Xcloud.id

Tag: Eddy Soeparno

  • Wakil Ketua MPR: Bencana di Aceh-Sumbar-Sumut tanda krisis iklim

    Wakil Ketua MPR: Bencana di Aceh-Sumbar-Sumut tanda krisis iklim

    mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya akan bertindak tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan, mulai dari pembalak liar hingga perusahaan atau individu yang melakukan pencemaran tanah dan air

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai rangkaian bencana di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera (Sumut dan Sumbar) merupakan tanda nyata bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis iklim sekaligus lingkungan.

    Eddy mengatakan peningkatan suhu yang signifikan di berbagai kota besar serta perubahan pola cuaca yang tak menentu menjadi indikasi kuat terjadinya perubahan iklim.

    “Sudah ada peningkatan suhu di mana-mana. Kita juga tidak lagi tahu kapan harus mengekspektasi hujan atau musim kering,” ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikannya setelah menghadiri Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di Diplomacy Clinic Room yang berlangsung di Jakarta.

    Eddy mencontohkan, sejumlah bencana belakangan ini, mulai dari banjir, hujan deras di musim kemarau, hingga tanah longsor di Jawa Tengah serta banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, menunjukkan betapa seriusnya krisis iklim yang sedang dihadapi Indonesia.

    “Ini bagian dari krisis iklim yang kita hadapi, tetapi juga akibat perilaku kita yang tidak menghormati lingkungan hidup. Terutama pembalakan hutan dan pengambilan pasir yang masif,” kata Eddy.

    Ia juga menyoroti alih fungsi lahan besar-besaran untuk perumahan dan kawasan industri yang merusak keseimbangan lingkungan. Menurutnya, fenomena tersebut harus menjadi alarm agar pemerintah dan masyarakat segera melakukan pembenahan.

    Eddy mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya akan bertindak tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan, mulai dari pembalak liar hingga perusahaan atau individu yang melakukan pencemaran tanah dan air.

    “Alarm ini harus direspons cepat agar kita bisa mencegah bencana-bencana berikutnya,” kata Doktor Ilmu Politik UI ini

    Menanggapi viralnya kayu gelondongan yang terseret arus banjir bandang di beberapa daerah di Sumatera, yang memunculkan dugaan adanya praktik illegal logging, Eddy menegaskan pentingnya penegakan hukum yang kuat dan transparan.

    “Adanya kayu gelondongan yang terlihat jelas di depan mata kita harus ditelusuri. Jika sumbernya legal, bisa dilihat dari perizinannya. Tetapi jika di luar jalur hukum, harus ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen agar ada efek jera,” tegasnya.

    Eddy berharap pemerintah bergerak cepat mengusut sumber kayu-kayu tersebut agar perusakan hutan tidak kembali terjadi dan masyarakat tidak lagi menjadi korban bencana yang seharusnya bisa dicegah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waka MPR Ingatkan Pemerintah: Bencana Sumatera Tak Berhenti jika Tak Ditangani Serius Nasional 29 November 2025

    Waka MPR Ingatkan Pemerintah: Bencana Sumatera Tak Berhenti jika Tak Ditangani Serius Nasional 29 November 2025

    Waka MPR Ingatkan Pemerintah: Bencana Sumatera Tak Berhenti jika Tak Ditangani Serius
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai, banjir dan longsor di Sumatera merupakan alarm keras bagi pemerintah yang harus ditangani secara cepat dan tepat.
    Jika tidak, bencana itu akan kembali terjadi.
    “Jadi saya rasa bahwa alarm ini harus disambut secara cepat agar kita bisa mencegah terjadinya bencana-bencana alam berikutnya,” kata Eddy di Kasablanka Hall, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2025).
    Terlebih,
    perubahan iklim
    yang terjadi akibat pemanasan global sangat signifikan.
    Peningkatan suhu terjadi di mana-mana di seluruh kota besar di Indonesia.
    Sebagai buktinya, kondisi cuaca tidak menentu sehingga musim hujan dan kemarau tidak lagi teratur.
    “Kita mengalami banjir dan hujan di musim kemarau, dan kita lihat apa yang terjadi dalam kasus-kasus tanah longsor, kebanjiran di Jawa Tengah, sekarang di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” ucap dia.
    Masalah ini, kata Eddy, dapat diperparah dengan perilaku yang tidak menjaga lingkungan.
    Praktik tersebut berupa pembalakan hutan secara liar, penambangan pasir ilegal, pengembangan kawasan yang tidak memerhatikan dampak lingkungan, serta pembangunan industri yang merelokasi kawasan hutan.
    “Nah, saya kira merupakan alarm penting bagi kita bahwa permasalahan iklim, permasalahan lingkungan hidup sudah sangat mengancam kehidupan kita kalau kita tidak melakukan pembenahan-pembenahan,” tandas Eddy.
    Sebagai informasi, sejumlah wilayah dilanda banjir dan tanah longsor.
    Banjir tersebut melanda Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara.
    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan bahwa
    cuaca ekstrem
    yang memicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada 24–25 November 2025 dipengaruhi oleh dua sistem cuaca besar, yaitu Siklon Tropis KOTO dan Bibit Siklon 95B.
    Kedua fenomena ini terbentuk di sekitar perairan Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan awan konvektif secara signifikan.
    Di sisi lain, ada pula dugaan pembalakan liar karena kayu gelondongan yang ditemukan turut hanyut dalam banjir.
    Sejauh ini, pemerintah sudah mengirim 11 helikopter yang mengangkut bantuan dari Jakarta menuju wilayah bencana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MPR Desak Penguatan Penegakan Hukum Minerba, Inspektur Tambang Dinilai Kurang Sigap

    MPR Desak Penguatan Penegakan Hukum Minerba, Inspektur Tambang Dinilai Kurang Sigap

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menekankan pentingnya penguatan penegakan hukum dalam tata kelola pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

    Menurutnya, maraknya tambang ilegal tak lepas dari lemahnya pengawasan. Ini termasuk kurang sigapnya inspektur tambang dalam merespons berbagai modus pelanggaran.

    Eddy berpendapat, kondisi itu membuat praktik pertambangan ilegal terus menjamur dan menimbulkan kerugian negara sekaligus kerusakan lingkungan.

    “Kami melihat begitu banyak terjadi pelanggaran dan minimnya pengawasan khususnya dari aspek inspektur-inspektur pertambangan yang terlihat kalah lihai, kalah cepat bergeraknya dibandingkan mereka-mereka yang melakukan kegiatan dan pelanggaran di sektor pertambangan,” ucap Eddy kepada Bisnis, Jumat (28/11/2025).

    Oleh karena itu, Eddy menekankan bahwa pemecahan masalah pertambangan ilegal harus dilakukan dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

    Selain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tata kelola minerba juga melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga aparat penegak hukum.

    Karena itu, Eddy mendorong agar upaya penegakan hukum tidak hanya mengandalkan satuan tugas (satgas) semata. Menurutnya, perlu ada komando tunggal yang memimpin koordinasi antar instansi terkait.

    “Penanganan ini harus dikomandoi oleh Menteri Koordinator Hukum, dalam hal ini Pak Yusril Ihza Mahendra, agar beliau bisa secara lebih koordinatif dan aktif menjadi komandan dari upaya penegakan hukum di bidang minerba,” jelasnya.

    Eddy menilai, penguatan komando penegakan hukum akan berdampak pada tiga hal. Pertama, menjaga potensi penerimaan negara.

    Kedua, menertibkan praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan. Ketiga,  memastikan kegiatan penambangan ke depan berjalan secara berkelanjutan.

    “Dengan koordinasi yang kuat dan kelembagaan yang tepat, tata kelola pertambangan kita dapat menjadi lebih tertib dan memberi manfaat optimal bagi negara,” kata Eddy.

    Maraknya tambang ilegal belakangan tengah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, Prabowo menggelar rapat terbatas pada Minggu (23/11/2025) khusus untuk membahas pertambangan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat.

    Dalam pertemuan di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Prabowo menekankan perlunya langkah terpadu lintas lembaga untuk memastikan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif di wilayah-wilayah rawan tersebut.

    “Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dikutip dari Antara.

    Teddy menyampaikan bahwa pertemuan membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, serta konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran dan aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut.

  • Waka MPR dukung upaya Denpasar jadi daerah wisata bebas sampah

    Waka MPR dukung upaya Denpasar jadi daerah wisata bebas sampah

    “Kota Denpasar bersama Makassar menjadi kota di luar pulau Jawa dan Sumatera yang mendapatkan prioritas dalam implementasi waste to energy (WTE). Tentu ini jadi bukti bahwa upaya pemerintah Denpasar menangani sampah mendapatkan dukungan penuh dari pe

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memberikan dukungannya kepada Kota Denpasar, Bali, atas upaya menjadi daerah wisata yang bebas dari masalah sampah.

    Ia menilai Denpasar terus berbenah mengatasi masalah sampah sejak dari hulu hingga di hilirnya.

    “Kota Denpasar bersama Makassar menjadi kota di luar pulau Jawa dan Sumatera yang mendapatkan prioritas dalam implementasi waste to energy (WTE). Tentu ini jadi bukti bahwa upaya pemerintah Denpasar menangani sampah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” katanya dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, keberhasilan WTE di Denpasar nantinya bisa menjadi etalase percontohan bagi daerah wisata lain untuk menerapkan pariwisata bebas sampah dari hulu hingga ke hilir.

    “Menyukseskan program WTE adalah satu hal tapi komitmen menyelesaikan masalah sampah di Hulu juga penting dilakukan. Kami mendorong 10 kota prioritas WTE tersebut menjadi percontohan untuk keberlanjutan penanganan sampah,” katanya.

    Secara khusus, Eddy juga menyampaikan komitmennya untuk mengawal implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah menjadi energi untuk memastikan manfaatnya untuk daerah.

    “Dengan tidak adanya tipping fee dan harga listrik yang mencapai 20 cent per kwh, harapannya adalah waste to energy ini menarik bagi investasi dan penanganan sampah bisa dilakukan seiring dengan menghasilkan energi terbarukan,” ucapnya.

    Atas dukungan yang diberikan, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan ucapan terima kasih.

    Menurutnya, penanganan masalah sampah tidak bisa dilakukan sendirian. Penanganan sampah, ujarnya, merupakan kerja strategis dan kolaboratif pemerintah pusat dan daerah.

    “Kami menyambut baik dukungan beliau Waka MPR yang terus melakukan pertemuan dan turun ke daerah mendukung kebijakan lingkungan di level kota. Ini langkah yang baik memastikan kolaborasi pusat-daerah untuk menyukseskan program prioritas beliau Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waka MPR dukung upaya Denpasar jadi daerah wisata bebas sampah

    Waka MPR dukung upaya Denpasar jadi daerah wisata bebas sampah

    “Kota Denpasar bersama Makassar menjadi kota di luar pulau Jawa dan Sumatera yang mendapatkan prioritas dalam implementasi waste to energy (WTE). Tentu ini jadi bukti bahwa upaya pemerintah Denpasar menangani sampah mendapatkan dukungan penuh dari pe

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memberikan dukungannya kepada Kota Denpasar, Bali, atas upaya menjadi daerah wisata yang bebas dari masalah sampah.

    Ia menilai Denpasar terus berbenah mengatasi masalah sampah sejak dari hulu hingga di hilirnya.

    “Kota Denpasar bersama Makassar menjadi kota di luar pulau Jawa dan Sumatera yang mendapatkan prioritas dalam implementasi waste to energy (WTE). Tentu ini jadi bukti bahwa upaya pemerintah Denpasar menangani sampah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” katanya dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, keberhasilan WTE di Denpasar nantinya bisa menjadi etalase percontohan bagi daerah wisata lain untuk menerapkan pariwisata bebas sampah dari hulu hingga ke hilir.

    “Menyukseskan program WTE adalah satu hal tapi komitmen menyelesaikan masalah sampah di Hulu juga penting dilakukan. Kami mendorong 10 kota prioritas WTE tersebut menjadi percontohan untuk keberlanjutan penanganan sampah,” katanya.

    Secara khusus, Eddy juga menyampaikan komitmennya untuk mengawal implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah menjadi energi untuk memastikan manfaatnya untuk daerah.

    “Dengan tidak adanya tipping fee dan harga listrik yang mencapai 20 cent per kwh, harapannya adalah waste to energy ini menarik bagi investasi dan penanganan sampah bisa dilakukan seiring dengan menghasilkan energi terbarukan,” ucapnya.

    Atas dukungan yang diberikan, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan ucapan terima kasih.

    Menurutnya, penanganan masalah sampah tidak bisa dilakukan sendirian. Penanganan sampah, ujarnya, merupakan kerja strategis dan kolaboratif pemerintah pusat dan daerah.

    “Kami menyambut baik dukungan beliau Waka MPR yang terus melakukan pertemuan dan turun ke daerah mendukung kebijakan lingkungan di level kota. Ini langkah yang baik memastikan kolaborasi pusat-daerah untuk menyukseskan program prioritas beliau Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR: RI siap pimpin aksi iklim Asia lewat transisi energi bersih

    MPR: RI siap pimpin aksi iklim Asia lewat transisi energi bersih

    visi Prabowo sangat jelas, yakni mencapai kedaulatan energi, mempercepat penggunaan 100 persen energi terbarukan dalam satu dekade, serta mencapai nol emisi bersih atau net-zero emission pada 2050 tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa Indonesia siap memimpin aksi iklim Asia melalui transisi energi bersih, tata kelola karbon yang transparan, dan investasi berkelanjutan.

    Dalam forum Asia Climate Solutions Pavilion yang diselenggarakan oleh Swaniti Initiative di sela-sela Conference of the Parties (COP30) UNFCCC di Belem, Brazil, ia mengatakan Indonesia berada di posisi strategis untuk menjadi pusat solusi iklim global.

    “Kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, seperti hutan, gambut, dan mangrove yang mampu menyerap miliaran ton CO₂,” ujar Eddy dalam keterangannya yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Jika dikelola dengan baik, kata dia, potensi tersebut dapat menjadi fondasi ekonomi karbon yang berkeadilan.

    Eddy menjelaskan visi Presiden RI Prabowo Subianto menempatkan transisi energi sebagai inti strategi pembangunan nasional.

    Menurut dia, visi Prabowo sangat jelas, yakni mencapai kedaulatan energi, mempercepat penggunaan 100 persen energi terbarukan dalam satu dekade, serta mencapai nol emisi bersih atau net-zero emission pada 2050 tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ia turut menyoroti Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 sebagai tonggak penting dalam perjalanan transisi energi Indonesia.

    Dikatakan bahwa RUPTL hijau tersebut akan menambah 53 gigawatt kapasitas energi dari sumber terbarukan, mulai dari surya, hidro, panas bumi, angin, hingga penyimpanan baterai.

    “Implementasinya akan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja hijau dan menyumbang hingga 0,7 persen pertumbuhan PDB per tahun,” tuturnya.

    Dirinya pun menekankan selain transisi energi, Indonesia memiliki target menurunkan emisi CO2 sebagai aksi penanganan iklim yang akan menghasilkan peluang ekonomi karbon yang besar.

    Selama ini, katanya, koordinasi lintas kementerian sering menjadi hambatan di sektor ekonomi karbon. Melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Indonesia akhirnya memiliki payung kebijakan yang menyatukan tata kelola karbon nasional.

    “Ini langkah besar menuju efisiensi dan kepastian investasi,” kata Eddy.

    Di sisi lain, Eddy menegaskan peran strategis parlemen dalam menjaga keberlanjutan kebijakan. MPR RI berkomitmen memastikan agar seluruh legislasi terkait energi dan iklim selaras dengan RPJMN dan visi Net Zero 2060.

    MPR RI juga terus memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil agar implementasi kebijakan benar-benar inklusif dan transparan.

    Sementara itu, dia turut menyoroti peran aktor non-negara dalam mendukung transisi rendah karbon, terutama di negara-negara Global South.

    Dikatakan bahwa seluruh dunia menyaksikan transformasi besar, yakni dari sekadar advokasi menjadi kolaborasi nyata.

    Dirinya menilai filantropi, lembaga keuangan, dan industri kini bergerak bersama mendorong inovasi dan pembiayaan transisi energi yang lebih adil.

    Ia juga menambahkan bahwa Indonesia terus membangun reputasi di pasar karbon global melalui pengakuan standar internasional seperti Gold Standard, Verra, Plan Vivo, dan GCC.

    Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, Indonesia kini memiliki dasar hukum yang membuat pengakuan global lebih mudah dan efisien.

    “Ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya mengikuti pasar, tapi ikut membentuknya,” ucap dia menambahkan.

    Pria yang juga merupakan anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut berharap adanya langkah konkret yang akan dilakukan Indonesia dalam 18 bulan ke depan.

    Menurut dia, Indonesia harus berani mengambil langkah cepat dengan mempercepat elektrifikasi nasional lantaran hal tersebut bukan hanya soal emisi, melainkan tentang membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing industri, dan memperkuat kedaulatan energi nasional.

    Selain itu, ia menyebutkan Indonesia juga perlu memperdalam kerja sama energi di kawasan ASEAN. Melalui integrasi ASEAN Power Grid dan kolaborasi investasi hijau, Indonesia dinilai bisa menjadi motor penggerak transisi energi di Asia Tenggara.

    “Dengan begitu, kita tidak hanya menjembatani ambisi global dan implementasi lokal, tapi juga menunjukkan kepemimpinan nyata Indonesia di panggung iklim dunia,” kata Eddy.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waka MPR: Pengembangan SAF bisa bawa RI jadi pemain utama di kawasan

    Waka MPR: Pengembangan SAF bisa bawa RI jadi pemain utama di kawasan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan pengembangan sustainable aviation fuel (SAF) atau bahan bakar pesawat ramah lingkungan dari minyak jelantah bisa membawa Indonesia menjadi pemain utama di kawasan.

    Terlebih, kata Eddy, minyak jelantah yang dulu dianggap limbah kini bisa menjadi sumber energi bersih yang bernilai tinggi.

    “Kita tidak sedang bicara proyek kecil atau sekadar uji coba. SAF adalah langkah konkret menuju kemandirian energi, dan lompatan ekonomi hijau Indonesia,” ujar Eddy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Walaupun demikian, dia mengatakan terdapat tantangan untuk mewujudkan hal tersebut, yakni baru sekitar 23 persen dari total potensi 715 ribu ton minyak jelantah per tahun yang dapat dikumpulkan untuk dimanfaatkan.

    “Tantangan kita bukan soal teknologi, melainkan menciptakan ekosistem pengumpulan minyak jelantah di rumah tangga, restoran, hingga hotel yang terkoordinasi,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia memandang penting bagi pemerintah untuk membangun sistem pengumpulan minyak jelantah secara nasional, sehingga seluruh rantai nilai, yakni dari masyarakat, pemerintah daerah, hingga industri bisa terhubung dan transparan.

    “Kita harus memastikan minyak jelantah tidak lagi dibuang, tetapi dikumpulkan, disertifikasi, dan diolah menjadi bahan bakar penerbangan masa depan,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan pentingnya inovasi teknologi SAF generasi baru, serta distribusi SAF ke bandara utama agar bisa masuk ke rantai pasok penerbangan secara komersial.

    “Kalau sistemnya terbangun utuh, kita bisa hasilkan 187 ribu kiloliter SAF per tahun, menekan 0,5 juta ton emisi karbon dioksida, dan membuka 30 ribu lapangan kerja hijau. Ini bukan angka kecil. Ini masa depan ekonomi hijau Indonesia,” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan sebagai anggota dewan akan mendukung penuh harmonisasi kebijakan dan regulasi energi bersih melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Terbarukan, RUU Perubahan Iklim, RUU Listrik, maupun RUU Migas.

    “Kami ingin memastikan SAF bukan sekadar pilot project (proyek percontohan, red.), melainkan menjadi komitmen nasional yang menempatkan PT Pertamina (Persero) sebagai pemimpin regional bahan bakar penerbangan berkelanjutan,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan MPR tegaskan komitmen Indonesia untuk transisi energi

    Pimpinan MPR tegaskan komitmen Indonesia untuk transisi energi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menjadi pemimpin dunia dalam percepatan transisi energi dan dekarbonisasi dalam KTT Iklim Pemimpin Dunia yang dikenal dengan Conference of the Parties (COP 30) di Brazil.

    “COP 30 menjadi ajang penting untuk menyampaikan komitmen Indonesia kepada pemimpin-pemimpin dunia untuk akselerasi transisi energi sekaligus mempercepat target dekarbonisasi. Hal ini adalah komitmen yang berulang kali disampaikan beliau Presiden Prabowo dalam berbagai forum pertemuan pemimpin dunia,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dalam KTT tersebut, Eddy akan menjadi pembicara dalam tiga kesempatan, antara lain di Asia Climate Solutions Pavilion dan juga di event yang diselenggarakan Paviliun Indonesia.

    Beberapa tema yang akan dibahas Eddy adalah karbon sebagai pilar ekonomi baru dan peluang Indonesia sebagai produsen Sustainable Aviation Fuel (SAF) kelas dunia.

    Eddy menjelaskan sebagai bagian dari delegasi Indonesia yang dipimpin Utusan Khusus Presiden bidang Iklim Hashim Djojohadikusumo, ia akan menjelaskan komitmen Indonesia untuk melakukan akselerasi atau percepatan transisi energi.

    Eddy menjelaskan, Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat menjadi modal besar dalam transisi menuju ekonomi hijau. Dengan luas kawasan kehutanan mencapai 126 juta hektare—terbesar ketiga di dunia—dan 3,3 juta hektare hutan mangrove, Indonesia disebut berkomitmen mengoptimalkan potensi energi baru dan terbarukan.

    “Diantara poin yang penting disampaikan nanti adalah mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai climate leader dalam aksi iklim global,” ujarnya.

    Lebih lanjut Eddy menjelaskan, di forum yang dihadiri stakeholders dari berbagai negara tersebut, ia akan menyampaikan potensi Indonesia dalam pengembangan ekonomi karbon sebagai pilar ekonomi baru di Indonesia.

    “Perpres ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi guna mendukung pertumbuhan hijau,” ujarnya.

    Dalam kesempatan bicara di forum COP 30 nanti, Doktor Ilmu Politik UI ini juga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia juga terus membahas beberapa RUU krusial dalam upaya percepatan energi terbarukan. Beberapa RUU itu diantaranya RUU Energi Baru dan Terbarukan dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.

    “Kami ingin menyampaikan juga bahwa legislatif di Indonesia mendorong percepatan akselerasi energi terbarukan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik-Hukum Terkini: Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK

    Politik-Hukum Terkini: Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan 24 jam di Beritasatu.com sejak Jumat (7/11/2025) hingga Sabtu (8/11/2025) pagi.

    Beberapa artikel yang menjadi perhatian pembaca, di antaranya yaitu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga ledakan di SMAN 72 Jakarta.

    5 Isu Politik-Hukum Terkini

    Berikut ini adalah lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com yang dapat Anda ketahui:

    1. Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Ponorogo, Jawa Timur.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tersebut dan memastikan bahwa Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko termasuk di antara pihak yang diamankan.

    “Benar (ada OTT),” ujar Fitroh, Jumat (7/11/2025).

    Ia belum mengungkap jumlah orang yang terjaring dan detail perkara, tetapi memastikan KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

    Setelah pemeriksaan awal, KPK akan mengumumkan secara resmi konstruksi perkara dan status tersangka kepada publik.

    2. Respons Gibran Soal Usulan Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi usulan agar Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

    Menurutnya, kedua tokoh itu memiliki rekam jejak penting dan kontribusi besar bagi Indonesia.

    “Penganugerahan gelar pahlawan itu melalui proses seleksi yang ketat dan panjang. Beliau-beliau ini jelas telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi bangsa,” ujar Gibran.

    Gibran menyebut Soeharto berjasa dalam pembangunan nasional dan swasembada pangan, sementara Gus Dur berperan penting dalam menegakkan toleransi dan kebebasan beragama.

    Kementerian Sosial diketahui telah mengajukan 40 nama tokoh calon pahlawan nasional tahun ini kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

    3. DPR Soroti Monopoli Bisnis Film dan Bioskop di Indonesia

    Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay menyoroti dominasi film asing di bioskop Indonesia. Ia menilai hal ini menandakan adanya praktik monopoli oleh pihak tertentu dalam distribusi film.

    “Kami menanyakan banyak hal, termasuk mengapa film luar negeri lebih banyak ditayangkan dibanding film nasional,” ujar Saleh seusai rapat kerja dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Saleh mendorong pemerintah untuk merevisi regulasi penayangan film, serta membuka peluang bagi film Indonesia agar lebih kompetitif di layar bioskop. DPR juga berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk memperbaiki kebijakan perfilman nasional.

    4. PAN Akan Tindaklanjuti Putusan MKD Soal Uya Kuya dan Eko Patrio

    Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pengaktifan kembali Uya Kuya dan Eko “Patrio” sebagai anggota DPR.

    Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno menegaskan, partainya taat azas dan aturan, sehingga akan menjalankan keputusan MKD tanpa pengecualian.

    “PAN itu taat hukum. Jadi apa pun yang diputuskan oleh MKD, tentu akan kami hormati dan jalankan,” kata Eddy.

    Sebelumnya, MKD memutuskan Adies Kadir, Uya Kuya, dan Eko Patrio tidak melanggar kode etik dan berhak kembali aktif sebagai anggota DPR periode 2024-2029.

    5. Komisi III DPR Desak Polisi Buru Dalang Ledakan SMAN 72 Jakarta

    Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil mendesak aparat kepolisian, khususnya Densus 88 Antiteror segera mengungkap dalang di balik ledakan di SMAN 72 Jakarta.

    “Menurut saya, kejadian ini sangat mengerikan dan mendesak agar aparat segera mencari dan menemukan pelakunya,” ujarnya.

    Nasir meminta penyelidikan dilakukan secara cepat dan transparan untuk memastikan apakah insiden itu berkaitan dengan jaringan teroris atau kriminal individu.

    Ia juga menyoroti peran media sosial dalam menyebarkan konten provokatif yang berpotensi menumbuhkan paham ekstrem.

    “Media sosial banyak memuat konten yang bisa menimbulkan perilaku radikalisme,” kata Nasir.

    Nasir menegaskan, pengungkapan cepat dan terbuka terhadap kasus ledakan SMAN 72 Jakarta akan memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

  • 7 Tiga Kali Prabowo Tegaskan Tak Dikendalikan Jokowi Nasional

    7 Tiga Kali Prabowo Tegaskan Tak Dikendalikan Jokowi Nasional

    Tiga Kali Prabowo Tegaskan Tak Dikendalikan Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto tiga kali tercatat melontarkan pernyataan yang membantah dirinya dikendalikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Paling tidak sejak tahun 2025, penegasan itu sudah ditekankannya dalam tiga agenda yang berbeda sejak bulan kedua.
    Pertama kali Prabowo membantah dirinya dikendalikan
    Jokowi
    ketika hadir dalam di HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025.
    Awalnya, Prabowo membela dan memuji Jokowi dengan menyebutnya tidak punya ambisi apapun saat memimpin di pemerintahan sebelumnya.
    “Pak Jokowi saya yakin tidak punya ambisi untuk bikin ini dan bikin itu. Saya kenal saya di kabinet lima tahun. Saya saksi. kepemimpinan beliau hanya untuk rakyat Indonesia,” kata Prabowo dalam pidatonya.
    Setelahnya, Prabowo menyinggung, banyak pihak yang menyebut dirinya dikendalikan Jokowi.
    “Tapi dibilang saya dikendalikan Pak Jokowi, cawe cawe,” ucap Prabowo.
    Ketua Umum Partai Gerindra ini pun membantah hal itu sekaligus menegaskan bahwa sudah sejak dahulu dirinya menginginkan Indonesia menjadi negara hebat.
    “Sumpah saya. Sama dengan senior-senior saya di situ. Tidak ada bahwa kita ingin kekusaan untuk kehebatan kita sendiri tidak ada,” tuturnya.
    Tiga bulan berselang, Prabowo menyatakan hal serupa dalam pidatonya di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, 5 Mei 2025.
    Prabowo membantah tegas isu yang menyebutnya sebagai boneka yang dikendalikan Jokowi.
    “Saya dibilang, apa itu, presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya, saya katakan itu tidak benar,” tegas Prabowo.
    Prabowo mengakui, dirinya memang sering berkonsultasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran terkait pengalaman 10 tahun memimpin Indonesia.
    Akan tetapi bukan hanya dengan Jokowi saja. Komunikasi serupa juga dilakukan Prabowo dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.
    Prabowo berpandangan pertemuannya dengan para mantan presiden bukanlah hal yang perlu dimasalahkan.
    “Saya menghadap beliau enggak ada masalah, saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” imbuh dia.
    Baru-baru ini, tepatnya pada 6 November 2025, Prabowo kembali menyampaikan hal sama, yakni membantah tudingan soal dirinya takut dan masih dikendalikan oleh Jokowi.
    Menurut Prabowo, hubungannya dengan Jokowi terjalin dengan baik.
    “Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan sama Jokowi, nggak ada itu,” kata Prabowo saat meresmikan pabrik PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, Kamis (6/11/2025).
    Kepala Negara menyatakan, Jokowi tidak pernah menitipkan apapun kepadanya.
    Ia juga mempertanyakan, untuk apa takut dengan Jokowi mengingat keduanya berteman baik.
    “Pak Jokowi itu nggak pernah nitip apa-apa sama saya, ya saya harus katakan sebenarnya. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi, nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Aku hopeng sama beliau kok takut, ya kan?” tutur Prabowo.
    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno meyakini Presiden Prabowo tidak dikendalikan oleh Jokowi.
    Menurutnya, Prabowo menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala negara sesuai mandat konstitusi tanpa dikendalikan Jokowi.
    “Jika memang itu dikaitkan langsung dengan adanya isu bahwa kemudian Pak Presiden Prabowo dikendalikan oleh Presiden sebelumnya, Pak Jokowi, saya kira itu tidak benar,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
    Menurut Eddy, jabatan presiden membuat seorang kepala negara berdiri secara independen dalam menjalankan pemerintahan.
    Politikus PAN tersebut menilai tidak tepat bila ada pihak yang menduga setiap langkah dan kebijakan Prabowo diambil atas dasar kendali Jokowi.
    Oleh karenanya, ia meminta hal ini jangan dibesar-besarkan lagi.
    “Jadi beliau adalah presiden yang berdiri sendiri, memiliki kewenangan dan menjalankan kewenangan itu dengan baik. Saya kira itu tidak perlu dihembuskan, tidak perlu dibesar-besarkan lagi,” ujar Eddy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.