Tag: Burhanuddin

Survei Indikator: Andi Sudirman – Fatmawati Sangat Sulit Terkejar Danny – Azhar

Pada simulasi terbuka 4 nama calon, Andi Sudirman kembali menunjukkan dominasinya dengan capaian elektabilitas 55,7 persen, Danny Pomanto 21,1 persen, Fatmawati 3,4 persen dan Azhar Arzad 1,0 persen.

Demikian pula survei Top of Mind calon gubernur, Andi Sudirman berada di puncak dengan 46,2 persen, Danny Pomanto 20,4 persen, Fatmawati 3,7 persen dan Azhar Arsyad 0,3 persen.

Indikator juga mencatat kemungkinan responden yang sudah tidak lagi berubah pilihan yang sebanyak 80,5 persen, sedangkan pemilih yang masih goyah sebanyak 16,8 persen.

Di samping itu, Prof. Burhanuddin Muhtadi juga memaparkan bahwa tingginya elektabilitas Andi Sudirman Sulaiman dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain karena Andi Sudirman dinilai sosok pemimpin yang peduli pada rakyat, putra asli daerah, jujur dan bersih dari praktik KKN, telah terbukti hasil kerjanya serta pintar dan berpendidikan.

Survei ini juga memotret kecenderungan pemilih berdasar sentimen putra daerah. Hasilnya 53,6 persen responden memilih putra asli daerah dibanding 45,1 persen yang tidak mempersoalkannya.

Dengan hasil survei ini terpotret bila paslon Andi Sudirman-Fatma sudah sangat sulit terkejar lagi mengingat waktu pencoblosan tersisa 7 hari lagi.

Sebagai informasi, survei yang bertajuk “Peluang Menang Calon Calon Gubernur di Provinsi Sulsel”, ini ingin memotret sikap dan perilaku calon pemilih di Sulsel untuk mengetahui peta dukungan politik elektoral dan ingin mengetahui faktor-faktor penting apa yang berkaitan dengan pilihan-pilihan tersebut sekaligus melihat persepsi warga Sulsel terkait isu-isu mutakhir yang sedang mengemuka.

20/11/2024 09:23
Terkini, Penyebab Hasil Survei Elektabilitas Andika-Hendi Melejit Jelang Coblosan Pilgub Jateng 2024

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Jelang pencoblosan Pilgub Jateng 2024, Survei Elektabilitas Andika Perkasa-Hendi masih unggul dari pasangan lain.

Salah satu penyebab yakni adanya peralihan dukungan dari kader di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Survei Indikator Pilkada Jateng dilakukan pada 7-13 November 2024.

Hasilnya, dalam simulasi surat suara, Ahmad Luthfi-Taj Yasin masih unggul di angka 47,19 persen.

Sedangkan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi memperoleh 43,46 persen.

Sebanyak 9,35 persen responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan para pemilih partai politik yang bergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus banyak tidak loyal memilih pasangan Ahmad Luthfi – Taj Yasin di Pilgub Jawa Tengah 2024 lantaran beralih memilih pasangan Andika Perkasa – Hendrar Prihadi.

Pasangan Luthfi-Taj Yasin didukung oleh Gerindra, PKB, Golkar, PPP, PKS, Demokrat, PAN dan NasDem di Pilgub Jateng. Sementara Andika-Hendrar hanya diusung oleh PDIP.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut kondisi ini menjadi kerugian bagi pasangan Luthfi – Yasin karena Jokowi dan Prabowo dinilai sudah habis – habisan memberikan dukungan.

“Artinya banyak partai pendukung Pak Luthfi yang masih bocor di sana-sini. Ketum memilih Pak Luthfi, tapi konstituen di bawahnya belum samikna wa atokna,” ungkapnya.

Berdasarkan survei Indikator, ada 36,6 persen pemilih Partai Gerindra malah memilih Andika-Hendrar. Sementara 59,3 persen telah menyatakan mendukung Luthfi-Taj Yasin dan 4,1 persen lainnya tak menjawab.

Kemudian ada 40,4 persen pemilih Partai Demokrat yang beralih mendukung Andika-Hendrar. Sementara 58,4 persen lainnya tetap mendukung Luthfi-Taj Yasin dan 1,1 persen tak menjawab.

Sementara ada 39 persen pemilih Partai NasDem memilih Andika-Hendrar.

Lalu sebanyak 34,2 persen pemilih PKS mendukung Andika-Hendrar dan 52,4 persen mendukung Luthfi-Taj Yasin.

Dari pemilih Partai Golkar ada 35,7 persen mendukung Andika-Hendrar. Sementara 57,8 persen lainnya tetap memilih Luthfi-Taj Yasin.

“Kita tahu KIM plus kan dukung Luthfi. Kalau kita lihat hasil Pileg 2024 (di Jateng) itu kan 72 persen (suara parpol KIM Plus). Harusnya kalau linier kan seharusnya pak Luthfi dapat 72 persen, ini Luthfi-Taj Yasin (elektabilitas) mendapatkan 47,19 persen,” kata Burhan.

“Kebocoran ada di dua belah pihak, tapi karena pendukung pak Luthfi banyak, yang rugi pak Luthfi,” tambahnya.

Adapun survei oleh Indikator digelar 7-13 November 2024 dengan jumlah sampel sebanyak 3.500 orang.

Sampel dipilih dengan metode simple random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) survei diperkirakan ±2,3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Purnawirawan dukung Andika-Hendi

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa- Hendrar Prihadi (Andika- Hendi) mendapatkan energi tambahan di pekan terakhir menjelang masa tenang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2024.

Energi yang dimaksud berupa dukungan dari kalangan Purnawirawan Polri di Jawa Tengah, yang dengan tegas mendeklarasikan siap memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 01 tersebut.

Sejumlah purnawirawan perwira tinggi dan perwira menengah Polri di Jawa Tengah, turut bergabung dalam deklarasi Mendukung pasangan Andika- Hendi, yang dilaksanakan di Masdro Café, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu (17/11/2024).

Pemrakarsa kegiatan deklarasi, Irjen Pol (Purn), Rudi Pranoto mengungkapkan, kalangan purnawirawan Polri dari kalangan perwira menengah hingga perwira tinggi di Jawa Tengah sepakat mendukung pasangan Andika- Hendi di Pilgub Jawa Tengah 2024.

Ia menyebut, motivasi kalangan purnawirawan Polri untuk mendukung pasangan Andika- Hendi ini karena figur mantan Panglima TNI dan mantan Walikota Semarang ini dinilai lebih mumpuni di antara dua pasangan calon yang ada.

“Kebetulan, saat masih taruna pak Andika itu satu angkatan dengan saya, beliau orangnya baik, gagah dan juga santun. Lihat saja pada saat debat pasangan calon, pak Andika pembawaannya sangat menghargai pasangan calon lain,” jelasnya kepada awak media.

Satu lagi, lanjut Rudi, keluarga Andika Perkasa sejauh ini juga sangat harmonis. “Sehingga jangan beranggapan kami siap mendukung dan memanngkan Andika- Hendi karena duit, namun karena hati nurani dan tidak akan terpengaruh iming- iming atau janji apa pun,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan, dalam kegiatan deklarasi dunungan untuk pasangan Andika- Hendi ini, tidak hanya kalangan purnawirawan Polri yang bergabung. Di dalamnya juga ada sejumlah nama purnawirawan perwira TNI, antar lain Brigjen TNI (Purn) Untung Waluyo.

Sementara itu, Brigjen TNI (purn) Untung Waluyo menyampaikan, meskipun dirinya merupakan purnawirawan perwira tinggi TNI, namun sepemikiran dengan kalangan purnawirawan Polri di Jawa Tengah.

“Kami tidak melihat latar belakang apakah itu ‘hijau’ atau ‘coklat’, dari mana berasal atau siapa saja mereka. Tetapi karena kami lebih melihat figur yang tepat untuk memimpin Jawa Tengah,” jelasnya.

Bagi mantan Dandim 0714/ Salatiga ini, kedua calon gubernur Jawa Tengah sama- sama baik. Namun jika diminta untuk memilih salah satu pasti ia akan milih yang paling istimewa dan yang paling berprestasi.

Oleh karena itu, setelah deklarasi ini Untung juga mengajak segenap purnawirawan Polri untuk menguatkan dukungan bagi pangan Andika- Hendi dengan 4S, yakni sekasur, sedapur, sesumur dan sedulur.

Artinya mengajak untuk ikut mendukung dan memenangkan pasangan Andika- Hendi dimulai dari suami, dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekitar dan saudara- saudara yang lain. “Kita sampaikan, pasangan calon Andika- Hendi merupakan pasangan calon yang terbaik untuk Jawa Tengah,” tegasnya.

Menanggapi deklarasi ini, calon wakil gubenur Jawa Tengah, Hendrar Pihadi mengakui dukungan kalangan purnawirawan Polri untuk pasangan Andika- Hendi ini menjadi kejutan bagi tim pemenangan Andika- Hendi.

“Tentunya ini akan menjadi sebuah suntikan energi dan spirit bagi tim sukses Andika- Hendi, termasuk juga buat calon gubernur Andika Perkasa maupun dirinya yang akan maju pada Pilgub Jawa Tengah 2024.

Oleh karena itu, Hendi juga berharap, dukungan dari kalangan purnawirawan Polri ini terus bergulir, tidak hanya yang datang pada deklarasi ini. “Namun juga bisa berkembang di daerah lain, sehingga dukungan untuk pasangan Andika- hendi semakin menguat,” tegasnya.

Kata Hendi

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah nomor urut 1, Jenderal TNI (Purn.) Andika M Perkasa dan Hendrar Prihadi (Hendi) menegaskan tak terpengaruh dengan hasil survei yang mengunggulkan mereka.

Hendi menyebutkan bahwa dirinya dan Andika tetap berupaya maksimal mengupayakan seluruh sumber daya menuju hari pencoblosan Pilgub Jateng pada tanggal 27 November 2024.

“Hasilnya yang kita tunggu kan 27 November, sehingga kemudian saya berharap teman – teman tidak kemudian terpengaruh dengan hasil survei tersebut. Tetap gas pol rem blong, untuk menuju kemenangan Andika – Hendi di 27 November,” tegas Hendi saat menghadiri kegiatan Deklarasi Dukungan Purnawirawan POLRI se-Jawa Tengah di Ungaran, Kabupaten Semarang, Minggu (17/11).

Hendi pun menekankan jika dirinya dan Andika optimis dapat memenangkan kontestasi Pilgub Jawa Tengah dengan dukungan yang terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat di Jawa Tengah.

“Sampai hari ini kita terus turun ke bawah, ya berarti kan kita optimis, ya harus optimis,” pungkas mantan Walikota Semarang dua periode tersebut.

Keoptimisan itu pun diharapkan Hendi juga dapat dimaknai oleh seluruh pendukungan dan Andika untuk bisa semakin gencar menyampaikan pesan positif kepada masyarakat.

“Untuk semua elemen, struktur, relawan, pokoknya terus kita berpikir. Sampaikan pesan kepada masyarakat tentang program Andika – Hendi dan libatkan partisipasi masyarakat untuk rencana pembangunan Jawa Tengah ke depan,” tutur Hendi.

SMRC sebelumnya merilis survei yang dilakukan pada 1210 orang selama 7-12 November 2024 di Jawa Tengah. Dengan metode multistage random sampling dengan jumlah proporsional, survei tersebut menunjukkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin menunjukkan tren penurunan.

“Butuh selisih lebih dari 5,8 persen untuk menyatakan perbedaan dukungan kedua pasangan signifikan. Karena itu dukungan kepada kedua pasangan dapat dikatakan seimbang sementara ini,” kata Deni.

“Dalam dua bulan terakhir terlihat perubahan signifikan. Andika-Hendri naik 13,8 persen dan Luthfi-Yasin turun 10,9 persen. Tapi dalam sebulan terakhir persaingan makin ketat, tidak terlihat perubahan signifikan secara statistik,” katanya.(*)

20/11/2024 06:48
Dapat ‘Endorse’ Prabowo & Jokowi, Elektabilitas Ahmad Luthfi-Taj Yasin Stagnan

Bisnis.com, JAKARTA — Elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen cenderung stagnan meskipun mendapat endorse atau dukungan dari Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu terungkap dari hasil survei terbaru lembaga survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 7–13 November 2024 kepada 3.500 warga Jawa Tengah dengan margin of error 2,3% pada tingkat kepercayaan 95%.

Direktur Eksekutif lembaga survei Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan elektabilitas calon gubernur Ahmad Luthfi baru mencapai 39,82%, sedangkan calon wakilnya Taj Yasin hanya 3,75%.

Sementara itu, menurut Burhanuddin, nama Andika Perkasa ada di angka 38,53%, hanya berbeda tipis dengan elektabilitas Ahmad Luthfi. Kemudian untuk Hendrar Prihadi (Hendi) hanya 1,44%.

“Jarak dukungan terhadap Ahmad Luthfi dan Andika Perkasa ini tidak beda terlalu signifikan, masih dalam rentang margin 2,3 persen,” tuturnya di Jakarta, Minggu (17/11/2024).

Burhanuddin menyebut jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya di periode 10–17 Oktober 2024, Ahmad Luthfi hanya mendapatkan 39,7%. Artinya hanya berbeda 0,1% dengan survei terbaru, padahal Ahmad Lutfi sudah mendapatkan dukungan dari Prabowo Subianto dan Jokowi.

Sementara itu, nama Taj Yasin Maimoen, kata Burhanuddin mengalami penurunan jika dibandingkan dengan survei Indikator sebelumnya.

Pada survei periode 10–17 Oktober 2024 kemarin, elektabilitas Taj Yasin Maimoen mencapai 4,8%. Sayangnya, pada survei terbaru, elektabilitas Wagub Jateng 2018–2023 itu menurun menjadi 3,7%.

“Jadi tren dukungannya menurun ya untuk paslon Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen,” katanya.

17/11/2024 16:55
Survei Indikator Politik: Andika-Hendi 43,46%, Luthfi-Yasin 47,19%

Jakarta –

Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei elektabilitas pasangan cagub dan cawagub di Pilgub Jawa Tengah. Elektabilitas pasangan nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin di atas pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Hendi).

Survei dilakukan dalam periode 7-13 November 2024. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengen menyertakan sebanyak 3.500 orang.

Sampel berasal dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 100 responden di tiap kabupaten/kota. Dari 3.500 responden, sampel basis sebanyak 1.900 responden. Responden terpilih diwawancara secara tatap muka.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.900 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error-MoE) +-
2,3% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan dari simulasi dua pasangan calon Ahad Luthfi dan Taj Yasin unggul dari pasangan Andika-Hendi. Adapun Luthfi-Yasin mendapat elektabilitas 47,19% sementara Andika-Hendi 43,46%.

Kendati demikian Indikator Politik menyebut jarak elektabilitas kedua pasangan ini masih dalam hitungan MoE. Ia menyebut masih memungkinkan terjadinya perubahan di kemudian hari.

“Kita tidak punya kesimpulan yang konklusif untuk mengatakan Pak Luthfi unggul. Meskipun secara absolut Pak Luthfi degan Gus Yasin sedikit di atas Pak Andika, tetapi secara statistik keduanya imbang,” kata dia.

Berikut elektabilitas 2 pasangan calon berdasarkan simulasi surat suara:

(dwr/gbr)

17/11/2024 14:32
Kejagung Klarifikasi soal 5.000 Jaksa Terkait Judi Online, Ternyata…

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan pernyataan JA ST Burhanuddin soal pegawai di korps Adhyaksa yang bermain judi online.

Sebelumnya, Burhanuddin menyatakan bahwa pegawainya ada yang bermain judi online dalam rapat koordinasi rapat dengan Komisi III di kompleks parlemen, Rabu (13/11/2024).

“Jujur saja ada pegawai yang ikut [main judi online] dan hanya iseng-iseng aja di bawah Rp5.000-an begitu dan kami sudah menyerahkan nama-nama itu ke bidang pengawasan untuk ditindaklanjuti,” ujar Burhanuddin.

Terkait hal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar menyatakan bahwa kata “lima ribu” dalam pernyataan JA Burhanuddin adalah nominal deposit untuk bermain judi online.

“Maksudnya itu ada permainan 5.000, 10.000 bukan orangnya, karena beliau sudah jelas, zero tolerance policy,” ujar Harli di Kejagung, Jumat (13/11/2024).

Dia menambahkan bahwa pihaknya Kejaksaan Agung memberikan sanksi tegas terhadap pegawai Kejaksaan yang bermain judi online. Sanksi tegas, yakni bisa berupa pidana.

Dia mengimbau kepada seluruh jaksa maupun pegawai di lingkungan Kejaksaan RI agar tidak coba-coba untuk terus bermain judi online.

“Jadi kalau ada ditemukan aparat kejaksaan yang bermain judi online bisa administratif, bisa pidana,” pungkasnya.

16/11/2024 11:27
Temui JA Burhanuddin, Mentrans Iftitah Minta Pendampingan Soal Pelaksanaan Kerja

Bisnis.com, JAKARTA – Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin telah menerima kunjungan dari Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman.

Dalam pertemuan itu, Burhanuddin mengatakan bahwa pihaknya telah diminta untuk melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kerja di Kementrian Transmigrasi.

Dengan demikian, dukungan maupun pendampingan itu dilakukan agar pelaksanaan kerja pada Kementrans tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

“Nanti ada pendampingan-pendampingan sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan jauh dari permasalahan hukum,” ujarnya di Kejagung, Jumat (15/11/2024).

Di lain sisi, Mentrans Iftitah mengungkap salah satu sektor yang diperlukan pendampingan dari Kejaksaan yaitu pegawai di Kementrans agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

“Yang paling penting adalah tidak adanya Korupsi, kemudian mencegah kebocoran-kebocoran anggaran dan apa yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ,” tutur Iftitah.

Dia juga mengemukakan anggaran Kementrans di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemen PDT) memiliki keterbatasan.

Sebab, Kementrans hanya mendapatkan 6% atau Rp194 miliar pada 2024 dan Rp98 miliar pada 2025. Khusus anggaran pada 2025, Kementrans bakal mendapat pengaturan menjadi Rp122 miliar.

Namun demikian, anggaran yang terbatas itu tidak menyurutkan kinerja dari Kementrans pada tahun ini maupun selanjutnya. Sebab, Kementrans diamanatkan untuk mengelola lahan 3,2 juta hektare.

Dari 3,2 juta hektare itu terdapat 2,4 hektare yang bakal diberikan dalam bentuk sertifikat hak milik atau SHM kepada transmigran. Alhasil, terdapat sekitar 600.000 hektare lahan yang terlantar.

“Nah harapannya yang HPL terlantar itu betul-betul dimanfaatkan untuk nanti pengembangan ekonomi di kawasan-kawasan transmigrasi,” pungkasnya.

15/11/2024 14:45
Jaksa Agung Sebut Ribuan Anggotanya yang Bermain Judol Hanya Iseng, Ketua MUI: Masa Isengnya Langgar Hukum dan Norma Agama

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut ribuan anggotanya yang bermain judi online (judol) hanya iseng. Hal itu menuai kritik.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mempersoalkan hal tersebut. Meski iseng, ia menyebut judol melanggar hukum dan norma agama.

“Aduhhh, masa isengnya melanggar hukum dan norma agama,” kata Cholil dikutip dari unggahannya di X, Jumat (15/11/2024).

Cholil meminta agar para jaksa tersebut ditindak tegas. Sehingga tidak ada lagi judol dengan dalih iseng.

“Tolog ditindak tegas Pak jangan biarkan iseng itu bikin pusing negeri ini,” terangnya.

Adapun data adanya ribuan jaksa yang bermain judol berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Data itu dikonfirmasi Komisi III DPR RI pada Burhanuddin saat rapat kerja di DPR.

Burhanuddin mengonfirmasi hal tersebut. Namun ia menyebut hanya iseng.

15/11/2024 13:57
2 Mengapa Anggota DPR Kompak Mencecar Jaksa Agung Terkait Kasus Tom Lembong? Nasional

Mengapa Anggota DPR Kompak Mencecar Jaksa Agung Terkait Kasus Tom Lembong?
Penulis
Penetapan eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (
Tom Lembong
) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait
impor gula
pada tahun 2015-2016 menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi III
DPR
RI bersama Kejaksaan Agung (
Kejagung
).
Dalam rapat yang digelar pada Rabu, 13 November 2024, anggota DPR RI ramai-ramai mencecar
Jaksa Agung
Sanitiar Burhanuddin dan jajaran Kejagung untuk memberikan penjelasan terkait penanganan kasus impor gula karena menjadi sorotan publik.
Pada awal rapat, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Al Fath langsung menyinggung soal penetapan tersangka terhadap Tom Lembong.
“Ada beberapa perkara yang memang sedang ditangani oleh Kejagung ini cukup menarik jadi publik benar-benar hari ini melihat kinerja dari Kejagung. Salah satunya dibicarakan oleh masyarakat itu perkara penetapan tersangka mantan menteri Tom Lembong,” ujar Rano.
Diketahui, Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka karena mengizinkan impor gula saat stok gula di dalam negeri tengah surplus.
Beberapa anggota Komisi III DPR RI kemudian menggali lebih dalam mengenai dugaan motif di balik penetapan tersangka terhadap Tom Lembong.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan bahkan mendesak Kejagung memberikan penjelasan yang lebih rinci.
Hinca mengungkapkan bahwa penanganan kasus impor gula tersebut menimbulkan dugaan adanya balas dendam politik.
“Kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik, penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu sarat dengan dugaan balas dendam politik,” ujar Hinca.
Hinca pun berharap Kejagung dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang penanganan kasus ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang semakin memperburuk citra hukum di mata publik.
“Karena anggapan itu yang kami dengarkan, itu yang kami rekam, karena itu kami sampaikan. Harus dijelaskan ini ke publik lewat Komisi III ini supaya betul-betul kita dapatkan,” kata Hinca.
Anggota DPR lainnya, Benny K Harman, ikut memberikan sorotan tajam. Dia berpendapat bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka jangan berhenti pada individu tersebut saja.
Dia menyebut, Kejagung harus menggunakan ini untuk menjadikan kasus ini sebagai jalan untuk membongkar kasus korupsi yang lebih luas di sektor impor gula.
“Itu pintu masuk, mudah-mudahan pintu masuk betul Pak Jaksa Agung. Jadi jangan sampai batas sampai di pintu masuk,” ujar Benny.
Benny juga menyarankan agar Kejagung tidak hanya sekadar membuka satu pintu kasus, tetapi juga menggali lebih dalam untuk mengungkap dugaan korupsi yang lebih besar.
“Masuk lebih dalam lagi, tapi bagaimana masuk lebih dalam kalau yang dangkal ini belum disentuh? Sentuh yang dangkal dulu baru masuk ke laut yang lebih dalam lagi. Kami menunggu,” ungkap Benny.
Tidak sedikit anggota DPR yang menilai bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka terlalu terburu-buru.
Politikus Partai Gerindra, Muhammad Rahul, mengungkapkan soal kekhawatirannya terkait cepatnya proses penetapan tersangka ini.
“Saya langsung saja, menurut saya itu terlalu terkesan terburu-buru Pak Jaksa Agung. Dalam artian, proses hukum publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” ujar Rahul.
Dia khawatir bahwa ketergesaan dalam penetapan tersangka bisa menciptakan kesan bahwa hukum dipakai sebagai alat politik oleh pemerintah.
“Pak Jaksa Agung jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan bahwa pemerintah menggunakan hukum sebagai alat politik,” kata Rahul.
Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Nasir Djamil lantas menyoroti masalah keadilan dalam penegakan hukum terkait kasus Tom Lembong. Dia mempertanyakan mengapa hanya Tom Lembong yang menjadi sorotan, padahal ada banyak Menteri Perdagangan lain yang juga terlibat dalam kebijakan impor.
“Kasus Tom Lembong menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, bahwa dia bukan satu-satunya menteri perdagangan. Ada banyak menteri perdagangan yang juga melakukan impor, dan tentu saja ada pimpinan yang di atas,” ujar Nasir.
Nasir juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan humanis, tanpa pandang bulu.
Dia lalu mengingatkan Kejagung untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan asas pembuktian yang jelas dan tegas.
“Jadi ini harapan kami mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik, meskipun tidak memengaruhi proses hukum yang sedang dijalankan Kejagung,” katanya.
Menanggapi banyaknya pertanyaan dan kritik yang diajukan oleh anggota DPR, Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin dengan tegas membantah bahwa penanganan kasus ini memiliki motivasi politik.
“Untuk kasus Tom Lembong, kami sama sekali tidak pernah maksud soal politik. Kami hanya yuridis, dan itu yang kami punya,” kata Burhanuddin.
Burhanuddin juga menegaskan bahwa Kejagung mengusut kasus ini dengan sangat hati-hati, mengikuti prosedur yang berlaku.
“Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu tidak mudah. Kami melalui proses-proses tahapan-tahapan yang sangat rigit dan tidak mungkin kami menentukan seseorang sebagai tersangka, ini akan melanggar HAM. Kami pasti hati-hati,” katanya lagi.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/11/2024 05:38
Erick Thohir Rombak Komisaris PLN, Ini Daftar Lengkapnya

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemegang saham PT PLN (Persero) menetapkan empat komisaris baru dan memperpanjang masa jabatan dua direksi PT PLN (Persero).

Hal ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Kamis (14/11/2024) di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.

Berdasarkan keterangan resmi PLN, RUPS ini menyepakati pemberhentian dengan hormat jajaran komisaris, antara lain:

1. Suahasil Nazara selaku Wakil Komisaris Utama

2. Nawal Nely sebagai Komisaris

3. Mohamad Ikhsan sebagai Komisaris

4. Arcandra Tahar sebagai Komisaris Independen

5. Dudy Purwagandhi sebagai Komisaris

Dan mengukuhkan pemberhentian Charles Sitorus sebagai Komisaris Independen.

RUPS juga mengangkat jajaran Komisaris baru yang terdiri dari:

1. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama

2. Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris

3. Jisman P. Hutajulu sebagai Komisaris

4. Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen

5. Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen

Dengan penetapan tersebut, maka susunan jajaran Dewan Komisaris PLN terbaru berubah menjadi sebagai berikut:

1. Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

2. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama

3. Susiwijono Moegiarso sebagai Komisaris

4. Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris

5. Dadan Kusdiana sebagai Komisaris

6. Jisman P. Hutajulu sebagai Komisaris

7. Mutanto Juwono sebagai Komisaris Independen

8. Andi Arief sebagai Komisaris Independen

9. Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen

10. Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen

RUPS juga kembali mengangkat Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama dan Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan.

Dengan pengangkatan ini, maka susunan Direksi PLN terbaru menjadi sebagai berikut:

1. Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama

2. Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan

3. Yusuf Didi Setiarto sebagai Direktur Legal dan Manajemen Human Capital

4. Evy Haryadi sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem

5. Edi Srimulyanti sebagai Direktur Retail dan Niaga

6. Hartanto Wibowo sebagai Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis

7. Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan

8. Adi Lumakso sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan

9. Adi Priyanto sebagai Direktur Distribusi

10. Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Risiko.

(wia)

15/11/2024 01:46
Jaksa Agung Terpojok, Seluruh Fraksi DPR Mengkritik Tajam, Tom Lembong Diyakini Tidak Bersalah

Sementara itu, Sari Yuliati dari Fraksi Partai Golkar bahkan memberikan penjelasan panjang lebar terkait proses penerbitan izin impor gula yang diterbitkan pada 2015 dan 2016.

“Tadi disebutkan pak Hinca, kasus ini menimbulkan spekulasi masyarakat, kasus ini sarat dengan kepentingan politik,” ujar Sari Yuliati di hadapan Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

Menurutnya, izin tersebut dikeluarkan berdasarkan peraturan yang berlaku pada waktu itu. Sari menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dapat dibuktikan dalam penerbitan izin impor gula oleh Tom Lembong.

“Jika dilihat dari waktu penerbitan izin oleh Tom Lembong yaitu 2015 dan 2016, maka tentu ada dua peraturan yang berlaku,” lanjutnya.

Pertama, kata Sari Yuliati, untuk izin impor gula diterbitkan pada 2015, yang berlaku adalah Kepmen Perindag nomor 527/2004 Pasal 2 ayat 2.

“Diatur bahwa gula kristal mentah dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai importir produsen gula,” tukasnya.

Lanjut Sari Yuliati, pada Pasal 4 ayat 1, untuk izin impor yang menerbitkan adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Adapun Pasal 2 ayat 4, menyebutkan gula kristal mentah yang diimpor tersebut setelah diolah hasilnya dapat dijual atau didistribusikan kepada industri.

“Kalau memang berhenti di sini, bisa dibilang Tom Lembong melanggar peraturan. Tetapi di Pasal 23 menyatakan bahwa pengecualian terhadap ketentuan dalam keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri,” sebutnya.

Sari Yuliati juga memberikan gambaran mengenai alasan pemerintah menerbitkan izin impor gula.

14/11/2024 22:30