Xcloud.id

Tag: Burhanuddin

  • RAPBN 2026 untuk wujudkan Indonesia tangguh, mandiri, sejahtera

    RAPBN 2026 untuk wujudkan Indonesia tangguh, mandiri, sejahtera

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengatakan arsitektur APBN 2026 merupakan implementasi dari visi dan misi untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera.

    “Ketangguhan adalah fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kita akan perkuat ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Kepala Negara mengatakan diperlukan dukungan semua elemen bangsa agar ekonomi nasional tetap stabil dan efektif di tengah situasi global yang semakin menantang.

    “Dengan dukungan semua komponen bangsa, pemerintah bersatu padu, berjuang agar rakyat tetap terlindungi, ekonomi Indonesia tetap stabil, dan layanan publik dapat berjalan efektif,” ujar Prabowo.

    Presiden menilai, pemerataan pembangunan harus terus dilakukan dari Sabang sampai Merauke demi mewujudkan cita-cita bangsa.

    “Sepuluh bulan pertama ini kita semua bekerja keras, bersatu padu, mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang bergerak sangat dinamis penuh ketidakpastian,” kata Prabowo.

    Ia juga mengatakan bahwa prinsip “My Country First” menjadi semakin dominan seiring dengan perubahan tata kelola dunia.

    “Tata kelola dunia berubah drastis. Prinsip ‘My Country First’ menjadi semakin dominan, menekan ekonomi dan menimbulkan biaya tinggi bagi seluruh negara,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu pula, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo: APBN 2026 diarahkan untuk wujudkan Indonesia tangguh

    Presiden Prabowo: APBN 2026 diarahkan untuk wujudkan Indonesia tangguh

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan menyebut APBN 2026 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

    “Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya bersama saudara Wakil Presiden (Gibran Rakabuming Raka, red.) yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pidatonya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Presiden Prabowo menjelaskan ketangguhan merupakan fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

    “Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia,” kata Presiden.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR ungkap terima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat

    DPR ungkap terima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa DPR RI menerima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat selama setahun terakhir.

    “Kalau dibagi rata-rata per hari, terdapat 15–16 laporan pengaduan masyarakat yang dimohonkan untuk dapat dibantu penyelesaiannya,” kata Puan saat memberikan pidato dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2025–2026 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan, setiap laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI dengan rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah secara cepat dan tepat.

    Puan menegaskan, tindak lanjut rekomendasi tersebut tidak sekadar kewajiban administrasi, tetapi juga bagian dari komitmen konstitusional.

    “Bagian dari komitmen konstitusional dalam hubungan kemitraan kekuasaan yang sejajar antara lembaga legislatif dan eksekutif,” imbuhnya.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Burhanuddin Muhtadi Jadi Anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama

    Burhanuddin Muhtadi Jadi Anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama

    Bisnis.com, JAKARTA — Pendiri lembaga survei Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi resmi mendapatkan amanah baru sebagai anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama Republik Indonesia. 

    Kabar ini disampaikan melalui unggahan akun Instagram resmi @mapk_indonesia dan @burhanuddinmuhtadi yang dikutip pada Rabu (13/8/2025).

    “Selamat dan Sukses Prof @burhanuddinmuhtadi atas amanah barunya, semoga membawa kebaikan dan keberkahan. MAPK untuk Indonesia…,” tulis akun tersebut.

    Sekadar informasi, Burhanuddin Muhtadi merupakan pria kelahiran 15 Desember 1977 asal Rembang, Jawa Tengah, Indonesia.

    Pengamat politik itu mengawali pendidikan formal di SDN Kutoharjo I Rembang (1990), lalu melanjutkan ke MTs Muallimin Rembang (1993), dan menyelesaikan pendidikan menengah di MAPK Surakarta.

    Dia meraih gelar Sarjana Teologi dan Filsafat Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2002), sebelum melanjutkan studi magister di bidang Asian Studies di Australian National University (ANU) Canberra pada 2008.

    Karier akademiknya makin menguat setelah dirinya menuntaskan studi doktoral di ANU pada 2018, dengan disertasi Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, and Winning Margins. Karya ini kemudian diterbitkan menjadi buku Vote Buying in Indonesia pada 2019 dan versi bahasa Indonesia berjudul Daulat Uang pada 2020.

    Sebagai akademisi, Burhanuddin adalah dosen senior di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Jakarta dan pengajar pascasarjana di Universitas Paramadina.

    Di dunia riset, dia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sekaligus pernah menjadi Direktur Publik Lembaga Survei Indonesia (LSI). Kiprahnya diakui di tingkat internasional dengan posisi Visiting Fellow di ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapura, serta kolaborasi penelitian dengan Middle East Institute (MEI).

    Fokus penelitiannya meliputi perilaku pemilih, politik uang, klientelisme, politik Islam, dan dinamika demokrasi di Indonesia. Dia telah menulis dan mempublikasikan artikel di berbagai jurnal ilmiah bereputasi dunia, seperti World Politics, Third World Quarterly, Electoral Studies, dan Asian Studies Review.

  • Prasasti Sarankan Prabowo Lanjutkan Digitalisasi Demi Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Prasasti Sarankan Prabowo Lanjutkan Digitalisasi Demi Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disarankan untuk melanjutkan digitalisasi guna mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. 

    Digitalisasi berjalan cukup agresif dalam 10 tahun terakhir. Penetrasi internet meningkat dari 74% menjadi 80%. Pencapaian ini dinilai perlu kembali diakselerasi karena mampu menghasilkan pemasukan yang lebih besar untuk nilai investasi yang relatif kecil.

    Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies Burhanuddin Abdullah mengatakan pemerintah saat ini tengah berupaya mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. 

    Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mendorong digitalisasi. Dengan berfokus pada digital, maka ICOR Indonesia yang saat ini masih berkisar 6,6 dapat ditekan menjadi 4,3. 

    Untuk diketahui, ICOR, atau Incremental Capital Output Ratio, adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perekonomian dalam menggunakan investasi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, ICOR menunjukkan berapa banyak tambahan investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output (pertumbuhan).

    Makin kecil angka ICOR, makin baik. Sebab, jumlah investasi yang dikeluarkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi makin kecil. 

    Dengan ICOR 4,3 maka nilai investasi yang perlu digelontorkan pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% turun drastis dari 52% PDB atau sekitar Rp11.000 triliun menjadi hanya 32%-35% (atau sekitar Rp7.040 triliun-Rp7.700 triliun) PDB. 

    “Jadi kalau itu bisa dilakukan untuk keseluruhan sektor kita itu surplus mestinya,” kata Burhanuddin di Jakarta, Selasa (12/8/2025). 

    Burhanuddin menambahkan saat ini untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pemerintah masih kekurangan dana sekitar 14% dari PDB. Pemerintah hanya mampu menyiapkan 38% dari PDB, sementara itu 14% sisanya diambil dari pinjaman atau dari modal asing. 

    Burhanuddin Abdullah

    Dengan berfokus pada digitalisasi, pemerintah tidak hanya berhasil menambal kebutuhan, juga dapat dapat mencatatkan surplus sekitar 3%-6% dari PDB.   

    Burhanuddin mengakui untuk meningkatkan ICOR dibutuhkan langkah yang kuat ini. Saat ini 17 sektor instansi dan lembaga pemerintah, baru sektor Teknologi dan Informasi saja yang memiliki ICOR kategori tinggi. 

    Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah mengatakan salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ICOR adalah dengan menggenjot pembangunan infrastruktur digital secara merata. 

    Pemerataan internet akan membuat masyarakat yang awalnya tidak tersentuh internet menjadi terlayani sehingga mereka dapat mengakses layanan digital termasuk berjualan secara online. 

    Dia memproyeksikan Indonesia akan berkontribusi mencapai US$360 miliar atau sekitar Rp5,87 kuadriliun (Kurs:Rp16.000) pada 2030, serta dominasi 40% dari nilai ekonomi digital ASEAN dengan melakukan pemerataan layanan internet. 

    “Peran utama dari pemerintah adalah penyediaan infrastruktur. Itu adalah hal yang mutlak, yang kami harapkan dari pemerintah terutama kalau kita bicara daerah-daerah di tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebaran infrastruktur kita belum merata, kalau di Jakarta kita menikmati jaringan bagus,” kata Piter. 

    Sekadar informasi dalam membangun jaringan hingga ke pelosok negeri, pemerintah telah memiliki Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti). Melalui program Akses Internet hingga penggelaran Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL), Bakti telah melayani ratusan titik intenet di daerah 3T.

    Bakti telah menyalurkan internet ke 27.805 titik di seluruh wilayah tertinggal di Indonesia. Melalui program Akses Internet (AI) puluhan ribu titik tersebut mendapat internet dari satelit Multifungsi Satria-1. 

    Sementara itu berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, sektor yang paling banyak mendapat manfaat dari Akses Internet Bakti adalah sektor pendidikan dengan 19.598 titik. Kemudian sektor pemerintahan (5.287 titik), sektor kesehatan (1.362 titik), pertahanan dan keamanan (455 titik), komunitas (394 titik), tempat ibadah (368 titik), pariwisata (132 titik), layanan bisnis (188 titik), dan transportasi publik (21 titik). 

    Adapun berdasarkan wilayahnya, sebanyak 7.464 titik (26,85%) berada di Pulau Sumatra, Pulau Sulawesi sebanyak 4.816 titik (17,32%), Pulau Jawa sebanyak 4.738 titik (17,03%), Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 3.857 titik (13,88%), Kalimantan sebanyak 3.791 titik (13,63%), Maluku sebanyak 1.514 titik (5,45%), dan terakhir Papua sebanyak 1.625 titik (5,84%). 

  • Digitalisasi Bantu Prabowo Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Digitalisasi Bantu Prabowo Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Bisnis.com, JAKARTA — Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti), lembaga riset yang berfokus pada ekonomi, mengungkap sektor ekonomi digital berpotensi mempercepat indonesia dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%, termasuk membuka lapangan kerja. 

    Board of Advisors Prasasti Burhanuddin Abdullah mengatakan, dengan mendorong dan memfasilitasi perkembangan ekonomi digital, dampaknya akan secara langsung dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.

    “Industri digital nasional memberi peluang lebih besar pada talenta teknologi Indonesia untuk mendapatkan kesempatan kerja,” kata Burhanuddin di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Pernyataan tersebut juga didukung oleh data yang ditemukan Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, yang menyatakan, ekonomi digital dapat memberikan solusi konkret dalam penyediaan mesin pertumbuhan yang lebih efisien.

    Dia memproyeksikan Indonesia akan berkontribusi mencapai US$360 miliar atau sekitar Rp5,87 kuadriliun (Kurs:Rp16.000) pada 2030, serta dominasi 40% dari nilai ekonomi digital ASEAN.

    “Ekonomi digital berperan mendorong produktivitas nasional, serta sebagai enabler untuk mencapai pertumbuhan 8%,” kata Piter.

    Sementara itu, hasil riset yang dilakukan Prasasti menunjukkan, nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) secara nasional berada pada 6,6 secara nasional. Indonesia disarankan mencapai angka 4,3 agar lebih efisien untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

    ICOR merupakan rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perekonomian dalam menggunakan investasi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, ICOR menunjukkan berapa banyak tambahan investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output (pertumbuhan).

    Makin kecil angka ICOR, makin baik. Sebab, jumlah uang yang dikeluarkan untuk menghasilkan nilai  yang berkualitas makin kecil. 

    Dengan ICOR 4,3 maka nilai investasi yang perlu digelontorkan pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% turun drastis dari 52% PDB atau sekitar Rp11.000 triliun menjadi hanya 32%-35% (atau sekitar Rp7.040 triliun -Rp7.700 triliun) 

    “Investasi di infrastruktur digital, pengembangan talenta data, dan cloud service jadi strategi industrialisasi nasional yang menentukan daya saing perekonomian Indonesia dua dekade ke depan,” jelas Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi. 

    Gundy juga mengatakan, penting untuk pemerintah mendorong kebijakan pengembangan infrastruktur digital. Salah satu caranya dengan memperluas program pengembangan talenta data dan AI, serta menciptakan skema pembiayaan inklusif, agar UMKM dan masyarakat dapat lebih mudah mengadopsi teknologi digital.

    Bentuk dukungan tersebut diharapkan dapat semakin mempercepat tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional, serta memastikan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Bereskan Masalah Ini, Ekonomi RI Bisa Loncat 8%

    Bereskan Masalah Ini, Ekonomi RI Bisa Loncat 8%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lembaga think tank Prasasti Center for Policy Studies menemukan bahwa perkembangan ekonomi digital di Indonesia mampu menekan rasio yang selama ini mengukur ketidakefisienan ekonomi Indonesia, yakni Incremental Capital Output Ratio atau ICOR.

    Dewan Penasihat Prasasti Burhanuddin Abdullah, yang juga merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia dengan masa kepemimpinan periode 2003-2008 mengungkapkan, hasil riset Prasasti menunjukkan ekonomi digital di Indonesia ternyata selama ini mampu menurunkan angka ICOR di Indonesia.

    Angka ICOR secara total di Indonesia dalam seluruh aktivitas perekonomian Indonesia menurut Prasasti saat ini masih di level 6,5. Namun, ekonomi digital justru ICOR nya hanya sebesar 4,3 sehingga mampu lebih cepat mendorong output perekonomian dari 4 dolar investasi yang masuk.

    “Ternyata dari penelitian kawan-kawan di Prasasti ini ekonomi digital bisa efisienkan ekonomi kita dengan ICOR menjadi 4,3,” kata Burhanuddin saat memberikan kata pengantar peluncuran Laporan Riset Ekonomi Digital Indonesia oleh Prasasti, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Oleh sebab itu, Burhanuddin memastikan, jika ekonomi digital ini terus dikembangkan pemerintah dengan memastikan ketersediaan infrastruktur digitalnya, maka besaran investasi yang selama ini dibutuhkan untuk mendorong ekonomi 8% dengan angka ICOR 6,5 sebesar Rp 11 ribu triliun sendiri bisa terus ditekan.

    “Karena dengan ICOR kita 6,5 dan kita ingin tumbuh 8%, maka kita perlu paling tidak 52% dari PDB untuk investasi. Dan 52% dari PDB kita itu kalau nilai PDB kita Rp 22 ribu triliun maka kita butuh Rp 11 ribu triliun,” ujar Burhanuddin.

    “Sementara saving yang ada gross domestic saving kita hanya around 38% dari PDB, sehingga ada 14% yang gap nya harus diisi oleh external saving, savingnya orang lain either dari pinjaman atau foreign direct investment untuk bisa penuhi 52% tadi,” paparnya.

    Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) akan mencapai level 4, dari yang selama ini mencapai 6, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang kencang di kisaran 8%.

    ICOR mencerminkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.Nilai ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk mengejar ICOR di level 4 itu, target utama yang akan ditempuh pemerintah selain digitalisasi adalah semakin banyak mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK). Sebab, angka ICOR di sejumlah KEK kata dia sebetulnya sudah di bawah level 4.

    “Jadi untuk mencapai ICOR 4% kita perlu mengembangkan lebih banyak KEK,” kata Airlangga saat berbicara dalam forum Indonesia Business Council di Jakarta, Senin (13/1/2024).

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hitung Cepat PSU Pilkada Papua, Paslon Matius-Aryoko Unggul Peroleh 50,71% Suara

    Hitung Cepat PSU Pilkada Papua, Paslon Matius-Aryoko Unggul Peroleh 50,71% Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Indikator Politik Indonesia telah mengumumkan hasil hitung cepat dari pemungutan suara ulang Pilkada Provinsi Papua.

    Metodologi hitung cepat yang dilakukan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia berdasarkan pemilih yang datang langsung ke 250 TPS yang tersebar di Provinsi Papua dengan toleransi kesalahan atau margin of error maksimal quick count diperkirakan +/- 2,19%pada tingkat kepercayaan 95%.

    Direktur Eksekutif Lembaga Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut bahwa pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen ada di posisi teratas dengan raihan suara 50,71%.

    Sementara itu pasangan calon Benhur Tomi Mano-Constant Karma ada di bawahnya dengan raihan suara 49,29% suara.

    “Jadi dari hasil quick count paslon Matius Fakhiri-Aryoko Ferdinand Rumaropen telah meraih suara 50,71%,” tuturnya di Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Kendati demikian, kata Burhanuddin, selisih suara kedua pasangan calon itu sangat tipis sehingga belum bisa ditentukan siapa yang memenangkan pemungutan suara ulang pada Pilkada Papua.

    “Jadi secara statistik, selisih suara paslon masing-masing tidak terlalu signifikan, belum bisa disimpulkan siapa yang akan lolos sebagai pemenang,” katanya.

    Burhanuddin mengingatkan bahwa hitung cepat bukanlah hasil resmi pemenang PSU Pilkada Papua. Menurutnya, hitung cepat hanya bisa digunakan sebagai data untuk membandingkan dengan hasil resmi yang dikeluarkan oleh KPUD Provinsi Papua.

    “Hasil resminya hanya berhak diumumkan oleh KPUD Provinsi Papua,” ujarnya.

  • Menteri dan Pejabat Kenakan Seragam Loreng, Prabowo: Mereka Ingin Mempertaruhkan Diri bersama Rakyat Nasional 10 Agustus 2025

    Menteri dan Pejabat Kenakan Seragam Loreng, Prabowo: Mereka Ingin Mempertaruhkan Diri bersama Rakyat Nasional 10 Agustus 2025

    Menteri dan Pejabat Kenakan Seragam Loreng, Prabowo: Mereka Ingin Mempertaruhkan Diri bersama Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Para menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah pejabat lain kompak mengenakan seragam loreng militer berwarna hijau ketika menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklat Kopassus, Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).
    Presiden RI Prabowo Subianto selaku inspektur upacara mengatakan, seragam yang dikenakan para tokoh tersebut menandakan bahwa mereka ingin mempertaruhkan diri kepada rakyat Indonesia.
    ” Banyak tokoh-tokoh yang memakai seragam, mereka pakai seragam sebagai tanda mereka ingin terlibat, mereka ingin mempertaruhkan diri mereka bersama-sama seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo, Minggu.
    Prabowo lalu menyinggung sistem pertahanan rakyat semesta yang dianut oleh Indonesia di mana perlu keterlibatan semua pihak untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia.
    “Karena bangsa kita punya pertahanan yang kita namakan pertahanan rakyat semesta, kita tidak mau berbuat selain membela bangsa Indonesia,” imbuhnya.
    Adapun seragam loreng yang dikenakan para pejabat sama persis dengan tamu-tamu lain yang berasal dari TNI, meski para pejabat itu berstatus warga sipil.
    Para pejabat tersebut, antara lain, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Najamuddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Mendagri Tito Karnavian, Menag Nasaruddin Umar, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid,
    Kemudian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono, Mensos Saifullah Yusuf, Menko PMK Pratikno, dan masih banyak lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Laga Kandang Pertama PSIM Lawan Arema FC, Ini Jaminan Polres Bantul

    Laga Kandang Pertama PSIM Lawan Arema FC, Ini Jaminan Polres Bantul

    YOGYAKARTA – PSIM Yogyakarta akhirnya mendapat persetujuan menggunakan Stadion Sultan Agung, Bantul, untuk menjamu lawan di pertandingan Super League 2025/2026. Laga kandang pertama melawan Arema FC pun sudah mendapat kepastian keamanan dari Polres Bantul.

    Laga kandang pertama menjadi ujian awal bagi PSIM. Berstatus tim promosi, ini untuk kali pertama PSIM menggelar pertandingan home di kasta tertinggi.

    Laga yang sudah pasti ditunggu pendukung PSIM, Brajamusti dan Maident. PSIM dan pihak keamanan pun perlu mengantisipasi penonton yang bakal memenuhi stadion. Meski suporter tim tamu, Aremania, tidak bisa datang ke Bantul, namun pertandingan diperkirakan bakal menghadirkan banyak penonton.

    Manajemen PSIM pun merasa perlu mengadakan audiensi bersama Polres Bantul, Selasa, 5 Agustus 2025. Pertemuan yang dipimpin langsung Kapolres Bantul, AKBP Novita Eka Sari ini sebagai upaya koordinasi dalam rangka persiapan keamanan untuk laga kandang pertama PSIM yang akan berlangsung pada 16 Agustus 2025.

    Dari PSIM yang hadir di audiensi, antara lain Wendy Umar Seno Aji selaku Ketua Panitia Pelaksana, Jan Benjamin yang bertugas sebagai Security Officer PSIM dan Presiden Brajamusti Muslich Burhanuddin sekaligus perwakilan suporter.

    Dalam audiensi, AKBP Novita Eka Sari menyatakan dukungan penuh Polres terhadap pelaksanaan pertandingan liga. Kapolres juga menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan selama pertandingan.

    “Polres Bantul mendukung dan kami sejalan dengan Pemda. Jika semua prosedur telah dipenuhi PSIM untuk menggunakan Stadion Sultan Agung, tentu kami akan mendukung itu untuk kebaikan bersama,” kata Novita.

    Sementara, Wendy Umar menjelaskan terkait pengaturan penonton selama pertandingan home PSIM. Karena kapasitas stadion yang terbatas, panitia memutuskan tidak membuka tiket untuk suporter tim tamu demi menjaga kondusivitas pertandingan.

    “Kami tidak akan membuka tiket penonton untuk suporter tim tamu ketika melakukan laga kandang,” kata Wendy.

    Selain itu, Wendy menyampaikan jumlah tiket yang dijual menyesuaikan rekomendasi dari Bupati Bantul dengan kuota yang terbatas. Dengan demikian tidak terjadi kerumunan berlebih yang dapat menimbulkan risiko keamanan.

    “Jumlah penonton akan mengikuti arahan dari Bapak Bupati Bantul, yaitu sejumlah 10.000 tiket,” ujarnya.

    Sebagai langkah perlindungan khusus untuk kelompok yang lebih rentan, panitia menyiapkan gate khusus untuk wanita dan anak-anak. “Kami membuka gate khusus wanita dan anak-anak di stadion. Rencananya di gate 12,” kata Wendy.

    Sebelumnya, asesmen Stadion Sultan Agung sudah dilakukan dan mendapat skor 73,46. Hasil asesmen juga menunjukkan tidak ditemukan kerusakan struktural mayor pada bangunan stadion.

    Meski demikian terdapat catatan perbaikan pada pintu masuk dan keluar stadion, atap tribun, lampu penerangan, hingga pengurangan kapasitas penonton.

    Tim asesor memberikan beberapa catatan penting yang harus segera diperbaiki. Salah satu yang utama adalah perbaikan sistem pintu masuk dan keluar stadion yang sudah korosi.

    Selain itu, beberapa bagian atap tribun yang lepas dan pagar pembatas juga menjadi fokus perbaikan. Hal ini untuk menjamin keselamatan dan keamanan para penonton saat laga berlangsung.