Tag: Benjamin Netanyahu

Israel Perluas Serangan di Gaza, Keluarga Sandera Merasa Ngeri, Khawatir Terkait Pembebasan Tawanan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengumumkan perluasan besar operasi militer di Gaza, Rabu (2/4/2025).

Israel Katz mengatakan tentara akan merebut “wilayah yang luas” di wilayah Palestina.

“Operasi tersebut akan merebut wilayah yang luas yang akan dimasukkan ke dalam zona keamanan Israel,” katanya dalam sebuah pernyataan, tanpa menyebutkan berapa banyak wilayah yang direbut, dilansir Al Arabiya.

Sebuah kelompok yang mewakili keluarga sandera yang ditawan di Gaza mengatakan, mereka “ngeri” dengan pengumuman Katz.

Sebab, mereka khawatir tujuan pembebasan para tawanan telah “digeser ke bagian bawah daftar prioritas.”

“Apakah sudah diputuskan untuk mengorbankan para sandera demi ‘keuntungan teritorial?’” kata Forum Sandera dan Keluarga Hilang dalam sebuah pernyataan.

“Alih-alih membebaskan para sandera melalui kesepakatan dan mengakhiri perang, pemerintah Israel mengirim lebih banyak tentara ke Gaza, untuk bertempur di wilayah yang sama tempat mereka bertempur berulang kali,” jelasnya.

Katz minggu lalu memperingatkan bahwa militer akan segera “beroperasi dengan kekuatan penuh” di lebih banyak wilayah Gaza.

Pada Februari, Katz mengumumkan rencana untuk sebuah badan yang akan mengawasi “keberangkatan sukarela” warga Palestina dari Gaza.

Hal itu menyusul dukungan Israel terhadap usulan Presiden AS, Donald Trump, agar Amerika Serikat mengambil alih wilayah tersebut setelah merelokasi 2,4 juta penduduk Palestina.

Kemudian, Israel melanjutkan pengeboman hebat di Gaza pada 18 Maret 2025 sebelum melancarkan serangan darat baru, yang mengakhiri gencatan senjata selama hampir dua bulan.

Diberitakan AP News, perimeter keamanan Israel, yang membentang di sepanjang perbatasan dengan Israel di Gaza utara dan timur, telah menjadi bagian penting pertahanan negara selama beberapa dekade, digunakan sebagai cara untuk melindungi warganya yang tinggal di dekat wilayah tersebut.

Katz meminta penduduk Gaza untuk “mengusir Hamas dan memulangkan semua sandera.”

Kelompok militan tersebut masih menahan 59 tawanan, 24 di antaranya diyakini masih hidup, setelah sebagian besar tawanan lainnya dibebaskan melalui perjanjian gencatan senjata atau kesepakatan lainnya.

Pemerintah Israel telah lama mempertahankan zona penyangga tepat di dalam Gaza di sepanjang pagar keamanannya dan telah diperluas sejak perang dimulai pada 2023.

Israel mengatakan zona penyangga diperlukan untuk keamanannya, sedangkan Palestina melihatnya sebagai perampasan tanah yang semakin mempersempit wilayah pesisir yang sempit, rumah bagi sekitar 2 juta orang.

Katz tidak menyebutkan secara rinci wilayah Gaza mana yang akan direbut dalam operasi yang diperluas itu, yang menurutnya mencakup “evakuasi besar-besaran” penduduk dari wilayah pertempuran.

Pernyataannya itu muncul setelah Israel memerintahkan evakuasi penuh kota selatan Rafah dan wilayah di sekitarnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan Israel bermaksud mempertahankan kontrol keamanan yang terbuka, namun tidak ditentukan di Jalur Gaza setelah mencapai tujuannya menghancurkan Hamas.

Israel terus menargetkan Jalur Gaza, dengan serangan udara semalam yang menewaskan 17 orang di kota selatan Khan Younis, kata pejabat rumah sakit.

Para pejabat di Rumah Sakit Nasser mengatakan jenazah 12 orang yang tewas dalam serangan udara semalam yang dibawa ke rumah sakit tersebut termasuk lima wanita, satu di antaranya sedang hamil, dan dua anak-anak.

NETANYAHU BERPIDATO – Foto ini diambil dari Instagram Netanyahu pada Selasa (25/3/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam Hamas dan bersumpah akan mengembalikan sandera dari Gaza. (Instagram @b.netanyahu)

Para pejabat di Rumah Sakit Eropa Gaza mengatakan mereka menerima lima jenazah orang yang tewas dalam dua serangan udara terpisah.

Diketahui, perang dimulai ketika militan yang dipimpin Hamas menyerang Israel selatan pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera 251 orang.

Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 50.000 warga Palestina, termasuk ratusan orang yang tewas dalam serangan sejak gencatan senjata berakhir sekitar dua minggu lalu.

Hal ini menurut Kementerian Kesehatan Gaza, yang tidak menyebutkan apakah mereka yang tewas adalah warga sipil atau kombatan.

Di sisi lain, Israel mengatakan telah menewaskan sekitar 20.000 militan, tanpa memberikan bukti.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

02/04/2025 19:08
Polisi Zionis vs Warga Israel: Bentrokan di Yerusalem – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Yerusalem menjadi saksi aksi unjuk rasa besar-besaran pada Senin (3/33/202).

Ribuan warga Israel turun ke jalan menentang kebijakan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

Bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi terjadi ketika massa berusaha menerobos penghalang keamanan di dekat Knesset, Parlemen Israel.

Penangkapan dan Kekerasan

Akibat bentrokan tersebut, pihak kepolisian menangkap 12 orang.

Harian Israel Hayom melaporkan bahwa protes ini merupakan respons terhadap keputusan pemerintah yang memecat kepala Shin Bet, Ronen Bar, serta menarik kepercayaan dari Jaksa Agung, Gali Baharav.

Menurut laporan dari Times of Israel, aksi protes ini terjadi di tengah perkembangan politik yang signifikan, termasuk pemanggilan Netanyahu oleh polisi untuk diinterogasi selama sekitar dua jam terkait skandal yang melibatkan hubungan para asistennya dengan Qatar.

Dua dari asistennya juga telah ditahan.

Isu Sandera dan Tahanan

Para pengunjuk rasa tidak hanya mengkritik pemerintah Netanyahu, tetapi juga menyoroti situasi para tawanan yang ditahan oleh Perlawanan Palestina di Gaza.

“Bagaimana dengan para sandera?” tulis salah satu spanduk yang dibentangkan oleh pengunjuk rasa.

Dalam aksi protes di Lapangan Agranat, petugas polisi dilaporkan melakukan kekerasan terhadap anggota Knesset, Naama Lazimi.

Dalam sebuah pernyataan video setelah insiden tersebut, Lazimi menyatakan, “Kekerasan ini tidak membuat kami takut. Kami harus berjuang untuk menyelamatkan sandera Israel dan menggulingkan pemerintahan Netanyahu yang korup.” Ia juga menyoroti bahwa Netanyahu dicurigai terlibat dalam kejahatan dan skandal keamanan yang serius.

Bentrokan di Yerusalem mencerminkan ketegangan yang semakin meningkat dalam politik Israel, di mana kebijakan pemerintah Netanyahu menuai protes luas dari masyarakat.

Aksi ini tidak hanya menyoroti ketidakpuasan terhadap pemerintahan, tetapi juga isu-isu kemanusiaan yang mendesak.

(*)

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

02/04/2025 18:48
Benjamin Netanyahu Usai Kena Dua Skandal Politik Besar dalam Sepekan: Ini Cuma Gertakan

PIKIRAN RAKYAT – Perdana Menteri Israel Penjajah Benjamin Netanyahu menghadapi krisis politik akibat dua skandal yang menjeratnya. Kasus kriminal korupsi dan pemecatan sepihak kepala keamanan nasional Israel yang membuat rakyat dan kabinetnya mengamuk.

Pria yang kerap dipanggil Bibi Netanyahu pada Rabu pagi, 2 April 2025, sudah menjalani sidang pengadilan kasus korupsi criminal, untuk agenda sesi kesaksian ke-21.

Saat ia memasuki ruang sidang, Netanyahu dihujani oleh teriakan wartawan yang menanyakan pengetahuannya atau keterlibatannya dengan penasihat media dan asistennya, dalam dugaan korupsi atas hubungan mereka dengan Qatar, Yonatan Urich dan Eli Feldstein.

“Semua ini hanya gertakan!” kata Netanyahu, sambal berlalu. Setelah sidang PM dijadwalkan akan berangkat ke Hungaria, Rabu malam nanti.

Kasus Shinbet

Netanyahu ditekan dari dalam dan luar pemerintah. Kabinet memaksanya untuk mengubah pilihannya terhadap kepala keamanan nasional, sedangkan publik marah akibat skandal korupsi yang melibatkan kantornya.

Netanyahu memecat kepala Shin Bet Ronen Bar, untuk pengganti pilihannya, Eli Sharvit. Namun, karena diprotes rakyat selama sepekan penuh, keputusan dibatalkan hanya dalam satu hari, Selasa, 1 April.

Dilaporkan bahwa Sharvit terlibat dalam protes terhadap rencana radikal pemerintah untuk mereformasi sistem peradilan sebelum perang Gaza.

Selain itu, pengadilan memperpanjang penahanan dua ajudan Netanyahu, Jonatan Urich dan Eli Feldstein, selama dua hari, meskipun polisi meminta perpanjangan sembilan hari. Mereka ditangkap karena diduga membantu Qatar saat menjabat.

Netanyahu bukanlah tersangka dalam kasus ini, tetapi diminta untuk memberikan kesaksian terkait kasus korupsi tersebut sejak hari Senin.

Skandal yang disebut Qatargate ini telah memicu kemarahan banyak pihak di Israel yang melihat Qatar sebagai mitra Hamas, musuh utama Israel dalam perang Gaza. Feldstein juga didakwa dengan membahayakan keamanan negara karena membocorkan dokumen rahasia kepada pers.

Banyak pihak di Israel percaya bahwa upaya Netanyahu untuk memecat Bar berkaitan erat dengan kasus ini.

Peristiwa dalam dua hari terakhir ini semakin memperlebar perpecahan di Israel seiring meningkatnya perang di Gaza dan operasi di seluruh Timur Tengah.

Skandal-skandal tersebut muncul saat Netanyahu menghadapi kritik terhadap strategi perangnya di Gaza, khususnya keputusannya untuk menggunakan kekuatan daripada merundingkan pembebasan sandera Israel yang masih ditahan di Gaza melalui kesepakatan gencatan senjata. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

02/04/2025 15:14
Israel Akan Duduki 25 Persen Wilayah Gaza demi Tekan Hamas, Dimulai 2 Minggu Lagi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pada Senin (31/3/2025), seorang pejabat senior Israel mengatakan militer Israel bakal memperbesar operasi militernya di Jalur Gaza.

Menurut dia, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan menduduki 25 persen wilayah Gaza dalam dua hingga tiga minggu mendatang.

Kepada Axios, pejabat itu menyebut operasi darat menjadi bagian dari kampanye menekan Hamas secara maksimal supaya Hamas bersedia membebaskan lebih banyak sandera.

Meski demikian, pendudukan kembali Gaza oleh Israel bisa saja di luar tujuan tujuan perang yang telah dinyatakan Israel. Di samping itu, pendudukan bisa menjadi dalih untuk memaksa warga Palestina meninggalkan Gaza.

Apabila tidak ada kesepakatan baru tentang gencatan senjata dan pembebasan sandera, operasi militer Israel bisa menjadi lebih masif dan mengarah kepada pendudukan kembali Gaza. Israel pernah menduduki Gaza sejak tahun 1967 lalu menarik diri dari sana tahun 2005.

Beberapa pejabat Israel mengatakan pendudukan kembali Gaza adalah langkah yang mengarah kepada penerapan rencana pemerintah Israel, yakni “migrasi sukarela warga Gaza”. Langkah itu juga diperlukan Israel untuk mengalahkan Hamas.

PASUKAN PERTAHANAN ISRAEL – Foto yang diambil dari laman resmi IDF tanggal 12 Maret 2025 memperlihatkan beberapa tentara Israel saat beroperasi. (IDF)

Sementara itu, pejabat lainnya memperingatkan, langkah tersebut bisa membuat Israel harus bertanggung jawab atas 2 juta penduduk Palestina selama pendudukan.

Kabar mengenai rencana pendudukan Gaza keluar sehari setelah Hamas menerima usul Mesir mengenai gencatan senjata di Gaza.

“Hamas menegaskan bahwa pihaknya tidak mencari syarat baru, hanya penerapan apa yang sudah ditandatangani dan dijamin,” kata Khalil Al Hayya, pemimpin Hamas di Gaza, saat pidato Idulfitri, dikutip dari The Cradle.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah menyusun apa yang disebutnya sebagai “tahap terakhir” operasi militer di Gaza.

“Hamas akan meletakkan senjata. Pemimpinnya akan diizinkan pergi. Kita akan melihat keamanan umum di Gaza dan akan memungkinkan realisasi rencana Trump tentang migrasi sukarela,” ucap Netanyahu.

“Inilah rencananya. Kita tidak menyembunyikannya dan siap membahasnya kapan pun. Kita punya kerja sama dengan dengan kekuatan terbesar di dunia.”

Israel ancam caplok wilayah Gaza

Bulan kemarin Israel juga dilaporkan mengancam akan menganeksasi atau mencaplok sebagian Gaza.

Ancaman seperti itu adalah yang pertama kali sejak perang di Gaza meletus tanggal 7 Oktober 2023.

Menurut Israel, aneksasi itu adalah balasan jika Hamas menyakiti warga Israel yang disanderanya.

Selasa (18/3/2025) malam, Channel 12 melaporkan ancaman tersebut sudah disampaikan kepada Hamas. Ancaman itu keluar di tengah serangan-serangan udara terbaru Israel di Gaza.

Sementara itu, seorang anggota Politbiro Hamas yang bernama Izzat al-Risheq mengatakan Israel akan mengorbankan nyawa para sandera jika meneruskan perang di Gaza.

“Keputusan [Perdana Menteri Israel Benjamin] Netanyahu untuk kembali berperang adalah keputusan yang mengorbankan sander Israel dan merupakan hukuman mati bagi mereka,” ujar al-Risheq kepada CNN.

“Lewat perang dan penghancuran, musuh tidak akan mencapai yang gagal dicapainya melalui perundingan.”

Menurut Channel 12, ancaman Israel disampaikan untuk menekan Hamas. Hilangnya wilayah Gaza disebut lebih buruk ketimbang hilangnya pejuang atau warga sipil.

Banyak pakar di Israel, terutama sayap kanan, yang sudah lama meminta pemerintah Israel untuk mengancam akan mencaplok wilayah Gaza. Ancaman itu disebut menjadi satu-satunya cara pencegahan yang efektif terhadap Hamas.

Adapun beberapa organisasi HAM sudah menduga Israel sedang menyiapkan skenario pencaplokan Gaza lewat pembuatan zona penyangga atau buffer zone di sepajang perbatasan Gaza.

Foto-foto satelit memperlihatkan Israel telah menghancurkan semua bangunan dan infrastruktur berjarak sekitar 1 km dari perbatasan.

(Tribunnews.com/Febri Prasetyo)

02/04/2025 14:39
Bentrokan di Yerusalem: Polisi Zionis Vs Warga Israel yang ‘Marah’ akibat Kebijakan Netanyahu – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Aksi unjuk rasa terjadi di Yerusalem, Senin (31/3/2025), massa aksi menentang kebijakan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu.

Bentrokan terjadi antara polisi dan ribuan pengunjuk rasa.

Akibat bentrokan itu, 12 orang ditangkap.

Harian Israel Hayom melaporkan, bentrokan meletus saat para pengunjuk rasa berusaha menerobos penghalang keamanan di dekat Knesset (Parlemen Israel).

Laporan itu mencatat, protes tersebut diadakan sebagai respons terhadap keputusan pemerintah yang memecat kepala Shin Bet, Ronen Bar, dan menarik kepercayaan dari Jaksa Agung Gali Baharav-Miara.

Times of Israel melaporkan, protes tersebut diadakan di tengah perkembangan politik yang kuat, termasuk Benjamin Netanyahu yang telah dipanggil oleh polisi untuk diinterogasi selama sekitar dua jam dalam skandal yang melibatkan hubungan para asistennya dengan Qatar.

Sementara, dua dari para asistennya tersebut ditahan.

Hal ini juga terjadi ketika undang-undang utama diajukan yang bertujuan untuk “merombak secara radikal” sistem peradilan, serta perkembangan terkait Bar dan Baharav-Mia.

Para pengunjuk rasa memblokir jalan raya di Yerusalem.

Selain mengkritik pemerintahan Netnyahu, massa aksi juga menyoroti situasi para tawanan yang ditahan oleh Perlawanan Palestina di Gaza.

“Bagaimana dengan para sandera?” tulis salah satu spanduk yang dibentangkan oleh pengunjuk rasa.

Pada sebuah aksi protes di Lapangan Agranat, petugas polisi dilaporkan melakukan kekerasan terhadap seorang anggota Knesset, Naama Lazimi.

“Kekerasan ini tidak membuat kami takut,” kata Lazimi dalam sebuah pernyataan video setelah insiden tersebut.

Dirinya menambahkan, mereka harus berjuang untuk menyelamatkan sandera Israel, dan harus berjuang untuk menggulingkan pemerintahan Netanyahu yang korup.

Dia juga menyoroti, Netanyahu dicurigai melakukan kejahatan dan skandal keamanan yang serius.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

02/04/2025 14:25
Mantan Pilot Israel Kecam Serangan di Gaza: Ini Genosida, Dunia Harus Bertindak! – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Mantan Pilot Angkatan Udara Israel, Yonatan Shapira, mengecam sikap diam komunitas internasional terhadap serangan militer Israel di Gaza.

Ia juga mengkritik dukungan tidak langsung dari beberapa negara Barat yang memasok senjata dan jet tempur ke Israel.

Dikutip dari Anadolu Agency, Selasa (1/4/2025), Shapira menegaskan negara-negara Barat dan Eropa turut bertanggung jawab atas genosida yang terjadi di Gaza.

Menurutnya, kegagalan mereka untuk menghentikan dukungan terhadap Israel menjadi alasan utama konflik ini terus berlanjut.

“Beginilah Holocaust terjadi terhadap leluhur saya, dan begitulah genosida di Gaza terjadi sekarang,” ungkap Shapira.

Ia juga menyoroti warga Palestina di Gaza mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Shapira mengungkapkan mereka menemukan pecahan rudal di reruntuhan yang berasal dari Inggris dan Amerika Serikat.

Kritik terhadap Pemerintahan Netanyahu

Shapira juga mengkritik keras pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Dia menyebut Israel di bawah pemerintahan lNetanyahu lebih buruk daripada pemerintahan mana pun sebelumnya.

Ia bahkan menyamakan kebijakan Netanyahu dengan rezim Nazi.

Selain itu, ia juga menuding negara-negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel turut berperan dalam kejahatan yang terjadi.

Sebut Serangan Israel sebagai Terorisme

Lebihy jauh, Yonatan Shapira menyerukan agar pembantaian di Gaza segera dihentikan.

Mantan pemimpin skuadron di Angkatan Udara Israel selama Intifada Palestina kedua ini menuduh negara-negara Barat sengaja mendukung genosida terhadap warga Palestina.

Menurutnya, pilot Israel telah menyebabkan kematian ribuan warga sipil di Gaza.

“Tidak ada kekuatan lain di wilayah ini yang telah menewaskan warga sipil tak berdosa sebanyak pilot Israel,” ujarnya.

Ia mengungkapkan pesawat tempur Israel dikirim ke Gaza, Tepi Barat, dan Lebanon dengan tujuan membunuh warga sipil.

Shapira pun menyadari bahwa perintah yang diberikan kepada tentara Israel merupakan tindakan terorisme.

“Saya mulai menyadari bahwa ini adalah tindakan terorisme,” tegasnya.

Shapira mengenang salah satu serangan udara yang menargetkan salah satu lingkungan terpadat di Gaza pada tengah malam.

Sebuah bom seberat 1.000 ton dijatuhkan di sebuah rumah dan menewaskan banyak warga sipil, termasuk anak-anak.

“Para pelaku pembantaian di Gaza tidak boleh lolos dari keadilan. Mereka harus ditangkap, diinterogasi, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika tentara dan perwira Israel tahu bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka, mereka pasti akan berpikir dua kali sebelum melakukan pembantaian di Gaza.

3 Warga Palestina Tewas di Rafah, Total Korban Meningkat

Serangan Israel terhadap sebuah rumah di utara Rafah, Jalur Gaza selatan, menewaskan tiga warga Palestina.

Dikutip dari Al Jazeera Arabic, serangan ini menambah jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak fajar hari ini menjadi 21 orang.

Selain itu, serangan udara Israel juga menghancurkan sebuah rumah di kamp pengungsi Bureij di Gaza tengah.

Sementara itu, pasukan Israel dilaporkan melakukan penembakan artileri di sebelah timur lingkungan Tuffah, Kota Gaza.

Situasi di Gaza terus memburuk seiring dengan meningkatnya serangan yang menargetkan permukiman warga sipil.

25 Toko Roti yang Didukung WFP Ditutup

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Stephane Dujarric, mengungkapkan penangguhan bantuan ke Gaza terus memberikan dampak yang menghancurkan bagi warga yang membutuhkan.

Dikutip dari pernyataannya kepada wartawan, Dujarric mengataka 25 toko roti yang sebelumnya didukung oleh Program Pangan Dunia (WFP) selama masa gencatan senjata kini ditutup akibat kekurangan tepung dan tidak tersedianya gas untuk memasak.

Ia menambahkan bahwa WFP terus memprioritaskan distribusi makanan dengan stok yang tersisa.

Namun, situasi tetap kritis sejak penutupan jalur penyeberangan kargo hampir sebulan yang lalu.

Kondisi ini semakin memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza, dengan ribuan warga menghadapi kelaparan akibat terbatasnya pasokan pangan dan bahan bakar.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

02/04/2025 07:03
Manuver Netanyahu Pilih Kepala Shin Bet Eli Sharvit, Lawan Putusan Mahkamah Agung, Gegara Bisikan AS – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Selasa (1/4/2025) telah membatalkan keputusan untuk menunjuk seorang mantan komandan angkatan laut sebagai kepala badan keamanan menyusul kritik, termasuk dari seorang senator penting AS.

Netanyahu pada hari Senin mengumumkan pilihannya terhadap Eli Sharvit untuk memimpin badan keamanan internal Shin Bet.

Demikian sekaligus menolak keputusan mahkamah agung yang membekukan langkah pemerintahnya untuk memecat direktur petahana Ronen Bar.

Belakangan diketahui bahwa Sharvit secara terbuka menentang kebijakan utama pemerintah Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump, pendukung penting pemimpin Israel tersebut.

“Perdana Menteri mengucapkan terima kasih kepada Wakil Laksamana Sharvit atas kesediaannya untuk bertugas, tetapi memberitahunya bahwa, setelah pertimbangan lebih lanjut, ia bermaksud untuk memeriksa kandidat lain,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, dikutip dari The New Arab.

Perubahan sikap yang tiba-tiba oleh perdana menteri mengenai penunjukan keamanan utama menuai kecaman dari pihak oposisi.

“Kepala Shin Bet bukan sekadar pengangkatan biasa. Ini bukan pekerjaan yang bisa Anda umumkan lalu sesali setelah 24 jam hanya karena beberapa teriakan,” kata pemimpin oposisi Yair Lapid.

“Ini adalah tempat yang paling suci, ini pelanggaran keamanan negara,” katanya di media sosial.

Mantan menteri pertahanan Benny Gantz mengatakan bahwa Netanyahu sekali lagi “membuktikan” bahwa “baginya, tekanan politik lebih penting daripada kebaikan negara dan keamanannya”.

Perdana menteri mengumumkan pemecatan Bar pada tanggal 21 Maret, dengan alasan “kurangnya kepercayaan yang berkelanjutan”, tetapi mahkamah agung dengan cepat menangguhkan keputusan tersebut hingga 8 April.

Langkah untuk memecatnya telah memicu protes massa setiap hari di Yerusalem.

Pada hari Senin, beberapa jam setelah pengangkatan Sharvit diumumkan, laporan mulai bermunculan bahwa ia termasuk di antara puluhan ribu warga Israel yang turun ke jalan pada tahun 2023 untuk menentang upaya pemerintah Netanyahu untuk mereformasi peradilan.

Laporan media Israel juga mengingat bahwa Sharvit – yang bertugas di militer selama 36 tahun, lima tahun di antaranya sebagai kepala angkatan laut – telah mendukung perjanjian 2022 tentang perbatasan laut dengan Lebanon yang ditentang Netanyahu.

Krisis Konstitusional

Terungkap pula bahwa Sharvit telah menulis opini yang mengkritik kebijakan presiden AS terkait perubahan iklim, yang mendorong sekutu setia Trump , Senator Lindsey Graham, mengkritik pencalonannya dalam sebuah unggahan di X.

“Penunjukan Eli Sharvit sebagai pemimpin baru Shin Bet benar-benar bermasalah,” tulis Graham pada hari Senin.

“Tidak pernah ada pendukung yang lebih baik bagi Negara Israel daripada Presiden Trump. Pernyataan yang dibuat oleh Eli Sharvit tentang Presiden Trump dan kebijakannya akan menciptakan tekanan yang tidak perlu di saat kritis. Saran saya kepada teman-teman Israel saya adalah ubahlah arah dan lakukan pemeriksaan yang lebih baik.”

Kritik Sharvit terhadap presiden AS dipublikasikan oleh surat kabar keuangan Israel Calcalist pada tanggal 23 Januari dengan judul: “Bukan sekadar kesalahan politik: Trump mendorong Bumi ke jurang.”

Para ahli hukum mengatakan kepada AFP pada hari Senin bahwa Netanyahu sejauh ini tidak melanggar hukum apa pun dalam upayanya mencari pengganti Bar.

Tetapi Gantz telah mengatakan bahwa tidak ada keputusan yang harus diambil mengenai kepemimpinan badan Shin Bet sampai setelah keputusan akhir mahkamah agung, untuk mencegah krisis konstitusional.

Hubungan Bar dengan pemerintahan Netanyahu memburuk setelah dia menyalahkan eksekutif tersebut atas kegagalan yang menyebabkan serangan Hamas pada Oktober 2023, dan menyusul penyelidikan Shin Bet atas dugaan pembayaran rahasia dari Qatar kepada beberapa ajudan Netanyahu.

Polisi Israel pada hari Senin mengumumkan penangkapan dua ajudan Netanyahu, Yonatan Urich dan Eli Feldstein, atas dugaan keterlibatan mereka dalam kasus yang oleh media lokal dijuluki “Qatargate”.

Netanyahu memberikan kesaksian dalam penyelidikan tersebut, dan pada hari Senin mengecamnya sebagai “perburuan politik” yang bertujuan untuk “mencegah pemecatan” Bar.

Pengadilan Israel pada hari Selasa memperpanjang penahanan kedua tersangka selama tiga hari tambahan, hingga hari Kamis.

02/04/2025 00:25
Israel Minta Hamas Setujui Rencana Utusan AS untuk Lanjutkan Negosiasi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersedia melanjutkan negosiasi mengenai Jalur Gaza, dengan syarat Gerakan Perlawanan Islam Hamas menyetujui rencana yang diajukan oleh utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff.

Hal ini disampaikan oleh sumber politik Israel yang enggan disebutkan namanya.

Kesepakatan Pembebasan Sandera

Kabar terbaru menyebutkan bahwa Hamas setuju untuk membahas pembebasan lima sandera Israel yang masih hidup tanpa prasyarat seperti gencatan senjata jangka panjang.

“Dari sudut pandang kami, semua sandera di Jalur Gaza berada dalam situasi kemanusiaan, dan kami menuntut jaminan atas keselamatan mereka selama gencatan senjata dan negosiasi selanjutnya,” ungkap sumber pejabat Israel.

Meskipun Israel menunjukkan keterbukaan untuk bernegosiasi, mereka secara tegas menolak persyaratan Hamas untuk mengakhiri perang.

Israel tetap berpegang pada tuntutan yang diajukan oleh Netanyahu dalam pidatonya di depan Kongres musim panas lalu, termasuk kontrol keamanan Israel atas Jalur Gaza dan pelucutan senjata Hamas.

Steve Witkoff Minta Hamas Bebaskan Sandera Melalui 2 Kali Pertukaran

Utusan AS, Steve Witkoff, diutus oleh pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump untuk menengahi perundingan antara Hamas dan Israel bersama mediator dari Qatar dan Mesir.

Rencana Witkoff mencakup pembebasan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dalam dua tahap.

Tahap pertama direncanakan berlangsung pada awal perundingan, sedangkan tahap kedua akan dilakukan pada akhir perundingan.

Witkoff menekankan, “Kami tidak bisa terus-menerus seperti ini. Itu sebabnya kami menuntut pembebasan sandera secara dua gelombang saja,” seperti dilaporkan Sky News.

Jika negosiasi berjalan positif, semua sandera diharapkan dapat dibebaskan.

Namun, Israel memperingatkan akan meningkatkan serangannya di Jalur Gaza jika Hamas tidak memberikan tanggapan positif terhadap tawaran tersebut.

Pertukaran sandera melalui tahap pertama gencatan senjata telah berakhir pada akhir Februari lalu, namun Israel meluncurkan serangan ke Jalur Gaza sejak 18 Maret 2025, melanggar perjanjian gencatan senjata yang ada.

Serangan tersebut telah menyebabkan lebih dari 50.357 warga Palestina tewas dan lebih dari 114.400 lainnya terluka, menurut laporan Kementerian Kesehatan Gaza yang dikutip oleh Anadolu Agency.

Israel terus menyerukan kepada mediator untuk memberikan jaminan yang jelas bagi keselamatan sandera selama gencatan senjata dan perundingan, meskipun serangan di wilayah tersebut berpotensi membahayakan nyawa sanderanya.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

01/04/2025 20:17
Eks Pilot Israel: Pemerintahan Benjamin Netanyahu Buruk, Mirip Nazi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Eks Pilot Angkatan Udara Israel, Yonatan Shapira mengkritik diamnya komunitas global atas serangan militer Israel di Gaza.

Dirinya juga mengkritik dukungan tidak langsung yang diberikan beberapa negara Barat dengan memasok senjata dan jet tempur ke Israel.

“Sebagian besar negara Barat dan Eropa terlibat dalam genosida ini. Kegagalan mereka untuk berhenti mendukung Israel adalah alasan mengapa hal ini (genosida di Gaza) terus berlanjut,” ujar dia.

Dia menekankan bahwa tidak seorang pun berhak untuk tetap diam.

“Beginilah Holocaust terjadi terhadap leluhur saya, dan begitulah genosida di Gaza terjadi sekarang,” lanjutnya.

Shapira mencatat bahwa warga Palestina di Gaza tahu persis siapa yang bertanggung jawab atas serangan Israel ke Gaza.

“Mereka (warga Gaza) menemukan pecahan rudal di reruntuhan dan menyadari bahwa rudal tersebut dibuat di Inggris dan AS,” ujar dia, mengutip Anadolu Agency, Selasa (1/4/2025).

Pilot Israel yang mengundurkan diri itu juga mengkritik pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

Dia menyebut pemerintahan Netanyahu lebih buruk daripada pemerintahan mana pun dan mirip Nazi.

Dia juga menuduh mereka yang menormalisasi hubungan dengan Israel juga terlibat dalam kejahatannya.

Sebut Tindakan Israel Bentuk Terorisme

Pilot Angkatan Udara Israel yang mengundurkan diri Yonatan Shapira mendesak agar pembantaian Israel di Gaza segera diakhiri.

Diketahui Saphira bertugas sebagai pemimpin skuadron di Angkatan Udara Israel pada tahun 2003 selama Intifada Palestina kedua.

Saphira menuduh negara-negara Barat sengaja mendukung genosida yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina.

Saphira menyebut pilot Israel telah membuat banyak warga sipil di Gaza tewas.

“Tidak ada kekuatan lain di wilayah ini yang telah menewaskan warga sipil tak berdosa sebanyak pilot Israel,” kata Shapira, mengutip Anadolu Agency, Selasa (1/4/2025).

Dia mengatakan pesawat tempur Israel dikirim ke Gaza, Tepi Barat, dan Lebanon untuk membunuh warga sipil.

Saphira bahkan menyadari perintah hingga apa yang dilakukan tentara Israel, yang menewaskan masyarakat sipil Gaza adalah tindakan terorisme

“Saya mulai menyadari bahwa ini adalah tindakan terorisme,” katanya.

Dia mengenang serangan udara di mana bom seberat 1.000 ton dijatuhkan di sebuah rumah di salah satu lingkungan terpadat di Gaza pada tengah malam.

Serangan itu menewaskan banyak warga sipil.

Kebanyakan dari mereka anak-anak.

“Para pelaku pembantaian di Gaza tidak boleh lolos dari keadilan.”

“Mereka harus ditangkap, diinterogasi, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup,” kata dia.

Dia menambahkan bahwa jika tentara dan perwira Israel tahu mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka, mereka pasti akan berpikir dua kali sebelum melakukan ‘pembantaian’ di Gaza.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

01/04/2025 20:17
Politik Israel Memanas! Menteri Keuangan Kabinet PM Netanyahu Resign

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pada hari Senin waktu setempat. Mengutip Reuters, pengunduran diri itu disampaikan melalui surat kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Juru Bicara Smotrich mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan protes terhadap permintaan ketua partai Jewish Power yang nasionalis-religius, Itamar Ben Gvir, untuk jabatan menteri tambahan setelah Ben Gvir kembali ke pemerintahan Netanyahu.

Pengunduran diri tersebut kemungkinan tidak akan menghancurkan koalisi Netanyahu. Adapun pemerintah telah meloloskan anggaran tahun 2025 di parlemen Israel minggu lalu.

Kondisi politik Israel sudah menjadi panas sejak awal tahun ini. Ini terjadi setelah Tel Aviv yang dipimpin Netanyahu memutuskan untuk menyetujui gencatan senjata di Gaza, Palestina, dengan milisi bersenjata penguasa wilayah itu, Hamas.

Pada Minggu (19/1/2025), dua menteri sayap kanan Israel secara terbuka menentang kesepakatan gencatan senjata Gaza antara Israel dan Hamas. Mereka adalah Ben-Gvir dan Smotrich.

Ben-Gvir, yang berasal dari partai garis keras kanan, Otzma Yehudit, mengatakan bahwa dirinya dan dua menteri lain memutuskan untuk mengundurkan diri dari kabinet Netanyahu. Mereka mengatakan tidak lagi menjadi bagian dari koalisi yang berkuasa, namun menegaskan tidak akan mencoba untuk menjatuhkan pemerintahan Netanyahu.

Sementara itu, protes besar-besaran mengguncang Israel pada Kamis malam waktu setempat. Ribuan orang memenuhi jalan-jalan setelah parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang memperluas kekuasaan politisi atas pengangkatan hakim yang didorong oleh pemerintahan Netanyahu.

Persetujuan ini datang ketika koalisi Netanyahu, yang berhaluan ekstrem kanan, mengumumkan pemberhentian Jaksa Agung dan Kepala Badan Keamanan Internal. Para pengunjung rasa menyebut undang-undang itu “bencana” dan “paku di peti mati demokrasi Israel”.

(miq/miq)

01/04/2025 17:00

Tag: Benjamin Netanyahu

Krisis Konstitusional