Xcloud.id

Tag: Eddy Soeparno

  • Pimpinan MPR dorong akselerasi pengembangan ekonomi karbon

    Pimpinan MPR dorong akselerasi pengembangan ekonomi karbon

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno dalam sambutan kuncinya di pertemuan tahunan Asosiasi Migas Indonesia (Indonesian Petroleum Association atau IPA) mengatakan bahwa Indonesia siap lepas landas dalam mengembangkan ekonomi model baru, yaitu ekonomi karbon.

    “Dengan sumber daya alam seperti hutan, mangrove dan gambut serta pengembangan sumber-sumber energi terbaru kedepannya, Indonesia berpeluang menuai pendapatan baru untuk negara dari perdagangan karbon, pengembangan low carbon business, sekaligus menguatkan komitmen kita untuk melanjutkan program dekarbonisasi secara nasional,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia menyebut ekonomi karbon merupakan pilar ekonomi baru yang punya manfaat tambahan yakni penurunan emisi karbon, ibarat menembak dua sasaran dengan satu peluru.

    Eddy juga mengatakan bahwa jenis pengembangan usaha rendah karbon seperti hidrogen, amonia dan CCS memiliki dampak ekonomi positif yang sangat luas bagi Indonesia.

    “Dalam hal pengembangan CCS misalnya, kita akan memperoleh manfaat berupa investasi dalam jumlah besar, transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja dan kemampuan menyerap karbon baik dari dalam maupun luar negeri,” ujarnya.

    Dia menyebut Indonesia merupakan negara yang memiliki kapasitas penyimpanan karbon terbesar di kawasan Asia, sehingga negara-negara yang membutuhkan tempat penyimpanan karbon seperti, Jepang, Korea, Singapura dan lain-lain, sangat tertarik untuk berinvestasi di sektor CCS di Indonesia.

    Eddy percaya bahwa potensi ekonomi karbon di Indonesia, ketika sudah dimaksimalkan, akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan ke depannya.

    “Pengembangan CCS, perdagangan karbon dan hibah karbon merupakan sebagian kecil dari ekonomi karbon yang perlu dikembangkan agar Indonesia memiliki sumber pendapatan negara yang baru, baik dari pajak transaksi karbon, jasa penyimpanan karbon atau industri pendukung lainnya dari bisnis karbon rendah,” kata Eddy.

    Eddy juga memberikan komitmennya untuk memfasilitasi dan mengakselerasi pengembangan low carbon business sesegera mungkin

    “Sebagai pimpinan MPR, saya mendukung tumbuhnya kegiatan ekonomi baru dari sektor karbon di Indonesia. Bahkan saya juga akan mendorong agar berbagai inisiatif rendah karbon di sektor migas akan masuk di dalam revisi Undang-Undang Migas, yang Insha Allah akan kami bahas di DPR dalam waktu dekat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator Komisi XII DPR Dukung Peningkatan Produksi Migas Nasional – Halaman all

    Legislator Komisi XII DPR Dukung Peningkatan Produksi Migas Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno berharap, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Sub Holding Upstream PT Pertamina (Persero) terus meningkatkan kinerja.

    Melalui peningkatan produksi PHE yang notabene adalah kontributor terbesar, imbuh Eddy, diharapkan produksi migas nasional juga meningkat, sehingga memperkuat peran terhadap ketahanan energi nasional.

    Demikian disampaikan Eddy, menyikapi kinerja positif PHE pada Triwulan I 2025.  

    ”Ya, (peran PHE) memang sangat krusial. Saya percaya, ke depan PHE bisa melakukan peningkatan lebih banyak lagi. Makanya, harus terus didukung, terutama kekuatan finansialnya agar PHE mampu secara terus-menerus meningkatkan eksplorasi,” kata Eddy kepada media hari ini, Jumat (9/5/2025).

    Sebagai kontributor migas terbesar di Tanah Air, peran PHE dan anak-anak usahanya, seperti PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), memang sangat besar.

    Untuk minyak misalnya, PHE berkontribusi sekitar 69 persen produksi nasional. Karena itulah, jelas Eddy, PHE harus terus menjaga tingkat produksi. Sebab jika terjadi penurunan produksi, tentu akan berdampak cukup signifikan terhadap ketahanan energi nasional.

    ”Pasti dong, harus terus menjaga produksi. Karena penurunan produksi antara Pertamina dan KKKS lain, misal sama-sama 10 persen, tentu memiliki impact berbeda. Karena volume produksi Pertamina besar sekali dibandingkan KKKS yang lain. Sepuluh persen dari 100 kan berbeda dibandingkan 10 persen dari 20,” kata Eddy.

    Karena peran krusial itulah, PHE juga harus didukung agar benar-benar fokus. Eddy sependapat, PHE hendaknya tidak terlalu dibebani dengan hal yang bukan kewajiban pokoknya, karena bisa berpengaruh terhadap ketahanan energi nasional.

    Dalam kondisi sumur yang sudah mature, Eddy menilai, keberhasilan PHE meningkatkan produksi pada Triwulan I 2025, dilakukan melalui peningkatan aspek investasi, termasuk aspek drilling.

    ”Tentu dilakukan melalui upaya luar biasa. Artinya semakin banyak dilakukan investasi sektor pengeboran, maka semakin besar potensi untuk menemukan sumber migas baru untuk peningkatan produksi. Makanya, capaian PHE pada Triwulan I 2025, jelas merupakan prestasi,” tutup Eddy.

     
    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga mengapresiasi pencapaian dan inovasi yang dilakukan PHE, antara lain melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

    Termasuk di antaranya, dalam mempertahankan tingkat produksi migas di lapangan-lapangan tua.

    “PHM harus terus fokus pada peningkatan lifting minyak demi mendukung ketahanan energi nasional. Pemerintah akan terus menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mempercepat eksplorasi dan pengembangan lapangan baru,” tegas Bahlil saat kunjungan kerja ke  kerja ke Lapangan Senipah Peciko South Mahakam (SPS), 30 April 2025.

    Secara nasional, Bahlil juga optimistis target lifting 2025 akan tercapai.

    “Lifting minyak kita sekarang kan hanya 580 ribu barel per day dan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita 605 ribu barel per day di tahun 2025. Dan Insyaallah akan bisa mencapai bahkan melebihi target dari apa yang dicanangkan dalam APBN,” kata Bahlil ketika itu.

    Sebelumnya, PHE menyampaikan, pada Triwulan I 2025 berhasil meningkatkan produksi migas menjadi 1,043 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD). Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan Triwulan I 2024 sebesar 1,042 MBOEPD.  

    Hingga Maret 2025, PHE juga mampu menyelesaikan kerja pengeboran 5 sumur eksplorasi, 206 sumur pengembangan, 248 sumur workover, dan 9.207 well service.

    Pencapaian Triwulan I 2025 ini meningkat dibandingkan periode sama tahun 2024 dengan jumlah penyelesaian kerja pengeboran 3 sumur eksplorasi, 163 sumur pengembangan, 219 sumur workover, dan 8.323 well service.   

  • MPR: Perjuangan pahlawan harus disampaikan utuh di sejarah versi baru

    MPR: Perjuangan pahlawan harus disampaikan utuh di sejarah versi baru

    “Saya kira itu sah-sah saja, sepanjang tentu apa yang disampaikan itu adalah sejarah yang utuh, dan bisa memberikan edukasi bagi masyarakat secara keseluruhan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa perjuangan pahlawan harus disampaikan secara utuh dalam penulisan sejarah Indonesia versi terbaru oleh pemerintah yang ditargetkan rampung pada Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia.

    Dalam menjaga semangat kebangsaan, menurut dia, rekam jejak latar belakang sejarah harus dihadirkan dalam perjalanan bangsa. Dia mengatakan sejarah perjalanan bangsa ini adalah sejarah perjalanan yang penuh perjuangan.

    “Saya kira itu sah-sah saja, sepanjang tentu apa yang disampaikan itu adalah sejarah yang utuh, dan bisa memberikan edukasi bagi masyarakat secara keseluruhan,” kata Eddy di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan perjuangan para pahlawan harus dipahami oleh seluruh masyarakat, terutama generasi muda. Karena perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan itu penuh dengan pengorbanan.

    “Terutama generasi yang saat ini belum memahami secara mendalam apa menjadi esensi dari perjuangan dan pengorbanan bangsa Indonesia selama ini,” kata dia.

    Dia pun menyarankan agar penulisan sejarah versi terbaru itu perlu menekankan aktor-aktor pahlawan beserta jasa-jasanya bagi bangsa, agar bisa memberikan kebanggaan bagi masyarakat.

    Menurut dia, negara lain banyak yang menganggap bahwa pahlawan adalah figur yang diidolakan.

    “Saya kira yang menjadi profil, rekam jejak, rekam perjuangan, rekam pengorbanan mereka, itu patut menjadikan pegangan untuk diidolakan,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menargetkan penulisan sejarah Indonesia versi terbaru rampung pada Agustus 2025 bertepatan dengan HUT ke-80 RI yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus.

    Fadli Zon optimistis target itu tercapai mengingat proyek penulisan sejarah itu dikerjakan oleh lebih dari 100 ahli sejarah dari berbagai universitas di Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Bentuk Satgas Berantas Premanisme Berkedok Ormas

    Pemerintah Bentuk Satgas Berantas Premanisme Berkedok Ormas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk menangani ormas yang dinilai bermasalah dan mengganggu iklim investasi.

    Nantinya, satgas tersebut akan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara republik Indonesia (Polri), dan seluruh instansi terkait.

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan menyebut pembentukan itu dilakukan karena negara tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mengancam stabilitas nasional dan ketertiban sosial.

    “Pemerintah tidak akan ragu menindak tegas berbagai bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum,” tegasnya dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (8/5/2025).

    BG, sapaan akrabnya, menerangkan bahwa keberadaan ormas-ormas bermasalah nyatanya mengganggu iklim investasi dan menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia.

    “Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur,” ungkapnya.

    Sebab itu, lanjutnya, pembentukan satgas juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan daya saing investasi nasional.

    “Kita ingin masyarakat dan pelaku usaha terlindungi dan Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi,” pungkas BG.

    Aksi Premanisme Berkedok Ormas

    Sebagaimana diketahui, baru-baru ini pabrik produsen mobil listrik asal China, BYD mengalami gangguan aksi premanisme oleh ormas di fasilitas pabrik yang berlokasi di Subang, Jawa Barat. 

    Informasi tersebut pertama kali diungkap oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat melakukan kunjungan kerja ke pusat perakitan BYD di Shenzen, China. 

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas, pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ini,” ujar Eddy akhir April lalu.

    Adapun, Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengatakan, sejatinya, insiden premanisme berkedok ormas di kawasan industri sudah terjadi sejak lama, bahkan sejak era reformasi 1998. 

    “Itu sudah kami sampaikan, itu hal yang terjadi cukup lama, dari semenjak tahun 1998 itu sudah ada kejadian begini, dan kami sedang dalam proses untuk mengatasinya,” ujar Kukuh, Kamis (24/4/2025) silam.

    Tak hanya itu, nyatanya kehadiran premanisme berkedok ormas juga menyebabkan keamanan masyarakat terusik. 

    Sejumlah anggota ormas terlibat aksi pengeroyokan yang menyasar anggota Polri di Depok, Jawa Barat. Aksi tersebut bahkan berujung anarkis dengan pengerusakan dan pembakaran mobil anggota polisi tersebut. 

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan dalam kasus ini pihaknya telah menangkap lima tersangka berinisial RS, GR, ASR, LA dan LS. Empat dari lima tersangka itu merupakan anggota ormas GRIB ranting Harjamukti. Sementara,  ASR merupakan karyawan swasta. 

    “Lima orang tersangka telah ditangkap,” ujar Ade dalam keterangan tertulis, Senin (21/4/2025).

  • BYD Jelaskan Situasi Pembangunan Pabrik di Tengah Isu Gangguan Ormas

    BYD Jelaskan Situasi Pembangunan Pabrik di Tengah Isu Gangguan Ormas

    Jakarta –

    Pembangunan pabrik BYD dikabarkan sempat diganggu ormas. BYD menegaskan saat ini pembangunan pabrik di kawasan Subang berjalan lancar.

    BYD masih mengebut pembangunan pabriknya di kawasan Subang, Jawa Barat. Rencananya pabrik tersebut bakal beroperasi pada awal tahun 2026. Namun di tengah pembangunan pabrik itu, ada isu tak sedap yang menyeruak. Pembangunan pabrik BYD itu disebut mendapat gangguan premanisme dan juga ormas. Kabar tersebut diungkap oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno setelah memenuhi undangan Pemerintah China saat kunjungan ke Shenzhen.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy.

    Isu gangguan preman dan ormas itu juga terdengar di media asing. South China Morning Post, misalnya, menyebut pembangunan pabrik BYD dapat gangguan dari ‘Preman Gangster’. “Indonesia EV Revolution Held Hostage Preman Gangster Problem” begitu judul beritanya.

    Kendati demikian, Head of PR & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, menegaskan situasinya sejauh ini masih aman-aman saja. Pembangunan pabrik pun berjalan kondusif.

    “Pemberitaan yang beredar adalah berlebihan dan tidak sesuai situasi yang sebenarnya di lapangan. Pembangunan berjalan kondusif dan lancar,” kata Luther dalam keterangannya.

    “Pada 6 Mei lalu kami menerima kunjungan utusan resmi Dewan Ekonomi Nasional ke lapangan didampingi perwakilan TNI Polri dan kami laporkan kondisi aktual di mana tidak seperti yang diberitakan,” lanjut Luther.

    Luther menambahkan pembangunan pabrik BYD di Subang itu dikelola kalangan profesional dan juga berpengalaman. Tak cuma itu, pembangunan pabrik BYD juga memberikan dampak positif untuk warga sekitar karena membuka lapangan pekerjaan.

    “Begitu juga dukungan Pemda Jabar, Pemda subang, dan TNI Polri juga sangat serius mengawal. Di lapangan saya dapati istilah ‘Subang Pride!’. Semua mengawal baik pusat, daerah dan lingkungan. Jadi sangat berbeda jauh dari anggapan yang diberitakan,” pungkas Luther.

    (dry/rgr)

  • Geliat Aksi Hashim Dorong Ambisi RI Bangun Pembangkit Nuklir

    Geliat Aksi Hashim Dorong Ambisi RI Bangun Pembangkit Nuklir

    Bisnis.com, JAKARTA – Adik Presiden Prabowo Subianto sekaligus Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo belakangan getol mendorong terwujudnya rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.

    Dalam berbagai kesempatan, Hashim nampak mempromosikan rencana ambisius RI untuk memiliki PLTN dengan kapasitas 10 gigawatt (GW) pada 2040. Rencana tersebut terungkap dalam wawancaranya bersama Reuters baru-baru ini.

    Hashim mengatakan bahwa kontrak pengembangan proyek-proyek energi terbarukan, termasuk PLTN akan mulai diberikan dalam 5 tahun ke depan guna mengejar target netralitas karbon sebelum 2050.

    “Sebagian besar kontrak akan diberikan dalam 5 tahun ke depan… terutama kontrak nuklir, karena pembangunannya yang memerlukan waktu panjang,” kata Hashim dalam wawancara dengan Reuters dari New York, dikutip Kamis (1/5/2025).

    Pada 2040, Indonesia menargetkan tambahan kapasitas listrik sebesar 103 GW, yang terdiri atas 75 GW tenaga surya, angin, panas bumi dan biomassa; 10 GW dari tenaga nuklir; dan 18 GW sisanya dari gas.

    Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Hashim pun aktif meminta pandangan berbagai tokoh global, seperti pengusaha dan filantropis Bill Gates. Dalam dialog bersama Presiden Prabowo Subianto dan pengusaha nasional dengan Bill Gates, Rabu (7/5/2025), Hashim meminta pendapat Bill soal energi nuklir, lantaran filantropis itu dinilai tertarik pada bidang energi baru dan terbarukan.

    “Saya tahu Anda berinvestasi pada energi nuklir di Wyoming. Anda mungkin tahu bahwa pemerintah kami akan mulai menjajaki program pembangkit listrik tenaga nuklir yang ambisius,” ujarnya kepada Bill di Ruang Oval Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Hashim bertanya kepada Bill ihwal apa yang akan dilakukannya pada pembangkit listrik tenaga nuklir miliknya. Dia juga bertanya soal pandangannya terhadap solusi berbasis alam dan isu-isu lingkungan.

    Atas pertanyaan Hashim, Bill mengaku mulai menyadari perlunya negara-negara untuk mengembangkan pembangkit listrik dengan biaya rendah untuk bisa berkembang. Di samping itu, dia menyebut juga teredukasi soal perubahan iklim dan harusnya negara-negara mengurangi emisinya hingga level 0.

    Bill lalu menceritakan sejarah berdirinya TerraPower, perusahaan reaktor nuklir generasi keempat miliknya yang berdiri pada 2006.

    Meski demikian, Bill mengaku bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan reaktor nuklir masih tinggi. Dia menyebut, akan sulit memulai desain baru, meski itu akan memberikan keuntungan yang besar.

    Dia pun menyadari banyak negara yang membutuhkan energi nuklir. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya membuat ongkos pembangunan reaktor nuklir murah.

    “Dan kami harus menunjukkan bahwa rancangannya sangat aman. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Prancis, Inggris, mereka memiliki rencana dan keinginan untuk memggunakan energi nuklir. Namun, saat ini rancangannya mahal,” kata Bill.

    Ke depan, lanjut Bill, perusahaannya berharap bisa membangun 20 reaktor nuklir berbiaya rendah. Caranya dengan membangun kemitraan bersama dengan perusahaan-perusahaan global seperti Hyundai dan SK.

    “Pada 2030, reaktor pertama akan menyala. Dan selama dekade tersebut, kami berharap bisa membangun lebih dari 30 gigawatts listrik [dari nuklir],” terangnya.

    Sebelumnya, bersama Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Hashim juga bertemu dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk membahas isu transisi energi, termasuk pengembangan PLTN. Dalam pertemuan pada Selasa (22/4/2025) di Jakarta tersebut, Tony Blair memperkenalkan perusahaan asal Inggris untuk membahas potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular dengan kapasitas kecil di Indonesia.

    Pendekatan Rusia, China, & AS

    Pengembangan PLTN di Indonesia disebut telah dilirik oleh Rusia, China, dan Amerika Serikat (AS). Hashim pernah mengungkapkan bahwa perusahaan asal Rusia, State Atomic Energy Corporation Rosatom (Rosatom) membawa penawaran yang menarik soal rencana investasi PLTN di Indonesia.

    Selain itu, Westtinghouse Electric Corporation asal AS juga berkeinginan untuk membangun PLTN. Lalu, China National Nuclear Corporation (CNNC), perusahaan pelat merah nuklir juga menyatakan minat membangun PLTN.

    “Teman Rusia kita, Rosatom, datang dengan proposal yang bagus,” ujar Hashim dalam forum Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025, Kamis (27/2/2025).

    Namun demikian, pembangunan energi nuklir membutuhkan waktu yang lama. Misalnya saja Cina menawarkan proposal pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) selama paling cepat 140 bulan atau sekitar 12 tahun.

    “Maka kita harus mulai segera, nuklir mungkin tahun ini,” katanya.

    Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Aryo Djojohadikusumo menambahkan komitmen tiga negara untuk pengembangan nuklir itu melibatkan peran anggota Kadin. Ketiga perusahaan yang berminat itu sudah berkomunikasi dengan anggota Kadin ihwal kemungkinan untuk investasi pembangkit nuklir di Indonesia.

    “Kebetulan ketiganya itu melibatkan anggota Kadin,” tuturnya.

    Rencana investasi tiga perusahaan nuklir itu masih dalam tahap negosiasi. Namun, pihak Amerika Serikat sudah menjalin kemitraan dengan anggota Kadin.

    “Masih dalam tahap negosiasi, belum bisa diumumkan,” ujarnya.

    Dia menuturkan pihak Rusia sudah menyatakan bahwa perusahaan negaranya yakni Rosatom tertarik untuk menjalin kerja sama pembangunan PLTN di Tanah Air. Keinginan Rusia untuk investasi pembangkit nuklir disampaikan lewat Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Kuzhugetovich Shoigu.

    Sementara itu, minat China melalui China National Nuclear Corporation (CNNC) tertangkap saat Kadin menemani lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke China akhir 2024 lalu.

    “Tiga negara ini sudah berkomunikasi dengan kita di anggota-anggota Kadin sehingga sudah ada pembicaraan yang serius, bukan hanya China, bukan hanya Rusia, tapi juga Amerika Serikat,” ucap Aryo.

    Ambisi RI Bangun PLTN

    Adapun, pemerintah menargetkan pengoperasian PLTN pertama Indonesia paling cepat pada 2032. Pada tahap awal, rencananya akan dibangun dua PLTN dengan kapasitas masing-masing 250 megawatt (MW).

    Pembangunan PLTN pun disebut telah masuk dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.

    Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemangku kepentingan, Agus Puji Prasetyono, mengatakan bahwa lokasi PLTN yang potensial sudah teridentifikasi awal, yaitu ada sebanyak 29 lokasi.

    Namun, untuk entry point pada 2032 prioritas ke empat lokasi, yaitu Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, dan Halmahera.

    “Tahun 2032 sesuai rencana harus ada PLTN yang on grid [masuk ke sistem kelistrikan] dengan kapasitas 250 MW paling tidak di dua tempat yaitu Kalimantan Barat dan Bangka Belitung,” ucap Agus kepada Bisnis, Rabu (23/4/2025).

    Dia pun memastikan, setelah 2032 pembangunan PLTN harus masif. Oleh karena itu, pembangunan PLTN di Indonesia pun tak hanya diarahkan dengan small modular reactor (SMR) atau reaktor nuklir yang lebih kecil.

    “Pembangunan diarahkan bukan hanya SMR tetapi juga skala besar tergantung kebutuhan,” tutur Agus.

    Kendati demikian, Agus mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum bisa menentukan siapa yang akan membangun proyek PLTN itu. Sebab, mekanismenya belum ditentukan.

    Di sisi lain, pihaknya memastikan proses lelang pembangunan PLTN bakal dilakukan sesuai aturan.

    Agus mengeklaim, sebagian besar provider PLTN dunia sudah berkomunikasi dengan DEN, Kementerian ESDM, dan PLN. Menurutnya, para provider itu berkomitmen membangun PLTN di Indonesia.

    “Skemanya ada berbagai opsi seperti EPC [engineering, procurement, construction], EPC+F [engineering, procurement, construction, and finance], BOO [build-own-operate], BOT [build-operate-transfer] dan lain-lain, tergantung situasi dan kondisi kita,” jelas Agus.

    Dalam rapat DEN pekan lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia selaku ketua harian DEN mengatakan, pembangunan PLTN harus rampung pada 2030 atau 2032.

    “Untuk PLTN itu kita mulai on itu 2030 atau 2032. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan persiapan semua regulasi yang terkait dengan PLTN,” jelas Bahlil dikutip dari keterangan resmi, Minggu (20/4/2025).

    Menurutnya, PLTN merupakan energi baru yang murah dan bisa dimanfaatkan untuk menguatkan sistem kelistrikan nasional. Selain itu, penggunaan nuklir juga akan mengurangi pemanfaatan energi listrik berbahan bakar fosil.

    Namun, dia menekankan bahwa pemanfaatan nuklir sebagai sumber pembangkit listrik harus diimbangi dengan sosialisasi kepada masyarakat secara massif. Dengan begitu, masyarakat memahami pemanfaatan nuklir.

  • Gubernur Lemhannas minta APH tindak tegas ormas hambat investasi

    Gubernur Lemhannas minta APH tindak tegas ormas hambat investasi

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily meminta para aparat penegak hukum (APH) untuk menindak tegas berbagai organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindakan premanisme sehingga menghambat proses investasi di Tanah Air.

    Sebab, kata dia, saat ini Indonesia membutuhkan iklim yang kondusif sebagai upaya membangun investasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan mendorong dunia usaha agar dapat berjalan dengan baik.

    “Karena itu upaya yang bisa menghalangi produktivitas ekonomi kita, termasuk dari kalangan ormas yang melakukan intimidasi terhadap upaya untuk membuka usaha, kami minta untuk ditindak tegas,” tutur Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Dirinya tak menampik bahwa belakangan ini terdapat beberapa ormas yang melakukan tindakan premanisme.

    Adapun aksi negatif yang dilakukan oleh oknum ormas baru-baru ini, salah satunya diinformasikan oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, yang mengungkap bahwa pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat diganggu ormas berbentuk aksi premanisme.

    Kabar tersebut didapatkan Eddy saat memenuhi undangan pemerintah Republik Rakyat China (RRC) dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China, beberapa waktu lalu.

    Dalam pertemuan dengan pemerintah RRC, ada pembahasan permasalahan terkait dengan premanisme itu.

    Menurut Eddy, Pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ormas dan premanisme agar jangan sampai investor datang ke Indonesia merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan.

    “Keamanan adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” kata Eddy melalui unggahan video di Instagram pribadinya, Minggu (20/4).

    Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan gangguan ormas saat proses pembangunan fasilitas manufaktur perusahaan otomotif asal China, BYD di Subang, Jawa Barat sudah teratasi.

    “BYD menyatakan bahwa mereka bisa atasi,” ujar Wamenperin ditemui di Jakarta, Senin (28/4).

    Wamenperin menyampaikan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan perusahaan itu, sekaligus melakukan pengecekan, serta diharapkan perilaku organisasi masyarakat yang mengganggu aktivitas pembangunan pabrik di Tanah Air tidak terjadi lagi.

    “Kita harapkan itu tidak terjadi lagi, kami sudah komunikasi,” katanya pula.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Stok beras tertinggi dalam 57 tahun bukti keseriusan Prabowo

    Stok beras tertinggi dalam 57 tahun bukti keseriusan Prabowo

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    MPR: Stok beras tertinggi dalam 57 tahun bukti keseriusan Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 05 Mei 2025 – 19:10 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi capaian pemerintah yang berhasil mencapai stok beras tertinggi dalam 57 tahun terakhir menjadi 3,5 juta ton per 4 Mei 2025 tanpa melakukan impor.

    Menurut ia, lonjakan cadangan beras ini merupakan bukti nyata dari keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

    “Komitmen Presiden Prabowo langsung dibuktikan dengan quick wins dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan dengan stok beras tertinggi yang naik 1,8 juta ton dalam kurun waktu empat bulan mencapai 3,5 juta ton. Ini stok beras tertinggi dalam 57 tahun terakhir,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Capaian ini menjadi bagian dari proyeksi produksi beras nasional yang pada panen raya 2025 diperkirakan mencapai 18,76 juta ton.

    Lonjakan stok cadangan beras pemerintah yang disimpan di gudang Bulog meningkat tajam dari hanya 1,7 juta ton pada Januari 2025 menjadi 3,5 juta ton dalam kurun waktu empat bulan.

    Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia ini mengatakan pencapaian ini merupakan bagian dari keberhasilan koordinasi dari Menko Pangan Zulkifli Hasan.

    “Kepercayaan Presiden Prabowo kepada Zulkifli Hasan dijawab dengan koordinasi strategis lintas kementerian untuk mewujudkan visi kedaulatan pangan,” ujarnya.

    Eddy menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi penting bagi masa depan bangsa.

    Oleh karena itu, ia mendukung penuh langkah pemerintah dalam merealisasikan target swasembada pangan secara bertahap dan terukur.

    “Dalam hal ini, kami mendukung penuh realisasi target swasembada pangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Mendagri Minta Pemda Data Ormas Meresahkan dan Siapkan Langkah Hukum

    Mendagri Minta Pemda Data Ormas Meresahkan dan Siapkan Langkah Hukum

    Mendagri Minta Pemda Data Ormas Meresahkan dan Siapkan Langkah Hukum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kementerian Dalam Negeri
    (Kemendagri) meminta pemerintah daerah mendata organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat dan para investor.
    Wakil Menteri Dalam Negeri
    Bima Arya
    mengatakan, Kemendagri telah meminta para kepala daerah untuk membentuk satgas yang bisa mengkoordinasikan penertiban ormas nakal.
    “Baru dua hari yang lalu kami mengadakan rapat. Kita minta datanya. Dan kami meminta agar seluruh daerah melakukan, memang bentuk gugus tugas khusus untuk ormas ini. Satgas yang mengkoordinasikan penertiban, pembinaan, pemberdayaan, dan penindakan terhadap ormas,” ujarnya saat ditemui di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
    Dia menjelaskan, dalam peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2017 dijelaskan terkait ormas yang terdata secara hukum di Kementerian Hukum dan juga terdaftar di Kemendagri.
    “Nah sanksinya diberikan sesuai dengan status tadi,” ucapnya.
    Jika terdaftar di Kementerian Hukum, sanksi administrasi hingga pembubaran bisa dilakukan.
    Sedangkan untuk yang terdaftar di Kemendagri, akan ada sanksi keras mulai dari pencabutan status terdaftar hingga menggunakan perangkat hukum pidana.
    Bima mengatakan, saat ini Kemendagri mendorong agar pemerintah daerah bersama forum komunikasi perangkat daerah (Forkopimda) mengambil dua langkah.
    “Pertama pemetaan ormas-ormas yang terindikasi melanggar hukum. Kedua mengambil langkah pembinaan bagi yang masih bisa dibina, atau melakukan langkah-langkah hukum yang tegas bagi yang sudah melangkah jauh ke arah kriminalitas dan pelanggaran hukum pidana,” tandasnya.
    Sebagai informasi, organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi sorotan karena sejumlah peristiwa yang melibatkan mereka.
    Mulai dari pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat, lalu pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yang menyebut adanya ormas yang mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MPR: Gerakan lingkungan berbasis masyarakat jadi kebijakan nasional

    MPR: Gerakan lingkungan berbasis masyarakat jadi kebijakan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan komitmennya untuk mendorong agar gerakan lingkungan “zero waste” yang berbasis masyarakat atau komunitas menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional.

    “Kami di MPR RI siap mendorong agar gerakan seperti ini menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya ketika berkunjung ke Kampung Cibunut Berwarna, Kota Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, di mana kampung itu dikenal sebagai pionir gerakan “zero waste” berbasis komunitas.

    “Kampung Cibunut bukan hanya inspirasi, tapi bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari bawah,” ucapnya.

    Dalam kunjungan tersebut, legislator itu meninjau langsung berbagai aktivitas pengelolaan sampah dan pemberdayaan warga yang menjadikan kampung tersebut sebagai model lingkungan bersih dan mandiri.

    Eddy yang melihat langsung proses pemilahan sampah rumah tangga, pengomposan, hingga bank sampah itu pun kemudian memberikan apresiasinya atas inisiatif warga Kampung Cibunut Berwarna.

    “Saya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan warga di Kampung Cibunut. Mereka tidak menunggu bantuan besar dari pemerintah, tapi memulai perubahan dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Ini adalah bentuk nyata kepemimpinan komunitas,” ujarnya

    Menurut dia, pendekatan yang dilakukan warga di kampung tersebut bukan hanya berdampak pada lingkungan, melainkan juga pada ekonomi lokal dan kesadaran kolektif masyarakat.

    “Kampung Cibunut membuktikan bahwa solusi krisis sampah tidak harus mahal atau bergantung pada teknologi tinggi, yang paling penting adalah kemauan, kepemimpinan, dan partisipasi warga,” kata anggota Komisi XII DPR RI itu.

    Untuk itu, dia menyampaikan bahwa inisiatif warga seperti itu bukan hanya sebagai program lingkungan semata, melainkan harus mendapat tempat dalam kebijakan pembangunan nasional, serta menjadi bagian dari transformasi sosial dan ekonomi.

    “Zero waste tidak bisa hanya menjadi jargon. Harus jadi gerakan nasional yang didukung dengan regulasi, insentif, dan pembinaan yang berkelanjutan. Apa yang dilakukan di Cibunut harus diperluas ke kota-kota lain di Indonesia,” tutur dia.

    aca juga: Menteri LH-Mendag kolaborasi dorong revitalisasi kebersihan pasar

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025