Xcloud.id

Tag: Eddy Soeparno

  • MPR: RI siap pimpin aksi iklim Asia lewat transisi energi bersih

    MPR: RI siap pimpin aksi iklim Asia lewat transisi energi bersih

    visi Prabowo sangat jelas, yakni mencapai kedaulatan energi, mempercepat penggunaan 100 persen energi terbarukan dalam satu dekade, serta mencapai nol emisi bersih atau net-zero emission pada 2050 tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa Indonesia siap memimpin aksi iklim Asia melalui transisi energi bersih, tata kelola karbon yang transparan, dan investasi berkelanjutan.

    Dalam forum Asia Climate Solutions Pavilion yang diselenggarakan oleh Swaniti Initiative di sela-sela Conference of the Parties (COP30) UNFCCC di Belem, Brazil, ia mengatakan Indonesia berada di posisi strategis untuk menjadi pusat solusi iklim global.

    “Kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, seperti hutan, gambut, dan mangrove yang mampu menyerap miliaran ton CO₂,” ujar Eddy dalam keterangannya yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Jika dikelola dengan baik, kata dia, potensi tersebut dapat menjadi fondasi ekonomi karbon yang berkeadilan.

    Eddy menjelaskan visi Presiden RI Prabowo Subianto menempatkan transisi energi sebagai inti strategi pembangunan nasional.

    Menurut dia, visi Prabowo sangat jelas, yakni mencapai kedaulatan energi, mempercepat penggunaan 100 persen energi terbarukan dalam satu dekade, serta mencapai nol emisi bersih atau net-zero emission pada 2050 tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ia turut menyoroti Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 sebagai tonggak penting dalam perjalanan transisi energi Indonesia.

    Dikatakan bahwa RUPTL hijau tersebut akan menambah 53 gigawatt kapasitas energi dari sumber terbarukan, mulai dari surya, hidro, panas bumi, angin, hingga penyimpanan baterai.

    “Implementasinya akan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja hijau dan menyumbang hingga 0,7 persen pertumbuhan PDB per tahun,” tuturnya.

    Dirinya pun menekankan selain transisi energi, Indonesia memiliki target menurunkan emisi CO2 sebagai aksi penanganan iklim yang akan menghasilkan peluang ekonomi karbon yang besar.

    Selama ini, katanya, koordinasi lintas kementerian sering menjadi hambatan di sektor ekonomi karbon. Melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Indonesia akhirnya memiliki payung kebijakan yang menyatukan tata kelola karbon nasional.

    “Ini langkah besar menuju efisiensi dan kepastian investasi,” kata Eddy.

    Di sisi lain, Eddy menegaskan peran strategis parlemen dalam menjaga keberlanjutan kebijakan. MPR RI berkomitmen memastikan agar seluruh legislasi terkait energi dan iklim selaras dengan RPJMN dan visi Net Zero 2060.

    MPR RI juga terus memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil agar implementasi kebijakan benar-benar inklusif dan transparan.

    Sementara itu, dia turut menyoroti peran aktor non-negara dalam mendukung transisi rendah karbon, terutama di negara-negara Global South.

    Dikatakan bahwa seluruh dunia menyaksikan transformasi besar, yakni dari sekadar advokasi menjadi kolaborasi nyata.

    Dirinya menilai filantropi, lembaga keuangan, dan industri kini bergerak bersama mendorong inovasi dan pembiayaan transisi energi yang lebih adil.

    Ia juga menambahkan bahwa Indonesia terus membangun reputasi di pasar karbon global melalui pengakuan standar internasional seperti Gold Standard, Verra, Plan Vivo, dan GCC.

    Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, Indonesia kini memiliki dasar hukum yang membuat pengakuan global lebih mudah dan efisien.

    “Ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya mengikuti pasar, tapi ikut membentuknya,” ucap dia menambahkan.

    Pria yang juga merupakan anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut berharap adanya langkah konkret yang akan dilakukan Indonesia dalam 18 bulan ke depan.

    Menurut dia, Indonesia harus berani mengambil langkah cepat dengan mempercepat elektrifikasi nasional lantaran hal tersebut bukan hanya soal emisi, melainkan tentang membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing industri, dan memperkuat kedaulatan energi nasional.

    Selain itu, ia menyebutkan Indonesia juga perlu memperdalam kerja sama energi di kawasan ASEAN. Melalui integrasi ASEAN Power Grid dan kolaborasi investasi hijau, Indonesia dinilai bisa menjadi motor penggerak transisi energi di Asia Tenggara.

    “Dengan begitu, kita tidak hanya menjembatani ambisi global dan implementasi lokal, tapi juga menunjukkan kepemimpinan nyata Indonesia di panggung iklim dunia,” kata Eddy.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waka MPR: Pengembangan SAF bisa bawa RI jadi pemain utama di kawasan

    Waka MPR: Pengembangan SAF bisa bawa RI jadi pemain utama di kawasan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan pengembangan sustainable aviation fuel (SAF) atau bahan bakar pesawat ramah lingkungan dari minyak jelantah bisa membawa Indonesia menjadi pemain utama di kawasan.

    Terlebih, kata Eddy, minyak jelantah yang dulu dianggap limbah kini bisa menjadi sumber energi bersih yang bernilai tinggi.

    “Kita tidak sedang bicara proyek kecil atau sekadar uji coba. SAF adalah langkah konkret menuju kemandirian energi, dan lompatan ekonomi hijau Indonesia,” ujar Eddy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Walaupun demikian, dia mengatakan terdapat tantangan untuk mewujudkan hal tersebut, yakni baru sekitar 23 persen dari total potensi 715 ribu ton minyak jelantah per tahun yang dapat dikumpulkan untuk dimanfaatkan.

    “Tantangan kita bukan soal teknologi, melainkan menciptakan ekosistem pengumpulan minyak jelantah di rumah tangga, restoran, hingga hotel yang terkoordinasi,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia memandang penting bagi pemerintah untuk membangun sistem pengumpulan minyak jelantah secara nasional, sehingga seluruh rantai nilai, yakni dari masyarakat, pemerintah daerah, hingga industri bisa terhubung dan transparan.

    “Kita harus memastikan minyak jelantah tidak lagi dibuang, tetapi dikumpulkan, disertifikasi, dan diolah menjadi bahan bakar penerbangan masa depan,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan pentingnya inovasi teknologi SAF generasi baru, serta distribusi SAF ke bandara utama agar bisa masuk ke rantai pasok penerbangan secara komersial.

    “Kalau sistemnya terbangun utuh, kita bisa hasilkan 187 ribu kiloliter SAF per tahun, menekan 0,5 juta ton emisi karbon dioksida, dan membuka 30 ribu lapangan kerja hijau. Ini bukan angka kecil. Ini masa depan ekonomi hijau Indonesia,” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan sebagai anggota dewan akan mendukung penuh harmonisasi kebijakan dan regulasi energi bersih melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Terbarukan, RUU Perubahan Iklim, RUU Listrik, maupun RUU Migas.

    “Kami ingin memastikan SAF bukan sekadar pilot project (proyek percontohan, red.), melainkan menjadi komitmen nasional yang menempatkan PT Pertamina (Persero) sebagai pemimpin regional bahan bakar penerbangan berkelanjutan,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan MPR tegaskan komitmen Indonesia untuk transisi energi

    Pimpinan MPR tegaskan komitmen Indonesia untuk transisi energi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menjadi pemimpin dunia dalam percepatan transisi energi dan dekarbonisasi dalam KTT Iklim Pemimpin Dunia yang dikenal dengan Conference of the Parties (COP 30) di Brazil.

    “COP 30 menjadi ajang penting untuk menyampaikan komitmen Indonesia kepada pemimpin-pemimpin dunia untuk akselerasi transisi energi sekaligus mempercepat target dekarbonisasi. Hal ini adalah komitmen yang berulang kali disampaikan beliau Presiden Prabowo dalam berbagai forum pertemuan pemimpin dunia,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dalam KTT tersebut, Eddy akan menjadi pembicara dalam tiga kesempatan, antara lain di Asia Climate Solutions Pavilion dan juga di event yang diselenggarakan Paviliun Indonesia.

    Beberapa tema yang akan dibahas Eddy adalah karbon sebagai pilar ekonomi baru dan peluang Indonesia sebagai produsen Sustainable Aviation Fuel (SAF) kelas dunia.

    Eddy menjelaskan sebagai bagian dari delegasi Indonesia yang dipimpin Utusan Khusus Presiden bidang Iklim Hashim Djojohadikusumo, ia akan menjelaskan komitmen Indonesia untuk melakukan akselerasi atau percepatan transisi energi.

    Eddy menjelaskan, Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat menjadi modal besar dalam transisi menuju ekonomi hijau. Dengan luas kawasan kehutanan mencapai 126 juta hektare—terbesar ketiga di dunia—dan 3,3 juta hektare hutan mangrove, Indonesia disebut berkomitmen mengoptimalkan potensi energi baru dan terbarukan.

    “Diantara poin yang penting disampaikan nanti adalah mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai climate leader dalam aksi iklim global,” ujarnya.

    Lebih lanjut Eddy menjelaskan, di forum yang dihadiri stakeholders dari berbagai negara tersebut, ia akan menyampaikan potensi Indonesia dalam pengembangan ekonomi karbon sebagai pilar ekonomi baru di Indonesia.

    “Perpres ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi guna mendukung pertumbuhan hijau,” ujarnya.

    Dalam kesempatan bicara di forum COP 30 nanti, Doktor Ilmu Politik UI ini juga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia juga terus membahas beberapa RUU krusial dalam upaya percepatan energi terbarukan. Beberapa RUU itu diantaranya RUU Energi Baru dan Terbarukan dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.

    “Kami ingin menyampaikan juga bahwa legislatif di Indonesia mendorong percepatan akselerasi energi terbarukan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik-Hukum Terkini: Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK

    Politik-Hukum Terkini: Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan 24 jam di Beritasatu.com sejak Jumat (7/11/2025) hingga Sabtu (8/11/2025) pagi.

    Beberapa artikel yang menjadi perhatian pembaca, di antaranya yaitu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga ledakan di SMAN 72 Jakarta.

    5 Isu Politik-Hukum Terkini

    Berikut ini adalah lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com yang dapat Anda ketahui:

    1. Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Ponorogo, Jawa Timur.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tersebut dan memastikan bahwa Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko termasuk di antara pihak yang diamankan.

    “Benar (ada OTT),” ujar Fitroh, Jumat (7/11/2025).

    Ia belum mengungkap jumlah orang yang terjaring dan detail perkara, tetapi memastikan KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

    Setelah pemeriksaan awal, KPK akan mengumumkan secara resmi konstruksi perkara dan status tersangka kepada publik.

    2. Respons Gibran Soal Usulan Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi usulan agar Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

    Menurutnya, kedua tokoh itu memiliki rekam jejak penting dan kontribusi besar bagi Indonesia.

    “Penganugerahan gelar pahlawan itu melalui proses seleksi yang ketat dan panjang. Beliau-beliau ini jelas telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi bangsa,” ujar Gibran.

    Gibran menyebut Soeharto berjasa dalam pembangunan nasional dan swasembada pangan, sementara Gus Dur berperan penting dalam menegakkan toleransi dan kebebasan beragama.

    Kementerian Sosial diketahui telah mengajukan 40 nama tokoh calon pahlawan nasional tahun ini kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

    3. DPR Soroti Monopoli Bisnis Film dan Bioskop di Indonesia

    Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay menyoroti dominasi film asing di bioskop Indonesia. Ia menilai hal ini menandakan adanya praktik monopoli oleh pihak tertentu dalam distribusi film.

    “Kami menanyakan banyak hal, termasuk mengapa film luar negeri lebih banyak ditayangkan dibanding film nasional,” ujar Saleh seusai rapat kerja dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Saleh mendorong pemerintah untuk merevisi regulasi penayangan film, serta membuka peluang bagi film Indonesia agar lebih kompetitif di layar bioskop. DPR juga berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk memperbaiki kebijakan perfilman nasional.

    4. PAN Akan Tindaklanjuti Putusan MKD Soal Uya Kuya dan Eko Patrio

    Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pengaktifan kembali Uya Kuya dan Eko “Patrio” sebagai anggota DPR.

    Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno menegaskan, partainya taat azas dan aturan, sehingga akan menjalankan keputusan MKD tanpa pengecualian.

    “PAN itu taat hukum. Jadi apa pun yang diputuskan oleh MKD, tentu akan kami hormati dan jalankan,” kata Eddy.

    Sebelumnya, MKD memutuskan Adies Kadir, Uya Kuya, dan Eko Patrio tidak melanggar kode etik dan berhak kembali aktif sebagai anggota DPR periode 2024-2029.

    5. Komisi III DPR Desak Polisi Buru Dalang Ledakan SMAN 72 Jakarta

    Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil mendesak aparat kepolisian, khususnya Densus 88 Antiteror segera mengungkap dalang di balik ledakan di SMAN 72 Jakarta.

    “Menurut saya, kejadian ini sangat mengerikan dan mendesak agar aparat segera mencari dan menemukan pelakunya,” ujarnya.

    Nasir meminta penyelidikan dilakukan secara cepat dan transparan untuk memastikan apakah insiden itu berkaitan dengan jaringan teroris atau kriminal individu.

    Ia juga menyoroti peran media sosial dalam menyebarkan konten provokatif yang berpotensi menumbuhkan paham ekstrem.

    “Media sosial banyak memuat konten yang bisa menimbulkan perilaku radikalisme,” kata Nasir.

    Nasir menegaskan, pengungkapan cepat dan terbuka terhadap kasus ledakan SMAN 72 Jakarta akan memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

  • 7 Tiga Kali Prabowo Tegaskan Tak Dikendalikan Jokowi Nasional

    7 Tiga Kali Prabowo Tegaskan Tak Dikendalikan Jokowi Nasional

    Tiga Kali Prabowo Tegaskan Tak Dikendalikan Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto tiga kali tercatat melontarkan pernyataan yang membantah dirinya dikendalikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Paling tidak sejak tahun 2025, penegasan itu sudah ditekankannya dalam tiga agenda yang berbeda sejak bulan kedua.
    Pertama kali Prabowo membantah dirinya dikendalikan
    Jokowi
    ketika hadir dalam di HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025.
    Awalnya, Prabowo membela dan memuji Jokowi dengan menyebutnya tidak punya ambisi apapun saat memimpin di pemerintahan sebelumnya.
    “Pak Jokowi saya yakin tidak punya ambisi untuk bikin ini dan bikin itu. Saya kenal saya di kabinet lima tahun. Saya saksi. kepemimpinan beliau hanya untuk rakyat Indonesia,” kata Prabowo dalam pidatonya.
    Setelahnya, Prabowo menyinggung, banyak pihak yang menyebut dirinya dikendalikan Jokowi.
    “Tapi dibilang saya dikendalikan Pak Jokowi, cawe cawe,” ucap Prabowo.
    Ketua Umum Partai Gerindra ini pun membantah hal itu sekaligus menegaskan bahwa sudah sejak dahulu dirinya menginginkan Indonesia menjadi negara hebat.
    “Sumpah saya. Sama dengan senior-senior saya di situ. Tidak ada bahwa kita ingin kekusaan untuk kehebatan kita sendiri tidak ada,” tuturnya.
    Tiga bulan berselang, Prabowo menyatakan hal serupa dalam pidatonya di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, 5 Mei 2025.
    Prabowo membantah tegas isu yang menyebutnya sebagai boneka yang dikendalikan Jokowi.
    “Saya dibilang, apa itu, presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya, saya katakan itu tidak benar,” tegas Prabowo.
    Prabowo mengakui, dirinya memang sering berkonsultasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran terkait pengalaman 10 tahun memimpin Indonesia.
    Akan tetapi bukan hanya dengan Jokowi saja. Komunikasi serupa juga dilakukan Prabowo dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.
    Prabowo berpandangan pertemuannya dengan para mantan presiden bukanlah hal yang perlu dimasalahkan.
    “Saya menghadap beliau enggak ada masalah, saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” imbuh dia.
    Baru-baru ini, tepatnya pada 6 November 2025, Prabowo kembali menyampaikan hal sama, yakni membantah tudingan soal dirinya takut dan masih dikendalikan oleh Jokowi.
    Menurut Prabowo, hubungannya dengan Jokowi terjalin dengan baik.
    “Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan sama Jokowi, nggak ada itu,” kata Prabowo saat meresmikan pabrik PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, Kamis (6/11/2025).
    Kepala Negara menyatakan, Jokowi tidak pernah menitipkan apapun kepadanya.
    Ia juga mempertanyakan, untuk apa takut dengan Jokowi mengingat keduanya berteman baik.
    “Pak Jokowi itu nggak pernah nitip apa-apa sama saya, ya saya harus katakan sebenarnya. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi, nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Aku hopeng sama beliau kok takut, ya kan?” tutur Prabowo.
    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno meyakini Presiden Prabowo tidak dikendalikan oleh Jokowi.
    Menurutnya, Prabowo menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala negara sesuai mandat konstitusi tanpa dikendalikan Jokowi.
    “Jika memang itu dikaitkan langsung dengan adanya isu bahwa kemudian Pak Presiden Prabowo dikendalikan oleh Presiden sebelumnya, Pak Jokowi, saya kira itu tidak benar,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
    Menurut Eddy, jabatan presiden membuat seorang kepala negara berdiri secara independen dalam menjalankan pemerintahan.
    Politikus PAN tersebut menilai tidak tepat bila ada pihak yang menduga setiap langkah dan kebijakan Prabowo diambil atas dasar kendali Jokowi.
    Oleh karenanya, ia meminta hal ini jangan dibesar-besarkan lagi.
    “Jadi beliau adalah presiden yang berdiri sendiri, memiliki kewenangan dan menjalankan kewenangan itu dengan baik. Saya kira itu tidak perlu dihembuskan, tidak perlu dibesar-besarkan lagi,” ujar Eddy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Popularitasnya Tinggi dan Diajak Masuk Partai, Purbaya: Saya Nggak Tertarik

    Popularitasnya Tinggi dan Diajak Masuk Partai, Purbaya: Saya Nggak Tertarik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudha Sadewa akhir-akhir ini jadi trending topik. Baik di media massa mau pun di media sosial.

    Bahkan popularitas menteri yang dikenal blak-blakan dan terbilang humoris ini lebih tinggi dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Penilaian itu salah satunya disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno. Dia menyampaikan peluang partainya merekrut Purbaya untuk menjadi kadernya.

    Pasalnya, dari sejumlah survei, elektabilitas Purbaya mendadak naik pesat dibandingkan pejabat lain di tanah air.

    “Belum tentu Pak Purbaya juga mau gitu kan, beliau kan adalah profesional di bidang keuangan. Sekarang masuk ke birokrasi untuk mengurusi masalah perbendaharaan negara,” urai Eddy.

    “Saya belum melihat dan saya juga tidak melihat bahwa beliau ada maksud dan tujuan untuk lari ke politik. Saya kira beliau tetap akan berada di jalur keuangan yang mana merupakan konsentrasi beliau,” tambah Eddy.

    Dia berharap, Purbaya bisa mendongkrak perekonomian dengan modal dukungan yang besar dari masyarakat.

    “Saya melihat ya popularitasnya tinggi, tetapi tentukan masyarakat juga menunggu kinerja. Jadi oleh karena itu, kita berharap Pak Purbaya bisa menunjukkan popularitasnya,” tutur Eddy.

    Menanggapi hal tersebut, Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki minat terjun ke dunia politik.

    Purbaya menuturkan, fokus utamanya saat ini adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Menteri Keuangan dengan sebaik-baiknya. Ia menegaskan tidak ingin teralihkan oleh urusan politik praktis.

  • Nama Purbaya Melesat di Bursa Cawapres, Parpol Mulai Melirik

    Nama Purbaya Melesat di Bursa Cawapres, Parpol Mulai Melirik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendadak menjadi sorotan publik.

    Namanya menempati posisi teratas dalam bursa calon wakil presiden (cawapres), menarik perhatian sejumlah politisi, termasuk Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno.

    Eddy mengakui elektabilitas Purbaya saat ini cukup tinggi. Namun, ia menekankan bahwa popularitas bukan berarti Purbaya siap terjun ke politik praktis.

    “Apakah kemudian Pak Purbaya menjadi salah satu calon besutan PAN untuk kita tarik? Ya, belum tentu Pak Purbaya-nya juga mau,” ujar Eddy di kompleks parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (30/10/2025).

    Menurut Eddy, Purbaya adalah sosok profesional di bidang keuangan yang tengah fokus mengurus masalah perbendaharaan negara. Hingga saat ini, belum ada indikasi dari Purbaya untuk beralih jalur ke dunia politik.

    Data terbaru dari lembaga survei IndexPolitica menunjukkan posisi Purbaya sebagai tokoh potensial cawapres nomor satu dengan elektabilitas 28,65 persen. Angka ini menempatkannya di atas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (20,15 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (15,75 persen), dan Gibran Rakabuming Raka (12,35 persen).

    “Ini menunjukkan eksposur positif dan penerimaan publik yang sangat kuat terhadap beliau,” kata Eddy.

    Meski popularitas tinggi, Purbaya diingatkan bahwa masyarakat menunggu hasil nyata dari kinerjanya di Kementerian Keuangan. Keberhasilan Purbaya di bidang fiskal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk target Presiden Prabowo Subianto mencapai 8 persen pada 2028.

  • MPR: Sumpah Pemuda momentum perkuat upaya penyelamatan lingkungan

    MPR: Sumpah Pemuda momentum perkuat upaya penyelamatan lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai peringatan Sumpah Pemuda menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen anak-anak muda dalam kolaborasi menyelamatkan lingkungan menghadapi ancaman krisis iklim.

    “Komitmen pendiri bangsa untuk bersatu dalam tanah air, bangsa dan bahasa yang sama harus dijaga dengan berkomitmen dan berkolaborasi menyelamatkan lingkungan,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Eddy mengatakan komitmen bersama menyelamatkan lingkungan adalah upaya bersama memastikan ruang hidup yang lebih baik, lebih sehat dan lebih layak untuk generasi selanjutnya di tengah ancaman krisis iklim.

    Ia meyakini anak-anak muda memiliki kepedulian yang tinggi dalam upaya menyelamatkan lingkungan. Hal ini karena kesadaran tentang ancaman krisis iklim yang dimiliki generasi muda.

    “Saya di MPR terus bertemu dan berinteraksi dengan kalangan muda dengan program MPR Goes to Campus dengan tema lingkungan dan berkelanjutan, yang sudah menjangkau 35 universitas di seluruh Indonesia,” tuturnya

    Ia mengaku bersyukur karena respons mahasiswa yang luar biasa dengan berbagai aspirasi, masukan dan bahkan langsung menindaklanjuti ajakan kolaborasi dengan MPR.

    Selain itu, Doktor Ilmu Politik UI ini juga mengapresiasi berbagai gerakan anak muda yang saat ini menjadi inspirasi dan penggerak untuk menyelamatkan lingkungan.

    “Beberapa kali juga kami di MPR berkolaborasi dengan Pandawara untuk memperluas inspirasi mereka dalam upaya selamatkan lingkungan dan menghadapi ancaman krisis iklim. Kami mendorong semoga lebih banyak lagi Pandawara-Pandawara baru di seluruh Indonesia,” lanjutnya.

    Eddy menyampaikan MPR adalah rumah kolaborasi yang membuka ruang seluas-luasnya bagi anak muda untuk bersama-sama mencegah dampak krisis iklim.

    “Climate action starts now. Krisis iklim sudah di depan mata dan aksi menghadapi krisis ini tidak bisa ditunda. Ayo kolaborasi!,” tutur Eddy.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR Dorong Semua Pihak Bergerak Hadapi Perubahan Iklim: Sudah Tak Ada Waktu Lagi – Page 3

    MPR Dorong Semua Pihak Bergerak Hadapi Perubahan Iklim: Sudah Tak Ada Waktu Lagi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan, Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 menjadi titik temu dan ruang dialog inklusif antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, pemuda, dan komunitas lokal dalam upaya menghadapi dampak perubahan iklim.

    Menurut dia, forum tersebut menjadi Call to Action bahwa krisis iklim sudah terjadi di depan mata dan bukan di masa depan

    “Krisis iklim terjadi hari ini di sekitar kita. Karena itu tidak ada waktu lagi, aksi iklim harus dimulai saat ini, Climate Action Starts Now!,” ujar Eddy saat menutup gelaran ICCF, seperti dikutip dari keterangan pers, Kamis (23/10/2025).

    Eddy melanjutkan, bagi MPR, Forum ICCF adalah implementasi nilai konstitusi dalam menjaga hak atas lingkungan hidup yang sehat sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat 1.

    “Kami di MPR RI yakin dan percaya, pesan Prof. Emil Salim ‘Satu Bumi untuk semua generasi’ harus menjadi kompas moral sekaligus panduan bagi pegiat iklim, pengambil kebijakan hingga entitas bisnis dalam upaya menghadapi dampak perubahan iklim,” terang dia.

    Eddy mencatat, salah satu rekomendasi utama dalam ICCF adalah mendorong peran aktif Indonesia dalam COP 30 sebagai upaya kolaborasi global dalam menghadapi dampak krisis iklim.

    Selain itu, lanjut dia, forum ICCF juga sejalan dengan upaya MPR RI untuk mendorong Indonesia dan Presiden Prabowo untuk menjadi Climate Leader dengan mengambil inisiatif kepemimpinan global dalam aksi iklim.

     

    Tingginya polusi udara Jakarta dan sekitarnya beberapa waktu lalu, disusul kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah saat ini, adalah bagian dari lingkaran setan krisis iklim yang dihadapi dunia. Indonesia dicap sebagai salah satu kontributor besa…

  • Forum Iklim 2025 Ditutup, Tekankan Aksi Iklim Tak Bisa Ditunda

    Forum Iklim 2025 Ditutup, Tekankan Aksi Iklim Tak Bisa Ditunda

    Jakarta –

    Rangkaian Indonesia Climate Change Forum 2025 (ICCF 2025) resmi berakhir pada Kamis (23/10). Forum tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, pelaku usaha energi terbarukan, hingga pegiat iklim.

    Dalam pidato penutupan, Wakil Ketua MPR sekaligus inisiator ICCF Eddy Soeparno menyebut forum ini menjadi ruang dialog berbagai pihak dalam merespons dampak perubahan iklim.

    “Forum ini menjadi Call to Action bahwa krisis iklim sudah terjadi di depan mata kita, bukan lagi di masa depan tapi terjadi hari ini di sekitar kita. Karena itu tidak ada waktu lagi, aksi iklim harus dimulai saat ini, Climate Action Starts Now!” kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (23/10/2025).

    Ia mengatakan, bagi MPR RI forum ini merupakan implementasi amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 tentang hak atas lingkungan hidup yang sehat.

    “Kami di MPR RI yakin dan percaya, pesan Prof. Emil Salim ‘Satu Bumi untuk semua generasi’ harus menjadi kompas moral sekaligus panduan bagi pegiat iklim, pengambil kebijakan hingga entitas bisnis dalam upaya menghadapi dampak perubahan iklim,” lanjutnya.

    Salah satu rekomendasi forum ini adalah mendorong Indonesia mengambil peran lebih aktif dalam COP 30. Eddy juga mendorong Indonesia mengambil posisi kepemimpinan global terkait aksi iklim.

    “Sejalan dengan itu melalui forum ICCF ini sejalan dengan upaya kami di MPR untuk mendorong Indonesia dan Presiden Prabowo untuk menjadi Climate Leader dengan mengambil inisiatif kepemimpinan global dalam aksi iklim,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti pembahasan pengelolaan sampah melalui pendekatan teknologi termasuk waste to energy sesuai Perpres No. 109 Tahun 2025.

    “Kami di MPR terus berkolaborasi dengan walikota dan kepala daerah serta Kementerian terkait untuk memastikan pendekatan waste to energy ini bisa secara signifikan mengurangi masalah sampah dan di saat yang sama menjadi sumber energi terbarukan,” tuturnya.

    Eddy menutup forum dengan menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam aksi iklim.

    “Forum ini mengingatkan kita bahwa masa depan hanya bisa dijaga bila semua pihak berjalan bersama. ICCF sekali lagi Adalah call to action bahwa bahwa aksi iklim tidak menunggu besok tapi harus dimulai hari ini.”

    “Pesan Prof, Emil satu Bumi untuk semua generasi harus menjadi kompas moral bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat sipil,” kata Eddy.

    (fdl/fdl)