Xcloud.id

Tag: Burhanuddin

  • Mendagri Ungkap Peran Strategis BPD dalam Pengawasan Pemerintahan Desa

    Mendagri Ungkap Peran Strategis BPD dalam Pengawasan Pemerintahan Desa

    Mendagri Ungkap Peran Strategis BPD dalam Pengawasan Pemerintahan Desa
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis kepala desa (kades) dalam menjalankan fungsi pengawasan.
    Hal itu disampaikan Tito setelah mengukuhkan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (
    Abpednas
    ) Indonesia periode 2025–2031 di Grand Anara Hotel, Kota Tangerang, Banten, Jumat (12/12/2025). Dalam forum tersebut, Tito juga dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pakar Abpednas.
    Ia berharap asosiasi tersebut dapat memperkuat fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. 
    Menurut Tito, Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan besar kepada desa, termasuk dalam penyusunan program dan pengelolaan anggaran. 
    Oleh karena itu, keberadaan
    BPD
    menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
    Tito juga menyoroti sejumlah kasus yang menjerat kades akibat kesalahan dalam pengelolaan anggaran.
    Untuk itu, ia berharap Abpednas mampu memperkuat pengawasan serta memberikan masukan terhadap program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
    “Kami harap karena adanya badan ini, akan membuat
    balancing
    , pengawas, dan juga memberikan masukan dalam rangka program-program yang betul-betul menyentuh rakyat. Sehingga uang itu tidak disalahgunakan,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (12/12/2025).
    Ia menjelaskan bahwa pembinaan terhadap pemerintah desa secara formal berada di tangan bupati atau wali kota. 
    “
    Nah
    , ini para bupati kami dorong untuk melakukan pengawasan, pembinaan. Sambil kami monitoring juga bersama-sama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT),” ujar Tito.
    Kendati demikian, ia menegaskan bahwa mekanisme pengawasan dari bawah, seperti melalui BPD, sangat penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran desa.
    Tito menambahkan, Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa. Dengan jumlah anggota BPD antara lima hingga sembilan orang per desa, Abpednas memiliki potensi menjadi kekuatan besar dalam pengawasan.
    “
    Nah
    , ini kita harapkan menjadi kekuatan besar untuk menjadi pengawas dan memberikan kontribusi,” imbuhnya.
    Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut juga hadir Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Ketua Umum DPP Abpednas Indra Utama, serta jajaran pengurus dan pejabat terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komdigi Targetkan 6 Garuda Spark Beroperasi pada 2026

    Komdigi Targetkan 6 Garuda Spark Beroperasi pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan pemerintah akan mempercepat pengembangan jaringan pusat inovasi Garuda Spark sebagai mesin pencetak talenta dan wirausaha digital. 

    Adapun saat ini terdapat tiga Garuda Spark dan tahun depan ditargetkan menjadi enam, dengan rencana ekspansi hingga 20 lokasi pada 2029 agar lebih banyak generasi muda bisa mendapatkan pelatihan, peningkatan keterampilan (upskilling), dan alih keterampilan (reskilling) untuk mengisi pekerjaan baru di sektor digital.  

    Garuda Spark adalah jaringan innovation hub nasional yang dibangun Komdigi sebagai ruang kolaborasi dan inkubasi bagi startup, talenta muda, serta pelaku industri untuk mengembangkan solusi teknologi digital.

    Program ini dirancang sebagai platform “nationally coordinated, locally adapted, globally connected”, dikoordinasikan secara nasional, menyesuaikan potensi tiap daerah, dan membuka akses jejaring hingga level global.

    Edwin menepis anggapan bahwa perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) akan semata-mata memicu pengangguran. Menurutnya, ledakan solusi digital justru menuntut pemerintah dan pelaku industri aktif menciptakan lapangan kerja baru, antara lain melalui pelatihan terstruktur di berbagai titik Garuda Spark yang akan menyalurkan talenta ke posisi kerja dengan nilai tambah lebih tinggi. 

    Dia berharap pada tahun depan Indonesia dapat menambah 3 Garuda Spark sehingga total mencapai 6 Garuda Spark. Adapun dalam 5 tahun ke depan diharapkan dapat menyentuh 20 lokasi.

    “Generasi muda kita kami latih, dan kami salurkan ke pos-pos pekerjaan yang lebih baik,” kata Edwin kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025). 

    Dia untuk mencapai target ambisius tersebut perlu partisipasi luas dari berbagai pemangku kepentingan untuk menjadikan pusat-pusat inovasi tersebut sebagai simpul pelatihan dan penempatan kerja bagi anak muda.  

    Untuk periode 2025–2029, tambah Edwin, penguatan konektivitas, komputasi awan (cloud), komputasi (computing), dan keamanan siber sebagai fondasi utama pembangunan ekosistem digital. Lonjakan teknologi sejak pandemi Covid-19, kemunculan ChatGPT, pesatnya pengembangan AI, sensor, dan teknologi blockchain telah membuat data makin berharga, bahkan dapat disebut sebagai “mata uang” baru dalam perekonomian.  

    Saat ini, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB nasional diperkirakan berada di kisaran 8 persen dan diproyeksikan terus meningkat seiring berkembangnya konten dan data yang dapat dikomersialisasi. 

    Edwin menilai peningkatan kompetensi digital masyarakat menjadi tantangan besar, sehingga pemerintah perlu menghidupkan kembali dan memperluas peran digital enterprise agar pelaku usaha dapat memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk melalui regulasi yang lebih jelas untuk AI dan inovasi digital lainnya.  

    Edwin juga menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan transformasi digital melalui ketersediaan modal ventura, dana-dana antara, hingga sovereign wealth fund yang strategis untuk mempercepat digitalisasi ekonomi secara nasional. 

    Mengacu data Prasasti, dia menjelaskan bahwa Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia sekitar 6,5, sementara sektor TIK memiliki ICOR sekitar 5,1 dan ekonomi digital sekitar 4,3, sehingga digitalisasi dinilai lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan dan efisiensi ekonomi. 

    Untuk diketahui, ICOR, atau Incremental Capital Output Ratio, adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perekonomian dalam menggunakan investasi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, ICOR menunjukkan berapa banyak tambahan investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output (pertumbuhan).

    Makin kecil angka ICOR, makin baik. Sebab, jumlah investasi yang dikeluarkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi makin kecil. 

    Dengan ICOR 4,3 maka nilai investasi yang perlu digelontorkan pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% turun drastis dari 52% PDB atau sekitar Rp11.000 triliun menjadi hanya 32%-35% (atau sekitar Rp7.040 triliun-Rp7.700 triliun) PDB. 

    Karena itu, dia menegaskan Indonesia tidak bisa lagi menunda digitalisasi, dan persiapan talenta menuju teknologi baru harus dilakukan sejak sekarang agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan penurunan ICOR dapat tercapai.

    Sebelumnya, Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies Burhanuddin Abdullah menyarankan Presiden Prabowo Subianto  untuk melanjutkan digitalisasi guna mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. 

    Burhanuddin mengatakan dengan berfokus pada digital, maka ICOR Indonesia yang saat ini masih berkisar 6,6 dapat ditekan menjadi 4,3. 

    “Jadi kalau itu bisa dilakukan untuk keseluruhan sektor kita itu surplus mestinya,” kata Burhanuddin di Jakarta, Selasa (12/8/2025). 

    Burhanuddin menambahkan saat ini untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pemerintah masih kekurangan dana sekitar 14% dari PDB. Pemerintah hanya mampu menyiapkan 38% dari PDB, sementara itu 14% sisanya diambil dari pinjaman atau dari modal asing. 

    Dengan berfokus pada digitalisasi, pemerintah tidak hanya berhasil menambal kebutuhan, juga dapat dapat mencatatkan surplus sekitar 3%-6% dari PDB.   

    Burhanuddin mengakui untuk meningkatkan ICOR dibutuhkan langkah yang kuat ini. Saat ini 17 sektor instansi dan lembaga pemerintah, baru sektor Teknologi dan Informasi saja yang memiliki ICOR kategori tinggi. 

    Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah mengatakan salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ICOR adalah dengan menggenjot pembangunan infrastruktur digital secara merata. 

    Pemerataan internet akan membuat masyarakat yang awalnya tidak tersentuh internet menjadi terlayani sehingga mereka dapat mengakses layanan digital termasuk berjualan secara online. 

    Dia memproyeksikan Indonesia akan berkontribusi mencapai US$360 miliar atau sekitar Rp5,87 kuadriliun (Kurs:Rp16.000) pada 2030, serta dominasi 40% dari nilai ekonomi digital ASEAN dengan melakukan pemerataan layanan internet. 

    “Peran utama dari pemerintah adalah penyediaan infrastruktur. Itu adalah hal yang mutlak, yang kami harapkan dari pemerintah terutama kalau kita bicara daerah-daerah di tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebaran infrastruktur kita belum merata, kalau di Jakarta kita menikmati jaringan bagus,” kata Piter. 

    Sekadar informasi dalam membangun jaringan hingga ke pelosok negeri, pemerintah telah memiliki Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti). Melalui program Akses Internet hingga penggelaran Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL), Bakti telah melayani ratusan titik intenet di daerah 3T.

  • Badan Pengkajian MPR bahas peningkatan kualitas demokrasi Indonesia

    Badan Pengkajian MPR bahas peningkatan kualitas demokrasi Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengkajian MPR RI membahas upaya peningkatan kualitas demokrasi Indonesia melalui diskusi kelompok terpumpun (FGD) bersama pakar ilmu politik, ahli hukum tata negara, hingga pakar kajian manusia (human studies).

    Ketua Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI Yasonna H. Laoly, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan pembahasan FGD berfokus pada penilaian para pakar mengenai kondisi demokrasi Indonesia.

    “Kita harus mencari format yang betul-betul baik untuk proses demokrasi kita karena ini dalam perangkat rekrutmen politik, ya,” ucapnya saat memimpin forum FGD yang dilaksanakan di kawasan Tangerang Selatan, Banten, Rabu (3/12).

    Menurut Yasonna, kualitas demokrasi nasional menunjukkan tren penurunan. Hal itu tidak hanya terlihat dari hasil riset dan survei, tetapi juga dari dinamika politik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

    Dia menilai, penurunan kualitas demokrasi berkaitan dengan persoalan rekrutmen politik dalam pemilihan umum, baik pemilihan presiden, kepala daerah, maupun anggota legislatif.

    Selain itu, Yasonna menyoroti pentingnya memperkuat kebebasan berpendapat yang tetap berada dalam koridor undang-undang serta mempertegas mekanisme check and balances antara parlemen dan pemerintah.

    “Semakin kuat check and balances dalam sistem pemerintahan, semakin baik pula kualitas demokrasi dan pembangunan ekonomi,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti kecenderungan kritik atau keluhan masyarakat didengar setelah viral. Sejumlah pakar dalam FGD mengusulkan agar lembaga perwakilan membuka kanal resmi media sosial sebagai sarana penyerapan aspirasi.

    “Hal ini perlu dikelola dengan baik agar dapat menjadi masukan langsung bagi DPR maupun pemerintah,” kata Yasonna.

    Dia menekankan, setelah lima kali pemilu pascareformasi, demokrasi Indonesia seharusnya semakin matang tidak hanya secara prosedural, tetapi juga substantif. Namun, menurut dia, perkembangan yang ada justru menunjukkan perlunya koreksi dan penguatan kembali.

    FGD ini turut menyinggung kemungkinan perlunya kajian mendalam terhadap sistem ketatanegaraan, termasuk evaluasi atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jika diperlukan.

    Pakar ilmu politik UIN Jakarta sekaligus Pendiri Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan penyebab utama kemunduran demokrasi bukan hanya budaya politik, melainkan melemahnya prinsip checks and balances.

    Untuk itu, dia menegaskan pentingnya menjaga checks and balances serta menghormati kedaulatan rakyat sesuai amanat konstitusi.

    Ahli Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Mohammad Novrizal mengatakan penguatan demokrasi hanya dapat dicapai apabila negara memberi ruang lebih besar bagi partisipasi publik yang bermakna, baik dalam proses legislasi maupun pengambilan keputusan.

    Dia menekankan perlunya pemenuhan prinsip partisipasi yang bermakna sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi, yakni hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan secara layak dalam pembentukan undang-undang.

    “Dengan kondisi yang ada sekarang, saya lihat memang kalau kita cuman prosedural, ya, sudah, hasilnya seperti ini. Padahal, sebetulnya, demokrasi itu benar-benar diniatkan untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemaslahatan semua rakyat,” ucapnya.

    Di sisi lain, pakar human studies sekaligus dosen Universitas Islam 45 Bekasi Rasminto mengatakan tujuan amandemen UUD 1945 periode 1999–2002 belum sepenuhnya tercapai karena masih ada permasalahan substansial, baik dalam praktik ketatanegaraan maupun implementasi hukum.

    Menurut dia, masyarakat masih menghadapi kesenjangan literasi politik. Hal itu dapat diatasi dengan penguatan bab kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 agar demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pusat tata kelola pemerintahan, termasuk penegasan norma partisipasi publik dalam legislasi.

    Selain itu, dia menilai, perlu pembenahan sistem pemilu dan partai politik, khususnya terkait keseimbangan antara derajat keterwakilan dan stabilitas pemerintahan, termasuk transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik agar tidak membuka ruang bagi oligarki.

    “Tujuan utama bernegara adalah memakmurkan rakyat maka konstitusi harus memastikan negara berjalan secara simetris, adil, dan tidak elitis,” tegas Rasminto.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harmoni Musik dan Pesan Kemanusiaan dalam Simfoni Perdamaian

    Harmoni Musik dan Pesan Kemanusiaan dalam Simfoni Perdamaian

    Jakarta: Metro TV merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-25 pada 25 November 2025. Menyambut momen bahagia ini, salah satu stasiun berita ternama di Tanah Air tersebut menggelar malam perayaan dengan konser Simfoni Perdamaian bertema “Journey With Empathy” di Studio Grand Metro TV, Jakarta Barat, pada Selasa, 25 November 2025.
     
    Acara ini menjadi refleksi perjalanan seperempat abad Metro TV dan ajakan untuk terus menyebarkan empati, serta semangat persatuan melalui jurnalisme.
     
    Puncak perayaan dihadiri sejumlah tokoh penting nasional. Di antaranya, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Pendidikan Dasar Menengah RI Abdul Muti, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidillah, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri P2MI Mukhtarudin, hingga Kapuspen TNI Mayjen (Mars) Freddy Ardianzah. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya fungsi media sebagai perekat sosial dalam keragaman.
     
    Hadir pula sejumlah penjabat dari Media Group seperti CEO Media Group M. Mirdal Akib, Deputi Chairman Media Group Lestari Moerdijat, serta Direktur Utama Metro TV Arief Suditomo.
     
    Pada kesempatan itu, Puan Maharani memberikan sambutan. Ia mengapresiasi puncak perayaan HUT ke-25 Metro TV yang bertemakan “Journey with Empathy.” Hal itu dinilai menegaskan komitmen stasiun berita ini untuk terus menghadirkan informasi yang menyejukkan serta mempererat persatuan bangsa.
     
    “Bagaimana kita berempati, bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain dengan hati,” ujar Puan Maharani.
     
    Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad menyoroti konsistensi Metro TV dalam menjaga objektivitas dan kredibilitas, menjadikannya referensi media yang sehat dan konstruktif dalam lanskap media Indonesia.
     
    “Metro TV di tengah dinamika Indonesia selalu memberikan gambaran yang nyata dan fakta dalam meliput berbagai berita dan objektif. Tentunya juga banyak kritik-kritik yang membangun tetapi sehat,” kata Dasco.
     
    Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidillah juga memberikan pesan penting untuk Metro TV dalam perayaan ulang tahun ke-25. Ia menyoroti peran sentral media dalam menjaga persatuan.
     
    “Tentunya peran media sangat penting. Tentunya kita hari ini tahu bahwa media tidak hanya media penyiaran. Sebagai media, tentunya perdamaian ini penting sebagai sarana kepada masyarakat publik Indonesia bahwa negara kita adalah negara majemuk, Bhinneka Tunggal Ika, dan itu harus terus dipupuk. Peran media sangat penting,” kata Ubaidillah.

     

     
    Surya Paloh: Harapan untuk Media & Bangsa
    Dalam sambutannya sebagai pemilik Media Group sekaligus Ketua Partai NasDem, Surya Paloh menyampaikan harapan agar Metro TV terus menjadi ‘energi positif’ bagi bangsa Indonesia.
     
    “Semoga Metro TV tetap menjadi energi positif bagi bangsa ini dan selalu menebarkan empati,” ujar Surya Paloh.
     
    “Di sini hadir jurnalisme jujur dan mendapatkan nilai kemanusiaan di posisinya yang tertinggi,” lanjutnya.
     
    Surya Paloh menegaskan bahwa Metro TV bukan sekadar penyampai informasi, melainkan ruang edukasi dan pengisi ruang publik dengan semangat kemanusiaan.
     
    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemirsa dan relasi Metro TV, serta seluruh karyawan dan insan Metro TV — atas dedikasi dan perjalanan bersama dalam semangat “Journey with Empathy”.
     
    Penampilan Spektakuler & Nuansa Harmoni
    Pada acara ini, panggung Simfoni Perdamaian dihiasi penampilan dari sejumlah musisi dan seniman lintas generasi, termasuk Virzha, Lyodra, Maliq & D’Essentials, Sujiwo Tejo, Aminoto Kosin Orchestra, ICYC Cordana, Fabas Art, serta Elang Biru, memadukan musik dan narasi kemanusiaan dengan pesan perdamaian dan persatuan.
     
    Tidak hanya menampilkan hiburan, konseri ini juga menjadi narasi kemanusiaan: musik dan pertunjukan sebagai medium menyampaikan pesan perdamaian, persatuan, dan harapan, menjadikan malam puncak sebagai momen emosional sekaligus reflektif.
     
    Selain itu, malam puncak perayaan ini menjadi momen untuk memberikan apresiasi tertinggi melalui penghargaan ‘Trophy for Humanity’ kepada individu-individu inspiratif yang telah menunjukkan keberanian dan ketulusan luar biasa dalam tindakan kemanusiaan.
     
    Sesi pertama, penghargaan diberikan kepada:

    – Ibda Nur Ali Swandi (Bon Ali): Polisi di Yogyakarta yang mendirikan rumah singgah dan fasilitas umum gratis.

    – Candra Anggara: Penjaga palang pintu kereta api Daop 1 Jakarta yang berdedikasi menjaga keselamatan ribuan jiwa.

    Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Ibu Puan Maharani.

    Penghargaan sesi kedua diberikan kepada jurnalis dan penegak hukum yang berdiri teguh untuk kebenaran dan keadilan:

    – Iqbal Himawan (Jurnalis Metro TV): Atas keberaniannya meliput di zona konflik.

    – Tegar Prasetya (Jaksa): Atas upayanya menghadirkan layanan hukum humanis hingga ke wilayah 3T.

    Di sesi terakhir, penghargaan diberikan kepada pahlawan yang mengorbankan diri demi orang lain:

    – Bimo Margo Hutomo (Petugas Damkar): Yang terluka parah saat memastikan keamanan timnya dalam operasi pemadaman.

    – Kolonel Penerbang Puguh Yulianto: Memimpin Satgas Garuda Merah Putih 2 dalam penyaluran bantuan logistik bagi rakyat Gaza, sebagai wujud solidaritas bangsa.
     
    Arti Simfoni Perdamaian dalam Seperempat Abad Metro TV
    Gelaran Simfoni Perdamaian bukan sekadar acara hiburan atau selebrasi ulang tahun. Perayaan ini menjadi simbol konsistensi Metro TV dalam menjaga nilai-nilai jurnalistik yang humanis, empati, dan persatuan. Kombinasi musik, narasi, dan kehadiran tokoh serta seniman mencerminkan upaya membangun dialog sosial dan memperkuat kohesi bangsa.
     
    Dengan komitmen dari para pemimpin seperti Surya Paloh, Metro TV menegaskan bahwa di usia 25 tahun, tonggak ini bukan hanya perayaan, tetapi momentum untuk melangkah ke depan, sebagai media yang terus relevan, mampu memberi energi positif, dan menyuarakan nilai kemanusiaan.

     
    Dipersembahkan oleh:

    Didukung oleh:

    Jakarta: Metro TV merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-25 pada 25 November 2025. Menyambut momen bahagia ini, salah satu stasiun berita ternama di Tanah Air tersebut menggelar malam perayaan dengan konser Simfoni Perdamaian bertema “Journey With Empathy” di Studio Grand Metro TV, Jakarta Barat, pada Selasa, 25 November 2025.
     
    Acara ini menjadi refleksi perjalanan seperempat abad Metro TV dan ajakan untuk terus menyebarkan empati, serta semangat persatuan melalui jurnalisme.
     
    Puncak perayaan dihadiri sejumlah tokoh penting nasional. Di antaranya, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Pendidikan Dasar Menengah RI Abdul Muti, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidillah, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri P2MI Mukhtarudin, hingga Kapuspen TNI Mayjen (Mars) Freddy Ardianzah. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya fungsi media sebagai perekat sosial dalam keragaman.
     
    Hadir pula sejumlah penjabat dari Media Group seperti CEO Media Group M. Mirdal Akib, Deputi Chairman Media Group Lestari Moerdijat, serta Direktur Utama Metro TV Arief Suditomo.
     
    Pada kesempatan itu, Puan Maharani memberikan sambutan. Ia mengapresiasi puncak perayaan HUT ke-25 Metro TV yang bertemakan “Journey with Empathy.” Hal itu dinilai menegaskan komitmen stasiun berita ini untuk terus menghadirkan informasi yang menyejukkan serta mempererat persatuan bangsa.
     
    “Bagaimana kita berempati, bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain dengan hati,” ujar Puan Maharani.
     
    Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad menyoroti konsistensi Metro TV dalam menjaga objektivitas dan kredibilitas, menjadikannya referensi media yang sehat dan konstruktif dalam lanskap media Indonesia.
     
    “Metro TV di tengah dinamika Indonesia selalu memberikan gambaran yang nyata dan fakta dalam meliput berbagai berita dan objektif. Tentunya juga banyak kritik-kritik yang membangun tetapi sehat,” kata Dasco.
     
    Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidillah juga memberikan pesan penting untuk Metro TV dalam perayaan ulang tahun ke-25. Ia menyoroti peran sentral media dalam menjaga persatuan.
     
    “Tentunya peran media sangat penting. Tentunya kita hari ini tahu bahwa media tidak hanya media penyiaran. Sebagai media, tentunya perdamaian ini penting sebagai sarana kepada masyarakat publik Indonesia bahwa negara kita adalah negara majemuk, Bhinneka Tunggal Ika, dan itu harus terus dipupuk. Peran media sangat penting,” kata Ubaidillah.
     
     

     

    Surya Paloh: Harapan untuk Media & Bangsa

    Dalam sambutannya sebagai pemilik Media Group sekaligus Ketua Partai NasDem, Surya Paloh menyampaikan harapan agar Metro TV terus menjadi ‘energi positif’ bagi bangsa Indonesia.
     
    “Semoga Metro TV tetap menjadi energi positif bagi bangsa ini dan selalu menebarkan empati,” ujar Surya Paloh.
     
    “Di sini hadir jurnalisme jujur dan mendapatkan nilai kemanusiaan di posisinya yang tertinggi,” lanjutnya.
     
    Surya Paloh menegaskan bahwa Metro TV bukan sekadar penyampai informasi, melainkan ruang edukasi dan pengisi ruang publik dengan semangat kemanusiaan.
     
    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemirsa dan relasi Metro TV, serta seluruh karyawan dan insan Metro TV — atas dedikasi dan perjalanan bersama dalam semangat “Journey with Empathy”.
     

    Penampilan Spektakuler & Nuansa Harmoni

    Pada acara ini, panggung Simfoni Perdamaian dihiasi penampilan dari sejumlah musisi dan seniman lintas generasi, termasuk Virzha, Lyodra, Maliq & D’Essentials, Sujiwo Tejo, Aminoto Kosin Orchestra, ICYC Cordana, Fabas Art, serta Elang Biru, memadukan musik dan narasi kemanusiaan dengan pesan perdamaian dan persatuan.
     
    Tidak hanya menampilkan hiburan, konseri ini juga menjadi narasi kemanusiaan: musik dan pertunjukan sebagai medium menyampaikan pesan perdamaian, persatuan, dan harapan, menjadikan malam puncak sebagai momen emosional sekaligus reflektif.
     
    Selain itu, malam puncak perayaan ini menjadi momen untuk memberikan apresiasi tertinggi melalui penghargaan ‘Trophy for Humanity’ kepada individu-individu inspiratif yang telah menunjukkan keberanian dan ketulusan luar biasa dalam tindakan kemanusiaan.
     
    Sesi pertama, penghargaan diberikan kepada:
     
    – Ibda Nur Ali Swandi (Bon Ali): Polisi di Yogyakarta yang mendirikan rumah singgah dan fasilitas umum gratis.

    – Candra Anggara: Penjaga palang pintu kereta api Daop 1 Jakarta yang berdedikasi menjaga keselamatan ribuan jiwa.
     
    Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Ibu Puan Maharani.
     
    Penghargaan sesi kedua diberikan kepada jurnalis dan penegak hukum yang berdiri teguh untuk kebenaran dan keadilan:
     
    – Iqbal Himawan (Jurnalis Metro TV): Atas keberaniannya meliput di zona konflik.
     
    – Tegar Prasetya (Jaksa): Atas upayanya menghadirkan layanan hukum humanis hingga ke wilayah 3T.
     
    Di sesi terakhir, penghargaan diberikan kepada pahlawan yang mengorbankan diri demi orang lain:
     
    – Bimo Margo Hutomo (Petugas Damkar): Yang terluka parah saat memastikan keamanan timnya dalam operasi pemadaman.
     
    – Kolonel Penerbang Puguh Yulianto: Memimpin Satgas Garuda Merah Putih 2 dalam penyaluran bantuan logistik bagi rakyat Gaza, sebagai wujud solidaritas bangsa.
     

    Arti Simfoni Perdamaian dalam Seperempat Abad Metro TV

    Gelaran Simfoni Perdamaian bukan sekadar acara hiburan atau selebrasi ulang tahun. Perayaan ini menjadi simbol konsistensi Metro TV dalam menjaga nilai-nilai jurnalistik yang humanis, empati, dan persatuan. Kombinasi musik, narasi, dan kehadiran tokoh serta seniman mencerminkan upaya membangun dialog sosial dan memperkuat kohesi bangsa.
     
    Dengan komitmen dari para pemimpin seperti Surya Paloh, Metro TV menegaskan bahwa di usia 25 tahun, tonggak ini bukan hanya perayaan, tetapi momentum untuk melangkah ke depan, sebagai media yang terus relevan, mampu memberi energi positif, dan menyuarakan nilai kemanusiaan.
     
     
    Dipersembahkan oleh:

     

     
    Didukung oleh:
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Jaksa Agung Resmi Lantik Kepala BPA hingga Dirdik Jampidsus Baru

    Jaksa Agung Resmi Lantik Kepala BPA hingga Dirdik Jampidsus Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin resmi melantik sembilan pejabat di lingkungan Kejaksaan RI.

    Proses pelantikan dan pengambilan sumpah sembilan pejabat baru Kejaksaan RI ini dilantik di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung pada hari ini, Kamis (27/11/2025).

    Dalam amanatnya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa jabatan yang baru ini kepercayaan dan amanah dari negara dan masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi, dan sungguh-sungguh. 

    Menurutnya, pelantikan ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen dalam penguatan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang agar berjalan secara profesional.

    “Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kehormatan. Setiap penugasan harus dijalankan dengan integritas dan moral, agar marwah institusi senantiasa terjaga,” tutur Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

    Daftar Nama sembilan pejabat Kejagung yang dilantik hari ini:

    1.Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset.

    2. Hendrizal Husin sebagai Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

    3. Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

    4. Nurcahyo Jungkung Madyo sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

    5. Jefferdian sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua.

    6. Irene Putrie sebagai Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

    7. Syarief Sulaeman Nahdi sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

    8. Hari Wibowo sebagai Direktur A pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

    9. I Putu Gede Astawa sebagai Direktur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

  • Rayakan HUT ke-25, Metro TV Gelar Simfoni Perdamaian: Journey with Empathy

    Rayakan HUT ke-25, Metro TV Gelar Simfoni Perdamaian: Journey with Empathy

    Jakarta: Metro TV menandai perjalanan 25 tahun dengan gelaran malam puncak bertajuk Simfoni Perdamaian. Gelaran ini bukan hanya sekadar selebrasi merayakan usia seperempat abad, tetapi juga menegaskan komitmen stasiun berita itu untuk terus menghadirkan informasi yang menyejukkan serta mempererat persatuan bangsa. 

    Malam puncak Simfoni Perdamaian: Journey with Empathy yang digelar di Studio Grand Metro diharapkan menjadi momentum apresiasi bagi pemirsa yang telah setia bersama Metro TV.

    “Saya terima kasih kepada seluruh pemirsa dan seluruh relasi Metro TV di manapun berada, karena telah bersama dengan sebuah Journey with Empathy, dan apresiasi tentunya bagi seluruh karyawan dan direksi Metro TV yang telah mendedikasikan dirinya selama ini,” ucap Surya Paloh.

    Panggung Simfoni Perdamaian juga disemarakkan oleh deretan penampil lintas generasi, mulai dari Virzha, Lyodra, Maliq & D’Essentials, Sujiwo Tejo, Aminoto Kosin Orchestra, ICYC Cordana, Fabas Art, hingga Elang Biru. Penampilan mereka memadukan musik, narasi, dan pesan kebangsaan.

    Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Menteri UMKM Maman Abdurahman.
     

    Sejumlah para tokoh nasional menyampaikan apresiasi atas konsistensi Metro TV dalam menjaga kualitas pemberitaan selama dua dekade lebih. Di tengah dinamika Indonesia, Metro TV selalu memberikan gambaran yang nyata dan fakta dalam meliput berbagai berita secara objektif.

    “Metro TV di tengah dinamika Indonesia selalu memberikan gambaran yang nyata dan fakta dalam meliput berbagai berita dan objektif. Tentunya juga banyak kritik-kritik yang membangun tetapi sehat,” kata Dasco dalam acara Selasa, 25 November 2025.
    Dipersembahkan oleh:

    Didukung oleh: 

     

    Jakarta: Metro TV menandai perjalanan 25 tahun dengan gelaran malam puncak bertajuk Simfoni Perdamaian. Gelaran ini bukan hanya sekadar selebrasi merayakan usia seperempat abad, tetapi juga menegaskan komitmen stasiun berita itu untuk terus menghadirkan informasi yang menyejukkan serta mempererat persatuan bangsa. 
     
    Malam puncak Simfoni Perdamaian: Journey with Empathy yang digelar di Studio Grand Metro diharapkan menjadi momentum apresiasi bagi pemirsa yang telah setia bersama Metro TV.
     
    “Saya terima kasih kepada seluruh pemirsa dan seluruh relasi Metro TV di manapun berada, karena telah bersama dengan sebuah Journey with Empathy, dan apresiasi tentunya bagi seluruh karyawan dan direksi Metro TV yang telah mendedikasikan dirinya selama ini,” ucap Surya Paloh.

    Panggung Simfoni Perdamaian juga disemarakkan oleh deretan penampil lintas generasi, mulai dari Virzha, Lyodra, Maliq & D’Essentials, Sujiwo Tejo, Aminoto Kosin Orchestra, ICYC Cordana, Fabas Art, hingga Elang Biru. Penampilan mereka memadukan musik, narasi, dan pesan kebangsaan.
     
    Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Menteri UMKM Maman Abdurahman.
     

     
    Sejumlah para tokoh nasional menyampaikan apresiasi atas konsistensi Metro TV dalam menjaga kualitas pemberitaan selama dua dekade lebih. Di tengah dinamika Indonesia, Metro TV selalu memberikan gambaran yang nyata dan fakta dalam meliput berbagai berita secara objektif.
     
    “Metro TV di tengah dinamika Indonesia selalu memberikan gambaran yang nyata dan fakta dalam meliput berbagai berita dan objektif. Tentunya juga banyak kritik-kritik yang membangun tetapi sehat,” kata Dasco dalam acara Selasa, 25 November 2025.

    Dipersembahkan oleh:

    Didukung oleh: 

     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Menhan Sjafrie Ungkap Arahan Prabowo Usai Dipanggil Rapat di Hambalang

    Menhan Sjafrie Ungkap Arahan Prabowo Usai Dipanggil Rapat di Hambalang

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan terdapat pertemuan belum lama ini dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penertiban kawasan hutan dan praktik tambang ilegal.

    Hal tersebut disampaikan Sjafrie melalui unggahan di akun Instagram resminya, @sjafrie.sjamsoeddin, yang dikutip Rabu (26/11/2025).

    Dalam unggahan itu, Sjafrie menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung pada Minggu (23/11/2025) tersebut membahas hasil kerja serta rencana tindak lanjut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

    “Pertemuan bersama Presiden Prabowo membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan penertiban tambang ilegal, termasuk konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran yang merugikan negara dan rakyat,” tulisnya dalam akun tersebut.

    Sjafrie menyebut Presiden Ke-8 RI itu pun kembali menegaskan amanat konstitusi terkait pengelolaan sumber daya alam.

    “Presiden menegaskan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945: ‘Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.’ Tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal yang merusak lingkungan, merampas hak negara, dan menghambat pembangunan nasional,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan bersama kementerian dan lembaga terkait berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara konsisten.

    “Saya bersama Kementerian dan Lembaga terkait memastikan seluruh langkah penegakan hukum berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Negara hadir, negara menertibkan, dan negara memastikan setiap jengkal kekayaan alam kembali untuk rakyat Indonesia,” ujar Sjafrie.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (23/11/2025). Pertemuan yang berlangsung pada libur akhir pekan ini berlangsung sejak siang hingga malam dan membahas agenda strategis di bidang kehutanan serta pertambangan.

    Hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

  • Jaksa Agung Tunjuk Syarief Sulaeman Nahdi jadi Dirdik Jampidsus Baru

    Jaksa Agung Tunjuk Syarief Sulaeman Nahdi jadi Dirdik Jampidsus Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menunjuk Syarief Sulaeman Nahdi menjadi Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung RI.

    Penunjukan itu tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia dengan No.1064/2025 per tanggal 25 November 2025.

    Kabar pengangkatan ini juga telah dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna.

    “Benar [Syarief jadi Dirdik Jampidsus],” ujar Anang saat dikonfirmasi, Rabu (26/11/2025).

    Dengan begitu, melalui surat keputusan ini Syarief yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Jaksa Agung bakal menggeser posisi Nurcahyo Jungkung Madyo.

    Sementara itu, Nurcahyo bakal menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Tengah (Kalteng).

    Sekadar informasi, sebelum nantinya diangkat menjadi Dirdik Jampidsus, Syarief setidaknya sempat menjabat di dua posisi strategis di lingkungan Kejaksaan RI.

    Misalnya, menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) pada 2022-2024 dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta pada 2024.

  • Bahlil Jelaskan Alasan Tarik Pemberian Izin Tambang Pasir Kuarsa dan Silika ke Pusat

    Bahlil Jelaskan Alasan Tarik Pemberian Izin Tambang Pasir Kuarsa dan Silika ke Pusat

    JAKARTA – Pemerintah pusat berencana menarik kembali kewenangan penerbitan izin tambang pasir kuarsa dari pemerintah daerah. Langkah ini disiapkan untuk memperbaiki tata kelola, mencegah penyalahgunaan izin, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan salah satu hasil pembahasan dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar Presiden RI bersama sejumlah menteri di Hambalang, Bogor, pada Minggu 23 November yang lalu.

    “Kami melakukan rapat terbatas dengan Pak Presiden membahas berbagai hal, terutama menyangkut dengan peningkatan ekonomi khususnya pada pengelolaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH) untuk menegakkan kedaulatan negara atas sumber daya alam dengan cara mengembalikan kawasan hutan yang dikelola secara ilegal kepada negara yang meliputi di sektor perkebunan dan pertambangan,” ujar Bahlil, Senin, 24 November.

    Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum dalam kegiatan pertambangan.

    “Saya sering juga turun terus ke lapangan. Memang tambang-tambang ilegal ada yang punya IUP, tapi nggak punya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Mereka melakukan penambangan liar dan itu semuanya akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

    Dalam Ratas, pemerintah juga menyoroti dugaan praktik tidak sesuai izin oleh sejumlah penambang pasir kuarsa, termasuk temuan adanya timah yang dicampurkan dalam komoditas tersebut.

    “Penambang itu memegang izinnya pasir kuarsa tapi didalamnya adalah timah, maka kemarin ratas juga memutuskan bahwa untuk izin pasir kuarsa dan silika yang awalnya di daerah ditarik kembali ke pusat agar tata kelolanya dapat diaatur labih baik kembali,” ujar Bahlil.

    Dengan penarikan kewenangan ini, pemerintah pusat akan menata ulang dan mengevaluasi seluruh izin tambang pasir kuarsa untuk mencegah tumpang tindih dan penyalahgunaan izin, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

    Sebelumnya, Menteri ESDM bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin meninjau aktivitas tambang ilegal di Bangka Belitung terkait maraknya penambangan pasir kuarsa yang dinilai menyalahi aturan.

    Sebagai informasi, pasir kuarsa ditetapkan sebagai mineral kritis berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 296.K/MB.01/MEM/B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas Yang Tergolong Dalam Klasifikasi Mineral Kritis.

  • 10 Bagaimana agar Uang Rampasan Koruptor Bisa Dipakai Prabowo Biayai Negara? Nasional

    10 Bagaimana agar Uang Rampasan Koruptor Bisa Dipakai Prabowo Biayai Negara? Nasional

    Bagaimana agar Uang Rampasan Koruptor Bisa Dipakai Prabowo Biayai Negara?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS
    – Presiden RI Prabowo Subianto ingin menggunakan uang hasil rampasan dari koruptor untuk membiayai program pemerintah. Bagaimana caranya?
    Prabowo ingin dana hasil penyitaan koruptor akan diarahkan ke sektor-sektor prioritas, termasuk pendidikan, bahkan untuk membayar utang kereta cepat Whoosh.
    Lalu, bagaimana mekanisme atau alur penggunaan uang hasil sitaan korupsi untuk dapat digunakan membiayai program pemerintah?
    Pakar hukum pidana dan perdata Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menjelaskan bahwa penggunaan uang rampasan korupsi mengikuti mekanisme atau aturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (
    APBN
    ) yang berlaku.
    Alur penggunaan uang hasil rampasan korupsi untuk membiayai proyek pemerintah tetap harus tunduk pada mekanisme APBN. Yakni, meliputi siklus perencanaan, pengajuan, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
    “Boleh digunakan, tapi harus tetap memakai mekanisme APBN. Artinya, uang sitaan itu masuk dulu ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP), lalu dikeluarkan kembali melalui RAPBN,” ujar Fickar kepada
    Kompas.com
    , Jumat (21/11/2025).
    Selama ini, kata dia, mayoritas pendapatan negara berasal dari pajak. Namun uang sitaan korupsi yang masuk sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sah digunakan untuk membiayai program pemerintah, selama melalui pintu anggaran yang benar.
    “Selama ini pendapatan negara yang mayoritas itu dari pajak, karena aktivitas kita apapun pasti kena pajak melalui PPN 11 persen,” lanjut dia.
    Menurut Fickar, mekanisme penggunaan uang rampasan kasus korupsi untuk digunakan dalam membiayai program pemerintah sudah memiliki alur yang baku.
    Dia mengatakan, uang sitaan hasil korupsi itu dipulihkan dulu dalam proses hukum, baik oleh penyidik KPK maupun Kejaksaan Agung atau Kejagung.
    Setelah itu, dananya wajib disetor ke kas negara melalui Direktorat Jenderal Anggaran.
    “Dari KPK atau Kejagung, langsung masuk kas negara atau ke Dirjen Anggaran, ya alurnya biasa melalui pengesahan RAPBN ke DPR,” lanjutnya.
    Ia menegaskan bahwa penggunaan dana tersebut tidak bisa langsung dieksekusi pemerintah begitu saja.
    Perlu ada pengajuan RAPBN ke DPR dan kemudian dibahas oleh parlemen.
    “RAPBN itu berisi macam-macam rencana pembiayan semua program pemerintah. Jadi tidak bisa semaunya uang masuk lantas diambil keluar oleh Presiden,” kata Fickar.
    Dengan demikian, jika dana sitaan ingin digunakan rakyat dalam berbagai program pemerintah, maka anggaran tersebut harus melalui usulan dari kementerian/lembaga terkait kepada Kementerian Keuangan, dibahas bersama DPR, dan baru kemudian bisa dieksekusi.
    Fickar menegaskan bahwa dalam APBN tidak ada kategori khusus yang membuat uang rampasan korupsi dapat digunakan secara instan.
    Semua tetap tunduk pada mekanisme yang sama.
    “Tidak ada yang khusus. Semua ada aturan dan mekanismenya. Tidak bisa seenaknya,” tegas Fickar.
    Ia juga menyinggung sikap ketat pemerintah dalam memastikan efisiensi penggunaan dana negara. Jika suatu anggaran tidak dipakai oleh kementerian, maka bisa ditarik kembali.
    Dana-dana tersebut juga tidak boleh mengendap dan dibungakan di bank.
    Sebelumnya, Presiden
    Prabowo Subianto
    berjanji bahwa uang negara hasil rampasan koruptor tidak akan dibiarkan mengendap. Dana yang berhasil dipulihkan itu akan segera dikembalikan ke rakyat melalui program-program pemerintah.
    Pertama, uang hasil korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dapat dipakai untuk merevitalisasi ribuan sekolah. Hal ini disampaikan Prabowo Oktober lalu usai menyaksikan seremonial penyerahan uang Rp 13 triliun hasil korupsi ekspor CPO dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
    Menurut Prabowo, uang senilai Rp 13 triliun ini bisa dipakai untuk memperbaiki 8.000 sekolah, jika tidak dikorupsi.
    “Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah,” ucap Prabowo dalam sambutannya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).
    Prabowo juga berjanji bahwa uang belasan triliun itu juga akan digunakan untuk membangun sekitar 600 kampung nelayan dengan fasilitas yang modern.
    “Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” kata Prabowo.
    Prabowo juga menyatakan agar sebagian uang sitaan kasus korupsi CPO disisihkan untuk beasiswa LPDP.
    “Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan, mungkin, sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” lanjut Prabowo.
    Tak hanya itu, uang pengembalian dari para koruptor juga akan dipakai untuk membayar utang Whoosh. Prabowo memastikan pemerintah punya uang untuk membayar utang Whoosh.
    “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo.
    Juga, Prabowo memastikan uang korupsi tersebut akan digunakan untuk mendanai program pendidikan, termasuk digitalisasi pendidikan, melalui smartboard atau panel interaktif digital (PID) untuk setiap kelas di sekolah.
    “Ya kita rencananya nanti tiap kelas insya Allah di Indonesia akan kita taruh interaktifnya. Nanti itu semua (dari) uang-uang koruptor (yang) kita kejar,” tegas Prabowo dalam peluncuran program Digitalisasi Pembelajaran di SMPN 4 Bekasi, Jawa Barat (17/11/2025).
    Jaksa Agung Burhanuddin juga mendukung penggunaan uang sitaan korupsi untuk digunakan mendukung program pemerintah. Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan berbagai kasus korupsi, dan seluruhnya menyangkut hajat hidup masyarakat.
    Dia menegaskan bahwa uang penyitaan korupsi, khususnya perkara korupsi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan.
    “Tentunya dalam perkara ini, barang rampasan negara berupa uang akan kami serahkan kepada Kemenkeu, dan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara,” kata dia.
    “Kemarin kami telah melakukan eksekusinya, secara resmi hari ini akan kami serahkan keseluruhannya,” lanjut Burhanuddin.
    Tidak hanya Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menggunakan uang rampasan dari para koruptor untuk kepentingan bangsa.
    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK mendukung penggunaan uang rampasan hasil korupsi untuk pengadaan smartboard atau papan interaktif pintar di seluruh sekolah Indonesia.
    “KPK mendukung penuh komitmen Presiden untuk mengoptimalkan asset recovery (pengembalian kerugian keuangan negara) karena memang salah satu akibat dari tindak pidana korupsi adalah kerugian negara, bahkan kerugian ekonomi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/11/2025), mengutip dari
    ANTARA
    .
    Budi menjelaskan bahwa KPK saat ini terus berupaya memulihkan keuangan negara dari setiap penanganan perkara melalui penyitaan sejumlah aset pada tahap awal penyidikan.
    “Tentunya penyitaan aset itu tidak hanya untuk kebutuhan proses pembuktian, tetapi sekaligus menjadi langkah awal yang positif untuk
    asset recovery
    nantinya,” ujarnya.
    Dia menegaskan bahwa sebelum uang sitaan korupsi digunaan untuk program pemerintah, tentunya aset yang disita harus berkekuatan hukum tetap atau inkrah, untuk kemudian dilakukan lelang.
    “Dari hasil lelang itu lah yang kemudian masuk ke kas negara, masuk ke dalam siklus APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” kata Budi.
    Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rencana pembayaran utang kereta cepat Whoosh menggunakan uang rampasan korupsi masih dalam diskusi internal pemerintah
    “Masih didiskusikan, masih didiskusikan nanti detailnya. Itu yang ada adalah masih garis-garis besarnya,” kata Purbaya ketika berada di Universitas Airlangga (Unair), Senin (10/11/2025).
    Purbaya mengatakan rencananya tim Kemenkeu akan diberangkatkan ke China untuk membahas mekanisme pembayaran utang proyek Whoosh secara spesifik. Purbaya berharap dapat ikut dalam proses diskusi itu.
    “Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya,” ujarnya.
    “Kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti,” tambahnya.
    Menanggapi rencana Prabowo, anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo meminta kepada KPK untuk terus memperkuat fungsi pemulihan aset koruptor, agar kasus korupsi tidak hanya berhenti pada penindakan hukum saja.
    “Pemulihan aset adalah bagian penting dari pemberantasan korupsi,” kata Rudianto di Jakarta, mengutip
    ANTARA
    , Jumat.
    “Publik butuh bukti nyata. Ketika KPK menunjukkan secara terbuka uang sitaan itu, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin meningkat,” tambah dia.
    Rudianto menegaskan bahwa Komisi III DPR RI akan terus mendukung langkah-langkah KPK dalam memperkuat pemulihan aset hasil korupsi dan memastikan dana negara kembali ke tempat yang semestinya.
    Rudianto bilang bahwa dana itu merupakan bagian dari uang sitaan perkara korupsi yang merugikan keuangan negara dan dana pensiunan.
    “Ini langkah penting dan harus menjadi standar dalam setiap penyelesaian kasus korupsi,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.