Xcloud.id

Tag: Burhanuddin

  • Komut PLN: Investor Asing Enggan Tanamkan Modal di RI karena Inkonsistensi Kebijakan Ekonomi – Halaman all

    Komut PLN: Investor Asing Enggan Tanamkan Modal di RI karena Inkonsistensi Kebijakan Ekonomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisaris Utama (Komut) PT PLN (Persero) Burhanuddin Abdullah berpendapat, realisasi investasi asing atau foreign direct investment (FDI) yang masuk ke Indonesia sejak merdeka rata-rata hanya 100 juta dolar Amerika Serikat (AS).

    Menurutnya, capaian itu kalah jauh dibandingkan dengan negara Vietnam sudah mencapai 400 juta dolar AS. Selisihnya bahkan empat kali lipat dibandingkan FDI di Indonesia.

    “Bayangkan selama RI merdeka, rata-rata investasi asing FDI yang masuk 100 juta dolar AS, Vietnam yang baru membangun industrinya tahun 90 avarage FDI yang masuk ke Vietnam 400 juta dolar AS,” kata Burhanuddin dalam Dialog Kebangsaan IKA UNPAD, di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Burhanudin mengatakan, kurangnya minat negara asing untuk berinvestasi di Indonesia lantaran inkonsistensi kebijakan ekonomi dalam setiap perubahan pemerintahan.

    “Kita situasinya seperti itu, kita terkenal sebagai negara yang dalam policy ekonominya berubah dari waktu ke waktu. Perubahan itu gampang mending kalau konsisten perubahan itu menunjukan kebijakan kita dimasa lalu konsisten dalam inkonsistensi. Itu yang membuat pihak lain tidak suka masuk ke Indonesia,” papar dia.

    Sehingga menurut dia, pemerintah perlu membuat cerita baru dengan menegakkan ekonomi Pancasila untuk mengatasi ketimpangan. Selain itu, juga untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

    “Kita ingin mendorong pembangunan berkelanjutan dan ekonomi pancasila sebagai landasan pemikiran dalam merancang program menjawab tantangan dan peluang Indonesia indonesia emas 2045,” jelasnya.

    Di satu sisi, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, sepanjang 2024 realisasi investasi mencapai Rp 1.714,2 triliun.

    Adapun dari total investasi tersebut, jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp 900,2 triliun atau setara 52,5 persen dan jumlah ini naik 21 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 814 triliun atau 47,5 persen dari target investasi.

    Sementara itu, total realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 818,8 triliun setara 47,8 persen. Sedangkan investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 895,4 triliun.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, dalam 10 tahun terakhir Singapura menjadi negara terbesar menanamkan investasinya di Indonesia sebesar 20,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

    “Memang Singapura ini dalam 10 tahun terakhir ini konsisten nomor 1 terus tidak tergeserkan. Lada tahun ini negara Singapura adalah 20,1 miliar dolar AS,” kata Rosan dalam Konferensi Pers di BKPM, Jumat (31/1/2025).

    Posisi kedua yakni Hongkong yang berinvestasi ke Indonesia sebesar 8,2 miliar dolar AS. Sedangkan posisi ketiga yakni Tiongkok sebanyak 8,1 miliar dolar AS. Rosan bilang, bahwa kedua negara ini kerap kali bertukar posisi. Namun untuk tahun 2024 ini Hongkong jadi yang nomor dua.

    “Kemudian memang ini kita pecah nih biasanya Tiongkok itu nomor 2 Hongkong nomor 3. Tetapi dari Hongkong 8,2 miliar dolar AS dari China 8,1 miliar dolar AS,” tutur Rosan.

    Sedangkan posisi keempat yakni Malaysia sebesar 4,2 miliar dolar AS. Kata Rosan, investasi Malaysia ini terbantu karena ada pembangunan pabrik Lotte yang berlokasi di Banten.

    “Nomor 4 ini Malaysia karena ada investasi yang masuk dari Lotte yang cukup signifikan dan juga dari Amerika Serikat 3,7 miliar dollar AS. Jadi ini adalah 5 besarnya,” papar Rosan.

    Berdasarkan paparan Rosan, realisasi PMA di lima besar subsektor yakni industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya 13,6 miliar dolar AS atau 22,6 persen dari total realisasi investasi.

    Kemudian sektor pertambangan 5,2 miliar dolar AS atau 8,6 persen, industri kertas dan percetakan 4,8 miliar dolar AS atau 8 persen, transportasi, gudang dan telekomunikasi 4,7 miliar dolar AS atau 7,8 persen serta industri kimia dan farmasi 4,1 miliar dolar AS atau 6,9 persen.

    Adapun wilayah PMA sepanjang tahun 2024 terbesar diduduki oleh Jawa Barat sebesar 10 miliar dolar AS atau 16,6 persen, Sulawesi Tengah sebesar 9 miliar dolar AS atau 15 persen. Lalu Jakarta sebesar 7,6 miliar dolar AS setara 12,6 persen, keempat Maluku Utara sebesar 4,4 miliar dolar AS atau 7,3 persen dan terakhir Banten 3,9 miliar dolar AS setara 6,4 persen.

  • Burhanuddin Abdullah Soroti Koperasi Indonesia Masih Jago Kandang – Page 3

    Burhanuddin Abdullah Soroti Koperasi Indonesia Masih Jago Kandang – Page 3

    Burhanuddin pun menilai ada beberapa tantangan besar yang menghalangi koperasi Indonesia untuk berkembang. Salah satu kendala utama adalah kebijakan pemerintah yang membatasi ruang gerak koperasi.

    “Kalau dilhat, tantangan yang dilihat koperasi untuk berkontribusi dalam perekonomian kita kebijakan Pemerintah sendiri yang menghambat koperasi,” ujarnya.

    Ia pun membandingkan koperasi di Amerika yang maju, dimana sebuah komunitas atau RW dapat membangun rumah sakit (RS) sendiri sebagai koperasi, sementara di Indonesia hal tersebut tidak memungkinkan karena harus berbentuk perusahaan terbatas (PT).

    Hal serupa terjadi pada sektor lain, seperti di bidang perbankan dan perusahaan listrik, yang di negara lain bisa berbentuk koperasi, sementara di Indonesia harus berbentuk PT.

    “Di Amerika, sebuah RW bangun Rumah Sakit sendiri boleh. komunitas boleh bangun Rumah Sakit, di kita ga boleh karena harus PT. Bank, di negara lain boleh koperasi, di kita gak boleh harus PT, perusahaan listrik di negara lain boleh koperasi,” ujarnya.

    Lebih jauh lagi, ada lebih dari 22 aturan di Indonesia yang membatasi atau bahkan melarang koperasi untuk berkontribusi secara maksimal dalam perekonomian.

    Padahal, di negara lain, koperasi telah menjadi alat untuk meratakan pembagian perekonomian dan menciptakan kemakmuran yang lebih adil bagi masyarakat.

    “Ada 22 lebih aturan yang tidak membolehkan koperasi masuk. Padahal di negara lain, ini yang dibuat untuk pembagian kue perekonomian lebih merata,” ujarnya.

     

  • Komut PLN Kritik Kebijakan Investasi RI: Bikin Investor Kabur – Page 3

    Komut PLN Kritik Kebijakan Investasi RI: Bikin Investor Kabur – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Komisaris Utama PT PLN, Burhanuddin Abdullah, mengatakan konsistensi kebijakan menjadi kunci utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

    Namun, kebijakan ekonomi Indonesia seringkali tidak konsisten, yang mengakibatkan ketidakpastian bagi investor. Hal ini tercermin dalam data yang menunjukkan bahwa rata-rata investasi asing langsung (FDI) yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 100 juta USD.

    “Kita terkenal sebagai negara yang dalam policy ekonominya berubah dari waktu kewaktu,” kata Burhanuddin dalam Dialog Kebangsaan: Penegakan Kembali Ekonomi Pancasila Menuju Keadilan Sosial di Indonesia, Minggu (9/2/2025).

    Sementara itu, Vietnam yang baru memulai pembangunan industrinya pada tahun 90-an dapat menarik investasi asing rata-rata sebesar 400 juta USD. Bahkan, Singapura, negara yang lebih kecil, mampu menarik investasi lebih dari 2 juta USD.

    “Vietnam yang baru membangun industrinya tahun 90 avarage FDI yang masuk ke Vietnam USD 400 dollar. Sebut Singapura, hampir 2 juta dolar,” ujarnya.

    Potensi Indonesia

    Menurutnya, Indonesia, sebagai negara dengan potensi besar, sering menghadapi tantangan besar dalam hal kebijakan ekonomi. Ia pun menyebut, Indonesia terkenal dengan kebijakan ekonomi yang sering berubah dari waktu ke waktu.

    Meskipun perubahan adalah hal yang wajar dalam dunia ekonomi, inkonsistensi kebijakan justru menjadi hambatan bagi investor asing untuk masuk ke pasar Indonesia.

    “Perubahan itu gampang mending kalau konsisten perubahan itu menunjukan kebijakan kita dimasa lalu konsisten dalam inkonsistensi. Itu yang membuat pihak lain tidak suka masuk ke Indonesia,” ujar Komut PLN itu.

     

  • Menilik Mobil Mewah AS yang Dipakai Gus Iqdam, Diduga Pasang Pelat Palsu

    Menilik Mobil Mewah AS yang Dipakai Gus Iqdam, Diduga Pasang Pelat Palsu

    Jakarta –

    Mobil mewah yang diapakai Muhammad Iqdam Kholid atau akrab disapa Gus Iqdam sedang mencuri atensi. Diduga mobil tersebut memakai pelat nomor palsu.

    Mobil SUV kekar itu menggunakan pelat nomor cantik B-17-AK. Namun identitas data kendaraan yang teregistrasi tidak sama.

    Dilansir dari laman Samsat DKI Jakarta, pelat nomor B-17-AK punya identitas Fiat Sedan warna merah tua type 124 S. Mobil itu buatan tahun 1975 dengan kapasitas mesin 1.438 cc.

    Sementara mobil Gus Iqdam pakai merupakan kendaraan bongsor asal Amerika Serikat, General Motors GMC Yukon Denali.

    Mobil itu nampak gagah dengan ukuran yang besar, apalagi dilirik dari depan dengan grille yang besar.

    Perlu diketahui, GMC Yukon Denali SUV menggunakan mesin yang besar 6.2 liter. Bahkan mobil itu bisa memuntahkan tenaga hingga 420 daya kuda.

    Dikutip dari detikJatim, Salah satu pengurus Pondok Pesantren (Ponpes) Sabilu Taubah, Ilham Burhanuddin alias Jebor saat dihubungi detikJatim mengonfirmasi video viral itu. Dia menegaskan, mobil tersebut bukan milik pribadi Gus Iqdam.

    “Itu (mobil) punya temannya Gus Iqdam. Gus Iqdam dipinjami, disuruh bawa. Do’akan saja Gus Iqdam bisa beli yang seperti itu,” katanya.

    Sementara soal pelat mobil palsu, Ilham menyebut ada kesalahan informasi dari pemilik mobil. Awalnya pelat mobil itu diinformasikan tidak digunakan oleh siapapun. Namun, saat proses penetapan nomor pelat dan sebagainya justru telah digunakan orang lain.

    “Kalau masalah pelat, itu sebenarnya awalnya tidak ada yang pakai tapi setalah diproses ternyata sudah ada yang pakai. Ini masih di-push lagi untuk konfirmasi masalah pelat itu,” jelasnya.

    Ditanya soal tanggapan Gus Iqdam, Ilham mengatakan Gus Iqdam memilih untuk menyikapi dengan santai. Selain itu Gus Iqdam juga meminta maaf apabila ada kesalahan.

    “Gus Iqdam menyikapi santai, tapi ya bilang mohon maaf kalau ada kesalahan. Itu (mobil) dipakai sekali,” tutupnya.

    (riar/riar)

  • Kinerja Mentan Amran Dipuji Presiden, Masyarakat Berikan Respons Positif

    Kinerja Mentan Amran Dipuji Presiden, Masyarakat Berikan Respons Positif

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, berbagai survei publik dilakukan untuk menilai kinerja kabinet. Salah satu menteri yang mencuri perhatian adalah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. 

    Komitmennya dalam merealisasikan program swasembada pangan menjadi salah satu alasan meningkatnya tingkat kepuasan publik terhadapnya.

    Survei dari The Republic Institute (TRI) bertajuk “Refleksi Asta Cita dan Evaluasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja 100 Hari Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran” menunjukkan, mayoritas responden mendukung keberlanjutan Program Swasembada Pangan. Sebanyak 79,9% responden setuju dengan program ini, 15,6% tidak setuju, dan 4,5% tidak memberikan jawaban.

    Survei ini juga mencatat, 71,6% responden merasa puas dengan pelaksanaan program tersebut, sementara 17,9% tidak puas, dan 10,5% tidak memberikan jawaban.

    Selain itu, kepuasan publik terhadap program swasembada pangan berdampak langsung pada penilaian terhadap kinerja Mentan Amran. Dalam survei TRI, 75,9% responden menyatakan puas dengan kinerja Mentan Amran.

    Selain itu, dalam survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 4–10 Januari 2025, Mentan Amran meraih citra positif tertinggi di antara menteri bidang pangan dengan persentase 94,9%. Survei ini juga menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Prabowo-Gibran mencapai 80,9%. 

    Kepuasan publik meningkat terutama terkait pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri, yang naik dari 62,5% pada Juni 2024 menjadi 74,9% pada Januari 2025.

    Amran Sulaiman. – (Antara)

    Mentan Amran juga muncul dalam survei lain, yaitu Indikator Politik Indonesia yang dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi, yang bertajuk “7 Menteri dengan Kinerja Paling Baik (Top Of Mind)”, Mentan Amran menduduki posisi keenam dengan dukungan 2,7% dari total responden.

    Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga mencatatkan Mentan Amran sebagai salah satu dari 10 menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi. Ia berada di peringkat kelima dengan tingkat kepuasan sebesar 89,4%, menjadikannya satu-satunya menteri bidang pangan dalam daftar tersebut.

    Keberhasilan Mentan Amran dalam menjalankan program pangan mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam suatu kesempatan, presiden mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Mentan Amran atas pengendalian situasi pertanian yang sangat baik. 

    “Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mentan atas pengendalian Anda terhadap situasi pertanian. Saya akui, ini sangat bagus. Tinggal semua unsur bekerja sama untuk memperkuat upaya ini,” ujar Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.

    Tidak hanya di survei, popularitas Mentan Amran juga semakin meningkat di media sosial. Berbagai unggahan yang membahas kinerjanya mendapatkan respons positif dari netizen di platform seperti TikTok, YouTube, dan Instagram.

    Salah satu konten TikTok dari akun @ptbhdsahabatparapetani yang membahas komitmen Mentan Amran dalam memperbaiki distribusi pupuk mendapat lebih dari 28 juta tayangan. Banyak pengguna mengungkapkan pujian terhadap sosoknya.

    “Pak Prabowo, menteri Anda mantap. Lanjutkan, saya sangat berharap kemajuan di pemerintahan yang baru ini,” kata akun @sutanmudo022.

    Mentan Amran juga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat petani. Seorang petani asal Garut, Rusbianto, merasa senang karena masalah pupuk subsidi yang sebelumnya sering terlambat kini bisa diatasi dengan lebih cepat. 

    “Awal tahun kami sudah bisa tebus pupuk subsidi. Biasanya telat, bisa sampai selesai panen baru bisa ditebus,” ujarnya.

    Di Bima, Adhar juga memuji langkah tegas Mentan Amran. “Kami butuh menteri yang tegas begini. Gak omong doang,” katanya.

    Di Jakarta, Nugroho yang sebelumnya tinggal di Lampung, mengikuti langkah Mentan Amran dan mendukung penuh upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. “Menteri ini sudah tiga kali menjabat sebagai Mentan. Mestinya sudah paham betul soal masalah pertanian dan permasalahannya, makanya bisa langsung ngebut bekerja,” ungkapnya.

  • Presiden Prabowo Tegaskan Pentingnya Pertahanan Negara

    Presiden Prabowo Tegaskan Pentingnya Pertahanan Negara

    Bogor, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya isu pertahanan bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

    Prabowo menyampaikan itu saat memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Jumat 7 Februari 2025.

    “Pertahanan adalah masalah vital bagi suatu negara. Bahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas pertama adalah asas perlindungan, yang artinya asas pertahanan,” tegas Prabowo.

    Presiden Prabowo juga menyoroti kondisi geopolitik global yang penuh ketidakpastian, dengan menekankan keberlangsungan hidup bangsa adalah prioritas utama negara.

    “Tujuan adanya negara adalah untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa kita,” ujarnya.

    Prabowo menjelaskan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional merupakan amanat dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Setelah 22 tahun, Dewan Pertahanan Nasional akhirnya terbentuk dan mulai menjalankan tugasnya.

    “Dewan Pertahanan Nasional diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, khususnya Pasal 15. Baru pada 2024, setelah 22 tahun undang-undang disahkan, kita kini memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai dengan amanat undang-undang,” tutup Prabowo.

    Turut hadir dalam sidang perdana yang dipimpin langsung Presiden Prabowo ini adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta anggota DPN dan pejabat lainnya.

  • 300 Terpidana Mati Belum Dieksekusi, Yusril: Pertimbangan Kemanusiaan

    300 Terpidana Mati Belum Dieksekusi, Yusril: Pertimbangan Kemanusiaan

    loading…

    Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut masih 300 terpidana mati belum diekseksui karena pertimbangan kemanusiaan dan menyangkut negara-negara lain. Foto/SindoNews.

    JAKARTA – Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi masih ada 300 terpidana mati yang belum diekseksui. Terutama terpidana yang merupakan Warga Negara Asing (WNA).

    Menurut Yusri, eksekusi hukuman mati, terutama kepada WNA berkaitan dengan hubungan Indonesia terhadap banyak negara serta biasanya mempertimbangkan pula arahan dari presiden.

    “Memang kalau eksekusi mati itu kan terkait juga dengan hubungan dengan banyak negara ya. Karena itu juga tentu kita harus mendengar apa pertimbangan dan arahan Presiden terhadap pelaksanaan pidana mati itu,” kata Yusril, Jumat (7/2/2025).

    Yusril menjelaskan, Kejaksaan adalah instansi yang berwenang melaksanakan eksekusi. Namun pada terpidana eksekusi mati terdapat sejumlah hal yang harus dipertimbangkan.

    “Beda halnya dengan hukuman mati, hukuman mati itu kan orangnya ditembak, ya selesai, mati ya. Tapi persoalannya karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain,” ujar dia.

    “Orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden, akibatnya banyak sekali pelaksanaan hukuman mati itu yang tertunda pelaksanaannya,” imbuhnya.

    Yusril mengaku akan terus berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung terkait persoalan itu. “Saya dapat memaklumi apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung itu. Karena itu kami tetap berkoordinasi satu sama lain dan menyampaikan kepada presiden, apa pertimbangan presiden, apakah perlu dieksekusi atau mau dibagaimanakan. Pada akhirnya itu adalah arahannya dari Pak Presiden sendiri,” jelas dia.

    Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkap, 300 terpidana mati belum dieksekusi hingga saat ini karena sejumlah kendala yang dialami. Salah satu kendalanya apabila terpidana hukuman mati merupakan Warga Negara Asing (WNA).

  • 300 Terpidana Mati Tak Kunjung Dieksekusi, Yusril Akan Lapor dan Minta Arahan Presiden Prabowo – Halaman all

    300 Terpidana Mati Tak Kunjung Dieksekusi, Yusril Akan Lapor dan Minta Arahan Presiden Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memaklumi perasaan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang gelisah, karena 300 terpidana mati hingga kini belum dieksekusi meski vonisnya sudah inkrah.

    “Saya dapat memaklumi apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung itu,” kata Yusril ditemui usai peluncuran buku dan bedah novel ‘Irian Barat: Bayang – Bayang Intrik Global di Balik Misteri Pembunuhan Kennedy’ karya eks Dubes RI untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, di Hotel Dharmawangsa Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Menurutnya masalah eksekusi para terpidana mati, khususnya terpidana warga negara asing (WNA) berhubungan dengan banyak negara.

     Misalnya negara-negara asal terpidana yang mengajukan grasi kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk berkaitan dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara tersebut.

    Perihal ini, Yusril mengatakan akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga maupun instansi terkait nasib eksekusi mati terhadap para terpidana yang sudah dijatuhi vonis inkrah.

    Ia juga akan melaporkan hal ini kepada Presiden Prabowo untuk meminta pertimbangan apakah para terpidana mati ini tetap dieksekusi atau ada arahan lain.

    “Tapi persoalannya karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain, orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden, akibatnya banyak sekali pelaksanaan hukuman mati itu yang tertunda pelaksanaannya,” katanya.

    “Karena itu kami tetap berkoordinasi satu sama lain dan menyampaikan kepada presiden, apa pertimbangan presiden, apakah perlu dieksekusi atau mau dibagaimanakan. Pada akhirnya itu adalah arahannya dari Pak Presiden sendiri,” ucap Yusril.

    Jaksa Agung Ngeluh 300 Terpidana Mati Belum Dieksekusi

    Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengungkap kegelisahannya lantaran terdapat 300 terpidana mati yang hingga kini belum dilaksanakan tahap eksekusi meski vonisnya telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

    Ia menerangkan, belum dilakukannya eksekusi mati terhadap 300 terpidana itu salah satu kendalanya karena mereka merupakan warga negara asing (WNA). 

    Adapun hal itu Burhanuddin ungkapkan saat hadir dalam acara Peluncuran Buku Tinjauan KUHP 2023 Kejaksaan Tinggi Khusus Jakarta, Rabu (5/2/2025). 

    “Yang saya sayangkan gitu lho, sekarang kami untuk pelaksanaan hukuman mati udah hampir 300an yang hukumannha mati tapi tidak bisa dilaksanakan,” kata Jaksa Agung. 

    “Tidak bisa dilaksanakan itu karena ininya (terpidana) orang luar,” sambungnya. 

    Selain itu kendala lain dalam penerapan hukuman mati itu terkait faktor hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara asal para narapidana tersebut. 

    Menurut Burhanuddin banyak dari negara asal narapidana yang keberatan jika warganya dilakukan proses hukuman mati di Indonesia. 

    “Kita pernah beberapa kali bicara waktu itu masih Menteri Luar Negerinya ibu (Retno Marsudi) ‘Kami masih berusaha menjadi anggota ini, anggota ini, tolong jangan dulu nanti kami akan diserangnya’,” ujar Burhanuddin. 

    Tak hanya itu Burhanuddin juga menceritakan hasil pembicaraannya dengan Menlu Retno saat itu, salah satunya tentang eksekusi mati WN asal China. 

    Saat itu menurut Burhanuddin pertimbangan pihaknya akan mengeksekusi terpidana asal China, karena di negara tirai bambu itu juga masih menerapkan hukuman yang sama bagi para narapidana. 

    “Apa jawabannya bu Menteri waktu itu? ‘Pak kalau orang China di eksekusi disini, orang kita disana akan dieksekusinya’,” ungkap Jaksa Agung. 

    Atas keadaan ini Burhanuddin pun mengaku gerah dan menilai persoalan pelaksanaan hukuman mati di tanah air masih menyisakan problematika. 

    “Jadi emang sangat-sangat saya bilang capek-capek kita udah nuntut hukuman mati nggak dilaksanakan, itu mungkin problematika kita,” pungkasnya.

     

  • Ketika para tokoh bicara tantangan di balik pertumbuhan ekonomi 2025

    Ketika para tokoh bicara tantangan di balik pertumbuhan ekonomi 2025

    Dengan semangat gotong royong dan inovasi, Indonesia diharapkan bisa menavigasi tantangan ekonomi 2025 dengan lebih baik

    Jakarta (ANTARA) – Di tengah suasana yang hangat dan penuh diskusi, pada Rabu, 5 Februari 2025, sejumlah tokoh keuangan mikro Indonesia berkumpul di sebuah tempat di Jalan Darmangsa, Jakarta Selatan, untuk membahas kondisi perekonomian tanah air.

    Pertemuan yang dihadiri oleh Burhanuddin Abdullah (Pembina IMFEA-ADEKMI dan Mantan Rektor IKOPIN), Roberto AKyuwen (Kepala OJK DKI), Anton Hendranata (Ekonom BRI), Ahmad Subagyo (Ketua Umum IMFEA/ADEKMI), dan Bagus Aryo (Sekjen IMFEA-Direktur LKMS KNEKS) ini mengupas tuntas berbagai isu ekonomi yang sedang hangat diperbincangkan.

    Pembahasan berkutat di seputar pertumbuhan ekonomi yang mencakup angka versus realitanya di lapangan.

    Semua melihat bahwa meski angka-angka statistik menunjukkan tren positif dengan prediksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen pada tahun 2025, para tokoh sepakat bahwa masih ada “cerita di balik angka” yang perlu diperhatikan.

    Burhanuddin Abdullah membuka diskusi dengan pertanyaan kritis, “Mengapa inflasi kita turun, namun daya beli masyarakat tidak meningkat?”

    Jawaban atas pertanyaan ini ternyata cukup kompleks. Para ahli berpendapat bahwa penurunan inflasi yang terjadi bukan semata-mata karena peningkatan produktivitas dalam negeri, melainkan lebih disebabkan oleh kebijakan moneter dan fiskal pemerintah.

    “Sebenarnya, penurunan inflasi terjadi karena pengendalian ketersediaan barang yang sebagian besar bersumber dari impor,” jelas Anton Hendranata.

    Diskusi kemudian beralih ke topik daya beli masyarakat. Roberto AKyuwen menambahkan, “Daya beli sebenarnya sudah mengalami penurunan sejak pandemi COVID-19. Namun, pemerintah memberikan subsidi dan stimulus ekonomi yang besar, yang untuk sementara menutupi penurunan ini.”

    Ahmad Subagyo melengkapi, “Ketika stimulus dan subsidi mulai dikurangi, daya beli masyarakat pun ikut menurun. Ini karena daya beli selama masa pandemi lebih banyak bersumber dari subsidi, bukan dari peningkatan produktivitas masyarakat.”

    Salah satu fenomena menarik yang dibahas adalah lonjakan jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) pascapandemi.

    Bagus Aryo menjelaskan, “Pasca-COVID-19, jumlah UMK meningkat karena banyak pekerja formal yang beralih profesi menjadi pengusaha mikro dan kecil. Namun, banyak dari mereka yang gagal bertransformasi menjadi usaha yang berkelanjutan.”

    Indikasi dari fenomena ini, menurut para ahli, terlihat dari penurunan tajam rasio pajak (tax ratio). “Ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah UMK meningkat, kontribusi mereka terhadap perekonomian belum optimal,” kata Burhanuddin Abdullah.

    Topik selanjutnya yang menjadi sorotan adalah efektivitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selama ini, KUR dianggap sebagai andalan pemerintah untuk mendorong UMKM.

    Namun, Anton Hendranata mengungkapkan fakta mengejutkan, “Kebijakan KUR ke depan sebenarnya sudah tidak efektif lagi. Banyak penerima KUR ternyata adalah pelaku usaha lama yang telah menikmati kredit komersial dari bank, sedangkan pendatang baru jumlahnya sangat sedikit.”

    Hal ini memicu diskusi tentang perlunya evaluasi dan reformulasi program KUR agar lebih tepat sasaran, terutama untuk membantu UMK baru yang benar-benar membutuhkan.

    Tantangan dan Solusi

    Menghadapi berbagai tantangan ini, para tokoh sepakat bahwa diperlukan langkah-langkah strategis dari berbagai pihak.

    Untuk masyarakat, Ahmad Subagyo menekankan pentingnya peningkatan keterampilan dan produktivitas.

    “Masyarakat perlu beradaptasi dengan perubahan struktur ekonomi. Selain itu, pengelolaan keuangan yang bijak, termasuk memprioritaskan tabungan dan investasi jangka panjang, sangat penting,” ujarnya.

    Bagi lembaga keuangan, Roberto AKyuwen menyarankan pengembangan produk keuangan yang lebih inklusif dan sesuai kebutuhan UMK. “Peningkatan literasi keuangan nasabah, terutama pelaku UMK baru, juga harus menjadi prioritas,” tambahnya.

    Sementara itu, dari sisi regulator, Burhanuddin Abdullah menekankan perlunya evaluasi dan reformulasi program KUR. “Kita perlu mendorong transformasi UMK melalui program pendampingan dan pelatihan yang terstruktur,” jelasnya.

    Bagus Aryo menambahkan pentingnya koordinasi kebijakan moneter dan fiskal yang lebih baik untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.

    Meski menghadapi berbagai tantangan, para tokoh tetap optimistis dengan prospek ekonomi Indonesia di tahun 2025. “Dengan pertumbuhan ekonomi yang diprediksi mencapai 5,2 persen dan inflasi yang terkendali, Indonesia memiliki fondasi yang cukup kuat untuk terus berkembang,” ujar Anton Hendranata.

    Namun, mereka juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ini harus diikuti dengan pemerataan yang lebih baik. “Kita perlu memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi ini bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegas Ahmad Subagyo.

    Pertemuan di Darmangsa ini tidak hanya mengupas tantangan yang dihadapi ekonomi Indonesia, tetapi juga memberikan gambaran solusi yang bisa ditempuh.

    Para tokoh sepakat bahwa diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sebagai penutup, Burhanuddin Abdullah menyampaikan, “Ekonomi Indonesia 2025 memang menghadapi tantangan, tetapi juga menyimpan potensi besar. Dengan strategi yang tepat dan kerja sama semua pihak, kita bisa mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk kemajuan bangsa.”

    Pertemuan ini menjadi bukti bahwa di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi, ada diskusi mendalam dan pemikiran kritis dari para ahli untuk terus mendorong perbaikan ekonomi Indonesia.

    Dengan semangat gotong royong dan inovasi, Indonesia diharapkan bisa menavigasi tantangan ekonomi 2025 dengan lebih baik, menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

    *) Penulis adalah Wakil Rektor III IKOPIN University.

    Copyright © ANTARA 2025

  • 300 Terpidana Mati Belum Dieksekusi, Jaksa Agung Curhat: Capek-capek Kita Tuntut, Tak Dilaksanakan – Halaman all

    300 Terpidana Mati Belum Dieksekusi, Jaksa Agung Curhat: Capek-capek Kita Tuntut, Tak Dilaksanakan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap kegelisahannya lantaran terdapat 300 terpidana mati yang hingga kini belum dilaksanakan tahap eksekusi meski vonisnya telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

    Ia menerangkan, belum dilakukannya eksekusi mati terhadap 300 terpidana itu salah satu kendalanya karena mereka merupakan warga negara asing (WNA).

    Adapun hal itu Burhanuddin ungkapkan saat hadir dalam acara Peluncuran Buku Tinjauan KUHP 2023 Kejaksaan Tinggi Khusus Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    “Yang saya sayangkan gitu lho, sekarang kami untuk pelaksanaan hukuman mati udah hampir 300an yang hukumannya mati tapi tidak bisa dilaksanakan,” kata Jaksa Agung.

    “Tidak bisa dilaksanakan itu karena ininya (terpidana) orang luar,” sambungnya.

    Selain itu kendala lain dalam penerapan hukuman mati itu terkait faktor hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara asal para narapidana tersebut.

    Menurut Burhanuddin banyak dari negara asal narapidana yang keberatan jika warganya dilakukan proses hukuman mati di Indonesia.

    “Kita pernah beberapa kali bicara waktu itu masih Menteri Luar Negerinya ibu (Retno Marsudi) ‘Kami masih berusaha menjadi anggota ini, anggota ini, tolong jangan dulu nanti kami akan diserangnya’,” ujar Burhanuddin.

    Tak hanya itu Burhanuddin juga menceritakan hasil pembicaraannya dengan Menlu Retno saat itu, salah satunya tentang eksekusi mati WN asal China.

    Saat itu menurut Burhanuddin pertimbangan pihaknya akan mengeksekusi terpidana asal China, karena di negara tirai bambu itu juga masih menerapkan hukuman yang sama bagi para narapidana.

    “Apa jawabannya bu Menteri waktu itu? ‘Pak kalau orang China di eksekusi disini, orang kita disana akan dieksekusinya’,” ungkap Jaksa Agung.

    Atas keadaan ini Burhanuddin pun mengaku gerah dan menilai persoalan pelaksanaan hukuman mati di tanah air masih menyisakan problematika.

    “Jadi emang sangat-sangat saya bilang capek-capek kita udah nuntut hukuman mati enggak dilaksanakan, itu mungkin problematika kita,” pungkasnya.(Fahmi)