Xcloud.id

Tag: Budi Arie Setiadi

  • Sosok Mantan Presiden yang Ikut Retret Kepala Daerah, SBY dan Jokowi Diundang Presiden Prabowo?

    Sosok Mantan Presiden yang Ikut Retret Kepala Daerah, SBY dan Jokowi Diundang Presiden Prabowo?

    TRIBUNJATIM.COM – Retret kepala daerah diisukan akan diikuti oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Diketahui, retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Acara itu dijadwalkan akan dilakukan setelah pelantikan kepala daerah tahap pertama yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Februari 2025.

    Sementara, retret akan berlangsung mulai 21 hingga 28 Februari 2025 atau tepat setelah pelantikan.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengatakan SBY atau Jokowi diagendakan akan menjadi pembicara utama dalam kegiatan yang diikuti calon kepala daerah seluruh Indonesia.

    “Ya, kali ini pembicaranya melibatkan Presiden Prabowo Subianto, menteri-menteri terkait, serta Widyaiswara Lemhanas dan mungkin juga ada mantan Presiden yang akan berbicara,” ujar Bima Arya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Ketika ditanya lebih lanjut tentang siapa mantan presiden yang dimaksud, Bima Arya memilih untuk merahasiakannya.

    “Nanti saja, yang pasti ada mantan Presiden yang akan berbicara,” ujar Bima Arya.

    Kabar ini mengundang publik untuk berspekulasi tentang siapa sosok yang akan hadir dalam kegiatan tersebut.

    Nama-nama seperti SBY dan Jokowi pun langsung disebut mungkin akan menjadi pembicaranya.

    Selain itu, Bima Arya juga mengatakan akan ada sebanyak 40 menteri di Kabinet Merah Putih menjadi pembicara.

    “Ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana,” kata Bima Arya.

    Dalam acara tersebut, kata Bima Arya, para pembicara akan mengisi materi soal tugas pokok kepala daerah.

    “Kepala daerah ini nggak semua latar belakangnya sama, nggak semua punya pemahaman politik pemerintahan.” 

    “Ada yang latar belakangnya pengusaha, budayawan, kiai, selebriti. Ini wajib,” ujar Bima Arya.

    Dalam retret akan dibahas konsep astacita yang mencakup berbagai aspek pembangunan daerah, termasuk ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan.

    “Makan bergizi, ketahanan pangan, pendidikan kesehatan, ini penting,” ucap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

    Selain materi teknis, Bima menekankan pentingnya membangun koordinasi dan kerja sama antar-kepala daerah serta pemerintah pusat.

    “Nah ini yang enggak bisa pakai zoom, pembangun chemistry, emotional bonding,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Bima Arya juga menjelaskan akan ada aspek materi yang akan membahas ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan.

    “Juga ada materi-materi tentang ketahanan nasional, wawasan kebangsaan,” kata Bima Arya.

    Bukan Kali Pertama

    Retret ini sebenarnya bukan kali pertama dilakukan dalam pemerintahan Presiden Prabowo.

    Sebelumnya, retret pemerintahan telah dilakukan oleh Prabowo dengan melibatkan para menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus hingga penasihat khusus presiden.

    Retret dilakukan di tempat yang sama di di Akademi Militer (Akmil) Magelang selama empat hari, dari tanggal 24-27 Oktober 2025.

    Kala itu kegiatan itu diikuti sekitar 100 peserta.

    Beberapa di antaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

    Lalu ada Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

    Selama kegiatan, peserta mengenakan seragam komponen cadangan (Komcad).

    Kini retret kembali digelar untuk para bupati/wali kota serta gubernur terpilih pada Pilkada 2024 lalu.

    Sebanyak 505 kepala daerah terpilih akan menjalani retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.

    Retret Kepala Daerah dilaksanakan sehari setelah pelantikan kepala daerah yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025).

  • Efisiensi Anggaran Kementerian, Kontrak PPKL Dipertimbangkan

    Efisiensi Anggaran Kementerian, Kontrak PPKL Dipertimbangkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi buka suara soal kontrak petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL) dampak dari efesiensi anggaran kementeriannya. Dia mengaku PPKL merupakan petugas kontrak, tetapi sangat dibutuhkan. 

    Dia mendukung adanya efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai status PPKL merupakan pegawai kontrak, tetapi di peran mereka sangat diperlukan.

    “Bagus, (bersihkan) lemak lemak. Otot yang ada. Soal PPKL itu kan kontrak, akan kita bereskan. Kita akan lihat lagi nanti karena kita perlu juga kan,” kata Budi di kantornya, Senin (17/2/2025) tentang kontrak PPKL.

    Budi menegaskan, pihaknya tengah berupaya memperpanjang kontrak dari PPKL. Namun, kepastiannya masih dalam pembahasan.

    “Kita kan lagi diskusi itu, tetapi yang pasti kita perlu petugas penyuluh koperasi,” jelasnya. 

    Budi mengatakan anggaran PPKL saat ini masuk dalam bujet barang dan jasa yang dipangkas. Saat ini anggaran PPKL sedang dipertiyungkan masuk pos anggaran lainnya.

    “Jumlahnya belum kita tahu karena perlu kita asesmen dulu. Mudah mudahan (diperpanjang) kita mohon doanya,” pungkasnya tentang kontrak PPKL.

  • Anggota Kabinet Merah Putih hadiri HUT Ke-17 Gerindra

    Anggota Kabinet Merah Putih hadiri HUT Ke-17 Gerindra

    Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menerima KTA khusus partai dari Ketua Umum Partai Gerindra H. Prabowo Subianto. ANTARA/Tim LMI

    Anggota Kabinet Merah Putih hadiri HUT Ke-17 Gerindra
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 15 Februari 2025 – 12:23 WIB

    Elshinta.com – Anggota Kabinet Merah Putih (KMP), baik dari jajaran menteri maupun wakil menteri, terlihat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    Beberapa sosok menteri koordinator yang telah terlihat hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Hukum HAM Imigirasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.

    Sementara itu, deretan menteri yang telah hadir dalam perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahdalia, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    Dari perwakilan wakil menteri hadir Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Wamendukbangga Isyana Bagoes Oka. Pada hari Sabtu ini Partai Gerindra merayakan hari jadi ke-17 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Acara tersebut turut dihadiri tidak hanya anggota Kabinet Merah Putih, tetapi juga sejumlah pemimpin partai seperti Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

    Adapun sehari sebelum perayaan HUT, tepatnya pada hari Jumat (14/2), diadakan silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dihelat di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    Sumber : Antara

  • Berdiri apit Prabowo, Jokowi dan Gibran hadiri HUT Ke-17 Gerindra

    Berdiri apit Prabowo, Jokowi dan Gibran hadiri HUT Ke-17 Gerindra

    Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, residen RI yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berdiri berdampingan pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). (ANTARA/Livia Kristianti)

    Berdiri apit Prabowo, Jokowi dan Gibran hadiri HUT Ke-17 Gerindra
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 15 Februari 2025 – 13:57 WIB

    Elshinta.com – Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berdiri berdampingan mengapit Presiden RI yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat menghadiri HUT Ke-17 Partai Gerindra. Berdasarkan pantauan tayangan langsung akun YouTube Gerindra melaporkan Joko Widodo (Jokowi) berdiri di sebelah kanan Prabowo, sedangkan Gibran berdiri di sebelah kiri Prabowo.

    Ketiganya juga diapit oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua Harian Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco. Prabowo, Gibran dan Jokowi kompak memakai kemeja putih, sedangkan Prabowo dilengkapi dengan peci hitam di kepala. Acara dimulai dengan dinyanyikannya Mars dan Hymne Partai Gerindra.

    Selanjutnya, lagu kebangsaan Indonesia Raya turut dikumandangkan dalam acara tersebut. Presiden Prabowo kemudian mengajak seluruh hadirin untuk mengheningkan cipta dan menundukkan kepala. Selain itu, anggota Kabinet Merah Putih (KMP), baik dari jajaran menteri maupun wakil menteri, juga menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    Beberapa sosok menteri koordinator yang telah terlihat hadir, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Hukum HAM Imigirasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.

    Sementara itu, deretan menteri yang telah hadir dalam perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra, diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahdalia, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    Sumber : Antara

  • Prabowo pilih tak peduli soal “kabinet gemuk” yang dibentuknya

    Prabowo pilih tak peduli soal “kabinet gemuk” yang dibentuknya

    Indonesia memiliki luas hampir setara dengan Eropa yang terdiri dari 27 negara. Eropa memiliki 27 negara dengan di dalamnya terdapat 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri dan 27 panglima tentara

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra memilih tidak memedulikan soal istilah “kabinet gemuk” yang ditujukan pada Kabinet Merah Putih yang dibentuknya.

    Dalam sambutannya pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu, Prabowo mengatakan bahwa negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya 2 juta jiwa bahkan memiliki kabinet berjumlah 28 orang.

    “Ada orang-orang pinter (bilang), kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya tidak sampai 2 juta orang, kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang,” kata Prabowo.

    Selain itu, Prabowo juga menyebutkan bahwa Indonesia memiliki luas hampir setara dengan Eropa yang terdiri dari 27 negara.

    Eropa, kata Prabowo, memiliki 27 negara dengan di dalamnya terdapat 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri dan 27 panglima tentara.

    “Kabinet gemuk, enggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya!,” tegas Prabowo.

    Setelah dilantik sebagai Presiden Ke-8 RI, Prabowo menunjuk 108 orang yang menjadi pembantunya di pemerintahan.

    Sebanyak 108 orang itu terdiri dari tujuh menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan lima pejabat setingkat menteri, termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.

    Adapun sejumlah anggota Kabinet Merah Putih (KMP), baik dari jajaran menteri maupun wakil menteri, juga menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    Beberapa sosok menteri koordinator yang telah terlihat hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Hukum HAM Imigirasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.

    Sementara itu, deretan menteri yang telah hadir dalam perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahdalia, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Livia Kristianti
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Daftar Menteri dan Ketum Parpol yang Hadir di HUT ke-17 Gerindra, Megawati Absen

    Daftar Menteri dan Ketum Parpol yang Hadir di HUT ke-17 Gerindra, Megawati Absen

    Bisnis.com, JAKARTA – Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Sejumlah tokoh politik terlihat datang ke HUT Partai Gerindra. Mulai dari menteri, ketum parpol, hingga mantan presiden.

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan partainya dengan Gerindra merupakan mitra strategis. Oleh karenanya, Demokrat akan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Secara khusus dengan kehadiran kami, doa dan support yang penuh karena kami ingin benar-benar menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tentu Gerindra sebagai pelopor utamanya dan kami ingin menjadi mitra strategis,” ujar Agus.

    Selain Agus, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia juga terpantau telah berada di SICC.

    Dia mengatakan Gerindra merupakan partai yang sukses di Tanah Air lantaran telah mengantarkan Prabowo menjadi orang nomor satu di Indonesia.

    Terlebih, menurutnya, Prabowo selaku Presiden telah berhasil meraup kepercayaan publik sebesar 80%.

    “Dan ini adalah sebuah langkah positif dalam rangka membangun kepercayaan publik dalam pemerintahan Prabowo dan mas Gibran,” tuturnya di lokasi.

    Ketum NasDem Surya Paloh juga ikut hadir di HUT Gerindra ke-17. Kemudian ada Kaesang Pangarep yang jadi ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Sayangnya tak terlihat Megawati Soekarnoputri di HUT ke-17 Partai Gerindra. Hanya Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Said Abdullah yang ditemani Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey.

    Adapun sejumlah menteri yang turut menghadiri puncak HUT Gerindra ke-17 pada Sabtu (15/2) yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lhadalia dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

    Kemudian Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polkam Budi Gunawan.

    Terlihat juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    Sosok lain yang datang ke HUT Gerindra yakni Menteri Koordinator PMK Pratikno dan Menteri Koordinator Hukum HAM Imigirasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

  • KSP Intidana Resmi Keluar dari Daftar Koperasi Bermasalah

    KSP Intidana Resmi Keluar dari Daftar Koperasi Bermasalah

    Bisnis.com, JAKARTA — Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana resmi keluar dari daftar delapan koperasi bermasalah, setelah sempat memiliki utang sekitar Rp930 miliar kepada para anggotanya.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyampaikan, Kementerian Koperasi (Kemenkop) telah menerima laporan dari Satuan Tugas (Satgas) Revitalisasi Koperasi Bermasalah bahwa KSP Intidana dapat menyelesaikan masalah gagal bayar kepada anggotanya.

    “Permasalahan semua sudah diselesaikan oleh pengurus, pengawas, dan juga seluruh anggota KSP Intidana didampingi oleh Satgas,” kata Menkop dalam keterangannya, dikutip Sabtu (15/2/2025).

    Dia menuturkan, proses pengembalian uang anggota KSP Intidana diselesaikan melalui ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam rapat anggota.

    Sementara itu, Budi menyebut tujuh koperasi bermasalah lainnya tengah melakukan tahap penyelesaian. Kendati begitu, dia belum dapat memastikan kapan penyelesaian tersebut rampung.

    Dalam hal ini, Kemenkop memastikan agar koperasi bermasalah dapat segera menyelesaikan masalah gagal bayar kepada anggotanya.

    “Jangan terkatung-katung, kasihan rakyat yang dirugikan,” ujarnya.

    KSP Intidana tercatat memiliki utang kepada para anggotanya sebesar Rp930 miliar. Ketua Umum KSP Intidana Darius Limantara mengungkap, pihaknya telah melakukan pembayaran sebesar Rp240 miliar. Itu artinya, KSP Intidana masih memiliki utang sekitar Rp690 miliar yang harus dibayar ke anggotanya.

    “Masih ada sisa sekitar Rp690 miliar, yang akan kami selesaikan dengan revitalisasi asset based resolution [resolusi aset secara optimal] di utang sekitar Rp300 miliar dan memiliki aset sekitar Rp325 miliar,” ungkap Darius.

    Dia memastikan penyelesaian pembayaran kewajiban tersebut dilakukan melalui payung hukum yang diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan berdasarkan kesepakatan bersama para anggota.

    Tercatat, total anggota KSP Intidana mencapai 2.500 orang yang tersebar di Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

    Adapun, KSP Intidana telah membentuk kepengurusan, kepengawasan, Dewan Penasehat, bersama dengan stakeholder melalui RAT.

    “Kami berkomitmen memajukan KSP Intidana kembali berjaya lagi. Mengikuti regulasi petunjuk dari Kemenkop untuk masuk dalam era digitalisasi koperasi,” pungkasnya. 

  • Soal Nasib 1.235 Penyuluh Koperasi Lapangan di Tengah Efisiensi Anggaran, Apa Kata Budi Arie? – Halaman all

    Soal Nasib 1.235 Penyuluh Koperasi Lapangan di Tengah Efisiensi Anggaran, Apa Kata Budi Arie? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi merespon soal nasib 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang terdampak efisiensi anggaran. 

    Hal tersebut terjadi karena masuk dalam alokasi pengadaan barang dan jasa.

    Budi Arie berujar, Kemenkop masih membutuhkan kehadiran PPKL. Meski di sisi lain terjadi efisiensi anggaran di sejumlah kementerian/lembaga (K/L).

    “PPKL itu kontrak. Itu akan kita beresin kontraknya akan kita lihat lagi. Karena kita membutuhkan juga,” ujar Budi Arie di Kantor Kemenkop, Jakarta, Jumat (14/2/20250

    Menurut Budi, keberadaan PPKL bisa mendorong pengembangan koperasi di Indonesia. Karena itu, pihaknya mesih mengkaji berkaitan nasib PPKL.

    “Justru itu, makanya kita diskusi untuk penyelesaian ini,” terang Budi.

    Budi berujar, pemerintah akan melakukan asesmen. Dia pun berharap bisa memperpanjang kontrak para PPKL.

    “Diharapkan, lah. Sabar dulu, ya,” imbuh Budi.

    Sebelumnya, soal nasib PPKL turut dibahas dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Kemenkop dan Komisi VI DPR RI.

    Budi menyampaikan, potensi terdampaknya 1.235 PPKL akibat pemangkasan anggaran Kemenkop, yakni dari Rp473,31 miliar menjadi Rp317,48 miliar. Budi membantah hal itu disebut pemutusan hubungan kerja.

    Budi berujar keterlibatan masyarakat berkoperasi masih kurang. Sedangkan masih ada sebanyak 130.000 koperasi yang ada di Indonesia yang masih membutuhkan dukungan.

  • Menkop Sebut Intidana Sudah Keluar dari Daftar Koperasi Bermasalah – Halaman all

    Menkop Sebut Intidana Sudah Keluar dari Daftar Koperasi Bermasalah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana sudah keluar dari daftar koperasi bermasalah.

    Menurut Budi Arie, hal tersebut terkonfirmasi setelah menerima laporan dari Satgas bahwa KSP Intidana bisa menyelesaikan masalah gagal bayar kepada anggotanya. Saat ini, KSP Intidana mulai melakukan pengembalian dana kepada anggota atau peminjamnya.

    “Permasalahan semua sudah diselesaikan oleh pengurus, pengawas, dan juga seluruh anggota KSP Intidana didampingi oleh Satgas,” ujar Budi Arie di Kantor Kemenkop, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Budi Arie mengapresiasi atas keberhasilan KSP Intidana keluar dari daftar delapan koperasi bermasalah. Komitmen ini terjadi, kata Budi Arie, atas kerja Satgas yang terdiri dari unsur Kejaksaan Agung, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga komitmen dari anggota KSP Intidana sendiri.

    “KSI Intidana ini benar-benar koperasi sejati bukan ponzi. Makanya, ada niat dan upaya untuk menyelesaikan. Karena dari laporan yang saya lihat, ada beberapa koperasi bermasalah yang milik perorangan alias penipuan berkedok koperasi,” tutur Budi Arie.

    Budi Arie menuturkan, proses pengembalian uang anggota KSP Intidana telah diselesaikan melalui ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dalam rapat anggota. Sementara sisa daftar tujuh koperasi bermasalah lainnya, sambung Menkop, juga tengah melakukan tahap penyelesaian. Namun ia belum bisa memastikan kapan hal itu akan rampung.

    “Sisanya tunggu penyelesaiannya. Tugas kami di Kemenkop ini bagaimana caranya agar koperasi bermasalah ini cepat menyelesaikannya, jangan terkatung-katung. Kasihan rakyat yang dirugikan,” ucap Budi Arie.

    Dia berharap, apa yang telah dilakukan KSP Intidana ini menjadi role model bagi koperasi-koperasi lain yang bermasalah. Sehingga, masalah koperasi bisa diselesaikan oleh anggotanya sendiri. Mewujudkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

    Sebelumnya, KSP Intidana memiliki kewajiban (utang) kepada para anggotanya (peminjamnya) mencapai Rp930 miliar. Dalam penyelesaian masalah hari ini, Ketua Umum KSP Intidana Darius Limantara mengungkapkan, telah melakukan pembayaran sebesar Rp240 miliar.

    “Masih ada sisa sekitar Rp690 miliar, yang akan kami selesaikan dengan revitalisasi asset based resolution (resolusi aset secara optimal) di utang sekitar Rp300 miliar dan memiliki aset sekitar Rp325 miliar,” rinci Darius di kesempatan yang sama.

    Darius juga memastikan, penyelesaian pembayaran kewajiban tersebut dilakukan melalui payung hukum yang diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan berdasarkan kesepakatan bersama para anggota.

    Di mana total anggota KSP Intidana mencapai 2.500 orang tersebar di lima wilayah. Meliputi, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

    “Semua dikelola secara transparan. Kami yakin semuanya bisa selesaikan. Karena tujuan koperasi kami adalah dari untuk oleh anggota untuk kesejahteraan anggota,” ucapnya.

    Pihaknya bersyukur, KSP Intidana sudah keluar dari permasalahan persoalan hukum, dan masuk ke dalam ranah berkoperasi sejati. Melalui RAT, KSP Intidana telah membentuk kepengurusan, kepengawasan, Dewan Penasehat, bersama dengan stakeholder.

    “Kami berkomitmen memajukan KSP Intidana kembali berjaya lagi. Mengikuti regulasi petunjuk dari Kemenkop untuk masuk dalam era digitalisasi koperasi,” tuturnya.

    Sementara itu, ⁠Anggota KSP Intidana Cabang Purwodadi, Syaiful Putra berterima kasih kepada Kemenkop dan Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah, yang telah membantu pihaknya dalam hal pembinaan, pengawasan, dan revitalisasi.

    “Sehingga koperasi KSP inti dana yang sebelumnya mengalami berbagai permasalahan, pada hari ini kami anggap sebagai kooperasi yang sudah normal kembali,” katanya.

    Dia memastikan, saat ini KSP Intidana sudah bisa melaksanakan operasionalnya. Sudah mulai bisa lagi menghimpun dana melalui funding, dan menyalurkannya kembali dalam bentuk lending.

    “Namun kami tetap membutuhkan arahan, pembinaan, serta pengawalan dari Kemenkop, agar ke depan koperasi KSP Intidana bisa lebih baik lagi. Ayo berkoperasi dan jangan takut lagi berkoperasi,” imbuhnya.

  • Budi Arie Jelaskan Nasib 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi

    Budi Arie Jelaskan Nasib 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyampaikan nasib terkait 1.235 Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL). Sebanyak 1.235 petugas penyuluh koperasi tersebut terkena dampak efisiensi anggaran karena masuk dalam alokasi pengadaan barang dan jasa.

    Budi Arie mengatakan petugas tersebut masih berstatus sebagai pegawai kontrak. Kendati demikian, Budi Arie menegaskan masih membutuhkan kehadiran petugas penyuluh koperasi. Bukan tidak mungkin ke depan, pihaknya akan tetap memperpanjang kontrak.

    “PPKL itu kan kontrak. Kita beresin (kelanjutan) kontraknya, Karena kita perlu juga kan. Mudah-mudahan (diperpanjang), diharapkan, sabar dulu,” kata Budi Arie saat ditemui di kantornya, Jumat (14/2/2025).

    Saat ditanya mengenai pos anggaran yang bakal digunakan terkait pembiayaan atau gaji petugas penyuluh koperasi, Budi menyebut pihaknya masih mengkaji dan berdiskusi lebih lanjut.

    “Ya justru itu. Makanya nanti kita lagi diskusi untuk penyelesaian ini. Tapi yang pasti kita perlu petugas penyuluh koperasi lapangan. Belum tahu (masuk pos anggaran mana), nanti kan kita asesmen lagi. Karena nanti ada yang sudah kerja di PNS, sudah di mana,” tambah Budi Arie.

    Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (12/2), Budi menyatakan bahwa sebanyak 1.235 PPKL akan terdampak dari pemangkasan anggaran Kementerian Koperasi yang semula sebesar Rp 473 miliar menjadi Rp 317 miliar. Namun, Budi menepis kabar PHK tersebut. Budi berencana akan reformulasi petugas penyuluh tersebut menjadi Sarjana Penggerak Koperasi.

    “Bukan di-PHK, itu PPKL, bukan di-PHK. Skemanya barang dan jasa sehingga kita ingin mengusahakan supaya tetap bisa membantu pergerakan koperasi di Indonesia. Kita nanti sesuaikan Sarjana Penggerak Koperasi atau apa. Nantilah itu masih ada dalam lanjutannya,” kata Budi Arie saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

    Budi menerangkan peran petugas penyuluh koperasi ini penting lantaran dapat membantu gairah masyarakat untuk berkoperasi. Menurut Budi, keterlibatan masyarakat berkoperasi masih kurang. Padahal koperasi yang ada Indonesia berjumlah besar, sekitar 130 ribu.

    (rrd/rrd)