Xcloud.id

Tag: Eddy Soeparno

  • Nama Purbaya Melesat di Bursa Cawapres, Parpol Mulai Melirik

    Nama Purbaya Melesat di Bursa Cawapres, Parpol Mulai Melirik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendadak menjadi sorotan publik.

    Namanya menempati posisi teratas dalam bursa calon wakil presiden (cawapres), menarik perhatian sejumlah politisi, termasuk Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno.

    Eddy mengakui elektabilitas Purbaya saat ini cukup tinggi. Namun, ia menekankan bahwa popularitas bukan berarti Purbaya siap terjun ke politik praktis.

    “Apakah kemudian Pak Purbaya menjadi salah satu calon besutan PAN untuk kita tarik? Ya, belum tentu Pak Purbaya-nya juga mau,” ujar Eddy di kompleks parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (30/10/2025).

    Menurut Eddy, Purbaya adalah sosok profesional di bidang keuangan yang tengah fokus mengurus masalah perbendaharaan negara. Hingga saat ini, belum ada indikasi dari Purbaya untuk beralih jalur ke dunia politik.

    Data terbaru dari lembaga survei IndexPolitica menunjukkan posisi Purbaya sebagai tokoh potensial cawapres nomor satu dengan elektabilitas 28,65 persen. Angka ini menempatkannya di atas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (20,15 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (15,75 persen), dan Gibran Rakabuming Raka (12,35 persen).

    “Ini menunjukkan eksposur positif dan penerimaan publik yang sangat kuat terhadap beliau,” kata Eddy.

    Meski popularitas tinggi, Purbaya diingatkan bahwa masyarakat menunggu hasil nyata dari kinerjanya di Kementerian Keuangan. Keberhasilan Purbaya di bidang fiskal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk target Presiden Prabowo Subianto mencapai 8 persen pada 2028.

  • MPR: Sumpah Pemuda momentum perkuat upaya penyelamatan lingkungan

    MPR: Sumpah Pemuda momentum perkuat upaya penyelamatan lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai peringatan Sumpah Pemuda menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen anak-anak muda dalam kolaborasi menyelamatkan lingkungan menghadapi ancaman krisis iklim.

    “Komitmen pendiri bangsa untuk bersatu dalam tanah air, bangsa dan bahasa yang sama harus dijaga dengan berkomitmen dan berkolaborasi menyelamatkan lingkungan,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Eddy mengatakan komitmen bersama menyelamatkan lingkungan adalah upaya bersama memastikan ruang hidup yang lebih baik, lebih sehat dan lebih layak untuk generasi selanjutnya di tengah ancaman krisis iklim.

    Ia meyakini anak-anak muda memiliki kepedulian yang tinggi dalam upaya menyelamatkan lingkungan. Hal ini karena kesadaran tentang ancaman krisis iklim yang dimiliki generasi muda.

    “Saya di MPR terus bertemu dan berinteraksi dengan kalangan muda dengan program MPR Goes to Campus dengan tema lingkungan dan berkelanjutan, yang sudah menjangkau 35 universitas di seluruh Indonesia,” tuturnya

    Ia mengaku bersyukur karena respons mahasiswa yang luar biasa dengan berbagai aspirasi, masukan dan bahkan langsung menindaklanjuti ajakan kolaborasi dengan MPR.

    Selain itu, Doktor Ilmu Politik UI ini juga mengapresiasi berbagai gerakan anak muda yang saat ini menjadi inspirasi dan penggerak untuk menyelamatkan lingkungan.

    “Beberapa kali juga kami di MPR berkolaborasi dengan Pandawara untuk memperluas inspirasi mereka dalam upaya selamatkan lingkungan dan menghadapi ancaman krisis iklim. Kami mendorong semoga lebih banyak lagi Pandawara-Pandawara baru di seluruh Indonesia,” lanjutnya.

    Eddy menyampaikan MPR adalah rumah kolaborasi yang membuka ruang seluas-luasnya bagi anak muda untuk bersama-sama mencegah dampak krisis iklim.

    “Climate action starts now. Krisis iklim sudah di depan mata dan aksi menghadapi krisis ini tidak bisa ditunda. Ayo kolaborasi!,” tutur Eddy.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR Dorong Semua Pihak Bergerak Hadapi Perubahan Iklim: Sudah Tak Ada Waktu Lagi – Page 3

    MPR Dorong Semua Pihak Bergerak Hadapi Perubahan Iklim: Sudah Tak Ada Waktu Lagi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan, Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 menjadi titik temu dan ruang dialog inklusif antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, pemuda, dan komunitas lokal dalam upaya menghadapi dampak perubahan iklim.

    Menurut dia, forum tersebut menjadi Call to Action bahwa krisis iklim sudah terjadi di depan mata dan bukan di masa depan

    “Krisis iklim terjadi hari ini di sekitar kita. Karena itu tidak ada waktu lagi, aksi iklim harus dimulai saat ini, Climate Action Starts Now!,” ujar Eddy saat menutup gelaran ICCF, seperti dikutip dari keterangan pers, Kamis (23/10/2025).

    Eddy melanjutkan, bagi MPR, Forum ICCF adalah implementasi nilai konstitusi dalam menjaga hak atas lingkungan hidup yang sehat sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat 1.

    “Kami di MPR RI yakin dan percaya, pesan Prof. Emil Salim ‘Satu Bumi untuk semua generasi’ harus menjadi kompas moral sekaligus panduan bagi pegiat iklim, pengambil kebijakan hingga entitas bisnis dalam upaya menghadapi dampak perubahan iklim,” terang dia.

    Eddy mencatat, salah satu rekomendasi utama dalam ICCF adalah mendorong peran aktif Indonesia dalam COP 30 sebagai upaya kolaborasi global dalam menghadapi dampak krisis iklim.

    Selain itu, lanjut dia, forum ICCF juga sejalan dengan upaya MPR RI untuk mendorong Indonesia dan Presiden Prabowo untuk menjadi Climate Leader dengan mengambil inisiatif kepemimpinan global dalam aksi iklim.

     

    Tingginya polusi udara Jakarta dan sekitarnya beberapa waktu lalu, disusul kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah saat ini, adalah bagian dari lingkaran setan krisis iklim yang dihadapi dunia. Indonesia dicap sebagai salah satu kontributor besa…

  • Forum Iklim 2025 Ditutup, Tekankan Aksi Iklim Tak Bisa Ditunda

    Forum Iklim 2025 Ditutup, Tekankan Aksi Iklim Tak Bisa Ditunda

    Jakarta –

    Rangkaian Indonesia Climate Change Forum 2025 (ICCF 2025) resmi berakhir pada Kamis (23/10). Forum tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, pelaku usaha energi terbarukan, hingga pegiat iklim.

    Dalam pidato penutupan, Wakil Ketua MPR sekaligus inisiator ICCF Eddy Soeparno menyebut forum ini menjadi ruang dialog berbagai pihak dalam merespons dampak perubahan iklim.

    “Forum ini menjadi Call to Action bahwa krisis iklim sudah terjadi di depan mata kita, bukan lagi di masa depan tapi terjadi hari ini di sekitar kita. Karena itu tidak ada waktu lagi, aksi iklim harus dimulai saat ini, Climate Action Starts Now!” kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (23/10/2025).

    Ia mengatakan, bagi MPR RI forum ini merupakan implementasi amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 tentang hak atas lingkungan hidup yang sehat.

    “Kami di MPR RI yakin dan percaya, pesan Prof. Emil Salim ‘Satu Bumi untuk semua generasi’ harus menjadi kompas moral sekaligus panduan bagi pegiat iklim, pengambil kebijakan hingga entitas bisnis dalam upaya menghadapi dampak perubahan iklim,” lanjutnya.

    Salah satu rekomendasi forum ini adalah mendorong Indonesia mengambil peran lebih aktif dalam COP 30. Eddy juga mendorong Indonesia mengambil posisi kepemimpinan global terkait aksi iklim.

    “Sejalan dengan itu melalui forum ICCF ini sejalan dengan upaya kami di MPR untuk mendorong Indonesia dan Presiden Prabowo untuk menjadi Climate Leader dengan mengambil inisiatif kepemimpinan global dalam aksi iklim,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti pembahasan pengelolaan sampah melalui pendekatan teknologi termasuk waste to energy sesuai Perpres No. 109 Tahun 2025.

    “Kami di MPR terus berkolaborasi dengan walikota dan kepala daerah serta Kementerian terkait untuk memastikan pendekatan waste to energy ini bisa secara signifikan mengurangi masalah sampah dan di saat yang sama menjadi sumber energi terbarukan,” tuturnya.

    Eddy menutup forum dengan menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam aksi iklim.

    “Forum ini mengingatkan kita bahwa masa depan hanya bisa dijaga bila semua pihak berjalan bersama. ICCF sekali lagi Adalah call to action bahwa bahwa aksi iklim tidak menunggu besok tapi harus dimulai hari ini.”

    “Pesan Prof, Emil satu Bumi untuk semua generasi harus menjadi kompas moral bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat sipil,” kata Eddy.

    (fdl/fdl)

  • Kata Menteri-menteri Usai Diperintah Prabowo Pakai Maung untuk Jadi Mobil Dinas Nasional 23 Oktober 2025

    Kata Menteri-menteri Usai Diperintah Prabowo Pakai Maung untuk Jadi Mobil Dinas Nasional 23 Oktober 2025

    Kata Menteri-menteri Usai Diperintah Prabowo Pakai Maung untuk Jadi Mobil Dinas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gurauan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), berbuah keseriusan di kalangan para menteri.
    Ucapan ringan Prabowo yang meminta para menterinya segera beralih menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad disambut dengan dukungan luas para pejabat pemerintahan.
    Di hadapan para menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo melontarkan kelakar bahwa tidak lama lagi kendaraan dinas mereka akan berganti.
    “Dan sebentar lagi saudara-saudara harus pakai Maung semua. Saya enggak mau tahu,” ujar Prabowo disambut tawa dan tepuk tangan peserta sidang.
    Suasana santai tak mengaburkan pesan serius di balik gurauan itu.
    Prabowo menegaskan, penggunaan produk dalam negeri menjadi salah satu langkah memperkuat kemandirian industri.
    Oleh karena itu, kepala negara berseloroh bahwa mobil para menteri dengan merek lain hanya bisa digunakan pada saat libur.
    “Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya enggak panggil, kau bolehlah kau pakai mobil itu,” lanjut Prabowo, masih dengan nada bercanda.
    Presiden bercerita bahwa dirinya sempat menikmati kembali kenyamanan Toyota Alphard saat bepergian
    incognito
    .
    Namun, dia segera mengingatkan dirinya sendiri akan tanggung jawab memberi contoh kepada anak buah dan masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri.
    “Sudah lama saya enggak menikmati Alphard. Enak juga ini. Tapi, Prabowo ingat, kamu Presiden RI harus beri contoh, pakai Maung terus,” tutur Prabowo.
    Menanggapi arahan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mengalokasikan anggaran pengadaan Maung bagi para pejabat negara.
    Pemerintah, kata Purbaya, sebenarnya sudah menyiapkan dana pengadaan kendaraan taktis ringan itu dalam tahun anggaran berjalan.
    “Tahun ini harusnya ada (anggaran), tapi rupanya kapasitasnya (PT Pindad) belum cukup. Jadi, (anggaran) dibalikkan tahun ini,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
    Menurut dia, realisasi pengadaan kendaraan dinas baru bisa dilakukan setelah industri otomotif nasional siap memproduksi dalam jumlah memadai.
    “Penyalurannya bergantung pada kesiapan industri dalam negeri,” ucap Purbaya.
    Dukungan serupa datang dari Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
    Dia menilai kebijakan Prabowo adalah momentum untuk membangkitkan rasa bangga terhadap produk nasional.
    “Oh, kita dukung sepenuhnya. Pokoknya apa pun namanya produk nasional, kita dukung,” kata Hanif di Kompleks Parlemen, Jakarta.
    Hanif menyebut Indonesia sudah seharusnya memiliki mobil nasional dan tidak boleh kalah bersaing dengan negara lain.
    “Karena kita sudah malu dong. Masa Vietnam punya (mobil nasional), kita enggak punya,” ujar dia.
    Saat ini, Hanif masih menggunakan kendaraan dinas berteknologi hybrid yang disewa pemerintah.
    “Soalnya kami sering ke lapangan, ke kampung-kampung. Jadi, butuh kendaraan yang tahan jarak jauh,” ucapnya.
    Secara terpisah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai penggunaan mobil Maung adalah bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap karya anak bangsa.
    “Oh, dengan senang hati. Menggunakan produksi dalam negeri wajib. Buktinya, saya tiap hari pakai batik,” ujar Supratman di Kompleks Parlemen, Rabu (22/10/2025).
    Meski demikian, dia mengaku belum menggunakan Maung karena masih menunggu produksi massal kendaraan tersebut.
    “Yang disiapkan oleh negara, kita pakai,” katanya.
    Dukungan juga datang dari lembaga legislatif.
    Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno berharap perintah penggunaan Maung tak hanya berlaku bagi para menteri, tetapi juga bagi pimpinan MPR.
    “Saya mendukung penuh, dan mudah-mudahan tidak hanya para menteri, tetapi pimpinan MPR juga bisa menggunakan,” ujarnya.
    Menurut Eddy, langkah Prabowo menunjukkan komitmen nyata terhadap kemajuan industri nasional.
    “Kalau kita menggunakan produksi anak bangsa, itu merupakan kebanggaan. Mudah-mudahan bisa menular kepada masyarakat,” katanya.
    Dia menambahkan, kebijakan tersebut menunjukkan sikap egaliter Presiden karena tak membeda-bedakan jenis kendaraan dengan anak buahnya.
    “Yang paling penting adalah komitmen beliau untuk mendukung industri dalam negeri,” ucap Eddy.
    Rencana penggunaan Maung sebagai kendaraan dinas pejabat pemerintah sebenarnya bukan hal baru dan pernah disampaikan pada tahun lalu.
    Dalam retret kabinet di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada akhir Oktober 2024, Prabowo sudah memberikan arahan agar mobil Maung digunakan oleh para menteri, kepala lembaga, dan pejabat eselon I.
    Kepala Staf Kepresidenan (KSP) saat itu, AM Putranto, bahkan mengungkapkan bahwa pemerintah telah memesan 10.000 unit Maung kepada PT Pindad.
    Dari jumlah itu, sekitar 5.000 unit ditargetkan selesai pada 100 hari kerja pertama pemerintahan Prabowo.
    “Untuk program itu 10.000 (unit Maung) ke depan, untuk yang 100 hari kerja diharapkan 5.000 sekian dan itu akan berlanjut,” ujar Putranto (30/10/2024).
    Mobil Maung diketahui memiliki kandungan lokal hingga 70 persen, sementara 30 persen komponen masih diimpor dari Korea Selatan.
    “Prioritas di sini (pemerintah pusat), nanti kalau dibagi semua kan enggak kebagian. Kalau (produksi) 10.000 artinya kan diprioritaskan (di pemerintah pusat),” kata Putranto.
    Bagi Prabowo, penggunaan Maung boleh jadi bukan sekadar soal pergantian kendaraan dinas, melainkan simbol kemandirian ekonomi dan kepercayaan diri bangsa.
    Dari ruang sidang kabinet hingga halaman pabrik PT Pindad, semangat untuk menegakkan kebanggaan nasional kini kembali menggeliat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waka MPR Tekankan Pentingnya Urgensi Penanganan Krisis Iklim

    Waka MPR Tekankan Pentingnya Urgensi Penanganan Krisis Iklim

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan komitmen parlemen dalam menangani krisis iklim melalui penyelenggaraan Indonesian Climate Change Forum 2025. Forum ini digelar untuk ketiga kalinya dan merupakan hasil kerja sama MPR RI dengan Emil Salim Institute, yang juga dihadiri oleh Prof Emil Salim.

    Opening Ceremony ICC Forum 2025 sendiri dilaksanakan di lobi Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/10).

    “Acara hari ini menjadi momen penting untuk menekankan urgensi penanganan krisis iklim. Ini merupakan bagian dari komitmen MPR dalam menjalankan tugas legislasi, termasuk mendorong segera terselesaikannya Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, Undang-Undang Ketenagaan Listrikan, dan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim,” ujar Eddy dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).

    Eddy menambahkan sebelumnya telah digelar pertemuan di kantor Menko Pangan selaku Ketua Tim Pengarah untuk kegiatan nilai ekonomi karbon.

    “Dalam kesempatan ini kami juga sampaikan bahwa kita sudah berhasil, bersama dan atas kerja sama dengan teman-teman lain, kita sudah berhasil mendapatkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH) dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan, Indonesia dalam waktu dekat akan menyampaikan Second Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai komitmen nasional terhadap pengurangan emisi rumah kaca.

    Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu mengapresiasi kerja keras Menteri LH dalam menyelesaikan Second NDC. Ia menekankan pentingnya Perpres 110/2025 sebagai penguatan strategi pertumbuhan hijau (green growth).

    “Kita ingin tumbuh 6-8 persen, tetapi tetap berkelanjutan. Perpres ini menjadi instrumen penting untuk mengintegrasikan tujuan pertumbuhan dan keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.

    “Sebagai contoh, dari sektor energy transition tahap awal, potensi pendanaan proyek mencapai 5,8 miliar dolar AS, sedangkan sektor kehutanan dengan harga karbon 15 dolar per ton CO2 equivalent bisa menghasilkan sekitar 7 miliar dolar AS per tahun,” tambah Mari.

    Sebagai informasi, forum ini diharapkan menjadi wadah sosialisasi dan mendorong seluruh elemen bangsa dalam menjawab komitmen global pengurangan emisi rumah kaca, serta membangun ekosistem nilai ekonomi karbon yang berkelanjutan.

    (akd/ega)

  • Dugaan Paparan Radioaktif di Cikande Bersumber dari Filipina

    Dugaan Paparan Radioaktif di Cikande Bersumber dari Filipina

    Jakarta –

    Pencemaran zat radioaktif Cesium-137 di Cikande, Banten, disebut-sebut berasal dari Filipina. Ada impor besi baja dari Filipina yang mengandung zat berbahaya tersebut.

    Informasi tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Dia mulanya menyampaikan terkait pencemaran radioaktif tersebut, perlu ada pengawasan yang kuat.

    “Kami sudah menyampaikan dari awal juga bahwa memang ini adalah masalah pengawasan yang memang merupakan salah satu titik koordinasi yang perlu kita perkuat, apalagi kita bicara mengenai pengawasan dari barang-barang yang diimpor,” kata Eddy Soeparno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/10).

    Eddy menyebut banyak produksi yang dilakukan di Indonesia memerlukan bahan yang diimpor. Dia mengatakan cemaran radioaktif di Cikande itu berasal dari besi baja yang diimpor dari Filipina.

    “Sebagaimana kita ketahui banyak bahan produksi yang kita harus impor dari luar negeri. Oleh karena itu, kita berharap bahwa ada pengawasan yang lebih ketat lagi,” kata Waketum PAN ini.

    “Karena indikasinya yang kemarin terjadi kasus radioaktif adalah dari impor besi baja dari luar negeri ya, kalau saya tidak salah dari Filipina. Mohon saya dikoreksi kalau saya salah,” tambahnya.

    Eddy mengatakan impor ke Indonesia perlu diawasi dengan perhatian serius. Anggota Komisi XII DPR RI ini menyatakan pencemaran radioaktif berdampak panjang terhadap kesehatan.

    “Saya kira ini membutuhkan perhatian serius, pintu-pintu impor perlu diperketat, pemeriksaan juga perlu diperketat. Terutama untuk mencegah jangan sampai masalah ini karena radioaktif itu merupakan hal yang sangat serius, berdampak kepada kesehatan dan berdampak kepada kepercayaan masyarakat akan produk Indonesia yang akan kita ekspor,” ungkapnya.

    Filipina Bakal Selidiki

    Otoritas Filipina akan menyelidiki sumber pengiriman kontainer berisi bubuk seng yang terkontaminasi bahan radioaktif, yang sempat berdampak pada sembilan orang di Indonesia.

    “Saat ini, kemungkinan ini merupakan kasus kontaminasi yang terisolasi tanpa bahaya yang meluas bagi masyarakat luas,” ujar Menteri Sains dan Teknologi Renato Solidum Jr. dalam pesan singkat pada 18 Oktober, dilansir The Straits Times, Sabtu (18/10/2025).

    Ia mengatakan kontainer-kontainer yang akan dikembalikan ke Filipina akhir Oktober ini belum dibuka. Selain itu tidak terdeteksi radiasi di luarnya.

    “Tidak ada risiko bagi awak kapal,” tambahnya. “Setelah tiba, kontainer-kontainer ini akan diperiksa dan dikembalikan ke gudang yang aman,” ujarnya.

    Kontainer tersebut dikirim ke Indonesia oleh sebuah perusahaan dagang China yang berkantor di Filipina. Hal ini diungkapkan oleh seseorang yang mengetahui situasi tersebut, tetapi meminta untuk tidak disebutkan namanya karena membahas informasi yang bersifat pribadi.

    Indonesia sudah menghentikan impor besi tua pekan lalu setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) pada bulan Agustus mendeteksi sejumlah kecil bahan radioaktif cesium-137 dalam udang beku- dan kemudian dalam cengkeh – yang dikirim dari Indonesia.

    Menurut US Centres for Disease Control and Prevention (CDC), paparan terhadap isotop ini dapat meningkatkan risiko kanker. Cesium-137 dapat menjadi terbawa udara dalam keadaan tertentu.

    Kasus Naik Penyidikan

    Diketahui, kasus pencemaran radioaktif di Cikande ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan usai pihak kepolisian melakukan serangkaian pemeriksaan beberapa saksi dan temuan di lapangan. Pihak kepolisian dan Kementerian LH masih sumber pencemaran Cesium-137.

    “Terkait dengan penyelesaian kasus ini dari sisi hukum hari ini telah dinaikkan statusnya oleh penyidik Bareskrim dari penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Menteri LH Hanif di Cikande, Senin (13/10).

    Hanif mengatakan pihaknya masih menelusuri sumber cemaran zat radioaktif di kawasan industri modern Cikande tersebut. Pihaknya mengerucutkan penyelidikan sumber cemaran apakah dari limbah besi atau kebocoran pelimbahan di sekitar kawasan industri tersebut.

    Halaman 2 dari 3

    (dek/rfs)

  • Politik kemarin, Presiden Prabowo di Mesir hingga pujian dari Trump

    Politik kemarin, Presiden Prabowo di Mesir hingga pujian dari Trump

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah terjadi pada Senin (13/10), dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca pada pagi ini, yakni mulai dari Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Mesir untuk menghadiri KTT untuk Perdamaian Gaza hingga mendapatkan pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    1. Presiden Prabowo disambut Presiden Mesir setibanya di lokasi KTT Gaza

    Presiden Prabowo Subianto disambut oleh Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi di pelataran acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza, Palestina, yang berlangsung di Sharm El Shaikh International Convention Centre, Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10) siang waktu setempat.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Prabowo dapat pujian khusus dari Trump di KTT Perdamaian: Kerja bagus

    Presiden RI Prabowo Subianto mendapat pujian khusus dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat sesi jumpa pers Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza, Palestina, yang berlangsung di Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10) waktu setempat.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Menlu RI bantah kabar Presiden Prabowo berencana kunjungi Israel

    Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono membantah kabar yang diberitakan sejumlah media di Israel yang menyebut Presiden Prabowo Subianto berencana berkunjung ke Israel, Selasa (14/10), setelah merampungkan agenda untuk menghadiri KTT di Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10).

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Wakil Ketua MPR: Prabowo ke Mesir hadiri KTT soal Gaza karena diperhitungkan

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Mesir untuk menghadiri KTT terkait perdamaian di Gaza, Palestina, karena diperhitungkan untuk ikut berkontribusi secara positif di dalam penyelesaian konflik.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Dasco usul buat aplikasi laporan DPR saat reses untuk transformasi DPR

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan untuk membuat aplikasi laporan bagi anggota DPR RI selama menjalankan masa reses sebagai bagian dari upaya transformasi DPR RI agar lebih terbuka bagi publik.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR ajak penggiat iklim dan pemerintah berkolaborasi dalam ICCF

    MPR ajak penggiat iklim dan pemerintah berkolaborasi dalam ICCF

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengajak para penggiat iklim, pelaku usaha, hingga pengambil kebijakan, untuk berkolaborasi dalam agenda Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 yang akan digelar pada 21-23 Oktober 2025.

    Dia mengatakan bahwa ajang ICCF nanti menjadi titik temu antar berbagai pihak untuk merumuskan aksi terbaik dalam menghadapi krisis iklim. Menurut dia, upaya untuk menghadapi krisis iklim harus menjadi prioritas nasional.

    “Secara khusus acara pembukaan juga diadakan di Gedung Nusantara DPR/MPR sebagai simbol komitmen untuk terus memperjuangkan aksi iklim,” kata Eddy dalam Focus Group Discussions (FGD) dengan tema Masukan dan Harapan Publik untuk RUU Pengelolaan Perubahan Iklim di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, dampak perubahan iklim sudah dirasakan saat ini, mulai dari kenaikan suhu, iklim yang tak bisa diprediksi, banjir di musim kemarau, hingga kenaikan level air laut, yang bisa mempengaruhi kehidupan semua orang.

    Maka dari itu, dia mendorong keberadaan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dapat memperkuat kebijakan pengelolaan perubahan iklim terutama dalam aspek Policy Clarity, Policy Consistency dan Policy Coordination.

    Dia pun mengatakan bahwa Undang-Undang tersebut bakal mengintegrasikan berbagai kebijakan di kementerian dan lembaga yang saat ini masih berjalan secara sektoral.

    “Dan tujuannya adalah satu, masing-masing nanti kemudian memiliki misi dan tujuan untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan krisis iklim yang kita hadapi saat ini,” katanya.

    Di sisi lain, dia pun mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga khusus guna menangani masalah perubahan iklim. Menurut dia, lembaga itu pun harus langsung berada di bawah koordinasi Presiden.

    “Bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga mampu untuk melakukan upaya integrasi yang memang sangat dibutuhkan. Bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lain,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua MPR: Presiden siapkan TNI ke Gaza karena punya pengalaman

    Wakil Ketua MPR: Presiden siapkan TNI ke Gaza karena punya pengalaman

    Saya yakin di negara-negara dimana kemudian terjadi konflik itu, Indonesia mampu memberikan nilai tambah, mampu memberikan kesejukan, dan mampu mempercepat proses perdamaian

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai Presiden Prabowo Subianto menyiapkan TNI untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, karena TNI sudah mempunyai pengalaman panjang.

    Selama ini, dia menilai pasukan perdamaian yang dikirimkan oleh TNI selalu diterima dengan baik oleh negara-negara yang berkonflik. Tentunya, dia pun menyambut positif atas rencana Presiden yang hendak mengirim pasukan perdamaian.

    “Karena kita mampu untuk mengayomi untuk memberikan keteduhan di antara negara-negara yang berkonflik,” kata Eddy di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Di sisi lain, dia mengatakan wacana pengiriman pasukan perdamaian itu sesuai dengan konstitusi negara yang mengamanatkan Republik Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia.

    “Saya yakin di negara-negara dimana kemudian terjadi konflik itu, Indonesia mampu memberikan nilai tambah, mampu memberikan kesejukan, dan mampu mempercepat proses perdamaian,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI mempersiapkan pasukan perdamaian untuk bertugas di Gaza, Palestina, manakala KTT terkait perdamaian Gaza di Mesir, Senin, mencapai hasil konstruktif dan pengiriman pasukan disetujui oleh DK-PBB.

    Perintah untuk bersiap-siap itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo kepada Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dalam sesi rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadi Presiden, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam.

    “Kalau memang terjadi kesepakatan yang konstruktif, tidak menutup kemungkinan arahnya akan ke sana (pengiriman pasukan, red). Bapak Presiden juga menyampaikan hal tersebut bahwa kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik, dalam artian terjadi perdamaian, dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah kita, Indonesia, diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian. Alhamdulillah, yang hadir Wakil Panglima TNI untuk juga mulai mempersiapkan diri,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui selepas rapat menjawab pertanyaan ANTARA.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.