Xcloud.id

Tag: Eddy Soeparno

  • Wakil Ketua MPR: Penghapusan “presidential threshold” sesuai amanat reformasi

    Wakil Ketua MPR: Penghapusan “presidential threshold” sesuai amanat reformasi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyambut positif Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold karena merupakan amanat reformasi yang selama ini konsisten diperjuangkan dalam berbagai agenda dan kebijakan politik.

    “Dalam UUD NRI 1945 sangat jelas bahwa calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Apa yang diputuskan MK sesungguhnya menegaskan apa yang termaktub dalam UUD NRI 1945,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan sejak awal pihaknya memperjuangkan agar ruang demokrasi dibuka seluas-luasnya dengan memberikan kesempatan pada putra-putri terbaik bangsa sebagai capres dan cawapres.

    “Sudah seharusnya pemilihan presiden menjadi ruang adu ide dan gagasan putra-putri terbaik bangsa yang diajukan melalui partai politik dan tidak dihalangi oleh ambang batas,” ujarnya.

    Selain itu, Eddy mengatakan dengan semakin terbukanya kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk maju dalam pilpres maka rakyat memiliki kesempatan untuk memilih yang terbaik diantara kandidat-kandidat terbaik.

    “Rakyat sebagai pemilih akan lebih selektif dalam memilih kandidat berbasis pada ide, gagasan dan visi misi yang disampaikan. Keputusan MK ini memberikan kedaulatan yang lebih luas untuk rakyat sebagai pemilih dalam memutuskan yang terbaik,” pungkas dia.

    Sebelumnya, MK memutuskan penghapusan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

    MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

    Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

    Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • PAN: Putusan MK beri kesempatan seluruh anak bangsa maju pilpres

    PAN: Putusan MK beri kesempatan seluruh anak bangsa maju pilpres

    Hal ini memberikan kesempatan bagi seluruh anak bangsa yang memiliki kemampuan untuk diusung oleh partai politik untuk maju di dalam kontestasi pilpres

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) memberikan kesempatan bagi seluruh anak bangsa untuk maju dalam pemilihan presiden (pilpres).

    “Hal ini memberikan kesempatan bagi seluruh anak bangsa yang memiliki kemampuan untuk diusung oleh partai politik untuk maju di dalam kontestasi pilpres,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal tersebut, lanjut dia, menjadi bagian demokrasi Indonesia untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi partai politik mengusung putra-putri terbaiknya menjadi capres ke depan.

    Dia pun menegaskan kembali sikap partainya yang sejak awal memang menghendaki agar presidential threshold diturunkan serendah-rendahnya, bahkan sampai dengan nol persen.

    “Ini adalah pandangan kami, dan pandangan kami ini ternyata sejalan dengan putusan MK yang dikeluarkan,” ucap Wakil Ketua MPR RI itu.

    Sebelumnya, MK memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

    MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

    Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

    Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • MPR: PPN untuk barang mewah tegaskan Presiden tak tinggalkan rakyat

    MPR: PPN untuk barang mewah tegaskan Presiden tak tinggalkan rakyat

    Presiden Prabowo membuktikan konsistensinya bahwa ‘no one is left behind’

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyebut langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang menerapkan kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya untuk kategori barang mewah menegaskan konsistensi dalam kebijakan ekonominya yang tidak meninggalkan rakyat.

    “Sekali lagi Presiden Prabowo membuktikan konsistensinya bahwa ‘no one is left behind’. Bagi Pak Prabowo dalam membangun ekonomi, kesejahteraan adalah hak untuk semua dan tidak boleh ada yang ditinggalkan,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dia menilai kebijakan tersebut membuktikan Presiden Prabowo mendengarkan aspirasi rakyat yang disampaikan melalui berbagai saluran aspirasi, mulai dari media sosial hingga petisi.

    “Presiden Prabowo membuka ruang demokrasi seluas-luasnya, penyampaian aspirasi diberikan tempat dan sama sekali tidak ada represi. Presiden Prabowo mendengar aspirasi masyarakat dan langsung dibuktikan dengan kebijakan yang pro rakyat kecil,” ujarnya.

    Dia pun memastikan MPR RI akan terus mendukung program-program pro rakyat Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai amanat konstitusi pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

    “Dukungan MPR pada kebijakan penghapusan utang untuk UMKM, komitmen Presiden Prabowo untuk stop impor beras tahun depan dan naikkan harga gabah, PPN hanya untuk barang mewah hingga paket stimulus bantuan sosial Rp38 triliun,” kata dia.

    Pemerintah resmi menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025 hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.

    Adapun barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN 12 persen merupakan barang jasa yang sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

    “Nah, itu kategorinya sangat sedikit, limited, yaitu barang seperti private jet, kapal pesiar, dan juga rumah yang sangat mewah yang nilainya itu sudah diatur di dalam PMK mengenai PPN barang mewah nomor 15 tahun 2023,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (31/12/2024).

    Menkeu pastikan PPN 12 persen tak dikenakan ke kebutuhan sehari-hari

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Eddy Bicara Bantalan Sosial-Insentif Fiskal Bagi yang Terdampak PPN 12%

    Eddy Bicara Bantalan Sosial-Insentif Fiskal Bagi yang Terdampak PPN 12%

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan penerapan PPN 12% telah disepakati sejak tahun 2022, melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dibahas pada September 2021 silam. Menjelang pemberlakuan PPN 12%, masalah ini menjadi mengemuka kembali.

    Menurutnya, pemerintah dalam menyikapi berbagai suara yang muncul terkait kenaikan PPN 12%, di satu sisi tetap melaksanakan kenaikan PPN, sebab ini merupakan amanah undang-undang namun di sisi lain pemerintah akan memberi bantalan sosial.

    Dia mengatakan mereka yang diberi bantalan sosial itu adalah yang masuk dalam katagori ekonomi yang memang perlu dibantu kehidupan rumah tangganya dalam bentuk bansos.

    “Juga diberikan berbagai insentif fiskal,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024). Hal ini diungkapannya selepas menggelar ‘Focus Group Discussion’ (FGD) ‘Refleksi Akhir Tahun 2024’ bersama pimpinan redaksi dan redaktur dari berbagai media massa di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, (23/12).

    Lebih lanjut, kata dia, insentif fiskal itu seperti pembelian kendaraan Listrik dengan PPN 1%, untuk barang yang masuk katagori sembako PPN 0%, rumah tangga yang daya listriknya di bawah 2200 volt ampere sampai 50 vol ampere diberikan keringanan 50 persen.

    “Banyak bantalan sosial yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi kepada mereka yang paling terdampak dari kenaikan PPN 12%,” ujar Anggota DPR dari Dapil Kota Bogor dan Cianjur, Jawa Barat itu.

    Ditegaskan oleh alumni UI itu bahwa kita tidak bisa menghindari adanya kesepakatan PPN 12%.

    Selain itu, Eddy juga membahas berbagai isu aktual terutama isu-isu yang akan dijadikan refleksi akhir tahun.

    “Perjalanan di tahun 2024 yang syarat dengan perhelatan demokrasi, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada,”, ungkapnya.

    “Isu wacana mengembalikan pilkada lewat DPRD juga menjadi bahasan FGD,” tuturnya.

    (akd/ega)

  • Menteri ESDM Diminta Segera Bentuk Dirjen Gakkum Atasi Tambang Ilegal Nasional 23 Desember 2024

    Menteri ESDM Diminta Segera Bentuk Dirjen Gakkum Atasi Tambang Ilegal Nasional 23 Desember 2024

    Menteri ESDM Diminta Segera Bentuk Dirjen Gakkum Atasi Tambang Ilegal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    diminta untuk mempercepat pembentukan Direktorat Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum (Gakkum) di kementeriannya.
    Permintaan ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI dan Anggota Komisi XII DPR RI
    Eddy Soeparno
    .
    Eddy menjelaskan bahwa keberadaan Dirjen Gakkum sangat penting untuk mengatasi masalah
    tambang ilegal
    .
    “Jadi memang harus ada. Makanya kita tegaskan, ini saya bicara sebagai anggota Komisi 12, kita tegaskan harus dipercepat pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum yang ada di Kementerian ESDM,” ujar Eddy kepada wartawan di Gedung MPR RI, Senin (23/12/2024).
    Menurut Eddy, tambang ilegal menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan.
    Keberadaannya juga membahayakan masyarakat dan berpotensi menyebabkan bencana.
    “Yang banyak sekali terjadi permasalah itu adalah tambang-tambang yang memang pengelolaannya adalah tambang-tambang rakyat, galian c, itu galian pasir,” kata Eddy.
    Sekjen PAN ini menekankan bahwa pembentukan Dirjen Gakkum di Kementerian ESDM diperlukan untuk penindakan lebih cepat terhadap tambang ilegal.
    “Dan itu sudah kita merupakan bagian dari hasil panitia kerja (panja)
    legal mining
    yang saya ketua panjanya di periode yang kemarin,” ungkap Eddy.
    Eddy juga menilai Dirjen Gakkum diperlukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap izin tambang yang tidak sesuai aturan.
    Izin pertambangan saat ini dikeluarkan oleh pusat. Namun, kondisi di lapangan sering tidak terpantau.
    “Nah itu yang kemudian permasalahan Amdal, permasalahan reklamasi, permasalahan pengerukan yang tidak sesuai dengan aturan itu sangat sering terjadi,” katanya.
    Sebelumnya, Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Dirjen Gakkum Kementerian ESDM akan dipimpin oleh orang dari unsur TNI, Polri, atau Kejaksaan.
    Hal ini disampaikan dalam acara Minerba Expo 2024 di Balai Kartini, Jakarta, pada Senin (25/11/2024).
    Bahlil berharap keterlibatan unsur penegak hukum dapat mempercepat penyelesaian masalah di sektor ESDM, terutama terkait konflik Izin Usaha Pertambangan (IUP).
    “Dirjen Gakkum akan dipimpin kalau tidak polisi, TNI, kalau enggak jaksa,” kata Bahlil.
    “Dengan demikian, maka penyelesaian konflik-konflik IUP sudah terselesaikan di Kementerian ESDM. Supaya
    clear
    barang ini,” imbuh dia.
    Ia menambahkan bahwa dalam konflik izin penambangan sering terjadi modus kecurangan, seperti ‘dokumen terbang’ antar-perusahaan tambang.
    Bahlil ingin ada penanganan tegas dengan melibatkan unsur hukum.
    Oleh karena itu, dia ingin ada penanganan yang tegas dengan pelibatan unsur hukum.
    Salah satu contohnya adalah posisi Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM yang selama setahun sempat ditempati oleh Bambang Suswantono yang merupakan Purnawirawan TNI berpangkat Letnan Jenderal.
    “Coba bayangkan Letnan Jenderal Marinir Jadi Plt. Dirjen Menerba satu tahun. Itu artinya apa? Karena sudah tidak bisa diatur, lama-lama saya turunkan juga tentara untuk atur kita kelihatannya,” kata Bahlil.
    Usulan penempatan orang dari TNI, Polri, atau Kejaksaan pada posisi Dirjen Gakkum telah disampaikan ke Komisi XII DPR RI.
    Pembentukan Ditjen Gakkum juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM.
    “Saya berpikir, yang jadi Dirjen Gakkum ini, kalau bukan jaksa, polisi, kalau enggak, angkatan darat saja,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Kamis (14/11/2024).
    Ia menegaskan pentingnya posisi pimpinan Ditjen Gakkum diisi oleh orang yang bertanggung jawab menjalankan tugasnya, terutama yang tidak bersinggungan langsung dengan migas dan mineral.
    “Jadi yang memang dapat kita pertanggungjawabkan orangnya. Artinya, dia tidak campur hiruk-pikuk dalam dunia-dunia yang bapak-bapak ibu semua sudah tahu,” kata Ketua Umum Partai Golkar ini.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Teka-teki Sekoci Politik Jokowi Usai Lengser jadi Presiden dan Dipecat PDIP

    Teka-teki Sekoci Politik Jokowi Usai Lengser jadi Presiden dan Dipecat PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Setelah resmi tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI dan dikeluarkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), langkah politik yang akan diambil Joko Widodo (Jokowi) selanjutnya masih jadi pertanyaaan. 

    Sebagaimana diketahui, terdapat Partai atau organisasi yang memang dekat dengan sosok mantan Presiden tersebut. Contohnya, Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep kini memegang posisi sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

    Pengangkatan Kaesang sendiri sebagai Ketum menggeser Giring Ganesha yang saat ini ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pembina PSI. Dia membantah partai melakukan suksesi dadakan terkait posisi ketum. 

    “Sejak video saya yang keluar beberapa waktu lalu, sudah saya katakan, ‘Sudah saatnya mengembalikan partai ini ke pemilik sebenarnya.’ Saat itu saya sudah sampaikan rekomendasi ke partai, bahwa anak muda itu adalah Mas Kaesang Pangarep,” jelas Giring dalam keterangan tertulis, Senin (25/9/2023). 

    Terlebih, Relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Projo menyatakan siap untuk membentuk sebuah partai politik usai sosok dukungannya itu dipecat oleh PDIP. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko. 

    “Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja,” kata Handoko

    Adapun, ia juga menuturkan bahwa pintu Projo akan selalu terbuka untuk Jokowi atau siapapun yang mendukung langkah politik mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. 

    Banyak Partai Buka Pintu 

    Di lain sisi, sejumlah partai politik mengaku siap untuk membuka pintu. Contohnya, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia mengaku terbuka apabila Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ingin bergabung ke badan partainya.

    “Kami terbuka bagi semua anak bangsa yang pingin mengabdikan dirinya lewat politik lewat partai. Jadi Golkar sangat inklusif,” ujarnya. 

    Bahkan, sebelumnya juga sempat beredar dugaan bahwa Jokowi akan menjadi Dewan Pembina Golkar. Hal ini sempat ditepis Bahlil, dan bahkan kala pengumuman susunan nama Dewan Pembina Golkar pada November 2024 lalu, nama Jokowi juga tidak disebut. 

    Selain itu, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengaku membuka lebar pintu bagi Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) apabila ingin bergabung ke partainya.

    “Gerindra terbuka, tetapi kami tidak bisa maksa,” ujar Prabowo. 

    Kemudian, Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan pihaknya akan menyambut dengan gembira jika Jokowi bergabung dengan partainya. 

    “Jika beliau kemudian ternyata memberikan kesempatan bagi PAN untuk menjadi tempat berlabuhnya beliau, tentu kita akan menggelar karpet biru pada beliau dan akan menyambut karier beliau dengan gembira di Partai Amanat Nasional,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Selasa (10/12/2024) malam. 

    Eddy melanjutkan, ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga besar PAN sejak dahulu. 

  • Hentikan Konflik, Ibas Ajak Negara OKI Perkuat Kebersamaan

    Hentikan Konflik, Ibas Ajak Negara OKI Perkuat Kebersamaan

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyerukan agar negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dapat memperkuat persatuannya. Menurut Ibas, karena Islam mencintai kedamaian dan kesejahteraan.

    Ia menegaskan bahwa segala bentuk konflik yang merenggut hak-hak asasi kemanusiaan harus berakhir. Pengeboman, pembunuhan, dan jangan sampai ada tangisan lebih banyak lagi di dunia. Hal tersebut disampaikan Ibas dalam pertemuan Pimpinan MPR RI dengan Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama (OKI) Islam di Jeddah, Arab Saudi (18/12).

    “Terima kasih banyak atas kesempatan untuk berbicara dengan kami hari ini. Nama saya Edhie Baskoro. Saya dari Indonesia,” kata Ibas ketika mengawali penyampainnya, dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).

    Menurut Ibas, Indonesia dan OKI memiliki semangat yang sama dalam kepedulian, khususnya semangat ukhuwah islamiyah.

    “Kita adalah satu. Indonesia dan negara-negara OKI berbagi kepedulian terhadap banyak hal yang serupa. Dalam semangat ukhuwah Islamiyah, bersatu dalam persaudaraan nilai-nilai Islam,” ungkapnya.

    “Kita telah melakukan banyak diskusi dan merumuskan berbagai solusi. Kini, saatnya melanjutkan langkah bersama dengan memperkuat upaya politik, komitmen, dan kebersamaan kita demi menghadapi berbagai tantangan, seperti keamanan, konflik, serta isu kemanusiaan seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya” lanjut Ibas.

    “Kita tidak ingin melihat lebih banyak pengeboman. Kita tidak ingin melihat lebih banyak pembunuhan. Kita tidak ingin melihat banyak pertempuran. Kita tidak ingin melihat lebih banyak tangisan,” kata Ibas.

    “Hal ini terutama bagi saudara-saudara kita Palestina, Sudan, Suriah, Yaman, dan negara anggota OKI lainnya yang masih dilanda konflik atau pertikaian,” imbuhnya.

    “Saya juga ingin menyampaikan dukungan untuk meningkatkan pemahaman tentang Islam dan melawan segala bentuk Islamofobia,” ujarnya.

    Menurut Ibas, perlunya perubahan nyata dalam diskusi global mengenai hal ini.

    “Sehingga Islam dapat dipahami sebagai agama yang menawarkan kehidupan, harapan, dan persaudaraan,” ungkapnya.

    “Islam adalah kehidupan, pemuda, dan keluarga. Islam adalah cinta. Islam adalah kedamaian. Islam adalah keramahan. Islam senang dalam kemajuan; dan Islam juga bersahabat dalam produktifitas,” lanjut Ibas.

    Ibas juga mengajak seluruh pihak untuk melanjutkan dukungan kita pada berbagai agenda penting, termasuk keamanan, kesehatan, ekonomi, sosial, sains, teknologi, kemanusian, pelestarian budaya, dan pendidikan. Hal tersebut salah satunya dengan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi melalui bantuan nyata, dialog terbuka, dan tindakan kuat.

    “Semua ini demi menyelamatkan dunia, menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan, tidak hanya dalam Islam tetapi juga untuk seluruh umat manusia,” katanya.

    Di akhir pemaparannya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRI ini menjelaskan tiga point utama yang perlu diperjuangkan bersama.

    “Pertama mendukung kemerdekaan Palestina. Kemudian, mendorong genjatan senjata, dan memberikan bantuan kemanusian khusus. Terakhir menyukseskan solusi dua negara sebagai jalan damai,” tuturnya.

    Ibas menutup dengan semangat optimisme untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah.

    “Dengan semangat persaudaraan dan kerja sama ini, saya yakin kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi dunia Islam dan umat manusia secara keseluruhan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau Organisation of Islamic Cooperation (OIC) adalah sebuah organisasi antar pemerintah dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa.

    OKI bertujuan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak muslim di seluruh dunia. Memajukan perdamaian dan stabilitas internasional, serta mengatasi masalah yang dihadapi oleh negara-negara muslim. Berfokus juga pada isu global seperti perdamaian, HAM, kemiskinan, hingga pendidikan.

    Lebih lanjut, pada pertemuan ini hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani; Wakil Ketua MPR dari PKS, Hidayat Nur Wahid; Wakil Ketua MPR dari PAN Eddy Soeparno; dan Wakil Ketua MPR dari DPD Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

    (akn/ega)

  • Dukung Swasembada Energi, Seluruh Pihak Diminta Bijak Manfaatkan Gas Bumi

    Dukung Swasembada Energi, Seluruh Pihak Diminta Bijak Manfaatkan Gas Bumi

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan melakukan swasembada energi. Seluruh pihak pun diminta untuk bijak memanfaatkan kekayaan alam Indonesia, termasuk gas bumi sebagai energi transisi.

    Hal tersebut dikemukakan dalam Plenary Session Hilir Migas Conference & Expo 2024, di Jakarta, Kamis (12/12).

    Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menyebut Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang cukup besar. Namun untuk mengembangkannya, perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur.

    “Gas bumi memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, juga sebagai bagian penting dari transisi energi dalam mendukung Indonesia maju 2045,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/12/2024).

    Saleh menambahkan RI perlu lebih banyak membangun infrastruktur agar gas bumi bisa tersalurkan ke lebih banyak konsumen, baik industri, rumah tangga, listrik maupun transportasi.

    Di sisi lain, pengembangan infrastruktur gas bumi maupun usaha niaga gas bumi memerlukan ‘security of supply’, sehingga dapat lebih banyak menarik dan meyakinkan bagi investor untuk pengembangannya, termasuk juga bagi konsumen gas bumi.

    Selain itu, Saleh juga menyinggung pentingnya perluasan pengembangan jaringan gas bumi rumah tangga (jargas) dilakukan secara lebih masif. Langkah ini dinilainya menjadi salah satu opsi terbaik kalau kita ingin mengurangi penggunaan LPG bersubsidi baik melalui pendanaan APBN, Jargas mandiri maupun dengan skema KPBU atau skema lain yang memungkinkan.

    Saleh juga menekankan pentingnya penghematan penggunaan BBM bersubsidi, antara lain dengan membangun transportasi umum yang nyaman bagi masyarakat.

    Potensi kekayaan alam Indonesia yang melimpah juga disampaikan Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno.

    “Indonesia diberkahi sumber energi yang melimpah seperti energi terbarukan. Di sisi lain, Indonesia memiliki energi fosil yang besar, terutama batu bara dan migas,” paparnya.

    Saat ini, mayoritas pembangkit listrik menggunakan batu bara. Selanjutnya adalah migas dan energi terbarukan. Saat belum dapat menyediakan sumber energi terbarukan, maka salah satu energi yang patut dikembangkan adalah gas bumi sebagai energi transisi.

    Eddy juga menyoroti pentingnya elektrifikasi transportasi publik yang akan mengurangi emisi. Dirinya juga mendukung Program B35 yang akan ditingkatkan menjadi B40.

    “Ini merupakan kebijakan yang baik di mana biofuel dicampurkan ke BBM karena menggunakan energi terbarukan,” katanya.

    Sementara Plt. Dirjen Migas Dadan Kusdiana mengatakan swasembada energi dapat diartikan mampu memproduksi energi dari dalam negeri. Untuk itu, perlu dilakukan tata kelola yang baik guna meningkatkan ketahanan energi, seperti meningkatkan kualitas bahan bakar minyak yang diharapkan dapat mendukung target Pemerintah dalam penggunaan energi yang lebih bersih dan efisien.

    Upaya lainnya adalah melakukan terobosan di sisi hulu migas agar berdampak ke sisi hilir. Misalnya, mendorong peningkatan lifting dengan mempercepat eksplorasi migas, serta meningkatkan produksi sumur-sumur aktif melalui penggunaan teknologi.

    Mengenai gas bumi, Dadan menilai produksi gas bumi semakin baik. Namun hal ini tetap memerlukan dukungan infrastruktur, serta aksesibilitas. Selain itu, pengembangan energi terbarukan dan energi fosil jangan dipertentangkan, melainkan harus jalan bersama untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.

    “Dengan jalan bersama, saya kira kita bisa mengembangkan seluruh sumber energi terbarukan yang ada, serta melaksanakan transisi energi dengan baik guna mencapai ketahanan dan selanjutnya kemandirian energi di masa mendatang,” terangnya.

    Sedangkan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Eri Purnomohadi mengatakan gas bumi menjadi energi perantara dalam transisi energi, dari sebelumnya menggunakan energi fosil sebagai bahan bakar menjadi energi terbarukan.

    Dengan peran gas sebagai energi transisi, menurut Eri dapat menjadi peluang bagi BPH Migas, Kementerian ESDM dan pihak terkait lainnya untuk berkolaborasi membangun pipanisasi jargas, baik untuk rumah tangga, industri maupun kelistrikan guna mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

    (anl/ega)

  • BPH Migas Sebut Pentingnya Infrastruktur untuk Optimalkan Gas Bumi

    BPH Migas Sebut Pentingnya Infrastruktur untuk Optimalkan Gas Bumi

    Jakarta –

    BPH Migas mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi. Langkah ini dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi, mengingat negara Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang cukup besar.

    Diketahui, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan melakukan swasembada energi. Seluruh pihak pun diminta untuk bijak memanfaatkan kekayaan alam Indonesia, termasuk gas bumi sebagai energi transisi.

    Hal tersebut dikemukakan dalam Plenary Session Hilir Migas Conference & Expo 2024, di Jakarta, Kamis (12/12).

    “Gas bumi memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, juga sebagai bagian penting dari transisi energi dalam mendukung Indonesia maju 2045,” ungkap anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/12/2024).

    Saleh menambahkan RI perlu lebih banyak membangun infrastruktur agar gas bumi bisa tersalurkan ke lebih banyak konsumen, baik industri, rumah tangga, listrik maupun transportasi.

    Di sisi lain, pengembangan infrastruktur gas bumi maupun usaha niaga gas bumi memerlukan ‘security of supply’, sehingga dapat lebih banyak menarik dan meyakinkan bagi investor untuk pengembangannya, termasuk juga bagi konsumen gas bumi.

    Selain itu, Saleh juga menyinggung pentingnya perluasan pengembangan jaringan gas bumi rumah tangga (jargas) dilakukan secara lebih masif. Langkah ini dinilainya menjadi salah satu opsi terbaik kalau kita ingin mengurangi penggunaan LPG bersubsidi baik melalui pendanaan APBN, Jargas mandiri maupun dengan skema KPBU atau skema lain yang memungkinkan.

    Saleh juga menekankan pentingnya penghematan penggunaan BBM bersubsidi, antara lain dengan membangun transportasi umum yang nyaman bagi masyarakat.

    Potensi kekayaan alam Indonesia yang melimpah, juga disampaikan Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno.

    “Indonesia diberkahi sumber energi yang melimpah seperti energi terbarukan. Di sisi lain, Indonesia memiliki energi fosil yang besar, terutama batu bara dan migas,” paparnya.

    Saat ini, mayoritas pembangkit listrik menggunakan batu bara. Selanjutnya adalah migas dan energi terbarukan. Saat belum dapat menyediakan sumber energi terbarukan, maka salah satu energi yang patut dikembangkan adalah gas bumi sebagai energi transisi.

    Eddy juga menyoroti pentingnya elektrifikasi transportasi publik yang akan mengurangi emisi. Dirinya juga mendukung Program B35 yang akan ditingkatkan menjadi B40.

    “Ini merupakan kebijakan yang baik di mana biofuel dicampurkan ke BBM karena menggunakan energi terbarukan,” katanya.

    Sementara Plt. Dirjen Migas Dadan Kusdiana mengatakan swasembada energi dapat diartikan mampu memproduksi energi dari dalam negeri. Untuk itu, perlu dilakukan tata kelola yang baik guna meningkatkan ketahanan energi, seperti meningkatkan kualitas bahan bakar minyak yang diharapkan dapat mendukung target Pemerintah dalam penggunaan energi yang lebih bersih dan efisien.

    Upaya lainnya adalah melakukan terobosan di sisi hulu migas agar berdampak ke sisi hilir. Misalnya, mendorong peningkatan lifting dengan mempercepat eksplorasi migas, serta meningkatkan produksi sumur-sumur aktif melalui penggunaan teknologi.

    Mengenai gas bumi, Dadan menilai produksi gas bumi semakin baik. Namun hal ini tetap memerlukan dukungan infrastruktur, serta aksesibilitas. Selain itu, pengembangan energi terbarukan dan energi fosil jangan dipertentangkan, melainkan harus jalan bersama untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.

    “Dengan jalan bersama, saya kira kita bisa mengembangkan seluruh sumber energi terbarukan yang ada, serta melaksanakan transisi energi dengan baik guna mencapai ketahanan dan selanjutnya kemandirian energi di masa mendatang,” terangnya.

    Sedangkan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Eri Purnomohadi mengatakan gas bumi menjadi energi perantara dalam transisi energi, dari sebelumnya menggunakan energi fosil sebagai bahan bakar menjadi energi terbarukan.

    Dengan peran gas sebagai energi transisi, menurut Eri dapat menjadi peluang bagi BPH Migas, Kementerian ESDM dan pihak terkait lainnya untuk berkolaborasi membangun pipanisasi jargas, baik untuk rumah tangga, industri maupun kelistrikan guna mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

    (anl/ega)

  • Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno Ajak Influencer Peduli Isu Krisis Iklim – Halaman all

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno Ajak Influencer Peduli Isu Krisis Iklim – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengajak pegiat media sosial atau influencer, untuk peduli terhadap transisi energi dan penanganan krisis iklim yang sedang terjadi.

    Hal itu disampaikannya dalam FGD bersama influencer di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

    “Saya mengajak temen-temen untuk sama-sama memberikan masukan termasuk juga mengomunikasikan ke sahabat-sahabat yang lain untuk peduli terhadap pentingnya menjaga lingkungan,” kata Eddy. 

    Eddy mengatakan, sebagai Pimpinan MPR, dia wajib menyosialisasikan dan mengajak masyarakat.

    Terutama anak-anak muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan, karena mereka lah yang justru paling terdampak oleh perubahan iklim.

    “Dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945, setiap warga negara berhak hidup sejahtera, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat,” ujarnya.

    Eddy yang juga sebagai Anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi ESDM, Lingkungan Hidup, dan Investasi dan Hilirisasi ini menyebut, perubahan iklim di Indonesia semakin jelas terasa di beberapa kota di Indonesia. 

    Dalam paparannya, Eddy menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu, tepatnya bulan Oktober 2024 lalu, suhu harian Indonesia mencapai rekor terpanas.

    “Di NTT suhu mencapai 38,5 derajat celcius tetapi di luar NTT pun juga sudah terasa panas sekali, misalnya Semarang 36 derajat celcius, Tangsel 35,5 derajat celcius, Jakarta juga sempat 34 derajat celcius,” ucap Wakil Ketua Umum PAN ini.

    Ironisnya, kata Eddy, suhu panas ini juga salah satunya disebabkan oleh pemborosan energi seperti dari pendingin ruangan, dll yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara. 

    Padahal, tingginya pemakaian alat-alat elektronik tersebut juga disebabkan oleh suhu udara yang panas.

    “Jadi kondisi inilah yang menurut saya menjadi PR kita bersama dan solusi transisi energi sudah tidak bisa kita tunda lagi. Untuk itu, saya mengajak teman-teman semua untuk turut serta mengkampanyekan, terutama di media sosial tentang pentingnya menjaga lingkungan, peduli terhadap isu perubahan iklim, hingga pentingnya transisi energi,” pungkasnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut para pegiat media sosial seperti Ayu Ariyanti, Reza Pahlevi, Diva Aura, Nabilah Bintadytama, Zebadiah Anipasa, Naura Azaria, Ayesha Humayra, Putri Melta, Meisya Sallwa, Zaki Halim, Theresa Ester Efrata, Hanifah Maydina, Rafi Mohammad Febriansyah, Adinda Naomi Latief, Nissya Miracollo, Zaneta Trixie Viviana, Sadam Mazzini, Firgiawan, Banyu Sadewa, Candra Pratama, dan Dita Juwita.