Tag: Burhanuddin

  • Presiden pimpin sidang kabinet, puji kinerja menteri-wamen

    Presiden pimpin sidang kabinet, puji kinerja menteri-wamen

    Saya kira secara objektif kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju kepada sasaran-sasaran kita. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu, yang dihadiri seluruh jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih beserta kepala lembaga dan utusan khusus Presiden.

    Dalam arahan-arahannya, yang disampaikan pada awal sidang, Presiden memuji kinerja Kabinet Merah Putih yang telah bekerja selama kurang lebih 3 bulan.

    “Saya kira secara objektif kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju kepada sasaran-sasaran kita. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian,” kata Presiden Prabowo kepada jajarannya saat sidang kabinet.

    Presiden kemudian menilai jajaran menteri dan wakil menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih mampu bekerja sebagai sebuah tim.

    “Saya merasakan ada satu kekompakan, satu kerja sama yang baik. Di sana-sini tentunya masih harus kita perbaiki itu wajar, tetapi yang saya rasakan adalah semua menteri dan wakil menteri punya keinginan yang sangat keras untuk memberikan hasil kepada rakyat,” sambung Presiden.

    Oleh karena itu, Presiden pun mengucapkan terima kasih kepada jajaran menteri dan wakil menteri yang hadir pada sidang kabinet hari ini.

    Dalam sambutan yang sama, Presiden juga menyebut dirinya tidak pernah menjadikan periode hari tertentu, misalnya, 100 hari pertama atau 3 bulan pertama, sebagai ukuran kinerja.

    Walaupun demikian, Presiden mengakui rentang waktu itu dapat digunakan sebagai tonggak untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan.

    Dalam sidang kabinet hari ini, Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di barisan yang sama dengan Presiden dan Wapres, ada jajaran menteri koordinator, kemudian di sisi kanan dan kiri ada jajaran menteri, wakil menteri, Kepala BIN M. Herindra, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yang mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Maruarar Ungkap Qatar Mau Investasi di Perumahan RI Berkat Hashim Djojohadikusumo – Halaman all

    Menteri Maruarar Ungkap Qatar Mau Investasi di Perumahan RI Berkat Hashim Djojohadikusumo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan Qatar tertarik untuk berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah berkat peran Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.

    Hashim, yang juga merupakan adik dari Presiden Prabowo Subianto, berhasil menarik investor Qatar tersebut.

    Hal itu ia sampaikan ketika memberi sambutan dalam acara pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

    Dalam acara tersebut, Hashim hadir bersama Bonny Z. Minang yang merupakan anggota Satgas Perumahan.

    Selain mereka, ada juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin yang hadir di acara pelantikan Kementerian PKP.

    “Ketua Satgas, Bapak Hashim, yang sangat membantu saya, contohnya bagaimana investor yang dari Qatar itu adalah hasil karya Bapak Hashim,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar.

    Maruarar juga menambahkan bahwa Qatar bukan satu-satunya negara yang tertarik berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah.

    Negara-negara dari Timur Tengah dan Eropa juga menunjukkan minat berinvestasi. “Itu hasil karya dan support penuh dari Satgas Perumahan, Pak Hashim, Pak Bonny Minang, dan teman-teman lainnya,” ujar Ara.

    Sebagai informasi, Qatar Qilaa International Group telah menyatakan komitmen berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    Mereka telah melakukan penandatanganan MoU dan akan menyumbang 1 juta unit rumah dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.

    Investasi dari Qatar untuk sektor perumahan Indonesia ini akan berprioritas pada vertical housing atau rumah susun di perkotaan.

    Nantinya tiap unit yang dibangun paling kecil bertipe 36. Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menjadi tiga daerah yang diprioritaskan untuk pembangunan 1 juta unit ini.

    Penyediaan lahan untuk 1 juta unit rumah ini akan disediakan oleh dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Perum Perumnas.

    Selain itu, pihak Qatar yang datang dari Kantor Perdana Menteri Qatar juga berencana berinvestasi dalam pembangunan 5 juta unit rumah, menjadikan total kontribusi Qatar untuk Program 3 Juta Rumah mencapai 6 juta unit.

  • Warga Indonesia di Los Angeles Harus Mengungsi Akibat Kebakaran

    Warga Indonesia di Los Angeles Harus Mengungsi Akibat Kebakaran

    Hellen Raney masih ingat jelas peringatan bahaya kebakaran dan potensi evakuasi yang diterimanya sepuluh hari yang lalu.

    Warga diaspora Indonesia yang bermukim di Pasadena, Los Angeles, di pesisir barat Amerika itu mengungsi dari rumahnya di sore harinya dengan harapan bisa segera kembali pulang ke rumah pada keesokan harinya.

    Tapi Hellen harus menerima kenyataan pahit saat sang suami memeriksa kondisi rumah mereka.

    “Habis. Amblas. Sudah tidak ada yang tersisa,” kata Hellen kepada Billy Adison dari ABC Indonesia.

    “[Suami saya] kirim pesan singkat, ‘ini aku mau balik, nanti aku cerita,’ dan hatiku melesek, sudah ada perasaan tidak enak.”

    Hellen yang sudah tinggal di Pasadena selama 17 tahun terakhir mengatakan kebakaran hutan sering terjadi di LA, namun tidak pernah separah tahun ini.

    “Rasanya seperti melewati zona perang, seakan-akan ada yang meledakkan se-kota, runtuhan di mana-mana,” kata Hellen.

    Hingga berita ini diterbitkan, Hellen dan warga perumahan sekitarnya belum diperbolehkan untuk kembali ke rumah mereka karena alasan keamanan.

    Polisi setempat menetapkan aturan jam malam di sekitar titik api untuk mengamankan saluran listrik dan pasokan air perumahan yang terdampak.

    Kondisi rumah Hellen sebelum kebakaran.

    Kondisi rumah Hellen setelah kebakaran.

    Meski memahami aturan tersebut, Hellen mengatakan perasaannya hancur dan ingin segera melihat kondisi rumahnya.

    “Saya hanya mau lihat rumahnya. Saya mau lihat apa yang tersisa,” katanya.

    “Mungkin ada yang tersisa dari kamar anakku, atau kamarku, atau dari ruang tamu.”

    Ia berharap tidak ada orang lain yang mengalami musibah seperti ini.

    Saat ini Hellen sedang dalam proses mengajukan klaim asuransi untuk kerusakan rumahnya.

    Atap rumah diterbangkan angin

    Kerusakan rumah juga dialami warga Pasadena, Rosdiana Susanto, yang atap rumahnya diterbangkan angin.

    Rosdiana sempat mengira rumahnya aman karena menurutnya, lokasinya tidak jauh dari salah satu fasilitas riset milik NASA, badan independen pemerintah federal Amerika Serikat.

    Api sudah dekat dengan rumah Rosdiana ketika ia bangun pada Rabu (08/01) dini hari.

    Kondisi atap rumah Rosdiana.

    Ia menyadari bahwa api sudah dekat rumahnya ketika terbangun pada tanggal 8 Januari dini hari.

    “Saya bangun jam tiga itu apinya sudah … merah sekali, dan ternyata itu rumah teman kami yang di ujung jalan itu sudah terbakar jadi asap juga sudah makin tebal,” kata Rosdiana.

    “Jam lima saya sudah pergi… saya evakuasi ke rumah teman.”

    Setelah diperbolehkan kembali ke rumahnya, Rosdiana menyaksikan luasnya kerusakan kota di sekitarnya.

    “Sepanjang jalan [raya] Altadena yang tadinya itu ada bisnis, toko-toko, restoran itu semua kebanyakan udah terbakar,” katanya.

    Untuk sementara waktu, Rosdiana terpaksa menutup atap rumahnya dengan terpal hingga ada keputusan evaluasi perusahaan asuransi.

    Rosdiana juga masih harus mengungsi di rumah temannya untuk mandi dan masak sembari menunggu pemerintah Pasadena untuk menghidupkan kembali air dan gas di rumahnya.

    Ratusan WNI terdampak

    Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Los Angeles memperkirakan ada 163 warganegara Indonesia yang terdampak di wilayahnya, namun tidak memiliki angka pasti.

    “Banyak juga yang tidak ke tempat penampungan tapi rumah temannya atau ke tempat-tempat lain,” ujar Afina Burhanuddin, Konsul Penerangan, Sosial dan Budaya KJRI LA.

    “Sehingga datanya juga tidak bisa akurat yang kita terima dari teman-teman.”

    Pihak KJRI LA serta pemerintah setempat sudah menyediakan dan menawarkan tempat pengungsian bagi warga sekitar walaupun kebanyakan warga cenderung mencari tempat tinggal secara mandiri.

    Kecenderungan mencari akomodasi mandiri ini berpotensi memicu masalah lainnya.

    “Beberapa rumah yang available itu harganya [jadi] melonjak naik, ada juga masalahnya hotel-hotel penuh, sehingga itu menjadi concern utama dari orang-orang yang mencari akomodasi di luar shelter yang sudah disediakan oleh pemerintah,” ujar Afina.

    Afina mengimbau warga Indonesia untuk mengungsi ke tempat pengungsian pemerintah terdekat supaya bisa menerima perkembangan terkini dan menerima bantuan dana.

    “Masyarakat di sini, baik warganegara Indonesia maupun diaspora, saling membantu untuk memberi sumbangan, apakah itu langsung ke shelter, komunitas Indonesia atau [kepada] diaspora yang memang langsung mengalami bencana tersebut,” ujar Afina.

    Penggalangan dana sempat dilakukan oleh komedian Indonesia Pandji Pragiwaksono yang membagikan tautannya di platform X.

    Pada kolom keterangan halaman situs Kitabisa tersebut, tertulis dana yang terkumpul akan digunakan untuk membantu WNI yang “terdampak, kehilangan rumah, harta benda, dan bahkan terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.”

    Meski sudah mengumpulkan lebih dari Rp34 juta sejak penggalangan tersebut dibuka akhir pekan lalu, banyak yang mempertanyakan apakah diaspora WNI sebenarnya membutuhkan bantuan.

    Konsul Penerangan, Sosial dan Budaya KJRI LA Afina mengatakan dalam kondisi seperti ini, segala upaya untuk membantu orang lain patut didukung.

    “Sebaiknya di situasi seperti ini janganlah kita memberi komentar yang negatif,” katanya.

    “Kalau itu terjadi di diri kita bahwa rumah kita terbakar atau kita harus evakuasi, … kalau kejadian ini terjadi pada kita, itu tidak ingin kita alami.”

    Pemerintah Amerika Serikat masih menetapkan status darurat pada wilayah Pasadena dan memperingatkan pohon-pohon masih rentan terbakar.

    Kebanyakan korban mengeluhkan ketidakpastian klaim asuransi yang akan mereka terima, tetapi pemerintah daerah setempat memastikan akan menjamin proses pembangunan ulang daerah yang terdampak.

  • PKB gelar diskusi evaluasi Pemilu serentak 2024, Soroti politik uang dan dinamika demokrasi

    PKB gelar diskusi evaluasi Pemilu serentak 2024, Soroti politik uang dan dinamika demokrasi

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    PKB gelar diskusi evaluasi Pemilu serentak 2024, Soroti politik uang dan dinamika demokrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 23:00 WIB

    Elshinta.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar diskusi PKB Inshight Hub “Evaluasi Pemilu Serentak 2024: Menuju Demokrasi Matang” pada Jumat (17/1/2025) di Winner Cafe, Jakarta Pusat. Diskusi ini menghadirkan Wakil Ketua PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan pengamat politik dari Indikator, Burhanuddin Muhtadi. Mereka membahas isu-isu krusial, termasuk politik uang, sistem pemilu, serta tantangan pengambilan keputusan di parlemen.

     

    Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan bahwa dinamika di DPR sering kali dipengaruhi oleh pembagian kursi yang tidak selalu sesuai dengan representasi jumlah penduduk. “Misalnya dapil saya, kalau jumlah penduduk dua kabupaten sekitar lima juta tapi kursinya dikurangi, tentu saya akan protes. Harga kursi jadi lebih mahal,” ujar Cucun, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Arie Dwi Prasetyo.

     

    Ia juga menyoroti pelaksanaan Pilkada serentak yang dianggap kurang efektif meski tujuan awalnya untuk efisiensi anggaran. “Keserentakan Pilkada ini perlu dievaluasi. Dikatakan hemat anggaran, tetapi kenyataannya tidak. Kita harus menimbang plus-minusnya,” tambahnya.

     

    Cucun menyoroti pentingnya meninjau ulang presidential threshold (PT) dan parliamentary threshold. “Kalau PT dihapus atau parliamentary threshold diperkecil, partai-partai kecil akan kesulitan beradaptasi. Akibatnya, pengambilan keputusan di fraksi-fraksi menjadi tidak bulat, dan itu problem besar,” tegasnya.

     

    PKB, menurut Cucun, terus berupaya menyerap aspirasi masyarakat untuk mewujudkan sistem pemilu yang lebih baik. “Kita turun ke bawah untuk mendengarkan harapan rakyat, mencari sistem politik terbaik yang benar-benar mencerminkan aspirasi mereka,” katanya.

     

    Burhanuddin Muhtadi: Politik Uang Meningkat Pasca-Pemilu 2019

    Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi memaparkan data survei yang menunjukkan peningkatan toleransi terhadap politik uang sejak Pemilu 2019. “Sebelum pemilu serentak, hanya sekitar 42% pemilih yang menganggap politik uang itu wajar. Sekarang, angka itu melonjak menjadi 60-70%,” ungkapnya.

     

    Burhanuddin juga mencatat bahwa efek politik uang terhadap preferensi pemilih semakin besar. “Sebelum 2019, uang Rp100 ribu bisa mengubah 61% preferensi pemilih. Sekarang, dengan nilai yang sama, hanya mampu memengaruhi 30%. Itu sudah disesuaikan dengan inflasi,” jelasnya.

     

    Ia menambahkan bahwa perilaku pemilih oportunis—yang menerima uang tetapi memilih sesuai hati nurani—kini berkurang. “Semakin banyak pemilih yang tergiur oleh politik uang dan membiarkan pilihan mereka dipengaruhi oleh uang,” ujarnya.

     

    Burhanuddin menegaskan bahwa persoalan ini tidak sepenuhnya kesalahan pemilih atau calon legislatif, tetapi juga sistem politik dan institusi yang ada. “Sistem ini mendorong masyarakat dan kandidat menyesuaikan strategi mereka,” katanya.

     

    Diskusi ini menyoroti perlunya reformasi sistem politik dan pemilu serentak agar lebih adil dan efisien. Dengan mendengarkan aspirasi rakyat dan memperbaiki kelemahan yang ada, diharapkan demokrasi Indonesia dapat menjadi lebih matang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pesan Jaksa Agung saat Rakernas Mampu Bangkitkan Semangat Penegakkan Hukum – Page 3

    Pesan Jaksa Agung saat Rakernas Mampu Bangkitkan Semangat Penegakkan Hukum – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indoneisa 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (14/1/2025). Dia menyampaikan, Rakernas tahun ini mengusung tema Asta Cita sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan Yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel Dan Modern.

    Melalui pernyataannya lewat cuplikan video yang diputar sebelum pembukaan Rakernas 2025, ST Burhanuddin mengajak insan Adhyaksa untuk terus memperkuat tekad sebagai penjaga keadilan.

    “Hari ini kita berkumpul bukan hanya menjalankan tugas tapi untuk memperkuat tekad sebagai penjaga keadilan. Ini bukan hanya pekerjaan tapi ini adalah panggilan jiwa. Kita tidak hanya menegakkan aturan. Kita menciptakan harapan,” kata ST Burhanuddin seperti dikutip Jumat (17/1/2025).

    ST Burhanuddin mengingatkan, tugas jaksa bukan hanya menyelesaikan perkara tetapi memulai pintu masa depan.

    “Di luar sana dunia terus berubah. Perjalananpun tidak akan mudah. Tetapi ingat badai tidak menguji kekuatan laut. Badai menguji kekuatan kapal. Dan kapal yang kokoh tidak takut pada badai,” pesan dia.

    ST Burhanuddin pun mengajak para jaksa bekerja setulus hati dalam menegakkan hukum sehingga tercipta dunia yang lebih adil dan manusiawi.

    “Jangan hanya bekerja untuk dunia yang anda tinggali sekarang. Tapi bekerjalan untuk dunia yang ingin Anda wariskan. Dunia yang lebih adil, jujur, lebih manusiawi,” ajak dia.

    “Terimalah kehormatan ini. Jadilah terang yang menyinari jalan keadilan,” imbuhnya menandasi.

     

  • Sudah Tiga Bulan Ditahan Tanpa Audit Resmi, Tom Lembong Heran atas Status Tersangkanya

    Sudah Tiga Bulan Ditahan Tanpa Audit Resmi, Tom Lembong Heran atas Status Tersangkanya

    Kejaksaan Agung menyebut Tom terlibat dalam praktik penunjukan perusahaan importir non-BUMN untuk mengimpor gula, yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh BUMN sesuai peraturan Kementerian Perdagangan.

    Hal tersebut diungkapkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan.

    “Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 Tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN,” kata Qohar.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menilai tidak ada pelanggaran atau unsur perbuatan yang melawan hukum dalam kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi impor gula.

    Hal ini diungkapkan Sari Yuliati dalam Rapat Kerja dengan Jaksa Agung RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2024) lalu.

    Sari Yuliati bahkan memberikan penjelasan panjang lebar terkait proses penerbitan izin impor gula yang diterbitkan pada 2015 dan 2016.

    “Tadi disebutkan pak Hinca, kasus ini menimbulkan spekulasi masyarakat, kasus ini sarat dengan kepentingan politik,” ujar Sari Yuliati di hadapan Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

    Menurutnya, izin tersebut dikeluarkan berdasarkan peraturan yang berlaku pada waktu itu. Sari menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dapat dibuktikan dalam penerbitan izin impor gula oleh Tom Lembong. (Muhsin/Fajar)

  • Evaluasi Pemilu 2024, Bawaslu Bogor Soroti Hal Ini!

    Evaluasi Pemilu 2024, Bawaslu Bogor Soroti Hal Ini!

    JABAR EKSPRES – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder di Hotel Bigland, Sentul, Kamis (16/1/2025).

    Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan Bawaslu Kabupaten Bogor, Burhanuddin mengatakan, rapat kordinasi itu membahas evaluasi pemilihan serentak tahun 2024.

    “Memang tahapan pilkada sudah sampai selesai, jadi kami di bulan Januari dan Februari ini sudah mulai melakukan kegiatan evaluasi kaitan kerja pengawasan Bawaslu,” ujarnya.

    BACA JUGA:Hadapi Sidang Sengketa Pilkada, Ini Kata Bawaslu Kabupaten Bogor

    Dengan adanya rapat koordinasi dengan stakeholder ini, kata Burhanudin, Bawaslu mendapatkan input masukan berkaitan dengan kerja yang selama tahapan pemilu dilakukan.

    Dalam rapat tersebut, ada beberapa hal yang dibahas, selain terkait masukan untuk Bawaslu, juga membahas mengenai angka partisipasi pemilu rendah di Kabupaten Bogor.

    “Mungkin yang tadi agak menarik soal temen-temen juga suka tanyakan termasuk juga, evaluasi itu berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang rendah,” ucapnya.

    BACA JUGA:Bawaslu Kota Bogor Raih Dua Penghargaan pada Anugerah Kehumasan dan Datin Bawaslu Se-Jawa Barat 2024

    Meskipun rendahnya partisipasi masyarakat itu tidak sepenuhnya menjadi kewajiban Bawaslu. Tetapi jika dilihat dari sisi pengawasan partisipasinya memang lemah.

    Lebih lanjut, Burhanudin menyampaikan, laporan yang diterima oleh Bawaslu terkait kasus pelanggaran pemilu sangat minim.

    “Soal laporan yang disampaikan ke bawaslu juga sangat minim, hanya berapa kasus 6 kasus. Jadi dari diskusi hari ini itu akan jadi bahan evaluasi secara kelembagaan,” ucapnya.

    “Kita juga kan punya tanggung jawab melaporkan hasil kerja pengawasan ini ke lembaga di atas kita,” tutupnya.

  • Sidang Sengketa Pilkada, Ini Kata Bawaslu Kabupaten Bogor

    Sidang Sengketa Pilkada, Ini Kata Bawaslu Kabupaten Bogor

    JABAR EKSPRES – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bogor akan menghadapi sidang gugatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK), pada Jumat (17/1) besok. Untuk itu, mereka mengaku sudah mempersiapkan sejumlah hal.

    Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bogor Burhanuddin kepada wartawan, Kamis (16/1).

    “Kita siapkan beberapa jawaban terhadap dari dalil yang disampaikan oleh pemohon tentu itu poin-poin yang memang berhubungan langsung dengan apa yang digugat ke bawaslu,” tegas Burhanuddin.

    BACA JUGA:Sidang Sengketa Pilkada Digelar Besok di MK, KPU Kabupaten Bogor Mengaku Siap Hadapi Segala Pertanyaan Pemohon

    Menurut Burhanuddin, pihaknya telah siap memberikan jawaban terhadap persoalan yang sebelumnya dilaporkan oleh calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 sebagai pemohon.

    Lebih lanjut, Burhanuddin menyebut, salah satu laporan yang diterima mengenai pelanggaran, yaitu perihal Alat Peraga Kampanye (APK).

    Lalu, gugatan terhadap mekanisme penanganan pelanggaran juga termasuk salah satu yang dilemparkan oleh pihak pemohon. “Ya tentukan apa yang mereka dalilkan mereka juga misalnya punya bukti, dan kita juga punya jawaban dan tentu saja punya bukti,” kata dia.

    BACA JUGA:Hadapi Sengketa Pilkada di MK, KPU Bandung Barat Kumpulkan Bukti

    Selaras dengan Bawaslu, KPU Kabupaten Bogor juga sudah mempersiapkan segalanya untuk menghadapi persidangan besok di MK.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) M Adi Kurnia mengaku telah mempersiapkan jawabannya untuk memenuhi pertanyaan dari pihak pemohon.

    “Tim divisi dan lawyer kami sedang persiapan jawaban untuk sebagai termohon untuk memenuhi jawaban dari termohon,” kata Adi.

    Diketahui, Pemohon perkara sengketa Pilkada Kabupaten Bogor ini merupakan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02, Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman. Persidangan sengketa itu sudah terdaftar dengan nomor 179/PHPU.BUP-XXIII/2025.

  • Pengamat Apresiasi Jaksa Agung di Rakernas Kejaksaan, Kuatkan Asa Penegakan Hukum Berkeadilan

    Pengamat Apresiasi Jaksa Agung di Rakernas Kejaksaan, Kuatkan Asa Penegakan Hukum Berkeadilan

    loading…

    Jaksa Agung ST Burhanuddin saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia 2025 di Jakarta. FOTO/DOK.KEJAKSAAN

    JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia 2025 di Jakarta. Rakernas tahun ini mengusung tema Asta Cita sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan Yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel Dan Modern.

    Jaksa Agung ST Burhanuddin saat pembukaan Rakernas 2025 mengajak insan Adhyaksa terus memperkuat tekad sebagai penjaga keadilan.

    “Hari ini kita berkumpul bukan hanya menjalankan tugas tapi untuk memperkuat tekad sebagai penjaga keadilan. Ini bukan hanya pekerjaan tapi ini adalah panggilan jiwa. Kita tidak hanya menegakkan aturan. Kita menciptakan harapan,” kata Jaksa Agung dalam keterangan, Kamis (16/1/2025).

    Burhanuddin melanjutkan, tugas jaksa bukan hanya menyelesaikan perkara tetapi memulai pintu masa depan. “Di luar sana dunia terus berubah. Perjalanan pun tidak akan mudah. Tetapi ingat badai tidak menguji kekuatan laut. Badai menguji kekuatan kapal. Dan kapal yang kokoh tidak takut pada badai,” tuturnya.

    Jaksa Agung mengajak para jaksa bekerja setulus hati dalam menegakkan hukum, sehingga tercipta dunia yang lebih adil dan manusiawi. “Jangan hanya bekerja untuk dunia yang anda tinggali sekarang. Tapi bekerjalah untuk dunia yang ingin Anda wariskan. Dunia yang lebih adil, jujur, lebih manusiawi,” katanya.

    “Terimalah kehormatan ini. Jadilah terang yang menyinari jalan keadilan,” imbuhnya.

    Menanggapi pernyataan itu, pengamat hukum Masriadi Pasaribu mengapresiasi kinerja Kejaksaan di bawah komando Jaksa Agung ST Burhanuddin. Empat tahun terakhir, kinerja Kejaksaan terbilang kinclong. Sejumlah kasus korupsi kakap diungkap. Terbaru kasus korupsi tata niaga Timah yang rugikan negara Rp300 triliun. Bahkan kejaksaan berani menyasar kasus siap di lembaga peradilan.

    “Menyimak pernyataan Jaksa Agung dalam Rakernas terlihat dia benar-benar tulus memberikan keadilan kepada masyarakat. Seperti sinar terang di tengah redupnya kerja KPK dalam memberantas korupsi,” kata Masriadi dalam keterangan, Kamis (16/1/2025).

    Ungkapan Jaksa Agung dinilai tepat untuk memotivasi jajarannya agar bekerja dengan profesional dan sesuai hati nurani. Mengutamakan penegakan hukum berkeadilan dan humanis.

    “Jelas yang disampaikan Jaksa Agung mendukung Asta Cita Presiden Prabowo. Kejaksaan harus menegakkan hukum dengan berkeadilan, humanis, akuntabel dan modern,” kata Masriadi.

    Dalam arahannya di Rakernas, Jaksa Agung menyebut ada lima misi utama. Di antaranya memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat implementasi keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.

    “Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh,” ujar Burhanuddin.

    Kejagung akan menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, memperkuat tata kelola kejaksaan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik. Dan Kejagung juga akan membentuk aparatur kejaksaan yang menjadi panutan penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

    (abd)

  • 5.500 Unit Rumah Disiapkan untuk Anggota TNI AD, Pembangunan Mulai Akhir Januari 2025 – Halaman all

    5.500 Unit Rumah Disiapkan untuk Anggota TNI AD, Pembangunan Mulai Akhir Januari 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang menyiapkan pembangunan rumah khusus untuk anggota TNI Angkatan Darat (TNI AD).

    Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, rencananya pembangunan rumah khusus anggota TNI AD akan dimulai pada akhir Januari 2025.

    Pembangunan pada akhir Januari 2025 akan ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking).

    Ara, sapaan akrab Maruarar, membeberkan akan ada sekitar 5.500 unit rumah yang dibangun di lima tempat berbeda. Satu di antaranya adalah Serang dengan jumlah 1.900 unit.

    Setelah Serang, ada Bantul, Bekasi, Bogor, dan Brebes.

    BP Tapera pun diminta mempersiapkan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk para anggota TNI AD.

    “Untuk BP Tapera tolong siapkan kuota FLPP-nya,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).

    Rencana membangun rumah untuk anggota TNI AD ini agar mereka yang belum memiliki rumah, bisa mempunyai hunian yang layak.

    Ara memang sudah merencanakan agar Kementerian PKP bisa membangun rumah untuk TNI. Beberapa hari setelah dilantik, ia menyatakan berencana menemui Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membahas ini.

    “Saya juga mencanangkan bertemu dengan Panglima TNI karena kita juga ingin membangun rumah untuk prajurit yang belum punya tanah dan rumah,” kata Ara kepada wartawan usai bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Selasa (22/10/2024) siang.

    Selain dengan panglima, pasca dilantik sebagai menteri, Ara juga berniat menemui beberapa instansi lainnya seperti kepolisian hingga sejumlah pegawai negeri.

    Nantinya dalam pertemuan tersebut pihaknya akan merencanakan skema jangka panjang terkait hunian untuk para pegawai.

    “Kalau pegawai itu kita bisa bikin nanti panjang untuk cicilannya dan bisa dari gajinya,” ucapnya.

    Tak hanya bagi pegawai negeri ataupun anggota TNI-Polri, Ara juga akan mencari solusi penyediaan hunian bagi masyarakat yang tak miliki gaji tetap.

    “Kita akan cari formulanya yang tepat seperti pedagang pedagang atau yang informal sifatnya. Karena kalau dari pegawai negeri atau TNI-Polri atau pegawai BUMN dia bisa dari ada potongan gaji,” pungkasnya.