Xcloud.id

Tag: Eddy Soeparno

  • Pimpinan MPR RI: Ironis, Energi Terbarukan Kita Kaya, tetapi yang Sehari-Hari Dipakai dari Impor Nasional 16 April 2025

    Pimpinan MPR RI: Ironis, Energi Terbarukan Kita Kaya, tetapi yang Sehari-Hari Dipakai dari Impor Nasional 16 April 2025

    Pimpinan MPR RI: Ironis, Energi Terbarukan Kita Kaya, tetapi yang Sehari-Hari Dipakai dari Impor
    Tim Redaksi
    CHINA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN
    Eddy Soeparno
    menyayangkan Indonesia yang masih banyak melakukan impor dalam hal penggunaan energi, termasuk energi terbarukan.
    Eddy menilai ini adalah ironi besar yang terjadi.
    Hal ini diungkapkan saat berdiskusi dengan mahasiswa di KBRI Beijing, China, Selasa (16/4/2025) malam.
    “Energi terbarukannya kita kaya, tetapi energi sehari-hari yang kita pakai diimpor. Nah, ini ironi besar yang ada di dunia,” kata Eddy.
    Dia menjelaskan, Indonesia adalah negara yang kaya dengan
    sumber daya energi
    .
    Menurutnya, Indonesia memiliki panas bumi kedua terbesar di dunia.
    Bukan hanya itu, Indonesia juga memiliki sumber daya angin, air, solar, hingga fosil yang luar biasa.
    “Nomor dua terbesar di dunia. Batu bara kita. Hari ini produksi batu bara per tahun 900 juta ton. Dalam 200 tahun kita tetap produksi itu, tidak akan habis-habis batu bara kita. Itu kayanya. Jadi fosilnya kita kaya,” ucap dia.
    Oleh karenanya, ia meminta agar sumber daya yang ada dimanfaatkan secara optimal.
    “Inilah yang perlu sekarang kita perbaiki. Apalagi pemerintah sudah mencadangkan kita akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita,” ujar dia.
    Dalam kesempatan ini, Eddy mengatakan bahwa Indonesia masih melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan gas elpiji dalam negeri.
     
    “Misalkan begini, Bapak Pak, kita masak pakai elpiji di rumah. Elpiji itu banyak yang melon. Elpiji itu beban yang besar untuk pemerintah karena pertama, kita punya kebutuhan elpiji 7 juta kiloliter per tahun. 75 persennya diimpor. Artinya, defisit ke luar untuk membeli elpiji,” ujar Eddy.
    Di saat yang sama, Indonesia pun masih memberikan subsidi terhadap gas elpiji, termasuk gas elpiji dalam tabung melon.
    “Elpiji itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, subsidi dari mana? Satu tahun elpiji itu, ada subsidi pemerintah Rp 11.000. Sementara satu tahun itu tiga liter. Jadi, Rp 33.000. Kaliin aja, 7 juta kiloliter. Itu subsidi per tahunnya,” imbuh dia.
    Ironinya lagi, kata Eddy, banyak masyarakat yang mampu justru menggunakan elpiji bersubsidi.
    Padahal, seharusnya elpiji bersubsidi dengan tabung seperti melon itu digunakan oleh masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
    Wakil Ketua Umum PAN ini pun berharap agar pengelolaan soal penerima
    subsidi elpiji
    bisa diatur agar semakin tepat sasaran.
    “Jadi salah sasaran. Jadi lebih baik kita atur secara rupa, supaya yang betul-betul berhak membeli adalah mereka-mereka yang misalkan saja punya kartu, keluarga miskin, atau dengan KTP dan yang memang betul-betul kita bisa data agar betul-betul tepat sasaran,” tuturnya.
    Begitu juga BBM bersubsidi di Indonesia, yakni Pertalite.
    Eddy menilai BBM Pertalite juga masih banyak diimpor, sementara penggunaannya cukup banyak di Indonesia.
    “Itu disubsidi oleh pemerintah. Hari ini Pertalite dijual berapa? Rp10.000. Nah, harga pokok produksinya Rp15.600. Nah, itu jadi besar sekali. Sementara Pertalite itu 33 juta kiloliter per tahun. Itu juga impor,” kata Eddy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eddy Soeparno penuhi undangan Pemerintah China bahas energi terbarukan

    Eddy Soeparno penuhi undangan Pemerintah China bahas energi terbarukan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memenuhi undangan pemerintah China untuk menghadiri pertemuan dengan unsur pemangku kepentingan di bidang pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan di Beijing, China.

    Eddy menjelaskan, rangkaian agenda memenuhi undangan pemerintah China ini dilaksanakan pada tanggal 13-17 April 2025 mendatang di Kota Beijing dan Shenzen.

    “Tentu kami menyambut gembira negara-negara sahabat yang bertekad mendukung Indonesia dari aspek investasi, transfer teknologi dan pendanaan. Tujuannya agar tercapai dua hal: pertama, transisi energi menuju energi terbarukan dan terbangunnya industri dalam negeri yang mendukung pembangunan proyek-proyek energi terbarukan,” kata Eddy dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.

    Kehadiran Eddy Soeparno di Beijing International Aiport pada Minggu (13/4) disambut langsung oleh Pimpinan Komisi Luar Negeri dari National Committee of Nasional Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC)/Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat China Wang Min.

    Dalam kunjungan tersebut Eddy Soeparno dijadwalkan akan bertemu dengan antara lain Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat China Wang Huning, yang merupakan pejabat struktural tertinggi ke-4 di Partai Komunis China (CCP), setelah Xi Jinping, Li Qiang, dan Zhao Leji.

    Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan, perkembangan dan pemanfaatan energi terbarukan di China sangat pesat dalam 20 tahun terakhir. Eddy menjelaskan, ketika Beijing menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2008, para ofisial masih mengkhawatirkan polusi Beijing dan sekitarnya akan mempengaruhi kesehatan para atlet.

    “Namun kurang dari 20 tahun kemudian, Beijing merupakan kota dengan Air Quality Index yang sangat baik, bahkan lebih baik dari Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Asia. Beijing berhasil meningkatkan “hari udara baik” dari 13 hari di tahun 2013 menjadi 300 hari di tahun 2023. Ini capaian yang luar biasa dan perlu menjadi success story yang diikuti oleh Indonesia,” jelasnya.

    Eddy memaparkan, saat ini di China pembangkit listrik berbasis energi terbarukan digunakan secara masif di seluruh negeri, meskipun pembangkit tenaga fosil juga masih dimanfaatkan demi ketahanan energi.

    “Di samping itu, penggunaan kendaraan listrik, baik kendaraan umum maupun pribadi sudah sangat luas dengan dukungan ekosistem yang lengkap dan insentif yang diberikan pemerintah untuk para penggunanya,” ujar Eddy.

    “Hal ini sangat mempengaruhi perbaikan kualitas udara di Beijing dan kota-kota lainnya di China. Saya ingin memetik pelajaran dari transformasi energi terbarukan China untuk diterapkan di Indonesia,” tambahnya.

    Eddy juga direncanakan akan mengunjungi pusat teknologi kendaraan listrik dan industri panel surya di Kota Shenzhen pada akhir kunjungannya. Menurut Anggota Komisi XII DPR RI ini perkembangan pesat China di berbagai bidang menjadi lesson learned penting untuk Indonesia.

    “Kita tidak perlu ragukan perkembangan pesat dari teknologi China di berbagai bidang yang bahkan mengungguli negara-negara barat. Pemanfaatan teknologi dan pendayagunaan merupakan kunci keberhasilan China melakukan transisi energi secara swadaya, sekaligus membangun sektor manufaktur di dalam negeri. Pelajaran ini juga sangat penting untuk dapat kita terapkan di Indonesia,” kata Eddy.

    Eddy berharap kunjungannya tidak hanya akan mempererat hubungan Indonesia dan China, tetapi semakin meningkatkan investasi China di sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik di Indonesia. Apalagi Indonesia membutuhkan investasi besar serta alih teknologi untuk melakukan transisi energi menuju Net Zero Emmission 2060.

    “Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan energi, sekaligus membangun sektor industri nasional,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • MPR: Pidato Presiden di parlemen Turki bentuk seruan moral kemanusiaan

    MPR: Pidato Presiden di parlemen Turki bentuk seruan moral kemanusiaan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan di hadapan parlemen Turki merupakan bentuk keberanian menyuarakan krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM di Gaza.

    Dia menuturkan bahwa dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa dunia harus bersikap dan tidak melakukan standar ganda dalam menyikapi tragedi di Gaza.

    “Apa yang disampaikan Pak Prabowo lebih dari sekadar pandangan diplomatik, tapi seruan moral yang mewakili nurani kemanusiaan,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Selama ini, kata dia, banyak negara yang biasanya vokal soal isu HAM, tetapi justru bungkam ketika kekerasan sistematis terjadi di Gaza, Rohingya, Bosnia, dan bahkan penyiksaan di kamp Guantanamo.

    Menurut Eddy, pelanggaran HAM tidak bisa dipilih-pilih. Dengan begitu apabila pelanggaran di satu tempat dikecam maka harus berlaku sama untuk semua lantaran hal tersebut merupakan konsistensi dan keberanian moral.

    Untuk itu, ia berpendapat keberanian Presiden Prabowo menyampaikan hal tersebut di forum internasional menunjukkan bahwa Indonesia masih teguh memegang prinsip keadilan dan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan konstitusi.

    “Konstitusi kita menolak segala bentuk penjajahan. Maka, membela Gaza bukan hanya soal politik luar negeri, tapi juga amanat konstitusional yang tidak bisa dinegosiasikan,” ungkapnya.

    Dirinya pun mendesak masyarakat internasional untuk segera bertindak menghentikan kekerasan dan membuka akses kemanusiaan tanpa syarat.

    Saat dunia memilih diam, sambung dia, Indonesia harus tetap bersuara. Suara itu kini disampaikan dengan tegas oleh Presiden Prabowo.

    “Kita harus berdiri di barisan yang benar,” tutur Eddy.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto, dalam Forum Diplomasi Antalya 2025 di Turki, Jumat (11/4), menyuarakan inisiatif aktif Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

    Dalam pidatonya, Presiden menyatakan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam melihat penderitaan rakyat Gaza dan kawasan sekitarnya akibat konflik berkepanjangan.

    “Bagaimana mungkin anak kecil berusia enam tahun dianggap bersalah? Bagaimana mungkin ibu tak bersenjata dibom, kehilangan rumah, kehilangan segalanya? Ini sulit diterima akal sehat,” ujar Presiden Prabowo diikuti dalam jaringan (daring) Antalya Diplomacy Forum di Jakarta, Jumat (11/4).

    Sebagai bentuk aksi nyata, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa dirinya akan segera melakukan kunjungan ke Kairo, Doha, dan Amman untuk berkonsultasi dengan para pemimpin di kawasan Timur Tengah, termasuk Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Raja Abdullah II dari Yordania.

    Menurut Kepala Negara, langkah ini merupakan bagian dari diplomasi aktif Indonesia dalam mendorong penyelesaian damai dan bantuan kemanusiaan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Budi Gunawan Sebut Hangatnya Pertemuan Prabowo dan Megawati, Ada Semangat Persatuan Bangsa – Page 3

    Budi Gunawan Sebut Hangatnya Pertemuan Prabowo dan Megawati, Ada Semangat Persatuan Bangsa – Page 3

    Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, menilai pertemuan ini sebagai sinyal dukungan PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Menurut kami itu adalah bentuk dukungan dari ibu Megawati bersama PDIP untuk bersama-sama dengan pemerintah yaitu Pak Presiden Prabowo membangun Indonesia secara bahu membahu,” kata Eddy, saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).

    Namun, dukungan tersebut bukan berarti PDIP mengirimkan kadernya berada di kabinet. Hal itu, serupa dengan apa yang dilakukan Partai NasDem.

    “Tentu hal ini bisa diartikan bahwa PDIP akan bergabung bersama di pemerintahan dan di kabinet, namun sudah ditegaskan oleh Ibu Mega dukungan ini adalah dukungan secara resmi kepada pemerintah namun juga memberikan konfirmasi bahwa PDIP tidak akan menempatkan kadernya di kabinet,” ujar dia.

    “Saya kira ini serupa dengan yang dilakukan juga oleh NasDem yang mendukung Presiden Prabowo dan pemerintahannya tetapi tidak bergabung, tidak menempatkan kadernya di kabinet,” sambung Eddy.

    Eddy pun meminta, agar pertemuan Prabowo dan Megawati tidak dianggap janggal. Sebab, dukungan politik, bisa dilakukan di Parlemen.

    “Jadi saya kira ini bukan suatu kejanggalan tetapi sebuah norma yg memang sudah berjalan di Indonesia dan ternyata bisa berjalan efektif juga. Karena dukungan itu bukan berarti serta merta harus masuk kabinet tetapi mendukung berbagai kebijakan yang bisa juga dilakukan melalui kebijakan di parlemen bersama-sama,” imbuh Eddy.

  • Politik kemarin, Prabowo dan jurnalis dialog hingga arus balik lancar

    Politik kemarin, Prabowo dan jurnalis dialog hingga arus balik lancar

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin menjadi sorotan di antaranya adalah Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan tujuh orang jurnalis dari tujuh grup media besar hingga pemerintah memastikan kondisi arus balik pada 6 April 2025 atau H+5 Lebaran 2025 berjalan aman dan lancar.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    Presiden Prabowo gelar dialog dengan tujuh jurnalis nasional

    Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dialog dengan tujuh orang jurnalis dari tujuh grup media besar di tanah air pada Minggu sore, dalam rangka penyampaian informasi yang utuh dan jelas kepada masyarakat.

    Tujuh orang jurnalis itu adalah Alfito Deannova (Pemred detikcom), Lalu Mara Satriawangsa (Pemred TvOne), Uni Lubis (Pemred IDN Times), Najwa Shihab (Founder Narasi), Sutta Dharmasaputra (Pemred Harian Kompas), Retno Pinasti (Pemred SCTV-Indosiar), dan Valerina Daniel (News Anchor TVRI).

    “Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan wawancara bersama tujuh jurnalis dari tujuh grup media yang ada di tanah air,” demikian keterangan foto dari unggahan di akun Instagram @prabowo di Jakarta.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pimpinan MPR: Kebijakan tarif AS momentum perkuat industri nasional

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno mengemukakan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump akan menjadi momentum pemerintah untuk memperkuat industri nasional.

    “Saya memandang kebijakan tarif Donald Trump ini akan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat industri nasional dan membuat TKDN (tingkat komponen dalam negeri) kita semakin berkualitas dan ekonomis,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Eddy meyakini pemerintah Indonesia tidak akan mengikuti kehendak pemerintah AS dengan melonggarkan kebijakan TKDN, sebagaimana yang dikhawatirkan beberapa kelompok pengusaha.

    Baca selengkapnya di sini.

    Kemenko Polkam: Kondisi arus balik H+5 Lebaran aman dan lancar

    Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memastikan kondisi arus balik pada 6 April 2025 atau H+5 Lebaran 2025 berjalan aman dan lancar.

    Hal itu diketahui setelah Tim Pemantauan Kondisi Politik dan Keamanan Hari Libur Nyepi dan Idul Fitri yang dibentuk Kemenko Polkam meninjau sejumlah titik simpul mudik.

    “Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita keliling, ke Kemenhub sebagai pusat posko Lebaran 2025. Kita langsung dapat penjelasan dari Wamenhub bahwa semua kegiatan arus balik dari daerah ke Jakarta terpantau dan terkontrol berjalan lancar, aparat di lapangan bekerja profesional, bisa mengarahkan membantu kelancaran lalu lintas,” kata Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kata Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno Terkait Tarif Impor Trump Terbaru Bagi Indonesia – Page 3

    Kata Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno Terkait Tarif Impor Trump Terbaru Bagi Indonesia – Page 3

    Kebijakannya menandai perombakan tatanan internasional yang paling luas sejak Perang Dunia II, yang AS bantu terapkan. Mungkin hanya masalah waktu sebelum mitra dagang Amerika membalas dengan tarif mereka sendiri, sebuah pola yang meningkatkan kemungkinan perang dagang global yang menghancurkan.

    “Tanggal 2 April 2025, akan selamanya dikenang sebagai hari ketika industri Amerika terlahir kembali, hari ketika takdir Amerika direbut kembali, dan hari ketika kita mulai membuat Amerika kaya kembali,” kata Trump.

    “Negara-negara asing akhirnya akan diminta untuk membayar hak istimewa akses ke pasar kita, pasar terbesar di dunia,” Trump menambahkan.

    “Karena kami sangat baik, kami akan mengenakan tarif kepada mereka sekitar setengah dari tarif yang mereka tetapkan kepada kami, jadi tarifnya tidak akan sepenuhnya timbal balik,” ujar dia.

    Tarif universal akan mulai berlaku pada tengah malam 5 April (pukul 12 siang tanggal 6 April, waktu Singapura) dan tarif timbal balik akan berlaku pada tengah malam 9 April.

    Menjelang pengumuman tersebut, pejabat Trump mengatakan tarif timbal balik berasal dari berbagai faktor, seperti tarif negara, pajak pertambahan nilai, tindakan nontarif seperti subsidi, serta kebijakan valuta asing.

    Tarif terbaru ini merupakan tambahan dari tarif 25 persen untuk impor baja dan aluminium dan tarif yang sama untuk mobil asing yang mulai berlaku minggu ini.

    Dalam menilai dampak tarif, analis telah membandingkannya dengan Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley tahun 1930, yang mengenakan tarif 20 persen pada sebagian besar impor dan berkontribusi terhadap Depresi Besar.

  • Pimpinan MPR: Kebijakan tarif AS momentum perkuat industri nasional

    Pimpinan MPR: Kebijakan tarif AS momentum perkuat industri nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno mengemukakan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump akan menjadi momentum pemerintah untuk memperkuat industri nasional.

    “Saya memandang kebijakan tarif Donald Trump ini akan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat industri nasional dan membuat TKDN (tingkat komponen dalam negeri) kita semakin berkualitas dan ekonomis,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Eddy meyakini pemerintah Indonesia tidak akan mengikuti kehendak pemerintah AS dengan melonggarkan kebijakan TKDN, sebagaimana yang dikhawatirkan beberapa kelompok pengusaha.

    “Kebijakan TKDN perlu dilanjutkan dan jangan dilonggarkan terhadap salah satu negara semata. Sekali kita memberikan kelonggaran TKDN, seluruh negara mitra dagang juga akan meminta hal yang sama,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa kebijakan TKDN bukan merupakan proteksionisme, melainkan menjadi inisiatif pemerintah untuk membangun industri dalam negeri agar pasar domestik tidak dibanjiri barang-barang impor.

    “Kebijakan TKDN adalah instrumen untuk memperkuat industri nasional, bukan untuk menutup diri dari perdagangan global. Apa yang dilakukan Indonesia dalam membangun industri dalam negerinya tidak berbeda dengan apa yang dilakukan negara-negara mitra dagang Indonesia lainnya,” tuturnya.

    Namun, apabila kebijakan TKDN dipersepsikan sebagai hambatan oleh negara mitra, Eddy meyakini tim diplomasi yang dibentuk pemerintah akan memberikan penjelasan secara komprehensif.

    Dia pun meyakini strategi Presiden RI Prabowo Subianto dalam menghadapi kebijakan proteksionisme AS akan memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global.

    Termasuk dalam kerja sama dengan negara-negara ASEAN maupun blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    “Kebijakan Presiden Prabowo yang mencakup perluasan jaringan mitra dagang, peningkatan daya saing produk lokal, serta diversifikasi pasar ekspor merupakan strategi yang tepat. Ini akan menjaga kestabilan ekonomi nasional di tengah perubahan dinamika perdagangan global,” ujarnya.

    Dia menambahkan pula agar tekanan kebijakan tarif pemerintah AS tersebut jangan sampai mengganggu agenda percepatan hilirisasi dan industrialisasi di tanah air.

    “Kami mendukung komitmen Presiden Prabowo untuk mempercepat hilirisasi sebagai upaya menambah nilai dari produk mineral dan sumber daya alam di Indonesia,” ucapnya.

    Hal tersebut agar Indonesia tidak hanya menghasilkan produk turunan pertama atau antara, namun mampu menghasilkan produk jadi. Mulai dari, baterai, solar cell, kawat tembaga, perabotan rumah tangga dari aluminium, dan lain-lain.

    “Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, produksi hasil industri nasional perlu didorong masuk ke pasar ekspor karena pertumbuhan ekonomi ke depannya harus mengandalkan investasi dan ekspor,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hadapi Tarif AS, MPR Dorong Diplomasi Dagang dan Perkuat Pasar Ekspor

    Hadapi Tarif AS, MPR Dorong Diplomasi Dagang dan Perkuat Pasar Ekspor

    PIKIRAN RAKYAT – Indonesia masuk daftar negara yang dikenakan tarif impor baru oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kebijakan ini dipercaya akan mempengaruhi neraca ekspor Indonesia, mengingat AS merupakan pasar produk elektronik, textil dan produk textile, alas kaki dan CPO.

    Merespons hal ini, Pimpinan MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menekankan pentingnya penguatan Diplomasi Perdagangan atau Trade Diplomacy untuk mencegah dampak negatif bagi ekonomi Indonesia.

    “Kita harus proaktif dalam Trade Diplomacy untuk bernegosiasi dengan pemerintah AS sebagai bagian dari upaya menurunkan tarif. Jangan sampai industri dalam negeri kita terdampak lebih dalam lagi,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Minggu 6 April 2025.

    “Gugurnya sejumlah pabik textil seperti Srtitex, produsen sepatu olah raga serta elektronik merupakan pil pahit yang harus kita cegah ke depannya,” ujarnya.

    Ekspor jangan kendor

    Oleh karena itu menjalin dialog perdagangan secara dini merupakan upaya untuk mendapatkan pengecualian tarif atas sejumlah produk ekspor andalan Indonesia.

    Eddy juga menegaskan pentingnya memperluas pasar ekspor sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

    “Di awal pemerintahan, Presiden Prabowo sudah bergerak cepat dengan bergabung dan menjadi anggota tetap BRICS. Sekarang saatnya memanfaatkan status sebagai Anggota Tetap BRICS untuk memperluas pasar ekspor ke negara-negara emerging econom,” katanya.

    Eddy menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kehilangan momentum untuk terus menumbuhkan kegiatan ekspornya agar neraca perdagangan tetap stabil dan tidak terdampak oleh kebijakan proteksionisme dari negara tertentu.

    “Ke depan tentu kita tidak boleh bergantung pada satu negara tujuan ekspor dan harus memperluas pasarnya. Indonesia tidak boleh kehilangan momentum untuk menumbuhkan kegiatan ekspornya ke negara BRICS maupun negara Timur Tengah lainnya agar neraca ekspor kita tidak terpengaruh ke depannya,” katanya.

    Selain itu, Wakil Ketua Umum DPP PAN ini menegaskan bahwa kebijakan proteksionisme AS ini harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

    “Industri dalam negeri harus lebih inovatif dan efisien. Pemerintah perlu memberikan insentif bagi industri strategis agar kita bisa bersaing secara global, terlepas dari kebijakan negara lain,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Waka MPR Sebut Pentingnya Diplomasi Perdagangan untuk Respons Tarif Impor AS

    Waka MPR Sebut Pentingnya Diplomasi Perdagangan untuk Respons Tarif Impor AS

    Jakarta –

    Indonesia masuk daftar negara yang dikenakan tarif impor baru oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kebijakan ini dipercaya akan mempengaruhi neraca ekspor Indonesia, mengingat AS merupakan pasar produk elektronik, tekstil, alas kaki, dan CPO.

    Merespons hal ini, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menekankan pentingnya penguatan diplomasi perdagangan atau trade diplomacy untuk mencegah dampak negatif bagi ekonomi Indonesia.

    “Kita harus proaktif dalam trade diplomacy untuk bernegosiasi dengan pemerintah AS sebagai bagian dari upaya menurunkan tarif. Jangan sampai industri dalam negeri kita terdampak lebih dalam lagi. Gugurnya sejumlah pabrik textile seperti Srtitex, produsen sepatu olah raga serta elektronik merupakan pil pahit yang harus kita cegah ke depannya. Oleh karena itu menjalin dialog perdagangan secara dini merupakan upaya untuk mendapatkan pengecualian tarif atas sejumlah produk ekspor andalan Indonesia,” kata Eddy dalam keterangan, Jumat (4/4/2025).

    Dia menegaskan pentingnya memperluas pasar ekspor sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

    “Di awal pemerintahan, Presiden Prabowo sudah bergerak cepat dengan bergabung dan menjadi anggota tetap BRICS. Sekarang saatnya memanfaatkan status sebagai Anggota Tetap BRICS untuk memperluas pasar ekspor ke negara-negara emerging economy,” tuturnya.

    Eddy menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kehilangan momentum untuk terus menumbuhkan kegiatan ekspornya agar neraca perdagangan tetap stabil dan tidak terdampak oleh kebijakan proteksionisme dari negara tertentu.

    “Ke depan tentu kita tidak boleh bergantung pada satu negara tujuan ekspor dan harus memperluas pasarnya. Indonesia tidak boleh kehilangan momentum untuk menumbuhkan kegiatan ekspornya ke negara BRICS maupun negara Timur Tengah lainnya agar neraca ekspor kita tidak terpengaruh ke depannya,” jelas Eddy.

    Selain itu, Wakil Ketua Umum DPP PAN ini menegaskan bahwa kebijakan proteksionisme AS ini harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

    “Industri dalam negeri harus lebih inovatif dan efisien. Pemerintah perlu memberikan insentif bagi industri strategis agar kita bisa bersaing secara global, terlepas dari kebijakan negara lain,” jelasnya.

    Eddy yang pernah menjabat sebagai Direktur Investment Banking Merrill Lynch Asia Pacific ini menjelaskan investasi dan ekspor menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kedepannya sehingga harus diperkuat.

    “Perlu akselerasi industrialisasi produk unggulan ekspor. Hambatan-hambatan struktural perlu segera dibenahi agar semakin banyak investasi masuk dan berorientasi ekspor. Indonesia harus bergegas menjadi basis produksi untuk ekspor,” tutupnya.

    (akn/ega)

  • Langkah Positif Redam Dinamika Politik

    Langkah Positif Redam Dinamika Politik

    loading…

    dalam Didit Prabowo dalam acara halalbihalal di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Senin (31/3/2025). Foto/SINDOnews.

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) , Eddy Soeparno, memberikan tanggapannya terkait kehadiran putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo , dalam acara halalbihalal di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Senin (31/3/2025).

    Eddy menyambut baik langkah Didit yang bersilaturahmi dengan Megawati, karena menurutnya hal tersebut dapat meredakan ketegangan politik. Ia juga menilai bahwa perbedaan politik akan semakin mencair demi persatuan bangsa.

    Baca juga: 2 Makna Silaturahmi Didit Prabowo ke Mega, SBY, dan Jokowi

    “Inisiatif Mas Didit bertemu Bu Mega menunjukkan bahwa di atas perbedaan dan dinamika politik, pada akhirnya yang menyatukan semua adalah merah putih,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip pada Kamis (3/4/2025).

    Sebagai Wakil Ketua MPR RI, Eddy menilai bahwa momen Lebaran merupakan waktu yang tepat untuk mempererat hubungan politik sekaligus menguatkan keberagaman sebagai kekuatan bangsa.

    Baca juga: Gibran Puji Didit Prabowo Temui Jokowi hingga Megawati: Tokoh yang Bisa Diterima Semua Pihak

    “Momentumnya juga tepat di hari Lebaran untuk meneduhkan dinamika politik sekaligus menjadikan keberagaman sebagai kekuatan,” kata Eddy.

    Lebih lanjut, ia juga menyampaikan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam merangkul berbagai elemen bangsa demi mencapai target pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

    Baca juga: Prabowo Unggah Momen Lebaran Bersama Titiek Soeharto dan Didit Hediprasetyo

    “Jadi bukan soal koalisi atau oposisi, tapi bentuk saling mendukung dalam kebijakan pemerintah yang pro-rakyat dan on the track untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” jelasnya.