Tag: Eddy Soeparno

  • Bangun Pabrik Bioetanol Jadi Langkah Penting PNRE

    Bangun Pabrik Bioetanol Jadi Langkah Penting PNRE

    Jakarta: Langkah Pertamina membangun pabrik bioetanol melalui Subholding Pertamina New and Renewable Energy (PNRE), disebut merupakan keputusan penting. Bioetanol bisa dikembangkan menjadi bahan bakar nabati (BBN). 
     
    “Karena ada tujuan dari Pertamina untuk menghasilkan biofuel yang merupakan bahan bakar nabati (BBN) yang ramah lingkungan, tentu merupakan langkah penting dan perlu diapresiasi,” kata Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno dilansir dari Antara, Kamis, 12 Desember 2024.
     
    Langkah ini penting karena Indonesia sedang menuju percepatan transisi energi. Artinya, diperlukan berbagai upaya, termasuk di antaranya melalui pengembangan bioetanol untuk menggantikan energi fosil.
    “Jadi, pembangunan pabrik ini merupakan salah satu upaya menghasilkan energi yang lebih ramah lingkungan,” ujarnya.
     
    Dia berharap pengembangan bioetanol bisa meningkatkan kualitas bahan bakar yang ada saat ini. Apalagi negara-negara maju sudah menerapkan Euro-5.
     
    Di sisi lain, Eddy menilai dukungan pemerintah sangat diperlukan agar program bioetanol bisa mengikuti kesuksesan biodiesel. Terutama, jika ternyata proses produksi bioetanol menghasilkan bahan bakar yang lebih mahal dibandingkan BBM.
     
    “Jika demikian, maka perlu dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi atau kompensasi,” kata dia.
     

    Sebelumnya, pengamat energi Inas Nasrullah Zubir juga menilai positif upaya PNRE dalam mendukung pengembangan bioetanol. Namun, sebagai bahan baku, dia menyarankan untuk tidak hanya mengandalkan tanaman tebu karena membutuhkan waktu lama.
     
    Dia mendukung jika bioetanol diperoleh melalui keanekaragaman sumber, termasuk pemanfaatan tanaman aren sebagai bahan baku yang tersebar hampir di seluruh Indonesia dan mudah dijumpai.
     
    CEO PNRE John Anis menyatakan sudah memiliki peta jalan pengembangan bioetanol hingga 2031. Rencana ini untuk mendukung dekarbonisasi di sektor transportasi. Pada 2034, dia memprediksi permintaan biofuel bisa mencapai 51 juta liter.
     
    Terkait hal itu, Pertamina NRE mulai menjalin kerja sama dengan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) untuk membangun pabrik bioetanol di Banyuwangi, Jawa Timur, dengan kapasitas produksi 30 ribu kiloliter (kl) per tahun.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Eddy Soeparno Raih Gelar Doktor, Studi Transformasi PAN Jadi Topik Disertasi

    Eddy Soeparno Raih Gelar Doktor, Studi Transformasi PAN Jadi Topik Disertasi

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno telah menjalani sidang promosi doktoralnya bidang Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Eddy menjadikan studi kasus transformasi Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai topik disertasinya.

    Diaertasi Eddy berjudul ‘Transformasi Perubahan Partai di Indonesia: Studi Kasus Partai Amanat Nasional Periode 2016-2022’. Sidang tersebut berlangsung selama 1 jam 40 menit. Sidang promosi doctoral Eddy juga dihadiri langsung oleh Sekjen PAN Eko Patrio.

    Eddy diberikan waktu 15 menit untuk memaparkan hasil disertasinya untuk kemudian diajukan pertanyaan oleh penguji. Setelah melalui sesi tanya jawab, Eddy dinyatakan lulus dan mendapatkan predikat cumlaude.

    “Berdasarkan semua itu,Ketua Uji Universitas Indonesia memutuskanuntukmengangkat saudara menjadi doktor dalam program studi bidang Ilmu Politikdenganyudisium cumlaude,” kata ketua sidang disertasi Adrianus Meliala, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

    Dalam disertasi itu Eddy menganalisa motif dari PAN mengubah sifat partai yang awalnya ideologis menjadi pragmatis. Menurutnya hal itu dilakukan PAN untuk dapat meraup suara lebih banyak dan menjaga keberlangsungan partai.

    “Secara umum, penelitian ini berargumentasi bahwa PAN telah bertransformasidari partai ideologis konfrontatif yang berfokus pada kebijakan atau policy seekingmenjadi partai pragmatis kooperatif yang berorientasi pada perolehan suara dan jabatan,vote, dan office seeking,” ujar Eddy Soeparno dalam pemaparannya.

    Salah satu kunci argumen dalam disertasi Eddy ini adalah berkurangnya minat masyarakat terhadap partai yang mengusung nilai populisme Islam. Hal ini menjadi faktor signifikan PAN merubah gayanya menjadi lebih pragmatis.

    “Setelah pemilu 2019, PAN menyadari bahwa dukungan terhadap populisme Islam tidak memberikan dapat elektoral yang signifikan.Kegagalan PAN dalam pemilu 2019 untuk menambah kursi di parlemen menunjukkan bahwa akomodasi terhadap populisme Islamtidak berhasil menarik pemilih baru bagi PAN, sehingga sebagian pengurus partai mendesak agar PAN kembali ke posisi yang lebih moderat dan inklusif,” ucapnya.

    “PAN menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbanganantara mempertahankan relevansi politik dan tetap setia pada prinsip-prinsip ideologisnya.Dalam jangka panjang, kehilangan alat ideologis ini berpotensi melemahkan daya tarik PAN,khususnya di mata pemilik yang mengharapkan konsistensi prinsip dari sebuah partai politik,” katanya.

    “PAN harus menjaga keseimbangan antara pragmatisme dan konsistensi ideologis,sekaligus memperkuat pelembagaan partai untuk menjaga daya saingnya di masa mendatang,” sambungnya.

    Seusai sidang, Eddy mengungkap dirinya sempat tegang menyambut hari ini. Dia bahkan mengaku tidak bisa tidur tiga hari dan keringat dingin sebelum naik ke podium untuk diuji.

    “Alhamdulillah saya tiga hari tidak bisa tidur, tadi pagi mules dan menjelang tadi naik ke podium agak keringat dingin,” ungkapnya seusai menjalani sidang doktoral.

    Judul disertasi ini rencananya akan dijadikan buku. Saat ini Eddy mencoba merombak gaya bahasa dari disertasinya agar ketika diterbitkan dapat lebih mudah dibaca.

    “Insya Allah akan dijadikan buku tinggal kami revisi dan kemudian kami ubah bahasanya menjadi bahasa yang lebih pembaca friendlyagar kemudian masyarakat umum bisa memahami tanpa adanya latar belakang politikmereka pun bisa memahami nanti arti dari buku yang akan nanti Insya Allah kami buat,” sebutnya.

    Sidang terbuka promosi doktor Eddy Soeparno ini diketuai oleh Adrianus Meliala, Aditya Perdana (Promotor), Lili Romli (Ko-Promotor), dan tiga dosen penguji.

    (ygs/ygs)

  • Bangun pabrik bioethanol, langkah penting PNRE

    Bangun pabrik bioethanol, langkah penting PNRE

    Sumber foto: http://surl.li/imhjea/elshinta.com

    Legislator: Bangun pabrik bioethanol, langkah penting PNRE
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 13:56 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno menilai positif berbagai upaya PT Pertamina (Persero) melalui subholding Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) dalam mengembangkan bioethanol sebagai bahan bakar nabati (BBN). Termasuk di antaranya, kerja sama dengan PT Sinergi Gula Nusantara, Glenmore, Banyuwangi untuk membangun pabrik bioethanol. 

    ”Karena ada tujan dari Pertamina untuk menghasilkan biofuel yang merupakan bahan bakar nabati (BBN) yang ramah lingkungan, tentu merupakan langkah penting dan perlu diapresiasi,” kata Eddy kepada media hari ini.

    Langkah penting tersebut, karena saat ini Indonesia sedang menuju percepatan transisi energi. Untuk itu, imbuh Eddy, memang diperlukan berbagai upaya, termasuk di antaranya melalui pengembangan bioethanol untuk menggantikan energi fosil. ”Jadi, pembangunan pabrik ini merupakan salah satu upaya untuk menghasilkan energi yang lebih ramah lingkungan,” jelasnya.

    Menurut Eddy, melalui pengembangan bioethanol, diharapkan bisa meningkatkan kualitas bahan bakar yang ada saat ini. ”Apalagi negara-negara maju, umumnya sudah menerapkan Euro-5. Makanya, pengembangan bioethanol merupakan langkah penting agar Indonesia bisa menghasilkan bahan bakar yang memiliki kualitas lebih ramah lingkungan,” lanjutnya. 

    Di sisi lain, Eddy menilai, bahwa dukungan Pemerintah sangat diperlukan agar program bioethanol bisa mengikuti kesuksesan biodiesel. Terutama, jika ternyata proses produksi bioethanol menghasilkan bahan bakar yang lebih mahal dibandingkan BBM. ”Jika demikian, maka perlu dukungan Pemerintah dalam bentuk subsidi atau kompensasi,” jelas Eddy. 

    Sebelumnya, pengamat energi Inas Nasrullah Zubir juga menilai positif upaya PNRE dalam mendukung pengembangan bioethanol. Hanya saja Inas mengingatkan, agar bioethanol sebagai bahan baku, tidak hanya mengandalkan tanaman tebu, karena membutuhkan waktu lama. Inas mengaku sependapat jika bioethanol diperoleh melalui keanekaragaman sumber, termasuk pemanfaatan tanaman aren sebagai bahan baku. Apalagi, lanjutnya, tanaman aren tersebar hampir di seluruh Indonesia dan mudah dijumpai. 

    “Saya setuju,  jika Indonesia juga memanfaatkan tanaman aren yang banyak tumbuh di wilayah kita. Saat penyelenggaraan Konferensi Para Pihak ke-21 (COP 21)  yang merupakan konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015 di Paris, Pak Hashim (Djojohadikusumo) mengungkapkan hal itu. Pak Hashim juga memiliki hasil percobaan pohon aren yang dijadikan etanol dan berhasil. Jadi, mengapa kita tidak memanfaatkan pohon aren tersebut,” kata Inas.

    Terkait peran PNRE, CEO of Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) John Anis menegaskan, sudah memiliki peta jalan pengembangan bioetanol hingga tahun 2031 untuk mendukung dekarbonisasi di sektor transportasi. Sebab, pada 2034, diproyeksikan permintaan biofuel bisa mencapai 51 juta liter.

    Untuk itu, saat ini Pertamina NRE mulai menjalin kerja sama dengan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) untuk membangun pabrik bioetanol di Banyuwangi, Jawa Timur dengan kapasitas produksi 30 ribu kiloliter (KL) per tahun.

    John Anis menegaskan saat ini Indonesia masih mengandalkan bahan bakar fosil yang emisinya lebih bersih sambil melakukan transisi ke BBM rendah karbon.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Bila Jokowi Pilih Gabung, PAN: Kita akan Gelar Karpet Biru

    Bila Jokowi Pilih Gabung, PAN: Kita akan Gelar Karpet Biru

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan pihaknya akan menyambut dengan gembira bilamana Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melabuhkan karier politiknya di partai yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan tersebut.

    PAN mengungkapkan partainya ini adalah partai yang terbuka. Maka dari itu, jika Jokowi ingin bergabung, pihaknya akan segera menggelar ‘karpet biru’ kepada Presiden RI ke-7 itu.

    “Jika beliau kemudian ternyata memberikan kesempatan bagi PAN untuk menjadi tempat berlabuhnya beliau, tentu kita akan menggelar karpet biru pada beliau dan akan menyambut karier beliau dengan gembira di Partai Amanat Nasional,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Selasa (10/12/2024) malam.

    Eddy melanjutkan, ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga besar PAN sejak dahulu. 

    “Kita selalu menganggap Pak Jokowi itu merupakan bagian dari keluarga besar PAN, itu. Dari dulu beliau itu sudah merupakan bagian dari keluarga besar PAN,” katanya.

    Lebih jauh, Politikus PAN yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI ini menekankan bahwa PAN selalu terbuka untuk menerima tokoh-tokoh banga dan nasional.

    Tak hanya itu, tambahnya, PAN juga terbuka untuk warga biasa yang memiliki semangat besar guna turut serta untuk memajukan bangsa.

    “Membantu warga yang tidak bisa membantu dirinya sendiri [untuk] memperjuangkan hak-hak dari mereka-mereka yang tidak bisa memperjuangkan haknya itu secara sendiri. Kita sangat terbuka untuk itu,” pungkasnya.

    Tidak Diakui PDIP 

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai.  

    Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).   

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” terang Hasto.    

    Dikatakan Hasto, keputusan ini diambil karena praktik politik Jokowi dan keluarganya dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak era Bung Karno. 

  • Video: RI Butuh USD700 Miliar Bagi Transisi Energi, Dari Mana Uangnya?

    Video: RI Butuh USD700 Miliar Bagi Transisi Energi, Dari Mana Uangnya?

    Jakarta, CNBC Indonesia-DPR RI melalui Komisi XII memastikan dukungan terhadap target pencapaian swasembada energi pemerintahan Prabowo Subianto menuju Indonesia Net Zero Emission 2060.

    Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan dukungan DPR RI dilaksanakan lewat legislasi melalui percepatan penyelesaian aturan pendukung pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) termasuk Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN), percepatan pengesahan RUU EBT dan RUU Migas.

    Eddy menyebutkan dukungan legislasi terkait EBT dibutuhkan untuk mendorong daya tarik investasi listrik hijau. Dimana RI membutuhkan investasi USD 700 Miliar untuk mendukung transisi energi terbarukan menuju NZE 2060. Selain itu persoalan SDM terkait teknologi EBT juga masih menjadi tantangan pengembangan EBT agar dapat menangkap peluang investasi EBT.

    Seperti apa prospek dan peluang RI mengembangkan listrik hijau menuju transisi energi? bagaimana upaya menarik investasi EBT? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Senin, 09/12/2024)

  • Waketum MPR Eddy Bangunkan Proyek Kompor Listrik yang Sempat Tertidur

    Waketum MPR Eddy Bangunkan Proyek Kompor Listrik yang Sempat Tertidur

    ERA.id – Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, membangunkan isu kompor listrik untuk masyarakat yang sempat tertidur. Dia menyinggung subsidi dan impor LPG yang membebani anggaran negara.

    Kata Eddy, penggunaan kompor listrik dapat membawa dampak positif bagi konsumsi energi masyarakat.

    “Kebijakan alat masak listrik, saya kira itu ide yang bagus. Apalagi jika kita lihat dari sisi ekonominya, ini tidak memberatkan masyarakat,” kata Eddy Soeparno dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat kemarin.

    Dia menuturkan bahwa kompor listrik memiliki penyerapan energi listrik yang efisien dan memberikan kontribusi positif dalam menekan pengeluaran pemerintah untuk subsidi energi.

    “Subsidi impor LPG 3 kilogram (kg) saat ini mencapai sekitar Rp93 triliun per tahun. Dengan mengganti ketergantungan tersebut menggunakan kompor listrik, saya rasa ini adalah ide yang patut dihidupkan kembali,” ujarnya pula.

    Eddy mengatakan, bahwa penggunaan kompor listrik tidak hanya membawa manfaat ekonomis bagi masyarakat, karena biaya operasional yang lebih rendah, tapi juga berkontribusi terhadap pengelolaan energi yang lebih berkelanjutan.

    Ia menyampaikan bahwa penggunaan kompor listrik juga dapat mendukung diversifikasi energi dengan menggantikan LPG impor menggunakan energi listrik yang melimpah di dalam negeri.

    Pihaknya pun optimis bahwa langkah tersebut tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan pada impor energi, tapi juga memperkuat ketahanan energi nasional.

    Kebijakan tersebut juga merupakan langkah strategis dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung komitmen pemerintah Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.

    Dengan demikian, Eddy berharap bahwa transisi ke kompor listrik dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan negara.

    Pihaknya pun siap mendukung kebijakan transisi energi tersebut untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG bersubsidi. “Kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan kami siap memberikan dukungan penuh,” katanya pula.

  • Pimpinan MPR Terima Masukan dari ITB utuk Wujudkan Target Ketahanan Energi Prabowo – Page 3

    Pimpinan MPR Terima Masukan dari ITB utuk Wujudkan Target Ketahanan Energi Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menggelar diskusi bersama Pusat Penelitian Energi Baru dan Terbarukan (PPEBT) Institut Teknologi Bandung. Dalam diskusi ini, Eddy menerima berbagai masukan dari berbagai pakar ITB tentang target mewujudkan ketahanan energi.

    Hadir dalam diskusi ini Direktur Direktorat Penerapan Ilmu dan Teknologi Multidisiplin (DPITM) ITB, Taufan Marhendrajana, Kepala Pusat Penelitian Energi Baru dan Terbarukan ITB, Ari Darmawan Pasek dan pakar-pakar pengembangan energi terbarukan di ITB dari berbagai sektor mulai dari Biofuel, Hidro hingga Sustainable Aviation Fuel (SAF).

    Menurut Eddy, semua ide dan gagasan dari guru besar dan pakar ITB ini akan menjadi masukan untuk mewujudkan target ketahanan energi Presiden Prabowo.

    “Presiden Prabowo berkali-kali menyampaikan urgensi Indonesia untuk mewujudkan ketahanan energi. Karena itu kami di MPR berinisiatif untuk meminta masukan dari berbagai pihak khususnya dari kampus. Kami berterima kasih karena para pakar dari PPEBT ITB bersedia terlibat dalam upaya mewujudkan target ketahanan energi Prabowo ini,” kata dia dikutip Sabtu (30/11/2024).

    “Kami mendorong penuh keterlibatan kampus dalam upaya mewujudkan ketahanan energi ini untuk memberikan kebijakan berbasis riset research-based yang ilmiah dan terukur serta memberikan manfaat untuk masyarakat,” lanjutnya.

    Menurut Eddy yang memiliki pengalaman 26 tahun di bidang perbankan dan keuangan ini, untuk mewujudkan ketahanan energi ia berharap tidak ada pihak-pihak yang mempertentangkan potensi energi terbarukan dan berlimpahnya energi fosil di Indonesia.

    “Seperti pesan Presiden Prabowo bahwa tujuannya adalah ketahanan energi. Semua potensi yang ada diarahkan untuk sebesar-besarnya kepentingan nasional. Bukan untuk dipertentangkan apalagi saling meniadakan,” lanjutnya.

     

  • Indonesia ajak India untuk sinergi kembangkan energi terbarukan

    Indonesia ajak India untuk sinergi kembangkan energi terbarukan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia melalui MPR mengajak India untuk bersinergi mengembangkan energi terbarukan, sebagai salah satu upaya mengatasi krisis iklim global.

    Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno berharap, India mau bersinergi dengan Indonesia untuk pengembangan energi terbarukan.

    “Dari sisi regulasi semoga Indonesia dalam waktu dekat akan bisa mengesahkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET),” kata Eddy dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, Jumat, saat menghadiri forum internasional di Jakarta, yakni LSM global yang berbasis di India Swaniti dalam diskusi bertajuk Green South Alliance: Energy Transition Convening Indonesia Chapter.

    Ia membeberkan, dalam pengembangan energi terbarukan, Indonesia fokus kepada tiga masalah utama yang dihadapi, yakni regulasi, keuangan, dan pengembangan teknologi.

    Untuk itu, terbuka kemungkinan untuk kerja sama dengan negara lain atau pihak swasta untuk melakukannya.

    “Dari sisi pendanaan dan teknologi tentu ada banyak ruang yang bisa dijadikan kerja sama seperti transfer of knowledge, kerja sama pengembangan teknologi, dan juga kemitraan dalam riset-riset transisi energi,” ujar politisi tersebut.

    Ia menyatakan, pengembangan energi terbarukan merupakan salah satu langkah dari penanganan krisis iklim global.

    Sebab, dengan menggunakan energi terbarukan maka konsumsi sumber energi yang terbatas bisa perlahan dikurangi.

    Baca juga: Bappenas: RI berkomitmen kuat laksanakan pembangunan berkelanjutan

    Baca juga: UI ungkap potensi pemanfaatan melimpahnya EBT lewat konversi energi

    Baca juga: Prabowo sampaikan upaya keras RI garap energi terbarukan kepada PBB

    Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan transisi energi penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

    “Transisi energi tidak hanya penting untuk mengurangi perubahan iklim, tetapi juga mengamankan pasokan energi, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi,” kata dia dalam acara The Green South Alliance – Energy Transition Convening dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis (28/11).

    Karena itu, Bappenas bekerja sama dengan Swaniti Global dan Green South Alliance – Energy Transition (Indonesia Chapter) untuk mengatasi tantangan masalah energi dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Asia Selatan dan Indonesia.

    Para pemangku kepentingan tersebut mendiskusikan upaya dan praktik baik di Asia Selatan dan Indonesia untuk mencapai transisi energi menuju masa depan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

    Untuk diketahui, pencapaian pembangunan berkelanjutan dilakukan antara lain melalui transisi energi yang diarahkan guna meningkatkan penggunaan energi terbarukan dalam berbagai kegiatan perekonomian pada tahun 2025.

    Misalnya, ialah implementasi kebijakan karbon kredit secara luas, pengalihan subsidi bahan bakar fosil menuju subsidi energi terbarukan, dan peningkatan penggunaan kendaraan listrik.

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • MPR suarakan komitmen Prabowo terkait krisis iklim di Parlemen India

    MPR suarakan komitmen Prabowo terkait krisis iklim di Parlemen India

    Melalui forum ini, saya mengajak saudara-saudara anggota parlemen India dan lainnya untuk ikut bersama-sama dalam kolaborasi global yang diinisasi oleh Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyuarakan komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan krisis iklim di hadapan parlemen India dan Nepal yang membidangi energi dan lingkungan, serta pejabat eksekutif yang menangani isu tersebut.

    Saat menghadiri forum internasional di Jakarta, yakni NGO global yang berbasis di India Swaniti dalam diskusi bertajuk Green South Alliance: Energy Transition Convening Indonesia Chapter, dia mengatakan bahwa Presiden memiliki langkah konkret untuk mengatasi krisis iklim melalui kolaborasi global.

    “Saat bertemu Sekretaris Jenderal PBB di forum G-20, Presiden Prabowo sudah menegaskan komitmennya untuk membangun kolaborasi global menghadapi krisis iklim,” kata Eddy dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Ia membeberkan, perubahan iklim tidak hanya menjadi ancaman satu negara melainkan menjadi krisis global yang harus dihadapi bersama.

    Oleh sebab itu, Eddy berharap, Indonesia dan India serta Nepal, membangun aliansi bersama dalam kebijakan mengatasi krisis iklim.

    “Melalui forum ini, saya mengajak saudara-saudara anggota parlemen India dan lainnya untuk ikut bersama-sama dalam kolaborasi global yang diinisasi oleh Indonesia,” ujar politisi itu.

    Eddy menambahkan, Indonesia melalui Presiden Prabowo siap mengambil inisiatif Climate Leadership dan berharap banyak negara ikut di dalamnya, termasuk India dan Nepal.

    “Khususnya dalam kebijakan percepatan transisi untuk energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan,” kata dia.

    Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada negara-negara maju untuk lebih serius dalam mewujudkan janji mereka terkait perubahan iklim dan pengakuan terhadap kontribusi hutan Indonesia.

    Dalam pernyataannya melalui Sekretariat Presiden di Jakarta, Presiden Prabowo menyampaikan pandangannya mengenai peran penting hutan Indonesia dalam menjaga suhu global, pada pertemuan KTT G20 di Brasil, Selasa (19/11).

    “Hutan Indonesia telah berkontribusi selama bertahun-tahun untuk mendinginkan dunia. Indonesia dianggap sebagai paru-paru dunia,” katanya.

    Dikatakan Kepala Negara, Indonesia memiliki hutan tropis terluas di dunia, selain Brasil dan beberapa negara di Afrika yang memiliki hutan lebih luas.

    Meskipun demikian, Presiden menyoroti bahwa janji-janji negara maju terkait penyediaan kredit karbon yang selama ini dijanjikan belum terwujud sepenuhnya.

    Prabowo menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan untuk mengimbangi peran besar hutan Indonesia dalam menjaga suhu global.

    “Oleh karena itu, kita perlu komitmen berkelanjutan untuk mengimbangi peran hutan kita dalam menjaga suhu global,” ujar dia.

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bentuk KKPB MPR, Ahmad Muzani: Kebangsaan dan Pembangunan Harus Berjalan Seiring

    Bentuk KKPB MPR, Ahmad Muzani: Kebangsaan dan Pembangunan Harus Berjalan Seiring

    “Hari ini kita akan memulai perjalanan panjang kebangsaan dengan membentuk Kaukus Kebangsaan untuk Pembangunan Berkelanjutan.”

    “Kedua hal tersebut, yaitu kebangsaan dan pembangunan berkelanjutan, memang penting sekali untuk selalu kita kaitkan sebab upaya pembangunan tidak akan mencapai hasil optimal jika tanpa digerakkan oleh semangat kebangsaan yang tinggi”.
     
    Ungkapan demikian disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat memberi sambutan  pembentukan Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesian (KKPB MPRRI).

    Acara yang digelar di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta (26/11/2024), itu juga dihadiri oleh para Wakil Ketua MPR, yakni Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

    Juga hadir para anggota MPR lainnya dan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bapenas, Febrian Alphyanto Ruddyard.
     
    Lebih lanjut Ahmad Muzani mengatakan sebaliknya, seandainya pun upaya pembangunan sukses, ia akan kehilangan makna jika mengorbankan kebangsaan, persatuan dan kesatuan kita. “Ini adalah harga yang terlalu mahal untuk kita bayar. Maka keduanya harus berjalan seiring,” katanya.
     
    “Pembentukan kaukus ini bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, yang akan dimulai besok pagi. Maka ini merupakan momentum yang tepat untuk menekankan pentingnya mengintegrasikan kebijakan lokal dengan visi nasional,” ujar Sekjen Partai Gerindra itu.
     
    Pilkada disebut dapat menjadi sarana untuk menyosialisasikan pentingnya keberlanjutan pembangunan kepada masyarakat luas dan mendorong partisipasi warga dalam upaya tersebut.