Tag: Burhanuddin

  • Idualdha 2025, Kejaksaan Agung Serahkan 47 Hewan Kurban – Page 3

    Idualdha 2025, Kejaksaan Agung Serahkan 47 Hewan Kurban – Page 3

    Sebagai informasi, pada tahun ini Kejaksaan Agung menyumbangkan hewan kurban sebanyak 37 ekor sapi, 9 ekor kambing dan 1 ekor domba. Adapun rinciannya sebagai berikut.

    Hewan Kurban Sapi

    Jaksa Agung ST Burhanuddin: 25 ekor

    Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani: 1 ekor

    Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah: 1 ekor

    Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep N. Mulyana: 1 ekor

    Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara R. Narendra Jatna: 1 ekor

    Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono: 1 ekor

    Staf Ahli Jaksa Agung Masyhudi: 1 ekor

    Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan Ponco Hartarto: 1 ekor

    Kepala Bagian Rumah Tangga Sulvia Triana Hapsari: 1 ekor

    Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Hendri Antoro: 1 ekor

    PT Pembangunan Perumahan (PP): 1 ekor

    PT ASDP : 1 ekor.

    Hewan Kurban Kambing

    Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani: 7 ekor

    Tim Satgasus P3TPU Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum: 1 ekor

    PT Hutama Karya: 1 ekor.

    Hewan Kurban Domba

    Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara R. Narendra Jatna: 1 ekor

     

    (*)

  • Trump Larang Warga 12 Negara Masuk AS, Termasuk Tetangga Indonesia

    Trump Larang Warga 12 Negara Masuk AS, Termasuk Tetangga Indonesia

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani larangan perjalanan baru pada hari Rabu (4/6) waktu setempat, yang menargetkan 12 negara termasuk Afghanistan, Iran, Yaman dan negara tetangga Indonesia, Myanmar.

    Trump mengatakan tindakan tersebut dipicu oleh serangan bom api terhadap aksi protes Yahudi di Boulder, Colorado, AS belum lama ini.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/6/2025), langkah tersebut melarang semua perjalanan ke Amerika Serikat oleh warga negara Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.

    Trump juga memberlakukan larangan sebagian bagi pelancong dari tujuh negara: Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela. Beberapa visa kerja sementara dari negara-negara ini akan diizinkan.

    Larangan tersebut akan mulai berlaku pada hari Senin (9/6) mendatang, kata Gedung Putih.

    “Serangan teror baru-baru ini di Boulder, Colorado telah menggarisbawahi bahaya ekstrem yang ditimbulkan bagi negara kita oleh masuknya warga negara asing yang tidak diperiksa dengan benar,” kata Trump dalam pesan video dari Ruang Oval yang diunggah di media sosial X.

    “Kita tidak menginginkan mereka,” ujar Trump.

    Saksikan juga Blak-blakan, ST Burhanuddin: Jaksa di Daerah Harus Gencar Berantas Korupsi!

    Trump secara terpisah pada hari Rabu (4/6) waktu setempat, juga mengumumkan larangan visa bagi mahasiswa asing yang akan mulai kuliah di Universitas Harvard.

    Pemimpin AS tersebut membandingkan langkah-langkah baru tersebut dengan larangan “kuat” yang diberlakukannya pada sejumlah negara yang sebagian besar berpenduduk Muslim pada masa jabatan pertamanya, yang menyebabkan gangguan perjalanan di seluruh dunia.

    Trump mengatakan bahwa larangan tahun 2017 tersebut telah menyelamatkan Amerika Serikat dari serangan teror yang terjadi di Eropa.

    “Kita tidak akan membiarkan apa yang terjadi di Eropa terjadi di Amerika,” kata Trump.

    “Kita tidak dapat melakukan migrasi terbuka dari negara mana pun yang tidak dapat kami periksa dan saring dengan aman dan andal,” tandasnya.

    Saksikan juga Blak-blakan, ST Burhanuddin: Jaksa di Daerah Harus Gencar Berantas Korupsi!

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jaksa Agung Burhanuddin Bantah Mundur, Kalau Diganti: Itu Hak Presiden

    Jaksa Agung Burhanuddin Bantah Mundur, Kalau Diganti: Itu Hak Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin membantah isu mengundurkan diri dari jabatan yang sudah diembannya selama lebih dari 5 tahn terakhir. 

    Dia menyatakan masih berkantor setiap hari. “Kapuspen sudah bilang, tidak ada saya mundur,” ujar Burhanuddin di Kejagung, Kamis (5/6/2025).

    Namun demikian, Burhanuddin menekankan bahwa kewenangan untuk mengganti atau penunjukan jabatan Jaksa Agung merupakan hak atau kewenangan Presiden.

    “Tapi, apapun itu hak prerogatifnya presiden, jadi, kalau saya mundur tidak ada,” pungkasnya.

    Sebelumnya, beredar narasi di media sosial bahwa JA Burhanuddin telah berpamitan di internal Kejagung pada pertengahan Mei 2025.

    Bahkan, dari narasi itu, Presiden Prabowo Subianto digadang-gadang telah mengantongi nama jaksa senior pengganti ST Burhanuddin.

    Namun, kala itu, Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar langsung membantah rumor tersebut. Selain itu, JA juga disebut masih memberikan arahan kepada bawahannya.

    “Ya, beliau bekerja seperti biasa. Tadi pagi saya juga masih melakukan kerja-kerja kita dan beliau memberikan berbagai arahan, petunjuk. dan itu dilakukan setiap hari,” ujar Harli di Kejagung, Senin (19/5/2025).

  • AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza, Hamas Bilang Gini

    AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza, Hamas Bilang Gini

    Jakarta

    Kelompok Hamas mengecam Amerika Serikat setelah negara itu memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata dan akses kemanusiaan tanpa batas di Gaza. Washington menyebut resolusi itu merusak diplomasi yang sedang berlangsung.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/6/2025), Hamas mengutuk veto AS tersebut yang disebutnya “memalukan”. Hamas pun mengulangi tuduhan “genosida” di Gaza.

    Veto tersebut “menandai noda baru pada catatan etika Amerika Serikat,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan, menuduh Washington “melegitimasi genosida, mendukung agresi, dan merasionalisasi kelaparan, kehancuran, dan pembunuhan massal.”

    Voting pada Rabu (4/6) waktu setempat tersebut merupakan pemungutan suara pertama DK PBB mengenai perang Gaza sejak November lalu.

    “Hari ini, Amerika Serikat mengirim pesan yang kuat dengan memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang kontraproduktif mengenai Gaza yang menargetkan Israel,” kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sebuah pernyataan setelah voting dengan hasil perolehan suara 14 setuju berbanding 1 menolak.

    Menlu AS tersebut mengatakan Washington tidak akan mendukung teks apa pun yang “menyamakan Israel dan Hamas, atau mengabaikan hak Israel untuk membela diri.

    “Amerika Serikat akan terus mendukung Israel di PBB,” ujar Rubio.

    Saksikan juga Blak-blakan, ST Burhanuddin: Jaksa di Daerah Harus Gencar Berantas Korupsi!

    Rancangan resolusi tersebut menuntut “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza yang dihormati oleh semua pihak.”

    Rancangan resolusi itu juga menyerukan “pembebasan segera, bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok lain,” dan menuntut pencabutan semua pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Veto tersebut menandai tindakan pertama Washington sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada bulan Januari lalu.

    Israel telah menghadapi tekanan internasional yang meningkat untuk mengakhiri perangnya di Gaza.

    Tekanan meningkat terkait distribusi bantuan yang gagal di Gaza, yang diblokir Israel selama lebih dari dua bulan sebelum mengizinkan sejumlah kecil kendaraan PBB masuk pada pertengahan Mei lalu.

    Saksikan juga Blak-blakan, ST Burhanuddin: Jaksa di Daerah Harus Gencar Berantas Korupsi!

    Simak Video “Video: Presiden Palestina Tolak Gagasan Pemerintahan Asing di Gaza”
    [Gambas:Video 20detik]

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 5
                    
                        Tingkat Kepuasan Publik Terendah di Jawa, Gubernur Banten: Tak Elok Antar Kepala Daerah Dibanding-bandingkan
                        Regional

    5 Tingkat Kepuasan Publik Terendah di Jawa, Gubernur Banten: Tak Elok Antar Kepala Daerah Dibanding-bandingkan Regional

    Tingkat Kepuasan Publik Terendah di Jawa, Gubernur Banten: Tak Elok Antar Kepala Daerah Dibanding-bandingkan
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com

    Gubernur Banten

    Andra Soni
    menanggapi hasil
    survei kinerja
    100 hari gubernur se-Jawa yang dirilis
    Indikator Politik
    Indonesia pada Rabu (28/5/2025).
    Hasil survei tersebut, Andra Soni menempati posisi paling buncit kepala daerah yang mendapat apresiasi publik.
    “Bagi saya hasilnya itu perlu kita jadikan sebagai bahan pertimbangan, dan rasanya juga tidak elok juga antar kepala daerah dibanding-bandingkan,” kata Andra Soni kepada wartawan di Kota Serang, Minggu (1/6/2025).
    Menurut Andra, permasalahan yang ada disetiap daerah di Pulau Jawa tentu berbeda beda.
    Sehingga, penanganannya pun membutuhkan formulasi yang juga berbeda.
    “Namun terkait dengan hasil pembangunan terlalu cepat kalau kita nilai dalam 100 hari. Tapi bahwa kita mengukur optimisme masyarakat, insyaallah itu sudah benar,” ujar dia.
    Andra menyebutkan, Pemprov Banten telah menjalankan instruksi presiden Nomor 1 terkait efisiensi, telah mempercepat pengoperasian 2 rumah sakit di Banten Selatan.
    Kemudian, akan memulai program-program yang dijanjikan pada saat kampanye seperti sekolah gratis di tahun ajaran 2025/2026.
    Andra menyebut program Bang Andra atau bangun jalan desa sejahtera juga baru akan dilaksanakan.
    “Pembangunan jalan desa belum bisa kita laksanakan dalam 100 hari, karena kan harus menempuh berapa tahapan-tahapan. Salah satunya penganggaran dan sebagainya. Tapi dalam suatu kebijakan sudah kita buat,” kata Andra.
    Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia telah melakukan survei pada 12-19 Mei 2025 dengan melibatkan responden di enam provinsi di Jawa.
    Pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling, dengan margin of error antara 4,1 hingga 5 persen.
    Adapun survei dilakukan kepada 3.100 responden dilibatkan dengan metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka.
    “Provinsi Banten mencatat tingkat kepuasan terendah. Sementara itu, di Jawa Tengah dan Banten, banyak warga tidak mengetahui program-program unggulan gubernurnya meskipun dinilai baik oleh yang mengetahuinya,” kata Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei di Indikator, Jakarta Pusat pada Rabu (28/5/2025).
    Berikut perincian hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap 100 hari kinerja gubernur dan wakil gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa:
    1. Jawa Barat
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi: 94,7 persen
    Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan: 61,3 persen
    2. DIY
    Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X: 83,8 persen
    Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X: 76,0 persen
    3. Jawa Timur
    Gubernur Khofifah Indar Parawansa: 75,3 persen
    Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak: 71,7 persen
    4. Jawa Tengah
    Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi: 62,5 persen
    Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen: 61,4 persen
    5. Jakarta
    Gubernur Jakarta Pramono Anung: 60,0 persen
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno: 60,5 persen
    6. Banten
    Gubernur Banten Andra Soni: 50,8 persen
    Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah: 42,3 persen
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Wanti-wanti Rencana Prabowo Mau Tulis Ulang Sejarah Indonesia

    PDIP Wanti-wanti Rencana Prabowo Mau Tulis Ulang Sejarah Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat meminta agar pemerintahan Prabowo Subianto betul-betul menulis ulang sejarah sesuai dengan fakta yang ada. 

    Mulanya, dia menceritakan bahwa hari lahir Pancasila pernah dilarang pada era pemerintahan orde baru atau tepatnya 1970 oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

    Dia melanjutkan bahwa pelarangan yang dilakukan Kopkamtib kala itu karena berdasarkan tulisan dari Prof. Nugroho Notosusanto yang menyatakan hari lahir Pancasila bukan 1 Juni. Namun, pernyataan Nugroho dilawan dan diluruskan oleh para sejarawan.

    “Maka dari pada itu penulisan sejarah itu tolong bener-bener sesuai dengan fakta sejarah, bukan his story bukan story mereka yang menang, tapi betul betul story atau cerita perjuangan bangsa kita ini,” tuturnya seusai acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    Mantan Wakil Gubernur Jakarta ini juga berpesan kepada pemerintah supaya jangan sampai ada sejarah yang ditutup-tutupi bahkan ditulis tidak sesuai dengan fakta.

    “Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan maka kita harus bener-bener ketika ada penulisan sejarah itu harus dilajukan dengan terbuka,” pungkasnya.

    Tujuan Prabowo Tulis Ulang Sejarah RI 

    Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah sedang menggodok penulisan ulang sejarah Indonesia. Proyek sejarah ‘resmi’ era Presiden Prabowo Subianto menelan anggaran senilai Rp9 miliar. 

    Proyek ini melibatkan sejumlah guru besar dan tim ahli dari kalangan sejarah maupun disiplin ilmu lainnya. Sejumlah akademisi maupun sejarawan yang terlibat antara lain, Susanto Zuhdi dari Universitas Indonesia (UI), Singgih Tri Sulistoyono dari Universitas Diponegoro, hingga Jajat Burhanuddin dari UIN Syarif Hidayatullah.

    Kalau merujuk kepada penjelasan pemerintah di DPR, revisi sejarah atau penulisan ulang sejarah resmi versi pemerintahan Prabowo membuat sejumlah substansi. Pertama, menghapus bias kolinial dan menegaskan perspektif Indonesia sentris. Kedua, menjawab tantangan kekinian dan globalisasi. 

    Ketiga, membentuk identitas nasional yang kuat. Keempat, menegaskan otonomi sejarah. Kelima, relevansi untuk generasi muda. Keenam, reinventing Indonesian Identity.

    Sementara itu, belakangan muncul kekhawatiran publik mengenai berbagai macam substansi di dalam proses penyusunan narasi sejarah resmi tersebut. 

    Namun, Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon menyinggung perdebatan yang ada di media sosial tentang penulisan ulang sejarah Indonesia merupakan ‘pepesan kosong’ alias sesuatu yang diperdebatkan sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. 

    Dia menyebut, seharusnya ditunggu dulu saja progress penulisan ulang sejarah itu. Jangan hanya memperdebatkan draf atau kerangka yang beredar. 

    “Banyak yang diperdebatkan itu ‘pepesan kosong’ gitu loh, yang diperdebatkan ‘pepesan kosong’ yang tidak ada ya. Tunggu dulu bukunya atau sampai progress saya sampaikan tadi mungkin 70%, 80%,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

  • Burhanuddin: Pendukung Anies Baswedan Percaya Jokowi Palsukan Ijazah

    Burhanuddin: Pendukung Anies Baswedan Percaya Jokowi Palsukan Ijazah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indikator Politik Indonesia mengungkap temuan hasil surveinya terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Prof Burhanuddin Muhtadi menyebut responden pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mencatatkan persentase paling tinggi dalam tingkat kepercayaan bahwa Jokowi percaya palsukan ijazah.

    “Sebanyak 40,2% responden pendukung Anies-Muhaimin mengaku percaya ijazah Jokowi palsu,” ungkap Burhanuddin saat konfrensi pers secara daring, Selasa (27/5/2025).

    Sementara responden pendukung Ganjar-Mahfud sebesar 20,6% mengatakan dan responden pendukung Prabowo-Gibran, hanya 15,2% yang percaya ijazah Jokowi palsu.

    Lebih jauh Burhanunddin menguraikan, hasil itu berbanding lurus dengan mereka yang mengatakan tidak percaya di tiap masing-masing basis pendukung Pilpres 2024.

    “Responden pendukung Anies-Muhaimin yang menyatakan tidak percaya ijazah Jokowi palsu sebanyak 50,9%. Responden pendukung Prabowo-Gibran yang menyatakan tidak percaya ijazah Jokowi palsu sebanyak 71,% dan responden pendukung Ganjar-Mahfud yang tidak percaya ijazah Jokowi palsu sebanyak 61,9%,” ungkap dia.

    Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 17-20 Mei 2025. Responden survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau HP yang diketahui sekitar 83% dari total populasi nasional.

    Diketahui, sampel dipilih melalui metode double sampling demgan total 1286 responden. Double sampling adalah pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tetap muka yang dilakukan sebelumnya

  • Survei Indikator: Mayoritas Tak Percaya Jokowi Palsukan Ijazah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Mei 2025

    Survei Indikator: Mayoritas Tak Percaya Jokowi Palsukan Ijazah Nasional 31 Mei 2025

    Survei Indikator: Mayoritas Tak Percaya Jokowi Palsukan Ijazah
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Hasil survei yang diselenggarakan
    Indikator Politik
    Indonesia menunjukkan, mayoritas publik tidak percaya bahwa Presiden ketujuh Republik Indonesia
    Joko Widodo
    memalsukan ijazahnya.
    Direktur Eksekutif Indikator
    Burhanuddin Muhtadi
    menyebutkan, 66,9 persen responden survei tersebut menyatakan tidak percaya
    Jokowi
    memalsukan ijazah.
    “Mayoritas mengatakan tidak percaya mantan Presiden Jokowi memalsukan ijazah, jadi yang tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 66,9 persen dari semua responden,” kata Burhanuddin, dikutip dari YouTube Indikator Politik Indonesia, Sabtu (31/5/2025).
    Burhanuddin melanjutkan, ketika responden dikerucutkan hanya kepada mereka yang mengikuti kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, angkanya juga tidak banyak berubah.
    “Sementara mereka yang mengetahui kasus ini, yang tidak percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 69,7 persen,” kata dia.
    Dengan demikian, Burhanuddin menegaskan, mayoritas publik pada dasarnya percaya bahwa ijazah yang dimiliki Jokowi adalah asli.
    Kendati demikian, survei juga mencatat ada 19,1 persen responden yang percaya dan sangat percaya bahwa
    ijazah Jokowi
    palsu, sedangkan 14,1 persen responden menjawab tidak tahu.
    “Jadi Mas Roy Suryo masih ada pendukungnya, cukup lumayan 19 persen dari total populasi pemilih kita,” kata Burhanuddin.
    Survei ini diselenggarakan pada 17-20 Mei 2025 terhadap 1.286 orang responden yang dipilih lewat metode 
    double sampling
    , yakni pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang dilakukan sebelumnya.
    Survei dilakukan dengan wawancara melalui telepon.
    Margin of error
    survei diperkirakan +/- 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
    Bareskrim Polri sebelumnya telah menyatakan bahwa ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Jokowi adalah asli.
    Hal ini diketahui setelah Bareskrim melakukan uji laboratorium forensik (labfor) terhadap ijazah yang diadukan palsu oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana.
    Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, mengungkapkan, ijazah Jokowi diuji labfor dengan melakukan pengecekan dari bahan kertas, pengaman kertas, bahan cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, serta tinta tanda tangan dari dekan dan rektor.
     
    “Dari peneliti tersebut maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama,” kata Djuhandhani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
    Selain itu, Bareskrim juga melakukan verifikasi langsung ke UGM, memeriksa dokumen administrasi perkuliahan Jokowi, hingga memeriksa 39 saksi sebelum menyatakan
    ijazah Jokowi asli
    .
    Bareskrim pun memutuskan untuk menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi berbekal hasil uji tersebut.
    Namun, langkah Bareskrim ini tetap dipertanyakan oleh TPUA yang menilai Bareskrim tidak berwenang memutuskan ijazah Jokowi asli.
    “Putusan di pengadilan menentukan asli tidak. Nah, Bareskrim itu tidak punya kompetensi untuk memutuskan asli dan tidak,” ujar Wakil Ketua TPUA Rizal Fadillah saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (26/5/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Analisa Lembaga Survei, Dedi Mulyadi Disebut Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029

    Analisa Lembaga Survei, Dedi Mulyadi Disebut Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029

    GELORA.CO – Saat ini popularitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melejit, melampaui semua gubernur di Indonesia.

    Bahkan popularitasnya sudah menyamai Presiden Prabowo Subianto.

    Dedi Muladi tidak saja dikenal di Jawa Barat, namun seluruh rakyat Indonesia.

    Tentu ini modal berharga buat Dedi Mulyadi untuk melangkah maju di Pilpres 2029.

    Kepiawaian Dedi Mulyadi memainkan medsos menjadi keunggulan tokoh politik lain.

    Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai evaluasi publik terkait kinerja para gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa dalam 100 hari kerja.

    Terbukti nama Dedi Mulyadi di urutan paling atas.

    Survei yang dilakukan pada 12–19 Mei 2025 ini melibatkan 3.100 responden dari enam provinsi di Pulau Jawa, meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Banten.

    Survei Indikator mencatat, dari enam gubernur di Pulau Jawa, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dengan 94,7 persen.

    “Kepuasan terhadap Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen, tertinggi di antara gubernur lainnya,” kata Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei di kantornya di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

    Salah satu faktor utama kesuksesan Dedi adalah kemampuannya turun langsung ke masyarakat serta aktif menggunakan media sosial.

    “Followers beliau di Facebook mencapai 12 juta, di YouTube lebih dari 7 juta, dan di Instagram 3,5 juta, sehingga program-programnya mudah tersosialisasi ke masyarakat,” kata Burhanuddin.

    Tak hanya dikenal di Jawa Barat wilayahnya, Dedi Mulyadi juga dikenal luas masyarakat Indonesia.

    Baca juga: Ormas Baru Gerakan Rakyat, Pengamat: Kendaraan Politik Anies di Pilpres 2029

    Kebijakannya banyak yang populer seperti program mengirim siswa bermasalah ke barak militer,  larangan sekolah menggelar study tour, larangan sekolah menggelar wisuda, dan sebagainya.

    Tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen dilakukan dalam 100 hari pemerintahannya.

    Dedi Mulyadi dilantik jadi gubernur Jawa Barat 20 Februari 2025 lalu.

    Sedangkan survei terhadap Presiden Prabowo Subianto tingkat kepuasan kinerjanya 100 hari pertama pada Januari 2025 lalu.

    Prabowo dilantik jadi Presiden RI 20 Oktober 2024.

     Survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia pada 16-21 Januari 2025 menunjukkan, kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo dalam 100 hari pemerintahan mencapai 79,3 persen.

    Hasil survei tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan 80,9 persen publik puas dengan kinerja Prabowo.

    “Approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5 persen, yang mengatakan cukup puas 65,8 persen, jadi total ada 79,3 persen,” ujar Burhanuddin dalam jumpa pers virtual, Senin (27/1/2025).

    “Kalau kita bandingkan dengan survei terakhir Kompas awal Januari itu mirip ya,” imbuhnya.

    “Kompas mengumumkan 80,9 persen. Kami temukan 79,3 persen. Sedikit lebih rendah dibanding Kompas. Tapi secara statistik tidak berbeda antara temuan Kompas dengan temuan Indikator Politik Indonesia,” kata dia. 

    Burhanuddin memaparkan, rakyat yang tidak puas dengan kinerja Prabowo mencapai 16,9 persen.

    Menurut Burhanuddin, capaian tersebut merupakan modal politik yang besar bagi Prabowo.

    Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Survei dilakukan dengan wawancara secara tatap muka terhadap 1.220 orang responden pada 16-21 Januari 2025.

    Peluang Capres 2029 

    Dedi Mulyadi disapa warga ‘Pak Presiden’ saat mengunjungi warga Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025) lalu.

    Kepala Bidang Komunikasi Publik DPP GRIB Jaya, Razman Nasution, pernah bergurau Dedi Mulyadi akan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2029.

    Pengamat politik dari UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap analisisnya terkait Pilpres 2029.

    Secara normatif, Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold telah membuka peluang besar bagi Dedi untuk maju Pilpres 2029, tidak hanya dari Gerindra partainya saat ini.

    Sebab putusan MK membuat semua partai boleh mengusung calon presiden.

    Namun, status Dedi yang kini kader Gerindra menjadi perhitungan tersendiri.

    Partai berlogo kepala Garuda itu sudah mencanangkan koalisi permanen dengan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan kembali mencalonkan Prabowo Subianto di 2029.

    “Poin saya adalah ini aturan normatif pertama yang membuka peluang buat siapapun termasuk buat partai yang punya jagoan sendiri.” kata Burhan di program On Point with Adisty Youtube Kompas TV yang tayang Sabtu (10/5/2025).

    “Pertanyaannya adalah Gerindra apakah ikhlas kalau misalnya ada kadernya yang maju melalui partai lain, ya pasti tidak ikhlas. Ya tetapi lagi-lagi konteks sekarang kan masih jauh, dan Gerindra sudah mengunci kan melalui koalisi permanen,” lanjutnya.

    Menurut Burhan, kendati sudah ada koalisi permanen, loyalitas partai anggotanya bisa saja berubah.

    Pilpres 2024 menjadi pelajaran, ketika PKB dan NasDem, bagian dari kabinet Presiden Jokowi, tidak mengusung Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Prabowo Subianto.

    Menurut Burhan, partai akan mulai bermanuver untuk Pilpres 2029 mulai tahun 2027.

    “Ingat Nasdem, PKB, kurang loyal apa sama Pak Jokowi, kurang banyak apa Pak Jokowi memberikan insentif dalam bentuk menteri ujungnya mereka punya capres sendiri,” ucapnya.

    “Artinya untuk seorang KDM (Kang Dedi Mulyadi) ya ini juga sekaligus uji loyalitas. Kalau misalnya ada partai yang coba merayu seorang KDM dia tergoda atau tidak nih,” lanjutnya.

    “Ya mungkin sekarang belum ada rayuan itu, tetapi kalao misalnya 2027?” imbuh Burhan.

    Burhan menjelaskan, ada atau tidaknya partai yang coba merayu Dedi untuk maju Pilpres 2029 lepas dari Gerindra tergantung hasil survei.

    Dedi boleh populer, namun elektabilitasnya masih menjadi pertanyaan.

    “Tergantung surveinya KDM, saya belum punya angka surveinya, memang banyak sekali yang membicarakan seorang KDM di WA-WA grup di kalangan ibu-ibu di kalangan bapak-bapak, tetapi surveinya belum ada yang dirilis ke publik yang credible ya yang berkaitan berapa banyak sih yang bersedia memilih seorang KDM,” jelasnya.

    Terakhir, yang menentukan Dedi Mulyadi akan maju Pilpres 2029 atau tidak adalah keberaniannya melawan Prabowo.

    “Saya kira, saya tidak tahu kalau sekarang jelas enggak berani, tapi ujian-ujian berikutnya kan nanti bukan sekarang, dan itu yang bisa menjawabnya seorang Dedi Mulyadi, berani atau tidak itu ya berkontestasi melawan bosnya sendiri,” ucapnya.

    “Sekarang sih jelas enggak berani ya, tetapi ke depan ketika betul-betul datang beberapa partai melamar, seorang KDM di situ tuh ujiannya,” lanjutnya.

    “Nah saya tidak tahu apakah dia kalau misalnya itu terjadi berani mengatakan tidak gitu ya,” tandasnya.

    Burhan menutup pembahasan peluang Dedi Mulyadi di Pilpres 2029 dengan mengungkapkan prediksinya.

    Menurutnya, nama Dedi Mulyadi sudah masuk lima besar capres dengan elektabilitas tertinggi.

    “Saya belum punya angkanya tapi feeling saya sudah masuk top five,” ujarnya.

    “Kan kalau kita lihat survei yang terakhir kami rilis kan Januari ya 2025 waktu 100 hari, yang pertama kan Pak Prabowo, yang kedua kan Mas Anies ya, kan yang ketiga saat itu adalah Ganjar Pranowo, yang keempat AHY, yang kelima Erick,” lanjutnya.

    “Kalau feeling saya dan feeling saya biasanya enggak pernah salah. KDM sudah mendobrak masuk lima besar jangan-jangan tiga besar,” tandas Burhan.

  • Kepuasan Publik terhadap Pramono Urutan 5, Stafsus: Warga Jakarta Lebih Kritis
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        29 Mei 2025

    Kepuasan Publik terhadap Pramono Urutan 5, Stafsus: Warga Jakarta Lebih Kritis Megapolitan 29 Mei 2025

    Kepuasan Publik terhadap Pramono Urutan 5, Stafsus: Warga Jakarta Lebih Kritis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menanggapi hasil
    survei Indikator Politik Indonesia
    yang menunjukkan
    tingkat kepuasan masyarakat
    terhadap kinerja Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    berada di posisi kelima se-Pulau Jawa.
    Menurut Chico, tingkat kepuasan warga Jakarta tak setinggi daerah lain karena karakter masyarakat Ibu Kota cenderung lebih heterogen dan kritis dibandingkan daerah lain.
    “Masyarakat Jakarta yang lebih heterogen dari daerah lain dan rata-rata level pendidikannya juga jauh di atas daerah lain tentu berpengaruh pada sikap yang lebih kritis dan tak mudah puas,” ujar Chico saat dikonfirmasi, Kamis (29/5/2025).
    Meskipun hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Pramono tidak setinggi beberapa kepala daerah lain di Pulau Jawa, kata Chico, pihaknya tetap terbuka terhadap kritik dan masukan.
    Menurutnya, setiap hasil survei, khususnya yang berasal dari lembaga kredibel dan memiliki integritas tidak akan diabaikan.
    “Tentu ini selalu menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi kami,” ujar dia. 
    Chico menegaskan, Pemprov Jakarta tetap menjadikan sistem dan program kerja sebagai prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pramono.
    Dia juga menyoroti fakta bahwa Jakarta tetap menjadi magnet urbanisasi terbesar di Indonesia, termasuk dari wilayah Jawa Barat.
    Chico menyebut, lonjakan arus balik usai Lebaran menjadi indikasi tingginya minat masyarakat dari luar daerah untuk pindah ke Jakarta.
    ”Peningkatan warga dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta pascamudik lebaran (arus balik) meningkat 150 persen dan paling banyak adalah warga Jawa Barat,” ungkap dia.
    Sebelumnya, survei Indikator Politik Indonesia memperlihatkan, 60 persen warga Jakarta menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam 100 hari kerja.
    Sementara, angka kepuasan terhadap Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dalam 100 hari kerja sebesar 60,5 persen.
    Angka itu menempatkan Pramono-Rano di posisi kelima tingkat kepuasan masyarakat terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur di Pulau Jawa dalam 100 hari kerja.
    “Padahal eksposur media dan media sosial di Jakarta tinggi. Ini jadi otokritik untuk Pemprov DKI,” ujar pendiri sekaligus peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei di kantor Indikator Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
    Angka kepuasan masyarakat terhadap Pramono-Rano itu tak lebih unggul dari tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap 100 hari kepemimpinan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
    Menurut survei, Dedi Mulyadi menjadi gubernur dengan tingkat kepuasan masyarakat tertinggi dengan 94,7 persen.
    “KDM (Kang Dedi Mulyadi) mendapat apresiasi sangat tinggi karena aktif di masyarakat dan masif di media sosial. Ini menjelaskan kenapa banyak media meliput kegiatannya,” tutur Burhanuddin.
    Selain itu, angka kepuasan masyarakat terhadap Pramono-Rano juga masih di bawah perolehan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), gubernur dan wagub Jawa Timur, serta gubernur dan wagub Jawa Tengah.
    Hanya gubernur dan wakil gubernur Banten yang mencatatkan tingkat kepuasan masyarakat lebih rendah dari Pramono-Rano.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.