Xcloud.id

Tag: Burhanuddin

  • Jaksa Agung Minta Masyarakat Tak Takut Beli Pertamax: Sudah Bagus dan Sesuai Standar

    Jaksa Agung Minta Masyarakat Tak Takut Beli Pertamax: Sudah Bagus dan Sesuai Standar

    Bisnis.com, JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin mempromosikan produk BBM jenis pertamax yang dijual PT Pertamina (Persero).

    Burhanudin mengatakan bahwa bensin jenis pertamax yang saat ini beredar bukanlah bensin bermasalah seperti yang ditangani tim penyidik JAMPidsus Kejaksaan Agung.

    Burhanudin mengatakan bensin bermasalah yang tengah diselidiki adalah bensin periode 2018-2023, sehingga tidak ada kaitannya dengan bensin jenis pertamax pada tahun 2024-2025.

    “Artinya bahwa mulai 2024 ke sini itu tidak ada kaitannya dengan yang sedang kami selidiki. Artinya kondisi pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina,” tuturnya di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Selain itu, menurutnya, kondisi bensin yang kini dijual oleh pertamina juga diklaim telah sesuai dengan spesifikasi yang ada, tidak berkaitan dengan peristiwa hukum saat ini.

    “Bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik,” kata Burhanuddin.

    Burhanuddin menyebut bensin bermasalah yang dipasarkan pada periode 2018-2023 lalu itu sudah tidak dipasarkan lagi di tahun 2024, sehingga bensin produksi 2024-2025 dipastikan oleh Burhanudin aman.

    “Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai dan jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang bersekitar antara 21-23 hari maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi stok di dalam tahun 2024. Artinya yang kita sidik tetap sampai 2023. Ini tidak ada kaitannya,” ujarnya.

  • Pertamax yang Beredar Sesuai Standar, Bukan Hasil Oplosan

    Pertamax yang Beredar Sesuai Standar, Bukan Hasil Oplosan

    Jakarta, Beritasatu.com – Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menegaskan bahan bakar minyak (BBM) Pertamax yang beredar di pasaran saat ini telah sesuai standar Pertamina dan tidak terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018–2023.

    “Pertamax yang ada saat ini sudah sesuai standar Pertamina dan tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang disidik,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Menurutnya, penyidikan kasus ini hanya mencakup periode 2018–2023, sementara Pertamax yang beredar mulai 2024 sudah tidak terkait dengan perkara tersebut.

    Jaksa Agung juga menjelaskan BBM adalah barang habis pakai dengan stok yang hanya bertahan sekitar 21–23 hari. Artinya, BBM dari periode 2018–2023 sudah tidak lagi tersedia di pasaran pada 2024.

    “BBM yang saat ini dipasarkan oleh Pertamina dalam kondisi baik dan sudah sesuai spesifikasi,” tegasnya.

    Selain itu, Burhanuddin menegaskan meskipun ada dugaan kecurangan dalam pengelolaan BBM, tindakan tersebut dilakukan oleh segelintir oknum, bukan kebijakan Pertamina.

    “Kami tegaskan, perbuatan ini dilakukan oleh oknum yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan tidak terkait dengan kebijakan resmi Pertamina,” ucapnya.

    Dalam kasus yang sedang disidik, ditemukan praktik manipulasi kualitas BBM. Pertamina Patra Niaga membeli BBM RON 92, tetapi yang diterima adalah BBM RON 88 atau 90.

    BBM tersebut disimpan di depo PT Orbit Terminal Merak dan diblending sebelum dipasarkan. Namun, Jaksa Agung menekankan praktik ini hanya dilakukan oleh segelintir oknum yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

    “Kami harap masyarakat tidak terprovokasi oleh isu yang tidak benar. Pertamina tetap berkomitmen menjaga kualitas BBM,” katanya.

    Lebih lanjut, Burhanuddin menegaskan penegakan hukum dalam kasus ini merupakan bagian dari sinergi antara Kejaksaan Agung dan Pertamina untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang lebih baik.

    “Ini adalah bagian dari upaya membersihkan BUMN agar lebih transparan dan akuntabel,” katanya.

    Kejaksaan Agung juga memastikan penyidikan ini dilakukan tanpa intervensi pihak mana pun, murni sebagai bentuk penegakan hukum demi mendukung visi Indonesia Emas 2045.

    Saat ini, penyidik terus bekerja sama dengan ahli keuangan untuk menghitung kerugian negara yang nyata dari kasus ini. Burhanuddin juga meminta masyarakat untuk mendukung Pertamina dan Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugasnya.

    “Kami mendukung Pertamina dalam menjaga pasokan BBM (termasuk Pertamax), khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri 1446 H,” tutupnya.

  • Sepak Terjang Raimel Jesaja, Jabat Kajati Sultra hingga Selamatkan Kerugian Negara – Halaman all

    Sepak Terjang Raimel Jesaja, Jabat Kajati Sultra hingga Selamatkan Kerugian Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Berikut sepak terjang Raimel Jesaja menjadi salah satu figur penting di dunia hukum dan kejaksaan Indonesia.

    Karier panjang membawa pria berdarah Toraja menempati berbagai posisi strategis di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

    Sepak terjang Raimel dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi di berbagai daerah menunjukkan ketegasan serta komitmennya dalam menjalankan tugas ketika menjabat.

    Raimel Jesaja resmi ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Maret 2022 lalu. 

    Dalam keterangan yang diterima, Rabu (5/3/2025), penunjukan ini beriringan dengan rotasi terhadap 65 Aparatur Sipil Negara (ASN) di tubuh Kejaksaan, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 54 tentang Pemindahan, Pemberhentian, dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural ASN Kejaksaan.

    Surat keputusan ini ditandatangani oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada 18 Februari 2022 lalu

    Sebelum menjabat sebagai Kajati Sultra, Raimel memiliki rekam jejak panjang di berbagai wilayah Indonesia.

    Pada tahun 2020, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulawesi Utara (Sulut), kemudian pada tahun 2021 berpindah tugas menjadi Wakajati Sulawesi Selatan (Sulsel).

    Kiprah Raimel sebagai Kajati Sultra merupakan momen kembali ke daerah yang pernah dilayani sebelumnya. 

    “Pada 2015, saya pernah bertugas sebagai Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) di Kejati Sultra, di mana pernah menangani berbagai kasus korupsi besar di provinsi tersebut,” kata dia dalam keterangannya.

    Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan korupsi pembangunan kantor Bupati Konawe Utara (Konut) yang menjerat mantan Bupati Konut, Aswad Sulaiman. 

    Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 miliar dan menjadi salah satu dari 45 kasus korupsi yang ditangani Kejati Sultra pada masa itu.

    “Aparatur Kejaksaan di Sultra harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Harus optimal soal pengetahuan hukum, wawasannya meluas dan lebih utama dapat memberikan kemanfaatan bagi Sultra,” ujar Raimel.

    Kinerja cemerlang Raimel di Sultra mengantarkannya mendapat promosi pada tahun 2017 sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan. Ia menggantikan Sarjono Turin yang dipindahkan sebagai Aspidsus Kejati DKI Jakarta.

    Usai sukses di Jakarta Selatan, Raimel terus mendapatkan promosi ke posisi-posisi yang lebih strategis. 

    Pada 14 September 2019, ia dipercaya untuk menjabat sebagai Aspidsus Kejati Sumatera Selatan (Sumsel). 

    Di Sumsel, sosok itu kembali menunjukkan keberhasilannya dengan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp5,3 miliar dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan akses Bandara Atung Bungsu Kota Pagar Alam tahun anggaran 2013.

    “Uang negara yang diselamatkan dari kasus korupsi dan TPPU sepanjang tahun 2022 sebanyak Rp5,395 miliar,” jelas Raimel.

    Karier Raimel terus menanjak ketika ditunjuk sebagai koordinator pada satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung. 

    Tak lama berselang, pada tahun 2020, ia kembali mendapat promosi sebagai Wakajati Sulawesi Utara, kemudian pada 2021 menjadi Wakajati Sulawesi Selatan.

    Pada 8 Februari 2023, setelah satu tahun satu bulan menjabat sebagai Kajati Sultra, Raimel Jesaja kembali mendapatkan promosi.

    Dia diangkat sebagai Direktur Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung,.

    Raimel dikenal sebagai sosok yang tegas dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tidak pandang bulu. 

    Di setiap tempat tugasnya, ia selalu berusaha mengungkap dan menindak berbagai kasus yang merugikan negara. 

    Ketegasannya dalam menangani kasus-kasus besar serta dedikasinya dalam memperbaiki sistem hukum di Indonesia menjadikannya salah satu figur penting dalam institusi kejaksaan yang saat ini menjadi ujung tombak kepercayaan publik.

    “Kami juga tidak pungkiri jika masih banyak tindakan perbuatan melawan hukum, namun kalau masih bisa semua kita berikan pemahaman dan pencegahan, kenapa tidak. Itulah tantangan kita ke depan. Karena kalau kita langsung berikan hukuman, malah itu tidak memberi manfaat dan tidak menjamin ada efek jera. Disamping itu, selain akan menambah biaya negara, juga akan berdampak ekonomi keluarga si pelaku,” kata Raimel.

    Dengan perjalanan karier yang cemerlang dan pengalaman luas dalam berbagai jabatan strategis, Raimel  terus menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan keadilan dan memberantas korupsi di Indonesia.

    Keberhasilannya di berbagai daerah menjadi bukti nyata bahwa profesionalisme dan integritas adalah kunci dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.

  • Temui Jaksa Agung hingga Larut Malam, Erick Thohir Akui Bahas Kasus Korupsi Pertamina, Kecurigaan Publik Bertambah

    Temui Jaksa Agung hingga Larut Malam, Erick Thohir Akui Bahas Kasus Korupsi Pertamina, Kecurigaan Publik Bertambah

    John Sitorus pun meminta agar Erick Thohir diperiksa kejagung. Jika hal tersebut tidak terjadi maka menurutnya ada sesuatu di balik pertemuan tersebut.

    “Kalau sampai Menteri BUMN tidak diperiksa oleh Kejaksaan Agung atas kasus korupsi ini, berarti ada sesuatu dibalik pertemuan ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan pertemuannya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk membahas perkembangan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak di PT Pertamina Patra Niaga.

    Dalam keterangannya di Bandara Soekarno Hatta, Sabtu (1/3/2025), Erick menyebut pertemuan itu berlangsung pada malam hari sebelum dirinya bertolak ke Magelang.

    “Kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, Pak JA, sebelum ke Magelang jam 11 malam. Tentu kita apresiasi yang dilakukan Kejaksaan. Kita hormati,” ujar Erick.

    “Seperti dulu kita bersama Kejaksaan menangani kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda. Kita berpartisipasi,” tambahnya.

    Erick menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan agar kasus ini tidak memberikan dampak negatif terhadap keseluruhan perusahaan.

    Ia mencontohkan keberhasilan pemerintah dalam menyelamatkan Garuda Indonesia melalui restrukturisasi yang tepat.

    “Kalau sampai restrukturisasi itu gagal, jangan bicara tiket turun hari ini. Jumlah pesawatnya tidak ada. Waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Terbukti hari ini lebih baik,” ucapnya.

    Ke depan, Erick menegaskan akan ada evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Pertamina.

    Langkah ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

  • Menteri BUMN Erick Thohir Minta Danantara Tidak Disamakan dengan 1MDB – Halaman all

    Menteri BUMN Erick Thohir Minta Danantara Tidak Disamakan dengan 1MDB – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Ketua Dewan Pengawas Danantara yang juga Menteri BUMN Erick Thohir meminta agar Badan Pengelola Investasi BPI Daya Anagata Nusantara Danantara tidak disamakan dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

    1MDB merupakan perusahaan investasi negara yang diluncurkan Perdana Menteri Malaysia periode 2009-2018, Najib Razak.

    Pada 2014-2015, Najib dituding menggelapkan miliaran ringgit Malaysia dari 1MDB.

    Skandal 1MDB yang menjerat Najib diperkirakan merugikan Malaysia senilai lebih dari 4,5 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 64 triliun.

    Sebagian dana itu diketahui mengalir ke rekening Najib.

    Ia dan kroninya didakwa mencuci aliran uang dari 1MDB.

    Pada Agustus 2022, Najib akhirnya dijatuhkan ke penjara setelah Mahkamah Persekutuan Malaysia menolak banding sekaligus mengukuhkan vonis 12 tahun yang ia terima.

    Erick mengakui adanya anggapan negatif terhadap Danantara di kalangan masyarakat.

    Namun, ia meminta agar lembaga baru ini tidak disamakan dengan 1MDB.

    “Saya yakin hari ini mungkin market masih berpikir negatif kepada Danantara. Pak, nanti Danantara menjadi seperti 1MDB loh. Jangan melihat gitu,” kata Erick di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025)

    Menurut Erick, pemerintah membentuk Danantara dengan mencontoh negara-negara yang memiliki sovereign wealth fund (SWF) sukses.

    Ia menyebutkan beberapa contoh SWF terkemuka seperti Public Investment Fund (PIF) dari Arab Saudi, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) dari Uni Emirat Arab, dan Qatar Investment Authority.

    Danantara yang diklaim berada di posisi tujuh atau delapan terbesar sovereign wealth fund di dunia menjadikan ketiga lembaga tersebut sebagai acuan.

    “Kita harus berani membuka diri benchmarking mana yang tidak bagus, mana yang bagus. Masa kita bikin sovereign wealth fund yang segede ini yang nomor 7 atau nomor 8 di dunia, benchmarkingnya yang enggak bagus. Berarti ya sama aja setback, kemunduran,” ujar Erick.

    Ia juga yakin bahwa Danantara bisa menjadi sentimen positif bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    Namun, menurut dia, hal tersebut memerlukan waktu.

    Sebab saat ini masih ada anggapan bahwa nasib Danantara akan sama seperti 1MDB.

    “Harusnya bisa, tapi perlu waktu. Kita tidak bisa melawan persepsi yang hari ini seakan-akan yang tadi membenchmarking Danantara dengan sovereign wealth yang enggak bagus. Itu salah besar,” ucap Erick.

    Pemerintah Diingatkan

    Executive Director Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengingatkan pemerintah agar Danantara tidak mengikuti jejak 1MDB.

    Burhanuddin mengingatkan pemerintah RI agar menjalankan Danantara secara profesional agar tidak mengulang kejadian yang terjadi pada 1MDB.

    “Jadi ini betul-betul harus hati-hati, pengelolaannya harus seprofesional mungkin,” katanya dalam acara Economic Outlook 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa, (18/2/2025).

    Ia mengatakan jika pemerintah RI mengacu pada Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki pemerintah Singapura, akan sangat bagus.

     “Tetapi kalau misalnya kita kepleset, kemudian mengikuti rute 1MDB di Malaysia, habis kita dan pertaruhannya sangat mahal,” ujar Burhanuddin.

    Ia memandang Danantara ini memiliki motif yang sangat positif karena memotong intervensi non-korporasi, terutama dari hal politik.

    Selama ini ia mengatakan BUMN seringkali harus berjuang ketika bernegosiasi dengan DPR, salah satunya ketika membahas soal pengangkatan komisaris dan direksi.

    “Kalau misalnya Danantara sesuai yang direncanakan, itu banyak hal yang tidak harus didiskusikan via DPR yang membuat BUMN kita seringkali harus berjuang adalah karena banyak hal yang harus dinegosiasikan dengan DPR,” ucap Burhanuddin.

    “Itu ada ongkos politiknya, ada biayanya, ada trade-offnya, termasuk pengurusan pengangkatan komisaris dan direksi itu perlu approval DPR. Danantara mencoba memotong itu,” pungkasnya.

  • Pengamat: Pilkada harus dipilih rakyat karena sistem presidensial

    Pengamat: Pilkada harus dipilih rakyat karena sistem presidensial

    Dengan sistem presidensial, presiden atau kepala daerah tidak bisa dimakzulkan, kecuali yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sangat serius. Namun dengan sistem parlementer, presiden atau kepala daerah harus bertanggung jawab kepada parlemen

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengingatkan bahwa pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) harus dipilih rakyat karena Indonesia menganut sistem presidensial.

    Dia mengatakan hal itu terkait dengan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, sebagai bahan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mendatang. Menurut dia, akan ada perbedaan bila presiden atau kepala daerah dipilih oleh legislatif.

    “Karena kalau dipilih melalui DPRD, kepala daerah bertanggung jawab pada DPRD dan dia bisa di-impeach (dimakzulkan). Ini sesuatu yang tidak dimiliki dalam sistem presidensial, karena kepala daerah dan presiden itu fixed,” kata Budhanudin saat diskusi Politics and Colleagues Breakfast (PCB) di Jakarta, Jumat.

    Namun, dia menjelaskan bahwa Undang-undang Dasar 1945 tidak menegaskan bahwa pilpres atau pilkada harus dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Menurut dia, undang-undang dasar hanya mengamanatkan agar pemilu dilaksanakan secara demokratis.

    “Itu asumsi awal, sama-sama konstitusional, jadi kalau mau diubah ke DPRD, itu juga sama-sama konstitusi. Tapi pertanyaannya, kita pakai sistem presidensial,” kata dia.

    Dengan sistem presidensial, dia mengatakan bahwa presiden atau kepala daerah tidak bisa dimakzulkan, kecuali yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sangat serius.

    Namun dengan sistem parlementer, menurut dia, presiden atau kepala daerah harus bertanggung jawab kepada parlemen. Secara empiris, menurut dia, kondisi politis dari sistem tersebut akan kurang stabil.

    “Makanya di beberapa sistem parlementer seperti Inggris sekalipun, kepala daerahnya di beberapa kota, itu dipilih secara langsung. London itu pemilihan wali kotanya langsung, Jadi, banyak sekali kota-kota di London yang dipilih secara langsung. Makanya wali kota Muslim banyak yang menang,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa perubahan sistem pemilu juga harus mengubah sistem politik secara keseluruhan.

    “Kita selama ini, mendasarkan bukan pada fakta, tapi pada feeling. Itu yang membuat desain pemilu kita itu nggak pernah pas,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Luncurkan PCB, Wakil Ketua Umum Golkar: Bicara Politik Bukan Hanya di ‘Ruang Gelap’ Saja – Halaman all

    Luncurkan PCB, Wakil Ketua Umum Golkar: Bicara Politik Bukan Hanya di ‘Ruang Gelap’ Saja – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, berbicara politik bukan hanya di malam hari atau di ‘ruang gelap’ saja.

    Hal itu disampaikannya dalam peluncuran diskusi Politics and Colleagues Breakfast (PCB) bertema ‘Urgensi Perbaikan Sistem Politik di Indonesia’, yang diinisiasinya.

    Doli menyebut, forum ini untuk membahas berbagai isu politik, dari yang ringan hingga yang berat, di pagi hari dengan suasana yang cerah dan tenang.

    “Kami berdiskusi untuk mencoba menunjukkan bahwa bicara politik itu bukan hanya di malam hari dan di ruang gelap saja,” kata Doli di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2024).

    Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk menjelaskan politik secara terbuka, sambil menikmati sarapan bersama dan menciptakan atmosfer yang lebih santai.

     “Pagi-pagi itu kan semuanya fresh, cerah, tenang. Jadi, kita ingin bicara hal-hal yang berat sampai yang ringan di pagi hari,” ujarnya.

    Selain itu, Doli juga ingin menghilangkan kesan negatif yang sering melekat pada politisi, bahwa mereka jarang bangun pagi. 

    “Politisi kan sering dianggap jarang bangun pagi. Terus terang saja, sulit juga bangun pagi. Jadi, ini juga jadi pembelajaran buat saya dan teman-teman, untuk menjadi politisi yang bisa bangun pagi,” ucapnya.

    Doli berharap forum diskusi ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia. 

    “Forum ini, harapannya, kita bisa mendiskusikan bagaimana kita terus-menerus mencoba membuat sistem politik, pembangunan politik, dan demokrasi kita semakin hari semakin baik, semakin berkualitas,” katanya.

    Lebih lanjut, Doli menyatakan bahwa hasil-hasil diskusi dalam forum ini bisa dijadikan sebuah buku, sebagai dokumentasi dan referensi penting dalam pembangunan politik dan demokrasi di masa depan. 

    “Mudah-mudahan hasil-hasil diskusi kita ini nanti bisa kita jadikan buku, supaya ada data yang terdokumentasi, yang bisa dibaca, dan menjadi catatan-catatan sejarah dalam pembangunan politik dan demokrasi kita,” tandasnya.

    Adapun pada diskusi perdana ini menghadirkan Peneliti Utama BRIN Prof. Siti Zuhro, Dosen Pascasarjana Universitas Nasional Alfan Alfian, dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadi.

  • Danantara gagasan orang tua kami

    Danantara gagasan orang tua kami

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Hashim Djojohadikusumo: Danantara gagasan orang tua kami
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 22:46 WIB

    Elshinta.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan gagasan telah digodok 40 tahun lalu oleh ayahnya Soemitro Djojohadikoesoemo, yakni seorang ekonom.

    “(Berdirinya) Danantara ini sebetulnya bagi Pak Prabowo sangat emosional. Kejadian emosional bagi beliau, bagi saya juga. Karena sesungguhnya Danantara ini adalah gagasan dari orang tua kami,” kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa ide pendirian badan investasi tersebut telah dirancang oleh Soemitro sejak 40 tahun silam. 

    Kala itu, Soemitro yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Kabinet Wilopo (1952-1953) dan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), melihat perlunya sebuah lembaga yang mampu mengelola aset negara secara profesional guna mendukung pembangunan ekonomi. 

    “Sayangnya waktu itu pemerintah yang berkuasa belum begitu berkenan dengan gagasan orang tua kami. Mungkin Tuhan tahu yang terbaik ya, 40 tahun kemudian anaknya (Prabowo), putranya Prof Soemitro diberikan mandat oleh rakyat Indonesia dan diberikan kesempatan untuk mewujudkan cita-cita impian dari orang tuanya,” ujar Hashim.

    Ia menilai bahwa peluncuran Danantara bukan sekadar perwujudan visi ekonomi ayahnya tetapi juga merupakan bagian dari perjalanan sejarah yang kini mendapat restu untuk dijalankan.

    Selain itu, ia berharap sebagai badan yang mengelola investasi nasional maka Danantara mampu menjadi salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. 

    Danantara yang resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin lalu (24/2) akan mengelola aset hingga lebih dari 900 miliar dolar AS dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS. 

    Badan ini berperan sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia untuk mengelola investasi strategis yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Sumber : Antara

  • Riza Chalid dan Keluarga Tidak Berhak Peroleh Imunitas

    Riza Chalid dan Keluarga Tidak Berhak Peroleh Imunitas

    GELORA.CO -Warganet kencang menyoroti nama pengusaha minyak, Mohammad Riza Chalid, buntut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023 yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun.

    Bahkan nama Riza Chalid sampai trending topic platform X pada Rabu 26 Februari 2025, karena ramai diperbincangkan gegara anaknya, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), menjadi salah satu tersangka  dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan KKKS  periode 2018-2023.

    Pegiat media sosial Mazzini mendesak Kejagung mengusut tuntas kasus Muhammad Kerry Andrianto Riza yang merupakan beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa.

    “Keluarga mereka gak berhak dapat imunitas,” tulis Mazzini melalui akun X yang dilihat Kamis 27 Februari 2025.

    Mazzini berharap Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak mengulangi kesalahan Jaksa Agung AM Prasetyo saat kasus ‘Papa Minta Saham’ yang menyeret nama Riza Chalid.

    “Kejagung yg sekarang jangan mengulangi kesalahan Jaksa Agung AM Prasetyo saat kasus saham freeport tahun 2015 janji tangkap Riza Chalid gak ketemu,” kata Mazzini.

    Namun ironisnya, Riza Chalid justru hadir dalam acara kuliah umum Presiden Joko Widodo yang digelar oleh Akademi Bela Negara Partai Nasdem di Jakarta pada Senin 16 Juli 2018.

    “Pertanyaan publik soal peristiwa itu membuat Jaksa Agung AM Prasetyo turun tangan kasih penjelasan status hukum Riza Chalid sudah bersih, maka gak perlu ada penangkapan baginya,” sambungnya.

    “Jaksa Agung yg dilantik lewat rekomendasi Nasdem juga beralasan, percakapan Riza Chalid, Setya Novanto dan Maroef Sjamsoeddin soal ngakalin saham 10% dari Freeport sudah lama dinyatakan hilang,” pungkasnya.

    Diketahui, kasus ‘Papa Minta Saham’ tersebut terkait dengan dugaan bagi-bagi saham dalam perpanjangan perizinan perusahaan pertambangan emas terbesar di dunia, yang beroperasi di Papua, PT Freeport Indonesia. 

    Sebelumnya, Kejagung telah menggeledah rumah Riza Chalid di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa, 25 Februari 2025.

    Dari penggeledahan, penyidik menyita ada 34 ordner yang berisi dokumen-dokumen dan itu sekarang sedang diteliti, karena di dalam ordner kemudian ada 89 bundel dokumen. Kemudian ada uang tunai sebanyak Rp833 juta dan 1.500 dolar AS. Kemudian ada 2 CPU

  • Hashim Djojohadikusumo: Danantara gagasan orang tua kami

    Hashim Djojohadikusumo: Danantara gagasan orang tua kami

    Jakarta (ANTARA) – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan gagasan telah digodok 40 tahun lalu oleh ayahnya Soemitro Djojohadikoesoemo, yakni seorang ekonom.

    “(Berdirinya) Danantara ini sebetulnya bagi Pak Prabowo sangat emosional. Kejadian emosional bagi beliau, bagi saya juga. Karena sesungguhnya Danantara ini adalah gagasan dari orang tua kami,” kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa ide pendirian badan investasi tersebut telah dirancang oleh Soemitro sejak 40 tahun silam.
    Kala itu, Soemitro yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Kabinet Wilopo (1952-1953) dan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), melihat perlunya sebuah lembaga yang mampu mengelola aset negara secara profesional guna mendukung pembangunan ekonomi.

    “Sayangnya waktu itu pemerintah yang berkuasa belum begitu berkenan dengan gagasan orang tua kami. Mungkin Tuhan tahu yang terbaik ya, 40 tahun kemudian anaknya (Prabowo), putranya Prof Soemitro diberikan mandat oleh rakyat Indonesia dan diberikan kesempatan untuk mewujudkan cita-cita impian dari orang tuanya,” ujar Hashim.

    Ia menilai bahwa peluncuran Danantara bukan sekadar perwujudan visi ekonomi ayahnya tetapi juga merupakan bagian dari perjalanan sejarah yang kini mendapat restu untuk dijalankan.

    Selain itu, ia berharap sebagai badan yang mengelola investasi nasional maka Danantara mampu menjadi salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

    Danantara yang resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin lalu (24/2) akan mengelola aset hingga lebih dari 900 miliar dolar AS dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

    Badan ini berperan sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia untuk mengelola investasi strategis yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Baca juga: Prabowo: Danantara ke Bank Emas berjuang menuju kemandirian ekonomi

    Baca juga: Menteri PU: Danantara jadi motor penggerak investasi infrastruktur nasional

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025