Tag: Eddy Soeparno

  • MPR: Retret kepala daerah ajang samakan kecepatan raih Indonesia Emas

    MPR: Retret kepala daerah ajang samakan kecepatan raih Indonesia Emas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai rencana retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 menjadi ajang menyamakan persepsi, langkah, dan kecepatan antara pemerintah pusat dengan kepala daerah dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

    Sebab apabila kepala daerah dengan pemerintah pusat yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto tidak kompak maka Indonesia berpotensi gagal dalam memanfaatkan bonus demografi.

    “Dalam hal ini saya kira penyamaan persepsi, langkah, dan kecepatan ‘berlari bersama’ antara Pak Prabowo dan para kepala daerah itu penting sehingga retret ini saya anggap sangat strategis sebagai persiapan menuju Indonesia Emas 2045,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Untuk itu, dia memandang penting rencana retret kepala daerah sebagai momentum konsolidasi pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan pembangunan keduanya sinergis.

    Hal tersebut, lanjut dia, diperlukan mengingat para kepala daerah berasal dari beragam latar belakang partai politik yang berbeda-beda.

    “Kebijakan pembangunan di pusat, provinsi hingga kabupaten/kota harus seiring sejalan dan saling sinergis. Kita ingat bahwa when politic ends, administration begins. Pilpres dan pilkada sudah selesai dan retret adalah memastikan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok dan apalagi kepentingan pribadi,” tuturnya.

    Dia juga memandang dukungan dari semua pihak, baik pemerintah daerah dan pusat, dibutuhkan untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

    “Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan juga sudah sampaikan untuk senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Pesan ini harus sampai kepada seluruh kepala daerah tanpa kecuali,” kata dia.

    Sebelumnya, Jumat (10/1), Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan rencana para kepala daerah menjalani retret usai dilantik seperti pernah dilakukan Kabinet Merah Putih (KMP) untuk melakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat.

    “Perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kami memiliki perspektif yang sama,” kata Yusril saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Meski begitu, Yusril mengatakan belum ada pembahasan apakah retret tersebut akan dilaksanakan di lokasi yang sama atau tidak dengan lokasi KMP menguatkan koordinasi, yaitu di Bukit Tidar, Magelang, Jawa Tengah.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Biayai Uji Coba Makan Bergizi Gratis, Wakil Ketua MPR: Inisiatif yang Mulia

    Prabowo Biayai Uji Coba Makan Bergizi Gratis, Wakil Ketua MPR: Inisiatif yang Mulia

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno memberikan apresiasi terhadap inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan dana pribadi untuk membiayai uji coba program makan bergizi gratis (MBG) di beberapa lokasi. Eddy menilai langkah tersebut sebagai tindakan mulia yang patut dicontoh.

    “Saya melihat antusiasme Presiden Prabowo untuk melaksanakan program MBG ini sangat tinggi. Beliau ingin memastikan uji coba ini berjalan lancar dengan menggunakan dana pribadi. Menurut saya, ini adalah inisiatif yang sangat mulia,” ujar Eddy di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Eddy menjelaskan penggunaan uang pribadi oleh Prabowo hanya dilakukan dalam konteks uji coba karena program MBG belum resmi diluncurkan secara menyeluruh. Ia juga menegaskan program ini nantinya akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah dialokasikan.

    “Program makan bergizi gratis tidak bisa langsung diluncurkan serentak di 38 provinsi untuk menjangkau 80 juta anak sekaligus. Oleh karena itu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Ke depan, saya yakin dana APBN akan digunakan untuk mendukung program ini,” jelasnya.

    Eddy juga mengaku terinspirasi untuk ikut berkontribusi dalam program makan bergizi gratis. Ia berencana mendirikan kantin dapur umum dan menggunakan dana pribadinya untuk mendukung program tersebut.

    “Saya sendiri ingin ikut berpartisipasi. Saya yakin teman-teman lain, termasuk dari kalangan pengusaha, juga akan tergerak untuk membantu, terutama setelah melihat kesungguhan Pak Presiden dalam menjalankan program ini,” pungkas Eddy.

  • Evaluasi Makan Bergizi Gratis selama Sepekan, Wakil Ketua MPR: Wajar Jika Ada Masalah

    Evaluasi Makan Bergizi Gratis selama Sepekan, Wakil Ketua MPR: Wajar Jika Ada Masalah

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama seminggu di berbagai daerah di Indonesia. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini dinilai cukup baik meski masih terdapat beberapa kendala wajar mengingat program ini berskala nasional dengan mobilisasi besar-besaran manusia dan makanan.

    “Saya mengapresiasi proses MBG ini sudah berjalan satu minggu. Di beberapa tempat, program ini bisa dikatakan berjalan cukup baik. Memang ada satu-dua permasalahan, tetapi itu masih dalam tahap kewajaran, mengingat program nasional ini membutuhkan persiapan operasional yang besar,” ujar Eddy Soeparno di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Eddy menyampaikan program ini perlu penyempurnaan seiring waktu. Menurutnya, memberikan penilaian terhadap program MBG saat ini masih terlalu dini. Namun, ia mengungkapkan beberapa temuan di lapangan.

    “Yang pertama, antusiasme siswa sangat tinggi terhadap program ini. Mereka menantikannya karena kini mereka bisa makan bersama-sama. Sebelumnya, ada siswa yang makan, ada pula yang tidak,” ungkap Eddy.

    Kedua, Eddy menyoroti perlunya penyesuaian menu makanan agar tetap bergizi tetapi tidak asing bagi para siswa. Ketiga, ia menambahkan partisipasi masyarakat dalam program ini sangat besar, baik secara finansial maupun dalam mendirikan dapur-dapur MBG.

    “Beberapa pihak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih bahkan menyatakan ingin menambah anggaran, seperti menambahkan lauk pauk. Contohnya, dari anggaran Rp 10.000, ada tambahan Rp 3.000 hingga Rp 5.000, sehingga menu makanan menjadi lebih lengkap,” jelasnya.

    Eddy juga menegaskan jiwa sosial dan filantropi masyarakat Indonesia sangat tinggi. Hal ini menjadi peluang untuk membuka lebih banyak partisipasi masyarakat dalam program makan bergizi gratis.

    “Ke depannya, saya tidak heran jika muncul dapur-dapur umum yang bekerja sama langsung dengan unsur masyarakat,” pungkasnya.

  • Waka MPR Dukung Langkah Prabowo Bentuk Satgas Hilirisasi & Ketahanan Energi

    Waka MPR Dukung Langkah Prabowo Bentuk Satgas Hilirisasi & Ketahanan Energi

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Eddy menilai pembentukan satgas menegaskan komitmen Prabowo dalam mengakselerasi kemandirian energi sekaligus memperkuat sektor industri nasional.

    “Melalui pembentukan satgas ini Presiden Prabowo tidak hanya menegaskan prioritas kebijakan pemerintah untuk mandiri secara energi dan memperkuat sektor industri nasional, namun juga melakukan akselerasi prosesnya,” ujar Eddy dalam keterangannya, Senin (13/1/2025).

    Di sektor energi, Eddy mengatakan pembentukan satgas penting agar Indonesia tidak selalu bergantung pada impor kebutuhan energi yang berlangsung selama ini, seperti impor minyak mentah, solar dan LPG yang menguras devisa negara.

    “Apalagi Indonesia memiliki sumber-sumber energi terbarukan yang melimpah dan dapat mensubstitusi impor energi kita dan diharapkan dapat menghemat devisa negara,” imbuh Anggota DPR RI dari Komisi Energi, Lingkungan Hidup, Investasi dan Hilirisasi tersebut.

    Doktor Ilmu Politik FISIP UI ini menambahkan, pengembangan sumber-sumber energi terbarukan dalam rangka menciptakan ketahanan energi sejalan dengan visi Prabowo untuk mendorong proses transisi energi ke energi bersih.

    “Salah satu komitmen Presiden Prabowo yang telah kita lihat saat ini adalah pelaksanaan program Solar B40, yang akan disusul dengan pengembangan biofuel, terutama untuk memperbaiki kualitas BBM di sektor transportasi,” paparnya.

    “Hal ini agar Indonesia tidak hanya menghasilkan produk turunan pertama atau antara, namun mampu menghasilkan produk jadi, seperti baterai, solar cell, kawat tembaga, perabotan rumah tangga dari aluminium dan lain-lain,” tegasnya.

    “Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, produksi hasil industri nasional perlu didorong masuk ke pasar ekspor, karena pertumbuhan ekonomi ke depannya harus mengandalkan investasi dan ekspor,” sambung Waketum PAN ini.

    “Kami juga berharap melalui satgas ini, Indonesia memiliki basis industri yang kuat dan berorientasi ekspor. Selain itu, satgas ini diharapkan dapat mempercepat program transisi energi menuju Net Zero Emmission di tahun 2060 sekaligus menyerap tenaga kerja yang besar dari sektor industri dan program transisi energi,” paparnya.

    “Mengingat pentingnya aspek ketahanan energi, hilirisasi dan industrialisasi sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo, kami siap mengawal dan turut memastikan agar target yang ditetapkan presiden dapat tercapai secepatnya,” pungkas Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III Kota Bogor dan Cianjur ini.

    (anl/ega)

  • Eddy Soeparno: Program Makan Bergizi Gratis Akan Dievaluasi

    Eddy Soeparno: Program Makan Bergizi Gratis Akan Dievaluasi

    JABAR EKSPRES – Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) akan dievaluasi pemerintah melalui ahli gizi pada akhir bulan Januari 2025 ini.

    Hal itu dikatakan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat berkunjung ke dapur masak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gini Nasional di Tanah Sareal, Kota Bogor pada Kamis, 9 Januari 2025.

    Eddy menyebut bahwa evaluasi itu dilakukan untuk mengetahui apakah menu yang disajikan kepada siswa sudah sesuai dengan keinginan mereka.

    Menurut dia, memang evaluasi sebaiknya dilakukan setelah program berjalan selama satu bulan pertama.

    “Saat ini program baru berjalan beberapa hari. Saya pikir evaluasi yang lebih akurat akan bisa dilakukan setelah satu bulan,” ujar Eddy kepada wartawan di sela-sela lawatannya ke Kota Bogor.

    BACA JUGA: Makan Bergizi Gratis Tahap Awal di Kota Banjar Sasar 3.500 Orang, Dimulai 13 Januari 2025

    Politisi PAN ini mengungkapkan, di dapur masak SPPG Tanah Sareal menu makan bergizi disediakan untuk 3.000 siswa dari 15 sekolah di Kota Bogor.

    Terkait pemilihan menu makanan, kata Eddy, ahli gizi sudah menentukan varian jenis menu harian yang berbeda bagi para siswa. Setelah evaluasi nanti, ahli gizi bisa menyesuaikan menu dengan preferensi siswa.

    “Jadi, kata kepala dapur di sini selama 20 hari ke depan menunya itu sudah ditentukan. Untuk hari ini apa, untuk besok apa. Nanti setelah evaluasi, dari situ ahli gizi bisa menentukan menu-menu apa saja yang disukai dan yang tidak disukai siswa,” jelasnya.

    Ke depan, sambung dia, pemerintah akan terus menyempurnakan program MBG sehingga dapat mencetak generasi emas di tahun 2045.

    BACA JUGA: Pemkot Sebut Distribusi Makan Bergizi Gratis ke Setiap Sekolah Disesuaikan dengan Radius Dapur Sehat

    Eddy menegaskan bahwa program ini merupakan tonggak penting dalam memberikan asupan bergizi agar anak-anak dapat berkembang dengan baik secara intelektual maupun fisik.

    “Sangat penting untuk memberikan asupan bergizi agar anak-anak kita berkembang, baik dari sisi intelektualitasnya, fisiknya, daya tahannya,” tukas Eddy. (YUD)

  • Tinjau Makan Bergizi di SD Bogor, Eddy Soeparno Lihat Antusiasme Anak Tinggi

    Tinjau Makan Bergizi di SD Bogor, Eddy Soeparno Lihat Antusiasme Anak Tinggi

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) untuk pelajar Kota Bogor, Jawa Barat. Eddy berharap kualitas pelaksanaan program MBG terus ditingkatkan.

    “Kami sudah datangi satu sekolah dasar dan kami lihat bahwa prosesnya berjalan lancar, pengiriman lancar, antusiasme anak-anak yang menerima makan itu juga tinggi. Ya, saya lihat tadi sangat lahap untuk makan sarapan paginya,” kata Eddy Soeparno di SD Negeri Kedung Badak 1 Kota Bogor, Kamis (9/1/2025).

    “Jadi kita sudah bisa melihat bahwa kondisinya ini sudah cukup lancar, berjalan dengan cukup baik. Mungkin ke depannya ya nanti harus ada peningkatan kualitas setelah berjalan lancar. Jangan sampai justru nanti kita melihat ada penurunan kualitas, ada penurunan sektor apa di aspek kebersihan dan lain-lain,” imbuhnya.

    Eddy kemudian meninjau dapur makan bergizi atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Tanahsareal Kota Bogor. Eddy menyebut, SPPG ini melayani 15 sekolah dengan sasaran 3.000 siswa.

    “Alhamdulillah kita lihat bahwa segala sesuatu sudah berjalan lancar, sistemnya sudah berjalan. Jadi dari aspek operasional dapur, kami memberikan kepercayaan yang besar. Karena dapur ini sudah diuji coba sebelumnya, dan pelaksananya selama beberapa hari ini, ketika kita mulai tanggal 6 Januari yang lalu, sudah bisa berjalan lancar,” ucap Eddy.

    “Ini kan baru beberapa hari dimulai ya. Saya kira pasti ada beberapa hal yang memang harus dievaluasi terus-menerus. Dan kemudian dilakukan revisi, dilakukan perbaikan, penyempurnaan. Sehingga akhirnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki,” imbuhnya.

    “Tujuan kita untuk makan bergizi gratis ini adalah untuk menciptakan generasi emas menjelang Indonesia Emas 2045. Dan ini menurut saya adalah tonggak yang sangat penting bagi Indonesia untuk memberikan makan bergizi kepada anak-anak kita, karena ini adalah sumber asupan yang dibutuhkan untuk bisa berkembang. Baik itu dari aspek berkembang intelektualitasnya, fisiknya, daya tahannya dan lain-lain,” kata Eddy.

    “Jadi saya pikir ini sangat penting dan kami dari MPR RI sangat mengapresiasi program pemerintah itu dan kami dukung sepenuhnya program ini,” imbuhnya.

    (sol/rfs)

  • Pelaksanaan Program Makan Gratis di Bogor, Wakil Ketua MPR Pastikan Menu yang Disajikan Disukai Anak – Halaman all

    Pelaksanaan Program Makan Gratis di Bogor, Wakil Ketua MPR Pastikan Menu yang Disajikan Disukai Anak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno melakukan peninjauan program Makan Bergizi Gratis ke beberapa sekolah dasar di seputar kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/2/2025).

    Begitu tiba di kita Bogor, Pimpinan MPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini langsung menyambangi SDN Kedungbadak 1 dan dilanjutkan mengunjungi SDN Kedung Jaya 1, Kecamatan Tanah Sareal. 

    Di kedua sekolah ini, Eddy melihat langsung pelaksanaan pembagian makan bergizi gratis ke seluruh pelajar. Dalam dialog interaktifnya dengan para pelajar, Eddy memastikan menu makanan yang disajikan disukai anak.

    “Alhamdulillah, saya melihat langsung proses pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah dasar di kota Bogor.  Prosesnya berjalan lancar, antusiasme anak-anak yang menerima makanan juga sangat tinggi. Mereka lahap sekali artinya mereka suka,” ungkap Eddy kepada awak media.

    Selain, menyambangi proses pelaksanaan makan bergizi gratis, anggota Komisi XII DPR RI ini berkesempatan menyambangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional lokasi dapur masak Progam Makan Bergizi Gratis di Kota Bogor .

    “Kita sudah tinjau juga dapur operasionalnya.  Alhamdulillah, kami apresiasi segala sesuatunya itu sudah berjalan dan sistemnya sudah berjalan lancar, sebab sudah diuji coba sebelumnya dan sudah berjalan beroperasi penuh sejak tanggal 6 Januari.  Dapurnya bersih, beroperasi maksimal bahkan sampai 24 jam melayani kebutuhan makan 3.000 siswa dari 15 sekolah,” terang Eddy.

    Eddy berharap, seluruh kegiatan makan bergizi gratis ini bisa menjadi lebih lancar lagi, karena ini akan menambah semangat anak-anak generasi muda Indonesia .

    “Saya tekankan sekali kali, program ini sangat penting dilaksanakan, sebab tujuan besar dalam program ini adalah, untuk menciptakan generasi emas menjelang Indonesia Emas 2045.  Momen program ini adalah tonggak yang sangat penting untuk memberikan asupan bergizi, agar anak-anak kita berkembang baik dari sisi intelektualitasnya, fisiknya, daya tahannya.  Kami dari MPR sangat mengapresiasi dan mendukung penuh program pemerintah itu,” tegasnya.

    Ke depan, lanjut Eddy, pelaksanaan program ini akan dilakukan penyempurnaan terus menerus, sehingga ujungnya program ini akan sesuai dengan harapan semua.

    “Yang mesti kita jaga bersama adalah kualitas terjaga dan terus meningkat dari berbagai aspek,” pungkasnya.

    Dalam kunjungannya itu, Eddy Soeparno didampingi sejumlah pejabat daerah, antara lain, Pj. Walikota Bogor,  Kasdim Kota Bogor 0606, Kapolsek Tanah Sareal, para Kepala Sekolah dan guru-guru dua SD yang disambangi.

    Sementara para pelajar SDN Kedung Badak 1 Kota Bogor semringah mendapat makan bergizi gratis, pagi tadi.

    Mereka pun langsung lahap ketika makanan yang disimpan dalam tempat makan stainless steel dibuka.

    Untuk menunya hari ini yakni ada nasi putih, ayam suir, capcay, dan buah pisang.

    Tidak ada susu di menu makan bergizi gratis ini.

    Menu makanan bergizi gratis ini disebut enak oleh para pelajar.

    Namun, sebelum mereka makan, guru menyuruh mereka untuk cuci tangan terlebih dahulu.

    Pelajar pun mengantre di wastafel sekolah untuk cuci tangan.

    “Suka. Makanannya enak,” kata pelajar kelas 4 SD bernama Azka.

    Sumber: Tribunnews Bogor

  • Anggota Komisi XII DPR Sebut Distribusi BBM Bersubsidi Terus Membaik dari Tahun ke Tahun – Halaman all

    Anggota Komisi XII DPR Sebut Distribusi BBM Bersubsidi Terus Membaik dari Tahun ke Tahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menilai penyaluran BBM bersubsidi oleh PT Pertamina (Persero) terus membaik dari tahun ke tahun.

    Selain sudah berpengalaman, Pertamina juga dinilai memiliki sistem distribusi, jaringan infrastruktur dan teknologi yang baik di seluruh wilayah Indonesia.

    Ia juga yakin bahwa BUMN energi tersebut mampu menjalankan tugas Pemerintah, yakni mendistribusikan BBM subsidi sesuai kuota yang ditetapkan pada 2025.

    “Ini kan sudah dilakukan Pertamina cukup lama dan cukup sering, sehingga merupakan exercise yang berulang. Saya kira Pertamina selalu menjalankan tugas pendistribusian dengan sangat baik sehingga tidak ada kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi. Ini perlu mendapat apresiasi,” ujar anggota Komisi XII DPR RI, Eddy kepada media hari ini, Senin (6/1/2024).

    Eddy menilai, distribusi yang dilakukan Pertamina memang sangat mendukung. “Mulai dari kilang ke kapal, menggunakan transportasi darat ke SPBU,” kata dia.  

    Selain itu, imbuhnya, Pertamina memiliki jaringan sangat luas, karena mempunyai 8.000 SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia.

    BUMN tersebut, selanjutnya, juga mempunyai sistem distribusi yang baik agar BBM subsidi dapat disalurkan tepat sasaran dan sesuai kuota yang sudah ditetapkan, misal melalui sistem barcode.

    “Jadi setiap tahun kuota selalu dilihat di semester pertama dan kuartal ketiga. Apakah kuota mencukupi sampai akhir tahun agar kegiatan akhir tahun tidak terganggu. Tahun 2024 kita melihat hal yang sama dan distribusi oleh Pertamina cukup baik, tidak ada kelangkaan,” jelasnya.

    Yang perlu menjadi perhatian Pertamina, menurut Eddy adalah menjamin ketersediaan selalu tepat waktu untuk mengurangi antrean di daerah-daerah yang mobilitas masyarakatnya tinggi.

    Hal senada diungkapkan pengamat ekonomi Izaac Tony Matitaputty.

    Menurutnya, distribusi BBM subsidi ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk ke SPBU-SPBU di Indonesia bagian timur seperti Maluku dan Papua, sudah baik. Selain tidak ada kelangkaan, pendistribusian juga dinilai lebih tepat sasaran.

    “Hanya yang perlu diperhatikan bagaimana jadwal pendistribusiannya untuk mengurangi antrean,” kata dia.

    Selain itu, Izaac juga mengapresiasi sistem barcode. Menurutnya, sistem tersebut cukup efektif karena tidak semua jenis mobil bisa menggunakan BBM subsidi.

    “Lewat barcode, mereka yang tidak berhak membeli Pertalite bisa ditertibkan. Sistem ini kan efektif agar penyaluran sesuai kuota,” kata dia.

    Sebelumnya, Pemerintah sudah menetapkan besaran kuota BBM subsidi yang harus disalurkan Pertamina pada 2025.

    Sesuai SK Kepala BPH Migas No 66/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024, untuk penyaluran BBM bersubsidi jenis Biosolar adalah 17,3 juta kiloliter dan Pertalite 31,1 juta kiloliter. 

  • Eddy Soeparno Sambut Putusan MK Hapus Ambang Batas Capres, Begini Responsnya

    Eddy Soeparno Sambut Putusan MK Hapus Ambang Batas Capres, Begini Responsnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) memberikan kesempatan bagi seluruh anak bangsa untuk maju dalam pemilihan presiden (pilpres).

    “Hal ini memberikan kesempatan bagi seluruh anak bangsa yang memiliki kemampuan untuk diusung oleh partai politik untuk maju di dalam kontestasi pilpres,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal tersebut, lanjut dia, menjadi bagian demokrasi Indonesia untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi partai politik mengusung putra-putri terbaiknya menjadi capres ke depan.

    Dia pun menegaskan kembali sikap partainya yang sejak awal memang menghendaki agar presidential threshold diturunkan serendah-rendahnya, bahkan sampai dengan nol persen.

    “Ini adalah pandangan kami, dan pandangan kami ini ternyata sejalan dengan putusan MK yang dikeluarkan,” ucap Wakil Ketua MPR RI itu.

    Sebelumnya, MK memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

    MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

  • Penghapusan `presidential threshold` sesuai amanat reformasi

    Penghapusan `presidential threshold` sesuai amanat reformasi

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno ANTARA/Melalusa Susthira K/am.

    MPR: Penghapusan `presidential threshold` sesuai amanat reformasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 03 Januari 2025 – 14:34 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyambut positif Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold karena merupakan amanat reformasi yang selama ini konsisten diperjuangkan dalam berbagai agenda dan kebijakan politik.

    “Dalam UUD NRI 1945 sangat jelas bahwa calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Apa yang diputuskan MK sesungguhnya menegaskan apa yang termaktub dalam UUD NRI 1945,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/1).

    Dia menjelaskan sejak awal pihaknya memperjuangkan agar ruang demokrasi dibuka seluas-luasnya dengan memberikan kesempatan pada putra-putri terbaik bangsa sebagai capres dan cawapres.

    “Sudah seharusnya pemilihan presiden menjadi ruang adu ide dan gagasan putra-putri terbaik bangsa yang diajukan melalui partai politik dan tidak dihalangi oleh ambang batas,” ujarnya.

    Selain itu, Eddy mengatakan dengan semakin terbukanya kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk maju dalam pilpres maka rakyat memiliki kesempatan untuk memilih yang terbaik diantara kandidat-kandidat terbaik.

    “Rakyat sebagai pemilih akan lebih selektif dalam memilih kandidat berbasis pada ide, gagasan dan visi misi yang disampaikan. Keputusan MK ini memberikan kedaulatan yang lebih luas untuk rakyat sebagai pemilih dalam memutuskan yang terbaik,” pungkas dia.

    Sebelumnya, MK memutuskan penghapusan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

    MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

    Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

    Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

    Sumber : Antara