Xcloud.id

Tag: Eddy Soeparno

  • RI Kaya Energi Fosil, Tapi Impor BBM-LPG Besar-besaran

    RI Kaya Energi Fosil, Tapi Impor BBM-LPG Besar-besaran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno menyebut Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya ini meliputi energi fossil, seperti Batu Bara dan gas.

    Bahkan kata dia minyak mentah tersebut memiliki cadangan yang besar dan batu bara yang mampu memenuhi produksi hingga 900 juta. Namun, di tengah kekayaan tersebut, Indonesia masih melakukan impor untuk kebutuhan energi.

    “Jadi di tengah-tengah kemewahan, keberlimpahan sumber energi yang kita miliki, kebutuhan sehari-hari kita masih harus dipenuhi dari sumber-sumber luar,” kata dia dalam Coffee Morning CNBC Indonesia, Rabu (17/7/2025).

    Dia juga menjelaskan dengan cadangan gas dan batu bara tersebut, pemerintah saat ini masih dihadapkan pada permasalahan impor Liquefied Propane and Butane alias LPG. Ini dikarenakan adanya defisit gas yang datang lebih awal dari proyeksi sebelumnya.

    “Tahun kemarin (volume subsidi LPG) 8,17 juta kiloliter bertambah. Itu pun impor, 75% LPG yang kita miliki sekarang untuk dipakai untuk masak itu impor,” kata Eddy.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama Januari-Desember 2024 RI mengimpor LPG sebanyak 3,94 miliar kilo gram (kg) atau sekitar 3,94 juta ton dari Amerika Serikat.

    Adapun nilai impor LPG dari AS selama 2024 tersebut tercatat mencapai US$ 2,03 miliar atau sekitar Rp 32,22 triliun (kurs rata-rata sepanjang 2024 Rp 15.847 per US$).

    Selain LPG, RI ternyata juga mengimpor minyak mentah (crude) dari AS. Namun, sepanjang 2024 impor minyak dari AS tercatat 668,47 juta kg dengan nilai sebesar US$ 430,87 juta atau sekitar Rp 6,8 triliun.

    BPS mencatat, total impor LPG, liquefied propane dan butane, sepanjang 2024 mencapai 6,89 miliar kg atau 6,89 juta ton. Adapun total nilai impor LPG pada 2024 tercatat mencapai US$ 3,79 miliar.

    Artinya, impor LPG dari Amerika Serikat mendominasi, yakni mencapai 57% dari total volume impor LPG RI. Sementara dari sisi nilai, impor LPG dari AS mencapai 53% dari total impor LPG RI.

    “Ini yang menjadi problem. Karena banyak di antara para pelaku usaha yang saat ini sudah harus bertransformasi dari pemanfaatan sumber-sumber energi fosil yang mau bertransisi ke sumber energi terbarukan menggunakan gas sebagai sarana untuk transisi tersebut,” tegas Eddy.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pimpinan MPR minta pelaku pemerkosaan di Cianjur dijatuhi pidana berat

    Pimpinan MPR minta pelaku pemerkosaan di Cianjur dijatuhi pidana berat

    “Pelaku pemerkosaan ini harus dihukum seberat-beratnya. Semuanya tanpa kecuali. Berikan pesan bahwa tidak ada toleransi dalam bentuk apapun terhadap pelaku kejahatan seksual seperti ini,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta agar aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, dan hakim untuk menjatuhkan pidana seberat-beratnya kepada 12 pelaku pemerkosaan terhadap anak perempuan di bawah umur berusia 16 tahun di Cianjur, Jawa Barat.

    Dia pun agar aparat penegak hukum mengusut kasus pemerkosaan tersebut hingga tuntas.

    “Pelaku pemerkosaan ini harus dihukum seberat-beratnya. Semuanya tanpa kecuali. Berikan pesan bahwa tidak ada toleransi dalam bentuk apapun terhadap pelaku kejahatan seksual seperti ini,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Cianjur itu juga meminta pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan kementerian terkait untuk turun langsung membantu proses pemulihan bagi korban yang mengalami trauma berat.

    “Korban juga membutuhkan bantuan pemulihan dan rehabilitasi yang pasti membutuhkan waktu. Pemprov, Pemda, atau bahkan kementerian terkait harus segera mendampingi korban di masa pemulihannya,” ujarnya.

    Ke depan, dia mendorong upaya serius berbagai pihak untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kejahatan seksual seperti pelecehan dan pemerkosaan.

    Terlebih, lanjut dia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah disahkan saat ini yang bertujuan untuk menindak segala bentuk kejahatan seksual.

    “Di legislatif kami akan terus perjuangkan perlindungan untuk perempuan ini lebih baik lagi dengan fokus pada pencegahan terjadinya pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya. Kasus ini harus jadi yang terakhir,” kata dia.

    Sebelumnya, Jumat (11/7), Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, menangkap 10 orang terduga pelaku pemerkosaan anak perempuan di bawah umur warga Kecamatan Sukaresmi dan masih memburu dua orang pelaku lainnya yang masuk daftar pencarian orang atau buron.

    Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cianjur Ajun Komisaris Polisi Tono Listianto di Cianjur, Jumat, mengatakan para pelaku melakukan tindak perkosaan secara bergiliran di sejumlah lokasi berbeda selama empat hari berturut-turut hingga akhirnya korban pulang ke rumah dan melapor ke polisi.

    “Selama empat hari korban diperkosa secara bergiliran oleh 12 orang pelaku di tempat yang berbeda, di mana awalnya korban diajak empat orang pemuda yang masih satu kampung dengannya ke wilayah Puncak,” katanya.

    Sebut saja korban berinisial Mawar (16), kata Tono, pertama kali diperkosa empat orang pemuda di salah satu rumah di kawasan Puncak pada tanggal 19 Juni 2025 dan pada 20 Juni 2025 korban diserahkan kepada dua orang pelaku lain yang melakukan hal sama.

    Sedangkan dua pelaku ini kemudian menyerahkan korban kepada enam pelaku lainnya pada 21–22 Juni 2025, di mana korban dibawa ke sebuah vila di kawasan Cipanas. Di tempat ini, korban kembali diperkosa secara bergiliran oleh enam orang pelaku.

    “Selama empat hari korban digilir oleh 12 orang pelaku hingga akhirnya korban pulang ke rumah pada tanggal 23 Juni dan melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya. Selanjutnya orang tua korban melapor ke Polres Cianjur,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua MPR minta calon dubes penggerak diplomasi energi bersih

    Wakil Ketua MPR minta calon dubes penggerak diplomasi energi bersih

    Saat ini, menurut dia, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kredit karbon serta kapasitas penyimpanan karbon terbesar di kawasan Asia sehingga menjadi daya tarik sendiri bagi negara-negara penghasil emisi karbon yang membutuhkan karbon of

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta para calon duta besar (dubes) Republik Indonesia menjadi penggerak diplomasi iklim dan energi bersih, dengan menjalin kemitraan strategis untuk mempercepat transisi energi dan membangun kolaborasi, mendatangkan investasi, hingga transfer pengetahuan bidang energi terbarukan.

    Dengan tantangan perubahan iklim, kebutuhan energi bersih, dan transformasi ekonomi global, menurut dia, menuntut Indonesia untuk lebih aktif membangun kerja sama internasional di bidang energi terbarukan dan upaya dekarbonisasi.

    “Sejalan dengan visi ketahanan energi Presiden Prabowo, akan sangat baik jika para Dubes bisa mengajak pelaku usaha di negara tempat penugasannya untuk ikut berpartisipasi dalam proyek-proyek EBT (energi baru terbarukan) di Indonesia yang sangat menjanjikan,” kata Eddy di Jakarta, Minggu.

    Dia mengatakan bahwa para calon dubes itu perlu memiliki visi strategis serta kemampuan untuk mengomunikasikan agenda transisi energi dan pembangunan rendah karbon menuju Net Zero Emissions (NZE) 2060.

    “Bentuk kontribusi misalnya dengan secara aktif melakukan sosialisasi rencana transisi energi di Indonesia sebagai bagian dari komitmen global Indonesia untuk melakukan dekarbonisasi perekonomiannya,” kata dia.

    Selain itu, bahwa dalam penugasan nanti pada Dubes perlu menjadi juru bicara potensi EBT serta ekonomi karbon Indonesia di negara tempat penugasannya masing-masing.

    “Harapannya para dubes juga proaktif untuk mengajak, sekaligus meyakinkan lembaga-lembaga keuangan di negaranya masing-masing untuk berinvestasi membiayai proyek-proyek hijau di Indonesia,” kata dia.

    Saat ini, menurut dia, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kredit karbon serta kapasitas penyimpanan karbon terbesar di kawasan Asia sehingga menjadi daya tarik sendiri bagi negara-negara penghasil emisi karbon yang membutuhkan karbon offset dari Indonesia.

    “Kami di MPR siap berkolaborasi membangun semangat diplomasi iklim yang sejalan dengan agenda besar pembangunan berkelanjutan Indonesia dan visi Presiden Prabowo untuk lingkungan hidup dan ketahanan energi,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soroti Putusan MK, Eddy Soeparno: Justru Membuat Ketentuan Hukum Baru

    Soroti Putusan MK, Eddy Soeparno: Justru Membuat Ketentuan Hukum Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal, menuai perdebatan di tengah masyarakat, bahkan di antara para elite politik sendiri.

    Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno misalnya menyebut MK seharusnya tidak membuat norma baru terhadap undang-undang, karena lembaga tersebut hanya memutuskan sebuah pasal bertentangan atau tidak terhadap konstitusi.

    Dia berkata demikian demi menanggapi usul dari NasDem agar DPR berkonsultasi dengan MK tersebut.

    “Ya, yang bisa dilakukan oleh MK itu ialah negative legislature, yaitu menyatakan bahwa sebuah pasal atau sebuah ketentuan dalam uu itu apakah sah berdasarkan konstitusi atau tidak,” kata Eddy melalui layanan pesan, Selasa (1/7).

    Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan MK ketika membuat putusan nomor 135 justru membuat norma baru terkait pelaksanaan pemilu di Indonesia.

    “Nah, ini dalam putusan kemarin ini MK justru membuat ketentuan hukum baru dengan mendetailkan bahwa pelaksanaan harus dilaksanakan antara dua atau dua setengah tahun dari pemilu nasional,” ujar Eddy.

    Namun, kata Eddy, PAN belum bisa mengambil sikap terkait putusan nomor 135 karena partai perlu mempelajari lebih detail.

    “Kami masih mempelajari putusan tersebut, karena memang di satu pihak MK sudah menyatakan bahwa harus ada pemisahan pemilu nasional dan daerah,” ujar Eddy.

    Termasuk, kata dia, PAN mempelajari konsekuensi yang perlu ditempuh DPR dan pemerintah terhadap putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal.

  • MPR apresiasi komitmen Prabowo percepat hilirisasi-energi terbarukan

    MPR apresiasi komitmen Prabowo percepat hilirisasi-energi terbarukan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    MPR apresiasi komitmen Prabowo percepat hilirisasi-energi terbarukan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 30 Juni 2025 – 19:47 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam sejumlah peresmian pembangkit energi terbarukan dalam sepekan terakhir ini.

    Eddy Soeparno menilai kehadiran Presiden Prabowo pada acara tersebut menunjukkan komitmen dalam mempercepat hilirisasi sekaligus memperbesar representasi energi terbarukan dalam bauran energi nasional.

    “Kehadiran dan sambutan beliau dalam agenda yang berkaitan dengan energi hijau ini menunjukkan komitmen kuat Presiden Prabowo untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dengan terus memperbesar representasi energi terbarukan dalam bauran energi terbarukan,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Tak terkecuali, lanjut dia, kehadiran Presiden Prabowo dalam peresmian Groundbreaking Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di kawasan Artha Industrial Hills (AIH) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6).

    Eddy lantas mendukung komitmen Presiden Prabowo dalam mempercepat dan mencapai target swasembada energi dalam jangka waktu 6 tahun.

    Sebagai pimpinan MPR, pihaknya mendukung komitmen Presiden Prabowo memperkuat ketahanan energi dengan mengembangkan sumber energi terbarukan seperti matahari, panas bumi, angin, dan sumber-sumber energi terbarukan lainnya secara lebih optimal dan berkelanjutan.

    Menurut dia, swasembada energi akan menjadi pilar utama yang menunjang pertumbuhan ekonomi dengan berdasarkan pada platform berkelanjutan.

    Wakil rakyat ini juga menyambut baik komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan serta memperluas hilirisasi sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sebagai upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Eddy menyebut hilirisasi lintas sektor mencakup mineral, pertanian, kelautan, hingga energi menjadi kunci untuk membuka jutaan lapangan kerja, memperkuat daya saing industri nasional, serta meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    “Pernyataan Pak Prabowo mencerminkan kepemimpinan yang tegas dan berorientasi hasil,” katanya.

    Hilirisasi, kata dia, adalah jalan strategis untuk membawa Indonesia keluar dari ketergantungan ekspor bahan mentah dan melompat ke industrialisasi.

    “Jika dijalankan serius, ini menjadi fondasi menuju target ambisius pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujarnya.

    Presiden Prabowo saat ini terus memperkuat fondasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Oleh karena itu, pihaknya berharap komitmen ini diikuti oleh jajaran pemerintah dengan sinkronisasi pusat dan daerah serta memastikan kelancaran dan kemudahan investasi bagi pelaku usaha di bidang energi terbarukan.

    Selain itu, dia menekankan pula pentingnya pelibatan masyarakat lokal, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar hilirisasi benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat.

    Ia menilai keberhasilan hilirisasi tidak semata dari nilai ekspor, tetapi juga dari berapa banyak rumah tangga yang merasakan peningkatan pendapatan.

    “MPR RI siap mengawal agenda ini melalui harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi lintas lembaga, dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional,” kata anggota Komisi XII DPR RI itu.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meletakkan batu pertama (groundbreaking) pembangunan proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6).

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengembangan industri energi baru sebagai salah satu langkah strategis menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional.

    “Saya Prabowo Subianto, Presiden RI dengan penuh kebanggaan meresmikan ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL. Dengan demikian, saya nyatakan dimulai,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.

    Sumber : Antara

  • Dukung Swasembada Energi, Eddy Soeparno Soroti Komitmen Presiden Soal Energi Terbarukan – Page 3

    Dukung Swasembada Energi, Eddy Soeparno Soroti Komitmen Presiden Soal Energi Terbarukan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyampaikan apresiasinya terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam acara peresmian sejumlah proyek energi terbarukan di Cepu, Kamis (26/6). Ia menilai komitmen Presiden menjadi angin segar bagi masa depan energi nasional, sekaligus menandai dimulainya langkah nyata menuju kemandirian energi.

    Menurut Eddy, Indonesia selama ini menghadapi sebuah paradoks. “Di tengah-tengah berlimpahnya sumber energi, baik fosil maupun terbarukan, kita justru masih menggantungkan sebagian besar kebutuhan energi nasional dari impor,” ujarnya. 

    “Bayangkan saja, kita impor 1 juta barel minyak mentah per hari, kita impor LPG untuk memasak, belum impor solar dan minyak tanah. Melalui pengembangan sumber-sumber energi terbarukan yang kita miliki, Indonesia tidak saja mengurangi bahkan menihilkan impor energi ke depannya, tetapi juga menjadi salah satu negara penghasil sumber energi baru dan terbarukan (EBT) terbesar di Asia,” kata Eddy. 

    Eddy menjelaskan, multiplier effect transisi energi terhadap perekonomian Indonesia sangat positif dalam bentuk investasi di sektor energi terbarukan, transfer of technology, penyerapan tenaga kerja serta penguatan sektor industri dalam negeri yang menunjang proyek-proyek EBT.

    “Dari aspek investasi, kita tidak hanya akan melihat investasi di sektor EBT saja, namun efeknya adalah masuknya industri-industri baru yang proses produksinya mewajibkan mereka menggunakan sumber EBT, seperti data center, produsen sepatu olah raga dan pakaian dan usaha lainnya yang berorientasi ekspor,” jelas Eddy.

  • Konsisten Jalankan Program TJSL, Waskita Raih 2 Penghargaan Ini

    Konsisten Jalankan Program TJSL, Waskita Raih 2 Penghargaan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Waskita Karya (Persero) Tbk kembali meraih dua penghargaan pada ajang TJSL & CSR Award 2025. Perseroan dinilai konsisten dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berkelanjutan.

    “Malam ini kita menyaksikan hasil kerja keras ibu bapak sekalian yang telah berhasil menjalankan fungsi BUMN menjadi penggerak perekonomian di Indonesia. Di era 80 atau 90an isu lingkungan hidup dan isu ESG belum terdengar, saat ini menjadi hal yang sangat penting,” ungkap Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno dalam keterangan tertulis, ditulis Jumat (27/6/2025).

    Dia mengatakan konstitusi mengamanatkan UUD 45 bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk hidup di lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan ekonomi yang berlandaskan sustainability platform.

    “TJSL ini merupakan tugas yang mulia, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas effort yang dilakukan perusahaan ibu bapak pimpin,” kata Eddy, dikutip Jumat (27/6/2025).

    Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, penghargaan ini mencerminkan komitmen perseroan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya program TJSL terus dikembangkan perseroan demi mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk masyarakat.

    Dia menyebutkan, program TJSL Waskita Karya terbagi ke dalam empat pilar yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Sepanjang tahun lalu, anggaran TJSL Perseroan banyak disalurkan ke pilar ekonomi, jumlahnya hingga Rp3,16 miliar.

    Secara keseluruhan, total realisasi dana TJSL Waskita Karya sebesar Rp4,4 miliar pada 2024. Sebanyak Rp2,9 miliar di antaranya merupakan realisasi TJSL Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK), dengan 94 mitra binaan.

    Pada penghargaan TJSL & CSR Award 2025, Waskita mendapat dua penghargaan yakni, Pilar Sosial Kategori Gold Bintang 4 untuk bidang pendidikan dengan program Waskita Mengajar di SMK Yadika 6 Bekasi dan SMK Wikrama Bogor.

    Kedua, Pilar Lingkungan Kategori GOLD Bintang 4 untuk bidang lingkungan dengan program Sarana Air Bersih (Pipanisasi) untuk Desa Candirejo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

    “Program Waskita Mengajar dan Bantuan Air Bersih merupakan salah satu upaya pemberdayaan sosial dan peningkatan kualitas lingkungan untuk masyarakat di sekitar wilayahoperasional perseroan. Kegiatan ini termasuk ke dalam pilar TJSL pada bidang pendidikan dan lingkungan,” tandas Ermy.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dukung Visi Presiden Prabowo, Eddy Soeparno Dorong BUMN Fokus pada Ketahanan Energi dan Lingkungan – Page 3

    Dukung Visi Presiden Prabowo, Eddy Soeparno Dorong BUMN Fokus pada Ketahanan Energi dan Lingkungan – Page 3

    Dirinya menekankan bahwa komitmen terhadap lingkungan dan dampak sosial ini perlu dikelola dengan baik dan ditingkatkan kualitasnya agar menjadi daya dukung utama mensukseskan visi ketahanan energi dan lingkungan hidup dari Presiden Prabowo.

    Dengan semakin kompleksnya tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan ketidakpastian ekonomi, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN di tahun 2025 diharapkan dapat bertransformasi lebih strategis untuk memperkuat kontribusinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

    “Saat ini misalnya kita menghadapi situasi darurat sampah. Sampah yang tertangani oleh pemerintah baru sekitar 40 persen, sementara 60 persen-nya itu terpaksa sekarang dibuang di ruang publik, termasuk juga open dumping,” ujarnya.

    Eddy mengatakan bahwa konstitusi sudah memberikan landasan dalam pasal 33 UUD 1945 pasal 4 yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus dijalankan dengan asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

    “Kami yakin dan percaya, BUMN akan terus menjadi bagian dari solusi untuk memastikan pembangunan ekonomi, percepatan infrastruktur dan pemenuhan layanan publik bisa seiring sejalan dengan menjaga dan merawat lingkungan hidup yang sehat,” tutur Anggota Komisi XII DPR RI ini.

     

    (*)

  • MK Putuskan Pemilu Lokal dan Nasional Dipisah, PAN: Biaya Akan Makin Besar – Page 3

    MK Putuskan Pemilu Lokal dan Nasional Dipisah, PAN: Biaya Akan Makin Besar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno merespons soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah atau lokal. Dia menilai, adanya pemisahan itu, bakal membuat biaya politik makin tinggi.

    “Bagaimana konsekuensi biaya dengan pelaksanaan terpisah itu juga merupakan satu hal yang sedang kita pertimbangkan,” kata Eddy, melalui keterangan tertulis, Jumat, (27/6/2025).

    Eddy mengatakan, biasanya anggota DPR, DPRD provinsi, serta kabupaten/kota dapat bekerja secara tandem untuk sukses di pemilu serentak. Ke depannya diyakini tak bisa lagi dan bakal bekerja secara mandiri.

    “Sekarang sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Sehingga, biaya akan semakin besar untuk masing-masing anggota,” ujar Eddy.

    Dia menyebut, di internal PAN, secara keseluruhan masih mempelajari pemisahan pemilu tersebut. Termasuk soal pemilu tingkat daerah baru bisa digelar 2031.

    “Jabatan kepala daerah yang dilantik 2024 begitu jatuh tempo 2029 diperpanjang 2 tahun lagi menjadi 2031. Begitu juga anggota DPRD provinsi kabupaten/kota yang berakhir masa jabatan 2029 diperpanjang dua tahun otomatis,” imbuh Eddy.

    Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

    Pemilu nasional antara lain pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (26/6/2025), dikutip dari Antara.

  • Wakil Ketua MPR yakin Prabowo siapkan calon terbaik untuk Dubes di AS

    Wakil Ketua MPR yakin Prabowo siapkan calon terbaik untuk Dubes di AS

    “Dalam hal ini adalah right man in the right place and in the right time,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mempersiapkan calon terbaik untuk mengisi posisi Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat.

    Menurut dia, Prabowo memiliki pemahaman geopolitik yang luas dan pengalaman diplomatik yang panjang. Dengan bekal tersebut, dia yakin figur-figur itu akan disiapkan untuk momentum yang tepat.

    “Dalam hal ini adalah right man in the right place and in the right time,” kata Eddy kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia menilai bahwa strategi diplomasi Presiden Prabowo saat ini hendak membuat posisi Indonesia semakin relevan, penting dan berpengaruh baik untuk Amerika Serikat dan sekutunya, maupun bagi negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRICS.

    “Pos strategis seperti Amerika Serikat (AS), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York dan Jenewa, serta Jerman membutuhkan figur dengan rekam-jejak yang teruji dan juga memiliki pengalaman panjang dalam dinamika geopolitik,” kata dia.

    Karena itu, menurut dia, figur-figur yang akan mengisi posisi strategis itu harus mampu mengikuti ritme kerja-kerja diplomasi Presiden Prabowo untuk memperkuat pengaruh Indonesia di kawasan, serta memprioritaskan kepentingan nasional dalam setiap upaya diplomasi yang dilakukan.

    Dia pun memastikan MPR RI siap mendukung penuh langkah diplomatik Presiden Prabowo dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

    Di sisi lain, dia pun mengingatkan bahwa diplomasi yang dilakukan perlu sesuai dengan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain, dan penindasan terhadap kemanusiaan.

    “Karena itu kami di MPR RI siap mengawal dan mendukung langkah diplomasi Presiden Prabowo menghadapi situasi geopolitik yang dinamis,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.