Xcloud.id

Tag: Burhanuddin

  • Survei: Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden capai 79,3 persen

    Survei: Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden capai 79,3 persen

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih selama 100 hari kerja mencapai 79,3 persen.

    “Jadi, ini modal politik yang besar sekali buat Presiden Prabowo Subianto,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei yang dilakukan secara daring dan disaksikan dari Jakarta, Senin.

    Selain itu, Burhanuddin menjelaskan bahwa saat ini belum ada indikasi masa bulan madu politik antara Presiden Prabowo dengan rakyat Indonesia akan berakhir.

    Terlebih, ketika ada isu yang berpotensi menurunkan kepuasan publik, tetapi Presiden Prabowo dan jajaran dapat menyikapi dengan baik.

    “Kemarin sempat muncul isu kenaikan PPN (pajak pertambahan nilai) secara umum, tetapi kemudian Presiden dan Kementerian Keuangan sepertinya berubah. Hanya menaikkan PPN 12 persen untuk barang mewah, dan itu yang membuat kepuasan terhadap Presiden Prabowo relatif masih tinggi,” jelasnya.

    Ia mengatakan bahwa masa bulan madu politik antara Presiden Prabowo dengan rakyat akan berlangsung lebih lama dibandingkan masa pemerintahan pertama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan periode kedua Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

    Ia menjelaskan bahwa pada 100 hari Presiden Jokowi menjabat saat periode pertama, terdapat kebijakan tidak populer, yakni menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

    Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengalami masa bulan madu politik yang singkat pada periode kedua karena terdapat kasus Bank Century dan sejumlah kasus yang melibatkan elite Partai Demokrat.

    Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada periode 16–21 Januari 2025. Populasi survei merupakan seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan

    Sampel survei dipilih melalui metode multistage random sampling sebanyak 1.220 responden, terdiri atas 49,9 persen laki-laki dan 50,1 persen perempuan.

    Sementara itu, toleransi kesalahan survei diperkirakan lebih kurang 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan asumsi simple random sampling.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Survei Indikator: 79,3 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo Nasional 27 Januari 2025

    Survei Indikator: 79,3 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo Nasional 27 Januari 2025

    Survei Indikator: 79,3 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia pada 16-21 Januari 2025 menunjukkan, kepuasan publik terhadap Presiden
    Prabowo Subianto
    dalam 100 hari pemerintahan mencapai 79,3 persen.
    Pendiri Indikator Politik Indonesia
    Burhanuddin Muhtadi
    mengatakan, hasil survei tersebut tidak jauh berbeda dengan hasul survei Litbang Kompas yang menunjukkan 80,9 persen publik puas dengan kinerja Prabowo.
    “Approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5 persen, yang mengatakan cukup puas 65,8 persen, jadi total ada 79,3 persen. Kalau kita bandingkan dengan survei terakhir Kompas awal Januari itu mirip ya,” ujar Burhanuddin dalam jumpa pers virtual, Senin (27/1/2025).
    “Kompas mengumumkan 80,9 persen. Kami temukan 79,3 persen. Sedikit lebih rendah dibanding Kompas. Tapi secara statistik tidak berbeda antara temuan Kompas dengan temuan Indikator Politik Indonesia,” kata dia. 
    Di sisi lain, Burhanuddin memaparkan, rakyat yang tidak puas dengan kinerja Prabowo mencapai 16,9 persen.
    Menurut Burhanuddin, capaian tersebut merupakan modal politik yang besar bagi Prabowo.
    “Mengindikasikan bulan madu politik dengan publik belum berakhir. Ini agak berbeda dengan misalnya kalau kita bandingkan dengan masa pemerintahan Jokowi ya,” ujar dia.
    Burhanuddin menyebutkan, pada 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo, angka kepuasan publiknya terpangaruh oleh kebijakan tidak populer, yakni menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
    Situasi yang dialami Prabowo juga berbeda dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disebut tidak memiliki masa bulan madu cukup panjang.
    “Karena ada drama Century dan juga isu politik yang terkait dengan elite Partai Demokrat,” kata Burhanuddin.
    Ia pun memperkirakan masa bulan madu politik dengan publik di era Prabowo akan berlangsung lebih lama.
    Terlebih, Prabowo membatalkan kenaikan pajak pertumbuhan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang ditolak rakyat.
    “Kemarin sempat ada isu kenaikan PPN secara umum, tetapi kemudian Presiden dan Kemenkeu sepertinya berubah, hanya menaikkan PPN 12 persen hanya kepada barang mewah. Dan itu yang membuat kepuasan kepada Presiden Prabowo relatif masih tinggi,” kata Burhanuddin..
    Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
    Survei dilakukan dengan wawancara secara tatap muka terhadap 1.220 orang responden pada 16-21 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Blitar Tanam Pohon Pisang di Jalan Rusak Brongkos, Kado Terkahir untuk Mak Rini

    Warga Blitar Tanam Pohon Pisang di Jalan Rusak Brongkos, Kado Terkahir untuk Mak Rini

    Blitar (beritajatim.com) – Warga Dusun Jajakan, Desa Jugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, melakukan aksi protes unik terhadap kondisi jalan rusak di wilayah mereka. Sebagai bentuk kekecewaan, mereka menanam pohon pisang di tengah jalan yang berlubang pada Minggu (26/1/2025) malam.

    Aksi ini dilakukan lantaran kondisi jalan raya Brongkos yang rusak parah dan sering menyebabkan kecelakaan. Beberapa titik di jalan tersebut memiliki lubang besar, yang saat musim hujan berubah menjadi kubangan air berbahaya.

    Warga geram karena belum ada perbaikan dari pemerintah, meski banyak pengendara yang mengalami kecelakaan, termasuk satu kasus terbaru di mana seorang pengendara mengalami patah kaki akibat terjatuh di lokasi tersebut.

    “Penanaman pohon pisang dilakukan oleh sejumlah warga pada Minggu malam,” ungkap Kapolsek Kesamben, AKP Burhanuddin, Senin (27/1/2025).

    Menurut Burhanuddin, aksi ini merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang sudah lama mengeluhkan kondisi jalan. Warga berharap adanya perhatian dari pemerintah agar segera dilakukan perbaikan sebelum ada korban jiwa lainnya.

    Harapan Warga di Akhir Kepemimpinan Mak Rini

    Masyarakat sekitar berharap Bupati Blitar Rini Syarifah atau Mak Rini segera turun tangan memperbaiki jalan Brongkos sebelum masa jabatannya berakhir pada Februari 2025.

    “Sudah lama rusak, kami berharap jalan ini bisa diperbaiki, sehingga tidak ada korban jiwa,” ujar Mursikan, salah satu warga setempat.

    Selain itu, warga juga menaruh harapan besar kepada Bupati Blitar yang baru, Rijanto, untuk segera menangani masalah ini di awal kepemimpinannya.

    “Banyak yang jatuh di sini, semoga pemerintah segera turun tangan memperbaiki jalan,” tandas seorang warga lainnya.

    Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Kabupaten Blitar terkait aksi warga tersebut. Namun, masyarakat berharap langkah ini bisa menarik perhatian agar jalan Brongkos segera diperbaiki dan tidak lagi menjadi ancaman bagi pengguna jalan. [owi/suf]

  • Tak Semudah Itu Pakai Tanah Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah, Kejagung: Kewenangan di Kemenkeu Nasional 27 Januari 2025

    Tak Semudah Itu Pakai Tanah Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah, Kejagung: Kewenangan di Kemenkeu Nasional 27 Januari 2025

    Tak Semudah Itu Pakai Tanah Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah, Kejagung: Kewenangan di Kemenkeu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk program
    pembangunan 3 juta rumah
    bagi rakyat ternyata rumit.
    Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu.
    “Kewenangan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu,” kata Harli kepada Kompas.com, Minggu malam (26/1/2025).
    Harli mengatakan instansi Aparat Penegak Hukum (APH) sifatnya hanya mengajukan usul saja.
    “Instansi APH penyita hanya mengajukan usul,” lanjut Harli.
    Oleh karena itu, tanah koruptor tidak bisa serta merta langsung digunakan untuk progam 3 juta rumah.
    Sebelumnya, rumitnya pemanfaatan lahan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.
    “Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya,” ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).
    Tapi, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk
    program 3 juta rumah
    tidak sepenuhnya gagal.
    “Cuma, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, enggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum,” tukasnya.
    Beberapa waktu lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan kehormatan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, dalam rangka membahas pengadaan lahan untuk permukiman rakyat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
    Burhanuddin menyampaikan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI memiliki program untuk membangun sekitar 5 juta unit rumah bagi masyarakat.
    Burhanuddin bilang, program tersebut membutuhkan dukungan bersama agar dapat terlaksana dan tercapai sesuai target.
    “Kejaksaan menaungi beberapa tanah sitaan negara, oleh karenanya kami akan sinergikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tanah-tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat,” kata dia.
    “Tentunya hal itu memerlukan mekanisme dan waktu dalam pengerjaannya,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rakernas Kejaksaan 2025 Asta Cita sebagai penguatan transformasi kejaksaan yang berkeadilan, humanis, akuntabel dan modern

    Rakernas Kejaksaan 2025 Asta Cita sebagai penguatan transformasi kejaksaan yang berkeadilan, humanis, akuntabel dan modern

    Selasa, 14 Januari 2025 13:53 WIB

    Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (kanan) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (14/1/2025). Rakernas bertema Asta Cita sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel dan Modern itu menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan sesuai dengan visi dan misi kejaksaan periode 2025-2029. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/Spt.

    Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (kanan) memberikan plakat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (14/1/2025). Rakernas bertema Asta Cita sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel dan Modern itu menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan sesuai dengan visi dan misi kejaksaan periode 2025-2029. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/Spt.

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memberikan pemaparan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (14/1/2025). Rakernas bertema Asta Cita sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel dan Modern itu menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan sesuai dengan visi dan misi kejaksaan periode 2025-2029. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/Spt.

  • Instruksi Presiden Prabowo Bongkar Pagar Laut Diapresiasi

    Instruksi Presiden Prabowo Bongkar Pagar Laut Diapresiasi

    loading…

    Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar pagar laut misterius di perairan Tangerang dibongkar mendapat apresiasi dari Garuda Asta Cita Nusantara (GAN). Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar pagar laut misterius di perairan Tangerang dibongkar mendapat apresiasi dari Garuda Asta Cita Nusantara (GAN). Instruksi tersebut dinilai sebagai bentuk ketegasan Prabowo.

    “Kami menyambut positif pembongkaran pagar laut di wilayah Tangerang sebagai sikap patuh menjalankan instruksi Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Ketua Umum Garuda Asta Cita Nusantara Muh Burhanuddin dikutip Kamis (23/1/2025).

    Diketahui, pembongkaran pagar laut secara bertahap sejak 18 Januari 2025 dilakukan Pasukan Khusus Komando Pasukan Katak (Kopaska), Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair). Pembongkaran pagar laut di kawasan Tangerang itu sudah disetujui Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan atas instruksi dari Presiden Prabowo.

    “Negara harus hadir dan tidak boleh kalah oleh tindakan-tindakan yang tidak pro rakyat,” kata Burhanuddin.

    Dia berpendapat, apa yang dilakukan Prabowo menunjukkan keberpihakan presiden kepada rakyat nelayan dan wilayah pesisir. Sebagai organisasi nirlaba, yang didirikan untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, maka Garuda Asta Cita Nusantara (GAN) sangat mengapresiasi pembongkaran pagar laut itu.

    Pembongkaran pagar laut juga diyakini bakal memudahkan para nelayan untuk melaut dan mata pencahariannya tidak terganggu. Pada gilirannya bakal memberi rasa aman untuk berusaha dan mencari nafkah bagi para nelayan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka sebagai rakyat kecil.

    “Mari kita dukung pemerintah sambil memberikan masukan konstruktif agar program-program strategis berjalan maksimal,” pungkasnya.

    (rca)

  • 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo, Kejagung Selamatkan Uang Negara Rp2,4 Triliun

    100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo, Kejagung Selamatkan Uang Negara Rp2,4 Triliun

    loading…

    Kejaksaan Agung di bawah pimpinan Jaksa Agung ST Burhanusdin dalam 100 hari kerja Pemerinahan Prabowo-Gibran berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp2,4 triliun. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Kinerja Kejaksaan Agung ( Kejagung ) dalam 100 hari pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menumbuhkan asa bidang penegakan hukum.

    Pesan tegas Presiden Prabowo Subianto kepada koruptor dan pelanggar hukum lainnya langsung dilaksanakan Jaksa Agung dan jajarannya. Tak hanya menyikat para koruptor, Kejaksaan dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran torehkan prestasi dalam memulihkan kerugian keuangan negara.

    Tercatat, Kejaksaan Agung berhasil memulihkan keuangan Negara sebesar Rp2,4 triliun. “Pemulihan keuangan negara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) seluruh Indonesia periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025 sebesar Rp2.444.479.670.858,13,” ucap Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar, Kamis (23/1/2025).

    Harli mengatakan hasil persentase capaian kinerja tersebut sebesar 176,34%. Dalam periode itu, Datun pada seluruh Indonesia berhasil menyelamatkan keuangan Negara sebesar Rp2.043.369.572.024,26 dengan hasil persentase capaian kinerja sebesar 41,49%. Bidang Datun Kejagung juga telah memberikan sejumlah bantuan Perdata dalam periode 100 hari kerja Pemerintahan.

    Menanggapi torehan prestasi Kejagung di bawah komando Jaksa Agung ST Burhanuddin, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Hukum dan Konstitusi (LKSHK) Ubaidillah Karim memberikan secercah harapan dalam penegakan hukum berkeadilan.

    “Harapan besar publik Kejaksaan tak kendor memberantas korupai, sikat habis koruptor. Torehan prestasi jadi kado pemerintahan Prabowo-Gibran di 100 hari kerjanya di bidang hukum,” kata Ubaidillah.

    Ubaidillah berharap torehan prestasi Kejaksaan di bawah komando Jaksa Agung ST Burhanusdin terus berlanjut. Saat ini apa yang dilakukam Kejaksaan sejalan dengan Asta Cita pemerintaham Prabowo-Gibran. “Prestasi Kejaksaan ini jadi asa dalam penegakan hukum berkeadilan, dalam menghilangkan budaya koruptif dari negeri ini,” ucapnya.

    (cip)

  • Menko Polkam Budi Gunawan Bakal Tambah 2 Deks Baru Terkait Kebakaran Hutan dan TPPO

    Menko Polkam Budi Gunawan Bakal Tambah 2 Deks Baru Terkait Kebakaran Hutan dan TPPO

    loading…

    Menko Polkam Budi Gunawan mengungkapkan bahwa pihaknya bakal menambah dua deks baru untuk menangani kebakaran hutan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan atau BG mengungkapkan bahwa pihaknya bakal menambah dua deks baru. Dua deks tersebut bakal menangani kebakaran hutan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    “Untuk desk yang sudah jalan itu terus, ada rencana penambahan 2 desk lagi sesuai dengan tingkat kebutuhan, pertama kebakaran hutan, karena diperkirakan karena curah hujan sampe bulan 3 selesai setelah itu musim panas. Kemudian ada desk untuk TPPO untuk perlindungan kepada pekerja migran kita,” kata BG di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    BG memastikan bahwa tujuh deks untuk mempercepat penanganan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto tetap dilanjutkan.

    “Lanjut lanjut, ada beberapa target lagi yang harus diteruskan,” jelasnya.

    Budi Gunawan menambahkan, dibentuk tujuh desk lintas Kementerian untuk penanganan dan memberantas sejumlah masalah.

    BG mengatakan tujuh desk itu dibentuk dengan leading sector masing-masing dari Kementerian dan Lembaga yang meliputi.

    Desk Pilkada dengan leading sector dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Desk penyelundupan atau pencegahan penyelundupan dengan leading sector dari Kementerian Polkam.

    Kemudian Desk pemberantasan narkoba dan desk penanganan judi online dengan leading sector Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Selanjutnya Desk koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara, dan desk pencegahan tindak pidana korupsi, dan perbaikan tata kelola dengan leading sector Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Lalu desk keamanan cyber dan perlindungan data dengan leading sector yaitu dari Kementerian Komunikasi dan Digital dan BSSN.

    (shf)

  • Presiden pimpin sidang kabinet dan puji kinerja para menteri-wamen

    Presiden pimpin sidang kabinet dan puji kinerja para menteri-wamen

    Presiden Prabowo Subianto (tiga kanan) memberikan arahan-arahan kepada jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih saat sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Presiden pimpin sidang kabinet dan puji kinerja para menteri-wamen
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 22 Januari 2025 – 18:31 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu, yang dihadiri seluruh jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih beserta kepala lembaga dan utusan khusus Presiden. Dalam arahan-arahannya, yang disampaikan pada awal sidang, Presiden memuji kinerja Kabinet Merah Putih yang telah bekerja selama kurang lebih 3 bulan.

    “Saya kira secara objektif kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju kepada sasaran-sasaran kita. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian,” kata Presiden Prabowo kepada jajarannya saat sidang kabinet.

    Presiden kemudian menilai jajaran menteri dan wakil menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih mampu bekerja sebagai sebuah tim.

    “Saya merasakan ada satu kekompakan, satu kerja sama yang baik. Di sana-sini tentunya masih harus kita perbaiki itu wajar, tetapi yang saya rasakan adalah semua menteri dan wakil menteri punya keinginan yang sangat keras untuk memberikan hasil kepada rakyat,” sambung Presiden.

    Oleh karena itu, Presiden pun mengucapkan terima kasih kepada jajaran menteri dan wakil menteri yang hadir pada sidang kabinet hari ini. Dalam sambutan yang sama, Presiden juga menyebut dirinya tidak pernah menjadikan periode hari tertentu, misalnya, 100 hari pertama atau 3 bulan pertama, sebagai ukuran kinerja.

    Walaupun demikian, Presiden mengakui rentang waktu itu dapat digunakan sebagai tonggak untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan.

    Dalam sidang kabinet hari ini, Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di barisan yang sama dengan Presiden dan Wapres, ada jajaran menteri koordinator, kemudian di sisi kanan dan kiri ada jajaran menteri, wakil menteri, Kepala BIN M. Herindra, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yang mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Sumber : Antara

  • Kekayaan Menkomdigi Meutya Rp18,73 Miliar, Punya Utang Rp8,6 Miliar pada 2024

    Kekayaan Menkomdigi Meutya Rp18,73 Miliar, Punya Utang Rp8,6 Miliar pada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid diketahui memiliki harta kekayaan sebesar Rp18,73 miliar.

    Adapun, Meutya belum memperbarui laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang saat ini menjabat sebagai Menteri.

    Dalam laporan e-LHKPN yang dikutip Bisnis pada Rabu (22/1/2025), Meutya melaporkan kekayaan dirinya pada 22 Juli 2024 atau saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI.

    Dalam laporan LHKPN, harta kekayaan Meutya dibagi menjadi beberapa sektor. Pada sektor tanah dan bangunan, Meutya memiliki harta kekayaan sebanyak Rp20,4 miliar yang terdiri dari enam rumah di Jakarta dan satu rumah di Sleman.

    Untuk kekayaan dari kendaraan, Meutya diketahui memiliki tiga kendaraan yang terdiri dari dua buah mobil merk Toyota dan Hyundai, serta satu buah motor merk Yamaha dengan nilai Rp625 juta.

    Kemudian Meutya juga diketahui memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp198 juta, lalu kas dan setara kas sebanyak Rp6,07 miliar. 

    Sebetulnya, Meutya memiliki harta kekayaan senilai Rp27,3 miliar. Namun politisi Partai Golkar ini diketahui mempunyai utang yang tertulis dalam LHKPN sebanyak Rp8,6 miliar. Sehingga, kekayaan Meutya hanya mencapai Rp18,73 miliar.

    Profil Meutya Hafid

    Lahir pada 3 Mei 1978, Meutya Hafid merupakan Ketua Komisi I DPR RI 2019-2024. Dia berasal dari daerah pemilihan (dapil) Sumatra Utara I.

    Perempuan kelahiran Bandung, Jawa Barat itu sejatinya kembali terpilih menjadi anggota DPR RI 2024-2029 dengan perolehan 147.004 suara di dapil yang sama.

    Catatan itu merupakan ketiga kalinya dia terpilih menjadi anggota DPR RI dalam pemilihan legislatif, usai pertama kali menjabat melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) terhadap Burhanuddin Napitupulu yang wafat pada 2010 silam.

    Meutya sebelumnya juga malang melintang sebagai jurnalis televisi selama sekian tahun. Namanya sempat dikenal masyarakat luas akibat tragedi penyanderaan di Irak bersama seorang kameramen Metro TV pada 2005.

    Terkait pendidikan, dia sempat mengenyam bangku sekolah di dalam maupun luar negeri. Meutya mengenyam pendidikan dasar dan menengah pertama di Jakarta, masing-masing tamat pada 1990 dan 1993.

    Pada 1994, dia menempuh bangku SMA di negeri jiran Singapura, tepatnya di Crescent Girl’s School dan tamat pada 1997.

    Dirinya lantas menyeberang ke Australia pada tahun yang sama untuk menempuh pendidikan di Universitas New South Wales (UNSW), dan memboyong gelar sarjana pada 2001. Empat belas tahun setelahnya, Meutya melanjutkan pendidikan magister di Universitas Indonesia dan tamat pada 2018.