Xcloud.id

Tag: Burhanuddin

  • DIM RUU KUHAP Sesuai Tuntutan Zaman, Dibutuhkan Masyarakat

    DIM RUU KUHAP Sesuai Tuntutan Zaman, Dibutuhkan Masyarakat

    Jakarta –

    Jaksa Agung ST Burhanuddin turut serta dalam penandatanganan naskah daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU KUHAP. Dia menilai DIM RUU KUHAP sudah sesuai tuntutan zaman.

    “Ini adalah dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, dan berintegritas, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin saat memberi sambutan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025).

    Jaksa Agung menyebut masyarakat sangat membutuhkan rasa adil serta perlindungan. Jadi, menurutnya, penyusun DIM RUU KUHAP diharapkan menjadi jawaban atas tantangan kebutuhan masyarakat ke depan.

    “Masyarakat sangat membutuhkan apa yang dinamakan rasa adil, apa yg dinamakan suatu perlindungan. Mari kita bersama-sama memberikan dan menjawab tantangan kebutuhan masyarakat kita,” ujar Jaksa Agung.

    Dia menyebut Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu pilar dalam sistem peradilan pidana terpadu turut menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pembaharuan kitab undang-undang acara hukum pidana ini. Dia pun berharap kolaborasi antarlintas lembaga penegak hukum atas perumusan DIM RUU KUHAP ini dapat membantu masyarakat.

    “Kami yakin dengan semangat dan kebersamaan, sinergi yang baik antara pemerintah dan DPR dalam menghasilkan kitab undang-undang hukum acara pidana yang berkualitas dan menjawab kebutuhan supremasi hukum acara pidana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

    Penandatanganan naskah DIM RUU KUHAP dilakukan oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Bambang Eko Suhariyanto.

    Prosesi penandatanganan naskah DIM RUU KUHAP ini dilakukan di Graha Pengayoman, kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025). Penandatanganan ini dilakukan setelah DIM RUU KUHAP selesai dibahas pemerintah.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kapolri dan Jaksa Agung Ungkap Naskah DIM RUU KUHAP Sesuai Kebutuhan Perkembangan Zaman

    Kapolri dan Jaksa Agung Ungkap Naskah DIM RUU KUHAP Sesuai Kebutuhan Perkembangan Zaman

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan pesan usai menandatangani naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), Senin (23/6/2025). 

    Untuk diketahui, selain Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung), tim penyusun dari naskah RUU KUHAP dari pemerintah meliputi Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum serta Mahkamah Agung (MA). 

    Pada acara penandatanganan naskah DIK RUU KUHAP, Senin (23/6/2025), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pembahasan rancangan beleid itu cukup pelik dan sulit. Dia mengatakan RUU KUHAP diharapkan bisa memberikan kesempatan dan hak bagi para pencari keadilan. 

    “Kita sebagai penyelenggara penegakan hukum harus mampu mempersiapkan, mengikuti dan bertransformasi apa yang diharapkan oleh para pencari keadilan. Oleh karena itu, tentunya kita semuanya bersyukur bahwa ini bukan karya biasa, tapi karya agung yang kedua saya kira,” ujarnya di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (23/6/2025). 

    Mantan Kabareskrim Polri itu menyatakan harapannya agar naskah DIM RUU KUHAP yang akan segera dibawa ke DPR itu bisa mengikuti perkembangan zaman. 

    Apalagi, ini merupakan pertama kalinya KUHAP akan diperbarui setelah perubahan pertama di era Orde Baru, yakni merujuk pada UU No.8/1981. Sebelumnya, KUHAP merupakan warisan dari era kolonial Belanda. 

    Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung ST Burhanudin menyampaikan bahwa naskah yang disusun oleh pemerintah, MA, Polri dan Kejagung pasti tidak sempurna. Namun, dia memastikan pemerintah tidak akan tertutup dengan upaya perbaikan. 

    Jaksa Agung yang telah memasuki tahun kedua jabatannya itu mengatakan, naskah DIM yang akan dibawa ke DPR itu bukan harapan satu atau dua lembaga saja. 

    “DIM telah kita lakukan, telah kita laksanakan sesuai apa yang diharapkan. Bukan harapan Kejaksaan Agung, bukan harapan Kepolisian, bukan harapan Mahkamah Agung, tapi harapan kita semua,” ujarnya. 

    Untuk diketahui, pemerintah resmi menandatangani naskah DIM RUU KUHAP, Senin (23/6/2025). Dengan demikian, DIM dari pemerintah siap dibawa ke DPR untuk segera dibahas.

    DIM terkait dengan revisi KUHAP itu ditandatangani sore hari ini oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanudin serta Wakik Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto. 

    Pada kesempatan tersebut, Supratman menyebut penyusunan DIM atas rancangan revisi KUHAP itu telah melalui koordinasi yang baik antara lima lembaga. 

    Supratman menyebut UU KUHAP yang saat ini berlaku yakni UU No.8/1981 sudah tidak lagi relevan dengan paradigma yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru, yakni UU No.1/2023. Dia berharap agar revisi UU KUHAP bisa segera tuntas dan berlaku bersamaan dengan KUHP baru, yakni 1 Januari 2025. 

    “Sebuah harapan besar Insyaallah dalam waktu dekat mudah-mudahan dengan pemberlakuan Undang-Undang No.1/2023  di 1 Januari 2026, hukum acara kita juga sudah bisa berlaku,” ujarnya di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (23/6/2025).

  • Prabowo Gelar Rapat Tertutup di Hambalang, Bahas Ketahanan Nasional dan Kondisi Global

    Prabowo Gelar Rapat Tertutup di Hambalang, Bahas Ketahanan Nasional dan Kondisi Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara khusus melakukan pertemuan di kediamannya di Hambalang, Bogor dengan fokus utama membahas dinamika kondisi global dan dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia.

    Teddy mengamini bahwa orang nomor satu di Indonesia itu ingin memastikan kesiapan pemerintahannya dalam menghadapi situasi global yang semakin kompleks dan penuh tantangan.

    “Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bapak Budi Gunawan, beserta para menteri dan pejabat di bawah koordinasi Menko Polkam, di kediaman pribadinya di Hambalang,” ujar Teddy melalui rilisnya, Senin (23/6/2025). 

    Lebih lanjut, Letnal Kolonel itu pun menegaskan bahwa pertemuan ini digelar untuk merumuskan arah kebijakan strategis guna menjaga stabilitas nasional.

    “Pertemuan tersebut membahas terkait perkembangan kondisi global dan dampaknya terhadap Indonesia, berserta langkah strategis yang harus dipersiapkan,” lanjutnya. 

    Presiden Prabowo, kata Teddy, dalam berbagai kesempatan, menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan soliditas antar-lembaga dalam menghadapi gejolak internasional yang berpotensi memengaruhi situasi politik, keamanan, dan ekonomi nasional.

    Pertemuan di Hambalang ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam bidang strategis pertahanan dan keamanan negara.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan terbatas bersama jajaran Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (23/6/2025).

    Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, beserta para menteri serta pejabat tinggi yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam. 

    Terlihat sejumlah pejabat yang hadir mulai dari ⁠Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, ⁠Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, ⁠Menteri Komdigi Meutya Hafid, ⁠Kapolri Listyo Sigit Prabowo, ⁠Panglima TNI Agus Subiyanto, ⁠Jaksa Agung ST Burhanuddin, ⁠Kepala BIN Muhammad Herindra dan ⁠Kepala BSSN Hinsa Siburian.

  • DIM RUU KUHAP Diteken Pemerintah, Kapolri: Semoga Beri Rasa Adil bagi Semua Nasional 23 Juni 2025

    DIM RUU KUHAP Diteken Pemerintah, Kapolri: Semoga Beri Rasa Adil bagi Semua Nasional 23 Juni 2025

    DIM RUU KUHAP Diteken Pemerintah, Kapolri: Semoga Beri Rasa Adil bagi Semua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo rampungnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (
    RUU KUHAP
    ) yang sudah diteken pemerintah dan siap untuk dikirim ke DPR.
    Sigit berharap DIM tersebut dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.
    “Harapan kita tentunya DIM yang baru saja kita susun ini betul-betul bisa memberikan perasaan keadilan bagi semua pihak,” kata Sigit dalam acara ‘Penandatanganan
    DIM RUU KUHAP
    ‘ di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (23/6/2025).
    Listyo mengatakan,
    supremasi hukum
    menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia.
    Dia menyatakan, sebagai aparat penegak hukum, Polri harus mampu bertransformasi sesuai dengan apa yang diharapkan para pencari keadilan.
    “Oleh karena itu, tentunya kita semuanya bersyukur bahwa ini bukan karya biasa, tapi karya agung,” ujar Sigit.
    Sigit juga berharap DIM RUU KUHAP dapat mengakomodasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang berlaku pada 2026 mendatang.
    “Dan mudah-mudahan yang paling utama adalah sinergisitas dan kolaborasi antara penegak hukum. Ini yang paling utama,” ucap dia.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menandatangani naskah DIM RUU KUHAP
    Naskah DIM RUU KUHAP diteken oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Jaksa Agung ST Burhanuddin,
    Kapolri Listyo Sigit Prabowo
    , dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto di Graha Pengayoman, Kemenkum, Jakarta, Senin.
    “Sebuah kebahagiaan yang tersendiri bagi kami di Kementerian Hukum, dengan kehadiran Yang Mulia Ketua MA, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, bersama dengan Bapak Pak Menseneg bisa melahirkan sebuah DIM sebagai satu kesatuan daripada terhadap apa yang diyakinkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Menteri Hukum Supratman dalam pidatonya.
    “Tentu ini menggambarkan cita-cita presiden, ingin mewujudkan sebuah pemerintahan di mana seluruh bagian dari pemerintahan kompak, dan bisa satu dalam sebuah tindakan,” imbuh dia.
    Supratman mengatakan, hal ini merupakan harapan besar dalam hukum di Indonesia.
    Dia berharap RUU KUHAP nantinya dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
    “Mudah-mudahan, dengan pemerlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di 1 Januari tahun 2026, hukum acara kita juga sudah bisa berlaku,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKS Umumkan Daftar Pengurus 2025-2029, Ini Susun Lengkapnya

    PKS Umumkan Daftar Pengurus 2025-2029, Ini Susun Lengkapnya

    Bisnis.com, Jakarta — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah resmi mengumumkan susunan lengkap kepengurusan partai untuk periode 2025-2029.

    Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf menekankan bahwa formasi kepengurusan baru kali ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis partai dalam menghadapi tantangan kebangsaan ke depan, serta sebagai bentuk ikhtiar untuk memperkuat soliditas internal, profesionalitas, dan kapasitas pelayanan publik. 

    Selain itu, dia juga menambahkan komposisi pengurus ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas serta pembaruan dari kader-kader muda yang telah teruji.

    “PKS akan melangkah lebih tangguh, lebih progresif, dan lebih siap menjawab rakyat Indonesia. Kepengurusan ini adalah wujud keseriusan kami dalam membangun partai yang responsif, inklusif, dan relevan,” tutur Al Muzzammil usai mengumumkan susunan lengkap anggota DPP PKS periode 2025-2030 di Jakarta, Senin (23/6/2025).

    Berikut ini adalah susunan lengkap DPP PKS periode 2025–2030:

    Presiden : Dr. Al Muzzammil Yusuf, M.Si. 

    Sekretaris Jenderal : Muhammad Kholid, S.E., M.Si. 

    Bendahara Umum : Noerhadi, S.Pd., M.A. 

    Wakil Sekretaris Jenderal Protokoler dan Pengamanan Pimpinan : Iman Firmansyah, S.E.I, M.M. 

    Wakil Sekretaris Jenderal Organisasi, Administrasi dan Literasi Kepartaian: H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.IP. 

    Wakil Sekretaris Jenderal Data dan Teknologi Informasi : Dr. Sigit Puspito Wigati Jarot, M.Sc.

    Wakil Sekretaris Jenderal Personalia, Rumah Tangga, Standarisasi Kegiatan Partai : M. Iqbalur Ramadan C.P., S.K.M. 

    Wakil Sekretaris Jenderal Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program : Tomy Agus Maymuftianto, S.Si. 

    Wakil Bendahara Umum Bidang Manajemen Penerimaan : Alwan Fauzi 

    Wakil Bendahara Umum Bidang Manajemen Pengeluaran : Kaslan, Ak

    Wakil Bendahara Umum Bidang Pembiayaan : Sugeng Susilo, Ak 

    Badan Pembinaan Pejabat Publik

    Ketua : Dr. Haru Suandharu, S.Si., M.Si.

    Sekretaris : dr. Pamungkas Hendra Kusuma

    Badan Penelitian dan Pengembangan

    Ketua : Haryo Setyoko, M.P.A.

    Sekretaris : Dr. Hj. Astriana Baiti Sinaga

    Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri

    Ketua : Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

    Sekretaris : Muhammad Arfian, M.B.Α.

    Badan Legislasi Partai

    Ketua : Zainudin Paru, S.H., M.H.

    Sekretaris : Ruli Margianto, S.H., M.H.

    Badan Pembinaan dan Pengembangan Wilayah

    Ketua : Umar, S.IP., Μ.Α.

    Sekretaris : Muhammad Wajdi Rahman, S.IP., M.Si.

    Bidang Advokasi Partai

    Ketua : Nurul Amalia, S.H., M.H.

    Sekretaris : Ahmar Ihsan, S.H.

    Bidang Relawan dan Saksi Nasional

    Ketua : Bachtiar Firdaus, S.T., M.P.P.

    Sekretaris : Dr. Indra Kusumah, S.Psi., M.Si

    Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

    Ketua : Agoes Poernomo, S.IP.

    Sekretaris : Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.

    Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri

    Ketua : Dr. Handi Risza, S.E., M.E.

    Sekretaris : Dr. Azis Budi Setiawan, S.E.I., M.M.

    Bidang Pendidikan dan Kesehatan

    Ketua : Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, S.Pd., M.Si.

    Sekretaris : dr. Gamal, S.Ked., M.Biomed.

    Bidang Energi, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

    Ketua : Dr. Agus Ismail, M.Eng.

    Sekretaris : Dr. Hj. Paramitha Messayu, S.Si., M.Sc.

    Bidang Pemenangan PEMILU dan PILKADA

    Ketua : Dr. Mardani Ali Sera, S.T., M.Eng.

    Sekretaris : Dr. Irfan Aulia, S.Psi., M.Psi.

    Bidang Ketenagakerjaan

    Ketua : Indra, S.H., Μ.Η

    Sekretaris : Muhamad Rusdi, A.Md. Graf.

    Bidang Petani, Peternak dan Nelayan

    Ketua : Riyono, S.Kel., M.Si

    Sekretaris : Abdurrokhim, S.Pt.

    Bidang Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif

    Ketua : H. Acep Lulu Iddin, S.Sos.I., M.M.

    Sekretaris : dr. Burhanuddin Hamid, M.Kes.

    Bidang Koperasi dan Desa

    Ketua : Reni Astuti, S.Si., M.PSDM

    Sekretaris : Yoandro Edwar, S.T., M.B.A

    Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

    Ketua : Defrizal, S.Or.

    Sekretaris : Dedi Sarwanto, A.Md.

    Bidang Komunikasi dan Digital

    Ketua : Ahmad Fathul Bari, S.Hum., M.S.M.

    Sekretaris : Eko Febrianto, S.Sos.I., M.I.Kom.

    Bidang Pembinaan Masyarakat Lemah dan Disabilitas

    Ketua : Dr. Hj. Netty Prasetiyani, S.S., M.Si.

    Sekretaris : Ir. Nur Indah Harahap

    Bidang Pembinaan Umat dan Kerukunan Beragama

    Ketua : DR. H. Ali Akhmadi, MA.

    Sekretaris : Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc.

    Bidang Kepanduan dan Bela Negara

    Ketua : Taufik Jayadi

    Sekretaris : Hendra Wijaya

    Bidang Seni dan Budaya

    Ketua : Ahmad Mabruri Mei Akbari, S.Sos., M.M.

    Sekretaris : Afwan Riadi Widianto SKM

    Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa

    Ketua : Aang Kunaifi, S.T., M.Si.

    Sekretaris : Henda Yusamtha, S.T.

    Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga

    Ketua : Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.

    Sekretaris : Eko Yuliarti Siroj, S.Sos.I., M.Si.

    Bidang Kaderisasi Anggota Partai

    Ketua : Tjahyadi Takariawan, S.Si.

    Sekretaris : Muh Lili Nur Aulia, S.Pd.I., MΜ.Ε.

    Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai

    Ketua : Muhammad Iqbal, S.Psi., M.Sc., Ph.D.

    Sekretaris : H. Ahmad Rachmawan, S.Sos., M.Si.

    Kantor Staf Presiden

    Ketua : H. Pipin Sopian, S.Sos., IMRI.

    Sekretaris : Rangga Kusumo, S.IP., M.IP.

  • Pemerintah Tunggu Undangan DPR untuk Kirim Naskah DIM RUU KUHAP Nasional 23 Juni 2025

    Pemerintah Tunggu Undangan DPR untuk Kirim Naskah DIM RUU KUHAP Nasional 23 Juni 2025

    Pemerintah Tunggu Undangan DPR untuk Kirim Naskah DIM RUU KUHAP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Indonesia siap menyerahkan naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (
    RUU KUHAP
    ) kepada
    Dewan Perwakilan Rakyat
    (DPR).
    Wakil Menteri Hukum
    Edward O.S. Hiariej
    mengatakan, saat ini pemerintah sedang menunggu undangan resmi dari DPR.
    “Ya, menunggu undangan dari DPR, betul (besok) pembukaan masa sidang (DPR) tapi kan kita tidak bisa ngatur-ngatur
    DPR
    harus mengundang kita, nanti DPR akan mengundang, yang penting kita sudah memberitahu bahwa naskah itu sudah siap,” kata Eddy, di Graha Pengayoman, Kemenkum, Jakarta, pada Senin (23/6/2025).
    Eddy juga menyampaikan bahwa jumlah
    DIM RUU KUHAP
    mencapai sekitar 6.000.
    Ia menegaskan, DIM tersebut baru dapat diakses setelah diserahkan ke DPR.
    Selanjutnya, DPR akan membuka akses kepada publik.
    “Etikanya begitu ya, jadi jangan dikejar-kejar mana daftar inventaris masalahnya, jangan, tunggu dari DPR, DPR akan membuka kepada publik,” ujar dia.
    Sebelumnya, pemerintah resmi menandatangani naskah Daftar Inventarisaai Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Senin (23/6/2025).
    Naskah DIM RUU KUHAP diteken oleh
    Menteri Hukum Supratman
    Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto di Graha Pengayoman, Kemenkum, Jakarta, Senin.
    “Sebuah kebahagiaan yang tersendiri bagi kami di Kementerian Hukum, dengan kehadiran Yang Mulia Ketua MA, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, bersama dengan Bapak Pak Menseneg bisa melahirkan sebuah DIM sebagai satu kesatuan daripada terhadap apa yang diyakinkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Menteri Hukum Supratman dalam pidatonya.
    Supratman mengatakan, hal ini merupakan harapan besar dalam hukum di Indonesia.
    Dia berharap RUU KUHAP nantinya dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolri buka Bhayangkara Sport Day 2025

    Kapolri buka Bhayangkara Sport Day 2025

    Suasana saat Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto berduet dalam acara Bhayangkara Sport Day 2025, di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (21/6/2025). ANTARA/Rio Feisal

    Kapolri buka Bhayangkara Sport Day 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 21 Juni 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat membuka Bhayangkara Sport Day 2025 dengan tema “Harmoni Langkah Persatuan”, mengatakan acara tersebut merupakan bentuk sinergi antarkementerian/lembaga.

    “Jadi, kegiatan hari ini merupakan bentuk sinergitas, soliditas, antara TNI, Polri dan seluruh aparat penegak hukum, Kejaksaan, kemudian ada MA (Mahkamah Agung), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan juga rekan-rekan dari Kementerian Hukum,” ujar Kapolri di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Sabtu.

    Selain itu, kata Kapolri, kegiatan yang diikuti oleh 3.028 peserta dan terdiri atas sejumlah personel Polri dan TNI tersebut dilaksanakan sebagai bentuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    “Hal utama dari kegiatan hari ini adalah kami bersama-sama terus menjaga sinergitas untuk Indonesia yang lebih baik seperti apa yang diharapkan oleh Presiden. Mungkin itu sebagai tema utamanya,” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan kegiatan tersebut juga sekaligus membuka Pekan Olahraga Polri yang melombakan tujuh cabang olahraga, yakni karate, badminton, taekwondo, menembak, judo, basket, dan tenis lapangan.

    “Ini juga merupakan kegiatan bersama lintas kementerian/lembaga yang tentunya ini juga bagian menjaga sinergitas dan soliditas. Namun, di satu sisi kami juga mencari atlet-atlet ataupun talenta baru yang bisa kami persiapkan untuk ajang nasional maupun internasional,” ujarnya.

    Pada acara itu, turut hadir Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Ketua KPK Setyo Budiyanto, dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

    Sumber : Antara

  • Burhanuddin Muhtadi Sebut Hasil Survei 72% Masih Suka Jokowi, Kepemimpinannya Efektif

    Burhanuddin Muhtadi Sebut Hasil Survei 72% Masih Suka Jokowi, Kepemimpinannya Efektif

    GELORA.CO –  Menurut Indikator Politik, pengaruh Jokowi di Pilpres 2029 masih tinggi, yaitu di angka 72 persen. Padahal Jokowi setiap hari difitnah dan di-downgrade.

    “Beberapa waktu lalu saya punya hasil survei, tetapi tidak dirilis ya, itu 72 persen masih suka dengan Jokowi,”ujar Burhanuddin Muhtadi dalam video yang diunggah akun X @sarah_pndjtn, dikutip Kamis (19/6/2025).

    “Itu jumlah yang masih cukup besar,”pungkasnya.

    Burhanuddin Muhtadi tak memungkiri, ada penurunan dibanding semasa Jokowi baru selesai menjabat sebagai presiden. Artinya itu masih jumlah yang cukup besar.

    Ia kemudian menjelaskan bahwa perbedaan utama antara Jokowi dan Prabowo terletak pada orientasi kepemimpinannya.

    “Pak Jokowi itu lebih suka hal-hal yang domestically oriented. Sementara Pak Prabowo lebih passion kalau bicara geopolitik, high politics,” jelasnya.

    Ia menilai, Jokowi tampak sangat menikmati kegiatan turun langsung ke masyarakat. Sementara Prabowo lebih menonjol dalam acara besar, seremonial, dan urusan luar negeri.

    “Catatan saya, Pak Prabowo terakhir blusukan itu saat banjir di Jakarta. Setelah itu saya belum lihat lagi,” tambahnya.

    Burhanuddin bilang, gaya kepemimpinan seperti Jokowi yang lebih membumi dan responsif terhadap persoalan rakyat di akar rumput masih dianggap efektif di mata publik, terlepas dari kemungkinan unsur pencitraan.

    “Masalahnya, karakter seperti Pak Jokowi ini terlepas dari ada motif pencitraan atau apapun pemimpin seperti ini masih efektif,” kuncinya. (*) 

    Menurut Indikator, pengaruh Pak Jokowi di 2029 masih di angka 72%,
    padahal setiap hari Pak Jokowi difitnah dan di-downgrade terus. pic.twitter.com/iUWl2X3v0b

    — Sarah (@sarah_pndjtn) June 19, 2025

  • Burhanuddin Muhtadi Bocorkan Survei Internal: 72 Persen Masih Suka Jokowi

    Burhanuddin Muhtadi Bocorkan Survei Internal: 72 Persen Masih Suka Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap hasil survei internal dan pengamatannya terkait perbedaan karakter kepemimpinan antara Presiden ke-7 RI, Jokowi dan Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto

    Blak-blakan, Burhanuddin menyebut bahwa Jokowi dan Prabowo memiliki gaya dan fokus yang sangat berbeda dalam memimpin.

    “Beberapa waktu lalu saya punya survei, tapi tidak dirilis ya, hanya untuk kepentingan akademik. Itu 72 persen masih suka dengan Pak Jokowi,” ujar Burhanuddin dalam videonya yang beredar (19/6/2025).

    Meski angka itu menurun dari masa puncak kepopuleran Jokowi, ia menilai tingkat penerimaan publik terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih tergolong sangat tinggi.

    “Masih di atas 70 persen yang suka atau sangat suka. Itu jumlah yang cukup besar,” lanjutnya.

    Burhanuddin kemudian menjelaskan bahwa perbedaan utama antara Jokowi dan Prabowo terletak pada orientasi kepemimpinannya.

    “Pak Jokowi itu lebih suka hal-hal yang domestically oriented. Sementara Pak Prabowo lebih passion kalau bicara geopolitik, high politics,” jelasnya.

    Ia menilai, Jokowi tampak sangat menikmati kegiatan turun langsung ke masyarakat. Sementara Prabowo lebih menonjol dalam acara besar, seremonial, dan urusan luar negeri.

    “Catatan saya, Pak Prabowo terakhir blusukan itu saat banjir di Jakarta. Setelah itu saya belum lihat lagi,” tambahnya.

    Burhanuddin bilang, gaya kepemimpinan seperti Jokowi yang lebih membumi dan responsif terhadap persoalan rakyat di akar rumput masih dianggap efektif di mata publik, terlepas dari kemungkinan unsur pencitraan.

  • Jaksa Agung Perintahkan Kejati Tingkatkan Pengawasan Tambang Nikel Ilegal di Maluku Utara

    Jaksa Agung Perintahkan Kejati Tingkatkan Pengawasan Tambang Nikel Ilegal di Maluku Utara

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin memerintahkan jajarannya agar mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum pertambangan nikel di Maluku Utara.

    Dia menyampaikan, Maluku Utara merupakan salah satu wilayah yang terkenal atas kekayaan nikel di Indonesia. Bahkan, cadangan nikel itu berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan secara global.

    “Maluku Utara dikenal memiliki cadangan nikel yang melimpah dan merupakan salah satu provinsi penghasil nikel tertinggi di Indonesia dan berkontribusi juga dalam memenuhi kebutuhan nikel secara global,” ujar Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Kamis (19/6/2025).

    Oleh sebab itu, Burhanuddin menginstruksikan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara agar memetakan potensi pelanggaran pertambangan ilegal di wilayahnya.

    Alasannya, instruksi itu dikeluarkan agar korps Adhyaksa bisa meminimalisir kebocoran keuangan negara dari yang bisa diperoleh negara dari sektor pertambangan.

    “Hal itu dilakukan guna meminimalisir kebocoran keuangan negara dari yang seharusnya diperoleh negara dari pendapatan pajak melalui industri pertambangan,” imbuhnya.

    Burhanuddin juga menyampaikan kepada jajarannya agar bisa fokus dan profesional dalam menjalankan penegakan hukum di mana pun berada. Pasalnya, dia menilai saat ini tengah ada serangan yang diduga ditujukan untuk menjatuhkan Kejaksaan RI.

    “Saya minta seluruh jajaran untuk tetap fokus dan profesional. Poin ini saya tegaskan untuk pentingnya menjawab kritik dengan data dan fakta serta menjaga soliditas internal,” pungkasnya.