Xcloud.id

Tag: Eddy Soeparno

  • MPR: Prabowo ke Mesir hadiri KTT soal Gaza karena diperhitungkan

    MPR: Prabowo ke Mesir hadiri KTT soal Gaza karena diperhitungkan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Mesir untuk menghadiri KTT terkait perdamaian di Gaza, Palestina, karena diperhitungkan untuk ikut berkontribusi secara positif di dalam penyelesaian konflik.

    Menurut dia, Presiden Prabowo dianggap sebagai salah satu pemimpin dunia, khususnya dari kawasan Asia untuk bisa menyetop tragedi kemanusiaan di Gaza termasuk mengakhiri peperangan yang ada.

    “Tentu kami menyambut gembira bahwa Presiden Prabowo hadir di dalam konferensi perdamaian dunia,” kata Eddy di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia menilai bahwa Presiden Prabowo, sedari awal kerap menyampaikan bahwa substansi perjuangan yang dilakukan adalah untuk menghadirkan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.

    “Dan ini sejak satu tahun Bapak Presiden memimpin Indonesia itu yang sudah dikumandangkan oleh beliau,” katanya.

    Bahkan, kata dia, semangat kemerdekaan Palestina dari Prabowo juga terus digaungkan hingga saat berpidato di United Nations General Assembly atau Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.

    “Kita bisa menjadi salah satu negara yang sesuai dengan konstitusi kita, menciptakan perdamaian di dunia ini,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertolak ke Kairo, Mesir, dari Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu tengah malam, untuk menghadiri KTT terkait perdamaian di Gaza, Palestina, di Sharm el-Sheikh, Laut Merah, Mesir, Senin (13/10).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menjelaskan undangan untuk menghadiri KTT terkait Gaza itu sifatnya mendadak, dan Presiden dijadwalkan kembali lagi ke tanah air pada Senin.

    “Tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa kemarin (11/10) secara khusus Beliau mendapatkan undangan,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di depan kediaman pribadi Presiden Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: RI Darurat Sampah, Program Sulap Sampah Jadi Listrik Solusinya?

    Video: RI Darurat Sampah, Program Sulap Sampah Jadi Listrik Solusinya?

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah RI memastikan komitmennya mengatasi persoalan pengelolaan sampah melalui program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Upaya ini salah satunya masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 yang menargetkan penambahan porsi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebesar 452,7 Megawatt (MW).

    Selain itu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPR Danantara meluncurkan proyek waste to energy yang akan membangun 33 PSEL di seluruh wilayah Indonesia dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton sampah per hari dan nilai investasi mencapai Rp2 triliun hingga Rp3 triliun.

    Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno mendukung penuh upaya pemerintah mengatasi persoalan sampah lewat pembangunan PLTSa mengingat RI sudah masuk dalam kondisi “Darurat Sampah”. Setiap Tahun Indonesia hanya mampu mengolah 40% dari produksi sampah dan sisanya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan ruang publik utamanya terkait sampah plastik.

    Eddy Soeparno menilai pendirian fasilitas Waste to Energy sudah tepat mengingat program ini sudah dicanangkan di masa lalu namun masih mengalami banyak hambatan utamanya terkait aturan, izin dan lahan sehingga memakan waktu yang panjang. Diharapkan perang Pemerintah Pusat lewat Danantara bisa mempercepat terwujudnya proyek PSEL ini.

    Selain penting dalam penanganan masalah sampah, program ini juga diharapkan dapat menjadi sumber energi Baru Terbarukan (EBT) yang mendukung program ketahanan energi RI? Seperti apa urgensi program Waste to Energy? Selengkapnya simak ulasan Andi Shalini dengan Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Senin, 13/10/2025)

  • Pimpinan MPR Ingatkan Pemerintah Jangan Terpaksa Impor Etanol untuk BBM

    Pimpinan MPR Ingatkan Pemerintah Jangan Terpaksa Impor Etanol untuk BBM

    Pimpinan MPR Ingatkan Pemerintah Jangan Terpaksa Impor Etanol untuk BBM
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno mengingatkan pemerintah agar jangan sampai mengimpor etanol untuk campuran bahan bakar minyak (BBM).
    Pernyataan ini disampaikan Eddy guna merespons wacana pemerintah yang akan mewajibkan BBM dengan kandungan 10 persen etanol.
    “Jangan sampai etanol tersebut, karena belum diproduksi dengan volume yang dibutuhkan di dalam negeri, terpaksa kita harus impor,” kata Eddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
    Menurut Eddy, pemerintah perlu melakukan kajian lebih lanjut terkait kebijakan mewajibkan kandungan 10 persen pada etanol.
    Kajian di antaranya meliputi harga BBM hasil campuran dengan etanol, apakah lebih terjangkau bagi masyarakat, hingga ketersediaan etanol dalam negeri.
    Selain itu, ia juga meminta pemerintah melihat dampak kebijakan itu terhadap perekonomian.
    “Apakah itu nanti akan menjadi mahal sehingga masyarakat berat untuk mengonsumsinya, sehingga akhirnya disubsidi lagi. Ini hal-hal yang perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut,” tutur Eddy.
    Lebih lanjut, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pihaknya siap berdialog dengan pemerintah untuk membicarakan kajian tersebut.
    “Sehingga diputuskan lebih lanjut apa yang menjadi pilihan terbaik untuk kualitas BBM kita ke depannya,” ujar Eddy.
    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah akan mewajibkan kandungan etanol 10 persen (E10) pada BBM.
    Sejauh ini, kebijakan campuran etanol pada BBM baru 5 persen (E5) pada produk Pertamax Green 95.
    “Ke depan, kita mendorong untuk ada E10. Kemarin juga kami rapat dengan Bapak Presiden, Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10 persen etanol,” ungkap Bahlil dalam acara bertema Indonesia Langgas Energi di Sarinah, Jakarta, Selasa (6/10/2025).
    Bahlil menyebut, penggunaan BBM E10 ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor.
    Adapun etanol bersumber dari tanaman dalam negeri seperti tebu, jagung, dan singkong.
    Cairan itu dinilai lebih ramah lingkungan dibanding BBM hasil olahan minyak bumi.
    “Kita akan campur bensin kita dengan etanol, tujuannya agar kita tidak impor banyak, dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan,” ujar Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dulu Ikut Demo, Sekarang Gantian Didemo

    Dulu Ikut Demo, Sekarang Gantian Didemo

    GELORA.CO -Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengaku tidak alergi terhadap demonstrasi besar yang belakangan ini terjadi di berbagai daerah. Ia justru mengaku memahami kemarahan publik, sebab pernah berada di posisi yang sama saat reformasi 1998.

    “Saya 98 hadir ikut dalam lautan demonstrasi yang ada. Sekarang gilirannya saya yang didemo,” ujar Eddy dalam acara Dewan Update di Teater Sihombing, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2025.

    Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, suasana demokrasi hari ini sangat berbeda dengan masa pascareformasi. 

    Jika pada 1998 masyarakat begitu antusias terhadap partai politik hingga membuat atribut dan kaos bergambar ketua umum partai secara mandiri, kini justru bendera dan wajah tokoh partai menjadi sasaran amarah.

    “Dibandingkan 98 dengan sekarang, tahun 98 pasca reformasi, euforia luar biasa di tengah masyarakat. Masyarakat kemudian membuat kain sendiri, menyablon bendera partai, beli kaos lalu disablon sendiri wajah ketum parpol yang mereka agungkan. Hari ini bendera partai, muka ketum parpol diinjak-injak?” ujarnya retoris.

    Menurut Eddy, hal itu menunjukkan adanya jarak kepercayaan yang semakin lebar antara masyarakat dan partai politik. Ia menilai kekecewaan publik muncul karena banyak wakil rakyat lupa pada konstituennya.

    “Banyak anggota DPR lupa dengan konstituennya. Banyak yang tidak mendengarkan aspirasi, akhirnya tersangkut masalah moral dan korupsi. Masyarakat kemudian menumpuk kekecewaan dan meledak kemarin,” jelasnya.

    Namun, Eddy menegaskan, tidak ada yang salah dengan DPR sebagai lembaga. Akar persoalan, kata dia, terletak pada partai politik yang belum sepenuhnya berhasil menghadirkan kader terbaiknya untuk mewakili rakyat.

    “Kalau bapak ibu cari titik kesalahan, itu di partai politik. Karena kita itu representasi parpol. Parpol belum berhasil menghadirkan kader terbaiknya di DPR untuk merepresentasikan masyarakat,” tegasnya.

    Eddy pun bersyukur, gelombang kemarahan publik sejauh ini masih terkendali dan belum meluas ke semua tingkatan lembaga legislatif.

    “Masih bersyukur dari segelintir teman DPRD yang disatroni. Bisa bayangkan kalau masyarakat lihat ini salah parpol, di pusat dan di daerah didatangi semua masyarakat, dijarah semuanya,” pungkasnya. 

  • Eddy Soeparno Ungkap Pengembangan CCS Sejalan dengan Komitmen NZE Prabowo

    Eddy Soeparno Ungkap Pengembangan CCS Sejalan dengan Komitmen NZE Prabowo

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan Keynote Speech sekaligus didaulat membuka rangkaian acara Indonesia International Carbon Capture Storage (IICSS) Forum 2025. Eddy menyampaikan ancaman krisis iklim yang saat ini dihadapi Indonesia mulai dari kenaikan suhu, banjir dan hujan deras di musim kemarau hingga kualitas udara di kota-kota besar yang memburuk.

    “Perlu ada immediate action menghadapi ancaman krisis iklim ini. Presiden Prabowo dalam Sidang Umum PBB bahkan sudah menyampaikan urgensi pentingnya negara-negara di dunia bertindak lebih riil dan konkret menghadapi ancaman krisis iklim ini,” kata Eddy, dalam keterangannya, Rabu (8/10/2025).

    Acara dilaksanakan di Hotel Mulia Jakarta dan dihadiri pelaku bisnis CCS dari dalam dan luar negeri. Diketahui, IICCS Forum 2025 merupakan satu-satunya forum dialog Carbon Capture Storage (CCS) di Asia Tenggara dengan Indonesia sebagai pusat penyelenggaraan IICCS yang ketiga kalinya.

    Melalui acara ini, Eddy menegaskan upaya mendorong investasi di sektor minyak dan gas (migas), sekaligus mempercepat pengembangan energi terbarukan serta inisiatif rendah karbon. Dalam konteks tersebut, Eddy menilai teknologi CCS memiliki peran strategis.

    Indonesia, kata Eddy, memiliki kapasitas penyimpanan karbon salah satu yang terbesar di dunia-peluang besar bagi investasi global.

    “Pengembangan CCS ini menjadi awal mewujudkan Pilar ekonomi baru yakni Ekonomi Karbon. Di satu sisi sumber daya fosil yang berlimpah tetap dimanfaatkan dengan memaksimalkan potensi CCS dan di sisi yang lain tetap berupaya melakukan akselerasi transisi menuju energi terbarukan,” kata Doktor Ilmu Politik UI tersebut.

    “Indonesia akan selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin berinvestasi di bidang energi terbarukan. Tujuan utama saya adalah mendukung visi Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dalam beberapa tahun ke depan,” kata Anggota Komisi XII DPR RI itu.

    “Mari kita mulai aksi iklim dan bekerja bersama untuk membuka potensi besar CCS Indonesia,” sambungnya.

    “Kami di MPR RI adalah penjaga konstitusi. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk hidup di lingkungan yang sehat dan bersih,” kata Eddy.

    “Maka, sudah menjadi tugas konstitusional saya untuk mendorong pengembangan ekonomi rendah karbon, termasuk CCS sebagai prioritas utama ke depan,” pungkasnya.

    (hnu/ega)

  • Eddy Soeparno Konsisten Dorong Alihkan Subsidi LPG 3 Kg Jadi Subsidi Uang

    Eddy Soeparno Konsisten Dorong Alihkan Subsidi LPG 3 Kg Jadi Subsidi Uang

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyampaikan pentingnya integrasi data acuan. Hal ini dia nilai untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran kepada mereka yang berhak.

    Diketahui, pernyataan Eddy merupakan tanggapan atas data subsidi energi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk LPG 3kg dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sementara Menteri Bahlil menilai data yang disampaikan Purbaya kurang akurat.

    “Saya meyakini baik Menteri Keuangan maupun Menteri ESDM ingin agar subsidi energi tepat sasaran kepada mereka yang berhak. Karena itu kami mendorong agar data penerima subsidi LPG maupun subsidi BBM terintegrasi dan menjadi acuan bersama. Dengan data acuan yang sama ini diharapkan tidak ada lagi subsidi salah sasaran,” Kata Eddy saat berdialog dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Cianjur dalam keterangan tertulis, Jumat, (3/10/2023).

    “Dengan begitu data yang dipakai Kementerian Keuangan maupun Kementerian ESDM dan kementerian lainnya yang berkaitan dengan penyaluran subsidi selalu sama,” lanjutnya.

    Eddy menjelaskan pada awalnya produk LPG 3 kg ini telah menjadi kebutuhan esensi hampir setiap rumah tangga di Indonesia yang ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera.

    Selain integrasi data penerima subsidi, Eddy juga konsisten untuk terus mendorong pengalihan subsidi barang menjadi subsidi uang yang diterima langsung oleh masyarakat penerima.

    “Sejak awal masalah subsidi energi ini menjadi diskusi publik, saya sudah sampaikan bahwa lebih baik jika subsidi barang ini dialihkan menjadi subsidi uang yang diberikan langsung kepada penerima masyarakat miskin dan tidak mampu,” ungkap Eddy.

    “Ini sebagai gambaran saja. Misalnya jika subsidi pemerintah di dalam satu tabung LPG 3 kg adalah Rp 33.000 dan setiap kepala keluarga diasumsikan menggunakan 3 tabung per bulannya, maka sang penerima subsidi akan mendapatkan Rp 99.000 secara tunai dari pemerintah dan dikirim langsung pada penerima,”

    “Jika mekanisme ini berjalan, hanya akan ada satu harga LPG 3 kg di pasaran yang merupakan harga eceran tetap sesuai ketetapan regulator dan Pertamina,” lanjutnya.

    Eddy menjelaskan gagasannya untuk memberikan subsidi langsung dalam bentuk uang kepada masyarakat akan tetap mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat sekaligus bagian dari upaya meringankan beban APBN.

    “Pilar utama pembiayaan negara selain meningkatkan pendapatan adalah dengan melakukan penghematan anggaran. Di antara yang bisa dilakukan untuk menghemat anggaran adalah memastikan subsidi diberikan tepat sasaran hanya kepada mereka yang berhak yakni saudara-saudara kita yang miskin dan tidak mampu. Ini penting sebagai implementasi asas keadilan,” tutup Eddy.

    (akn/ega)

  • Eddy Soeparno Ajak Jaga Kebersihan Sungai: Pencemaran Rusak Ekosistem

    Eddy Soeparno Ajak Jaga Kebersihan Sungai: Pencemaran Rusak Ekosistem

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan Sungai memiliki jejak peradaban yang panjang. Alih-alih kotor dan penuh dengan pencemaran, Eddy menilai sungai wajib dirawat dan dijaga kebersihannya.

    “Faktanya data terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa lebih dari 60% sungai di Indonesia dalam kondisi tercemar, dengan sebagian besar pencemaran berasal dari limbah domestik, industri, dan sampah plastik,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu, (28/9/2025).

    Hal ini disampaikan Eddy Soeparno saat didaulat menjadi narasumber utama dalam Climate Leader Talk ESG Republika dengan tema ‘Urat Nadi Kehidupan: Sungai untuk Lingkungan, Pangan dan Energi’ di Sarinah Jakarta, hari ini.

    Eddy menilai Sungai yang diumpamakan sebagai halaman depan rumah telah sekian lama menjadi urat nadi peradaban Indonesia untuk masyarakat bertahan hidup, bercocok tanam, bahkan membangun kota. Jejak peradaban sungai sudah sedemikian panjang mulai dari kerajaan Kutai hingga Sriwijaya.

    “Pencemaran ini tidak hanya berdampak pada kualitas air yang digunakan masyarakat, tetapi juga merusak ekosistem yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS). Hampir tidak ada sungai di Indonesia yang bersih dari sampah,” imbuhnya.

    “UU tersebut juga mengatur misalnya, Rehabilitasi dilakukan di daerah hulu, sempadan sungai, dan kawasan resapan yang diiringi dengan perlindungan kualitas dan kuantitas air: menjaga agar mutu air sungai tetap sesuai baku mutu lingkungan,” tambah Eddy.

    Karena itu, untuk melakukan pemulihan Sungai secara menyeluruh, Eddy mendorong langkah-langkah strategis yang terukur seperti program-program pemulihan sungai harus fokus pada perbaikan kualitas air sungai, bukan hanya dihitung dari jumlah pohon yang ditanam atau volume lumpur yang dikeruk.

    Selain itu, limbah domestik yang menjadi pencemar terbesar harus segera ditangani. Pemerintah harus memperluas pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal dan memperbaiki sistem sanitasi yang ada.

    “Dengan cara ini, kita dapat mengurangi beban pencemar dari rumah tangga yang selama ini menjadi masalah besar bagi kualitas air Sungai,” ungkap Eddy.

    Eddy juga mendorong agar regulasi terkait pencemaran sungai diperketat, khususnya bagi industri yang melanggar regulasi.

    “Penegakan hukum terhadap industri yang mencemari sungai juga harus diperketat. Kami mendorong agar setiap pelanggaran, seperti pembuangan limbah industri sembarangan, direspons dengan sanksi yang tegas, mulai dari denda hingga pencabutan izin usaha,” lanjutnya.

    Bagi Eddy, langkah-langkah menyembuhkan sungai hanya bisa dilakukan dengan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat. DIa menilai, harus ada kemauan untuk meninggalkan ego kelembagaan dan memulai kerja bersama untuk menyelamatkan ekosistem sungai.

    “Pemerintah harus menjadi motor penggerak yang mengkoordinasikan berbagai program, sementara sektor swasta didorong untuk patuh pada aturan sekaligus memberikan alokasi dalam investasi pengolahan limbah, dan masyarakat harus diberdayakan untuk menjaga perilaku yang ramah lingkungan. Kolaborasi hulu ke hilir menjadi kunci utama memulihkan sungai sebagai halaman depan kita,” tutup Eddy.

    (akd/akd)

  • Pimpinan MPR puji pidato Prabowo respons Trump untuk perdamaian dunia

    Pimpinan MPR puji pidato Prabowo respons Trump untuk perdamaian dunia

    Kita harus bertindak sekarang. Kita harus memperjuangkan tatanan multilateral dimana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hak istimewa segelintir, melainkan hak semua

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan pujian dan apresiasi terhadap pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum Majelis PBB Ke-80 yang merespons langsung poin-poin pidato Presiden Trump, yang dianggap tidak sejalan dengan upaya mewujudkan perdamaian dunia.

    “Ketika Presiden Trump bilang mendahulukan Amerika, maka Presiden Prabowo justru menegaskan bahwa antara bangsa-bangsa dunia harus mendekat, bukan menjauh, bahkan Presiden Prabowo berkomitmen untuk terus menyediakan pasukan perdamaian di berbagai negara konflik, temasuk di Gaza,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Eddy menilai strategi diplomasi Presiden Prabowo membuat posisi Indonesia semakin relevan untuk memimpin perdamaian dunia.

    Dalam pidato tersebut Presiden menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan PBB dan menekankan pentingnya membangun dunia yang memosisikan semua pihak bisa mendapatkan keadilan tanpa ada dominasi dari pihak manapun.

    “Dalam posisi ini, Indonesia menempatkan diri sebagai pemimpin dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia,” lanjutnya.

    Menurut Eddy, pidato Presiden Prabowo sejalan dengan amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia.

    “Apa yang disampaikan Presiden Prabowo menegaskan amanat konstitusi bahwa Indonesia harus mengambil peran aktif dalam perdamaian dunia. Prabowo juga meneruskan pesan yang secara konsisten disampaikan Bung Karno dalam Konferensi Asia Afrika,” tutur Eddy.

    Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti beberapa hal penting, diantaranya keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan swasembada beras, sekaligus menyampaikan harapan agar dunia bersatu dalam perdamaian.

    “Kita harus bertindak sekarang. Kita harus memperjuangkan tatanan multilateral dimana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hak istimewa segelintir, melainkan hak semua,” kata Prabowo.

    “Dengan PBB yang kuat, kita bisa membangun dunia dimana yang lemah tidak menderita karena kelemahannya, tetapi hidup dengan keadilan yang layak mereka terima,” imbuhnya.

    Selain itu, Presiden juga menegaskan kembali posisi Indonesia terhadap solusi dua negara untuk konflik Palestina.

    “Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus mengakui dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Hanya dengan itu kita bisa mendapatkan perdamaian sejati, perdamaian tanpa kebencian, perdamaian tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara,” tegas Kepala Negara.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR Klaim Kucuran Anggaran Rp200 Triliun Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

    MPR Klaim Kucuran Anggaran Rp200 Triliun Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno mengapresiasi pemerintah memberikan suntikan dana Rp200 triliun kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna menstimulus ekonomi.

    Menurutnya kondisi yang terjadi saat ini adalah demand atau permintaan masyarakat yang lesu, alhasil daya beli mengalami kontraksi.

    “Tapi kita juga harus lihat hari ini, permasalahan itu tentu bukan pada supply side-nya. Tetapi pada demand side-nya. Daya beli masyarakat, daya beli untuk kemudian mengambil kredit, pinjaman, perubahan, kredit konsumen dan lain-lain,” ucapnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (22/9/2025).

    Dia mengatakan permintaan masyarakat terhadap pembelian suatu produk belum meningkat secara signifikan, sehingga dia menilai pemberian dana Rp200 triliun memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman melalui bank-bank tertentu.

    “Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi bahwa pemerintah memberikan berbagai kemudahan, insentif kepada masyarakat. Dalam bentuk tadi saya sampaikan, dana bantuan tunai, pembantuan untuk dukungan gaji dan lain-lain,” jelasnya.

    Alhasil, katanya, kemudahan masyarakat mendapatkan pinjaman secara tunai mampu mendongkrak daya beli.

    “Jadi ini yang kemudian akan membangkitkan daya beli masyarakat yang kuat,” tegasnya.

    Lebih lanjut, menurutnya kebijakan Menteri Keuangan, Purbaya ini masuk akal untuk direalisasikan. Selain meningkatkan  daya beli masyarakat,  kucuran dana Rp200 T mampu menggenjot roda perekonomian negara.

    Untuk itu, dia optimistis terhadap kebijakan Menkeu Purbaya mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian.

    “Jadi saya berharap apa yang menjadi kebijakan beliau itu betul-betul bisa menggerakkan perekonomian. Dan saya optimis, kita harus optimis bahwa perekonomian akan bergerak,” ucapnya.

    Terlebih, katanya, Indonesia menjadi tempat para investor menanamkan modal yang dapat membuka peluang lapangan pekerjaan.

  • Kebut RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Pemerintah Bakal Bentuk Badan Khusus

    Kebut RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Pemerintah Bakal Bentuk Badan Khusus

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno mengatakan tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim.

    Kebijakan itu diambil agar masyarakat  maupun pemerintah mampu menjawab tantangan perubahan iklim  yang semakin tidak terkendali. 

    “Jadi kami sangat berharap bahwa salah satu dari aksi nyata dari penanganan krisis iklim ini adalah pembentukan payung hukum yang kuat dalam bentuk legislasi yaitu Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim,” katanya dalam acara Pre-Launching Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 di Komplek Parlemen, Selasa (22/9/2025).

    Dia berharap RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dapat disahkan karena telah masuk Prolegnas prioritas. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan mengambil langkah untuk merencanakan, mengelola, dan pengawasan aspek hukum terkait pengelolaan perubahan iklim. 

    Eddy menyampaikan akan membentuk badan pengelolaan perubahan iklim yang berisikan dari beberapa lembaga dan kementerian.

    “Jadi diperlukan sebuah badan yang nanti akan menjadi integrator dari berbagai aspek yang memang ada di kementerian dan lembaga yang saat ini berada di berbagai lembaga tersebut,” jelasnya.

    Dia menyebut salah satu upaya lainnya adalah melalui Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025. Baginya ICCF mampu memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dan masyarakat guna menggelar aksi nyata memitigasi perubahan iklim.

    Sebab, menurutnya Indonesia tengah menghadapi krisis iklim yang berkepanjangan dan semakin memburuk jika tidak ada upaya tegas.

    “Saya sudah sebut juga sekarang adalah krisis iklim. Karena kita berada di krisis iklim, mengingat suhu udara sudah tidak bisa diprediksi lagi, naik terus, kualitas udara juga sudah memburuk, kita tidak bisa memprediksi cuaca, musim, musim kemarau tetapi hujan dan banjir di mana-mana, ini adalah hal-hal yang ingin kita bahas,” paparnya.

    Di sisi lain, Ketua Yayasan Era Shradda Indonesia  dan Emil Salim Institute, Amelia Farina menjelaskan bahwa ICCF tahun ini berupaya memberikan solusi mengenai ketahanan pangan, pengelolaan air, hingga kondisi wilayah Indonesia.

    “Adanya air yang sudah mulai mengurang. Kemudian naiknya suhu udara, naiknya permukaan darat. Dasar kami mengadakan ICCF tiga ini dengan temanya ketahanan pangan, energi air dan wilayah,” tuturnya.

    Acara yang digelar 21-23 Oktober 2025 itu diisi dengan talkshow dari para akademisi, pakar, ahli, hingga doktoral  untuk memberikan referensi dalam mencegah serta menangani perubahan iklim.

    “Nah kita ingin menghimpun terkait tentang rencana-rencana aksi dari perspektif-perspektif yang berbeda. Yang akhirnya rencana aksi dan mitigasi ini menjadi satu kesatuan,” kata Presiden Emil Salim Institute, E Kurniawan Padma.