Xcloud.id

Tag: Eddy Soeparno

  • Perang Dagang Memanas, Industri RI Bisa Survive Dengan Cara Ini

    Perang Dagang Memanas, Industri RI Bisa Survive Dengan Cara Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Genderang perang dagang yang ditabuhkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, membawa ketidakpastian bagi perekonomian global dan industri, termasuk Indonesia. Disamping kekhawatiran akan efek perang dagang, Indonesia disebut harus bisa mengambil kesempatan.

    “Kita lihat volatilitas, bukan sebuah tantangan atau hambatan. Dimana Indonesia bisa mengisi tempat-tempat atau sektor dari produk yang terganggu dari perang dagang ini,” kata Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Adanya peran dagang membuat produk China harus diproduksi di luar negara tersebut. Eddy menilai, ini saat yang tepat bagi Indonesia untuk menawarkan diri dan hadir untuk mengambil kesempatan produksi tersebut.

    “Kedua kita lihat ini kesempatan untuk masuk ke sektor-sektor produk yang kita sulit masuk. Misalnya kemampuan bersaing aspek produk kita yang sulit masuk ke teknologi tinggi,” kata dia.

    Indonesia menurut Eddy bisa memanfaatkan volatilitas perdagangan ini dengan baik. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dinilai harus membuka diri, dengan menyiapkan aturan yang bisa melancarkan investasi yang masuk.

    “Jadi bukan cuma slogan, harus siapkan aturan hingga ekosistem. DEN beberapa waktu lalu sebut akan ada struktur isu yan harus diselesaikan, terutama soal hilirisasi,” ujar Eddy.

    (rah/rah)

  • Pramono cs Telat Hadir di Retret Kepala Daerah, PAN: Dinamika Politik Selesai?

    Pramono cs Telat Hadir di Retret Kepala Daerah, PAN: Dinamika Politik Selesai?

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyambut baik kehadiran Gubernur Jakarta Pramono Anung dan para kepala daerah dari PDIP di retret Magelang.

    Bagi Eddy kehadiran Pramono dan jajaran kepala daerah dari PDIP bisa merubah suasana politik yang dirasa menjadi tanda tanya masyarakat.

    “Kami berharap bahwa dinamika politik ataupun suasana politik yang sebelumnya banyak menjadi tanda tanya di masyarakat itu sudah bisa terselesaikan dengan kehadiran teman-teman dari PDIP, Kepala Daerah yang sudah hadir,” ujar Eddy di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Februari 2025.

    Menurut Eddy retret yang digelar bisa memberikan manfaat bagi kepala daerah, terlebih program itu sudah dilaksanakan, oleh pemerintah, dan terkomunikasikan sejak awal, bahkan sebelum pelantikan daripada Kepala Daerah.

    “Jadi Kepala Daerah pun akan memetik banyak manfaat dari pelaksanaan retreat itu, karena satu bisa memahami program-program pemerintah pusat yang nanti akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah,” katanya.

    “Plus juga melakukan networking, membangun jaringan dengan sesama Kepala Daerah yang lain, agar kerjasama ke depan itu akan jauh lebih mudah karena sudah saling mengenal bahkan ke tahap pengenalan yang sudah dekat dan pribadi,” lanjut ujarnya.

    Pramono tiba di lokasi penyelenggaraan retret Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah bersama 18 kepala daerah dari partainya pada hari Senin 24 Februari 2025 kemarin.

    Dia mengatakan, kepala daerah dari kader PDI-P ini mengikuti retret adalah keputusan bersama setelah komunikasi berlangsung.

    “Saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati, dengan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama,” kata Pramono saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Senin 24 Februari 2025.

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rekannya Diduga Cawe-Cawe di Pilbup Serang, Eddy Soeparno Pilih Tutup Mulut

    Rekannya Diduga Cawe-Cawe di Pilbup Serang, Eddy Soeparno Pilih Tutup Mulut

    PIKIRANRAKYAT – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno enggan komentari dugaan keterlibatan Waketum PAN, Yandri Susanto dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang 2024.

    Sebagaimana diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024 yang dimenangkan oleh pasangan Ratu Rachmatu Zakiyah. Ratu merupakan istri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sekaligus tersebut.

    “Tidak, mohon maaf plissss jangan deh. Jangan deh. Saya tidak bisa komentar,” ucap Eddy di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Februari 2025.

    Bahkan Eddy sempat melempar isu tersebut untuk ditanyakan ke Sekjen PAN, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio.

    “Saya mohon maaf, mohon maaf banget. Ngomong ke sekjen aja deh,” tuturnya.

    Ketika disinggung lebih lanjut mengenai perintah MK agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Eddy mengaku belum pelajari putusan tersebut. Namun dia berharap, jika hal itu terjadi maka PSU dapat berjalan dengan lancar.

    “Karena kita berharap bahwa Pilkada yang kita laksanakan ini juga merupakan momentum bagi kita untuk membenahi berbagai permasalahan agar Pilkada-pilkada berikutnya,” ujarnya.

    MK meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang, paling lama 60 hari sejak putusan. Dalam pertimbangannya, MK menilai ada keterlibatan struktur aparat pemerintah desa sehingga majelis hakim meyakini telah terjadi serangkaian pelanggaran yang secara fundamental merusak kemurnian suara pemilih.

    Hakim Konstitusi, Enny Nurbanyingih menyebut ada pelanggaran keberpihakan kepala desa yang terjadi secara masif di sejumlah desa di Kabupaten Serang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pramono dkk Ikut Retret, PAN: Kami Harap Tanda Tanya di Masyarakat Selesai

    Pramono dkk Ikut Retret, PAN: Kami Harap Tanda Tanya di Masyarakat Selesai

    Jakarta –

    Waketum PAN Eddy Soeparno menanggapi gabungnya Gubernur Jakarta Pramono Anung dan para kepala daerah PDIP di retret Magelang. Eddy menilai ketidakhadiran kepala daerah PDIP sempat menimbulkan tanda tanya publik.

    “Saya pikir begini, dari awal kan kita sudah paham bahwa retret itu adalah program yang dilaksanakan, sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah terkomunikasikan sejak awal bahkan sebelum pelantikan daripada kepala daerah. Jadi kepala daerah pun akan memetik banyak manfaat dari pelaksanaan retret itu,” kata Eddy Soeparno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Eddy mengatakan bergabungnya kepala daerah dari PDIP menunjukkan suasana yang sejuk. Ia mengatakan suasana politik yang menjadi tanda tanya publik akhirnya terpecahkan.

    “Ini kan menunjukkan sebuah kesejukan politik ya, karena memang kita melihat bahwa ketidakhadiran dari sebagian Kepala Daerah dari PDIP tentu itu membangun tanda tanya yang besar, mengapa tidak hadir meskipun dugaan-dugaan sudah ada,” ujar Eddy.

    “Tetapi intinya karena sejak kemarin sudah bergabung, kami berharap bahwa dinamika politik ataupun suasana politik yang sebelumnya banyak menjadi tanda tanya di masyarakat, itu sudah bisa terselesaikan dengan kehadiran teman-teman dari PDIP, kepala daerah yang sudah hadir,” sambungnya.

    Adapun hampir seluruh kepala daerah kader PDIP sudah bergabung ke rangkaian retret kepala daerah di Akmil Magelang, walaupun sebagian dari mereka menyusul. Salah satu yang menyusul adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Diketahui perintah Ketum PDIP Megawai Soekarnoputri sempat meminta mereka untuk menunda untuk datang ke retret. Namun, pada akhirnya satu per satu akhirnya hadir.

    Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, yang merupakan anak Pramono juga terlihat sudah hadir. Lalu Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho, Bupati Demak Eisti’ana.

    Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, dan Bupati Karanganyar Rober Christanto. Kemudian dari Jawa Timur antara lain Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    (dwr/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Raih Gelar Doktor Politik UI, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Diwisuda

    Raih Gelar Doktor Politik UI, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Diwisuda

    loading…

    Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengikuti prosesi wisuda bagi mahasiswa Program Magister, Doktor dan Profesi di Balairung Universitas Indonesia (UI) Depok. Foto/istimewa

    DEPOK – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengikuti prosesi wisuda bagi mahasiswa Program Magister, Doktor dan Profesi di Balairung Universitas Indonesia (UI) Depok. Eddy lulus dari Program Doktoral Ilmu Politik FISIP UI pada November 2024 lalu.

    Selain Eddy Soeparno, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga dinyatakan lulus dalam Program Doktoral Sekolah Kajian Strategik Global (SKSG) UI pada 2024 lalu. Namun baik Bahlil maupun Hasto tidak terlihat di acara wisuda UI.

    Bahlil Lahadalia resmi dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar doktor dari Universitas Indonesia usai menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor yang digelar oleh Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia pada 6 Oktober 2024 lalu.

    Baca Juga: Tokoh Pedepokan Silat Cianjur Siap Menangkan Eddy Soeparno

    Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi meraih gelar Doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia pada Jumat 18 Oktober 2024.

    Ditemui setelah mengikuti prosesi wisuda, Eddy mengaku bersyukur karena berhasil menyelesaikan studi di UI tepat waktu dan meraih nilai yang diharapkan.

    “Ya alhamdulilah saja berhasil lulus tepat waktu dan juga IPK nya memenuhi untuk dapat cumlaude di UI. Bersyukur saja bisa meraih sarjana, master dan sekarang doktor di UI,” ujarnya, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Saat ditanya mengenai ketidakhadiran Bahlil, Eddy mengaku tidak tahu dan tidak berkomentar banyak. “Saya tidak tahu ya mungkin karena kita beda fakultas, saya di politik beliau di kajian strategik. Mungkin bisa ditanyakan ke masing-masing fakultas saja,” ucapnya.

    (cip)

  • Zulhas Buka PANRUN 2025, Mantan Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Ikut Berpartisipasi – Halaman all

    Zulhas Buka PANRUN 2025, Mantan Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Ikut Berpartisipasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) membuka acara PANRUN 2025, di halaman Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2025) pagi.

    Menariknya, acara tersebut turut dihadiri mantan pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan Shin Tae-yong.

    Memakai outfit kaos putih, celana pendek hitam, sepatu lari (running), dan topi yang melekat di kepalanya, Shin Tae-yong tampak antusias mengikuti PANRUN 2025.

    Selain itu, kegiatan tersebut turut dihadiri Sekjen DPP PAN Eko Patrio, Wakil Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi, Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI F-PAN Eddy Soeparno, dan sejumlah anggota DPR RI dari fraksi PAN.

    PAN RUN 2025 – Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) membuka acara PANRUN 2025, di halaman Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2025). Acara tersebut turut dihadiri mantan pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan Shin Tae-yong. (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)

    Mereka di antaranya anggota Komisi IX DPR Surya Utama atau karib dikenal dengan Uya Kuya, dan anggota Komisi X DPR RI Verrell Bramasta.

    “Ada tamu juga ini Shin Tae-yong, semua di sini ada ketua fraksi PAN, ada Zita (Anjani), saya ucapkan terima kasih banyak dan tentu teman-teman wartawan,” ujar Zulhas.

    Zulhas mengapresiasi fraksi PAN DPR RI yang menggelar PANRUN 2025 di “rumah rakyat”.

    “Pesannya adalah bahwa DPR itu rumah rakyat. Jadi harus terbuka lebih dekat, DPR itu bukan jauh dari rakyat tapi dekat,” kata Zulhas.

    Dalam kegiatan itu, Zulhas turut berpesan bahwa sehat itu tidak bisa diwakilkan. 

    Menteri Koordinator Bidang Pangan itu mengajak masyarakat untuk hidup sehat, satu di antaranya dengan berolahraga.

  • Eksekutif Tertinggi itu Presiden Prabowo

    Eksekutif Tertinggi itu Presiden Prabowo

    JAKARTA- Pimpinan MPR RI turut menanggapi instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah dari partainya untuk menunda kegiatan retret di Akmil, Magelang, sebagai sikap usai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan KPK. 

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, menegaskan bahwa kepala daerah merupakan bagian dari eksekutif. Sementara eksekutif tertinggi adalah Presiden RI Prabowo Subianto. 

    “Kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat, jadi eksekutif, yang mana eksekutif tertinggi itu sekarang Presiden Republik Indonesia,” ujar Eddy Soeparno kepada wartawan, Sabtu, 22 Februari. 

    Menurut Eddy, sudah seharusnya kepala daerah yang telah dilantik pada Kamis, 20 Februari, kemarin patuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri retret di Magelang. Apalagi, kata Eddy, kegiatan retret ini diagendakan untuk mensinkronisasi hubungan dan kordinasi antara daerah dan pusat. 

    Oleh karena itu, Eddy berharap kepala daerah yang menunda kehadirannya dalam acara retret bisa segera menyusul. 

    “Mereka yang hadir adalah kepala daerah yang memang saling bisa berkoordinasi antar sesama kepala daerah, tapi juga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar bisa mensinkronkan, tujuannya untuk mensinkronkan baik dari kepala daerah dan pemerintah pusat,” kata legislator PAN dapil Jawa Barat itu. 

    Kendati demikian, Waketum PAN itu tetap menghormati segala keputusan internal partai politik. “Di satu pihak itu adalah urusan internal partai, itu tadi bagi kami tentu tidak bisa mengomentari urusan internal partai, karena itu merupakan hasil kajian internal partainya,” pungkas Eddy. 

  • Wakil Ketua MPR minta kepala daerah baru untuk buat lingkungan sehat

    Wakil Ketua MPR minta kepala daerah baru untuk buat lingkungan sehat

    “Sudah menjadi kewajiban bagi kepala daerah untuk menjalankan amanat UUD 1945 . Di antara poin penting dan krusial adalah pemenuhan hak rakyat untuk lingkungan hidup yang sehat sesuai pasal 28H ayat 1 UUD 1945,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta kepala daerah baik itu gubernur, bupati maupun walikota, yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk memenuhi hak-hak rakyat demi lingkungan hidup yang sehat.

    Dia mengatakan pemerintah pusat terus berupaya mencegah agar dampak perubahan iklim bisa ditangani dengan baik. Menurut dia, harus ada sinergi kebijakan lingkungan pusat dan daerah untuk menghadapi dampak perubahan iklim.

    “Sudah menjadi kewajiban bagi kepala daerah untuk menjalankan amanat UUD 1945 . Di antara poin penting dan krusial adalah pemenuhan hak rakyat untuk lingkungan hidup yang sehat sesuai pasal 28H ayat 1 UUD 1945,” kata Eddy di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan polusi yang semakin meningkat menunjukkan bahwa situasi bukan lagi perubahan iklim tapi sudah mengarah pada krisis iklim. Untuk itu, penanganan yang dilakukan harus dengan manajemen krisis serentak, baik di pusat maupun sampai di daerah.

    Selain itu, dia pun meminta kepala daerah untuk menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi menuju energi terbarukan yang ramah lingkungan. Menurut dia, ada banyak daerah yang memiliki potensi energi terbarukan dan diharapkan bisa memaksimalkan potensi dengan baik.

    “Potensi energi terbarukan yang dimanfaatkan dengan baik selain ramah lingkungan, juga akan mendatangkan investasi yang bermanfaat secara ekonomi untuk daerah serta membuka lapangan kerja baru,” kata dia.

    Untuk itu, dia memastikan bahwa MPR membuka pintu seluas-luasnya kepada para kepala daerah untuk berkolaborasi membangun daerah dan memenuhi hak lingkungan hidup sehat.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua MPR: Kampus berperan penting dalam kebijakan berbasis data

    Wakil Ketua MPR: Kampus berperan penting dalam kebijakan berbasis data

    Keterlibatan kampus dalam kebijakan ini penting karena rekomendasi yang disampaikan berbasis riset dan data yang ilmiah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menekankan bahwa kampus berperan penting dalam penyusunan kebijakan berbasis data agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat.

    “Keterlibatan kampus dalam kebijakan ini penting karena rekomendasi yang disampaikan berbasis riset dan data yang ilmiah,” kata Eddy saat menjadi pembicara seminar nasional di Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, kampus dengan segala sumber daya dan riset ilmiahnya dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan berbasis data dengan tujuan kebijakan yang dihasilkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat secara tepat.

    Ia mencontohkan, kebijakan berbasis data yang akurat diperlukan dalam mengatur subsidi gas minyak bumi cair (LPG) 3 kilogram. Pasalnya, subsidi untuk masyarakat kurang mampu itu masih diakses oleh kalangan mampu.

    “Mulai dari kafe, restoran, orang-orang kaya, hingga artis memakai gas LPG 3 kilogram. Ini salah sasaran karena LPG 3 kilogram seharusnya hanya digunakan oleh UMKM dan saudara-saudara kita yang tidak mampu,” ujar Eddy.

    Oleh karena itu, Eddy mendukung upaya pemerintah untuk terus membenahi subsidi LPG 3 kilogram. Dia juga mendorong agar kampus terlibat dalam upaya tersebut.

    “MPR mendorong keterlibatan kampus dalam memastikan subsidi ini tepat sasaran dengan berbasis data ilmiah,” ucap dia menegaskan.

    Di sisi lain, Eddy mendorong kampus untuk berperan lebih banyak dalam kebijakan transisi menuju energi terbarukan. Menurut dia, inovasi di bidang energi yang dihasilkan kampus perlu diperluas skalanya menjadi level kebijakan.

    “Indonesia saat ini memiliki ketahanan energi yang relatif mapan, meski belum mandiri. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan penggunaan energi terbarukan di satu sisi dan di sisi lain berupaya menurunkan penggunaan energi fosil tanpa harus mengorbankan ketahanan energi kita,” ujarnya.

    Eddy menyampaikan pernyataan tersebut dalam seminar nasional dengan tema “Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim” di UGM, Yogyakarta, Senin (17/2). Seminar dihadiri oleh civitas academica UGM, termasuk guru besar, dosen, hingga mahasiswa.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tanpa Syarat, PAN Siap Dukung Prabowo Keempat Kalinya

    Tanpa Syarat, PAN Siap Dukung Prabowo Keempat Kalinya

    GELORA.CO -Partai Amanat Nasional (PAN) senang dan menyambut antusias deklarasi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2029 mendatang. 

    Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno mengatakan, PAN loyal pada Prabowo dengan dukungan di 3 Pilpres terakhir. Dukungan ini, PAN akan melanjutkan untuk kali keempat, 

    “Kami menyambut gembira deklarasi Presiden Prabowo, PAN siap mendukung beliau untuk ke 4 kalinya dalam Pilpres 2029 mendatang,” tegas Eddy kepada wartawan, Senin 17 Februari 2025.

    Bagi Eddy, dukungan kepada Prabowo memiliki dasar yang kuat yakni komitmen kerakyatan untuk memastikan no one is left behind atau tidak ada rakyat yang ditinggalkan.

    Sambungnya, dalam 100 hari pemerintahannya, komitmen kerakyatan Prabowo diwujudkan dalam kebijakan yang nyata. Kebijakan tersebut antara lain menghapus utang UMKM dan Nelayan sekaligus mengangkat menteri khusus untuk menangani UMKM,”

    “Kita juga menyaksikan ketika usaha UMKM terancam karena pengecer tidak bisa menjual LPG 3kg, Pak Prabowo bergerak cepat merespons dan berpihak sepenuhnya kepada pengecer yang sebagian besar adalah UMKM,” lanjutnya. 

    Ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah ada persyaratan khusus dari PAN untuk mendukung Prabowo, Eddy menyampaikan dukungan sepenuhnya tanpa syarat. 

    “Tidak ada persyaratan khusus tapi kalau kader PAN diajak tentu kita bersyukur sekali,” pungkasnya.