Xcloud.id

Tag: Eddy Soeparno

  • Ormas Ganggu BYD dan VinFast di Subang, Bisa Coreng Indonesia di Mata Dunia

    Ormas Ganggu BYD dan VinFast di Subang, Bisa Coreng Indonesia di Mata Dunia

    Jakarta –

    Proses pembangunan pabrik BYD dan VinFast dilaporkan mendapat gangguan dari organisasi masyarakat. Imbas dari kejadian ini, investor asing bisa ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

    Pengamat otomotif, sekaligus akademisi dari ITB, Yannes Pasaribu menyebut BYD merupakan salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Pabrikan tersebut punya arti penting bagi perkembangan industri otomotif dan ekonomi Indonesia dalam ekosistem EV.

    Dia melanjutkan akibat isu premanisme bisa berdampak buruk terhadap citra Indonesia di mata investor.

    “Mengingat posisi strategis BYD dalam ekosistem EV dunia, maka hal ini dan berbagai kompleksitas lainnya dapat mempengaruhi persepsi internasional tentang kemampuan Indonesia dalam menarik investasi asing dan berpotensi menciptakan keraguan berbagai investor asing lainnya terkait kepastian serta penegakan hukum untuk berinvestasi di Indonesia,” kata Yannes.

    “Pada akhirnya, reputasi Indonesia sebagai lokasi yang ramah investasi dan yang menjanjikan juga tampaknya terancam, terutama dalam sektor strategis seperti memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri EV dunia,” jelasnya lagi.

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat diganggu organisasi masyarakat (ormas) dan aksi premanisme. Kabar ini didapatkan Eddy Soeparno saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy dalam akun instagramnya dikutip Minggu (20/4/2025).

    “Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” tambah dia.

    Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mengatakan gangguan kelompok masyarakat terhadap pembangunan pabrik di Indonesia juga sempat terjadi pada pabrikan Vietnam, VinFast.

    “Saya secara pribadi saya pernah dilaporin, seperti VinFast, ada gangguan-gangguan, saya sudah bantu komunikasikan ke wilayah,” kata Moeldoko di Jakarta, dikutip Kamis (24/4/2025).

    Moeldoko menilai semestinya masyarakat bisa turut andil dalam menjaga iklim investasi.

    “Saya mengimbau supaya di tengah situasi iklim dunia usaha yang relatif perlu perhatian, maka kita semua, masyarakat Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang baik, jangan sampai pengangguran makin banyak tapi malah, di satu sisi kan ironis, kita perlu peluang untuk bekerja, ada orang (investor) datang memberikan peluang, diganggu sama yang lain,” kata dia.

    “Nah ini enggak benar,” Moeldoko menambahkan.

    “Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, tumpas saja itu,” ujar Moeldoko.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan pabrik BYD tidak lagi diganggu aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas). Namun dia mengungkap adanya masalah lain terkait pembebasan lahan.

    “Nggak itu berita lama. Cek saja sekarang sudah sangat aman,” kata Dedi dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (24/4/2025).

    “Dicek deh, nggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang, yang jualin Aqua aja udah hampir nggak ada sekarang, nggak ada. Itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan,” ungkapnya.

    Dedi mengungkapkan masalah yang timbul saat ini pembebasan tanah. Ada beberapa pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan dari investasi yang datang dari luar negeri.

    “Nah, tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala. Sebenarnya problem di gini loh, problem di Subang itu bukan di premanisme, problem di Subang itu adalah di percaloan tanah,” kata Dedi.

    Terdapat pihak yang coba mencari untung dengan menjual harga tanahnya dipatok menjadi sangat tinggi.

    “Ada beberapa pihak yang menguasai tanah ya mungkin sudah di DP dulu sama pemiliknya, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya sih saya nggak tahu dengar langsung ya, ada yang nawarin Rp20 juta per meter, ada Rp10 juta per meter, ada Rp5 juta,” ujar Dedi.

    (riar/rgr)

  • Arogansi Ormas Buyarkan Investasi di RI

    Arogansi Ormas Buyarkan Investasi di RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) tengah menjadi momok bagi jalannya investasi asing di dalam negeri.

    Pasalnya, aksi premanisme tersebut telah menyebabkan sejumlah aktivitas pembangunan pabrik terganggu oleh permintaan pungutan liar kepada pemilik pabrik.

    Baru-baru ini misalnya, pabrik produsen mobil listrik asal China, BYD mengalami gangguan aksi premanisme oleh ormas di fasilitas pabrik yang berlokasi di Subang, Jawa Barat.

    Informasi tersebut pertama kali diungkap oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat melakukan kunjungan kerja ke pusat perakitan BYD di Shenzen, China.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas, pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ini,” ujar Eddy melalui akun Instagramnya dikutip Senin (21/4/2025).

    Lebih lanjut Eddy mengatakan, aksi premanisme berkedok ormas ini mengganggu iklim investasi di Indonesia. Sebab, hal itu berpotensi membuat investor kabur lantaran tidak mendapatkan jaminan keamanan untuk berinvestasi di Tanah Air.

    “Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan. Itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” jelasnya.

    Informasi terkait dengan ulah premanisme ormas kembali terungkap, kali ini menyasar fasilitas pabrik mobil listrik milik produsen asal Vietnam, VinFast.

    Ketua Umum Periklindo, Moeldoko mengatakan, selain di pabrik mobil listrik asal China BYD, aksi premanisme ormas itu juga mengusik pembangunan pabrik mobil asal Vietnam yakni VinFast.

    “Saya pernah mendapat laporan, seperti VinFast juga pernah melaporkan ada gangguan-gangguan, namun saya sudah bantu untuk komunikasikan ke wilayah setempat,” ujar Moeldoko di Jakarta, dikutip Rabu (23/4/2025).

    Kehadiran premanisme berkedok ormas tidak hanya mengganggu jalannya investasi di dalam negeri, tetapi keamanan masyarakat pun mulai terusik.

    Sejumlah anggota ormas terlibat aksi pengeroyokan yang menyasar anggota Polri di Depok, Jawa Barat. Aksi tersebut bahkan berujung anarkis dengan pengerusakan dan pembakaran mobil anggota polisi tersebut.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan dalam kasus ini pihaknya telah menangkap lima tersangka berinisial RS, GR, ASR, LA dan LS. 

    Empat dari lima tersangka itu merupakan anggota ormas GRIB ranting Harjamukti. Sementara,  ASR merupakan karyawan swasta.

    “Lima orang tersangka telah ditangkap,” ujar Ade dalam keterangan tertulis, Senin (21/4/2025).

    Dia menjelaskan, peristiwa pengeroyokan ini terjadi pada (18/4/2025) sekitar 02.30 WIB. Kala itu, korban yang merupakan anggota Polri telah menyelesaikan tugas di Polres Depok.

    Tiba-tiba, korban dihadang beberapa orang hingga terpaksa keluar dari mobilnya. Setelah itu, korban langsung dihantam dengan menggunakan batu dan mengenai punggungnya.

    “Tidak lama setelah pelapor berada diluar mobil pelaku secara bersama sama memecahkan kaca mobil bagian depan, dan kanan dengan menggunakan bangku dan batu kemudian kendaraan digulingkan,” ujar Ade.

    Premanisme Ganggu Investasi 

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengkhawatirkan gangguan keamanan dari aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia. 

    Terlebih, baru-baru ini isu gangguan tersebut makin santer lantaran terjadi di proyek pabrik mobil listrik asal China, BYD di Subang, Jawa Barat. 

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan mengatakan, tak hanya dari sisi keamanan perusahaan yang sudah berinvestasi di dalam negeri, gangguan tersebut dapat menghambat potensi investasi. 

    “Kita terus terang di Kementerian Investasi persoalan premanisme dan juga pungutan-pungutan liar ini berulang kali kami selalu menyampaikan, sangat mengganggu,” kata Nurul saat ditemui di kantor BKPM, Rabu (23/4/2025). 

    Menurut dia, isu-isu gangguan keamanan oleh sikap premanisme ormas yang beredar dapat menjadi gambaran bahwa investasi di Indonesia rentan diganggu. Padahal, untuk menarik investasi di tengah kondisi global saat ini tidak mudah. 

    Terlebih, Nurul meyakini bahwa Indonesia memiliki daya saing yang bagus dengan biaya investasi yang dapat bersaing. Namun, gangguan pungli dari oknum-oknum tertentu menjadi ancaman tersendiri, termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja. 

    “Kita berada dalam situasi sekarang, menarik investasi tidak mudah, semua negara makin protektif. Bahkan, Amerika yang negara se-kaya itu dan se-makmur itu, dan juga punya teknologi yang bagus, masih punya proteksionisme yang luar biasa untuk menarik investasi masuk ke negaranya,” tuturnya. 

    Sebelumnya, persoalan premanisme ormas juga sempat dikeluhkan oleh Himpunan Kawasan Industri (HKI). Bahkan, tak sedikit investor yang telah mengadukan kondisi tersebut ke Presiden Prabowo Subianto. 

    Ketua Umum HKI Sanny Iskandar mengatakan, beberapa kali ormas melakukan demo di dalam kawasan industri dan menghalangi operasional pabrik. Pihaknya telah meminta bantuan aparat keamanan setempat. Namun, belakangan hal tersebut tak lagi mempan. 

    “Surat-surat dari pengelola kawasan kayanya sudah kurang mempan, akhirnya beberapa investor akhirnya nulis surat langsung ke presiden, ketemu presiden, ini beberapa tenant kita dalam kawasan, kemarin juga ada yang langsung ke BKPM minta jaminan keamanan,” kata Sanny di Jakarta, Kamis (6/2/2025). 

    Keamanan di kawasan industri maupun berbagai wilayah lain di mana industri berkembang kini banyak menjadi sasaran ormas, seperti di kawasan industri Bekasi, Karawang, Batam hingga wilayah Jawa Timur. 

    Sanny menyebut, beberapa pabrikan di dalam kawasan industri kena segel dan dikudeta hingga kontainer dari pabrik yang tak bisa keluar. Ormas tersebut melakukan demonstrasi lantaran meminta ‘jatah’ dalam pembangunan atau aktivitas pabrik.

    “Yang mereka inginkan itu supaya terkait dengan pabrik, dia kan butuh transportasi, katering, mau bangun perluasan pabrik, mau beli bahan baku atau keluarin barang, mereka itu minta diserahkan ke mereka,” ujarnya. 

    Sanny menyebutkan bahwa gangguan keamanan di kawasan industri tersebut memicu potensi kerugian berupa keluarnya industri dari kawasan hingga batalnya investor masuk ke kawasan industri. 

    “Kalau dihitung semuanya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang enggak jadi masuk juga itu bisa ratusan triliunan,” jelasnya.

  • Bukan Cuma BYD, Ternyata Ada Pabrik Mobil Lain yang Diganggu Ormas

    Bukan Cuma BYD, Ternyata Ada Pabrik Mobil Lain yang Diganggu Ormas

    Jakarta –

    Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mengatakan gangguan kelompok masyarakat terhadap pembangunan pabrik di Indonesia juga sempat terjadi pada pabrikan mobil asal Vietnam, VinFast.

    “Saya secara pribadi saya pernah dilaporin, seperti VinFast, ada gangguan-gangguan, saya sudah bantu komunikasikan ke wilayah,” kata Moeldoko di Jakarta, dikutip Kamis (24/4/2025).

    VinFast sudah membeli tanah di Subang, Jawa Barat seluas 120 hektare untuk dijadikan pusat produksi di Indonesia. Mobil-mobil listrik untuk mengisi ceruk pasar kelas menengah. Mobil-mobil Vinfast akan dibanderol senilai Rp 200-600 juta.

    VinFast menetapkan target awal investasi sebesar USD 1,2 miliar atau sekitar Rp 18 triliunan di Indonesia untuk jangka panjang.

    Kapasitas pabrik VinFast mencapai 50 ribu unit per tahun dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.000 hingga 3.000 orang.

    Kabar tersebut menyusul laporan pembangunan pabrik BYD yang direcoki premanisme ormas.

    Moeldoko menilai semestinya masyarakat bisa turut andil dalam menjaga iklim investasi.

    “Saya mengimbau supaya di tengah situasi iklim dunia usaha yang relatif perlu perhatian, maka kita semua, masyarakat Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang baik, jangan sampai pengangguran makin banyak tapi malah, di satu sisi kan ironis, kita perlu peluang untuk bekerja, ada orang (investor) datang memberikan peluang, diganggu sama yang lain,” kata dia.

    “Nah ini enggak benar,” Moeldoko menambahkan.

    “Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, tumpas saja itu,” ujar Moeldoko.

    Kabar gangguan pabrik dari ormas itu awalnya muncul dari Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

    Eddy Soeparno mengetahui hal ini saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy dalam akun instagramnya dikutip Minggu (20/4/2025).

    Luther T Panjaitan, Head of Marketing PR and Government Relation BYD Motor Indonesia mengatakan pembangunan pabrik berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan tanpa kendala.

    “Hingga saat ini, seluruh proses persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik,” kata Luther kepada detikOto, Selasa (22/4/2025).

    Fasilitas produksi mobil listrik BYD dibangun di area Fase 2 Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Diberitakan detikcom sebelumnya, BYD menggelontorkan investasi hingga Rp 11,7 triliun.

    Dalam keterangan yang disampaikan Badan dan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pabrik BYD di Indonesia ini akan menjadi pabrik otomotif terbesar di ASEAN. Saat ini, luas lahan pabrik BYD adalah 108 hektare (Ha) dan telah memutuskan pengembangan serta penambahan baru menjadi 126 Ha.

    Rencananya BYD Indonesia akan menambah kapasitas produksi dari yang awalnya 150.000 unit per tahun. Kemudian terbuka untuk pengembangan fasilitas baterai dan kendaraan jenis Plug In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) premium di awal tahun depan.

    Disebutkan penambahan kapasitas produksi ini rencananya akan menambah total tenaga kerja dari sebelumnya 8.700 orang menjadi 18.814 orang. Pembangunan pabrik ini ditargetkan akan memulai produksi komersialnya pada awal 2026.

    (riar/din)

  • Dedi Mulyadi sebut persoalan pabrik BYD di Subang akibat calo tanah

    Dedi Mulyadi sebut persoalan pabrik BYD di Subang akibat calo tanah

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa persoalan pembangunan pabrik mobil listrik asal China BYD di Subang Jabar bukan masalah premanisme namun calo tanah.

    “Sebenarnya problem di Subang itu bukan premanisme tapi percaloan tanah. Ada beberapa pihak yang menguasai tanah, ya mungkin sudah di-DP dulu sama orang, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya yang nawarin Rp20 juta per meter, ada Rp10 juta per meter, ada Rp5 juta,” ujar Dedi yang dikutip di Bandung, Kamis.

    Seperti diketahui, dunia usaha memerlukan kepastian mengenai nilai yang diperlukan untuk berinvestasi namun yang terjadi harga tanahnya dipatok menjadi sangat tinggi, di mana ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan dari investasi yang datang dari luar negeri.

    Soal isu premanisme, Dedi mengatakan hal itu adalah berita lama, dan kini kondisinya telah berbeda dan telah sangat berbeda.

    Ia pun menilai bahwa aksi premanisme ormas (organisasi kemasyarakatan) dalam pembangunan pabrik BYD itu sudah tidak lagi relevan dengan kondisi yang ada saat ini.

    Pasalnya, sudah ada tindakan kepada ormas tersebut.

    “Nggak itu berita lama. Cek saja sekarang sudah sangat aman. Dicek deh, enggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang jualin Aqua aja udah hampir enggak ada sekarang. Itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan,” ucapnya.

    Progres pabrik BYD, kata Dedi, berjalan dengan baik, termasuk izin akses tol yang telah dikeluarkan oleh kementerian.

    “Ya tinggal BYD-nya aja untuk terus mewujudkan tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala,” katanya.

    Ke depan, Dedi mengatakan bahwa akan melakukan fasilitasi dengan mempertemukan berbagai pihak untuk kepastian investasi.

    “Hal ini akan segera saya fasilitasi, saya akan pertemukan antara pihak yang melakukan pembebasan tanah atas nama perusahaan dan kemudian warganya, mungkin minggu depan sudah kelar,” tuturnya.

    Sebelumnya Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah agar cepat turun tangan dalam menangani kasus ormas itu. Sebab proses pembangunan pabrik ini ternyata diganggu oleh sekelompok ormas.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy dalam akun instagram dia.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hashim Mengaku Menyerahkan ke Tuhan Soal Batalnya Investasi LG, Warganet: Apa Tuhan Juga Masuk Kabinet?

    Hashim Mengaku Menyerahkan ke Tuhan Soal Batalnya Investasi LG, Warganet: Apa Tuhan Juga Masuk Kabinet?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Hashim Djojohadikusumo menolak memberikan penjelasan terkait hengkangnya LG, tingkahnya menjadi sorotan publik.

    Keputusan LG dengan hengkang dari proyek rantai pasok kendaraan listrik (EV) senilai 11 triliun won atau setara Rp130 triliun (asumsi kurs Rp11.826 per won), tengah menjadi perbincangan dan mendatangkan ragam pertanyaan.

    Dengan demikian, awak media berusaha mempertanyakan perihal tersebut kepada Hasyim, saat ditemui di Hotel Mandarin Jakarta.

    Hashim diwawancarai usai bertemu dengan Mantan PM Inggris Tony Blair bersama dengan Ketua MPR RI, Eddy Soeparno.

    Namun, bukannya memberikan penjelasan yang bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat, Hasyim hanya memberikan penjelasan singkat.

    “Investasi LG batal di Indonesia?” tanya salah satu awak media.

    “Ya, kita serahkan ke Tuhan lah,” ujar Hashim sembari meninggalkan kerumunan awak media dan masuk ke mobil, Selasa (22/4/2025).

    Jawaban yang diberikan oleh utusan khusus presiden itu, tentu saja mengundang komentar yang menohok dari masyarakat yang aktif di media sosial (warganet). Salah satunya dari akun pegiat media sosial bercentang biru @Ary_PrasKe2 di aplikasi X.

    “Kata yang keluar dari elit politik yang sama sekali tidak punya niat ingin membangun bangsa,” komentar warganet.

    “Wah.. Apa Tuhan juga udah masuk kabinetnya Wowo nih??? kok segala Tuhan diperintah untuk urus investasi?,” ujar lainnya.

    “Presiden saja waktu ditanya kasus yang sama jawabannya nyantai begitu, seolah menganggap remeh karena nanti juga datang investor lain. Mau dibawa ke mana negara ini, macan Asia tapi tunduk ke Amerika kalah sama panda. Preman dan Ormas ngak jelas justru jadi piaraan dan pakai uniform militer,” sahut lainnya.

  • Pembangunan Pabrik BYD Diganggu Ormas, Moeldoko: Tumpas Saja Itu! – Page 3

    Pembangunan Pabrik BYD Diganggu Ormas, Moeldoko: Tumpas Saja Itu! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tersiar kabar gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) berbentuk premanisme pada proyek pembangunan pabrik perusahaan mobil listrik asal China BYD di Subang Jawa Barat. Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko langsung meminta aksi premanisme tersebut ditumpas. 

    “Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, tumpas saja itu,” ujar Moeldoko dikutip dari Antara, Rabu (23/4/2025).

    Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menyayangkan tindak premanisme yang terjadi pada pembangunan pabrik yang digadang-gadang akan menjadi pabrik otomotif terbesar di ASEAN tersebut.

    Menurut dia, alih-alih mengganggu, masyarakat seharusnya turut ambil andil dalam menciptakan iklim investasi yang baik, sebab dengan hadirnya investasi akan terbuka pula lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat.

    “Saya mengimbau supaya di tengah situasi iklim dunia usaha yang relatif perlu perhatian, maka kita semua, masyarakat Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang baik, jangan sampai pengangguran makin banyak tapi malah, di satu sisi kan ironis, kita perlu peluang untuk bekerja, ada orang (investor) datang memberikan peluang, diganggu sama yang lain,” kata dia.

    “Nah ini enggak benar,” Moeldoko menambahkan.

    Adapun kabar adanya gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) berbentuk premanisme pada pabrik perusahaan mobil listrik asal China itu sebelumnya disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

    Eddy mengungkap pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat sempat diganggu ormas berbentuk aksi premanisme. Kabar ini didapatkan Eddy saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini, jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” imbuh Eddy melalui unggahan video di Instagram dikutip Rabu.

     

  • BKPM segera hubungi BYD guna selesaikan gangguan ormas di Subang

    BKPM segera hubungi BYD guna selesaikan gangguan ormas di Subang

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bakal melakukan komunikasi dengan salah satu investor sektor otomotif asal China yakni BYD untuk menyelesaikan persoalan gangguan organisasi masyarakat (ormas) dalam proses pembangunan pabrik di Subang, Jawa Barat.

    “Hari ini akan coba mengontak kawan-kawan dari BYD bagaimana situasinya,” kata Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan di Jakarta, Rabu.

    Dikatakan dia, setelah menjalin komunikasi dengan pihak BYD, BKPM bakal berkoordinasi dengan Satgas Anti Premanisme supaya aktivitas meresahkan itu bisa ditangani secara efektif.

    Lebih lanjut, menurut Nurul Ichwan, BKPM secara konsisten menyatakan bahwa aksi premanisme dan juga pungutan liar sangat mengganggu bukan hanya dari sisi kenyamanan bagi pengusaha, namun juga bakal membuat citra buruk iklim investasi Indonesia di mata dunia.

    “Bisa saja dipick-up oleh siapapun tentang Indonesia itu tidak aman, Indonesia itu premanisme,” katanya.

    Nurul Ichwan menyampaikan, dalam kondisi ekonomi global saat ini, seharusnya Indonesia meningkatkan daya saing, supaya lebih mudah menarik minat investor asing.

    “Dalam situasi sekarang, menarik investasi tidak mudah, semua negara makin protektif,” ujar dia.

    Adapun kabar adanya gangguan dari ormas berbentuk premanisme pada pabrik perusahaan mobil listrik asal China itu sebelumnya disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

    Eddy mengungkap pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat sempat diganggu ormas berbentuk aksi premanisme. Kabar ini didapatkan Eddy saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini, jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” imbuh Eddy melalui unggahan video di Instagram dikutip Rabu.

    Investasi besar BYD di kota mandiri terintegrasi untuk kawasan industri dan komersil di Indonesia, Subang Smartpolitan, diprediksi akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Indonesia. Dikabarkan BYD menggelontorkan investasi hingga Rp11,7 triliun.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Muncul Gugatan Agar PAW Anggota DPR Lewat Pemilu Dapil

    Muncul Gugatan Agar PAW Anggota DPR Lewat Pemilu Dapil

    Jakarta –

    Muncul gugatan pasal yang mengatur hak partai politik melakukan penggantian antarwaktu (PAW) terhadap anggota DPR. Gugatan itu dilayangkan sejumlah warga ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Dirangkum detikcom Selasa (22/4/2025), pemohon meminta agar PAW dilakukan lewat pemilu di dapil anggota DPR yang akan diganti. Dilihat di situs MK, terdapat dua gugatan terkait hak PAW anggota DPR oleh partai.

    Gugatan pertama diajukan oleh Chindy Trivendy Junior, Halim Rahmansah, Insan Kamil, Muhammad Arya Ansar dan Wahyu Dwi Kanang. Gugatan itu teregistrasi dengan nomor 41/PUU-XXIII/2025.

    Berikutnya, ada gugatan yang diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Gugatan tersebut teregistrasi dengan nomor 42/PUU-XXIII/2025. Kedua gugatan itu sama-sama mempersoalkan pasal-pasal di dalam UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3).

    Pada gugatan nomor 41, Chindy dkk hanya meminta MK menghapus pasal 239 ayat 2 huruf d UU MD3. Mereka menganggap hak recall atau penggantian anggota DPR oleh partai yang diatur dalam pasal itu tidak lazim pada negara demokrasi dan bertentangan dengan prinsip representasi rakyat.

    Berikut isi pasal yang digugat:

    Pasal 239

    2. Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

    d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sementara, Zico dalam gugatan nomor 42 menggugat setidaknya lima pasal dalam UU MD3 dan satu pasal dalam UU Pemilu. Berikut petitumnya:

    1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

    2. Menyatakan frasa ‘Fraksi’ dalam Pasal 12 dan Pasal 82 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau menyatakan frasa ‘tugasnya sebagai wakil rakyat’ dalam Pasal 12 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai ‘tugasnya sebagai wakil rakyat untuk dapat menyampaikan pendapat secara perseorangan wakil rakyat dan bukan atas nama fraksi’. Menyatakan frasa ‘hak dan kewajiban anggota DPR’ dalam Pasal 82 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai ‘hak dan kewajiban perseorangan anggota DPR untuk menyatakan pendapatnya perseorangan tanpa pengaruh dan atas nama fraksi’

    3. Menyatakan frasa ‘Semua rapat di DPR’ dalam Pasal 229 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘semua rapat di DPR wajib dilakukan di Gedung DPR kecuali terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan fasilitas di seluruh ruang rapat di gedung DPR tidak dapat digunakan atau berfungsi dengan baik’.

    4. Menyatakan frasa ‘diusulkan oleh partai politiknya’ dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian diputuskan oleh rakyat melalui pemilihan kembali’.

    5. Menyatakan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Yang dimaksud dengan pemilihan kembali adalah pemilihan umum yang diselenggarakan di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing anggota DPR terpilih yang diusulkan berhenti oleh Partai Politik melalui mekanisme pemilihan Surat Suara dengan pilihan yang tersedia ya atau tidak’.

    6. Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf g UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

    7. Menyatakan frasa ‘secara serentak’ dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pemungutan suara untuk DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan secara paruh waktu di tengah masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden atau dilaksanakan 2,5 tahun setelah Pemilu Serentak.

    PAN Nilai Tak Relevan

    Foto: Eddy Soeparno (Dok. MPR RI).

    Waketum PAN Eddy Soeparno menanggapi gugatan pasal yang mengatur hak partai politik melakukan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap anggota DPR. Eddy menilai gugatan tersebut kurang pas dan tak relevan.

    “Saya memandang bahwa gugatan yang disampaikan tersebut mungkin belum pas. Karena dari hakikatnya anggota dewan itu perwakilan parpol yang duduk di lembaga legislatif,” kata Eddy kepada wartawan, Selasa (22/4).

    Eddy menilai anggota dewan dan parpol tak dapat dipisahkan. Sebab, menurutnya, anggota dewan merupakan perwakilan dari partai politik.

    “Dia mewakili parpol, diusung, didaftarkan oleh parpol, dan kemudian menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan oleh parpolnya di lembaga legislatif, sehingga dia merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari parpol,” jelasnya.

    Eddy menilai parpol berhak melakukan pergantian antarwaktu anggota DPR. Menurutnya gugatan tersebut tidak relevan dengan kewenangan dan hak parpol.

    “Oleh karenanya merupakan hak dan wewenang dari parpol untuk melakukan pergantian mencabut keanggotaan maupun hal-hal lainnya terkait dengan kinerja dan eksistensi dari pada anggota dewan yang ada di legislatif,” tuturnya.

    “Jadi saya pikir karena hak ini melekat dari parpol kepada anggota dewan, itu tidak bisa dipisahkan, sehingga usulan pemilihan itu menjadi tidak relevan, karena parpol lah yang kemudian menunjuk calon anggota dewan untuk kemudian menjadi caleg di dapil yang bersangkutan,” imbuh dia.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bertemu Eks PM Inggris, Eddy Soeparno Bahas Potensi Energi Terbarukan RI

    Bertemu Eks PM Inggris, Eddy Soeparno Bahas Potensi Energi Terbarukan RI

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo bertemu mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Jakarta, hari ini.

    Eddy mengatakan pertemuan ini membahas mengenai potensi energi terbarukan di Indonesia serta teknologi apa yang bisa diterapkan untuk percepatan pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

    “Saya bersama Pak Hashim bertemu Tony Blair untuk berdialog, berdiskusi tentang hal-hal yang menyangkut isu-isu kekinian, pertama transisi energi, teknologi terkini dalam energi terbarukan, termasuk pembahasan tentang Artificial Intelligence (AI),” ujar Eddy dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).

    “Pembahasan diantaranya adalah mengenai transisi energi dan teknologi terkini dalam energi terbarukan,” imbuh Eddy.

    Dalam pertemuan itu, Eddy dan Hashim juga memaparkan rencana pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT) Indonesia untuk 15 tahun mendatang. Adapun salah satu poin penting terkait wacana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

    “Dari hasil penelaahan yang sudah dilakukan selama ini, ada dua lokasi yang memang menjadi lokasi preferensi untuk pembangunan pembangkit nuklir, yaitu satu di Kalimantan Barat, satu lagi di Bangka Belitung,” jelas Eddy.

    “Di Inggris sudah dikembangkan teknologi dimana sekarang bisa dibangun pembangkit nuklir yang modular, yang relatif kecil, 300-500 MW,” lanjutnya.

    Eddy yang juga Doktor Ilmu Politik UI ini menambahkan, pertemuan ini juga membahas isu perubahan iklim dan potensi partisipasi Indonesia dalam KTT Perubahan Iklim COP30 yang akan digelar di Brasil pada akhir 2025.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Satgas Ramadan dan Idul Fitri Pertamina berhasil memitigasi lonjakan permintaan 

    Satgas Ramadan dan Idul Fitri Pertamina berhasil memitigasi lonjakan permintaan 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Legislator: Satgas Ramadan dan Idul Fitri Pertamina berhasil memitigasi lonjakan permintaan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 22 April 2025 – 14:27 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi XII Eddy Soeparno menilai baik kinerja Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri Pertamina 2025, yang baru saja berakhir.  Menurutnya, Pertamina berhasil mengantisipasi lonjakan permintaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. 

    “Alhamdulillah, sejauh ini semuanya selalu berhasil dengan baik. Pertamina berhasil memitigasi lonjakan permintaan,” kata Eddy kepada media hari ini. 

    Menurut catatan Pertamina, selama pelaksanaan Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025, memang terjadi peningkatan konsumsi BBM dan LPG. Konsumsi LPG naik 3,7% dibanding kondisi normal, Pertalite naik 9,5%, Pertamax naik 5%, dan Pertamina Dex naik 3,1%. Pertamax Turbo mengalami kenaikan signifikan, yakni 1.062 kilo liter per hari atau meningkat 41,7% dibandingkn rata-rata normal konsumsi sebesar 750 kiloliter per hari.

    Eddy menambahkan, pelayanan prima Satgas Ramadan dan Idulfitri Pertamina dalam memenuhi kebutuhan energi, tidak lepas dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. 

    “Karena ini bukan sesuatu yang baru. Pertamina dari tahun ke tahun sudah melakukan kegiatan yang sama. Jadi, bagi kami ini sebuah kerja rutin Pertamina sehingga hasilnya seperti ini. Keberhasilan Pertamina merupakan bentuk persiapan yang baik dengan pelatihan yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Dan alhamdulillah selama ini tidak pernah ada gangguan,” imbuhnya.

    Eddy sependapat, Pertamina memang sudah mempersiapkan lonjakan permintaan. Mulai dari sisi Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi, yang dinilai mampu menjaga tingkat produksi dan lifting migas domestik tetap optimal, sehingga ketersediaan pasokan minyak mentah selama Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025 terjaga dengan baik. Begitu juga dengan persiapan kilang ratusan kapal tanker hingga berbagai layanan seperti BBM kemasan, armada motoris, truk tangki siaga, hingga layanan di Serambi MyPertamina. 

    ”Ya pasti (mempersiapkan dengan baik). Yang kemudian dilakukan adalah bagaimana BBM terdistribusi dengan lancar juga,” kata dia.

    Semenatara terkait lonjakan permintaan Pertamax Turbo, Eddy juga menilai positif. Menurutnya, saat ini memang terdapat kecederungan masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih bersih. Masyarakat dinilai sadar, bahwa dengan mengonsumsi BBM beroktan tinggi, mesin kendaraan akan terpelihara dengan baik sehingga performa juga memuaskan.

    Sumber : Elshinta.Com