancar.

  • KPK Tahan 3 Tersangka Kasus ASDP, Kerugian Negara Tembus Rp893 Miliar!

    KPK Tahan 3 Tersangka Kasus ASDP, Kerugian Negara Tembus Rp893 Miliar!

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 3 dari 4 tersangka kasus dugaan korupsi kerja sama usaha akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh BUMN PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). 

    Ketiga tersangka itu antara lain mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi (IP), mantan Direktur Komersial dan Pelayaran ASDP Muhammad Yusuf Hadi serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Harry Muhammad Adhi Caksono. Mereka ditahan untuk 20 hari pertama sejak hari ini, Kamis (13/2/2025). 

    “KPK melakukan Upaya Paksa berupa Penahanan terhadap tiga orang mantan Dewan Direksi PT ASDP, yaitu IP, MYH dan HMAC untuk 20 hari ke depan, sampai dengan tanggal 4 Maret 2025, di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK,” ujar Plh. Direktur Penyidikan Budi Sokmo pada konferensi pers, Kamis (13/2/2025). 

    Sementara itu, satu orang tersangka lain yaitu pemilik PT Jembatan Nusantara Adjie belum ditahan karena masih belum menghadiri pemanggilan lantaran sakit. 

    Rugi Rp893 Miliar

    Adapun, KPK menyebut bahwa upaya penawaran akuisisi PT JN kepada ASDP sudah dilakukan Adjie sejak 2014. Namun, penawaran tersebut ditolak oleh Dewan Direksi maupun Komisaris ASDP pada saat itu karena kapal-kapal milik PT JN sudah tua. Perseroan disebut memprioritaskan pengadaan kapal feri baru. 

    Kemudian, pada 2018, Adjie kembali menawarkan akuisisi tersebut kepada Ira Puspdewi yang saat itu telah diangkat menjadi Dirut. 

    Setelah sejumlah pertemuan antara Adjie, Ira, serta Harry Mac dan M Yusuf Hadi, PT JN secara resmi melakukan penawaran tertulis ke ASDP pada 2019. Sebagai tindak lanjut, ASDP melakukan kerja sama usaha (KSU) dengan PT JN pada tahun anggaran 2019-2020, lalu diperpanjang untuk 2021-2022. 

    Masih pada tahun yang sama, Ira diduga mengirimkan surat berbeda ke Komisaris Utama ASDP dan Menteri BUMN. Surat ke Komut perihal Permohonan Persetujuan

    Tertulis atas Rencana KSU Pengoperasian Kapal dengan PT JN Group, sedangkan surat ke Menteri BUMN turut menjelaskan ASDP sedang dalam masa orientasi penjajakan kemungkinan proses akuisisi kapal dengan terlebih dahulu melalui kerja sama usaha pengoperasian kapal.

    “Komisaris Utama pada saat itu tidak menyetujui rencana akuisisi PT JN oleh PT ASDP,” ungkap Budi. 

    Dalam pelaksanaannya, ASDP diduga memprioritaskan pemberangkatan kapal-kapal milik PT JN dibandingkan perseroan guna menunjukkan bahwa PT JN layak diakuisisi. 

    Pada 2020, Dewan Komisaris ASDP diganti. Pihak Direksi lalu memasukkan kegiatan akuisisi PT JN ke RJPP 2020-2024, dan disahkan oleh Dewan Komisaris yang baru. 

    Dalam RJPP tersebut, ASDP mengungkap adanya penambahan 53 kapal berkat akuisisi PT JN. Padahal, pada RJPP 2019-2023, perseroan memutuskan untuk memperkuat kesehatan keuangan dengan di antaranya menambah kapal feri baru melalui pengadaan atau pembangunan baru sesuai dengan kebutuhan wilayah. 

    Lalu, Ketua Tim Akuisisi diduga mengoordinasikan KJPP untuk melakukan valuasi sesuai permintaan Direksi. Misalnya, KJPP MBRU diduga menaikkan valuasi atas 53 kapal milik PT JN Group yang perinciannya terdiri dari 42 kapal milik JN serta 11 kapal milik perusahaan afiliasi. 

    Penilaian itu diduga direkayasa agar mendekati nilai yang sudah ditentukan tidak lain oleh Adjie selaku pemilik PT JN, dengan pengetahuan Direksi. Nilainya yakni tidak kurang dari Rp2 triliun. 

    Meski demikian, setelah sejumlah pertemuan keempat tersangka, tercapai kesepakatan untuk nilai akuisisi pada 20 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp1,27 triliun. Nilai yang disepakati itu terdiri dari Rp892 miliar untuk nilai saham (termasuk 42 kapal JN) serta Rp380 miliar untuk 11 kapal milik afiliasi PT JN. 

    Kedua pihak juga menyepakati bahwa utang milik PT JN pembayarannya akan dilanjutkan oleh ASDP. 

    Lembaga antrirasuah menyebut berdasarkan audit penghitungan kerugian keungan negara uang dilakukan, akuisisi itu terindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp893 miliar. 

    “Atas perhitungan yang dilakukan, maka transaksi akuisisi PT JN oleh PT ASDP terindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp893.160.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar seratus enam puluh juta rupiah),” jelas Budi. 

    Para tersangka pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Erick Thohir Potong Anggaran Fasilitas Pimpinan Kementerian BUMN Senilai Rp7 Miliar – Halaman all

    Erick Thohir Potong Anggaran Fasilitas Pimpinan Kementerian BUMN Senilai Rp7 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memotong anggaran fasilitas pimpinan BUMN sebesar Rp 7 miliar, menyusul adanya kebijakan pemangkasan anggaran di kementeriannya sebesar Rp 115,6 miliar.

    “Saya rasa memang pengurangan fasilitas pimpinan kurang lebih ada penghematan di 7 miliar,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Erick merincikan penghematan ini dilakukan dengan mengurangi anggaran pengadaan souvenir untuk tamu luar negeri yang bertamu di Kementerian BUMN hingga efisiensi perjalanan dinas pimpinan dalam acara seremonial.

    “Itu salah satunya memang kalau kita kedatangan tamu dari luar negeri biasanya kan suka tukeran souvenir itu yang kita beli dari UMKM ya mohon maaf saat ini kita coba cari yang lebih affordable,” ucap Erick.

    “Lalu ada beberapa rapat kemarin dengan Asian Development Bank (ADB), IMF ya kita tidak bisa hadir. Kita pakai Zoom saja seperti zaman Covid,” tambah dia.

    Kendati begitu, Erick memastikan tak ada pengurangan fasilitas untuk pegawai Kementerian BUMN, seperti klinik hingga day care.

    “Kita tahu kalau kita lihat ranking Kementerian BUMN masih kelas 2. Jadi karena kita tidak bisa naikkan mungkin dan lain-lain ya kita pasti lihat di kantor salah satunya dari pengalihan perjalanan dan fasilitas pimpinan kita tetap proteksi yang namanya fasilitas kepegawaian seperti klinik day care dan lain-lainnya itu yang kita coba jaga,” ucap dia.

    Selain itu, Erick juga memastikan tak ada pengurangan pegawai Kementerian BUMN, termasuk sekuriti dan office boy di tengah kebijakan efisiensi anggaran tersebut.

    “Kita coba kurangi fasilitas itu semua tetapi saya sepakat tadi sesuai dengan arahan Komisi VI pengurangan pegawai itu belum ada, sampai hari ini. Lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada,” kata Erick.

     

  • Erick Thohir Pastikan Efisiensi Anggaran BUMN Tidak Berdampak pada Pengurangan Karyawan – Halaman all

    Erick Thohir Pastikan Efisiensi Anggaran BUMN Tidak Berdampak pada Pengurangan Karyawan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan tak ada pengurangan pegawai Kementerian BUMN di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

    “Efisiensi lainnya di protokoler, karena kita coba kurangi fasilitas itu semua tetapi saya sepakat tadi sesuai dengan arahan Komisi VI pengurangan pegawai itu belum ada, sampai hari ini. Lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Selain itu, Erick juga memastikan tak ada pengurangan fasilitas untuk pegawai Kementerian BUMN seperti klinik hingga day care. Sebab, penghematan anggaran yang dilakukan Kementerian BUMN menyasar untuk fasilitas pimpinan.

    Dia mengatakan, pengurangan fasilitas pimpinan di Kementerian BUMN, menghemat anggaran sebesar Rp 7 miliar.

    “Kita jaga juga mengenai day care karena itu fasilitas penting buat pegawai kami karena kita tahu kalau kita lihat ranking Kementerian BUMN masih kelas 2,” ucap Erick.

    “Jadi karena kita tidak bisa naikkan mungkin dan lain-lain ya kita pasti lihat di kantor salah satunya dari pengalihan perjalanan dan fasilitas pimpinan. Kita tetap proteksi yang namanya fasilitas kepegawaian seperti klinik deker dan lain-lainnya itu yang kita coba jaga,” sambung dia.

    Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan, pagu anggaran BUMN telah diusulkan sebesar Rp 215 miliar kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tahun 2025. 

    Mulanya, pagu anggaran BUMN sebesar Rp 277,5 miliar kemudian mengalami efisiensi sebanyak Rp 115,6 miliar. Sehingga sisa pagu BUMN menjadi Rp 161,9 miliar.

    Efisiensi tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    “Kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan tentu belum mendapat konfirmasi 100 persen, tetapi mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang memang mengada-ngada, karena memang batas minimum kami untuk beroperasional kurang lebih di Rp 215 miliar,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Kamis (13/2/2025).

    Menurut Erick, usulan pagu anggaran BUMN menjadi Rp 215 miliar itu untuk menjalankan program-program kementerian yang sudah dilakukan efisiensi seperti pemotongan 54 persen anggaran perjalanan dinas.

    Kemudian 50 persen pengurangan anggaran untuk biaya pengawasan BUMN serta 41 persen pengurangan biaya untuk fasilitas IT. Pengurangan biaya Alat Tulis Kantor (ATK) sebanyak 90 persen, lalu biaya fasilitas pimpinan dikurangi 70 persen.

    Erick menegaskan bahwa untuk kendaraan dinas, BUMN telah memangkas anggaran hingga 66 persen. Dia bilang, Kementeriannya sekarang beralih dari kendaraan mobil listrik menjadi mobil hybrid.

    “Lalu 66 persen menyesuaikan kendaraan dinas yang kemarin kami semua menyewa kami coba mengganti yang lebih murah dari mobil listrik menjadi hybrid tujuannya tadi listrik sekarang hybrid harganya bisa lebih murah itu sampai 66 persen,” jelas Erick.

    Selain itu, penghematan 43 persen untuk kegiatan rapat, meniadakan juga hal-hal yang seremonial. Terakhir, 39 persen efisiensi pemakaian gedung.

    “Jadi memang kami masih berkomunikasi walaupun memang kemarin apa yang kami dapatkan itu kurang lebih Rp 161,9 miliar, semoga ada jalan nanti kita tunggu saja 1 sampai 2 bulan ke depan,” ungkap Erick.

  • Erick Thohir Mohon Anggaran Kementerian BUMN Tak Disunat Lebih dari Rp 215 Miliar – Page 3

    Erick Thohir Mohon Anggaran Kementerian BUMN Tak Disunat Lebih dari Rp 215 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian BUMN terkena efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp 115,52 miliar hingga menjadi Rp 161,9 miliar. Jumlah itu setara 58,37 persen dari pagu awal senilai Rp 277,5 miliar.

    Namun begitu, Menteri BUMN Erick Thohir usul agar pemangkasan anggaran di Kementerian BUMN tidak sampai di bawah Rp 215 miliar. Lantaran angka tersebut jadi batas minimum Kementerian BUMN beroperasi.

    “Kemarin siang kami coba usulkan kepada Kementerian Keuangan. Memang belum dapat konfirmasi 100 persen, tapi mereka lihat usulan kami bukan sesuatu yang mengada-ada karena memang batas minimum kami untuk beroperasi itu di Rp 215 miliar,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Erick mengatakan, pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya. Imbas pemotongan anggaran Kementerian BUMN yang lebih besar dari kebutuhan.

    “Semoga ada jalan, nanti kita tunggu satu dua bulan dua bulan ke depan,” imbuh dia.

    Pemotongan Anggaran Kementerian BUMN

    Secara alokasi, Erick memaparkan, pemotongan anggaran Kementerian BUMN dikenakan untuk beberapa pengadaan, semisal pengurangan fasilitas dan perjalanan dinas.

    “Kementerian BUMN telah melakukan efisiensi terdiri atas pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70 persen, pemotongan perjalanan dinas sebesar 54 persen,” terang Erick.

    Selain itu, fasilitas IT juga turut terkena pemotongan hingga 41 persen. Lalu, pengadaan alat tulis kantor (ATK) sebesar 90 persen, kegiatan rapat dan acara seremonial 43 persen, hingga efisiensi pemakaian gedung 39 persen.

    “Kita juga menurunkan biaya pengawasan BUMN sebesar 50 persen, yang sebenarnya sangat penting kalau kita tahu pengawasan itu hal yang harus dimaksimalkan,” imbuh Erick.

    Di luar fasilitas pimpinan, para pejabat Kementerian BUMN juga terkena penyesuaian kendaraan dinas sebesar 66 persen. Dengan cara menggantikan mobil listrik menjadi hybrid.

    “Kendaraan dinas yang kemarin kami semua sewa, kami coba ganti lebih murah dari mobil listrik jadi hybrid. Tujuannya, tadinya mobil listrik sekarang hybrid dengan harganya bisa lebih murah sampai 66 persen,” tutur Erick.

     

  • Erick Thohir Pastikan Tak PHK Karyawan Imbas Efisiensi Anggaran, Office Boy hingga Satpam Aman

    Erick Thohir Pastikan Tak PHK Karyawan Imbas Efisiensi Anggaran, Office Boy hingga Satpam Aman

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan tak ada pengurangan jumlah staf atau sumber daya manusia (SDM) setelah kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang dilakukan pemerintah. 

    Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan kementerian yang dipimpinnya belum mengurangi jumlah petugas keamanan (security) dan petugas operasional kebersihan (office boy). Erick masih memaksimalkan anggaran di kementerian untuk mempekerjakan kelompok pekerja tersebut. 

    “Pengurangan pegawai belum ada sampai hari ini, lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada,” ungkap Erick Thohir saat melakukan rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025). 

  • Mobil Listrik Pejabat BUMN Diganti Jadi Hybrid Gegara Efisiensi Anggaran

    Mobil Listrik Pejabat BUMN Diganti Jadi Hybrid Gegara Efisiensi Anggaran

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan bahwa Kementeriannya memangkas pagu anggaran sebesar Rp115,6 miliar. Awalnya, total pagu 2025 adalah sebesar Rp277,5 miliar.

    Pada saat ini, sisa anggaran di Kementerian BUMN adalah sebesar Rp161,9 miliar. Hasil dari pemangkasan anggaran itu pun berdampak pada sejumlah pos, termasuk fasilitas pimpinan yang dikurangi sebesar 70 persen, serta penyesuaian kendaraan dinas 66 persen.

    “Kendaraan dinas yang kemarin kami sewa kami coba ganti lebih murah dari listrik menjadi hybrid. Harganya bisa lebih murah sampai 66 persen,” kata Erick Thohir saat rapat dengan Komisi VI DPR, Kamis 13 Februari 2025.

    Dia menjelaskan bahwa anggaran awal yang sebesar Rp277,5 miliar terdiri dari Rp80 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN, dan Rp197,4 untuk program dukungan manajemen.

    Akan tetapi, dia telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) batas minumum operasional sebesar Rp215 miliar yang terdiri dari Rp 44 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN, dan Rp 171,1 untuk program dukungan manajemen.

    Usul Efisiensi Anggaran Tak Sampai di Bawah Rp215 Miliar

    Erick Thohir mengusulkan agar efisiensi anggaran di Kementerian BUMN tidak sampai di bawah Rp215 miliar, karena angka itu merupakan batas minimum kementerian untuk beroperasi.

    “Kemarin jam 2 siang, kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan. Tentu belum mendapat konfirmasi 100 persen, tetapi mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang memang mengada-ada,” tuturnya.

    Erick Thohir menyampaikan, saat ini Kementerian BUMN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp161,9 miliar setelah dilakukan efisiensi belanja. Anggaran pascaefisiensi tersebut memangkas kurang lebih 58 persen dari pagu anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp277,5 miliar.

    Dia menjelaskan bahwa minimum operasional Kementerian BUMN kurang lebih di angka Rp215 miliar. Oleh karena itu, dia mengajukan pengurangan efisiensi anggaran kepada Kementerian Keuangan.

    Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir merincikan bahwa Rp215 miliar tersebut terdiri atas hasil pemotongan perjalanan dinas sebesar 54 persen, hingga memotong biaya program pengawasan BUMN sebesar 50 persen.

    “Kalau kita tahu, pengawasan (BUMN) itu menjadi konsekuensi yang harus dimaksimalkan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, efisiensi Rp215 miliar tersebut juga terdiri atas pengurangan fasilitas IT sebesar 41 persen, pengurangan ATK sebesar 90 persen, pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70 persen, dan menyesuaikan kendaraan dinas sehingga memangkas biaya sebesar 66 persen.

    Erick Thohir juga memangkas hal-hal lainnya seperti kegiatan rapat, hal-hal seremonial, efisiensi pemakaian gedung, dan lain-lain.

    “Semoga ada jalan (pengurangan efisiensi), kami tunggu saja 1–2 bulan ke depan,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BPK Diminta Audit Pengembang Rumah Nakal, Ini Tujuannya – Page 3

    BPK Diminta Audit Pengembang Rumah Nakal, Ini Tujuannya – Page 3

    Sebelumnya, sertifikat rumah bisa disebut menjadi salah satu barang mewah yang dimiliki masyarakat. Namun, praktik pengembang atau developer nakal dituding menyebabkan tak terbitnya sertifikat rumah dalam waktu lama, meski cicilan sudah dilunasi.

    Praktik developer nakal sudah menjadi sorotan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Data yang dikumpulkan menunjukkan ada 4.000 developer nakal yang membuat 120.000-an sertifikat rumah tak terbit pada 2019.

    Asosiasi Pengembang dan Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) turut buka suara terkait hal tersebut. Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah mempertanyakan kategori developer nakal yang disangkakan tersebut.

    “Kategori nakal seperti apa yg disampaikan sampai sekarang saya belum paham,” kata Junaidi saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (30/1/2025).

    Dia mengatakan, jika persoalannya adalah sertifikat kepemilikan rumah, maka tanggung jawabnya tak hanya ada di pengembang. Tapi ada pula pihak perbankan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), hingga notaris.

    “Jika ada permasalahan sertifikat yang belum terselesaikan tentunya Bank, ATR/BPN, pengembang dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang memprosesnya, duduk bareng untuk mendiskusikan, saya yakin ada jalan keluarnya,” beber dia.

     

     

     

  • Freeport Indonesia Kirim 125 Kg Emas Batangan Perdana ke Antam

    Freeport Indonesia Kirim 125 Kg Emas Batangan Perdana ke Antam

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Freeport Indonesia (PTFI) mengirim emas batangan perdana ke PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (12/2/2025). Jumlah emas dikirim 125 kilogram atau senilai Rp 207 miliar dengan kadar kemurnian 99,99%. 

    PT Freeport Indonesia menjadi perusahaan tambang tembaga terintegrasi hulu hilir pertama yang memurnikan lumpur anoda menjadi emas batangan murni, yang ditandai dengan pengiriman perdana emas batangan dari fasilitas precious metal refinery (PMR) smelter PTFI ke Antam. 

    “Pengiriman emas batangan perdana PTFI ke Antam merupakan langkah penting dalam upaya hilirisasi emas di Indonesia. Sejalan dengan visi pemerintah untuk memaksimalkan nilai tambah sumber daya alam dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam keterangan diterima Beritasatu.com, Kamis (13/2/2025). 

    Tony menjelaskan insiden yang terjadi di salah satu fasilitas kompleks smelter PTFI tidak membuat perusahaan berhenti untuk menjalankan komitmen perusahaan untuk hilirisasi pertambangan. Pembangunan PMR telah selesai dan memproduksi emas murni merupakan bukti keseriusan PTFI dalam menjalankan hilirisasi. 

    “PTFI berhasil memproses sekitar 12,56 ton lumpur anoda dari PT Smelting. Dari proses tersebut dihasilkan emas batangan 189 kilogram, di mana 125 kiloggram fine gold purity 99,99%, sementara 64 kilogram masih akan di-casting ulang agar memenuhi standar fine gold purity,” kata Tony. 

    Sementara itu, Direktur Utama PT Antam Nico Kanter menjelaskan kolaborasi PTFI dengan Antam merupakan bukti nyata komitmen dalam mengembangkan industri pengolahan mineral di Indonesia dan meningkatkan daya saing di pasar global. 

    “Sinergi antara PTFI dengan Antam merupakan langkah penting dalam mewujudkan kemandirian Indonesia di sektor pertambangan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor dan mendorong penggunaan produk dalam negeri,” kata Nico. 

    Nico menambahkan bahwa sinergi penyerapan emas dari PTFI ini merupakan komitmen Antam dalam memperkuat bisnis emas logam mulia guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berinvestasi emas. Selain itu, dengan penguatan pengadaan bahan baku domestik, perusahaan juga dapat menurunkan ketergantungan terhadap impor. 

    Pada November 2024, PTFI dan Antam menandatangani perjanjian jual beli emas dengan kadar kemurnian 99,99%. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung. 

    Dalam perjanjian bisnis tersebut, Antam akan membeli sebanyak 30 ton emas batangan per tahun dengan kemurnian 99,99% dari PTFI. Bahan baku emas dari PTFI kemudian akan diolah Antam di pabrik pengolahan dan pemurnian logam mulia untuk menjadi produk logam mulia Antam. 

    “Sebagai perusahaan yang memiliki pengolahan dan pemurnian terintegrasi dalam negeri mulai hulu hingga hilir, PTFI telah mewujudkan hilirisasasi tembaga dan saat ini hilirisasi emas. Dalam waktu dekat akan menyusul hilirisasi perak,” kata Tony. 

    Tony menambahkan PMR PTFI menjadi salah satu produsen emas murni batangan di Indonesia dengan kapasitas pemurnian sekitar 50 ton emas, dan 200 ton perak per tahun serta platinum group metals, yaitu 30 kilogram platinum, 375 kilogram paladium.

    Melalui kemitraan strategis ini, PTFI dan Antam berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam membangun industri pertambangan nasional yang berdaya saing. Hilirisasi dalam negeri menjadi kunci untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar, sehingga dapat mempercepat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

  • Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran Rp 115 Miliar, Ini Alokasi Dana yang Dipangkas Erick Thohir

    Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran Rp 115 Miliar, Ini Alokasi Dana yang Dipangkas Erick Thohir

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan Kementerian BUMN turut merasakan dampak dari kebijakan pemangkasan anggaran. Ia menyebutkan, nilai anggaran Kementerian BUMN yang efektif terpangkas sekitar Rp 115 miliar.

    Erick mengungkapkan, pagu awal Kementerian BUMN untuk tahun 2025 senilai Rp 277,5 miliar. Angka tersebut diperuntukkan menjalankan dua program utama yakni program pengembangan dan pengawasan BUMN, serta program dukungan manajemen.

    “Terdiri dari Rp 80 miliar itu untuk program pengembangan pengawasan BUMN dan Rp 197,4 miliar program dukungan manajemen. Jadi total anggaran Rp 277 miliar,” ungkap Erick Thohir saat melakukan rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Erick mengungkapkan, Kementerian BUMN akan mengikuti kebijakan pemangkasan anggaran. Namun Erick mengajukan permohonan agar nilainya tidak terlalu besar.

    Menteri BUMN menyebut, angka anggaran untuk mendukung program kerja Kementerian BUMN di 2025 minimal Rp 215,3 miliar. Hal tersebut telah diajukan Kementerian BUMN ke Kementerian Keuangan.

    Adapun, pengajuan terkait nominal pemangkasan anggaran telah diserahkan kemarin, Rabu (12/2/2025). Sehingga saat ini Erick Thohir tengah menantikan keputusan Bendahara Negara.

    “Kemarin siang kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan tentu belum mendapat konfirmasi 100%. Mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang memang mengada-ngada,” ungkap Erick.

    Erick membeberkan beberapa jenis belanja yang terdampak pemangkasan anggaran, seperti pemotongan perjalanan dinas, penurunan biaya tools pengawasan BUMN, dan pengurangan fasilitas IT.

    Kemudian juga terdapat pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK), pengurangan fasilitas pimpinan, penyesuaian kendaraan dinas, pemotongan kegiatan rapat dan meniadakan seremonial, serta efisiensi pemakaian gedung.

    “Kami masih berkomunikasi walaupun kemarin (anggaran) yang kami dapatkan kurang lebih Rp 161,9 miliar, semoga ada jalan, kita tunggu saja satu atau dua bulan,” pungkasnya terkait efisiensi anggaran di Kementerian BUMN.