Xcloud.id

Tag: Erick Thohir

  • Wamen BUMN Dony Oskaria Tekankan Pentingnya Tata Nilai dalam Transformasi BUMN – Halaman all

    Wamen BUMN Dony Oskaria Tekankan Pentingnya Tata Nilai dalam Transformasi BUMN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria menerangkan pentingnya sebuah perusahaan meninggalkan warisan yang baik dengan cara menjalankan perusahaan berdasarkan value driven organization. 

    Hal itu diungkapkan dalam acara Sharing Series IDSurvey – Expert Talk yang mengangkat tema Leaving Legacy, Tranform to Greatness, baru-baru ini di Aula Ali Sadikin, Kantor Pusat BKI, Jakarta.

    Menurut dia, semangat transformasi BUMN harus didasarkan pada value yang dimiliki dan dipahami seluruh stakeholder sebuah perusahaan.

    “Perusahaan itu memiliki satu soul, satu roh, satu value, yang dia umumnya terefleksi dalam suatu korporasi, maka itu teman-teman sekalian, transformasi BUMN yang ingin dilakukan adalah value driven organization yang akhirnya menjadi value driven behavior, orang melakukan pekerjaan karena ada core value, ada esensi perusahaan,” katanya dikutip Kamis (20/2/2025).

    Dony Oskaria juga menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan memiliki karakteristik value driven organization.

    “Setiap perusahaan punya value tetapi bagaimana karakteristiknya? Pertama, clearly defined core values, leadership commitment, employee alignment, customer-centric approach, sustainability dan social responsibility,” katanya.

    “Pesan saya adalah untuk mempertahankan ini kita butuh membangun suatu korporasi yang di-drive values, dan saya sangat senang sekali kita meninggalkan legacy yang baik untuk negara ini, dan beberapa key takeaways,” kata Dony.

    Direktur Utama IDSurvey Arisudono Soerono, mengatakan sharing series ini menjadi upaya Holding BUMN Jasa Survei IDSurvey untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM)

    Dia menjelaskan pekerjaan IDSurvey hadir di tengah-tengah keseharian masyarakat tanpa disadari.

    Sebagai informasi, sharing series ini ikut dihadiri oleh Dewan Komisaris IDSurvey dan Jajaran Direksi IDSurvey (PT BKI (Persero), PT SUCOFINDO, PT Surveyor Indonesia dan cucu perusahaan IDSurvey). 

    Dia menjelaskan, tema sharing series tersebut sesuai dengan cita-cita kita menjadi perusahaan bertaraf internasional, yaitu di tahun 2029, 5 tahun kemudian IDSurvey sudah masuk jajaran top 20 global.

    Pada kesempatan itu, dia juga menginformasikan kalau kinerja perusahaan di antaranya pendapatan perseroan yang tumbuh 20 persen.

    Selain itu, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA), metrik untuk mengukur profitabilitas perusahaan, tumbuh 24 persen.

    “Saya ingin menginformasikan kinerja 2024. EBITDA tumbuh 24 persen, dan luar biasa jauh lebih tinggi dari sejarah karena sejarahnya kita biasanya cuman tumbuh 6 persen pendapatannya, lalu kemudian EBITDA tumbuh 13 persen, namun pada tahun ini semua tumbuh di atas 20 persen, tentu bisa dicapai berkat dari dedikasi, kerja keras dari teman-teman semuanya, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan,” kata dia.

     

  • Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Segera Dibuka, Kapan Tanggalnya?

    Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Segera Dibuka, Kapan Tanggalnya?

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Forum Human Capital Indonesia (FHCI) mengumumkan program Rekrutmen Bersama BUMN 2025 akan dibuka.

    Nantinya sejumlah perusahaan pelat merah akan membuka banyak lowongan untuk berbagai macam posisi dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2025. Kementerian BUMN secara tegas menyebut program ini merupakan untuk memberikan peluang bagi putra-putri terbaik bangsa.

    “Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) Tahun 2025, akan akan HADIR KEMBALI dalam waktu dekat! Persiapkan dirimu dan jadilah bagian dari insan BUMN. Tunggu tanggal mainnya ya!” kata Kementerian BUMN dalam keterangan unggahan di Instagram resminya @kementerianbumn, pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Klasifikasi dan Kategori Rekrutmen

    Kementerian yang dipimpin Erick Thohir tersebut menjelaskan RBB 2025 ini terbuka untuk putra-putri Indonesia dengan klasifikasi dan kategori fresh graduates dan experienced hire serta jenjang pendidikan SMA atau sederajat, D3, D4/S2, dan S2.

    Tidak hanya kategori Reguler atau Umum, dalam program tahun ini pun BUMN membuka kesempatan lebar-lebar bagi disabilitas dan Putra/Putri Papua.

    “Kesempatan ini bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang masa depanmu dan Indonesia. Jadilah bagian dari ekosistem BUMN untuk terus berkembang dan mengabdi pada negeri,” ujar Kementerian BUMN.

    Tahapan Seleksi RBB 2025 Registrasi Seleksi Administrasi Online Test 1 (TKD, AKHLAK, Wawasan Kebangsaan) Online Test 2 (Tes Bahasa Inggris*, dan Learning Agility) Tes Kemampuan Bidang di masing-masing BUMN (Psikotes, Wawancara, Tes Kesehatan, dan lain-lain) Pengumuman Akhir

    Note: yang bertanda * khusus untuk jenjang pendidikan SMA, tidak ada tes bahasa Inggris

    Kapan Jadwal RBB 2025

    Kementerian BUMN belum memberikan jadwal pasti kapan pembukaan Rekrutmen Bersama 2025.

    Mengenai jadwal sendiri pihak Kementerian BUMN tidak menyebutkan secara pasti kapan Rekrutmen Bersama BUMN 2025 ini akan dibuka. Justru mereka hanya meminta calon pelamar terus memantau perkembangan informasi program ini di saluran resmi seperti akun media sosial Kementerian BUMN dan FHCI.

    “Waspada terhadap berita hoax dan penipuan yang mengatasnamakan Kementerian BUMN dan FHCI. Program Rekrutmen Bersama BUMN 2025 TIDAK dipungut biaya apapun!” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Stok sembilan pangan pokok aman untuk operasi pasar Ramadhan

    Stok sembilan pangan pokok aman untuk operasi pasar Ramadhan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan: Stok sembilan pangan pokok aman untuk operasi pasar Ramadhan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 18:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa saat ini stok sembilan bahan pangan pokok dalam keadaan aman untuk memasok operasi pasar menjelang bulan suci Ramadhan hingga Lebaran Idul Fitri 2025.

    “Kita simpulkan, stok bahan pangan sembilan bahan pokok cukup, bahkan lebih dari cukup,” kata Mentan seusai Rapat Koordinasi Terbatas Ketersediaan Bahan Pangan Pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2025 di Jakarta, Rabu.

    Mentan menyampaikan bahwa ketersediaan atau stok bahan pangan pokok seperti komoditas beras saat ini dalam kondisi yang aman dan siap digunakan untuk mendukung operasi pasar.

    Selain itu, Mentan mengaku bahwa saat ini kondisi harga beras dalam kondisi yang relatif stabil di seluruh Indonesia. Meski begitu, dia tidak menyebutkan secara detail harga beras di pasaran saat ini.

    “Khusus beras, stok kita ada di Bulog, ini termasuk sangat tinggi 2 juta ton. Dan harga masih stabil sehingga kita belum operasi pasar,” ujar Mentan.

    Mentan menyebutkan sejumlah bahan pangan pokok selain beras yang dalam kondisi aman di antaranya gula, minyak goreng, bawang merah telur ayam ras, dan daging ayam. Kendati demikian, Amran tidak menyebutkan secara rinci jumlah stok pangan tersebut.

    “Sembilan pangan pokok itu di antaranya daging, gula, minyak goreng, beras, bawang merah, bawang putih, telur ayam, dan seterusnya,” tutur Mentan.

    Dalam kesempatan itu, Mentan juga menegaskan, apabila ada pengusaha yang melakukan penjualan pangan pokok di atas ketetapan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, makan akan segera dilakukan penyegelan.

    Amran mengatakan bahwa apabila ditemukan pengusaha menjual pangan pokok di atas HET, maka ditindak oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main, perusahaan yang melanggar terancam disegel dan dibekukan izinnya.

    Diketahui, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi hingga sejumlah asosiasi pangan melakukan rapat koordinasi persiapan operasi pasar jelang Ramadhan 2025.

    Rapat itu juga diikuti Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya, Badan Pusat Statistik, PT Pos Indonesia, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

    Selain itu, BUMN bidang pangan lainnya seperti ID FOOD, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Kemudian asosiasi di bidang pangan seperti Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Jaringan Pemotongan dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI), Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) dan asosiasi lainnya.

    Kemudian, rapat itu juga diikuti dinas yang membidangi pangan dan perdagangan di tingkat pemerintah kabupaten/kota hingga provinsi di seluruh Indonesia secara daring.

    Sumber : Antara

  • Keponakan Luhut Menguat Jadi Bos Danantara, Pengamat: Pilpres 2024 Benar- benar Basa-basi

    Keponakan Luhut Menguat Jadi Bos Danantara, Pengamat: Pilpres 2024 Benar- benar Basa-basi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keponakan Ketua Umum Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir dikabarkan akan jadi bos Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara.
     
    Hal tersebut menuai sorotan. Salah Satunya dari Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto.

    Jika itu terjadi, Gigin mengungkapkan Pemilihan Presiden (Pilpres) benar sekadar basa-basi.

    “Bila benar keponakannya menjadi bos Danantara, berarti Pilpres 2024 benar-benar basa-basi,” kata Gigin dikutip dari unggahannya di X, Kamis (20/2/2025).

    Gigin mengatakan, tidak ada perubahan struktur kekuasaan di pemerintahan hari ini. Jika Pandu Sjahrir benar-benar terpilih.

    “Struktur kekuasaan tak berubah,” ujarnya.

    Ia pun mengilustrasikan struktur kekuasaan dimaksud.

    “Penguasa tertinggi Luhut Panjaitan dibantu Jokowi sebagai asisten dan Prabowo sebagai asistennya asisten sementara,” terangnya.

    Sementara itu, Pandu enggan membenarkan informasi yang beredar, hanya saja Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTECH ini meminta untuk menunggu kabar langsung dari istana.
     
    “Nanti, tunggu tanggal mainnya, tunggu dari istana dulu,” kata Pandu kepada wartawan di Gedung Bank Indonesia (BI), kemarin.
     
    Untuk diketahui, Pandu Sjahrir ikut dalam rapat koordinasi terkait pembiayaan program 3 juta rumah bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, di Gedung Bank Indonesia, pada Selasa (11/2) sekitar pukul 20.00 WIB.
     
    Dia pun mengakui bahwa tak ada bahasan Danantara di dalam forum itu. Pandu memastikan pertemuan itu hanya membahas mengenai program 3 juta rumah.
     
    “Belum, tadi belum ini kok (bahas Danantara), kita hanya ngomong soal perumahan,” tutupnya.
    (Arya/Fajar)

  • Erick Thohir, Maruarar, dan Sri Mulyani Bahas Pendanaan Program 3 Juta Rumah

    Erick Thohir, Maruarar, dan Sri Mulyani Bahas Pendanaan Program 3 Juta Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri BUMN Erick Thohir bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025) malam. Pertemuan ini membahas pendanaan program 3 juta rumah, yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, yang juga memberikan masukan terkait aspek pembiayaan program ini.

    Menurut Sri Mulyani, program 3 juta rumah memerlukan dana besar sehingga dibutuhkan kerja sama dan inovasi pendanaan dari berbagai pihak. Saat ini, Pemerintah sudah mengalokasikan Rp 18 triliun dalam APBN 2025 melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang ditargetkan untuk 220.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Di dalam APBN, kita sudah menetapkan kuota 220.000 rumah dengan dukungan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP,” ujar Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Rabu (19/2/2025) terkait pendanaan program 3 juta rumah.

    Namun, jumlah tersebut masih jauh dari target 3 juta rumah sehingga diperlukan skema pendanaan tambahan. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, pemerintah akan menggelar pembahasan teknis lanjutan dengan beberapa pemangku kepentingan.

    Beberapa di antaranya, yaitu Bank Indonesia yang berperan dalam kebijakan moneter terkait perumahan dan Kementerian BUMN yang mengelola perbankan pelat merah sebagai penyedia kredit pemilikan rumah (KPR). Selain itu, Kementerian PKP yang bertanggung jawab atas implementasi program perumahan rakyat dan Kementerian Keuangan yang mengatur alokasi anggaran dan skema insentif fiskal.

    “Pak Ara (Maruarar) memiliki target yang lebih tinggi, dan kita mendukung dengan mencari berbagai instrumen pembiayaan yang akan segera difinalkan,” tambah Sri Mulyani.

    Pemerintah menargetkan solusi pendanaan final dalam waktu dekat, agar program 3 juta rumah dapat berjalan lancar dan mencapai target sesuai rencana.

  • Danantara Pakai UU BUMN yang Baru, Apakah Keputusan Direksi Tak Bisa Diproses Hukum KPK? – Halaman all

    Danantara Pakai UU BUMN yang Baru, Apakah Keputusan Direksi Tak Bisa Diproses Hukum KPK? – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengelolaan Danantara, badan pengelola investasi Indonesia yang dibuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan diluncurkan pada Senin (24/2/2025) depan.

    Pengelolaan Danantara akan mengacu pada UU BUMN yang baru. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh manajemen/direksi Danantara tidak “diproses” atau “diperiksa” oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Pada Undang-Undang BUMN yang baru terdapat Business Judgement Rule (BJR) di mana jika BUMN mengalami kerugian karena keputusan yang diambil sepanjang dilakukan secara benar melalui tata kelola yang baik dan tidak terjadi conflict of interest, maka pengambil kebijakan atau direksi BUMN itu tidak disalahkan.

    Namun, pengambil kebijakan atau direksi BUMN tetap dapat diproses secara hukum ketika dalam pengambilan keputusan terjadi conflict of interest dan tidak melakukan tata kelola yang baik.

    Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute Piter Abdullah Redjalam seperti dikutip Kompas.com mengatakan, Danantara akan mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam Undang-Undang BUMN.

    “Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak ‘diproses’ atau ‘diperiksa’ oleh BPK, oleh KPK,” kata Piter usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025). “Tetapi kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum,” ujarnya.

    Danantara akan menggunakan dana dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto.

    Anggaran ejumlah kementerian dan lembaga dipangkas demi memenuhi efisiensi anggaran dan efisensi akan dilakukan dalam tiga putaran.

    Seperti dipaparkan Prabowo Subianto saat HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025), putaran pertama merupakan penghematan dari pos Bagian Anggaran Bendahara Umum (BA BUN) sebesar Rp 300 triliun.

    Hasil efisiensi tersebut salah satunya akan diinvestasikan untuk BPI Danantara, selain program Makan Bergizi Gratis (MBG),

    Hasil efisiensi anggaran bakal digunakan Prabowo untuk biaya program MBG sebesar US$ 24 miliar, sementara sisanya, yaitu US$ 20 miliar bakal diserahkan pada BPI Danantara.

    Prabowo mengusulkan agar semua mantan presiden Indonesia dapat menjadi pengawas bagi pelaksanaan Danantara.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini,” kata Prabowo saat puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Prabowo juga ingin melibatkan para organisasi keagamaan untuk mengawal Danantara. Mulai dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, bahkan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

    “Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagainya yang lain ikut juga membantu mengawasi.”

    “Supaya ini adalah uang rakyat ini adalah uang anak-anak dan cucu cucu kita dan nilainya adalah hampir 980 miliar dolar AS aset under management,” ucap Prabowo.

    Sebelumnya Menteri BUMN, Erick Thohir, menyebut diresmikannya Danantara guna melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN.

    Selain itu, untuk mengoptimalisasikan pengelolaan dividen dan investasi.

    Adanya Danantara, kata Erick Thohir, juga menjadi penegasan terhadap pengelolaan BUMN sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

    Hal tersebut, disampaikan Erick dalam rapat paripurna saat pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN bersama DPR pada Selasa (4/2/2025).

    “Transformasi BUMN melalui pembentukan BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045 melalui sinergi pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan,” terangnya.

    Di sisi lain, menurut Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Nomor 40 RUU, Danantara memiliki peran sentral dalam pengelolaan BUMN.

    Pada Pasal 3E DIM 114-122, tugas utama Danantara adalah pengelolaan BUMN. Danantara akan bertugas mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis.

    Dikutip dari Indonesia.go.id, BPI Danantara dibentuk sebagai langkah nyata untuk merealisasikan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

    Nama Daya Anagata Nusantara memiliki arti kekuatan masa depan Nusantara sebagai simbol semangat baru Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

    Kemudian, menciptakan peluang baru dan memajukan pembangunan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

    Danantara akan mengelola 7 BUMN besar, yakni Bank Mandiri, BRI dan BNI (perbankan), Pertamina dan PLN (Energi), Telkom (telekomunikasi), Mind ID (pertambangan).

    Adapun total aset yang dikelola BUMN itu, sekitar Rp9.600 triliun.

    Secara kelembagaan, sebenarnya Indonesia sudah memiliki Indonesia Investment Authority (INA) yang memiliki fungsi untuk mengelola dan mengembangkan aset negara.

    INA didirikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan mendapat dukungan regulasi yang memungkinkan otonomi manajemen dan lain sebagainya.

    Berbeda dengan Danantara yang masih menunggu payung hukum dan regulasi yang mengaturnya. Sebab, lembaga ini baru dibentuk atas ide besar presiden Prabowo. 

    Nantinya, Danantara akan bertanggung jawab dan berada langsung di bawah Presiden, sedangkan INA bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. 

    Terkait tugas badan pengelola investasi Indonesia, Danantara, telah disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato secara daring dalam forum internasional World Government Summit yang digelar di Dubai pada Kamis (13/2/2025).

    “Danantara, yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor.”

    “Seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan dan lain-lain,” jelas Prabowo.

    Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Prabowo mengatakan, Danantara bakal menjadi badan yang mengelola proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi.

    Kehadiran Danantara ini, diharapkan bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen, sehingga Danantara akan mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar AS atau setara dengan Rp14 ribu triliun.

    Prabowo menjelaskan, untuk pendanaan awal, Danantara bakal menampung sekitar 20 miliar dolar AS.

    “Saya rasa ini akan menjadi langkah transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, dan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” ucapnya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (14/2/2025).

    “Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” ujarnya.  

     

  • Ikut Rapat Malam Bahas 3 Juta Rumah, Ini Respons Erick Thohir

    Ikut Rapat Malam Bahas 3 Juta Rumah, Ini Respons Erick Thohir

    Jakarta –

    Menteri BUMN Erick Thohir ikut rapat malam dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), serta Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Rapat itu membahas program 3 juta rumah per tahun.

    “Saya rasa ini kerja nyata di mana BI dan pemerintah ini berjibaku menyelesaikan solusi-solusi baik buat rakyat dan masyarakat. Hal ini pernah dilakukan saat COVID, ini momentum bagus mengulang kerja sama ini,” ujar Erick Thohir di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (19/2/2025).

    Ia juga menyinggung upaya Presiden Prabowo Subianto agar program perumahan rakyat bisa dicapai sesuai kebutuhan. Hal itu diharapkan bisa memberikan solusi atas persoalan backlog yang cukup panjang.

    “Tadi disampaikan Pak Presiden punya visi besar bagaimana perumahan rakyat bisa dicapai sesuai kebutuhan dan kemampuan secara seksama, dan memberikan solusi yang merupakan backlog cukup panjang selama ini,” tuturnya.

    “Dan inilah terobosan yang diberikan dan insya allah angkanya signifikan, besok tim teknisnya, tapi tadi ada improvisasi juga tidak hanya rumah rakyat tapi rumah komersial yang sedang digodok Pak Menteri, luar biasa kerja keras siang malam, dan beberapa komersialisasi program ini akan dilaporkan secara bertahap,” sambung Erick.

    Pada kesempatan itu, Maruarar mengapresiasi Erick yang mendukung program perumahan melalui bank pelat merah. Menurutnya hal ini merupakan terobosan baik untuk mempercepat realisasinya.

    “Pak Erick juga sudah menyiapkan nanti bank- bank penyalur, ya, bank Himbara, Mandiri, BTN, Bank Syariah, BRI, dan sebagainya, dan juga swasta juga, jadi semuanya bisa bergerak cepat. Jadi ini terobosan dan contoh baik, contoh baik dari kerjasama antara otoritas fiskal dan moneter, antara pemerintah dan Bank Indonesia,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Rapat Malam Bahas 3 Juta Rumah, Sri Mulyani Sampaikan Dukungan APBN

    Rapat Malam Bahas 3 Juta Rumah, Sri Mulyani Sampaikan Dukungan APBN

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo rapat tertutup membahas program 3 juta rumah di Kantor Kementerian Keuangan. Rapat digelar Rabu malam (19/2/2025) berlangsung sekitar 1 jam.

    Usai rapat Sri Mulyani menyampaikan dukungan APBN terhadap program perumahan selama ini.

    “Seperti diketahui di dalam APBN kita sudah menempatkan atau di dalam APBN 2025 untuk memberikan dukungan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan.

    Selain itu, Sri Mulyani juga menegaskan dukungan Kementerian Keuangan terhadap program 3 juta rumah, serta menyiapkan aturan yang bisa memperlancar program andalan Presiden Prabowo itu.

    “Pak Ara dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick Pak Gubernur (BI) dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter,” bebernya.

    Selain itu, negara juga punya instrumen seperti perbaikan rumah bagi masyarakat. Ia menyebut berbagai dukungan terhadap program perumahan itu akan terus dievaluasi atau bahkan ditingkatkan skalanya demi mengejar target yang sudah dipasang.

    ” Yang kedua kita juga punya instrumen yang lain seperti tadi perbaikan rumah bagi masyarakat dan juga berbagai skema seperti bantuan uang muka. Ini semuanya yang ada di dalam APBN kita akan terus evaluasi dan bahkan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya sehingga target yang ingin dicapai sedapat mungkin bisa dicapai,” ujar Sri Mulyani.

    Adapun yang menjadi prioritas adalah program perumahan rakyat. Untuk perumahan komersil Sri Mulyani perlu mendiskusikan lebih lanjut dengan Erick hingga Perry.

    “Jadi ini adalah rumah rakyat. Kalau rumah komersial nanti kita diskusi lagi ya Pak Erick ya. Nah di luar itu tadi tentu Pak Gubernur tahu, Pak Ara,” tutur Sri Mulyani.

    (ily/hns)

  • Bahas Program 3 Juta Rumah, Ini Kata Erick Thohir

    Bahas Program 3 Juta Rumah, Ini Kata Erick Thohir

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan juga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengadakan rapat mengenai program 3 juta rumah di Kantor Kemenkeu, Rabu malam ini (19/2/2025).

    Pasca rapat, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, bahwa pembahasan 3 juta rumah bukan hanya menyasar untuk rumah rakyat melainkan rumah komersil. “Tadi ada juga beberapa improvisasi, tidak hanya rumah rakyat tetapi rumah komersial yang sedang digodok oleh Pak Menteri (Menteri PKP), luar biasa Pak Menteri ini kerja keras siang malam,” ungkap Erick.

    Adapun beberapa komersialisasi dari program 3 juta rumah itu, kata Erick, akan dilaporkan secara bertahap. “Tetapi intinya ini solusi yang luar biasa,” tegas Erick.

    Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan, untuk merealisasikan program 3 juta rumah ini, pihaknya sedang membahas bersama perbankan di Indonesia terutama HIMBARA yang berada di bawah Kementerian BUMN, untuk bisa memberikan dukungan baik suplai ke produsen rumah maulun permintaan masyarakat.

    “Terutama yang berpendapatan rendah. Jadi ini adalah rumah rkyat, kalau rumah komersial nanti kita diskusi lagi ya pak Erick,” jelas Sri Mulyani.

    Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, rapat hari ini menibdaklanjuti rencana Bank Indonesia melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) yang akan digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah.

    “Tadi kami mendapatkan luar biasa support dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, Bu Sri Mulyani dan Pak Erick. Dan sekarang, langsung malam ini tim teknis dipimpin oleh Bapak Wamen Suhasil, langsung bekerja. Dan besok kami akan bertemu lagi jam 4 sore. Jadi saya ulangi, jam 4 sore besok kami akan bertemu lagi di sini untuk bisa membuat lebih detail,” kata Maruarar kepada wartawan, usai rapat.

    Selain itu, sambungnya, Kementerian BUMN juga akan menggerakkan bank-bank BUMN alias Himbara untuk ikut dalam upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sebagai salah satu upaya mendukung upaya mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

    “Jadi semuanya bisa bergerak cepat. Saya pikir ini terobosan dan contoh baik, contoh baik dari kerja sama antara otoritas fiskal dan mereka, antara pemerintah dan Bank Indonesia,” sebutnya.

    (pgr/pgr)

  • Bahas Program 3 Juta Rumah, Ini Kata Erick Thohir

    Hore! Prabowo Tak Cuma Mau Bangun 3 Juta Rumah, Ada Renovasi Juga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun, yang diharapkan bisa menekan kesenjangan alias backlog perumahan di Indonesia. Namun, ternyata tak hanya itu.

    Pemerintahan Prabowo juga akan menggelar program renovasi rumah alias program bedah rumah yang dulu disebut Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, usai rapat tertutup di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu malam (19/2/2025). Rapat itu juga dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Maruarar mengungkapkan, rapat tersebut mendidaklanjuti rencana Bank Indonesia melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) yang akan digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah.

    “Tadi kami mendapatkan luar biasa support dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, Bu Sri Mulyani dan Pak Erick. Dan sekarang, langsung malam ini tim teknis dipimpin oleh Bapak Wamen Suhasil, langsung bekerja. Dan besok kami akan bertemu lagi jam 4 sore. Jadi saya ulangi, jam 4 sore besok kami akan bertemu lagi di sini untuk bisa membuat lebih detail,” kata Maruarar usai rapat.

    Menkeu Sri Mulyani menambahkan, pemerintah akan melakukan sinkronisasi kebijakan dan instrumen keuangan yang dibutuhkan. Baik itu yang ada di APBN maupun dari kebijakan Bank Indonesia. 

    “Kita optimis ini bisa di-scale up yang kemudian bisa mendukung target, dari sisi volume, yang lebih tinggi. Karena tadi 3 juta rumah, yang kedua kita juga punya instrumen yang lain seperti tadi, perbaikan rumah. Juga berbagai skema seperti bantuan uang muka,” ujarnya.

    “Ini semuanya ada di dalam APBN. Kita akan terus evaluasi, bahkan jika perlu ditingkatkan skalanya sehingga target yang ingin dicapai sedapat mungkin bisa dicapai. Ini yang sedang kita bahas bersama Bank Indonesia dan sektor perbankan, terutama Himbara yang di bawah Pak Erick,” sambung Sri Mulyani. 

    Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun ini mencapai Rp 40,27 triliun yang terbagi menjadi alokasi anggaran Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Rp 5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp 35 triliun.

    Rinciannya adalah pembiayaan perumahan meliputi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp 0,98 triliun untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan Tapera Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit.

    (dce/dce)