Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto mengatakan siap menempatkan pasukan di Gaza dalam upaya mewujudkan rencana perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Kesiapan Indonesia itu disampaikan Prabowo di KTT ASEAN-Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Malaysia, yang turut dihadiri Trump pada 26 Oktober 2025.
Namun, rencana itu sampai saat ini belum menemui titik terang, terlebih setelah Israel berkeras bahwa mereka merupakan pihak yang berwenang menentukan negara asing yang boleh terlibat dalam pasukan perdamaian itu.
“Kami memegang kendali atas keamanan kami, dan kami juga telah menegaskan bahwa terkait pasukan internasional, Israel akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima, dan beginilah cara kami beroperasi dan akan terus beroperasi,” kata Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Israel telah menolak niatan Turki untuk ikut serta dalam pasukan perdamaian di Gaza.
Adapun Yordania menyatakan tidak ingin terlibat dalam pasukan perdamaian tersebut jika misinya menegakkan perdamaian di Gaza.
Penempatan prajurit yang dinamakan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) tersebut merupakan satu dari 20 butir rencana perdamaian yang diinisiasi Trump.
‘Bola di tangan Israel’
Dalam pernyataan di sela-sela KTT ASEAN-Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Minggu (26/01), Prabowo mengatakan pemerintahannya siap dan berkomitmen untuk mendukung upaya perdamaian dan stabilisasi di Gaza, salah satunya dengan mengirim prajurit ke dalam pasukan perdamaian internasional.
“Mari kita memilih untuk berada di sisi sejarah yang benar,” kata Prabowo.
“Marilah ASEAN dan AS menjadi mitra perdamaian, membangun perdamaian yang lestari, memupuk kerja sama yang membangun, dan memperkuat kemitraan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat kita dan dunia.”
Presiden Prabowo (kiri) bertemu dengan Presiden AS, Donald Trump, untuk membahas Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada 13 Oktober 2025. (AFP via Getty Images)
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, berpendapat niatan Pranowo itu memang sejalan dengan konstitusi negara soal keterlibatan dalam menjaga perdamaian dunia.”
Hanya saja Rezasyah ragu komitmen Prabowo itu bakal berjalan mulus lantaran keputusan mengirimkan pasukan perdamaian tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah Indonesia.
Dia merujuk pernyataan Netanyahu pada 26 Oktober yang mengatakan pemerintahannya yang berhak menentukan negara asing yang terlibat dalam pasukan multinasional tersebut.
“Bola di tangan Israel,” kata Rezasyah.
Agar dapat berperan dalam mewujudkan pasukan perdamaian internasional, Rezasyah menyebut Prabowo harus mengintensifkan lobi kepada Amerika Serikat dan PBB.
Hal itu diperlukan lantaran Amerika Serikat masih menjadi salah satu pihak utama yang bisa menekan Netanyahu.
“Bagaimana pun harus ada komunikasi bagus dengan Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB. Lagipula, hubungan kita kan sudah semakin enggak mesra setelah kasus atlet gimnastik,” lanjut Rezasyah, merujuk pada penolakan Indonesia dalam memberi visa kepada para atlet Israel untuk mengikuti Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta.
“Saya pikir cukup ikut [mandat] PBB, karena Dewan Keamanan PBB yang memberikan mandat akan diberikan kepada negara [kirim pasukan perdamaian].”
AFP via Getty ImagesPresiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan dengan Perdana Menteri israel Benjamin Netanyahu.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyebut pemerintahan Trump telah mempertimbangkan untuk mengajukan resolusi PBB soal mandat bagi pasukan perdamaian di Gaza.
Pasukan multinasional itu bertujuan untuk menjadi kekuatan penstabil di wilayah Gaza, terang Rubio di Doha, Qatar, pada 25 Oktober.
Rubio menambahkan, pemerintah Amerika Serikat tidak akan mengirim prajurit mereka ke Gaza, tapi menyatakan telah membahas topik tersebut dengan Indonesia, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Turki.
Baca juga:
Namun, Israel menyatakan tak ingin Turki terlibat dalam program tersebut.
“Negara-negara yang ingin atau siap mengirim pasukan bersenjata harus setidaknya adil terhadap Israel,” kata Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, tanpa merinci lebih jauh maksud pernyataannya.
Sementara itu, Raja Abdullah dari Yordania mengatakan negaranya dan Mesir hanya bersedia melatih pasukan keamanan Palestina.
“Jika kami berpatroli di sekitar Gaza dengan senjata, negara manapun tidak ingin terlibat dalam situasi itu,” kata Abdullah dalam wawancara eksklusif dengan BBC.
Selama beberapa dekade terakhir, Yordania merupakan negara penampung pengungsi Palestina terbesar di Timur Tengah, mencapai 2,3 juta orang.
Untung-rugi mengirim pasukan perdamaian
Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan ulang rencana mengirim prajurit ke dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).
Menurutnya, proposal keberadaan ISF hanya akan melemahkan Hamas sehingga Israel nantinya dapat menguasai wilayah Palestina dengan mudah.
Sedari awal, Faisal menilai, poin-poin dalam proposal yang diusulkan Trump sejatinya lebih banyak menguntungkan Israel.
Ia merujuk, antara lain, soal pelucutan senjata Hamas serta keberadaan buffer zone yang ditetapkan di dalam Gaza yang “justru makin mengurangi wilayah.”
Saat ini, terang Faisal, Israel sejatinya telah menguasai lebih dari setengah wilayah Gaza.
Oleh karena itu, Faisal mengatakan, “Ini skenario Amerika Serikat dan Israel, supaya Hamas melemah dan Gaza akhirnya dikuasai Israel.”
“Poin kesepakatan itu sudah rentan sedari awal. Ada wilayah buffer zone, tapi kenapa di wilayah Gaza?” ujarnya.
Berbeda dengan Faisal, Teuku Rezasyah menilai pengiriman pasukan perdamaian internasional bakal cukup membantu menstabilkan kondisi di Gaza.
Ia menilai, pasukan Indonesia memiliki kemampuan untuk mendekati Hamas sehingga perdamaian dapat segera tercapai. Di sisi lain, Hamas pun tidak memiliki resistensi dengan Indonesia.
“Hamas tahu diri. Mereka melihat “abang” mereka yang datang. Saya percaya mereka akan bisa menahan diri jika pasukan kita ke sana,” ujar Rezasyah.
“Pasukan kita juga lengkap dan bisa menghargai kearifkan lokal. Namun, yang harus dilakukan sekarang adalah harus berkoordinasi dengan Dewan Keamanan PBB.”
Kemlu tunggu mandat PBB
Sampai saat ini, posisi Indonesia dalam pasukan perdamaian internasional masih belum jelas, apakah sekadar penyokong atau menjadi pasukan inti.
Namun sejumlah media Israel melaporkan bahwa Indonesia dan Azerbaijan akan menjadi pasukan inti ISF di Gaza.
Media Israel Hayom dalam salah satu laporannya menyatakan, pembahasan soal posisi Indonesia itu sempat muncul dalam diskusi terbaru antara Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, tak berkomentar lebih lanjut soal kabar prajurit Indonesia menjadi pasukan inti di Gaza.
Menurutnya, pemerintah Indonesia sampai saat ini masih memantau saksama perkembangan di Gaza dan “mendukung penuh upaya rekonstruksi pascaperang.”
“Seperti disampaikan Presiden RI dalam pidato di Sidang Majelis Umum PBB, Indonesia siap berkontribusi nyata dalam bentuk pengiriman pasukan penjaga perdamaian,” kata Yvonne.
“Itu jika PBB melalui Dewan Keamanan telah memberikan mandat resmi.”
Anadolu via Getty ImagesPersonel TNI bersiap menjalani misi perdamaian PBB di Kongo.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Oktober, Prabowo menyebut pemerintahannya siap mengirimkan 20.000 personel perdamaian ke Gaza.
Soal jumlah itu, Yvonne belum memastikan, dengan mengatakan, “Pelaksanaan menyesuaikan kebutuhan dan mandat dari PBB.”
“Prisipnya adalah setiap penugasan akan mengikuti keputusan dan kerangka yang ditetapkan Dewan Keamanan PBB.”
Sementara Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Freddy Ardianzah, mengatakan siap jika pemerintah menginstruksikan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.
“Pada prinsipnya, TNI selalu siap melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah, dalam hal ini perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI,” ujar Freddy.
Menurut Freddy, TNI sejatinya telah memiliki satuan-satuan khusus yang siap diterjunkan untuk operasi di luar negeri, baik misi kemanusiaan atau perdamaian.
“Segala bentuk keterlibatan TNI di luar negeri itu akan dilaksanakan sesuai mandat dan keputusan politik negara,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa penerjunan pasukan itu akan tetap selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia.
“Prinsipnya, TNI siap menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan permintaan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan memperhatikan aspek keamanan, kemampuan, dan mandat operasi,” pungkasnya.
(ita/ita)
