Xcloud.id

Tag: Chaidir

  • ASN Jakarta Cuma Kerja 7 Jam Sehari Selama Ramadhan 2025 Megapolitan 28 Februari 2025

    ASN Jakarta Cuma Kerja 7 Jam Sehari Selama Ramadhan 2025 Megapolitan 28 Februari 2025

    ASN Jakarta Cuma Kerja 7 Jam Sehari Selama Ramadhan 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyesuaikan jam kerja aparatur sipil negara (ASN) selama Ramadhan 1446 Hijriah/2025 masehi.
    Penyesuaian jam kerja itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 8/SE/2025. Dalam surat edaran tersebut,
    jam kerja ASN
    pada Senin sampai Kamis hanya berlangsung tujuh jam.
    “Senin sampai dengan Kamis dimulai pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB hingga 12.30 WIB,” tulis SE tersebut, Jumat (28/2/2025).
    Sementara itu, jam kerja ASN setiap Jumat berlangsung dari pukul 08.00 WIB hingga 15.30 WIB dengan waktu istirahat pukul 11.30 WIB hingga 12.30 WIB.
    Sementara itu, unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung selama 24 jam, di antaranya rumah sakit dan pemadam kebakaran.
    “Ketentuan jam kerja untuk jenis dan sifat pekerjaan yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat dan/atau secara terus-menerus selama 24 jam berlaku ketentuan jam kerja khusus atau shifting sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis SE tersebut.
    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, mengatakan, kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Ramadhan 1446 H sesuai dengan pedoman dari Keputusan Menteri Agama.
    “Penyesuaian jam kerja ini bertujuan memberikan fleksibilitas bagi ASN dalam menjalankan ibadah puasa tanpa mengurangi produktivitas kerja,” ungkap Chaidir, Jumat.
    Chaidir mengatakan, kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kualitas pelayanan publik agar tetap optimal selama Ramadhan.
    Ia pun mengimbau seluruh kepala perangkat daerah untuk mengoptimalkan peran atasan langsung dalam memastikan pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan masyarakat berjalan efektif, efisien, serta akuntabel.
    “Bulan puasa tidak menjadi halangan bagi aparatur Pemprov Jakarta dalam memberikan layanan terbaik kepada warga,” tutur dia.
    Chaidir menegaskan, penyesuaian jam kerja selama Ramadhan ini sejalan dengan upaya pemerintah menghormati pelaksanaan ibadah puasa bagi umat Muslim.
    “Sekaligus memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dengan baik dan tidak terganggu,” ujar Chaidir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jam Kerja ASN Jakarta Berubah Selama Ramadhan 2025, Mulai Pukul 08.00-15.00 Megapolitan 28 Februari 2025

    Jam Kerja ASN Jakarta Berubah Selama Ramadhan 2025, Mulai Pukul 08.00-15.00 Megapolitan 28 Februari 2025

    Jam Kerja ASN Jakarta Berubah Selama Ramadhan 2025, Mulai Pukul 08.00-15.00
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 8/SE/2025 yang mengatur penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Ramadhan 1446 H.
    Berdasarkan surat edaran tersebut, jam kerja ASN pada Senin sampai Kamis hanya berlangsung 7 jam.
    “Senin sampai dengan Kamis dimulai pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB hingga 12.30 WIB,” tulis SE tersebut, Jumat (28/2/2025).
    Sementara itu, jam kerja setiap Jumat berlangsung dari pukul 08.00 WIB hingga 15.30 WIB dengan waktu istirahat pukul 11.30 WIB hingga 12.30 WIB.
    Di sisi lain, unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung selama 24 jam, di antaranya rumah sakit dan pemadam kebakaran.
    “Ketentuan jam kerja untuk jenis dan sifat pekerjaan yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat dan/atau secara terus-menerus selama 24 jam berlaku ketentuan jam kerja khusus atau
    shifting
    sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis SE tersebut.
    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, mengatakan, kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Ramadan 1446 H sesuai dengan pedoman dari Keputusan Menteri Agama.
    “Penyesuaian jam kerja ini bertujuan memberikan fleksibilitas bagi ASN dalam menjalankan ibadah puasa tanpa mengurangi produktivitas kerja,” ungkap Chaidir, Jumat.
    Chaidir mengatakan, kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kualitas pelayanan publik agar tetap optimal selama Ramadhan.
    Ia mengimbau seluruh kepala perangkat daerah untuk mengoptimalkan peran atasan langsung dalam memastikan pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan masyarakat berjalan efektif, efisien, serta akuntabel.
    “Bulan puasa tidak menjadi halangan bagi aparatur
    Pemprov Jakarta
    dalam memberikan layanan terbaik kepada warga,” tutur dia.
    Chaidir menegaskan, penyesuaian jam kerja selama Ramadhan ini sejalan dengan upaya pemerintah menghormati pelaksanaan ibadah puasa bagi umat Muslim.
    “Sekaligus memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dengan baik dan tidak terganggu,” ujar Chaidir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Pasutri Diduga Curi Tas Milik Tim Ustaz di Masjid Bogor, Polisi Cek

    Viral Pasutri Diduga Curi Tas Milik Tim Ustaz di Masjid Bogor, Polisi Cek

    Jakarta –

    Video rekaman CCTV dengan narasi pasangan suami-istri (pasutri) diduga mencuri tas milik tim pendakwah, Ustaz Denis Lim di masjid Kota Bogor, viral di media sosial. Polisi mengecek lokasi kejadian.

    Kapolsek Bogor Tengah Kompol Agustinus Manurung membenarkan peristiwa tersebut. Pihaknya sudah mendatangi lokasi, namun korban belum membuat laporan polisi.

    “Sudah cek TKP, cuma belum laporan korbannya,” kata Agustinus ketika dimintai konfirmasi, Minggu (16/2/2025).

    Dihubungi terpisah, korban bernama Muhamad Firhan Chaidir menjelaskan, peristiwa terjadi pada Sabtu (15/2/2025). Tas miliknya diketahui diambil orang lain ketika ia kembali ke tempat penitipan barang sekitar pukul pukul 20.40 WIB.

    “Jadi kemarin kejadiannya (Sabtu, 15/2) pukul 20.40 WIB, saya menitipkan tas itu pas Maghrib, dan saya memang biasa menitipkan tas di situ dan sudah kenal juga dengan beberapa petugas masjid,” kata Korban bernama Muhamad Firhan Chaidir dihubungi detikcom.

    “Pas saya kembali, itu tas ternyata sudah ada orang lain yang ambil, yang mengaku dia (pelaku) kehilangan tas dan mengaku kalau itu tasnya,” lanjutnya.

    Firhan mengaku tim media Ustaz Denis Lim yang baru selesai menggelar kajian agama di masjid tersebut. Tas yang hilang berisi laptop, kamera dan peralatan lainnya.

    “Kemarin ada kegiatan kajian, kajian anak muda. Saya tim dari ustaz yang mengisi kajian, dan kajiannya live streaming, saya yang nge-shoot ustaznya,” kata Firhan.

    “(Isi tas) Ada laptop dan kamera, dan ada mic, clip on wireless juga dan ada powerbank, wifi portable dan converter untuk kamera,” tambahnya.

    Viral di Medsos

    Dalam video viral dilihat detikcom, tampak pria dan wanita dinarasikan pasutri mendekati tempat penitipan barang. Keduanya tampak sempat berbincang dengan petugas jaga.

    Pelaku wanita tampak menunjuk sesuatu dengan tangannya dan diikuti gerakan petugas mengambil tas warna hitam yang ditunjuk si wanita. Tas warna hitam tersebut kemudian diberikan kepada pelaku wanita.

    Usai menerima tas, kedua pelaku tampak pergi meninggalkan lokasi. Selama kejadian, tampak dua orang wanita dan pria berada di lokasi dengan posisi yang berbeda.

    (sol/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mabes Polri Rombak Pejabat, Ada Jenderal Pecah Bintang Tiga

    Mabes Polri Rombak Pejabat, Ada Jenderal Pecah Bintang Tiga

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat (korps) rapor 22 perwira tinggi Mabes Polri. 

    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan kenaikan pangkat merupakan tindak lanjut dari surat telegram dengan nomor STR/373/II/Kep./Kapolri.

    “Benar hari ini ada Korps Rapor yang dipimpin Bapak Kapolri, menindaklanjuti STR/373/II/Kep./2025,” ujar Sandi dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/25).

    Sandi menambahkan, dalam upacara itu terdapat pati Polri pecah bintang dari Irjen ke Komjen. Perinciannya, Komjen Pol Imam Sugianto, Komjen Yan Sultra Indrajaya dan Komjen Pol I Ketut Suardana.

    Kemudian, terdapat 10 Pati dari Brigjen ke Irjen. Adapun, terdapat juga sembilan Pati Polri naik satu tingkat dari pangkat Kombes menjadi Brigjen.

    “Kenaikan pangkat ini juga menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan apresiasi kepada anggota yang telah berprestasi,” pungkasnya.

    Berikut daftar Pati peserta jabatannya:

    1. Komjen Pol Imam Sugianto selaku Staf Utama Operasi (Astamaops) Kapolri

    2. Komjen Pol Yan Sultra Indrajaya selaku Pati Itwasum Polri (Penugasan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan/Kemenimipas)

    3. Komjen Pol I Ketut Suardana selaku Pati Bareskrim Polri

    4. Irjen Pol Asep Safrudin selaku Kapolda Kepri

    5. Irjen Pol Agus Suryonugroho selaku Kakorlantas Polri

    6. Irjen Pol Mashudi selaku Pati Bareskrim Polri (Penugasan Pasa Kemenimipas)

    7. Irjen Pol Ratna Pristiana Mulya selaku Pati Baintelkam Polri (Penugasan Pada Kemenimipas)

    8. Irjen Pol Muhammad Zainul Muttaqien selaku Pati Bareskrim Polri (Penugasan Pada BNN)

    9. Irjen Pol Alexander Sabar selaku Pati Bareskrim Polri (Penugasan Pada Kemenkomdigi)

    10. Irjen Pol R. Ahmad Nurwakhid selaku Pati Densus 88 AT Polri (Penugasan Pada Kemenko PMK)

    11. Irjen Pol Purwolelono selaku Pati Lemdiklat Polri (Penugasan Pada Lemhannas Rl)

    12. Irjen Pol Trio Santoso selaku Pati Ssdm Polri (Penugasan Pada Lemhannas Rl)

    13. Irjen Pol Chaidir selaku Pati Lemdiklat Polri (Penugasan Pada Lemhannas Rl)

    14. Brigjen Pol Arif Fajarudin selaku Pati SSDM Polri (Penugasan Pada Kementerian ESDM)

    15. Brigjen Pol Anton Setiyawan selaku Pati Bareskrim Polri (Penugasan Pada BNN)

    16. Brigjen Pol Anang Triwidiandoko selaku Pati Bareskrim Polri (Penugasan Pada BNN)

    17. Brigjen Pol Roby Karya Adi selaku Pati Bareskrim Polri (Penugasan Pada BNN)

    18. Brigjen Pol Dr. Supiyanto selaku Pati Bareskrim Polri (Penugasan Pada BNN)

    19. Brigjen Pol Arman Achdiat selaku Pati Korlantas Polri (Penugasan Pada BIN) 

    20. Brigjen Pol Raja Sinambela selaku Penugasan Pada BP2MI

    21. Brigjen Pol Frans Tjahyono selaku Penugasan Pada Kementerian Lingkungan Hidup

    22. Brigjen Pol Achmadi selaku Penugasan Pada Kementerian Ekonomi Kreatif.

  • Banjir Ekstrem Rendam 4 Kecamatan di Makassar Sulsel, Ribuan Orang Terdampak

    Banjir Ekstrem Rendam 4 Kecamatan di Makassar Sulsel, Ribuan Orang Terdampak

     Menyusul status ‘Awas’ cuaca ekstrem di Kabupaten Maros, Bupati Maros HAS Chaidir Syam mengimbau warganya tidak berpergian sementara waktu.

    “Kita mengimbau supaya seluruh masyarakat yang ingin melalui kota di Kabupaten Maros ini, jika tidak ada yang mendesak agar tidak melakukan perjalanan,” kata Chaidir di sela peninjauan banjir di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Rabu (12/2/2025).

    Dia mengatakan, sejak semalam air terus naik dan ketinggian di Jalan poros Makassar Maros khususnya di depan kantor bupati sudah sepinggang orang dewasa.

    Kondisi tersebut diakui menyebabkan kendaraan roda empat dan dua kesulitan melintas akibatnya terjadi penumpukan kendaraan di jalan nasional itu.

    Menyikapi kondisi tersebut, lanjut Chaidir, pihak Forkopimda Kabupaten Maros terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan bersama tim gabungan melakukan tindakan kedaruratan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

    Banjir yang melanda Kabupaten Maros dua hari terakhir selain dipicu oleh intensitas hujan yang cukup deras, juga adanya kondisi pasang maksimum saat bulan purnama yang diprediksi oleh BMKG Wilayah VI Makassar masih akan terjadi pada malam ini.

    Kapolres Maros, AKBP Douglas Mahendrajaya mengatakan, hingga saat ini personelnya masih di lapangan membantu mengurai kemacetan yang dipicu oleh kondisi banjir.

    Menurut dia, air yang masih tergenang setinggi lutut orang dewasa di depan Masjid Al Markas Maros dan Kantor Bupati Maros menyulitkan kendaraan roda dua dan empat melintas di wilayah itu.

  • Banjir Makassar dan Maros, Ratusan Warga Mengungsi, Jalan Trans Sulawesi Lumpuh Regional 11 Februari 2025

    Banjir Makassar dan Maros, Ratusan Warga Mengungsi, Jalan Trans Sulawesi Lumpuh Regional 11 Februari 2025

    Banjir Makassar dan Maros, Ratusan Warga Mengungsi, Jalan Trans Sulawesi Lumpuh
    Tim Redaksi
    MAROS, KOMPAS.com
    – Cuaca buruk melanda sebagian wilayah Sulawesi Selatan dalam beberapa hari terakhir.
    Hujan deras disertai angin kencang dan petir mengakibatkan banjir di sejumlah daerah, terutama di Kota Makassar dan Kabupaten Maros.
    Puncaknya terjadi pada Selasa (11/2/2025) sore, ketika air mulai menggenangi sejumlah wilayah di Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Manggala dan Kecamatan Biringkanaya.
    Ketinggian air di pemukiman warga bervariasi, mulai dari 10 hingga 70 sentimeter.
    Sebanyak 56 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 179 jiwa terpaksa mengungsi ke lima titik pengungsian, yang sebagian besar berada di masjid dekat lokasi banjir.
    Banjir juga terjadi di Kabupaten Maros, yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar.
    Genangan air dilaporkan merendam beberapa titik, dengan ketinggian mencapai 1 meter di beberapa wilayah.
    Bupati Maros, Chaidir Syam, yang dikonfirmasi melalui telepon, membenarkan kondisi banjir yang melanda daerahnya.
    “Ada beberapa titik banjir, termasuk di Kota Maros. Ketinggian air mencapai 1 meter,” ujar Chaidir, meskipun wawancara sempat terputus karena gangguan jaringan seluler.
    Akibat
    banjir di Maros
    , jalur utama Trans Sulawesi Selatan lumpuh.
    Kendaraan tidak dapat melintas di jalan yang menghubungkan Kota Makassar dan wilayah utara Sulawesi Selatan.
    Kemacetan panjang pun terjadi dari Kabupaten Maros hingga Kota Makassar, seiring arus kendaraan yang terhenti.
    Sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir mengalami mogok dan harus didorong oleh warga sekitar.
    Hingga kini, warga terdampak masih bertahan di pengungsian, sementara tim penanggulangan bencana terus berupaya menyalurkan bantuan dan melakukan evakuasi di wilayah yang masih tergenang.
    Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih berlanjut dalam beberapa hari ke depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Efisiensi Anggaran, Sejumlah Proyek Prioritas di Maros Terancam Tidak Jalan

    Efisiensi Anggaran, Sejumlah Proyek Prioritas di Maros Terancam Tidak Jalan

    Liputan6.com, Maros – Pemerintah Kabupaten Maros tengah putar otak lantaran kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Hal itu berimbas pada berbagai sektor di Pemkab Maros, mulai dari proyek prioritas yang bakal tidak jalan, pemotongan anggaran perjalanan dinas, hingga bakal diterapkan work from home atau WFH di lingkup pegawai. 

    “Dengan adanya pemangkasan ini, kami harus melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas, seminar, dan pelatihan yang bisa ditunda atau digantikan dengan metode lain,” kata Chaidir, Senin (10/2/2025).

    Dia menjelaskan, sejumlah proyek infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang bernilai puluhan miliar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terancam dihapus dari daftar pengerjaan tahun ini. Bagaimana tidak, dari sekitar Rp160 miliar anggaran DAK yang mestinya masuk ke Pemkab untuk pembiayaan proyek infrastruktur, dipangkas sekitar 50 persen menjadi Rp80 miliar.  

    “Baru sekitar Rp30 miliar penggunaan anggaran yang telah diidentifikasi untuk dilpangkas, dan angka itu diharapkan terus bertambah agar proyek-proyek prioritas tetap berjalan tahun ini,” ucap Chaidir.

    Lebih lanjut ia menegaskan, dampak terbesar dari pemotongan ini dirasakan oleh beberapa dinas utama. Seperti halnya di Dinas Pekerjaan Umum yang kehilangan hampir Rp60 miliar. Sementara Dinas Perikanan mengalami pemangkasan sebesar Rp12 miliar.

    “Ini tentu berimbas pada pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, kami berusaha mencari solusi terbaik agar roda pembangunan tetap berjalan,” jelas Chaidir.

    Selain itu, Chaidir bahkan tengah mempertimbangkan penerapan work from home atau WFH bagi pegawai di instansi yang tidak memberikan layanan langsung kepada masyarakat, seperti tenaga administrasi. Namun, layanan publik vital seperti Disdukcapil, rumah sakit, dan puskesmas tetap harus beroperasi penuh.

    “Kita sedang mengidentifikasi opsi efisiensi yang bisa diterapkan. Jika memungkinkan, maka WFH akan diberlakukan untuk menghemat anggaran,” tambahnya.

     

  • 23 calon kepala daerah di Sulsel dilantik 20 Februari 2025

    23 calon kepala daerah di Sulsel dilantik 20 Februari 2025

    Suasana Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kota Makassar. ANTARA/Darwin Fatir.

    KPU: 23 calon kepala daerah di Sulsel dilantik 20 Februari 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 09 Februari 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 23 dari 25 calon kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum akan mengikuti pelantikan serentak pada 20 Februari 2025 di Jakarta.

    “Kami bersama jajaran KPU provinsi dan KPU daerah telah melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak. Tugas kami sudah selesai dan tinggal menunggu pelantikan 20 Februari di Jakarta,” kata anggota KPU Provinsi Sulsel Romy Harminto di Makassar, Ahad.

    Kepastian pelantikan 23 calon kepala daerah itu setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan surat bebas sengketa, termasuk sembilan calon kepala daerah yang bersengketa dinyatakan gugatan pemohon tidak dapat diterima atau ditolak majelis.

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya telah memastikan pelantikan dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025, bagi calon kepala daerah yang tidak bersengketa atau dinyatakan menang sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di MK.

    “Pada dasarnya seluruh tahapan sudah selesai di tingkat KPU. Pencapaian ini atas kerja keras teman-teman KPU, baik di provinsi maupun kabupaten/kota yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab menyukseskan pilkada,” katanya.

    Selain itu, tambahnya, KPU telah melakukannya secara maksimal pada semua tahapan. Hasil ini tentu tidak bisa membuat semua orang puas, namun bagi yang terpilih telah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja-kerja KPU.

    “Mungkin bagi yang tidak puas melaporkan kami ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), tetapi itu tidak menjadi soal. Karena kami sudah bekerja semaksimal mungkin, tetapi itu hak orang melaporkan ke DKPP,” paparnya.

    Mengenai masih adanya dua perkara sengketa PHP yang berlanjut di MK, yakni Pilkada Kota Palopo dan Pilkada Kabupaten Jeneponto, ia mengatakan KPU Sulsel tetap memantau perkembangan.

    Sebelumnya, Ketua KPU Sulsel Hasbullah bersama anggotanya menetapkan pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Masse sebagai calon gubernur dan wakil gubernur terpilih setelah memenangkan sengketa di MK. Pasangan nomor urut 2 ini memperoleh 3.014.255 suara.

    Usai penetapan itu, DPRD Sulsel selanjutnya menindaklanjuti dengan menetapkan pasangan Andi Sudirman Sulaiaman-Fatmawati Rusdi Masse sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel periode 2025–2030 melalui Rapat Paripurna Istimewa di Kantor DPRD Sulsel.

    Berikut 23 pasangan calon kepala daerah periode 2025–2030 yang dilantik pada 20 Oktober 2024 di Jakarta.

    1. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiaman-Fatmawati Rusdi Masse dengan perolehan 3.014.255 suara.
    2. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Chaidir Syam – A Muetazim Mansyur dengan perolehan suara 121.892 suara
    3. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Andi Ina Kartika Sari – Abustan dengan perolehan 47.765 suara
    4. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Patahuddin – Muhammad Dhevy Bijak dengan perolehan 97.775 suara
    5. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara A Abdullah Rahim – Jumail Mappile memperoleh 73.716 suara
    6. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Irwan Bachri Syam – Puspawati Husler memperoleh 88.748 suara
    7. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang Yusuf Ritangnga-Andi Tenri Liwang La Tinro memperoleh 75.638 suara
    8. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja Zadrak Tombeg-Erianto Laso’ Paundanan memperoleh 83.076 suara
    9. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Husniah Talenrang – Darmawangsyah Muin memperoleh 225.429 suara
    10.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Muhammad Fathul Fauzy Nurdin – Sahabuddin memperoleh 69.036 suara
    11.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Ratnawati Arif – Andi Mahyanto dengan perolehan 64.735 suara
    12.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Andi Rosman – dr Baso Rahmanuddin memperoleh 130.061 suara
    13.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Suwardi Haseng – Selle Ks Dalle memperoleh 80.266 suara
    14.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap Syaharuddin Alrif – Nurkanaah memperoleh 113.390 suara
    15.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Irwan Hamid – Sudirman Bungi memperoleh 102.723 suara
    16.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Frederik V Palimbong – Andrew Branch Silambi memperoleh 68.422 suara
    17.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf – A Edy Manaf memperoleh 141.604 suara.
    18.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Firdaus Daeng Manye – Hengky Yasin memperoleh 111.290 suara
    19.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkep Muhammad Yusran Lalogau – Abdul Rahman Assegaf memperoleh 105.497 suara.
    20.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Selayar Natsir Ali – Muhtar memperoleh 42.505 suara.
    21.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Andi Asman Sulaiman – Andi Akmal Pasluddin memperoleh 199.954 suara.
    22.Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare Tasming Hamid – Hermanto memperloeh 38.423 suara.
    23.Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin – Aliyah memperoleh 319.112 suara.

    Sedangkan dua pasangan calon kepala daerah yang lanjut sidang sengketa tahapan pembuktian PHP di MK

    24.Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Paris Yasir – Islam Iskandar meraih 89.147 suara.
    25.Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Trisal Tahir – Ahmad Syarifuddin Daud meraih 33.933 suara.

    Sumber : Antara

  • Selisih Harga Gas 3 Kg di Subpangkalan Tidak Boleh Melebihi Rp 3.000 dari HET Megapolitan 4 Februari 2025

    Selisih Harga Gas 3 Kg di Subpangkalan Tidak Boleh Melebihi Rp 3.000 dari HET Megapolitan 4 Februari 2025

    Selisih Harga Gas 3 Kg di Subpangkalan Tidak Boleh Melebihi Rp 3.000 dari HET
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Achmad Muchtasyar menegaskan, harga
    gas elpiji 3 kg
    diminta untuk tidak naik lebih dari Rp 3.000 dari harga eceran tertinggi (HET) saat ini, yakni Rp 15.000.
    Ketentuan ini diucapkan setelah penetapan mengubah istilah para pengecer gas menjadi subpangkalan.
    “Nanti mungkin ke subpangkalan akan ada kenaikan, tetapi kenaikan yang wajar. Nanti kita lihat, tapi tidak boleh lebih dari Rp 3.000 lah,” ucap Achmad ketika ditemui di Pangkalan LPG 3 Kg Jul Chaidir, Sukmajaya, Kota Depok, Selasa (4/2/2025).
    Achmad berujar, pemerintah akan segera mempertegas penetapan harga
    gas 3 kg
    di subpangkalan sembari melalui masa transisi dengan pembaruan sistem ini.
    “Enggak boleh (harga sesuka penjual), nanti kita atur lagi. Tapi sementara ini, sambil transisi, sepanjang itu tidak terlalu berbeda (harganya), seperti sebelumnya (masih boleh),” tutur Achmad.
    Di samping itu, masyarakat masih akan terus diwajibkan untuk menyerahkan KTP saat membeli gas 3 kg di subpangkalan.
    Menurut Achmad, langkah ini justru menjadi faktor krusial dalam melacak jangkauan distribusi gas bersubsidi, apakah sesuai target dan tepat sasaran atau tidak.
    “Untuk kontrol, iya nanti (KTP) didaftarkan (ke sistem). Jangan sampai nanti gini, kalau tidak menggunakan KTP, artinya kan disitulah letak-letak yang bisa tidak tepat sasarannya,” ujar Achmad.
    Penyerahan KTP juga membantu membatasi jumlah pembelian maksimal setiap jiwa, yang saat ini maksimal sebanyak 15 tabung dalam sebulan.
    Meski demikian, lanjut Achmad, penerapan di lapangan dengan istilah subpangkalan masih seperti pengecer.
    “Nah mekanismenya sama, pengelolaan distribusinya sama, hanya saja dengan ditingkatkan menjadi subpangkalan,” ujar Achmad.
    “Artinya, semua secara digitalisasi bisa terkontrol yang hanya tadi sampai pangkalan, bisa sampai ke subpangkalan,” tambahnya.
    Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengecer dapat kembali berjualan gas LPG 3 kg seperti biasa.
    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengar Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” jelas Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari yang sama
    “Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambung dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sudah 2 Hari Ini Emak-emak di Sukmajaya Depok Mengeluh Sulit Dapatkan Elpiji 3 Kg – Halaman all

    Sudah 2 Hari Ini Emak-emak di Sukmajaya Depok Mengeluh Sulit Dapatkan Elpiji 3 Kg – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, DEPOK – Sudah 2 hari Iniibu rumah tangga di kawasan Sukmajaya Kota Depok mengeluhkan sulitnya mendapatkan elpiji 3 kg.

    Seperti dialami Amira (28). Dia mengaku sudah dua hari mencari lokasi agen yang menjual elpiji isi ulang ukuran 3 kg.

    Dia mengaku sudah berkeling dari pangkalan elpiji 3 kg satu ke pangkalan lainnya berharap bisa membeli isi ulang, tapi ibu muda itu tidak mendapatkan barang yang diinginkan.

    Menurut Amira, aturan baru yang dibuat pemerintah yang mengharuskan warga membeli gas elpiji 3 kg langsung ke pangkalan resmi Pertamina menyusahkan  masyarakat, terutama ibu rumah tangga seperti dirinya.

    “Kalau pangkalan kan jauh, terus ibu-ibu harus cari gitu, kan kita juga harus jagain anak,” kata Amira saat ditemui sedang mencari isi ulang gas elpiji 3 kg di wilayah Sukmajaya, Kota Depok, Selasa (4/2/2025).

    “Ini sudah dua harian keliling enggak dapat sama sekali,” sambungnya.

    Karena sulit mendapatkan elpiji 3 kg dia akhirnya memutuskan tidak memasak untuk suami dan anak-anaknya.

    Untuk menu mereka Amira terpaksa membeli makanan matang dari warung. Amira berharap pemerintah tidak mempersulit masyarakat untuk membeli gas elpiji tiga kilogram.

    Antrean Beli Gas Elpiji 3 Kg Mengular di Depok 

    Sebelumnya, antrean pembeli gas elpiji 3 kg membludak di Pangkalan Elpiji 3 Kg Jul Chaidir, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat pada Senin (3/2/2025).

    Permintaan warga yang tinggi menyebabkan stok gas elpiji tiga kilogram ludes dalam sesaat.

    Pemilik pangkalan elpiji 3 kg Jul Chaidir, Fita menjelaskan, lonjakan pembeli tersebut imbas regulasi baru distribusi gas subsidi.

    Kini, pangkalan gas dilarang untuk mensuplai stok ke pengecer atau warung-warung.

    Sebagai gantinya, masyarakat diwajibkan untuk membeli gas elpiji tiga kilogram langsung ke pangkalan.

    “Per tanggal 1 Februari tidak boleh ngirim ke warung-warung, jadi konsumen langsung ke pangkalan, pangkalan resmi,” kata Fita di lokasi.

    Fita menambahkan, pihaknya menyediakan stok gas elpiji tiga kilogram sebanyak 70. Namun, stok tersebut habis dalam sesaat.

    “Hari ini ada 70 stoknya, cepat habis dalam sesaat, hanya 30 menit,” ungkapnya.

    Meski permintaan melambung, harga gas elpiji tiga kilogram di pangkalan masih sama, yakni Rp19 ribu.

    Sementara itu, Seorang warga, Sofi (50) mengaku sudah mengantre untuk membeli gas elpiji di pangkalan sekitar satu jam. 

    Meski demikian, Sofi tidak tahu apakah akan mendapatkan tabung gas atau justru kehabisan.

    “Tadi sudah ngantri kira-kira 1 jam. Dari kemarin seluruh toko sudah enggak ada, buat masak sehari-hari,” kata dia.

    Sofi mengaku sudah mengelilingi wilayah Depok Timur untuk membeli gas elpiji tiga kilogram. Namun, satu tabung pun ia tak mendapatkannya.

    “Harapannya lebih baik lagi gas jangan sampai langka kasihan untuk pemakai, tukang dagang kecil,” pungkasnya. 

    Laporan: M. Rifqi Ibnumasy | Sumber: Warta Kota