Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • Hamas Setujui Proposal Gencatan Senjata Baru dari Mediator, Israel Menolak

    Hamas Setujui Proposal Gencatan Senjata Baru dari Mediator, Israel Menolak

    Gaza –

    Seorang pejabat tinggi Hamas mengatakan kelompok tersebut menyetujui usulan gencatan senjata Gaza baru yang diajukan oleh para mediator. Namun, Israel menolak dan mengajukan proposal lain.

    Dilansir AFP, Minggu (30/3/2025), Hamas telah mendesak Israel untuk mendukung proposal itu sambil memperingatkan ‘garis merah’. Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga mengonfirmasi mereka telah menerima usulan dari para mediator.

    Namun, Israel tak langsung menyetujuinya. Israel malah mengajukan proposal balasan sebagai tanggapan.

    “Dua hari yang lalu, kami menerima usulan dari saudara-saudara mediator di Mesir dan Qatar. Kami menanggapinya secara positif dan menyetujuinya. Kami berharap bahwa pendudukan (Israel) tidak akan menghalanginya,” kata petinggi Hamas, Khalil al-Haya, dalam pidato yang disiarkan televisi untuk hari raya Idul Fitri bagi umat Islam.

    Israel menyatakan telah mengajukan proposal balasan. Menurut Israel, proposal itu diajukan dengan koordinasi penuh Amerika Serikat (AS).

    “Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, kemarin, mengadakan serangkaian konsultasi sesuai dengan usulan yang diterima dari para mediator. Beberapa jam yang lalu, Israel menyampaikan kepada para mediator sebuah usulan balasan dengan koordinasi penuh dengan AS,” kata kantor Netanyahu.

    Sehari sebelumnya, pejabat senior Hamas Bassem Naim mengatakan pembicaraan antara gerakan Islamis Palestina dan para mediator mengenai kesepakatan gencatan senjata semakin gencar karena Israel terus melakukan operasi intensif di Gaza. Sumber-sumber Palestina yang dekat dengan Hamas mengatakan pembicaraan dimulai pada Kamis (27/3) malam antara kelompok militan dan para mediator dari Mesir dan Qatar untuk menghidupkan kembali gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera.

    Serangan besar-besaran Israel di Gaza dilakukan sejak 7 Oktober 2023. Serangan itu diklaim Israel untuk membalas serangan Hamas ke wilayah mereka yang menewaskan 1.200 orang.

    Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 50 ribu warga Gaza. Ratusan ribu orang terluka dan jutaan orang telah mengungsi akibat perang.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Puluhan Ribu Orang Berdemo di Israel,  Mayoritas Warga Israel Ingin Perang Gaza Disudahi – Halaman all

    Puluhan Ribu Orang Berdemo di Israel,  Mayoritas Warga Israel Ingin Perang Gaza Disudahi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Puluhan ribu orang diperkirakan akan berunjuk rasa di seluruh Israel pada Sabtu malam, (29/3/2025), waktu setempat.

    Mereka menuntut pembebasan warga Israel yang masih disandera Hamas di Jalur Gaza. Selain itu, mereka menolak perombakan yudisial.

    The Times of Israel melaporkan unjuk rasa utama akan dimulai pukul 18.30 di Lapangan Habima, Kota Tel Aviv.

    Selepas itu, para pengunjuk rasa akan turun menuju ke Jalan Benin untuk bergabung dengan keluarga sandera yang juga sudah berdemo di jalan itu.

    Unjuk rasa turut digelar di Lapangan Sandera. Di sana nantinya akan ada pidato dari Iair Horn, seorang sandera yang telah dibebaskan.

    Akan ada pula pidato dari seorang pensiunan jenderal bernama Yom-Tov Samia dan aktor Michael Rapaport.

    Tempat lain yang menjadi lokasi unjuk rasa adalah Yerusalem, Carmei Gat, dan Persimpangan Sha’ar HaNegev.

    Forum Sandera dan Keluarga Hilang mengimbau semua warga Israel ikut serta dalam unjuk rasa besar-besaran itu, terlepas dari apa pun latar belakang politiknya.

    Demonstrasi itu digelar di tengah momen disahkannya undang-undang reformasi pengadilan, mandeknya negosiasi sandera, dan pemecatan Ronen Barat, kepala Shin Bet atau dinas keamanan Israel.

    Mayoritas warga Israel ingin perang diakhiri

    Menurut survei, sebanyak 69 persen warga Israel mendukung perang di Gaza diakhiri agar kesepakatan pembebasan sandera bisa tercapai. Adapun jumlah yang menolak mencapai 21 persen.

    Survei itu dirilis oleh Channel 12 pada hari Jumat kemarin.

    Pada kalangan pendukung koalisi pemerintahan Israel, ada 54 persen yang menginginkan perang diakhiri. Yang menolak ada 32 persen.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hingga kini menolak mengakhiri perang demi mengamankan pembebasan 59 sandera yang masih berada di Gaza. Dia mengatakan perang baru bisa berakhir jika Hamas telah dilenyapkan dan tak lagi menjadi ancaman bagi Israel.

    Dari 59 sandera itu, sebanyak 24 di antaranya diyakini masih hidup.

    Netanyahu juga menolak merundingkan tahap kedua gencatan senjata. Jika tahap kedua terwujud, semua sandera akan dibebaskan, lalu perang diakhiri dan Israel menarik diri sepenuhnya dari Gaza.

    Namun, Netanyahu lebih memilih untuk membebaskan lebih banyak sandera dengan cara memperpanjang tahap pertama gencatan. Hal ini akan memungkinkan Israel untuk melanjutkan perang.

    Menurut pemerintahan Netanyahu, mengakhiri perang sebagai imbalan atas pembebasan sandera akan membuat Hamas tetap berkuasa di Gaza.

    Per 18 Maret kemarin, Israel mulai kembali melancarkan serangan ke Gaza.

    Para pengkritik Netanyahu mengatakan penambahan operasi militer justru akan membahayakan nyawa sandera yang masih hidup. Di samping itu, serangan-serangan terbaru Israel juga disebut tidak akan bisa membuat Israel mencapai tujuannya.

    Selama gencatan senjata Januari hingga Maret, Hamas telah membebaskan 30 sandera. Rinciannya adalah 20 warga sipil Israel, 5 tentara, dan 5 warga negara Israel.

    Hamas juga menyerahkan jasad delapan warga Israel yang meninggal.

  • Israel Klaim Belum Berhasil Lobi Indonesia Agar Mau Tampung Warga Gaza, Reaksi Kemlu RI – Halaman all

    Israel Klaim Belum Berhasil Lobi Indonesia Agar Mau Tampung Warga Gaza, Reaksi Kemlu RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, ISRAEL – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menugaskan badan intelijen Mossad untuk mencari negara yang bisa menampung warga Gaza.

    Laporan terbaru menyebutkan Israel telah menghubungi Sudan, Somalia, Indonesia dan negara-negara lainnya untuk menerima pengungsi warga Gaza Palestina.

    Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil.

    Demikian dikutip dari Times of Israel dikutip hari ini, Sabtu (29/3/2025).

    Media itu memberitakan bahwa beberapa negara telah mengkonfirmasi menerima sejumlah kecil warga Palestina yang sakit, kebanyakan anak-anak, untuk dirawat.

    Namun demikian  hingga saat ini belum ada negara yang setuju untuk menampung sejumlah besar warga Gaza.

    Didukung Donald Trump

    Upaya Israel ‘mengusir’ warga Gaza telah mendapat dukungan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Bulan lalu, Trump mengumumkan rencananya agar Amerika Serikat mengambil alih Gaza dan merelokasi seluruh populasi dua juta orang.

    Meski belakangan dia  mengklarifikasi bahwa tidak ada warga Palestina yang akan diusir secara paksa.

    Trump juga menyangkal  rencana relokasi itu  sebagai pembersihan etnis di Gaza.

    Israel juga bersikeras bahwa warga Gaza tidak akan dipaksa pergi tetapi para pejabat belum menjelaskan bagaimana caranya warga Gaza pergi secara sukarela.

    Menurut situs berita Axios, AS tidak secara aktif berupaya memajukan rencana Trump.

    Sementara utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff malah  fokus pada pemulihan gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan antara Israel dan Hamas.

    Israel Klaim Telah Hubungi Indonesia dan Lainnya

    Israel klaim telah melakukan  pembicaraan dengan negara-negara Afrika Timur yang dilanda konflik, Somalia dan Sudan Selatan agar bisa menampung warga Gaza.

    “Termasuk berbicara dengan Indonesia dan negara-negara lain agar  menerima warga Palestina,” demikian Axios melaporkan, mengutip dua pejabat Israel dan seorang mantan pejabat AS.

    Namun media itu menyebut pembicaraan tersebut belum membuahkan hasil.

    Laporan sebelumnya telah menyebutkan Suriah , Sudan dan wilayah Somaliland yang memisahkan diri sebagai tujuan potensial untuk merelokasi warga Gaza yang sedang diincar AS dan Israel.

    Ditolak Palestina dan Dunia Arab

    Otoritas Palestina dan dunia Arab sebelumnya telah menolak keras upaya relokasi warga Gaza.

    Dengan alasan bahwa warga Palestina seharusnya diizinkan untuk tetap tinggal di Jalur Gaza.

    Memindahkan mereka ke tempat lain hanya akan memicu lebih banyak konflik dan ekstremisme di tempat lain.

    Bantahan Kemlu RI

    Jubir Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Rolliansyah Soemirat, memastikan pemerintah tidak pernah membahas rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia.

    Hal itu sekaligus menanggapi informasi yang beredar dari media asing.

    “Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas dengan pihak manapun ataupun mendengar informasi tentang rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia yang disebut oleh beberapa media asing,” ujar Rolliansyah dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).

    Rolliansyah kembali menegaskan tidak ada satu pun kesepakatan pemerintah dengan pihak mana pun terkait wacana tersebut.

    “Dapat kami tegaskan bahwa tidak ada pembahasan apalagi kesepakatan antara Indonesia dengan pihak manapun mengenai hal tersebut,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menambahkan saat ini pemerintah justru lebih mengedepankan rencana gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Selain itu, desakan agar pembangunan kembali Gaza pasca penjajahan Israel.

    “Saat ini, Indonesia lebih memfokuskan dan mendorong terwujudnya Gencatan Senjata tahap II dan masuknya bantuan kemanusiaan, serta memastikan dimulainya rekonstruksi di Gaza,” pungkasnya.

     

  • Benjamin Netanyahu Sedang Survei Cari Negara yang Mau Tampung Warga Palestina

    Benjamin Netanyahu Sedang Survei Cari Negara yang Mau Tampung Warga Palestina

    PIKIRAN RAKYAT – Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan tengah mengarahkan badan intelijennya, Mossad, untuk mengidentifikasi negara-negara yang bersedia menerima sejumlah besar pengungsi Palestina dari Jalur Gaza.

    “Laporan diterbitkan pada hari Jumat, 28 Maret 2025,” demikian menurut The Time of Israel, dikutip Sabtu, 29 Maret 2025.

    Meskipun sejumlah negara telah menerima sejumlah kecil warga Palestina yang sakit, terutama anak-anak untuk mendapatkan perawatan, hingga saat ini belum ada negara yang setuju menampung jumlah besar warga Gaza.

    Terlebih, masyarakat sipil Gaza juga tidak tertarik sama sekali pergi secara massal ke negara orang meninggalkan tanah kelahirannya.

    Namun demikian, Israel terus bersikeras melaksanakan pemindahan warga Palestina dari Gaza, dengan sejumlah pendukung terbesarnya yakni mitra koalisi sayap kanan Netanyahu, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir.

    Didukung Trump dan AS

    Keinginan Israel ini juga mendapat dukungan dari Presiden AS Donald Trump, yang bulan lalu mengumumkan rencananya agar Amerika Serikat (AS) mengambil alih Gaza dan memindahkan seluruh populasi dua juta orang ke sana.

    Trump saat ini agaknya melunak dengan proposal tersebut, menjelaskan bahwa tidak ada warga Palestina yang akan dipaksa meninggalkan Gaza. Ia juga membantah bahwa rencana pemindahan tersebut adalah bentuk lain dari pembersihan etnis.

    Menurut situs berita Axios, AS tampak ‘mengabaikan’ rencana Trump, sebab utusan Timur Tengah Steve Witkoff lebih fokus memulihkan gencatan senjata dan kesepakatan sandera antara Israel dan Hamas.

    Di sisi lain, Israel berusaha mengisi reaksi AS dengan mengadakan pembicaraan bersama negara-negara Afrika Timur yang dilanda konflik seperti Somalia dan Sudan Selatan, serta Indonesia dan negara lainnya, mengenai kemungkinan mereka menerima warga Palestina.

    Axios dalam hal ini mengutip dua pejabat Israel dan seorang mantan pejabat AS. Pembicaraan dilaporkan belum menghasilkan kesepakatan.

    Laporan sebelumnya menyebutkan Suriah, Sudan, dan wilayah pemisah Somalia, Somaliland, sebagai tujuan potensial untuk pemindahan warga Gaza yang sedang dipertimbangkan oleh AS dan Israel. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hamas Disebut Bakal Bebaskan Sandera Israel Jelang Idul Fitri, Gencatan Senjata di Depan Mata? – Halaman all

    Hamas Disebut Bakal Bebaskan Sandera Israel Jelang Idul Fitri, Gencatan Senjata di Depan Mata? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Media TV Israel, Kan, melaporkan bahwa Hamas bakal segera membebaskan beberapa sandera Israel menjelang Idul Fitri.

    Menurut media Kan, para mediator melihat adanya keinginan di antara beberapa anggota senior Hamas untuk membebaskan para sandera Israel.

    Kan mengakui bahwa masih belum jelas apa yang akan diminta Hamas sebagai imbalan bagi mereka yang dibebaskannya.

    Hamas juga disebut-sebut bakal membebaskan warga AS-Israel, Edan Alexander.

    Dikutip dari The Times of Israel, sebelumnya diplomat senior Arab mengatakan bahwa Qatar mengajukan proposal baru AS kepada Hamas untuk memulihkan gencatan senjata melalui pembebasan Alexander.

    Sebagai imbalannya, Presiden AS Donald Trump akan mengeluarkan pernyataan yang menyerukan ketenangan di Gaza.

    Hamas telah menolak usulan sebelumnya dari utusan khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, yang berupaya memperpanjang fase pertama gencatan senjata, dengan bersikeras untuk tetap berpegang pada ketentuan kesepakatan yang ditandatangani pada bulan Januari, yang akan memasuki fase kedua pada tanggal 2 Maret.

    Fase tersebut membayangkan pembebasan semua sandera yang masih hidup sebagai imbalan atas penarikan penuh pasukan IDF dari Gaza dan diakhirinya perang.

    Hamas belum menanggapi usulan terbaru AS, tetapi mediator Qatar mengatakan kepada kelompok itu bahwa kepatuhan akan menciptakan niat baik bagi mereka terhadap Trump.

    “Sehingga lebih mungkin bahwa dia akan mendorong Netanyahu untuk menyetujui gencatan senjata permanen,” diplomat itu menambahkan.

    Demo di Gaza

    Massa yang turun ke jalan di Gaza minggu ini memprotes perang yang sedang berlangsung dan untuk menarik perhatian terhadap situasi putus asa mereka.

    Para peserta protes, yang dimulai di kota utara Beit Lahia pada hari Rabu, juga menolak karakterisasi mereka yang diberitakan secara luas di media Barat dan di media sosial sebagai “anti-Hamas”.

    Mereka malah mengatakan bahwa sebagian besar berkumpul dalam keadaan frustrasi dan takut untuk menyerukan diakhirinya perang setelah Israel mengeluarkan perintah evakuasi baru untuk wilayah mereka.

    Banyak orang bingung dan takut dan tidak tahu harus ke mana, kata para saksi.

    Sementara yang lain mengatakan bahwa banyak di antara mereka yang turun ke jalan adalah anak muda yang tidak punya kegiatan apa pun, dan memperkirakan ada beberapa ratus orang yang ikut serta.

    Beberapa orang menyatakan kemarahan terhadap Hamas dan menyerukan diakhirinya kekuasaan Hamas di Gaza, tetapi motivasi utamanya adalah untuk memprotes tentara Israel di dekatnya, kata penduduk setempat.

    “Pasukan Israel memerintahkan evakuasi baru di lingkungan saya, tetapi saya tidak punya tempat untuk dituju. Saya datang untuk berdemonstrasi untuk mengekspresikan kemarahan dan ketidakberdayaan saya,” kata warga Gaza, Ramiz Almasri kepada Middle East Eye.

    Almasri mengatakan bahwa dua saudara laki-lakinya telah terbunuh dan rumahnya hancur akibat serangan udara Israel selama perang, dan ia menghadapi kelaparan selama setahun.

    Ia mengatakan ia mendukung pembebasan tawanan Israel yang tersisa dan penarikan Hamas dari pemerintahan di Gaza jika hal itu akan membantu mengakhiri perang.

    “Kita semua tahu bahwa Israel tidak membutuhkan alasan untuk membunuh kita, tetapi jika Hamas berhenti berkuasa, mereka tidak akan punya alasan di hadapan dunia.”

    “Gaza sekarang seperti neraka, dan kami tidak sanggup menanggung lebih banyak penderitaan,” ungkapnya.

    (*)

  • Teheran Gerah, Menteri Luar Negeri Iran: Disintegrasi Suriah Hanya Akan Menguntungkan Israel – Halaman all

    Teheran Gerah, Menteri Luar Negeri Iran: Disintegrasi Suriah Hanya Akan Menguntungkan Israel – Halaman all

    Teheran Gerah, Menteri Luar Negeri Iran: Disintegrasi Suriah Hanya Akan Menguntungkan Israel

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi mengomentari situasi keamanan di kawasan, khususnya di Suriah yang dikenal sebagai satu di antara kawasan proksi strategis Teheran.

    Abbas menyatakan, negaranya mengawasi semua gejolak yang terjadi di kawasan Timur Tengah yang dia sebut sebagai kawasan strategis negaranya.

    Khusus untuk Suriah, Abbas menekankan kalau konflik dan perpecahan di negara tersebut hanya akan menguntungkan Israel.

    Teheran rupanya gerah akan manuver Israel di negara tersebut yang dia siratkan akan berujung pada ancaman keamanan Iran.

    “Seluruh Timur Tengah adalah wilayah strategis kami, dan setiap negara di dalamnya memiliki arti penting. Terkait dengan peristiwa terkini di Suriah, perhatian utama kami adalah stabilitas negara Suriah, pelestarian persatuannya, dan integritas teritorialnya. Ini sangat penting, tidak hanya bagi kami tetapi juga bagi seluruh Timur Tengah,” kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, dikutip dari Sputnik, Jumat (28/3/2025).
     
    “Disintegrasi Suriah menimbulkan bahaya besar… Saya yakin bahwa disintegrasi Suriah hanya akan menguntungkan Israel dan rezimnya,” imbuhnya.

    Pada akhir November 2024, pasukan oposisi dipimpin gerakan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) melancarkan serangan besar-besaran merebut Damaskus dan memaksa Presiden Bashar al-Assad melarikan diri.
     
    Pada hari yang sama, pasukan Israel menguasai sisi Suriah Gunung Hermon di Dataran Tinggi Golan.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan perjanjian pemisahan tahun 1974 batal setelah pasukan Suriah mundur, dan Israel mulai melakukan serangan udara terhadap lokasi militer Suriah.

    Ia juga bersikeras mempertahankan kendali atas Suriah selatan dan menuntut demiliterisasi penuh di wilayah tersebut.

    Suar yang dinyalakan tentara Israel jaruh di area Har Dov di Gunung Hermon, 13 November 2023. (Jalaa MAREY / AFP)

    Israel Bombardir Pangkalan Militer Suriah

    Komentar Menteri Luar Negeri Iran ini terjadi saat Israel mengintensifkan serangannya ke wilayah Suriah dalam apa yang mereka sebut sebagai upaya membentuk zona keamanan di perbatasan.

    Selain menduduki sejumlah wilayah perbatasan di sisi Suriah, Pasukan Pendudukan Israel (IDF) mengklaim serangan terhadap sasaran militer di pangkalan Suriah Tadmor dan T4 pada 25 Maret 2025 kemarin.

    “IDF menyerang kemampuan militer yang tersisa di pangkalan militer Suriah di Tadmur dan T4,” kata militer Israel dalam sebuah pernyataan.

    Serangan IDF tersebut menyasar pangkalan di Palmyra dan sebuah pangkalan lain militer yang terletak 50 kilometer di sebelah barat kota Tadmur tersebut.

    Ditambahkannya: “IDF akan terus bertindak untuk menyingkirkan segala ancaman yang ditujukan kepada warga Negara Israel.”

    Serangan IDF serupa yang menargetkan kemampuan strategis militer Suriah juga terjadi pada Jumat malam.

    Pangkalan Udara Tiyas (T-4)

    Terletak di Kegubernuran Homs, barat laut Tiyas dan barat Palmyra, merupakan pangkalan udara terbesar Suriah.
    Pangkalan ini telah digunakan oleh Angkatan Udara Arab Suriah dan Pasukan Quds Iran untuk operasi.

    Pangkalan Tadmur

    Lokasi Bandara Militer Palmyra.
    Pangkalan udara ini telah menjadi titik fokus dalam konflik Suriah karena lokasinya dan baru-baru ini menjadi sasaran serangan udara Israel.

    Setelah pergantian kekuasaan di Damaskus pada awal Desember tahun lalu, tentara Israel mulai menyerang target militer bekas tentara Suriah.

    Depot senjata, lapangan udara militer, dan sistem pertahanan udara yang terletak di berbagai provinsi Suriah menjadi sasaran serangan besar-besaran IDF.

     

     

    (oln/sptnk/*)

  • Ratusan Tentara Israel Frustrasi Perang Makin Tak Jelas, 17.000 Anggota Daftar Psikolog

    Ratusan Tentara Israel Frustrasi Perang Makin Tak Jelas, 17.000 Anggota Daftar Psikolog

    PIKIRAN RAKYAT – Ratusan perwira dan prajurit Israel Penjajah merasa frustrasi atas bergejolaknya kembali peperangan di jalur Gaza, tanpa adanya kejelasan alasan.

    Mereka menyampaikan hal itu dalam surat yang dikirimkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Eyal Zamir, pada Kamis, 27 Maret 2025.

    Di dalam surat tersebut, ratusan perwira dan prajurit cadangan Israel mengatakan, “pasukan telah kembali bergejolak di Jalur Gaza, tanpa tujuan yang jelas.”

    Untuk itu, mereka mendesak Zamir agar gegas menentukan tujuan dimulainya kembali perang di Gaza, dan menetapkan tenggat waktu yang jelas untuk mencapai tujuan misi kali ini.

    Otoritas Penyiaran Publik Israel, KAN melaporkan, mereka menilai surat itu sebagai surat yang tidak biasa. Belum jelas apa maksud tak biasa, namun hingga saat ini tak ada balasan atau pembaharuan informasi mengenai ini.

    170.000 Prajurit Daftar Psikolog

    Media Israel, Yedioth Ahronoth sebelumnya melaporkan bahwa pada tanggal 19 Februari lalu, hampir 170.000 prajurit, termasuk ribuan prajurit cadangan yang kembali dari pertempuran, telah terdaftar untuk program perawatan psikologis yang diluncurkan oleh Kementerian Pertahanan.

    Tentara Israel melancarkan operasi udara mendadak di Jalur Gaza pada tanggal 18 Maret, menewaskan 855 orang, melukai hampir 1.900 lainnya.

    Secara otomatis, Israel telah menghancurkan gencatan senjata serta perjanjian pertukaran tahanan dengan kelompok Palestina Hamas yang berlaku pada bulan Januari.

    Lebih dari 50.000 warga Palestina telah tewas, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 113.900 orang terluka dalam serangan militer brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023.

    Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah tersebut. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Protes Besar-Besaran Guncang Israel, Laut Manusia ‘Goyang’ Netanyahu

    Protes Besar-Besaran Guncang Israel, Laut Manusia ‘Goyang’ Netanyahu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Protes besar-besaran mengguncang Israel, Kamis malam waktu setempat. Ribuan orang memenuhi jalan-jalan setelah parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang memperluas kekuasaan politisi atas pengangkatan hakim yang didorong oleh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

    Persetujuan ini datang ketika koalisi Netanyahu, yang berhaluan ekstrem kanan, mengumumkan pemberhentian Jaksa Agung dan Kepala Badan Keamanan Internal. Para pengunjung rasa menyebut undang-undang itu “bencana” dan “paku di peti mati demokrasi Israel”.

    “Pemerintah ingin kita melupakan para sandera (di Gaza), ingin memecat kepala Shin Bet … tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya jika kita bersatu seperti tembok,” kata pensiunan mayor jenderal Noam Tibon dalam pidatonya di sebuah protes di Tel Aviv, dikutip AFP, Jumat (28/3/2025).

    UU itu sendiri telah disetujui di parlemen Israel, Knesste, dengan 67 suara mendukung dan satu menentang. Sementara pihak oposisi memboikot pemungutan suara dini hari.

    “Alih-alih memfokuskan semua upaya pada pemulangan mereka (sandera Israel di Gaza) dan penyembuhan perpecahan di dalam masyarakat, pemerintah ini kembali ke undang-undang yang sama persis yang memecah belah masyarakat sebelum 7 Oktober,” kata Yair Lapid, pemimpin partai Yesh Atid yang berhaluan kanan-tengah, oposisi Netanyahu.

    “Mereka ingin mengambil alih kekuasaan yang sebenarnya. Netanyahu berpikir bahwa mahkamah agung menghalanginya menjalankan negara dengan caranya sendiri,” kata seorang pakar hukum publik di Universitas Ibrani Yerusalem, Claude Klein.

    Reformasi peradilan Israel memicu salah satu gerakan protes terbesar dalam sejarah Israel pada tahun 2023 dan mengancam melengserkan Netanyahu. Tapi perang di Gaza membuat isu ini tak tergubris.

    Netanyahu selalu mengeskalasi peperangan jika pembahasan UU dilakukan. UU ini diyakini terkait dengan persidangan korupsi Netanyahu yang sedang berlangsung saat ini, yang berpotensi menjauhkannya dari hukuman.

    “Mungkin Anda bisa berhenti menghalangi kinerja pemerintah di tengah perang. Mungkin Anda bisa berhenti mengobarkan hasutan, kebencian, dan anarki di jalanan,” klaim Netanyahu kepada pengkritiknya.

    (sef/sef)

  • Konferensi Anti-Semitisme di Yerusalem Picu Kritik dari Dalam-Luar Negeri

    Konferensi Anti-Semitisme di Yerusalem Picu Kritik dari Dalam-Luar Negeri

    Jakarta –

    Kementerian Israel untuk Urusan Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme menggelar konferensi anti semitisme di Yerusalem dari tanggal 26 hingga 27 Maret 2025. Tapi daftar tamu yang diundang ke konferensi ini memicu kritik luas dari dalam dan luar negeri.

    Daftar tamu dari Eropa kebanyakan para tokoh populisme dan radikal kanan anti orang asing dan anti Islam. Antara lain pemimpin partai populis kanan perancis Rassemblement National (RN) Jordan Bardella, wakil dari partai populis Fidesz pimpinan Victor Orban di Hungaria, Presiden Republika Srpska, Milorad Dodik, yang dekat dengan Putin. Juga akan hadir Presiden Argentina Javier Milei. Tampaknya mereka diundang juga karena sikap anti Muslim mereka.

    Program konferensi memperjelas bahwa topik yang diangkat terutama adalah tentang antisemitisme Islam, misalnya topik: “Bagaimana Islam radikal memicu antisemitisme Barat.” Para tamu konferensi diterima oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Urusan Diaspora, Amichai Chikli.

    Pemerintah Israel bergerak ke arah yang sangat kanan

    Namun konferensi di Yerusalem tidak membahas hubungan antara kelompok radikal kanan dan antisemitisme. Peneliti antisemitisme dan organisasi Yahudi telah memperingatkan selama bertahun-tahun tentang kebangkitan berbahaya dari kelompok radikal kanan sebagai ancaman terhadap kehidupan Yahudi di Eropa dan seluruh dunia.

    “Siapa pun yang mengadakan konferensi menentang anti-Semitisme tidak dapat pada saat yang sama mengundang kaum anti-Semit yang menyebarkan racun prasangka dan kebencian,” kata jurnalis dan pengacara Jerman Michel Friedman dalam sebuah wawancara dengan DW. Friedman adalah presiden Kongres Yahudi Eropa dan anggota presidium Dewan Pusat Yahudi Jerman.

    “Pemerintah Netanyahu semakin tidak terkendali dan mencari koalisi yang tidak dapat ditoleransi. Diketahui bahwa hubungannya dengan Viktor Orban di Hungaria juga penting baginya. Pemerintah ini semakin bergerak ke arah yang sangat kanan. Ini sangat berbahaya bagi Israel,” kata Friedman.

    Banyak pembatalan karena peserta populis kanan

    Kritik keras bermunculan di dalam dan luar negeri dan banyak undangan yang membatalkan kehadirannya. Ketua organisasi Anti-Defamation League dari AS, Jonathan Greenblatt, menarik komitmennya untuk hadir. Filsuf Prancis Bernard-Henri Levy juga membatalkan kehadirannya, begitu juga tiga tamu tingkat tinggi dari Jerman.

    Presiden organisasi Masyarakat Jerman-Israel, Volker Beck, juga menolak untuk berpartisipasi. Dalam pernyataannya kepada DW, ia menulis: “Saya terkejut melihat bahwa hampir secara eksklusif anggota parlemen dari kubu radikal kanan yang diundang ke konferensi tersebut. Banyak dari partai-partai ini tidak menghormati agama Yahudi di negara mereka sendiri.”

    Konferensi itu juga menimbulkan kritik di Israel. Dalam sidang di hadapan Komisi Imigrasi dan Integrasi parlemen Israel Knesset, perwakilan diaspora Yahudi mengkritik pemerintah Israel karena tidak berkoordinasi dengan mereka dalam mengundang politisi populis kanan. Tapi Kementerian Urusan Diaspora mengatakan bahwa pihaknya telah mengundang perwakilan dari berbagai aliran politik.

    Ketika ditanya oleh DW, juru bicara Kementerian Urusan Diaspora, Gilad Zwik, membela pemilihan peserta. “Acara ini mengundang tamu dari berbagai negara dan dengan latar belakang politik yang berbeda. Mereka semua memiliki tujuan yang sama: perjuangan tanpa kompromi melawan anti-semitisme dan delegitimasi Israel,” katanya. Dia juga membantah ada undangan yang membatalkan kehadirannya.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman

    Lihat juga video: AS Kutuk Serangan Israel ke Jurnalis Palestina saat Pawai Hari Yerusalem

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Juru Bicara Hamas Abdel Latif Al-Qanoua Tewas di Jabalia, Petinggi Hamas Gugur Satu-satu

    Juru Bicara Hamas Abdel Latif Al-Qanoua Tewas di Jabalia, Petinggi Hamas Gugur Satu-satu

    PIKIRAN RAKYAT – Juru bicara Hamas tewas dalam serangan udara Israel Penjajah di Jabalia Gaza utara. Tentara Israel terus mengarahkan serangan intensif terhadap wilayah Gaza sejak batalnya gencatan senjata.

    Juru bicara Hamas itu Abdel-Latif al-Qanoua. Ia tewas ketika pesawat tempur Israel Penjajah membombardir tempat perlindungannya di tenda, di kota Jabalia, Gaza utara. Kejadian berlangsung dini hari Kamis, 27 Maret 2025. Demikian laporan media Al-Aqsa dan Agen Berita Shehab.

    Wartawan Al Jazeera, Hind Khoudary mengatakan bahwa beberapa orang lainnya juga terluka dalam serangan yang sama, termasuk anak-anak.

    Khoudary menjelaskan, serangan itu hanya satu dari sejumlah rangkaian serangan oleh militer Israel Penjajah di seluruh Jalur Gaza dalam beberapa jam terakhir.

    Di tempat lain, terhadap sebuah rumah di daerah as-Saftawi di Kota Gaza, bom Israel menewaskan enam anggota keluarga.

    Sebelumnya, pada 18 Maret lalu, Israel menghentikan gencatan senjata rapuh selama dua bulan dan melanjutkan kampanye pemboman intensif serta operasi darat di Gaza.

    Sejak itu, Israel telah membunuh ratusan warga sipil Palestina dalam upaya menekan Hamas untuk membebaskan tawanan yang masih ditahan di wilayah mereka yang tinggal puing bangunan.

    Pejabat Tinggi Hamas Gugur Satu-satu

    Beberapa pejabat senior Hamas juga telah tewas dalam seminggu terakhir. Pada Minggu misalnya, serangan udara atas Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, Gaza selatan, menewaskan lima orang, termasuk Ismail Barhoum, kepala keuangan dan lembaga dalam kantor politik Hamas.

    Pada hari yang sama, pesawat tempur Israel yang juga membombardir tenda-tenda pengungsi Palestina di Khan Younis menewaskan Salah al-Bardaweel, seorang pemimpin politik Hamas yang terkemuka dan anggota Dewan Legislatif Palestina. Ia tewas bersama sang istri.

    Kedua pria tersebut adalah bagian dari kantor politik Hamas, badan pengambil keputusan yang terdiri dari 20 anggota, 11 di antaranya telah tewas sejak dimulainya perang pada akhir 2023. Demikian menurut agen berita Reuters.

    Hamas masih menahan 59 dari sekitar 250 tawanan yang diambil kelompok tersebut pada serangan 7 Oktober 2023 di Israel selatan.

    Militer Israel kini telah membunuh sedikitnya 50.183 orang Palestina dan melukai 113.828 lainnya sejak meluncurkan serangan darat dan udara terhadap enklave Palestina tersebut.

    Korban Jiwa Sejak 10 Hari Terakhir

    Sekitar 830 orang telah tewas sejak Israel melanjutkan serangannya 10 hari yang lalu, menurut statistik dari Kementerian Kesehatan Gaza, dengan didominasi wanita dan anak-anak lebih dari setengah jumlah korban.

    Badan kemanusiaan PBB (OCHA) juga mengumumkan pada Selasa, 25 Maret, bahwa 142.000 orang Palestina telah terpaksa mengungsi akibat tindakan militer Israel sejak 18 Maret. Situasi kemanusiaan yang sudah kritis kian memburuk akibat pembatasan Israel terhadap bantuan yang masuk ke Gaza.

    Tingginya angka kematian di Gaza terjadi di tengah negosiasi gencatan senjata yang berjalan lambat dan penuh gesekan antara Israel dan Hamas.

    Mediator, yakni, Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir telah gagal untuk mengamankan perpanjangan tahap pertama dari kesepakatan tiga tahap, yang berakhir pada 1 Maret.

    Hamas menuduh Israel dengan sengaja merusak pembicaraan gencatan senjata yang bertujuan untuk mengakhiri pertempuran secara permanen.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sisi lain, mengklaim bahwa ia memerintahkan pasukan Israel untuk melanjutkan serangan di Gaza setelah Hamas menolak proposal untuk mengamankan perpanjangan gencatan senjata.

    Pada Rabu, Netanyahu bahkan mengulangi ancaman bahwa Israel akan merebut wilayah di Gaza jika Hamas gagal membebaskan tawanan yang masih ditahan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News