Xcloud.id

Tag: Eddy Soeparno

  • Ahmad Muzani Soal Kaukus Pembangunan MPR: Kebangsaan dan Pembangunan Harus Berjalan Seiring

    Ahmad Muzani Soal Kaukus Pembangunan MPR: Kebangsaan dan Pembangunan Harus Berjalan Seiring

    Jakarta, Beritasatu.com – MPR membentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan (KKPB). Kaukus itu menegaskan pembagunan berkelanjutan dan kebangsaan harus berjalan seiring, tidak boleh menegasi satu sama lainnya.

    Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani pembangunan berkelanjutan akan kehilangan maknanya jika dilakukan tanpa semangat kebangsaan. “Kedua hal tersebut penting sekali selalu kita kaitkan sebab upaya pembangunan tidak akan mencapai hasil optimal jika tanpa digerakkan oleh semangat kebangsaan yang tinggi,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Acara tersebut dihadiri para wakil ketua MPR, yakni Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Juga hadir para anggota MPR lainnya dan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard.

    Muzani mengatakan bukan kebetulan pembentukan kaukus MPR bertepatan dengan pencoblosan Pilkada 2024 yang akan dimulai pada Rabu (27/11/2024). Menurut dia, pilkada merupakan momentum yang tepat untuk menekankan pentingnya mengintegrasikan kebijakan lokal dengan visi nasional.

    “Pilkada dapat menjadi sarana untuk mensosialisasikan pentingnya keberlanjutan pembangunan kepada masyarakat luas dan mendorong partisipasi warga dalam upaya tersebut. Sebab hanya dengan partisipasi aktif dari warga maka demokrasi bisa mendapatkan makna substantifnya, bukan hanya nilai-nilai proseduralnya,” urainya.

    Muzani menjelaskan, perlu menyusun strategi yang tepat dan komprehensif agar pemenang pilkada mampu menjalankan program pembangunan yang selaras dengan visi nasional. Strategi tersebut antara lain, pertama, menyosialisasikan nilai kebangsaan, yakni menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 kepada para kepala daerah.

    Kedua, mendorong kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan badan legislatif untuk memastikan kesinambungan kebijakan. Ketiga, pembentukan forum khusus di daerah untuk koordinasi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.  

    Selain itu, perlu pula dibentuk divisi pemantauan pencapaian di daerah-daerah setelah pilkada. Dengan cara ini maka tahap-tahap kemajuan pelaksanaan tersebut di semua daerah dapat diukur dari waktu ke waktu.

    “Kita harus selalu ingat bahwa pilkada adalah pilar penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Pilkada berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin daerah yang memahami kebutuhan masyarakat lokal, sekaligus mencerminkan kedaulatan rakyat,” jelasnya.

  • Waka MPR: Intensitas politik uang meningkat patut diwaspadai

    Waka MPR: Intensitas politik uang meningkat patut diwaspadai

    “Ya, memang selalu menjadi permasalahan di dalam pemilihan langsung, baik itu legislatif maupun eksekutif, adalah maraknya dan meningkatnya intensitas dari money politics, jadi saya kira perlu diwaspadai,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengingatkan intensitas politik uang (money politics) yang meningkat pada pelaksanaan pemilihan umum, termasuk pilkada, patut diwaspadai.

    “Ya, memang selalu menjadi permasalahan di dalam pemilihan langsung, baik itu legislatif maupun eksekutif, adalah maraknya dan meningkatnya intensitas dari money politics, jadi saya kira perlu diwaspadai,” kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan aparat penegak hukum untuk dapat bertindak tegas dan konsekuen bila mengendus adanya praktik politik uang

    Sebab, kata dia, politik uang dapat merugikan calon lain yang ikut berkontestasi hingga menyebabkan kalah dalam kompetisi.

    “Termasuk masyarakat, baik itu koalisi masyarakat sipil maupun masyarakat umum, yang merasa bahwa hak-hak mereka tidak dipenuhi karena adanya money politics,” ujarnya.

    Terkait pencegahan praktik politik uang dengan membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembatasan Uang Kartal, Eddy menilai bahwa yang perlu ditekankan adalah aspek penegakkan hukumnya.

    “Undang-undang sekuat apapun, tetapi kalau pelaksanaan undang-undang tidak dilaksanakan aspek penegakkan hukum, sanksi, saya kira itu akan percuma,” ucapnya.

    Selain itu, dia menyebut penguatan aspek pendidikan politik untuk mencegah praktik politik uang di tengah masyarakat juga merupakan hal penting untuk dicermati.

    “Kalaupun ada investasi yang kita berikan untuk mendidik publik lebih lanjut lagi, saya kira itu investasi yang akan sangat bermanfaat karena dikemudian hari itu akan mereduksi, mengurangi, mudah-mudahan bisa mengeliminir money politics yang justru biayanya jauh lebih besar,” ucapnya.

    Terlepas dari hal tersebut, dia pun meyakini pelaksanaan Pilkada 2024 akan berjalan dengan mulus, lancar, dan guyub, tanpa adanya gangguan berarti sebab gelaran pilkada sudah beberapa kali digelar di tanah air.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pertamina Dorong Pengembangan Biofuel untuk Akselerasi Transisi Energi

    Pertamina Dorong Pengembangan Biofuel untuk Akselerasi Transisi Energi

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menjadikan biofuel atau bahan bakar berbasis tanaman sebagai salah satu kunci strategis dalam mendukung transisi energi Indonesia. 

    CEO of Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) John Anis pun menjelaskan PNRE merupakan pionir dalam bisnis rendah karbon di Pertamina grup. Dia menyebut perusahaan memiliki banyak program untuk mendukung transisi energi.

    John mengatakan program itu didasarkan pada strategi pertumbuhan ganda. 

    “Karena kita masih memerlukan bahan bakar fosil. Namun lebih bersih, dan pada saat yang sama kita harus mulai beralih ke bisnis rendah karbon. Jadi kami memaksimalkan bisnis tradisional sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon,” kata John melalui keterangan resmi, Kamis (14/11/2024).

    Dia menjelaskan PNRE telah memiliki peta jalan pengembangan bioetanol hingga 2031 untuk mendukung dekarbonisasi di sektor transportasi. Adapun hingga 2034 mendatang, John memproyeksi demand biofuel bisa mencapai 51 juta liter.

    Selain itu, PNRE saat ini bekerja sama dengan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) untuk membangun pabrik bioetanol di Banyuwangi, Jawa Timur. Pabrik itu diproyeksi memiliki kapasitas produksi 30 ribu kiloliter (KL) per tahun.

    “Untuk bioetanol, kita memiliki ambisi meningkatkan kapasitas produksi, salah satunya dengan reaktivasi pabrik di Banyuwangi, Glenmore, dengan mengambil molase sebagai bahan baku bioetanol tanpa mengganggu produksi gula,” kata John.

    Di bisnis karbon, PNRE saat ini telah menjadi pemain utama perdagangan kredit karbon di Indonesia dengan menguasai pangsa pasar 93 persen. 

    John mengatakan kredit karbon PNRE bersumber tidak saja dari pembangkit listrik energi rendah karbon, tapi juga bersumber dari nature based solutions (NBS). 

    Dia mengklaim sejak mempelopori perdagangan karbon di bursa karbon tahun lalu, 864 ribu ton CO2 kredit karbon telah terjual habis. Dalam inisiatif NBS, kata John, Pertamina telah bermitra dengan partner strategis.

    “Untuk mengakselerasi transisi energi dan merealisasikan target 75 GW listrik berbasis EBT hingga 15 tahun mendatang, diperlukan kolaborasi agar investasi dan pengembangan EBT menjadi lebih agresif di Indonesia dan menjadi lebih mudah diakses dengan harga terjangkau bagi masyarakat,” tutup John.

    Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI dan Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menjelaskan Indonesia memiliki potensi dan sumber biofuel yang melimpah. Dia menilai program B35 yang dilakukan oleh Pertamina menjadi bukti konkret dari upaya penurunan emisi.

    “Indonesia juga memiliki sumber biofuel yang melimpah. Saat ini kita menggunakan B35, biodiesel 35, dari CPO. Kita memiliki sumber tebu, singkong, yang bisa digunakan sebagai bahan bakar nabati,” kata Eddy Soeparno dalam panel di COP29.

    Apalagi, saat ini Pertamina sendiri sudah memiliki Sustainability Aviation Fuel (SAF) yang berbasis biofuel, termasuk dari minyak goreng bekas. 

    Baru-baru ini, Indonesia berhasil mencampur 5% bahan bakar penerbangan berkelanjutan. SAF telah berhasil diuji coba dalam penerbangan sekitar dua tahun lalu dan akan terus ditingkatkan.

  • Di COP 29, Waka MPR Tegaskan Komitmen RI Wujudkan Ketahanan Energi

    Di COP 29, Waka MPR Tegaskan Komitmen RI Wujudkan Ketahanan Energi

    Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menjadi pembicara kunci dalam sesi Diskusi di COP 29 dengan tema ‘Driving the Renewable Revolution: Unleashing Indonesia’s Renewable Energy Ambition’.

    Dalam pidatonya, Eddy menjelaskan tentang target pemerintahan Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Dengan target ini, menurutnya Indonesia membutuhkan suplai energi yang besar.

    “Di sisi lain, suplai energi di Indonesia selama ini didominasi energi fosil. Pada tahun 2024 ini hanya 13,9 persen bauran energi terbarukan. Padahal Indonesia memiliki potensi energi terbarukan hingga 3.700 GW,” katanya dalam keterangannya, Kamis (14/11/2024).

    “Karena itu dibutuhkan akselerasi transisi energi agar bauran energi terbarukan di Indonesia semakin besar dan berdampak pada udara yang lebih bersih dan bebas polusi,” lanjutnya.

    Di sisi lain, masih ada tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan energi terbarukan diantaranya adalah dari sisi regulasi, investasi sampai dengan teknologi.

    “Karena itu kami di Komisi VII dan ketika di Komisi XII DPR RI saat ini terus mendorong Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Begitu juga tantangan dalam investasi yang besar dan juga inovasi serta teknologi bidang energi terbarukan yang masih harus dikembangkan,” ungkapnya.

    Di hadapan peserta dari berbagai negara ini, Eddy juga menyampaikan komitmen Prabowo untuk mewujudkan ketahanan energi di Indonesia.

    “Kami melihat bahwa tema besar di dalam COP ini sejalan dengan program Presiden Prabowo, yaitu pertama untuk meningkatkan ketahanan energi Indonesia, kedua untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu dengan tetap memegang teguh asas energi berkelanjutan, energi baru terbarukan, untuk mendukung program pembangunan kita yang bertagetkan tingkat pertumbuhan yang tinggi,” jelasnya.

    Acara ini, menurutnya, berlangsung pada saat yang kritis, ketika perubahan iklim menjadi semakin serius dan sudah menjadi bahaya krisis iklim (climate crisis) yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

    “COP29 juga momentum yang sangat penting bagi negara-negara di seluruh dunia untuk memperkuat komitmen mereka dalam menangani krisis iklim sekaligus menjadi peluang kolaborasi bagi Indonesia,” tutup Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

    (akn/ega)

  • Libatkan Banyak Masyarakat, IFSR Pastikan Makan Bergizi Gratis Jadi Pesta Rakyat

    Libatkan Banyak Masyarakat, IFSR Pastikan Makan Bergizi Gratis Jadi Pesta Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Indonesian Food Security Review (IFSR) I Dewa Made Agung menegaskan program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto akan melibatkan sebanyak mungkin pihak untuk memastikan kesuksesan program tersebut. Menurut Dewa, Prabowo ingin program ini menjadi pesta rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.

    “Lalu mengundang sebanyak-banyaknya pihak ketiga yang ingin berkontribusi. Jadi kami diberi mandat untuk memastikan bahwa program ini benar-benar menjadi pesta rakyat,” ujar Dewa setelah bertemu dengan Wakil Ketua MPR, Eddy Dwiyanto Soeparno, di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (11/11/2024).

    Dewa memastikan bahwa produk-produk yang digunakan dalam program makan bergizi gratis ini akan berasal dari dalam negeri. Pembuatan dapur dan semua hal teknis lainnya juga akan memanfaatkan produk-produk lokal.

    “Program ini adalah program untuk rakyat dan oleh rakyat, oleh karena itu, tingkat produksi dalam negeri, baik itu bahan pokok hingga pembuatan dapur dan perlengkapan lainnya, harus menggunakan produk-produk dalam negeri,” tandas Dewa.

    Lebih lanjut, Dewa menyebutkan bahwa diskusi dengan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno membahas implementasi, evaluasi, dan pelajaran penting yang bisa diambil dari berbagai negara terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Selain itu, pihaknya juga meminta dukungan dari MPR dalam pelaksanaan program ini ke depannya.

    “Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eddy, bahwa dukungan yang diberikan MPR mencakup berbagai aspek, seperti sosialisasi, pengawalan, dan pengawasan. Kami terus berkomunikasi dengan berbagai pihak dan stakeholder terkait untuk menyempurnakan program makan bergizi gratis ke depannya,” pungkas Dewa.

  • Profil RM Margono Djojohadikusumo yang Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional: Kakek Prabowo Subianto, Pendiri BNI, dan Cucu Pengikut Pangeran Diponegoro

    Profil RM Margono Djojohadikusumo yang Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional: Kakek Prabowo Subianto, Pendiri BNI, dan Cucu Pengikut Pangeran Diponegoro

    Jakarta, Beritasatu.com – Raden Mas (RM) Margono Djojohadikusumo, kakek Presiden Prabowo Subianto diusulkan agar mendapat gelar pahlawan nasional. Margono merupakan inisiator utama dalam mendirikan lembaga keuangan menjadi cikal bakal bank sentral di Indonesia dan pilar stabilitas ekonomi bangsa.

    “Sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa RM Margono (Djojohadikusumo) dengan semangat kebangsaan yang kuat memimpin upaya mendirikan bank sentral Indonesia di republik yang baru merdeka,” kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Eddy Soeparno di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

    Eddy mendukung pemberian gelar pahlawan nasional kepada RM Margono Djojohadikusumo karena terobosannya dalam membentuk bank sentral sekaligus pemimpin pertamanya menunjukkan kontribusi besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

    Profil RM Margono Djojohadikusumo, kakek Prabowo Subianto yang diusul jadi pahlawan nasional

    RM Margono Djojohadikusumo lahir di Purwokerto, Kabupaten Banyumas pada 16 Mei 1894, dan meninggal dalam usia 84 tahun di Jakarta pada 25 Juli 1978. 

    Margono yang merupakan orang tua dari Prof Dr Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah kandung Prabowo Subianto, dikenal sebagai pahlawan ekonomi karena berandil besar dalam kemajuan bangsa.

    Margono adalah pendiri sekaligus pemimpin pertama Bank Negara Indonesia (BNI). BNI yang berdiri pada 5 Juli 1946 awalnya dibentuk sebagai bank sentral sekaligus bank umum. BNI diresmikan di Yogyakarta pada 17 Agustus 1946 dan Margiono dipercaya sebagai direktur utamanya. 

    Margono Djojohadikusumo merupakan keturunan dari Raden Joko Kaiman, pendiri sekaligus bupati pertama Banyumas. Margono juga cucu buyut Raden Tumenggung Banyakwide atau Panglima Banyakwide, pengikut setia Pangeran Diponegoro.

    Margono lahir dari keluarga keturunan bangsawan yang bernah melawan Belanda dalam perang Jawa. Ayahnya priyayi yang menjadi pegawai pemerintah Belanda.

    Margono pernah belajar di sekolah dasar kolonial Belanda, Europeesche Lagere School pada 1901, setelah lulus ia melanjutkan pendidikan ke Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren di Magelang hingga 1911.

    Pada awal kemerdekaan Indonesia, Margono Djojohadikusumo dipercaya sebagai ketua pertama Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), lembaga yang dibentuk sehari setelah Soekarno dan Mohammad Hatta dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI.

    Margono kemudian mengusulkan dibentuk sebuah bank sentral atau bank sirkulasi negara. Soekarno dan Hatta memberi mandat ke Margono mempersiapkan segala hal. Akhirnya pada 19 September 1945 Dewan Menteri Republik Indonesia memutuskan membentuk sebuah bank milik negara.

  • Hari Pahlawan, Eddy Soeparno Dukung Usulan Gelar Pahlawan Nasional RM Margono – Page 3

    Hari Pahlawan, Eddy Soeparno Dukung Usulan Gelar Pahlawan Nasional RM Margono – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Momentum hari Pahlawan 10 November, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyambut baik usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada kakek Prabowo Subianto, Raden Mas (RM) Margono Djojohadikusumo.

    Menurut Eddy, RM Margono Djojohadikusumo adalah inisiator utama dalam mendirikan lembaga keuangan yang menjadi pilar stabilitas ekonomi bangsa sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia.

    “Sebagai mantan bankir, saya mendukung penuh pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk RM Margono Djojohadikusumo. Sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa RM Margono dengan semangat kebangsaan yang kuat memimpin upaya mendirikan Bank Sentral Indonesia di republik yang baru merdeka,”

    “Setelah Proklamasi kemerdekaan salah satu tantangan berat yang dihadapi adalah kedaulatan di bidang ekonomi. Apalagi saat itu Bank Sentral Belanda De Javasche Bank jelas-jelas menolak kedaulatan Indonesia sebagai bangsa merdeka,”

    Dengan mandat dari Bung Karno dan Bung Hatta, kata dia, RM Margono berhasil mendirikan Bank Sentral pertama Indonesia di tengah keterbatasan pemerintah yang baru merdeka dan masih menghadapi tekanan penjajah Belanda.

    Menurut Wakil Ketua Umum PAN ini, usulan dan terobosan RM Margono untuk membentuk Bank Sentral sekaligus menjadi pemimpin pertamanya menunjukkan kontribusi yang luar biasa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

    “Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung waktu itu RM Margono berperan aktif mengusulkan hingga akhirnya mendirikan Bank Negara Indonesia pada 5 Juli 1946. Karena terobosan itulah, beliau diangkat oleh Bung Karno menjadi Dirut pertamanya hingga tahun 1950,”

    “RM Margono menjadi pionir dalam menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa sekaligus meletakkan dasar-dasar kebijakan perbankan dalam sistem ekonomi Indonesia,” lanjut Eddy.

     

  • Soroti soal Polusi, Pimpinan MPR: Jakarta Hampir Selalu Masuk 5 Kota dengan Udara Terburuk Megapolitan 3 November 2024

    Soroti soal Polusi, Pimpinan MPR: Jakarta Hampir Selalu Masuk 5 Kota dengan Udara Terburuk Megapolitan 3 November 2024

    Soroti soal Polusi, Pimpinan MPR: Jakarta Hampir Selalu Masuk 5 Kota dengan Udara Terburuk
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno menyoroti polusi udara di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya yang tak kunjung teratasi. 
    “Sampai saat ini Jakarta hampir selalu masuk dalam lima besar kota dengan kualitas udara terburuk,” ungkap Eddy saat menjadi pembicara di Sekolah Vokasi IPB, Kota Bogor, Sabtu (2/11/2024).
    Ia juga menyinggung ihwal peningkatan suhu di berbagai daerah. Misalnya, Kota Bogor yang biasanya sejuk, belakangan tercatat mengalami kenaikan suhu. 
    “Bahkan Kota Bogor ini yang biasanya sejuk dan dingin juga mengalami kenaikan suhu dan tercatat pada 21-22 Oktober suhu di Kota Bogor mencapai 35,3–35,5 derajat celcius,” katanya.
    Berangkat dari situasi tersebut, Eddy mengajak sivitas akademika IPB bekerja sama dengan MPR untuk mengupayakan energi bersih dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.
    Misalnya, dengan memberikan masukan kebijakan (
    policy brief
    ) dan strategi implementasi yang tepat untuk menangani polusi.
    “Saya siap menjembatani agar pemerintah memperkuat kolaborasi dengan kampus agar kebijakan pemerintah sepenuhnya merupakan
    research-based
    . Apalagi kampus seperti IPB merupakan pusat inovasi dan riset dalam isu lingkungan dan energi terbarukan,” jelasnya.
    Eddy mengatakan, butuh energi yang besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Presiden RI Prabowo Subianto sebesar 8 persen.
    Di sisi lain, penggunaan energi besar berpotensi berdampak terhadap lingkungan dan lebih jauh bisa meningkatkan polusi udara.
    Eddy menilai, potensi dampak tersebut dapat dikurangi melalui Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET) yang prosesnya kini telah masuk tahap final.
    “Saya terus memperjuangkan percepatan transisi energi menuju energi terbarukan, remisi emisi karbon dan mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk mewujudkan ketahanan energi,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Program Makan Bergizi Gratis di Seluruh Daerah Megapolitan 3 November 2024

    Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Program Makan Bergizi Gratis di Seluruh Daerah Megapolitan 3 November 2024

    Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Program Makan Bergizi Gratis di Seluruh Daerah
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno mengingatkan pemerintah agar melakukan pengawasan terhadap program makan bergizi gratis, terutama di daerah.
    Eddy berharap, program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto ini tidak menimbulkan ketimpangan dan dapat berjalan maksimal.
    “Memang ini akan berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya salah satu konsep makan bergizi gratis adalah satu dapur umum akan menangani 3.000 siswa,” ungkap Eddy usai menjadi narasumber dalam Program Aspirasi Masyarakat (Asmas) di Sekolah Vokasi IPB, Kota Bogor, Sabtu (2/11/2024).
    “Di Jawa, untuk mengumpulkan 3.000 siswa, satu dapur umum lebih gampang. Tetapi di luar Jawa, misalnya Sulawesi, Kalimantan, mencari 3.000 siswa mungkin tidak mudah,” sambungnya.
    Eddy menyampaikan, banyak permasalahan yang sudah teridentifikasi di lapangan dalam pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis.
    Banyak pula masukan yang diterima selama uji coba makan gratis, termasuk menambah sumber daya di lapangan.
    “Jadi saya kira dari segi persiapan sudah cukup besar, cukup baik. Tinggal bagaimana nanti ketika
    launching
    di awal itu bisa berjalan sesuai simulasi yang sekarang sudah ada,” katanya.
    Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini yakin, program makan bergizi gratis yang rencananya diterapkan awal 2025 tersebut dapat berjalan maksimal jika mendapat pengawasan.
    “Ini program yang mendapat perhatian langsung dari Presiden karena ini program unggulan dan prioritasnya,” sebutnya.
    “Saya yakin semua sumber daya pemerintah akan dikerahkan agar bisa berjalan baik dan bisa mencapai target seluruh anak sekolah,” pungkas Eddy.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kecam Pegawai Komdigi Lindungi Judol, Pimpinan MPR Dukung Presiden Prabowo yang Siap Berantas Judol

    Kecam Pegawai Komdigi Lindungi Judol, Pimpinan MPR Dukung Presiden Prabowo yang Siap Berantas Judol

    GELORA.CO  – Baru-baru ini,  dihebohkan dengan penangkapan 11 orang termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap pihak kepolisian terkait kasus situs judi online (judol). 

    Bukannya memblokir situs judi online, pegawai Komidigi tersebut malah ‘membina’ situs judi online.

    Pimpinan MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengecam tindakan pegawai Komdigi yang seharusnya memblokir dan menghapus judol tapi justru menjadi oknum yang ‘membina’ judol. 

    “Kita sedang berperang melawan judol yang merusak generasi muda dan bahkan banyak yang sampai bunuh diri karena terlilit hutang. Di sisi lain pegawai yang seharusnya menjalankan tugas melawan judol justru menjadi oknum yang melindungi praktik ini,” ungkap Eddy di sela-sela agenda Diskusi Publik dengan Civitas Academica IPB, Sabtu (2/11/2024). 

    Secara khusus, Eddy Soeparno menyampaikan dukungan penuhnya pada komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas judi online sampai ke akar-akarnya. 

    “Presiden Prabowo menegaskan akan mendukung penuh pemberantasan judi online dan bahkan menggunakan terminologi ‘sterilisasi’ di semua level pemerintahan dan stakeholders. Sebagai Pimpinan MPR saya mendukung penuh komitmen ini dan siap menjadi bagian tidak terpisahkan dalam upaya memberantas judol yang merusak generasi muda.

    “Respons Menkomdigi juga sudah disampaikan bahwa Investigasi harus dilakukan secara mendalam dan menyeluruh agar mereka yang terafiliasi dengan judol bisa langsung dipecat dan bahkan diproses hukum,” ujar Eddy. 

    Sebagai Pimpinan MPR, Eddy mengaku akan terus membangun dialog dan kesadaran dengan generasi muda untuk menghindari judol dan menyalurkan ruang kreativitas dalam bentuk yang lebih positif.

    “Salah satu komitmen saya di MPR adalah menjadi jembatan aspirasi generasi muda untuk mewujudkan kebijakan yang mendukung ruang kreativitas mereka. Menghapus dan melawan judol adalah syarat penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 mendatang,” tutup Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini