Xcloud.id

Tag: Burhanuddin

  • Remaja di Maros Nekat Maling Rumah-Kios gegara Candu Judi Online

    Remaja di Maros Nekat Maling Rumah-Kios gegara Candu Judi Online

    Jakarta –

    Burhanuddin alias Bure (18) di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), ditangkap polisi atas tuduhan lima kali melakukan pencurian di rumah warga. Pelaku menilap isi dompet dan celengan para warga untuk digunakan judi online.

    “Hasil interogasi ke pelaku, dia akui ada 4 kali pencurian dengan cara memasuki rumah, kos dan kios, kemudian ada 1 laporan polisi terkait pencurian,” ujar Kasat Reskrim Polres Maros Iptu Aditya Pandu kepada wartawan, dilansir detikSulsel, Selasa (29/10/2024).

    Pelaku ditangkap di wilayah Kelurahan, Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sabtu (26/10) pekan lalu. Pelaku diketahui sempat kabur saat rumahnya dikepung oleh polisi.

    “Setelah melakukan pencarian selama 1 jam, anggota kembali mendapatkan keberadaan pelaku yang bersembunyi di semak-semak sehingga anggota langsung mengamankan pelaku,” kata Aditya.

    Aditya mengungkapkan modus pelaku dalam beraksi yaitu dengan cara menunggu korbannya pergi salat hingga kondisi dalam rumah kosong. Pelaku pun memasuki rumah dan mencari uang serta barang berharga di dalamnya.

    “(Pelaku) membenarkan bahwa telah melakukan pencurian dengan memasuki rumah saat orang salat subuh, mengambil Rp 900 ribu pada dompet dan Rp 45 ribu pada celengan di dalam lemari,” ungkapnya.

    (azh/azh)

  • Menteri Ara Bakal Optimalkan Tanah Sitaan Kasus Korupsi untuk Rumah Rakyat

    Menteri Ara Bakal Optimalkan Tanah Sitaan Kasus Korupsi untuk Rumah Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara bakal mengoptimalkan tanah sitaan hasil korupsi untuk perumahan rakyat. Ara mengaku rencana tersebut sudah mendapatkan lampu hijau dari Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    “Saya punya konsep tanah itu dari sitaan. Saya sudah ketemu jaksa agung. Di Banten saja ada 1.000 hektare (tanah sitaan) dan jaksa agung siap menyerahkan,” ujar Ara saat rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Ara mengatakan dirinya akan bertemu dengan sejumlah pihak terkait seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani soal rencana pemanfaatan tanah sitaan hasil korupsi tersebut. Langkah ini untuk mendukung menyukseskan program tersebut.

    “Dengan menteri keuangan kita akan ketemu bagaimana tanah ini bisa digunakan sama rakyat. Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil,” tandas Ara.

    Bahkan, Ara mengusulkan agar Komisi V DPR memfasilitasi rapat bersama menteri keuangan, termasuk pertemuan dengan Kementerian ATR/BPN agar permasalahan tanah bisa selesai.

    “Ini sudah keputusan politik. Bagaimana barang-barang sitaan ini boleh enggak kita ambil negara dan kita kembalikan buat rakyat harganya jadi sangat murah. Jadi kita langsung berjalan,” tandas Ara.

    Lebih lanjut, Ara mengatakan program perumahan rakyat termasuk dari tanah sitaan dapat memberikan harapan bagi masyarakat yang sulit memiliki rumah. Terlebih bagi masyarakat pekerja hingga aparatur sipil negara (ASN).

  • Mutasi sejumlah jabatan, Kapolda Metro Jaya: Untuk peningkatan kinerja

    Mutasi sejumlah jabatan, Kapolda Metro Jaya: Untuk peningkatan kinerja

    Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram (TR) Nomor ST/367/X/KEP/2024 yang ditandatangani Kepala Biro SDM Polda Metro JayaJakarta (ANTARA) –

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto menyebut mutasi, rotasi, dan pemberian promosi kepada 150 perwira menengah (pamen) dan perwira pertama (pama) bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi Kepolisian.

     

     

    “TR tersebut dalam rangka tour of duty dan penyegaran organisasi untuk melayani serta melindungi masyarakat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

     

     

    “Mutasi ini juga mencerminkan komitmen Polda Metro Jaya untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas anggotanya, ” kata Ade Ary.

     

    Sejumlah mutasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, dapat diuraikan sebagai berikut:

    AKBP Budi Setiadi Jabatan Kabagops Polres Metro Jaksel diangkat menjadi Kasubbidwabprof Bidpropam Polda Metro Jaya menggantikan Kompol Francis Sihombing yang diangkat sebagai PS Kasatpanwal Ditlantas Polda Metro Jaya;
    Selanjutnya Kompol Ibrahim Joao Sadjab diangkat menjadi PS Kasubdit Dalmas Ditsamapta Polda Metro Jaya menggantikan AKBP Burhanuddin yang diangkat sebagai Kasatpamobvit Polres Metro Jakpus;
    Selanjutnya AKBP Ojo Ruslani diangkat menjadi Kasubdithakkum Polda Metro Jaya menggantikan Kombespol Agung Pitoyo yang diangkat menjadi Analis Kebijakan Muda Ditlantas Polda Metro Jaya;
    Di jajaran kapolsek juga terdapat mutasi antara lain Kapolsek Medan Satria Kompol Nur Aqsha Ferdianto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Kebon Jeruk Polres Metro Jakarta Barat;
    Posisinya digantikan Kompol Sutrisno yang sebelumnya menjabat Kapolsek Kebon Jeruk Polres Metro Jakarta Barat;
    Kompol Riyanto Diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Metro Taman Sari menggantikan Kompol Adhi Wananda yang diangkat sebagai Kasubbagalsusang Bagpal Rolog Polda Metro Jaya;
    Kapolsek Bantar Gebang sekarang dijabat oleh Kompol Sukadi yang menggantikan PS Polsek Bantar Gebang AKP Ririn Sri Damayanti;
    AKP Ririn Sri Damayanti diangkat menjadi PS Kapolsek Rawalumbu;
    Wakapolsek Metro Gambir yang semula dijabat Kompol Bambang Sugiharto digantikan oleh Kompol Dwi Haribowo;
    Kemudian Kapolsek Cikarang Selatan Kompol Rudi Wiransyah Setiono digantikan oleh Kompol Ridha Poetera Aditya;
    Selanjutnya, Kompol Muh Sahari diangkat menjadi Kapolsek Cakung Metro Jaktim menggantikan Kompol Panji Ali Candra yang diangkat menjadi Kasubbagfaskon Baglog Polres Metro Jaktim;
    Kapolsek Cikarang Barat Kompol Gurnald Patiran Posisinya digantikan oleh AKP Tri Baskoro Bintang Wijaya yang diangkat sebagai PS Kapolsek Cikarang Barat;
    Kemudian Kapolsek Kemayoran Jakarta Pusat Kompol Arnold Julius Simanjuntak diangkat menjadi Kapolsek Kalideres menggantikan Kompol Abdul Jana yang diangkat sebagai Kapolsek Cengkareng;
    Kemudian AKBP Dedi Hurhadi yang menjabat Kabagops Polres Metro Jakpus diangkat menjadi Kasatbinmas Polres Metro Jakpus.

    Baca juga: Kapolda Metro Jaya minta personel terus siaga selama tahapan pilkada

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ronald Tannur Dihukum MA 5 Tahun Penjara, Kejati Jatim Siap Eksekusi

    Ronald Tannur Dihukum MA 5 Tahun Penjara, Kejati Jatim Siap Eksekusi

    Surabaya (beritajatim.com) – Gregorius Ronald Tannur akhirnya dihukum Mahkamah Agung (MA) dengan 5 tahun penjara. Terkait putusan Kasasi MA yang menganulir vonis bebas terhadap Ronald Tannur tersebut, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) menyatakan siap untuk eksekusi.

    Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim Mia Amiati mengatakan pihaknya saat ini belum menerima salinan putusan Kasasi tersebut. Pihaknya berusaha mengunduh putusan itu di directory begitu telah diunggah dan secepatnya melaksanakan eksekusi.

    “Secepatnya kami lakukan eksekusi setelah kami bisa mendapatkan salinan putusan dan karena kejadian yang lalu-lalu menunggu reales dari PN sangat lama, jika kami berhasil mendownload putusannya akan segera kami laksanakan eksekusi,” ujar Mia, Kamis (24/10/2024).

    “Kami hadir atas nama Negara untuk bisa melakukan penegakan hukum dan menjamin adanga kepastian hukum, walaupun langit akan runtuh, hukum harus tetap tegak berdiri,” lanjut Kajati.

    Terkait penangkapan Hakim Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapaul yang membebaskan Ronald Tannur, Mia mengatakan hal tersebut atas perintah Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ini merupakan gebrakan ST Burhanuddin setelah dipercaya kembali mengemban amanah menjadi Jaksa Agung RI.

    “Terkait dengan penangkapan terhadap ketiga orang hakim tersebut kami jamin tidak akan mempengaruhi proses peradilan yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Jawa Timur, jadi pelimpahan perkara ke PN dan pelaksanaan kegiatan sidang tetap dapat berlangsung secara profesional karena ini bukan berkaitan dengan institusi Pengadilan tetapi berkaitan dengan person yang dapat dikategorikan sebagai oknum mafia peradilan,” ujarnya.

    Karena locusnya berada di wilayah hukum Kejati Jatim pihaknya mensuport sepenuhnya kegiatan dimaksud dan mengingat di kantor Kejati Jatim memiliki Cabang Rutan Kelas I Surabaya maka tahananpun dititipkan di Cabang Rutan di Kantor Kejati Jatim.

    “ Sesuai dengan kapasitasnya untuk 90 orang sekarang tahanan yang berada di dalam ada 43 orang maka jika ditambah denga 3 orang tahanan baru, fasilitas masih tersedia dan sesuai SOP setiap tahanan baru harus masuk ruang isolasi terlebih dahulu selama 14 hari,” tegasnya. [uci/beq]

  • KIPP: faktor pendidikan picu praktik politik uang di Pilkada  

    KIPP: faktor pendidikan picu praktik politik uang di Pilkada  

    “Data BPS tahun 2022 menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat kita sangat rendah. Tidak tamat SD itu sebanyak 30 juta lebih, tamat SD sekitar 64 juta, SMP 40 juta, SMA 57 juta dan S1 (sarjana) hanya 12 juta,”Makassar (ANTARA) – Deputi Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Engelbert Johannes Rohi mengungkapkan, salah satu faktor pemicu masih terjadinya praktik politik uang pada setiap pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah adalah tingkat pendidikan di masyarakatnya.

    “Data BPS tahun 2022 menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat kita sangat rendah. Tidak tamat SD itu sebanyak 30 juta lebih, tamat SD sekitar 64 juta, SMP 40 juta, SMA 57 juta dan S1 (sarjana) hanya 12 juta,” ungkapnya saat Rakor pengawasan Bawaslu Maros Bersama stakeholder di Hotel Dalton Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

    Bila melihat data tingkat pendidikan masyarakat Indonesia, kata dia, sejauh ini masih didominasi tamatan sekolah dasar (SD), sehingga sangat rentan terpapar politik uang, sebab selain kebutuhan ekonomi juga pengetahuan yang minim.

    “Terlihat ada disparitas atau angka selisih tinggi sekali pada tingkat pendidikan SD sampai S1, inilah kemudian menjadi alasan mengapa politik uang sulit di bendung,” tutur dia.

    Johannes bilang, masyarakat yang pendidikan di bawah rata-rata atau masih berada pada ekonomi ke bawah tentu lebih memilih menerima uang jika diberikan, karena uang Rp100 ribu sampai Rp200 ribu sangat berarti buat mereka.

    “Itulah yang membuat ‘serangan fajar’ sangat efektif dilakukan para calon-calon ini untuk mendapatkan suara. Dari beberapa hasil riset penerima politik uang itu rata-rata perempuan, sasarannya emak-emak,” ucapnya.

    Apalagi Indonesia. lanjut dia, masuk urutan ketiga dunia terkait praktik politik uang setelah dua dari negara Afrika yakni Uganda dan Benin, mengutip hasil riset Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi.

    Data itu terungkap dari hasil riset yang Burhanudin lakukan pada dua Pilpres yakni 2014 dan 2019. Hasilnya, sekitar 33 persen atau 62 juta dari total 187 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) terlibat praktik politik uang.

    “Data demografi pendidikan ini menjadi salah satu tolok ukur juga dalam melihat tingkat ekonomi dalam satu negara, sehingga itu menjadi alasan politik uang sangat sulit diturunkan,” katanya.

    Politik uang lainnya yang sangat sulit terdeteksi adalah mahar Partai Politik. Di mana setiap para calon akan memburu bahkan berani membeli partai sebagai kendaraannya untuk ikut berkontestasi, sebab salah satu syarat paling mudah adalah mendapat dukungan parpol.

    “Tentu ada kelemahan pengawasan di sini, karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan penuh dan secara jelas mengatur soal itu. Fakta yang terjadi seperti itu, sehingga bermunculan kolom kosong di daerah-daerah pada Pilkada serentak tahun ini,” ucapnya menekankan.

    Sementara itu, Koordinator Komite Pemilih (TePI) Indonesia Jeirry Sumampow dalam rapat itu memaparkan tentang partisipasi strategis stakeholder dalam mencegah isu Suku Ras dan Agama (SARA), hoaks dan ujaran kebencian untuk Pilkada berintegritas.

    Jeirry bilang, praktik politik uang terjadi selain lemahnya pengawasan juga edukasi pendidikan politik ke masyarakat minim. Selain itu, isu Suku Ras dan Agama (SARA), hoaks serta ujaran kebencian juga menjadi bayang-bayang pada setiap Pemilu dan Pilkada.

    “Perlu peran masyarakat sipil untuk membantu pengawasan dan pemantauan Pilkada. Ada tiga poin harus dijalankan, pertama integritas Pilkada, kedua edukasi masyarakat dan ketiga memperkuat demokrasi. Pencegahan praktik politik uang tidak dengan hanya di cerita tapi dilaporkan,” katanya menekankan.
     

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo umumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih

    Prabowo umumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinet pemerintahannya “Kabinet Merah Putih” di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, sebagai berikut.

    Menteri Koordinator

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar
    Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

    Menteri

    Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
    Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
    Menteri Luar Negeri: Sugiono
    Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
    Menteri Agama: Nasaruddin Umar
    Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
    Menteri HAM: Natalius Pigai
    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
    Menteri Keuangan: Sri Mulyani
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Satrio Brodjonegoro
    Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
    Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
    Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
    Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
    Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
    Menteri Perdagangan: Budi Santoso
    Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia
    Menteri Pekerjaan Umum: Dodi Hanggodo
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
    Menteri Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
    Menteri Transmigrasi: M. Iftitah S. Suryanagara
    Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi
    Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
    Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
    Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
    Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Nusron Wahid
    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional: Rahmat Pambudy
    Menteri PAN RB: Rini Widyantini
    Menteri BUMN: Erick Thohir
    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji
    Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani
    Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
    Menteri UMKM: Maman Abdurrahman
    Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri fauzi
    Menteri Pemuda dan Olahraga: Ario Bimo Nandito Ariotedjo.​​​​​

    Lembaga/badan setingkat menteri

    Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin
    Kepala Badan Intelijen Negara: Muhammad Herindra
    Kepala Staf Kepresidenan: A. M. Putranto
    Kepala Kantor Komunikasi Presiden: Hasan Nasbi
    Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya

    Baca juga: Prabowo umumkan nama kabinetnya adalah Kabinet Merah Putih

    Baca juga: PP Muhammadiyah apresiasi pidato perdana Presiden Prabowo 

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu DKI cegah pelanggaran kampanye hingga masa tenang Pilkada

    Bawaslu DKI cegah pelanggaran kampanye hingga masa tenang Pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menggencarkan patroli untuk mencegah adanya pelanggaran selama pelaksanaan kampanye hingga masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. 

    “Ya kami pasti melalukan patroli selama pelaksanaan kampanye sampai 23 November mendatang,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Burhanuddin saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Pihaknya juga melakukan patroli pengawasan, khususnya di hari tenang pada 24, 25, 26 November agar tiga hari itu memang tidak ada pelaksanaan kampanye di DKI Jakarta.

    Burhanuddin menyebutkan, seluruh jajaran Bawaslu DKI dan kota, kabupaten hingga di tingkat kelurahan sudah mendapatkan instruksi untuk melakukan pengawasan ketat terkait kegiatan-kegiatan setiap pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

    Baca juga: Evaluasi debat pertama Pilkada DKI Jakarta lebih pada aspek teknis

     

    Pengawasan juga dilakukan terhadap setiap tim kampanye paslon hingga relawan dan masyarakat DKI Jakarta untuk memastikan tidak adanya pelanggaran sampai waktu pelaksanaan kampanye selesai.

     

    “Setiap pasangan calon yang akan berkampanye di DKI Jakarta, mereka melaporkan, memberitahukan kepada KPU dan Bawaslu sehingga kami mendapatkan informasi itu dan kami meneruskan jajaran untuk melakukan pengawasan secara melekat,” ujar Burhanuddin.

    Selain itu, dengan keterbatasan personel Bawaslu, pihaknya juga meminta masyarakat Jakarta bisa berperan dalam mengawasi dan melaporkan setiap paslon jika ada dugaan pelanggaran.

     

    Masyarakat bisa langsung melaporkan dugaan pelanggaran ke Kantor Bawaslu DKI Jakarta ataupun Bawaslu tingkat kota dan kabupaten atau melalui platform yang disediakan Bawaslu untuk pengaduan yang tersebar di media sosial.

     

     

    Bawaslu DKI Jakarta juga melakukan patroli untuk mencegah terjadinya politik uang selama masa kampanye dan masa tenang Pilkada Jakarta 2024.

     

    Patroli diiringi dengan sosialisasi larangan politik uang dan sanksinya sebagaimana tercantum pada Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 dengan sanksi yang tercantum pada Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016 ayat 1 dan 2.

    Burhanuddin berharap pelaksanaan kampanye hingga masa tenang dan pencoblosan Pilkada Jakarta 2024 tetap berlangsung damai, tidak adanya ujaran kebencian dan setiap paslon tetap fokus memperkenalkan visi, misi dan programnya untuk Jakarta.

     

    Adapun bunyi Pasal 187 A UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagai berikut:

     

    (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

     

    2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Belum ada temuan pelanggaran selama kampanye Pilkada DKI Jakarta

    Belum ada temuan pelanggaran selama kampanye Pilkada DKI Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta hingga saat ini belum menemukan pelanggaran selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024. 

     

    “(Hingga) Hari ini memang pasang Calon
    Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masih berkampanye pada rel yang memang menjadi aturan kampanye. Jadi masih kondusif,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Burhanuddin.

    Dia dalam diskusi bertajuk “Pilkada Asyik, Pilkada Penting” di kawasan Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat, Sabtu, menyebutkan, pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 sampai hari ini juga tidak ditemukan adanya penggunaan fasilitas negara ataupun adanya keterlibatan pejabat selama masa kampanye.

     

    “Kemarin sempat ada yang melapor ke Bawaslu DKI terkait adanya perusakan alat peraga kampanye. Namun, dalam kasus ini sudah diputuskan tidak memenuhi unsur laporan karena tidak diketahui siapa pelapornya,” ujar Burhanuddin.

    Baca juga: Ada empat potensi pelanggaran dalam Pilkada DKI di Jaksel

     

    Burhanuddin berharap pasangan calon (paslon) Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) DKI Jakarta pada Pilkada 2024 ini bisa terus konsisten dan fokus menyampaikan visi dan misi serta program terbaiknya kepada masyarakat.

     

    “Kita berharap mereka masih konsisten menyampaikan visi dan program kerjanya dan program yang ditawarkan kepada masyarakat,” katanya.

    Hal itu diharapkan berlangsung sampai 23 November sampai akhir Pilkada DKI Jakarta supaya Pilkada DKI Jakarta ini berjalan secara aman dan damai.

     

     

    Di dalam formulir itu masyarakat bisa langsung mengisi nama pelapor, lalu melaporkan siapa, alat buktinya apa, saksinya siapa dan menjelaskan seperti apa kejadiannya.

     

    “Sehingga kalau semuanya sudah jelas, ada nama pelapor, terlapornya siapa, kejadiannya seperti apa dan alat bukti ataupun saksinya apa, bisa ditelusuri pasal apa yang kemudian dilanggar oleh terlapor,” kata Burhanuddin.

     

    Jika semua mekanisme pelaporan di Bawaslu sudah memenuhi unsur formulir dan materi, kata Burhanuddin, Bawaslu menjamin perlindungan pelapor dan tidak akan mempublikasikan terkait laporan tersebut.

     

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

     

    Yaitu Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1 dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • GKI Sinode Jawa Barat komitmen wujudkan pilkada asik dan penting

    GKI Sinode Jawa Barat komitmen wujudkan pilkada asik dan penting

    Seminar ini menjadi upaya edukasi untuk menyadarkan masyarakat khususnya warga gereja terkait pentingnya hak suaraJakarta (ANTARA) – Gereja Kristen Indonesia (GKI) Sinode Wilayah Jawa Barat berkomitmen mewujudkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta yang asik dan penting demi kemajuan Jakarta ke depan.

     

    “Sosialisasi berupa seminar atau talkshow ini penting bagi masyarakat kita semua termasuk warga gereja untuk peduli terhadap penyelenggaraan pilkada di Jakarta,” kata Sekretaris Umum Gereja Kristen Indonesia (GKI) Sinode Wilayah Jawa Barat, Nathanael Setiadi di kawasan Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat, Sabtu.

    Baca juga: Ada empat potensi pelanggaran dalam Pilkada DKI di Jaksel

     

    Menurut Nathanael masyarakat harus peduli terhadap isu kebangsaan seperti pilkada serentak ini. Hal ini menyangkut permasalahan, perhatian, dan dukungan yang ada di Jakarta untuk lima tahun ke depan.

     

    “Penyelenggaraan pilkada tahun ini jadi penting untuk dicermati karena ini pertama kali mencakup seluruh provinsi, kabupaten, kota, kalau dulu hanya sejumlah provinsi, kabupaten, kota saja, tapi tahun ini betul-betul serentak,” ujar Nathanael.

     

     

    Lebih lanjut, Nathanael menjelaskan, seminar bertajuk “Pilkada Asyik, Pilkada Penting” ini bukan berisi pengenalan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Seminar ini menjadi upaya edukasi untuk menyadarkan masyarakat khususnya warga gereja terkait pentingnya hak suara.

     

    “Kita akan terus mengawal pilkada dengan aman, lancar, karena ini menjadi forum kebersamaan. Ada berbagai macam komunitas yang punya hak pilih agar bisa terlibat dalam pesta demokrasi ini, ini deklarasi bersama agar pilkada yg penting ini bisa jadi pilkada yang asik,” jelas Nathanael.

    Sekretaris 1 GKI Sinode Wilayah Jawa Barat Darwin Darmawan dalam talkshow bertajuk “Pilkada Asyik, Pilkada Penting” di kawasan Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat, Sabtu (12/10/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Sementara itu, Sekretaris 1 GKI Sinode Wilayah Jawa Barat Darwin Darmawan yang juga menjadi salah satu pemateri seminar mengatakan, masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 ini.

     

    Darwin menggarisbawahi pentingnya masyarakat melihat rekam jejak setiap pasangan calon yang ada, agar pemimpin Jakarta ke depannya merupakan sosok yang bijak dalam mengambil keputusan ataupun kebijakan.

     

    “Rekam jejak oke, tidak bagi-bagi jabatan sembarangan, ini lah yang bikin pilkada asik. Realistis, demokrasi kita tidak sempurna, dan memang tidak ada yang sempurna, namanya sistem pasti ada kelemahan,” kata Darwin.

    Baca juga: Bamus targetkan pengesahan RAPBD 2025 sebelum Pilkada 

     

    Menurut Darwin, demokrasi di Indonesia ini seharusnya menjadi sederhana karena semua keputusannya dari rakyat. Oleh karena itu, Darwin berharap masyarakat tidak menyerah dalam membangun demokrasi yang asik, dan mencipta warga negara yang bertanggung jawab.

     

    “Kita harus jadi warga negara yang tanggung jawab, rakyat yang harus kritis, kita harus melihat berbagai penyimpangan yang ada agar negara ini tidak belok kemana-mana, perlu diingat tujuan kita menjadikan Pilkada yang asik karena ini merupakan momen yang penting,” ucap Darwin.

     

    Turut hadir menjadi pembicara anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang diwakili Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Hubungan Masyarakat Astri Megatari yang memberikan paparan terkait cara menjadi pemilih yang cerdas, pengecekan daftar pemilih tetap (DPT), dan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

     

    Lalu hadir juga Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Burhanuddin yang memberikan paparan terkait pemetaan kerawanan pemilu dan pilkada serentak 2024.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jackie Chan Lelang Jaket Miliknya ke Nasabah Kaya RI, Laku Rp 1,5 M

    Jackie Chan Lelang Jaket Miliknya ke Nasabah Kaya RI, Laku Rp 1,5 M

    Jakarta –

    Jackie Chan melelang salah satu jaket ikonik miliknya kepada para nasabah-nasabah tajir di RI. Kegiatan ini ia lakukan dalam acara Sinarmas Wealth Concord Gala di Hotel Mulia Jakarta, Jumat (9/8) kemarin.

    Jaket yang dilelang ini bukan jaket biasa karena mengandung banyak nilai simbolis yang berkaitan dengan kehidupan dan filosofi Jackie Chan. Di bagian depan, terdapat logo naga yang mencerminkan nama Chinanya (成龙).

    Kemudian di bagian lengan kiri jaket it terdapat angka 32 yang merupakan angka keberuntungan Jackie. Jaket ini juga memiliki logo Olimpiade Beijing 2008 dan tanggal pembuatan jaket di bawahnya.

    Pelelangan jaket tersebut dimaksudkan Jackie Chan untuk mengumpulkan dana amal alias charity auction. Ia melelang jaket edisi terbatasnya kepada nasabah yang hadir dalam acara tersebut dengan penawar tertinggi.

    Berkat penawaran dari para nasabah tajir RI ini, jaket tersebut berhasil terjual dengan nilai tertinggi yakni US$ 100.000 atau setara dengan Rp 1,59 miliar (kurs Rp 15.975/dolar AS). Dana yang terkumpul langsung diserahterimakan kepada Yayasan Tzu Chi Indonesia dan akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial.

    Perlu diketahui, Jackie Chan merupakan salah satu Brand Ambassador internasional dari SimInvest (platform investasi milik Sinarmas). Karena statusnya sebagai salah satu Brand Ambassador itulah ia ikut serta dalam acara yang digelar grup konglomerat itu dan bertemu dengan para nasabahnya.

    Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Burhanuddin Abdullah, President Director Sinar Mas Multiartha, juga dihadiri oleh manajemen berbagai business unit di bawah naungan Sinarmas Financial Services. Acara ini turut dihadiri oleh 500 lebih investor terkemuka di Indonesia.

    (fdl/fdl)