Xcloud.id

Tag: Eddy Soeparno

  • Momen Prabowo Cium Tangan Try Sutrisno saat Tiba di HUT ke-17 Gerindra

    Momen Prabowo Cium Tangan Try Sutrisno saat Tiba di HUT ke-17 Gerindra

    Jakarta –

    Ketua Umum sekaligus Presiden Prabowo Subianto sempat mencium tangan Wapres ke-6 Jenderal (Purn) Try Sutrisno beberapa saat. Momen itu terjadi saat Prabowo tiba di HUT ke-17 Gerindra yang digelar di SICC, Bogor, Jawa Barat.

    Pantauan detikcom, Sabtu (15/2/2025), Prabowo tiba di lokasi acara sekitar pukul 09.07 WIB bersama dengan Wapres Gibran Rakabuming, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, hingga Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

    Tiba di lokasi, Prabowo langsung menyalami satu per satu tokoh yang hadir, termasuk Try Sutrisno. Saat itu, Prabowo memegang dan mencium tangan Try Sutrisno beberapa saat. Try Sutrisno lalu menyambut momen itu dan memegang bahu Prabowo.

    Sejumlah tokoh hadir dalam perayaan HUT ke-17 Gerindra ini, di antaranya para ketua umum partai politik yakni Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, hingga Ketum PSI Kaesang Pangarep.

    Selain itu, hadir juga jajaran Kabinet Merah Putih, yakni Menko Polkam Budi Gunawan, Menko PMK Pratikno, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menkomdigi Meutya Hafid, Mendagri Tito Karnavian, Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Wamendagri Bima Arya Sugiharto, Wamendagri Ribka Haluk, Wamenaker Immanuel Ebenezer.

    Kemudian Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ketua DPD Sultan Nadjamudin, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzili, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, eks Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.

    (eva/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prabowo Hadiri HUT ke-17 Gerindra Bareng Gibran dan Jokowi

    Prabowo Hadiri HUT ke-17 Gerindra Bareng Gibran dan Jokowi

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat. Prabowo tiba bersama Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wapres Gibran Rakabuming, hingga Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (15/2/2024), Prabowo tiba pukul 09.07 WIB. Prabowo, Gibran, dan Jokowi kompak mengenakan kemeja lengan panjang putih.

    Tiba di lokasi, Prabowo tampak menyalami satu per satu tokoh yang hadir. Gibran dan Jokowi tampak berada di belakang Prabowo dan turut menyalami para tokoh.

    Sementara Gibran dan Jokowi duduk, Prabowo menghampiri para kader Gerindra. Prabowo melayani kader yang antusias ingin bersalaman dengan Prabowo.

    Sufmi Dasco dan Mensesneg Prasetyo Hadi tampak mendampingi Prabowo dalam momen tersebut. Prabowo lalu kembali ke tengah untuk duduk di kursi yang telah disediakan.

    Adapun tokoh yang hadir dalam HUT Gerindra ini diantaranya, Menko Polkam Budi Gunawan; Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas; Menko PMK Pratikno; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra.

    Hadir pula, Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Menkomdigi Meutya Hafid; Mendagri Tito Karnavian; Menteri ESDM Bahlil Lahadalia; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi; Menkes Budi Gunadi Sadikin; Menteri Agama Nasaruddin Umar; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan; Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim; Wamendagri Bima Arya Sugiharto; Wamendagri Ribka Haluk; Wamenaker Immanuel Ebenezer.

    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla; Ketua DPD Sultan Nadjamudin; Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzili; Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno; Cagub Sumatera Utara terpilih, Bobby Nasution; Cagub Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi; eks Ketua MPR Bambang Soesatyo; Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko;

    Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh; Plt Ketum PPP Mardiono; Presiden PKS Ahmad Syaikhu; Ketua DPP PDIP Said Abdullah; Bendum PDIP Olly Dondokambey.

    (eva/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Eddy Soeparno bicara soal iklim dalam kegiatan MPR Goes to Campus

    Eddy Soeparno bicara soal iklim dalam kegiatan MPR Goes to Campus

    Selain kenaikan suhu, kita juga menghadapi curah hujan dan kemarau ekstrem yang berdampak pada nasib petani dan nelayan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa kegiatan MPR Goes to Campus yang mengusung tema “Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim” dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran bersama dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

    Agenda roadshow Eddy dalam kegiatan MPR Goes to Campus itu digelar ke sejumlah universitas di Cirebon, Semarang, dan Yogyakarta, dari 13 hingga 17 Februari 2025.

    “Beberapa wilayah di Indonesia mengalami kenaikan suhu yang signifikan mulai dari Jakarta, NTT, Semarang bahkan hingga Bogor. Selain kenaikan suhu, kita juga menghadapi curah hujan dan kemarau ekstrem yang berdampak pada nasib petani dan nelayan misalnya,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia lantas melanjutkan, “Dan jangan lupa kita juga menghadapi ancaman banjir rob yang tidak hanya melanda warga Jakarta Utara, tapi sekarang sudah menjadi ancaman bagi mereka yang tinggal di wilayah pesisir di seluruh Indonesia.”

    Dia memandang bahwa salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dampak perubahan iklim ialah dengan melakukan transisi menuju energi terbarukan.

    “Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk energi terbarukan mulai dari geothermal, angin hingga surya, namun bauran energi terbarukan saat ini belum mencapai 15 persen dari bauran energi nasional. Ini yang harus ditingkatkan agar penggunaan energi terbarukan semakin besar ke depannya,” ujarnya.

    Selain memberikan materi, dia menjelaskan bahwa acara MPR Goes to Campus nantinya juga akan menyerap aspirasi dan mendengarkan masukan dari civitas akademika mengenai kebijakan dalam mencegah dampak perubahan iklim hingga upaya penguatan transisi energi.

    “Kolaborasi MPR dan universitas ini juga merupakan upaya kami untuk mendengarkan berbagai masukan dari guru besar, dosen, peneliti dan juga mahasiswa mengenai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Presiden Prabowo mewujudkan ketahanan energi,” kata anggota Komisi XII DPR RI itu.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tuai Apresiasi WHO, Cek Kesehatan Gratis Disebut Cegah Komplikasi Penyakit

    Tuai Apresiasi WHO, Cek Kesehatan Gratis Disebut Cegah Komplikasi Penyakit

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi dimulainya program cek kesehatan gratis (CKG) yang digagas oleh pemerintah. Dia meyakini kehadiran program ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

    “Kami meyakini program ini meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus mencegah berbagai penyakit karena deteksi dini yang lebih cepat,” kata Eddy dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

    “Setelah Program MBG berjalan, sekarang Cek Kesehatan Gratis juga dijalankan. Aksi nyata Presiden Prabowo ini kembali menegaskan komitmennya bahwa no one is left behind. Tidak ada rakyat yang ditinggalkan,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus turut memuji program CKG, lantaran dianggap sebagai terobosan kebijakan preventif mencegah penyebaran penyakit lebih dini, sehingga peluang kesembuhan relatif lebih tinggi.

    “Saya kira apresiasi WHO cukup jelas menggambarkan urgensi program ini. Sekarang implementasinya yang harus berjalan dengan baik oleh kementerian pelaksananya,” ungkap Eddy.

    Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan rata-rata usia harapan hidup Indonesia telah mencapai berbagai kemajuan dalam bidang kesehatan, seperti peningkatan usia harapan hidup tahun 2024 menjadi 74,15 tahun.

    Di sisi lain, Indonesia menempati peringkat ke-9 dari 10 negara di ASEAN dalam hal kematian Ibu. Sedangkan, kematian anak menempati peringkat ke-7 dari 10 negara di ASEAN.

    “Selain itu, angka stunting di Indonesia juga tergolong tinggi. Untuk itu, program ini saya kira baik sekali karena bisa membantu mendeteksi dini masalah kesehatan, memungkinkan intervensi lebih awal, dan mencegah komplikasi yang lebih serius,” jelasnya.

    “Dengan demikian program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi beban biaya kesehatan di masa depan. Program ini juga diharapkan bisa mendorong masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya kesehatan diri dan keluarga,” tutup anggota DPR RI Dapil Cianjur dan Kota Bogor ini.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Isu Politik Terkini: Penegakan Hukum Selama 100 Hari Prabowo hingga Rencana Retret Kepala Daerah di Magelang

    Isu Politik Terkini: Penegakan Hukum Selama 100 Hari Prabowo hingga Rencana Retret Kepala Daerah di Magelang

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Minggu (9/2/2025). Berita kepuasan publik terhadap penegakan hukum selama 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan agar waspada terhadap penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian, persiapan pembekalan atau retret kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga efiensi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Survei LSI: 41,6% Publik Nilai Penegakan Hukum Berjalan Positif pada 100 Hari Prabowo
    Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan sebanyak 41,6% masyarakat menilai penegakan hukum di Indonesia berjalan positif dalam 100 hari pertama  pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dari 41,6% masyarakat yang menilai positif itu terdiri atas 4,7% responden menyatakan penegakan hukum berjalan sangat baik, dan 36,9% lagi menyatakan baik. Di sisi lain, terdapat 30,9% masyarakat yang menilai penegakan hukum berjalan sedang atau biasa-biasa saja, sementara 21,7% menilai buruk, dan 3,4% menilai sangat buruk.

    Tren kondisi penegakan hukum nasional pada Januari 2025 mengalami peningkatan 3,2% dibandingkan periode Januari 2024. Pada bulan yang sama tahun lalu, total responden yang menyatakan penegakan hukum baik adalah 38,4%.

    2. Pesan Prabowo pada HPN 2025: Waspada Berita Hoaks dan Ujaran Kebencian
    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) ke-79, yang diperingati setiap 9 Februari. Pada perayaan HPN 2025, Prabowo mengingatkan agar waspada terhadap penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian.

    Mengawali pernyataannya, Prabowo menekankan pentingnya pers yang profesional, berintegritas, dan berkomitmen pada kepentingan bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

    3. Wamendagri: Kepala Daerah Akan Kumpul di Istana Yogyakarta Sebelum Ikuti Retret di Magelang
    Selain berita tentang penegakan hukum selama 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, isu politik lainnya terkait persiapan pembekalan atau retret kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengunjungi Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta pada Minggu (9/2/2025). Bima Arya mengatakan rencananya pelantikan kepala daerah akan diselenggarakan pada 20 Februari di Jakarta.

    Dikatakan, ada 505 gubernur, bupati dan wali kota yang akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan selanjutnya akan mengikuti retret kepala daerah di Magelang.

    4. Wakil Ketua MPR: Ikuti Arahan Presiden Prabowo Subianto Terkait Pembangunan IKN
    Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengajak semua pihak untuk mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menegaskan tidak perlu ada polemik di ruang publik mengenai anggaran pembangunan IKN, karena Otorita IKN telah memastikan proyek ini akan tetap berlanjut.

    Eddy menekankan saat ini pembangunan IKN diprioritaskan pada penyelesaian kantor legislatif, yudikatif, serta ekosistem pendukungnya. Menurutnya, Presiden Prabowo akan mengambil keputusan terbaik dalam pembangunan IKN dengan mempertimbangkan segala aspek secara terukur.

    5. Mendikdasmen Pastikan Efisiensi Anggaran Rp 8 Triliun Tidak Sentuh Dana BOS dan PIP
    Efisiensi anggaran senilai Rp 8 triliun di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) disebut tidak memengaruhi anggaran pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat hadir dan meresmikan gedung di SMK Mutia, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

    Ia menambahkan, justru efisiensi anggaran akan dilakukan di dalam kementerian dengan melaksanakan penyesuaian ketika rapat dan bepergian dinas luar kota. Abdul Mu’ti menjelaskan, perjalanan dinas akan menggunakan pesawat kelas ekonomi termasuk menteri. Bahkan, apabila menginap akan menggunakan gedung yang dikelola oleh Kemendikdasmen.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya terkait kepuasan publik terhadap penegakan hukum selama 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

  • Wakil Ketua MPR: Ikuti Arahan Presiden Prabowo Subianto Terkait Pembangunan IKN

    Wakil Ketua MPR: Ikuti Arahan Presiden Prabowo Subianto Terkait Pembangunan IKN

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengajak semua pihak untuk mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menegaskan tidak perlu ada polemik di ruang publik mengenai anggaran pembangunan IKN, karena Otorita IKN telah memastikan proyek ini akan tetap berlanjut.

    Eddy menekankan saat ini pembangunan IKN diprioritaskan pada penyelesaian kantor legislatif, yudikatif, serta ekosistem pendukungnya.

    “Mari kita ikuti arahan Presiden Prabowo yang sudah menyampaikan saat ini fokus utama adalah menyelesaikan pembangunan kantor legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya,” ujar Eddy di Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

    Menurutnya, Presiden Prabowo akan mengambil keputusan terbaik dalam pembangunan IKN dengan mempertimbangkan segala aspek secara terukur.

    “Tantangan utama sekarang adalah implementasi di jajaran pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk fokus mengikuti arahan Presiden Prabowo tanpa kecuali,” tambahnya.

    Eddy mengaku optimistis pembangunan IKN akan terus berjalan sebagai terobosan dalam pemerataan pembangunan di Indonesia. Ia pun telah menyaksikan langsung perkembangan proyek ini saat melakukan kunjungan bersama pimpinan MPR RI beberapa waktu lalu.

    “Ketika kami pimpinan MPR, dipimpin Ketua MPR Ahmad Muzani, mengunjungi IKN beberapa waktu lalu, kami melihat perkembangan yang berlangsung sangat cepat,” ungkapnya.

    Selain itu, Eddy juga mengajak para legislator untuk menjadi juru bicara pembangunan IKN, terutama dalam sosialisasi kepada mitra-mitra luar negeri.

    “Sosialisasi tentang IKN bisa dilakukan saat bertemu dengan mitra internasional. Semua ini adalah bagian dari dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo terkait IKN,” tutupnya.

  • Kisruh elpiji 3 Kg perlu jadi momen benahi subsidi

    Kisruh elpiji 3 Kg perlu jadi momen benahi subsidi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wakil Ketua MPR: Kisruh elpiji 3 Kg perlu jadi momen benahi subsidi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa timbulnya kisruh distribusi LPG 3 kilogram perlu menjadi momentum untuk membenahi masalah energi bersubsidi yang menjadi beban APBN setiap tahunnya.

    Selain menguras devisa karena 75 persennya volumenya diimpor, dia menilai subsidi LPG 3 Kg juga tidak sejalan dengan misinya untuk membantu masyarakat ekonomi lemah. Pasalnya, data menunjukkan mayoritas pengguna LPG 3 kg adalah masyarakat mampu.

    “Saat ini, masyarakat mampu masih banyak menggunakan kompor LPG 3 kg, sementara kita memiliki surplus listrik hampir 5 gigawatt. Jika masyarakat beralih ke kompor induksi, maka kita bisa secara signifikan mengurangi konsumsi LPG 3kg, sekaligus mengurangi over kapasitas listrik yang saat ini turut membebani negara,” kata Eddy di Jakarta, Rabu.

    Maka dari itu, dia mengusulkan bahwa upaya membenahi subsidi energi adalah mencari substitusi untuk LPG 3 Kg. Salah satu solusinya adalah menerapkan elektrifikasi untuk alat masak.

    “Perlu diketahui bahwa studi kelayakan tentang penggunaan kompor induksi ini telah dilakukan dan hasilnya cukup positif dalam mengurangi berbagai beban APBN akibat penggunaan LPG 3 kg,” tuturnya.

    Selain itu, dia juga mengusulkan pemanfaatan gas bumi untuk disalurkan ke rumah tangga semakin ditingkatkan. Artinya, kata dia, jaringan gas (Jargas) perlu diperluas untuk menjangkau sebanyak mungkin rumah tangga sebagai pengganti dari LPG 3 kg.

    Dia menilai saat ini Indonesia sudah memiliki sumber gas dan sebagian masyarakat sudah mengaksesnya melalui jaringan gas ke rumah-rumah. Selain itu, kebijakan itu juga akan membantu pemerintah mencapai target transisi energi dari LPG 3 kg yang berbasis fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan atau energi terbarukan.

    “Jika kita tingkatkan penggunaan alat masak listrik serta memperluas akses Jargas ke rumah-rumah tangga, beban penggunaan devisa dan subsidi akan turun signifikan,” ujarnya.

    Untuk itu, menurut dia, upaya tersebut perlu dilakukan konsisten secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan begitu, manfaat positif akan didapatkan demi meningkatkan penggunaan energi ramah lingkungan secara nasional.

    Sumber : Antara

  • Resmi! Mendagri Putuskan Tanggal Pelantikan Kepala Daerah

    Resmi! Mendagri Putuskan Tanggal Pelantikan Kepala Daerah

    PIKIRAN RAKYAT – Dua bulan lalu, tepatnya 27 November 2024, warga Indonesia serentak menuju TPU terdekat untuk menentukan kepala daerah mereka selanjutnya di Pilkada 2024. Tidak terasa, kini, tahapan pelantikan dan peresmian kepala daerah di seluruh Indonesia sudah semakin dekat.

    Senin, 3 Februari 2025, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersamaan dengan Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah (Sekda) se-Indonesia melakukan rapat koordinasi (rakor) secara daring.

    Dalam pertemuan ini Mendagri menyampaikan tanggal resmi pelantikan kepala daerah yang jatuh pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. Pemilihan ini berdasarkan usulan langsung dari Presiden Republik Indonesia (RI) ke-8 Prabowo Subianto.

    “Kita mengancer kira-kira tanggal 18, 19, 20 dan saya melapor kepada Pak Presiden dan presiden menyampaikan beliau memilih tanggal 20 (Februari), hari Kamis.” Ujar Tito saat ditanyai keterangannya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta.

    Penentuan tanggal ini rupanya disesuaikan dengan putusan dismissal untuk 310 sengketa kepala daerah lainnya yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK), di hari ini, 4 Februari 202 dan besok Rabu, 5 Februari 2025.

    “Tanggal 4-5 Februari MK akan menyampaikan putusan dismissal, 6-8 Februari KPU prov/kab/kota akan menetapkan calon terpilih. 9-11 KPU akan menyampaikan calon terpilih ke DPRD. 3 hari kemudian, DPRD akan menyampaikan pengesahan calon terpilih bupati/wabup/walikota/wakil walikota ke gubernur untuk diteruskan ke Mendagri. Dan ke Presiden untuk gubernur/wakil gubernur untuk pengesahan pengangkatan calon terpilih (dismissal MK). Dan calon terpilih akan dilantik Presiden di Istana Negara, 20 Februari 2025.” Jelas Tito dalam zoom meeting.

    Dalam rapat ini, Tito juga menyampaikan rencana lokasi pelantikan kepala daerah yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Adapun terkecuali Aceh, yang mana pelantikan akan dilakukan oleh Mendagri atas nama Presiden dan disaksikan oleh Mahkamah Syariah.

    Usulan ini rupanya mendapatkan dukungan dari Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Menurutnya, pemilihan tanggal tersebut merupakan solusi terbaik untuk memastikan kejelasan dan pelayanan hukum kepada masyarakat telah terpenuhi.

    Eddy menghargai upaya Presiden RI Prabowo Subianto yang menghormati MK dan pengadilan untuk menyelesaikan persoalan sengketa pilkada terlebih dahulu, “Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa when politics ends, administration begins. Pilkada sudah selesai, dan apa pun latar belakang partai dari kepala daerah, sekarang waktunya seiring sejalan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.” tuturnya.

    Saat ini, pemerintah-pemerintah provinsi, kota, dan daerah di seluruh Indonesia hanya bisa menunggu putusan dismissal MK mengenai siapa yang dapat dilantik untuk akhirnya bisa melakukan acara penyambutan. Mengingat, berdasarkan rekapitulasi Pilkada 2024, terdapat 296 daerah tanpa gugatan dan 249 daerah lainnya memiliki gugatan.***(Talitha Azalia Nakhwah_UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Waka MPR: Pelantikan kepala daerah 20 Februari jalan tengah terbaik

    Waka MPR: Pelantikan kepala daerah 20 Februari jalan tengah terbaik

    Saya yakin dan percaya prioritas Pak Prabowo adalah memberikan pelayanan secepatnya kepada masyarakat di daerah dengan pemimpin yang definitif.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendukung usulan Presiden RI Prabowo Subianto agar pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 20 Februari mendatang sebagai jalan tengah terbaik antara kepastian hukum dan urgensi pelayanan kepada masyarakat.

    “Saya yakin dan percaya prioritas Pak Prabowo adalah memberikan pelayanan secepatnya kepada masyarakat di daerah dengan pemimpin yang definitif. Namun, di sisi lain Pak Prabowo juga menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan sepenuhnya menghormati proses pengadilan sengketa pilkada yang sedang berjalan di MK,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, pelantikan kepala daerah sudah seharusnya memprioritaskan kebutuhan dan hak masyarakat agar pemimpin definitif dapat segera bekerja.

    “Saya menyambut baik rapat yang kondusif antara Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri terkait dengan agenda pelantikan kepala daerah. Lebih cepat bekerja untuk rakyat lebih baik, sepanjang sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

    Untuk itu, dia menghormati dan mendukung keputusan pemerintah mengenai tanggal definitif pelantikan kepala daerah.

    Di sisi lain, dia menyampaikan pula dukungan untuk pelaksanaan agenda retreat kepala daerah yang rencananya akan dilakukan setelah pelantikan kepala daerah serentak.

    “Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa when politics ends, administration begins (ketika politik berakhir, administrasi dimulai). Pilkada sudah selesai, dan apa pun latar belakang partai dari kepala daerah, sekarang waktunya seiring sejalan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata dia.

    Sebelumnya, Komisi II DPR RI dan Pemerintah menyepakati pelantikan kepala daerah nonsengketa akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK)

    Hal itu diputuskan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memilih pelantikan kepala daerah nonsengketa dan hasil putusan dismissal MK pada tanggal 20 Februari 2025 setelah sempat memberikan usulan agar pelantikan pada tanggal 18, 19, atau 20 Februari 2025.

    “Kami mengancer kira-kira tanggal 18, 19, 20 dan saya melapor kepada Pak Presiden, dan Presiden menyampaikan beliau memilih tanggal 20 Februari, hari Kamis,” kata Tito.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Elpiji 3 Kg Langka, MPR Desak Kementerian ESDM Beri Penjelasan

    Elpiji 3 Kg Langka, MPR Desak Kementerian ESDM Beri Penjelasan

    loading…

    Sejumlah warga mengantre untuk membeli elpiji 3 Kg di salah satu agen elpiji di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Senin (3/2/2025). Foto/SindoNews/isra triansyah

    JAKARTA – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno meminta Kementerian ESDM segera memberikan penjelasan ke masyarakat tentang penataan penjualan elpiji 3 Kg . Hal itu menyusul keluhan masyarakat soal kelangkaan elpiji 3 Kg.

    “Penjelasan dari Kementerian ESDM sangat penting untuk meredam kebingungan dan kegundahan warga serta menegaskan bahwa penjualan elpiji 3 Kg tetap masih bisa dilakukan melalui pangkalan-pangkalan resmi dari agen-agen penjualan,” kata Eddy, Senin (3/1/2025).

    Anggota Komisi XII DPR ini berpandangan, penataan harus segera dilakukan terhadap para pengecer yang selama ini keberadaannya paling dekat dengan hunian masyarakat. “Penataan penting dan sebaiknya dilakukan segera agar para pengecer tetap bisa menjual elpiji 3 Kg melalui sistem pendataan dan pengawasan yang ketat,” ujarnya.

    Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, para pengecer adalah ujung tombak penjualan ritel yang langsung dapat diakses masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.

    “Kehadiran pengecer penting agar masyarakat tidak perlu menghabiskan ongkos membeli elpiji 3 Kg di agen-agen penjualan yang sangat mungkin lokasinya jauh dari tempat tinggal warga,” tuturnya.

    Eddy mengungkapkan, pemantauan terhadap pricing policy sering berada di luar jangkauan pemerintah karena harga jual elpiji 3 Kg di pengecer bisa berbeda-beda.

    “Namun jika para pengecer ini terdaftar resmi dan terpantau aktivitas jual belinya secara digital, pemerintah bisa mengontrol aktivitas penjualan dan masyarakat tidak akan terkendala membeli elpiji 3 Kg di lingkungan tempat tinggalnya,” kata dia.

    “Jika dalam praktiknya diketahui ada pengecer-pengecer yang nakal dan menjual elpiji 3 Kg di luar ketentuan yang telah ditetapkan, berikan sanksi berupa pencabutan alokasi elpiji 3 Kg dan umumkan kepada warga sekitar,” tegasnya.