Mendagri Minta Pemda Data Ormas Meresahkan dan Siapkan Langkah Hukum
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) meminta pemerintah daerah mendata organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat dan para investor.
Wakil Menteri Dalam Negeri
Bima Arya
mengatakan, Kemendagri telah meminta para kepala daerah untuk membentuk satgas yang bisa mengkoordinasikan penertiban ormas nakal.
“Baru dua hari yang lalu kami mengadakan rapat. Kita minta datanya. Dan kami meminta agar seluruh daerah melakukan, memang bentuk gugus tugas khusus untuk ormas ini. Satgas yang mengkoordinasikan penertiban, pembinaan, pemberdayaan, dan penindakan terhadap ormas,” ujarnya saat ditemui di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
Dia menjelaskan, dalam peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2017 dijelaskan terkait ormas yang terdata secara hukum di Kementerian Hukum dan juga terdaftar di Kemendagri.
“Nah sanksinya diberikan sesuai dengan status tadi,” ucapnya.
Jika terdaftar di Kementerian Hukum, sanksi administrasi hingga pembubaran bisa dilakukan.
Sedangkan untuk yang terdaftar di Kemendagri, akan ada sanksi keras mulai dari pencabutan status terdaftar hingga menggunakan perangkat hukum pidana.
Bima mengatakan, saat ini Kemendagri mendorong agar pemerintah daerah bersama forum komunikasi perangkat daerah (Forkopimda) mengambil dua langkah.
“Pertama pemetaan ormas-ormas yang terindikasi melanggar hukum. Kedua mengambil langkah pembinaan bagi yang masih bisa dibina, atau melakukan langkah-langkah hukum yang tegas bagi yang sudah melangkah jauh ke arah kriminalitas dan pelanggaran hukum pidana,” tandasnya.
Sebagai informasi, organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi sorotan karena sejumlah peristiwa yang melibatkan mereka.
Mulai dari pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat, lalu pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yang menyebut adanya ormas yang mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Eddy Soeparno
-
/data/photo/2025/04/22/6807550f82248.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Mendagri Minta Pemda Data Ormas Meresahkan dan Siapkan Langkah Hukum")
Mendagri Minta Pemda Data Ormas Meresahkan dan Siapkan Langkah Hukum
-
MPR: Gerakan lingkungan berbasis masyarakat jadi kebijakan nasional
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan komitmennya untuk mendorong agar gerakan lingkungan “zero waste” yang berbasis masyarakat atau komunitas menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional.
“Kami di MPR RI siap mendorong agar gerakan seperti ini menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikannya ketika berkunjung ke Kampung Cibunut Berwarna, Kota Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, di mana kampung itu dikenal sebagai pionir gerakan “zero waste” berbasis komunitas.
“Kampung Cibunut bukan hanya inspirasi, tapi bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari bawah,” ucapnya.
Dalam kunjungan tersebut, legislator itu meninjau langsung berbagai aktivitas pengelolaan sampah dan pemberdayaan warga yang menjadikan kampung tersebut sebagai model lingkungan bersih dan mandiri.
Eddy yang melihat langsung proses pemilahan sampah rumah tangga, pengomposan, hingga bank sampah itu pun kemudian memberikan apresiasinya atas inisiatif warga Kampung Cibunut Berwarna.
“Saya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan warga di Kampung Cibunut. Mereka tidak menunggu bantuan besar dari pemerintah, tapi memulai perubahan dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Ini adalah bentuk nyata kepemimpinan komunitas,” ujarnya
Menurut dia, pendekatan yang dilakukan warga di kampung tersebut bukan hanya berdampak pada lingkungan, melainkan juga pada ekonomi lokal dan kesadaran kolektif masyarakat.
“Kampung Cibunut membuktikan bahwa solusi krisis sampah tidak harus mahal atau bergantung pada teknologi tinggi, yang paling penting adalah kemauan, kepemimpinan, dan partisipasi warga,” kata anggota Komisi XII DPR RI itu.
Untuk itu, dia menyampaikan bahwa inisiatif warga seperti itu bukan hanya sebagai program lingkungan semata, melainkan harus mendapat tempat dalam kebijakan pembangunan nasional, serta menjadi bagian dari transformasi sosial dan ekonomi.
“Zero waste tidak bisa hanya menjadi jargon. Harus jadi gerakan nasional yang didukung dengan regulasi, insentif, dan pembinaan yang berkelanjutan. Apa yang dilakukan di Cibunut harus diperluas ke kota-kota lain di Indonesia,” tutur dia.
aca juga: Menteri LH-Mendag kolaborasi dorong revitalisasi kebersihan pasar
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025 -
Prabowo Jadi Presiden Pertama di Era Reformasi Ikut Aksi May Day
GELORA.CO – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengapresiasi kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam aksi May Day atau Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5/2025). Ia menilai, kehadiran Prabowo menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kaum buruh.
Ia mengatakan, kehadiran Prabowo di tengah aksi mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merangkul dan memperjuangkan aspirasi buruh. Menurut dia, hal itu adalah simbol kuat bahwa negara akan berpihak pada kelompok buruh.
“Presiden Prabowo menjadi presiden pertama di era reformasi yang ikut dalam aksi May Day setelah sebelumnya Bung Karno hadir dalam Peringatan May Day di tahun 1965. Apresiasi dan penghargaan untuk beliau Presiden Prabowo,” kata dia melalui keterangannya, Kamis.
Wakil Ketua Umum PAN itu menegaskan, keberpihakan pada buruh tidak cukup hanya melalui kebijakan ketenagakerjaan. Menurut dia, pemerintah juga harus memberikan jaminan terhadap iklim investasi yang bebas dari gangguan.
Ia mencontohkan, belakangan muncul berita praktik premanisme atas nama organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan. Ia menilai, hal itu merupakan salah satu ancaman serius terhadap iklim usaha.
“Investasi yang masuk ke Indonesia tidak boleh terganggu oleh intimidasi atau pungutan liar dari oknum yang mengatasnamakan ormas. Kalau kita ingin menciptakan jutaan lapangan kerja, kita harus pastikan tidak ada ruang bagi premanisme berkedok organisasi,” ujar dia.
Karena itu, Eddy menilai, perlu adanya sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang merusak iklim investasi. Dengan begitu, investor tidak akan khawatir untuk berinvestasi di Indonesia.
“Negara harus hadir dan tegas. Perlindungan terhadap investor adalah bentuk perlindungan terhadap masa depan buruh itu sendiri,” kata Eddy.
-
Video: Nego Dagang RI-AS Singgung QRIS & TKDN, DPR Ingatkan Hal Ini!
Jakarta, CNBC Indonesia- Negosiasi dagang pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat terus berlangsung sebagai respons terhadap kenaikan impor AS terhadap produk Indonesia sebesar 32%.
Dalam proses negosiasi dagang RI-AS, sejumlah hal dan sektor menjadi perhatian termasuk penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang dikritik AS hingga Pasar Mangga Dua yang disebut sebagai pusat barang palsu.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia menawarkan penambahan impor Indonesia atas LPG dan Minyak Mentah dari AS guna mengurangi defisit perdagangan RI-AS.
Menanggapi langkah negosiasi dagang RI-AS dan upaya mencapai neraca dagang yang berimbang, Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno menilai bahwa langkah ini sudah tepat. Hanya saja terkait kebijakan QRIS hingga aturan TKDN yang dikritik AS, DPR mendorong negosiasi karena kebijakan ini terkait kepentingan Indonesia dalam perekonomian dan mencegah terjadinya deindustrialisasi.
DPR memastikan ruang kompetisi yang adil bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia dengan tetap menjaga pertumbuhan industri dalam negeri.
Seperti apa DPR melihat arah negosiasi dagang tarif impor AS? Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno dan Gubernur Indonesia Untuk OPEC 2015-2016, Widhyawan Prawiraatmadja dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Rabu, 30/05/2025)
-
QRIS Terbukti Bantu UMKM-Ciptakan Efisiensi
Jakarta –
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa Indonesia berhak membangun sistem pembayaran nasional yang mandiri melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Hal ini disampaikan Eddy menanggapi sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap keberadaan QRIS.
“QRIS adalah bagian dari upaya besar kita dalam membangun ekosistem digital nasional yang inklusif. Teknologi ini telah terbukti membantu pelaku UMKM, memperluas akses transaksi nontunai, dan menciptakan efisiensi di berbagai sektor,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Selasa (29/04/2025).
Menurut Eddy, setiap negara memiliki kepentingan untuk menjaga kedaulatan ekonominya. Karena itu, kebijakan Indonesia dalam mendorong penggunaan QRIS merupakan langkah yang wajar.
“Kita tidak sedang membatasi pihak luar, tapi kita juga tidak bisa begitu saja membiarkan dominasi sistem asing tanpa kejelasan regulasi. Ini soal menjaga kemandirian ekonomi nasional,” tegasnya.
Selain itu, Eddy juga menanggapi isu keterbukaan pasar dan kompetisi sistem pembayaran dengan tegas namun terbuka. Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam berkompetisi di sektor strategis ini.
“Kalau ada perusahaan asing yang ingin masuk dan ikut dalam sistem pembayaran nasional kita, silakan saja. Asalkan mereka mengikuti aturan yang berlaku dan bersedia bersaing secara fair dengan pelaku lokal,” tegasnya.
Eddy menambahkan, bahwa QRIS tidak bersifat eksklusif sehingga sistem ini terus dikembangkan untuk mendukung kolaborasi, termasuk dengan mitra internasional, selama prinsip transparansi dan keadilan ditegakkan.
“QRIS bukan sistem yang tertutup. Siapa pun yang ingin berpartisipasi, baik dari dalam maupun luar negeri, harus melalui prosedur yang benar. Kita terbuka, tapi kita juga punya aturan main,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Anggota DPR RI Komisi XII ini mengajak masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk tidak terprovokasi oleh tekanan eksternal yang berpotensi mengganggu upaya digitalisasi yang tengah dibangun oleh pemerintah.
“Kita jangan goyah hanya karena ada tekanan atau keberatan dari luar. Fokus kita adalah memberdayakan rakyat, UMKM, dan mempercepat inklusi keuangan nasional. Itu prioritas utama kita,” pungkas Eddy.
(akn/ega)
-
Premanisme Ganggu Industri dan Iklim Investasi, Menperin: Harus Diberantas – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan komitmen pemerintah memberantas premanisme di lingkungan industri.
Menurut dia, premanisme memang seharusnya tidak terjadi karena bisa menggangu upaya pemerintah menjaga iklim investasi yang baik.
“Premanisme memang enggak boleh terjadi karena itu pasti akan mengganggu upaya kami menciptakan iklim investasi yang bagus dan baik,” katanya ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Agus menyebut pemerintah harus memberi sinyal bahwa negara hadir dalam memberantas premanisme yang ada di industri.
Ia menegaskan pemerintah telah berkomitmen memberantas premanisme di lapangan.
“Sebetulnya premanisme itu yang harus diberantas itu bukan hanya di industri, tetapi di semua sektor kehidupan harus diberantas premanisme,” ujar Agus.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno menyatakan prihatin atas pratik premanisme organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu aktivitas investasi di kawasan industri.
Dia meminta pemerintah bertindak tegas agar tidak menjadi preseden buruk bagi investor asing di Indonesia.
“Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy di akun instagramnya yang diunggah Minggu (20/4/2025).
“Jangan sampai investor yang datang ke Indonesia tidak mendapat jaminan keamanan. Jaminan keamanan adalah hal yang paling mendasar,” lanjut Eddy.
Investasi pabrik perakitan mobil BYD di Subang, Jawa Barat, diproyeksikan menyerap 18 ribu tenaga kerja dan mulai berproduksi di 2026.
Aksi premanisme oleh ormas juga terjadi pada perusahaan otomotif Vietnam, Vinfast, seperti diungkap Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko.
Moeldoko mengatakan dia pernah mendapat laporan bahwa pembangunan pabrik Vinfast di Subang, Jawa Barat, diganggu oleh ormas.
Pabrik mobil listrik Vinfast ini memiliki nilai investasi 200 juta dolar AS atau setara Rp 3,2 triliun dan akan memproduksi 50 ribu kendaraan per tahun.
-
Oknum Ormas Ganggu Pabrik BYD, Menperin Janji Berantas Premanisme
Jakarta –
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan aksi premanisme oknum organisasi masyarakat (ormas) harus diberantas. Isu ini belakangan menjadi sorotan, khususnya terkait oknum ormas yang mengganggu pembangunan pabrik mobil BYD di Subang, Jawa Barat.
Agus menyatakan, aksi premanisme bisa mengganggu upaya pemerintah membangun iklim investasi yang baik. Oleh karena itu, ia menegaskan komitmen pemerintah memberantas premanisme di lapangan.
“Premanisme memang nggak boleh terjadi, karena itu pasti akan mengganggu upaya kita untuk menciptakan investment climate yang bagus, yang baik. Jadi, pemerintah sudah mempunyai komitmen untuk memberantas premanisme yang terjadi di lapangan,” ujar Agus di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).
Agus menyatakan, pemerintah siap hadir memberantas premanisme di kawasan industri. Tak hanya sebatas itu, kata dia, premanisme harus dimusnahkan di semua sektor kehidupan.
“Kita perlu untuk memberikan sinyal bahwa negara hadir, negara hadir dalam rangka memberantas premanisme yang ada di industri. Sebenarnya premanisme itu yang harus diberantas itu bukan hanya di industri, tapi di semua sektor kehidupan,” tegas Agus.
Diberitakan sebelumnya, Pembangunan pabrik mobil BYD di Subang, dilaporkan sempat diganggu aksi premanisme oknum ormas. Kabar ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.
Terkait ini, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan menyebut isu premanisme dan pungutan liar sangat mengganggu iklim investasi. Efek negatifnya tak hanya dirasakan oleh perusahaan melainkan dapat berdampak pada citra Indonesia di mata investor.
Apalagi di situasi saat ini menarik investasi ke Indonesia bukan persoalan mudah. Banyak negara semakin protektif dan terus berlomba mendatangkan investasi ke negaranya.
“Indonesia itu (dianggap) tidak aman, Indonesia itu premanisme dan segala macam, ini butuh pengertian dari banyak pihak bahwa sebenarnya ketika kita berada dalam situasi sekarang, menarik investasi tidak mudah,” tutur Nurul, Rabu (23/4/2025).
(ily/ara)
-
Pertumbuhan Investasi Melambat, Premanisme hingga Perizinan Jadi Sorotan
Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan realisasi investasi Indonesia pada kuartal I/2025 melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Otoritas pun menyoroti permasalahan premanisme hingga perizinan usaha.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani melaporkan bahwa realisasi investasi mencapai Rp465,2 triliun selama Januari—Maret 2025. Realisasi itu tumbuh 15,9% secara tahunan (year on year/YoY).
Sementara itu, realisasi investasi mencapai Rp401,5 triliun pada kuartal I/2024 atau tumbuh sebesar 22,1% YoY. Artinya, pertumbuhan investasi tahun lalu lebih tinggi daripada tahun ini.
Rosan tidak mau mengomentari terkait perlambatan pertumbuhan investasi tersebut. Kendati demikian, dia juga menyoroti sejumlah persoalan.
Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu menyatakan pihaknya ingin terus melakukan penyempurnaan iklim investasi Tanah Air.
“Bagaimana kita lebih memberikan kepastian baik dari segi waktu, baik dari perizinan,” jelas Rosan dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).
Selain itu, dia juga menyoroti persoalan premanisme yang mengganggu iklim investasi. Rosan mengaku sudah menerima keluhan dari investor terkait permasalahan tersebut.
“Kami pun berkoordinasi dengan Kapolri dan juga dengan pemerintah daerah, untuk memastikan hal-hal ini jangan terjadi lah karena ini memberikan dampak yang negatif ya terhadap investasi yang masuk,” kata Rosan.
Sebelumnya, pembangunan pabrik mobil listrik asal China, BYD, di Kawasan Industri Subang Smartpolitan, Jawa Barat diusik oleh aksi premansime berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat melakukan kunjungan kerja ke pusat perakitan BYD di Shenzen, China.
“Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas, pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ini,” ujarnya melalui akun Instagramnya dikutip Senin (21/4/2025).
Dia menegaskan aksi premanisme berkedok ormas itu berpotensi membuat investor kabur lantaran tidak mendapatkan jaminan keamanan untuk berinvestasi di Tanah Air.
-
Wamenperin Sebut BYD Bisa Atasi Gangguan Ormas
Jakarta –
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan gangguan organisasi masyarakat (ormas) saat proses pembangunan fasilitas BYD di Subang, Jawa Barat sudah teratasi. Pihaknya membenarkan laporan terkait terjadinya aksi premanisme oleh oknum organisasi masyarakat (ormas)
“Kita harapkan itu tidak terjadi lagi. Kami sudah komunikasi dan BYD menyatakan bahwa mereka bisa atasi,” ucapnya.
Wamenperin menyampaikan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan perusahaan itu, sekaligus melakukan pengecekan, serta diharapkan perilaku organisasi masyarakat yang mengganggu aktivitas pembangunan pabrik di Tanah Air tidak terjadi lagi.
Diberitakan detikcom sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan bentuk aksi premanisme yang sempat terjadi dalam proses pembangunan pabrik mobil listrik asal China PT Build Your Dream (BYD) di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
“BYD kan merupakan salah satu di antara sekian banyak contoh yang memang saat ini terganggu oleh kegiatan-kegiatan ormas,” kata Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin dikutip dari Antara.
“BYD kan sedang dalam tahap pembangunan yang ada di Subang itu ya, jadi secara operasional kan belum berfungsi, tetapi kan lalu lintas dari kendaraan untuk mengangkut material, alat-alat untuk dibangun, dan lain-lain, itu kan juga konon kabarnya mendapatkan gangguan,” ucapnya.
Dia menambahkan aksi premanisme itu terjadi saat pabrik BYD belum beroperasi secara aktif sebagai pabrik manufaktur kendaraan.
Dikutip dari detikJabar, aksi premanisme dalam proyek pembangunan pabrik BYD sudah diselesaikan. Bupati Subang, Reynaldi Putra Andita BR menegaskan saat ini sudah tidak ada lagi praktik premanisme.
“Kemarin sempat ramai ya bahwa ketika MPR kunjungan ke China bahwa ada laporan ke BYD China bahwa di Subang ini masih marak premanisme. Cuma ketika kita konfirmasi memang itu kegiatan premanisme yang sudah kita selesaikan kemarin, khususnya dari Polres sendiri menindak sehingga hari ini sebetulnya sudah tidak ada premanisme,” ujar Reynaldi ditemui detikJabar di ruang kerjanya, Kamis (24/04/2025).
(riar/rgr)
-
Ini Gangguan Ormas ke BYD, Padahal Pabrik Belum Berdiri
Jakarta –
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan bentuk aksi premanisme yang sempat terjadi dalam proses pembangunan pabrik mobil listrik asal China PT Build Your Dream (BYD) di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
“BYD kan merupakan salah satu di antara sekian banyak contoh yang memang saat ini terganggu oleh kegiatan-kegiatan ormas,” kata Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin dikutip dari Antara.
Dia menambahkan aksi premanisme itu terjadi saat pabrik BYD belum beroperasi secara aktif sebagai pabrik manufaktur kendaraan.
“BYD kan sedang dalam tahap pembangunan yang ada di Subang itu ya, jadi secara operasional kan belum berfungsi, tetapi kan lalu lintas dari kendaraan untuk mengangkut material, alat-alat untuk dibangun, dan lain-lain, itu kan juga konon kabarnya mendapatkan gangguan,” ucapnya.
Dikutip dari detikJabar, aksi premanisme dalam proyek pembangunan pabrik BYD sudah diselesaikan. Bupati Subang, Reynaldi Putra Andita BR menegaskan saat ini sudah tidak ada lagi praktek premanisme.
“Kemarin sempat rame ya bahwa ketika MPR kunjungan ke China bahwa ada laporan ke BYD China bahwa di Subang ini masih marak premanisme. Cuma ketika kita konfiirmasi memang itu kegiatan premanisme yang sudah kita selesaikan kemarin, khususnya dari Polres sendiri menindak sehingga hari ini sebetulnya sudah tidak ada premanisme,” ujar Reynaldi ditemui detikJabar di ruang kerjanya, Kamis (24/04/2025).
Reynaldi menjelaskan, sejumlah preman yang melakukan pemalakan kepada sopir truk di kawasan industri tersebut sudah di tangkap polisi. Saat ini dia fokus menjaga iklim investasi di Subang.
Eddy menegaskan pemerintah perlu menindak tegas aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas-ormas karena dapat menghalangi iklim investasi di tanah air.
“Jangan sampai kita ini punya target investasi yang tinggi, tetapi terhalang oleh aksi-aksi yang sesungguhnya bisa kita cepat atasi, asal penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara kuat,” katanya.
Luther T Panjaitan, Head of Marketing PR and Government Relation BYD Motor Indonesia mengatakan kondisi pembangunan pabrik berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan tanpa kendala.
“Hingga saat ini, seluruh proses persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik,” kata Luther kepada detikOto, Selasa (22/4/2025).
(riar/din)