Xcloud.id

Tag: Eddy Soeparno

  • Prabowo Jadi Presiden Pertama di Era Reformasi Ikut Aksi May Day

    Prabowo Jadi Presiden Pertama di Era Reformasi Ikut Aksi May Day

    GELORA.CO –  Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengapresiasi kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam aksi May Day atau Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5/2025). Ia menilai, kehadiran Prabowo menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kaum buruh.

    Ia mengatakan, kehadiran Prabowo di tengah aksi mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merangkul dan memperjuangkan aspirasi buruh. Menurut dia, hal itu adalah simbol kuat bahwa negara akan berpihak pada kelompok buruh.

    “Presiden Prabowo menjadi presiden pertama di era reformasi yang ikut dalam aksi May Day setelah sebelumnya Bung Karno hadir dalam Peringatan May Day di tahun 1965. Apresiasi dan penghargaan untuk beliau Presiden Prabowo,” kata dia melalui keterangannya, Kamis.

    Wakil Ketua Umum PAN itu menegaskan, keberpihakan pada buruh tidak cukup hanya melalui kebijakan ketenagakerjaan. Menurut dia, pemerintah juga harus memberikan jaminan terhadap iklim investasi yang bebas dari gangguan.

    Ia mencontohkan, belakangan muncul berita praktik premanisme atas nama organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan. Ia menilai, hal itu merupakan salah satu ancaman serius terhadap iklim usaha.

    “Investasi yang masuk ke Indonesia tidak boleh terganggu oleh intimidasi atau pungutan liar dari oknum yang mengatasnamakan ormas. Kalau kita ingin menciptakan jutaan lapangan kerja, kita harus pastikan tidak ada ruang bagi premanisme berkedok organisasi,” ujar dia.

    Karena itu, Eddy menilai, perlu adanya sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang merusak iklim investasi. Dengan begitu, investor tidak akan khawatir untuk berinvestasi di Indonesia.

    “Negara harus hadir dan tegas. Perlindungan terhadap investor adalah bentuk perlindungan terhadap masa depan buruh itu sendiri,” kata Eddy.

  • Video: Nego Dagang RI-AS Singgung QRIS & TKDN, DPR Ingatkan Hal Ini!

    Video: Nego Dagang RI-AS Singgung QRIS & TKDN, DPR Ingatkan Hal Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia- Negosiasi dagang pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat terus berlangsung sebagai respons terhadap kenaikan impor AS terhadap produk Indonesia sebesar 32%.

    Dalam proses negosiasi dagang RI-AS, sejumlah hal dan sektor menjadi perhatian termasuk penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang dikritik AS hingga Pasar Mangga Dua yang disebut sebagai pusat barang palsu.

    Di sisi lain, pemerintah Indonesia menawarkan penambahan impor Indonesia atas LPG dan Minyak Mentah dari AS guna mengurangi defisit perdagangan RI-AS.

    Menanggapi langkah negosiasi dagang RI-AS dan upaya mencapai neraca dagang yang berimbang, Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno menilai bahwa langkah ini sudah tepat. Hanya saja terkait kebijakan QRIS hingga aturan TKDN yang dikritik AS, DPR mendorong negosiasi karena kebijakan ini terkait kepentingan Indonesia dalam perekonomian dan mencegah terjadinya deindustrialisasi.

    DPR memastikan ruang kompetisi yang adil bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia dengan tetap menjaga pertumbuhan industri dalam negeri.

    Seperti apa DPR melihat arah negosiasi dagang tarif impor AS? Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno dan Gubernur Indonesia Untuk OPEC 2015-2016, Widhyawan Prawiraatmadja dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Rabu, 30/05/2025)

  • QRIS Terbukti Bantu UMKM-Ciptakan Efisiensi

    QRIS Terbukti Bantu UMKM-Ciptakan Efisiensi

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa Indonesia berhak membangun sistem pembayaran nasional yang mandiri melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Hal ini disampaikan Eddy menanggapi sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap keberadaan QRIS.

    “QRIS adalah bagian dari upaya besar kita dalam membangun ekosistem digital nasional yang inklusif. Teknologi ini telah terbukti membantu pelaku UMKM, memperluas akses transaksi nontunai, dan menciptakan efisiensi di berbagai sektor,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Selasa (29/04/2025).

    Menurut Eddy, setiap negara memiliki kepentingan untuk menjaga kedaulatan ekonominya. Karena itu, kebijakan Indonesia dalam mendorong penggunaan QRIS merupakan langkah yang wajar.

    “Kita tidak sedang membatasi pihak luar, tapi kita juga tidak bisa begitu saja membiarkan dominasi sistem asing tanpa kejelasan regulasi. Ini soal menjaga kemandirian ekonomi nasional,” tegasnya.

    Selain itu, Eddy juga menanggapi isu keterbukaan pasar dan kompetisi sistem pembayaran dengan tegas namun terbuka. Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam berkompetisi di sektor strategis ini.

    “Kalau ada perusahaan asing yang ingin masuk dan ikut dalam sistem pembayaran nasional kita, silakan saja. Asalkan mereka mengikuti aturan yang berlaku dan bersedia bersaing secara fair dengan pelaku lokal,” tegasnya.

    Eddy menambahkan, bahwa QRIS tidak bersifat eksklusif sehingga sistem ini terus dikembangkan untuk mendukung kolaborasi, termasuk dengan mitra internasional, selama prinsip transparansi dan keadilan ditegakkan.

    “QRIS bukan sistem yang tertutup. Siapa pun yang ingin berpartisipasi, baik dari dalam maupun luar negeri, harus melalui prosedur yang benar. Kita terbuka, tapi kita juga punya aturan main,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Anggota DPR RI Komisi XII ini mengajak masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk tidak terprovokasi oleh tekanan eksternal yang berpotensi mengganggu upaya digitalisasi yang tengah dibangun oleh pemerintah.

    “Kita jangan goyah hanya karena ada tekanan atau keberatan dari luar. Fokus kita adalah memberdayakan rakyat, UMKM, dan mempercepat inklusi keuangan nasional. Itu prioritas utama kita,” pungkas Eddy.

    (akn/ega)

  • Premanisme Ganggu Industri dan Iklim Investasi, Menperin: Harus Diberantas – Halaman all

    Premanisme Ganggu Industri dan Iklim Investasi, Menperin: Harus Diberantas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan komitmen pemerintah memberantas premanisme di lingkungan industri.

    Menurut dia, premanisme memang seharusnya tidak terjadi karena bisa menggangu upaya pemerintah menjaga iklim investasi yang baik.

    “Premanisme memang enggak boleh terjadi karena itu pasti akan mengganggu upaya kami menciptakan iklim investasi yang bagus dan baik,” katanya ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Agus menyebut pemerintah harus memberi sinyal bahwa negara hadir dalam memberantas premanisme yang ada di industri.

    Ia menegaskan pemerintah telah berkomitmen memberantas premanisme di lapangan. 

    “Sebetulnya premanisme itu yang harus diberantas itu bukan hanya di industri, tetapi di semua sektor kehidupan harus diberantas premanisme,” ujar Agus.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno menyatakan prihatin atas pratik premanisme organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu aktivitas investasi di kawasan industri.

    Dia meminta pemerintah bertindak tegas agar tidak menjadi preseden buruk bagi investor asing di Indonesia.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy di akun instagramnya yang diunggah Minggu (20/4/2025).

    “Jangan sampai investor yang datang ke Indonesia tidak mendapat jaminan keamanan. Jaminan keamanan adalah hal yang paling mendasar,” lanjut Eddy.

    Investasi pabrik perakitan mobil BYD di Subang, Jawa Barat, diproyeksikan menyerap 18 ribu tenaga kerja dan mulai berproduksi di 2026.

    Aksi premanisme oleh ormas juga terjadi pada perusahaan otomotif Vietnam, Vinfast, seperti diungkap Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko.

    Moeldoko mengatakan dia pernah mendapat laporan bahwa pembangunan pabrik Vinfast di Subang, Jawa Barat, diganggu oleh ormas.

    Pabrik mobil listrik Vinfast ini memiliki nilai investasi 200 juta dolar AS atau setara Rp 3,2 triliun dan akan memproduksi 50 ribu kendaraan per tahun.

  • Oknum Ormas Ganggu Pabrik BYD, Menperin Janji Berantas Premanisme

    Oknum Ormas Ganggu Pabrik BYD, Menperin Janji Berantas Premanisme

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan aksi premanisme oknum organisasi masyarakat (ormas) harus diberantas. Isu ini belakangan menjadi sorotan, khususnya terkait oknum ormas yang mengganggu pembangunan pabrik mobil BYD di Subang, Jawa Barat.

    Agus menyatakan, aksi premanisme bisa mengganggu upaya pemerintah membangun iklim investasi yang baik. Oleh karena itu, ia menegaskan komitmen pemerintah memberantas premanisme di lapangan.

    “Premanisme memang nggak boleh terjadi, karena itu pasti akan mengganggu upaya kita untuk menciptakan investment climate yang bagus, yang baik. Jadi, pemerintah sudah mempunyai komitmen untuk memberantas premanisme yang terjadi di lapangan,” ujar Agus di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Agus menyatakan, pemerintah siap hadir memberantas premanisme di kawasan industri. Tak hanya sebatas itu, kata dia, premanisme harus dimusnahkan di semua sektor kehidupan.

    “Kita perlu untuk memberikan sinyal bahwa negara hadir, negara hadir dalam rangka memberantas premanisme yang ada di industri. Sebenarnya premanisme itu yang harus diberantas itu bukan hanya di industri, tapi di semua sektor kehidupan,” tegas Agus.

    Diberitakan sebelumnya, Pembangunan pabrik mobil BYD di Subang, dilaporkan sempat diganggu aksi premanisme oknum ormas. Kabar ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

    Terkait ini, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan menyebut isu premanisme dan pungutan liar sangat mengganggu iklim investasi. Efek negatifnya tak hanya dirasakan oleh perusahaan melainkan dapat berdampak pada citra Indonesia di mata investor.

    Apalagi di situasi saat ini menarik investasi ke Indonesia bukan persoalan mudah. Banyak negara semakin protektif dan terus berlomba mendatangkan investasi ke negaranya.

    “Indonesia itu (dianggap) tidak aman, Indonesia itu premanisme dan segala macam, ini butuh pengertian dari banyak pihak bahwa sebenarnya ketika kita berada dalam situasi sekarang, menarik investasi tidak mudah,” tutur Nurul, Rabu (23/4/2025).

    (ily/ara)

  • Pertumbuhan Investasi Melambat, Premanisme hingga Perizinan Jadi Sorotan

    Pertumbuhan Investasi Melambat, Premanisme hingga Perizinan Jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan realisasi investasi Indonesia pada kuartal I/2025 melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Otoritas pun menyoroti permasalahan premanisme hingga perizinan usaha.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani melaporkan bahwa realisasi investasi mencapai Rp465,2 triliun selama Januari—Maret 2025. Realisasi itu tumbuh 15,9% secara tahunan (year on year/YoY).

    Sementara itu, realisasi investasi mencapai Rp401,5 triliun pada kuartal I/2024 atau tumbuh sebesar 22,1% YoY. Artinya, pertumbuhan investasi tahun lalu lebih tinggi daripada tahun ini.

    Rosan tidak mau mengomentari terkait perlambatan pertumbuhan investasi tersebut. Kendati demikian, dia juga menyoroti sejumlah persoalan.

    Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu menyatakan pihaknya ingin terus melakukan penyempurnaan iklim investasi Tanah Air.

    “Bagaimana kita lebih memberikan kepastian baik dari segi waktu, baik dari perizinan,” jelas Rosan dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

    Selain itu, dia juga menyoroti persoalan premanisme yang mengganggu iklim investasi. Rosan mengaku sudah menerima keluhan dari investor terkait permasalahan tersebut.

    “Kami pun berkoordinasi dengan Kapolri dan juga dengan pemerintah daerah, untuk memastikan hal-hal ini jangan terjadi lah karena ini memberikan dampak yang negatif ya terhadap investasi yang masuk,” kata Rosan.

    Sebelumnya, pembangunan pabrik mobil listrik asal China, BYD, di Kawasan Industri Subang Smartpolitan, Jawa Barat diusik oleh aksi premansime berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat melakukan kunjungan kerja ke pusat perakitan BYD di Shenzen, China.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas, pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ini,” ujarnya melalui akun Instagramnya dikutip Senin (21/4/2025).

    Dia menegaskan aksi premanisme berkedok ormas itu berpotensi membuat investor kabur lantaran tidak mendapatkan jaminan keamanan untuk berinvestasi di Tanah Air.

  • Wamenperin Sebut BYD Bisa Atasi Gangguan Ormas

    Wamenperin Sebut BYD Bisa Atasi Gangguan Ormas

    Jakarta –

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan gangguan organisasi masyarakat (ormas) saat proses pembangunan fasilitas BYD di Subang, Jawa Barat sudah teratasi. Pihaknya membenarkan laporan terkait terjadinya aksi premanisme oleh oknum organisasi masyarakat (ormas)

    “Kita harapkan itu tidak terjadi lagi. Kami sudah komunikasi dan BYD menyatakan bahwa mereka bisa atasi,” ucapnya.

    Wamenperin menyampaikan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan perusahaan itu, sekaligus melakukan pengecekan, serta diharapkan perilaku organisasi masyarakat yang mengganggu aktivitas pembangunan pabrik di Tanah Air tidak terjadi lagi.

    Diberitakan detikcom sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan bentuk aksi premanisme yang sempat terjadi dalam proses pembangunan pabrik mobil listrik asal China PT Build Your Dream (BYD) di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

    “BYD kan merupakan salah satu di antara sekian banyak contoh yang memang saat ini terganggu oleh kegiatan-kegiatan ormas,” kata Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin dikutip dari Antara.

    “BYD kan sedang dalam tahap pembangunan yang ada di Subang itu ya, jadi secara operasional kan belum berfungsi, tetapi kan lalu lintas dari kendaraan untuk mengangkut material, alat-alat untuk dibangun, dan lain-lain, itu kan juga konon kabarnya mendapatkan gangguan,” ucapnya.

    Dia menambahkan aksi premanisme itu terjadi saat pabrik BYD belum beroperasi secara aktif sebagai pabrik manufaktur kendaraan.

    Dikutip dari detikJabar, aksi premanisme dalam proyek pembangunan pabrik BYD sudah diselesaikan. Bupati Subang, Reynaldi Putra Andita BR menegaskan saat ini sudah tidak ada lagi praktik premanisme.

    “Kemarin sempat ramai ya bahwa ketika MPR kunjungan ke China bahwa ada laporan ke BYD China bahwa di Subang ini masih marak premanisme. Cuma ketika kita konfirmasi memang itu kegiatan premanisme yang sudah kita selesaikan kemarin, khususnya dari Polres sendiri menindak sehingga hari ini sebetulnya sudah tidak ada premanisme,” ujar Reynaldi ditemui detikJabar di ruang kerjanya, Kamis (24/04/2025).

    (riar/rgr)

  • Ini Gangguan Ormas ke BYD, Padahal Pabrik Belum Berdiri

    Ini Gangguan Ormas ke BYD, Padahal Pabrik Belum Berdiri

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan bentuk aksi premanisme yang sempat terjadi dalam proses pembangunan pabrik mobil listrik asal China PT Build Your Dream (BYD) di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

    “BYD kan merupakan salah satu di antara sekian banyak contoh yang memang saat ini terganggu oleh kegiatan-kegiatan ormas,” kata Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin dikutip dari Antara.

    Dia menambahkan aksi premanisme itu terjadi saat pabrik BYD belum beroperasi secara aktif sebagai pabrik manufaktur kendaraan.

    “BYD kan sedang dalam tahap pembangunan yang ada di Subang itu ya, jadi secara operasional kan belum berfungsi, tetapi kan lalu lintas dari kendaraan untuk mengangkut material, alat-alat untuk dibangun, dan lain-lain, itu kan juga konon kabarnya mendapatkan gangguan,” ucapnya.

    Dikutip dari detikJabar, aksi premanisme dalam proyek pembangunan pabrik BYD sudah diselesaikan. Bupati Subang, Reynaldi Putra Andita BR menegaskan saat ini sudah tidak ada lagi praktek premanisme.

    “Kemarin sempat rame ya bahwa ketika MPR kunjungan ke China bahwa ada laporan ke BYD China bahwa di Subang ini masih marak premanisme. Cuma ketika kita konfiirmasi memang itu kegiatan premanisme yang sudah kita selesaikan kemarin, khususnya dari Polres sendiri menindak sehingga hari ini sebetulnya sudah tidak ada premanisme,” ujar Reynaldi ditemui detikJabar di ruang kerjanya, Kamis (24/04/2025).

    Reynaldi menjelaskan, sejumlah preman yang melakukan pemalakan kepada sopir truk di kawasan industri tersebut sudah di tangkap polisi. Saat ini dia fokus menjaga iklim investasi di Subang.

    Eddy menegaskan pemerintah perlu menindak tegas aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas-ormas karena dapat menghalangi iklim investasi di tanah air.

    “Jangan sampai kita ini punya target investasi yang tinggi, tetapi terhalang oleh aksi-aksi yang sesungguhnya bisa kita cepat atasi, asal penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara kuat,” katanya.

    Luther T Panjaitan, Head of Marketing PR and Government Relation BYD Motor Indonesia mengatakan kondisi pembangunan pabrik berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan tanpa kendala.

    “Hingga saat ini, seluruh proses persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik,” kata Luther kepada detikOto, Selasa (22/4/2025).

    (riar/din)

  • AS Tak Terima Indonesia Bayar Pakai QRIS, Indonesia Terbuka untuk Operator Asing

    AS Tak Terima Indonesia Bayar Pakai QRIS, Indonesia Terbuka untuk Operator Asing

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai keluhan Amerika Serikat (AS) terkait sistem pembayaran digital QRIS di Indonesia adalah hal yang wajar.

    Menurut Eddy, setiap negara pasti memiliki teknologi sendiri untuk mendukung berbagai kegiatan, termasuk mempermudah sektor usaha.

    Pengunjung bertransaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Kamis (27/10/2022). Bank Indonesia menargetkan penambahan pengguna QRIS hingga akhir tahun 2022 naik sebanyak 26 juta pengguna dari target sebelumnya hanya 16 juta pengguna untuk mewujudkan transformasi transaksi digital sektor keuangan. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/rwa. ANTARA FOTO

    “Di dalam sektor pembayaran, QRIS itu memudahkan. Bahkan, QRIS itu pun sekarang sudah merambah sampai UMKM,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 28 April 2025.

    Wakil Ketua Umum PAN ini juga menyatakan, jika sistem gerbang pembayaran seperti Visa atau Master ingin masuk ke sektor pembayaran digital di Indonesia, dipersilakan saja, karena persaingan di sektor ini terbuka dengan negara lain.

    “Jadi saya kira kalaupun gateway pembayaran seperti misalkan saja Visa atau Master yang mau masuk, masuk aja ke sektor ini, nggak apa-apa, bersaing tapi,” kata Eddy.

    Anggota Komisi XII DPR RI itu menegaskan bahwa persaingan dalam penyediaan sistem pembayaran terbuka untuk semua negara demi menciptakan kemudahan bagi masyarakat.

    “Tidak ada dalam hal ini kelonggaran atau kekhususan dispensasi atau prioritas yang diberikan oleh pemerintah kepada QRIS dibandingkan dengan sistem pembayaran lainnya. Preferensi masyarakat lah yang saat ini sangat luas menggunakan QRIS,” tambahnya.

    Sejalan dengan Eddy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk operator asing dalam mengelola sistem pembayaran, termasuk kartu kredit dengan Mastercard atau Visa.

    “Dan itu level playing field dengan yang lain. Jadi, ini sebetulnya masalahnya hanya penjelasan,” jelas Airlangga dalam konferensi pers daring, Jumat, 25 April 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PAN Sebut Kabinet Merah Putih Tetap Solid Meski Ada Usulan Pencopotan Wapres Gibran

    PAN Sebut Kabinet Merah Putih Tetap Solid Meski Ada Usulan Pencopotan Wapres Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) mengonfirmasi bahwa Kabinet Merah Putih dalam pemerintahan Prabowo Subianto tetap solid, meski ada usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno. Dia melihat bahwa jajaran kabinet solid lantaran loyalitasnya tinggi terhadap pimpinan negara yakni presiden.

    “Presiden sebagai pimpinan negara mampu untuk menghimpun seluruh kekuatan yang ada dari partai pendukung, maupun partai yang kemudian diajak bergabung untuk bersama-sama kita berjalan bersama-sama di dalam kabinet. Jadi saya lihat tidak ada permasalahan,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Tak hanya menyampaikan soal itu, Eddy turut menyebut bahwa para menteri yang ada dalam Kabinet Merah Putih juga berhubungan baik dengan Wapres Gibran.

    “Oh, saya kira kabinet solid kok. Kabinet Presiden, Wapres dengan menteri-menteri solid,” ungkap dia.

    Sebagai informasi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto membenarkan satu dari delapan poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan adalah usulan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR. 

    “Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto. 

    Dia menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. 

    “Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden,” ucapnya. 

    Wiranto menekankan bahwa delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan. 

    “Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya,” pungkas Wiranto.