Xcloud.id

Tag: Burhanuddin

  • RUPS LB PLN Ganti Susunan Pengurus Perseroan, Begini Rinciannya

    RUPS LB PLN Ganti Susunan Pengurus Perseroan, Begini Rinciannya

    PIKIRAN RAKYAT – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT PLN (Persero) telah diselenggarakan di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, pada Selasa (18/6). Dalam agenda tersebut, RUPS LB menetapkan perubahan susunan pengurus perseroan, baik di jajaran Dewan Komisaris maupun Direksi. 

    Segenap insan PLN mengucapkan terimakasih sekaligus selamat kepada seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang senantiasa berdedikasi terhadap penguatan tata kelola perusahaan, akselerasi transformasi bisnis, serta upaya mendorong kinerja korporasi yang semakin andal dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

    Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat kepemimpinan perusahaan dalam menghadapi dinamika industri ketenagalistrikan dan mewujudkan target transformasi jangka panjang.

    Perubahan Dewan Komisaris

    RUPS LB menetapkan pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Komisaris, yaitu:

    1. Susiwijono Moegiarso sebagai Komisaris

    Selanjutnya, RUPS LB mengangkat nama baru sebagai anggota Dewan Komisaris PLN, yakni:

    1. Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris

    Dengan demikian, susunan lengkap Dewan Komisaris PLN saat ini adalah sebagai berikut:

    1. Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

    2. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama

    3. ⁠Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris

    4. Dadan Kusdiana sebagai Komisaris

    5. Jisman Parada Hutajulu sebagai Komisaris

    6. ⁠Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris

    7. ⁠Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen

    8. Mutanto Juwono sebagai Komisaris Independen

    9. ⁠Andi Arief sebagai Komisaris Independen

    10. ⁠Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen.

    Tampilan Gedung PLN Kantor Pusat di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    Perubahan Direksi

    RUPS LB juga menetapkan pemberhentian dengan hormat sejumlah Direksi, yaitu:

    1. Edi Srimulyanti sebagai Direktur Retail dan Niaga 

    2. Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan 

    RUPS LB juga menetapkan beberapa nama baru sebagai Direksi PLN, yakni:

    1. Edwin Nugraha Putra sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem

    2. Rizal Calvary Marimbo sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan

    3. Arsyadany Ghana Akmalaputri sebagai Direktur Distribusi 

    Dengan demikian susunan lengkap Direksi PLN saat ini adalah sebagai berikut:

    1. Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama 

    2. ⁠Edwin Nugraha Putra sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem

    3. Evy Haryadi sebagai Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan

    4. ⁠Adi Priyanto sebagai Direktur Retail dan Niaga

    5. ⁠Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan

    6. ⁠Rizal Calvary Marimbo sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan

    7. ⁠⁠Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan

    8. ⁠Arsyadany Ghana Akmalaputri sebagai Direktur Distribusi

    9. ⁠Adi Lumakso sebagai Direktur Manajemen Risiko

    10. Hartanto Wibowo sebagai Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis 

    11. ⁠Yusuf Didi Setiarto sebagai Direktur Legal dan Manajemen Human Capital.***

  • Wamensesneg ditunjuk jadi komisaris PLN

    Wamensesneg ditunjuk jadi komisaris PLN

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Sekretaris Negara Indonesia Bambang Eko Suhariyanto ditunjuk menjadi Komisaris PLN dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT PLN (Persero) yang digelar di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu.

    “Susiwijono diganti dengan Wamensesneg,” kata Komisaris Independen PLN Andi Arief ketika dijumpai setelah RUPSLB PLN di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu.

    Dalam agenda tersebut, RUPSLB menetapkan perubahan susunan pengurus perseroan, baik di jajaran dewan komisaris maupun direksi.

    RUPSLB menetapkan pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Komisaris, yaitu Susiwijono Moegiarso, diganti menjadi Bambang Eko Suhariyanto.

    Dengan demikian, susunan lengkap Dewan Komisaris PLN saat ini adalah sebagai berikut:

    1. Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
    2. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama;
    3. ⁠Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris;
    4. Dadan Kusdiana sebagai Komisaris;
    5. Jisman Parada Hutajulu sebagai Komisaris;
    6. ⁠Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris;
    7. ⁠Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen;
    8. Mutanto Juwono sebagai Komisaris Independen;
    9. ⁠Andi Arief sebagai Komisaris Independen; serta
    10. ⁠Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen.

    Selain pergantian komisaris, RUPSLB juga menetapkan pemberhentian dengan hormat sejumlah direksi, yaitu Edi Srimulyanti yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Retail dan Niaga, serta Wiluyo Kusdwiharto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Direksi dan Komisaris PLN Dirombak, Ini Daftarnya

    Direksi dan Komisaris PLN Dirombak, Ini Daftarnya

    Jakarta –

    Jajaran direksi dan komisaris PT PLN (Persero) dirombak dalam Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Pertanggungjawaban Tahunan (RUPS LPT) Tahun Buku 2024. Siapa saja?

    Komisaris Independen PLN, Andi Arief mengatakan bahwa dalam RUPS ini diputuskan jabatan Direktur Utama (Dirut) PLN masih dijabat Darmawan Prasodjo. Kemudian Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen juga masih tetap dijabat oleh Burhanuddin Abdullah.

    “Nggak ada pergantian (Dirut), (Komisaris) tetap,” katanya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025).

    Andi mengatakan terdapat perombakan pada jajaran komisaris. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto diangkat menjadi Komisaris PLN mengantikan Susiwijono Moegiarso. Selebihnya struktur komisaris masih tetap seperti sebelumnya.

    “Cuma 1 aja (Komisaris yang diganti), pak Susiwijono diganti dengan Wamensesneg,” katanya.

    Andi melanjutkan, ada dua direksi PLN yang diganti dan ada penambahan satu direksi.

    “Direksi ada penambahan 1 direksi, direksi teknologi, kan tadinya nggak ada, terus ada pergantian dua orang direksi. Ibu saya lupa namanya direktur retailnya diganti, kemudian direktur pembangkit juga diganti, penggantinya dari internal,” katanya.

    Dalam keterangan tertulis PLN, RUPS LB menetapkan pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Komisaris, yaitu Susiwijono Moegiarso sebagai Komisaris. Selanjutnya, RUPS LB mengangkat nama baru sebagai anggota Dewan Komisaris PLN, yakni Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris.

    RUPS LB juga menetapkan pemberhentian dengan hormat sejumlah direksi, yaitu ⁠Edi Srimulyanti sebagai Direktur Retail dan Niaga serta Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan. RUPS LB juga menetapkan beberapa nama baru sebagai direksi PLN, yakni Edwin Nugraha Putra sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem, ⁠Rizal Calvary Marimbo sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan, dan Arsyadany Ghana Akmalaputri sebagai Direktur Distribusi

    Dewan Komisaris:

    1.⁠ ⁠Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
    2.⁠ ⁠Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama
    3.⁠ ⁠⁠Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris
    4.⁠ ⁠Dadan Kusdiana sebagai Komisaris
    5.⁠ ⁠Jisman Parada Hutajulu sebagai Komisaris
    6.⁠ ⁠⁠Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris
    7.⁠ ⁠⁠Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen
    8.⁠ ⁠Mutanto Juwono sebagai Komisaris Independen
    9.⁠ ⁠⁠Andi Arief sebagai Komisaris Independen
    10.⁠ ⁠⁠Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen

    Dewan Direksi PLN:

    1.⁠ ⁠Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama
    2.⁠ ⁠⁠Edwin Nugraha Putra sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem
    3.⁠ ⁠Evy Haryadi sebagai Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan
    4.⁠ ⁠⁠Adi Priyanto sebagai Direktur Retail dan Niaga
    5.⁠ ⁠⁠Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan
    6.⁠ ⁠⁠Rizal Calvary Marimbo sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan
    7.⁠ ⁠⁠⁠Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan
    8.⁠ ⁠⁠Arsyadany Ghana Akmalaputri sebagai Direktur Distribusi
    9.⁠ ⁠⁠Adi Lumakso sebagai Direktur Manajemen Risiko
    10.⁠ ⁠Hartanto Wibowo sebagai Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis
    11.⁠ ⁠⁠Yusuf Didi Setiarto sebagai Direktur Legal dan Manajemen Human Capital.

    (ara/ara)

  • Marcella Santoso Akui Buat Konten “Serang” Prabowo hingga Jaksa Agung

    Marcella Santoso Akui Buat Konten “Serang” Prabowo hingga Jaksa Agung

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengacara sekaligus tersangka Marcella Santoso mengakui telah membuat konten yang telah menyudutkan Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin dan jajarannya.

    Hal tersebut disampaikan Marcella melalui video yang dikirimkannya kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Video itu kemudian diputar di sela-sela konferensi pers di Kejagung pada Selasa (17/6/2025).

    Awalnya, Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengungkit kembali perkara perintangan yang dilakukan oleh Marcella, Direktur Jak TV non-aktif Tian Bahtiar hingga pimpinan buzzer Adhiya Muzakki.

    Pada intinya, konten itu dibuat untuk menggiring opini publik yang dinilai dapat mempengaruhi penuntutan dan penyidikan alias kinerja Kejaksaan RI. 

    Di samping itu, Qohar juga menyatakan pihaknya telah mengantongi bukti Marcella Cs telah melakukan upaya perintangan atau obstruction of justice.

    “Untuk lebih jelasnya mungkin bisa diputar video Marcella Santoso,” ujar Qohar di Kejagung, Selasa (17/6/2025).

    Setelah itu, video klarifikasi Marcella diputar di depan awak media. Nampak, dia menggunakan kemeja putih dan dibalut dengan rompi tahanan khas Kejaksaan Agung RI.

    Dalam video itu, Marcella mengakui telah membuat konten yang menyerang Jaksa Agung Burhanuddin, Jampidsus Febrie Adriansyah hingga Presiden Prabowo Subianto.

    “Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Bapak Jampidsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap,” tutur Marcella dalam video tersebut.

    Kemudian, pengacara yang menangani perkara korupsi CPO hingga Timah itu menyampaikan permohonan maaf atas segala perbuatan yang telah merugikan pihak-pihak terkait.

    “Bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi, ataupun dengan pemerintahan, ataupun dengan personal,” pungkas Marcella.

  • Tolak Keras Aktivitas Tambang di Raja Ampat, Garuda Asta Cita Nusantara: Harus Segera Dilakukan Moratorium

    Tolak Keras Aktivitas Tambang di Raja Ampat, Garuda Asta Cita Nusantara: Harus Segera Dilakukan Moratorium

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Raja Ampat, kawasan yang dijuluki surga bawah laut tercantik di ujung Papua itu, kini terancam oleh aktivitas tambang nikel.

    Menyikapi polemik tersebut, Pengurus Pusat Garuda Asta Cita Nusantara (GAN) memberikan reaksi keras dan tegas. Ketua Umum PP GAN, Muhammad Burhanuddin, meminta agar semua aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan segera dihentikan.

    Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), yang berprofesi sebagai pengacara itu juga meminta kepada aparat terkait untuk menghentikan dan membuat moratoriun lingkungan.

    “Aktivitas tambang di sana berpotensi merusak lingkungan. Karena itu, harus segera dilakukan moratorium demi kelestarian alam dan keberlangsungan kehidupan bagi generasi akan datang,” tulis Muhammad Burhanuddin, dalam rilis yang dikirim ke media ini.

    Dengan moratorium diharapkan akan membantu mencegah kerugian atau kerusakan lebih besar, sekaligus mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi.

    “GAN beserta LBH GAN akan mengawal terus penyelesaian kasus penambangan di Raja Ampat,” ujar Muhammad Burhanuddin, melalui keterangan tertulisnya kepada fajar.co.id, dikutip Sabtu (14/6/2025).

    Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan temuan di empat wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat. Pertambangan di kawasan itu, katanya, dilakukan pada empat lokasi pulau-pulau kecil oleh PT GN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRB.

    Raja Ampat merupakan destinasi wisata unggulan yang berada Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Kabupaten Raja Ampat memiliki 610 pulau, termasuk kepulauan Raja Ampat.

  • Hampir Rampung, Revisi KUHAP Diserahkan ke DPR Seusai Reses

    Hampir Rampung, Revisi KUHAP Diserahkan ke DPR Seusai Reses

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyatakan, daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hampir selesai dan akan segera diserahkan kepada DPR.

    Sebelum diserahkan, DIM tersebut terlebih dahulu akan diparaf oleh empat institusi utama, yaitu menteri hukum, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto. 

    “DIM-nya sudah hampir rampung, tinggal menunggu tanda tangan dari empat pihak tersebut sebelum kami serahkan ke DPR,” kata Supratman di Jakarta Sabtu (14/6/2025).

    Ia menegaskan, seluruh kementerian/lembaga terkait telah satu suara dalam menyusun DIM sehingga pembahasan di tingkat parlemen diharapkan akan berjalan lancar.

    Supratman menyebutkan, penyusunan revisi KUHAP sudah melalui proses partisipatif dengan melibatkan berbagai kalangan. Bahkan, sosialisasi terakhir yang dilakukan berhasil menjaring masukan dari hampir 20.000 peserta, termasuk dari kampus dan berbagai pemangku kepentingan.

    Revisi KUHAP akan segera dibahas di DPR begitu masa sidang kembali dibuka setelah reses berakhir pada 23 Juni 2025. “Mudah-mudahan masa sidang berikutnya sudah bisa mulai dibahas di parlemen,” ujar Supratman.

    Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan elemen mahasiswa untuk menyerap aspirasi pada 17 Juni 2025. “Kami terbuka terhadap seluruh masukan dari masyarakat terkait RUU KUHAP,” tegas Habiburokhman.

  • Dari 12 Menjadi Tujuh, Jemaah Haji Asal Aceh Masih Dirawat di RS Arab Saudi

    Dari 12 Menjadi Tujuh, Jemaah Haji Asal Aceh Masih Dirawat di RS Arab Saudi

    JAKARTA – Berdasarkan laporan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Aceh, sebanyak tujuh haji asal Aceh masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit dalam wilayah Makkah, Arab Saudi.

    “Sejauh ini, tujuh haji Aceh masih menjalani perawatan di rumah sakit yang ada di Makkah,” kata Ketua PPIH Embarkasi Aceh, Azhari seperti dilansir dari ANTARA.

    Azhari menyampaikan, awalnya ada 12 haji Aceh yang sakit dan dirawat di sana, tetapi lima orangnya lainnya sudah sehat dan dikembalikan ke pemondokan.

    Ia menyebutkan, berdasarkan laporan petugas kloter di tanah suci, kebanyakan haji Aceh yang harus menjalani perawatan di RS Arab Saudi itu karena keluhan sesak napas serta indikasi jantung.

    Kanwil Kemenag Aceh itu berharap, para petugas dan jamaah haji agar tetap solid serta menjaga kekompakan sampai akhir fase pelaksanaan ibadah haji atau selama berada di tanah suci hingga kembali ke tanah air nantinya.

    “Sudah melaksanakan ibadah haji, sekarang dapat melaksanakan kegiatan. Selamat dalam perjalanan, sukses dalam pemulangan dan semuanya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah,” ujarnya.

    Adapun tujuh haji Aceh yang sedang menjalani perawatan di Arab Saudi, yakni dari Kelompok Terbang (Kloter) 4 dan 10 masing-masing satu haji dirawat di RS An Nur.

    “Kemudian, dari Kloter 5 ada empat haji, dan Kloter 8 satu haji. Jadi semuanya tujuh orang yang masih dirawat,” demikian Azhari.

    Sebagai informasi, hingga hari ini sudah ada lima haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi, yakni Rusli Sulaiman (62) asal Pidie (Kloter 08). Wafat di Hotel Al Zaer Al Akhyar, Makkah, Senin (26/5) pukul 13.30 WAS.

    Kemudian, Burhanuddin Muhammad (67) jamaah asal Banda Aceh (kloter 03). Wafat di Saudi National Hospital, Makkah, Sabtu (31/5) pukul 22.35 WAS.

    Lalu, Sarullah Adamy Adat (86), haji asal Aceh Selatan, meninggal dunia di Arab Saudi, Sabtu (7/6) pukul 13.55 WAS.

    Selanjutnya, Nurhayati Mahmud (66), asal Kabupaten Pidie, meninggal di Makkah, Rabu (11/6), pukul 04.33 WAS.

    Dan, Nurbaiti Muhammad Saleh (63) asal Aceh Besar, meninggal dunia di pemondokan Abeer Al Fadila, Wilayah Misfalah, Makkah, Kamis (12/6) pukul 05.10 WAS.

  • Isu Politik-Hukum Sepekan: Prabowo-Mega Bertemu hingga Isu Reshuffle

    Isu Politik-Hukum Sepekan: Prabowo-Mega Bertemu hingga Isu Reshuffle

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik-hukum mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang pekan ini mulai Senin (2/6/2025) hingga Minggu (8/6/2025). Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada upacara Hari Lahir Pancasila 2025 menyedot perbincangan publik.

    Dalam sepekan terakhir, kabar ST Burhanuddin mundur dari jabatan jaksa agung juga menarik perhatian pembaca. Tetapi Burhanuddin menegaskan dirinya masih tetap menjabat. Isu reshuffle Kabinet Merah Putih juga mengemuka. 

    Simak 5 Top Isu Politik-Hukum Sepekan Beritasatu.com:

    1. Prabowo-Megawati Mesra dan Saling Berbisik di Harlah Pancasila, Ada Apa?

    Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bertemu dalam suasana penuh keakraban saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025). Keduanya juga terlihat saling berbisik. 

    Apa yang dibicarakan keduanya saat di ruang tunggu?

    “Terus terang saya belum tahu apa yang dibisikkan, tetapi keakraban, kekeluargaan penuh mewarnai dan menjadi pemandangan di depan mata kami,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani saat menceritakan kembali momen tersebut.

    2. Menkes Budi Soal Isu Reshuffle: Itu Hak Presiden!

    Isu perombakan Kabinet Merah Putih terus mengemuka sepanjang pekan ini. Salah satu yang dikabarkan bakal terkena reshuffle, adalah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

    Budi akhirnya buka suara terkait isu yang menyebut dirinya akan di-reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa kata dia?

    “Wah itu haknya beliau (Prabowo). Tanya beliau (Prabowo) ya,” kata Budi kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025).

    3. Namanya Masuk Daftar Caketum PPP, Jokowi: Saya di PSI Saja

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi namanya yang masuk bursa calon ketua umum PPP menjelang Muktamar PPP 2025. 
    Jokowi mengatakan banyak calon ketua umum PPP yang memiliki kapabilitas lebih dibanding dirinya. 

    “Endaklah yang di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi,” kata Jokowi saat ditemui di kediaman Jalan Kutai Utara Nomor 1, Sumber, Solo, Jumat (6/6/2025).

    Jokowi sempat berkelakar akan memilih untuk menjadi calon ketua umum PSI ketimbang maju pada Muktamar PPP. “Saya di PSI saja lah,” ungkapnya. 

    4. KPK Tetapkan 8 Tersangka Kasus Pemerasan TKA di Kemenaker

    KPK resmi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pemerasan terkait pengurusan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) senilai Rp 53 miliar.

    “Para tersangka diduga memeras tenaga kerja asing yang hendak bekerja di Indonesia dengan mempersulit penerbitan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Proses pengeluaran izin ini menjadi celah praktik korupsi di lingkungan Ditjen Binapenta,” kata Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

    Delapan tersangka pemerasan TKA di Kemenaker, adalah Dirjen Binapenta & PKK Kemenaker 2020–2023 Suhartono, Direktur PPTKA 2019–2024, Dirjen Binapenta & PKK 2024–2025 Haryanto, Direktur PPTKA 2017–2019 Wisnu Pramono, Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA (2020–2024) dan Direktur PPTKA (2024–2025) Devi Angraeni.

    Selanjutnya Kepala Subdit Maritim & Pertanian Binapenta, PPK PPTKA, Koordinator Bidang TKA Gatot Widiartono, dan tiga staf Direktorat PPTKA 2019–2024, masing-masing Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, serta Alfa Eshad.

    5. ST Burhanuddin Bantah Mundur dari Jabatan Jaksa Agung

     Jaksa Agung ST Burhanuddin membantah kabar yang menyebut dirinya mundur dari jabatannya. Isu tersebut sempat beredar di media sosial dan memicu spekulasi publik.

    “Enggak ada saya mundur,” tegas Burhanuddin saat ditemui di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Burhanuddin menegaskan, hingga saat ini dirinya masih menjalankan tugas sebagai Jaksa Agung seperti biasa.

    Demikian isu politik-hukum terkini yang masih menjadi perhatian pembaca. Ikuti terus update berita terkini dan informasi menarik lainnya baik dari dalam maupun luar negeri hanya di Beritasatu.com.

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Reshuffle hingga Korupsi Minyak Mentah

    Isu Politik-Hukum Terkini: Reshuffle hingga Korupsi Minyak Mentah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabar mengenai reshuffle kabinet hingga soal kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) menjadi isu politik-hukum terkini Beritasatu.com sepanjang Kamis (5/6/2025). 

    Tidak ketinggalan juga soal pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri dan kepengurusan baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

    Berikut isu politik-hukum terkini:

    1. Prabowo Kirim Utusan ke Megawati, Tanda Reshuffle Dekat?

    Presiden Prabowo Subianto mengutus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Dasco, yang juga menjabat ketua harian Partai Gerindra. Menurutnya, Prabowo memberikan sejumlah pesan khusus yang harus disampaikan secara langsung kepada Megawati.

    “Ya, kami memang diutus menyampaikan beberapa hal dan pesan yang sudah disampaikan,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (5/6/2025).

    2. ST Burhanuddin Bantah Mundur dari Jabatan Jaksa Agung

    Jaksa Agung ST Burhanuddin membantah kabar yang menyebut dirinya mundur dari jabatannya. Isu tersebut sempat beredar di media sosial dan memicu spekulasi publik.

    “Enggak ada saya mundur,” tegas Burhanuddin saat ditemui di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Burhanuddin menegaskan, hingga saat ini dirinya masih menjalankan tugas sebagai Jaksa Agung seperti biasa. Ia juga menekankan bahwa pengangkatan atau pemberhentian pejabat setingkat menteri, termasuk jaksa agung merupakan prerogatif presiden.

    “Apa pun itu hak prerogatifnya presiden. Jadi kalau saya mundur, enggak ada,” ujarnya.

    3. Megawati Beri Wejangan ke Prabowo, Ini yang Disampaikan

    Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri memberikan sejumlah wejangan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto melalui perwakilannya, Sufmi Dasco Ahmad dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

    Hal ini diungkapkan oleh Dasco, yang juga menjabat sebagai ketua harian Partai Gerindra seusai melaksanakan pertemuan dengan Megawati atas penugasan langsung dari Prabowo.

    “Dalam silaturahmi itu kami banyak mendapatkan petunjuk, petuah, dan wejangan dari Ibu Megawati,” ujar Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen, Kamis (5/6/2025).

  • Jaksa Agung Minta Pelaku Pembacokan Pegawai Kejagung Segera Ditangkap

    Jaksa Agung Minta Pelaku Pembacokan Pegawai Kejagung Segera Ditangkap

    Jakarta, Beritasatu.com – Jaksa Agung ST Burhanuddin menaruh perhatian terhadap kasus pegawai Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Pusat Data Statistik, Kriminal, dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti) yang menjadi korban pembacokan di Depok beberapa waktu lalu. Dia berharap pelaku pembacokan tersebut bisa segera ditangkap. 

    “Jadi saya harapkan mungkin bisa tertangkap,” kata Burhanuddin di kantor Kejagung, Jakarta, Kamis (5/6/2025). 

    Dengan ditangkapnya pelaku, Burhanuddin berharap dapat terungkap motif yang melatarbelakangi pembacokan tersebut. Dia pun memastikan sudah ada koordinasi antara pihaknya dengan kepolisian terkait kasus tersebut. 

    “Yang utamanya kami sudah lapor ke polisi,” ujar Burhanuddin. 

    Burhanuddin memberikan sinyal pihaknya dapat berinisiatif mengumpulkan data-data dan informasi untuk menelusuri kasus tersebut. Namun demikian, dia menekankan pihaknya siap saling membantu dengan kepolisian untuk menangani kasus ini. 

    Ke depannya, Burhanuddin menerangkan pihaknya akan meminta perlindungan Polri dan TNI untuk melindungi jajarannya. Diharapkan mereka nantinya dapat bekerja secara optimal dengan didukung perlindungan tersebut. 

    “Tentunya kalau iya ada, ya kita akan minta perlindungan ke Polri. Karena kan di dalam Perpres 66 itu kan ada dua, ada Polri dan ada TNI. Kalau secara pribadi kan lebih dekat ke Polri,” ungkap Burhanuddin. 

    Polres Metro Depok terus memburu pelaku pembacokan terhadap seorang pegawai Kejagung berinisial DSK (44). Korban diserang oleh dua orang tak dikenal saat hendak pulang ke rumahnya di kawasan Pengasinan, Sawangan, Depok, Sabtu (24/5/2025) sekitar pukul 02.30 WIB. 

    Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Bambang Prakoso menyebutkan, korban yang bekerja di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti) Kejagung itu tidak memiliki riwayat konflik pribadi. 

    “Korban tidak menyampaikan ada masalah sebelumnya. Dari keterangan saksi lain, korban dikenal sebagai pribadi yang baik,” ujarnya, Rabu (28/5/2025).