Tag: Benjamin Netanyahu

Ratusan Intelijen Israel Membangkang, Minta Perang di Gaza Dihentikan Saja – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Ratusan personel intelijen cadangan Israel menolak perang di Jalur Gaza dikobarkan lagi.

The Times of Israel melaporkan bahwa intelijen yang berasal dari satuan elite 8200 ini menyatakan dukungan kepada para pilot Israel yang sudah meminta agar perang dihentikan.

Sebelumnya, banyak pilot cadangan Angkatan Udara Israel yang mendesak para sandera Israel di Gaza agar dibebaskan, meski itu artinya perang harus disudahi.

Sejumlah pilot itu juga mendesak pemerintah Israel untuk lebih memprioritaskan pembebasan sandera ketimbang melanjutkan konflik.

Mereka menilai bahwa tujuan perang saat ini lebih bersifat politik dan personal, bukan kepentingan nasional.

Adapun para intel cadangan itu menandatangani surat yang isinya mendukung pernyataan para pilot. Surat itu diterbitkan hari Jumat, 11 April 2025.

“Melanjutkan perang tidak akan berkontribusi terhadap tujuan-tujuan yang telah dinyatakan, dan akan merenggut nyawa sandera, tentara IDF, dan warga sipil tak berdosa,” kata para intel dalam surat itu, dikutip dari CNN.

“Pemerintah tidak bertanggung jawab atas bencana ini, dan tidak mengakui bahwa mereka tidak punya rencana atau solusi atas krisis ini.”

“Kami mendukung seruan dari para tentara Angkatan Udara kepada semua warga Israel, di mana pun dan dengan cara apa pun, agar bertindak dan meminta pembebasan sandera dan penghentian perang.”

Adapun saat ini masih ada 59 warga Israel yang disandera di Gaza. Upaya IDF untuk memulangkan mereka hingga kini belum membuahkan hasil.

Para intel cadangan juga memperingatkan bahwa banyak personel yang kelelahan setelah berulang kali dipanggil untuk berdinas.

Mereka berpendapat bahwa melanjutkan perang tidak akan mendekatkan Israel kepada tujuannya, yaitu memulangkan sandera dan menyingkirkan Hamas.

Reaksi Pihak Militer dan Pemerintah

Komandan Angkatan Udara Israel, Mayjen Tomer Bar, mengkritik surat tersebut dan menyatakan bahwa pernyataan itu melemahkan solidaritas di kalangan pasukan.

“Tidak pantas bagi tentara cadangan aktif untuk mendesak perang dihentikan,” kata Bar.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengekspresikan kemarahan terhadap tentara cadangan yang meminta perang diakhiri.

Ia menyebut mereka sebagai kelompok kecil yang berisik dan anarkistis, serta menuduh mereka berusaha melemahkan IDF.

“Mereka sudah pernah menyebarkan pesan kelemahan kepada musuh kita. Kami tidak akan mengizinkan hal ini terjadi lagi,” kata Netanyahu.

Di tengah ketegangan ini, sekitar 1.840 akademisi di Israel menyatakan dukungan terhadap pernyataan para tentara cadangan yang meminta agar perang diakhiri.

Mereka menekankan pentingnya memulangkan sandera tanpa penundaan.

Tindakan Disipliner

Sebagai respons terhadap surat penolakan tersebut, IDF mengumumkan bahwa tentara aktif yang menandatangani surat itu akan dibebastugaskan.

“Tidak mungkin seseorang yang bertugas di dalam kokpit lalu keluar dan mengaku kurang percaya diri dalam misi ini,” ungkap pihak IDF.

Angkatan Udara Israel mengambil langkah disipliner untuk menjaga agar IDF terhindar dari kontroversi politik.

Dengan tegas, mereka mengatakan akan terus menindak siapa pun yang berusaha membawa politik ke dalam militer.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

12/04/2025 19:56
Survei: Hampir Separuh Warga Israel Tak Yakin IDF Bisa Kalahkan Hamas Sekaligus Bebaskan Sandera – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Menurut jajak pendapat, hampir separuh warga Israel tidak percaya Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mampu membebaskan sandera dan mengalahkan Hamas di Jalur Gaza secara bersamaan.

Survei yang dilakukan oleh Viterbi Family Center for Public Opinion and Policy Research menunjukkan bahwa 49 persen responden meyakini pembebasan sandera sekaligus pelenyapan Hamas adalah hal yang tidak mungkin tercapai.

Sementara itu, 46 persen responden mengaku yakin bahwa kedua hal itu bisa diwujudkan secara bersamaan.

Ketika ditanya mengenai tujuan yang diprioritaskan, 68 persen responden mengatakan pembebasan sandera harus diutamakan. Hanya 25 persen yang meminta agar pemerintah Israel memprioritaskan penggulingan Hamas.

“Jumlah responden yang memilih pemulangan sandera sebagai tujuan terpenting telah naik signifikan, sedangkan responsen yang memprioritaskan penggulingan Hamas turun,” kata lembaga survei itu dikutip dari Al Mayadeen.

Survei ini dilakukan dari tanggal 31 Maret hingga 6 April 2025. Jumlah responden adalah 598 warga Yahudi dan 150 warga keturunan Arab.

Sebelumnya, pada survei Januari 2024, baru sekitar setengah warga Israel meyakini pemulangan sandera adalah hal terpenting.

Sebanyak 91 persen responden dari sayap kiri dan 60,5 responden dari sayap tengah mengatakan pemulangan sandera lebih penting. Sementara itu, hanya ada 52 persen responden dari sayap kanan yang berpikir serupa.

Di antara responden yang memilih mengutamakan penggulingan Hamas, 74 persen di antara mereka merasa kedua tujuan Israel di Gaza bisa dicapai secara bersamaan.

Adapun 59 persen dari responden yang meyakini pemulangan sandera adalah prioritas mengatakan kedua tujuan itu tidak bisa dicapai bersamaan.

PASUKAN ISRAEL – Foto yang diambil dari Yedioth Ahronoth tanggal 1 April 2025 memperlihatkan pasukan Israel di Jalur Gaza. (Yedioth Ahronoth/IDF)

Survei yang mirip pernah dilakuan pada bulan November 2024. Hasilnya, 64 responden mengatakan pembebasan tahanan untuk mengakhiri perang harus diutamakan ketimbang melanjutkan perang.

Hanya 20 persen responden yang mendukung perang diteruskan, sedangkan 11 persen lainnya belum memutuskan pilihan.

Mayoritas warga AS tidak menyukai Israel

Sementara itu, jajak pendapat terbaru yang dilakukan Pew Research Center menunjukkan bahwa sebagian besar warga Amerika Serikat (AS) tidak menyukai Israel.

Hasil jajak pendapat itu dirilis Selasa kemarin, (8/4/2025), bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Presiden AS Donald Trump.

Pew Research Center menyebut pandangan warga AS mengenai Israel makin negatif dalam tiga tahun terakhir.

Saat ini mayoritas orang dewasa di AS (53 persen) punya pandangan buruk tentara Israel. Jumlah ini meningkat karena pada bulan Maret 2022 angkanya 42 persen.

Peningkatan itu terjadi setelah Hamas menyerang Israel tahun 2023, kemudian Israel menginvasi Jalur Gaza.

Menurut survei terbaru, kepercayaan warga AS kepada Netanyahu juga tetap rendah, yakni 32 persen.

Survei itu dilakukan tanggal 24 hingga 30 Maret 2025 atau sebelum Netanyahu kembali berkunjung ke AS. Sampel survei adalah 3.605 orang dewasa di AS.

Adapun sebanyak 54 persen responden merasa perang di Gaza adalah persoalan yang penting bagi mereka. Angka ini turun karena sebelumnya (Januari 2024) mencapai 65 persen.

Sebanyak 69 persen responden pendukung Partai Demokrat memandang buruk Israel, sedangkan pada responden Partai Republik ada 37 persen yang memandang buruk Israel.

Jumlah ini meningkat karena pada tahun 2022 angkanya 53 persen (Demokrat) dan 27 persen (Republik).

12/04/2025 11:22
Anwar Abbas Pertanyakan Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza ke RI

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto berencana mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mempertanyakan rencana tersebut.

Anwar awalnya menyebut Prabowo harus bisa memberikan jaminan warga Gaza yang dievakuasi akan kembali lagi ke Palestina. Dia mengingatkan Israel saat ini telah menduduki Jalur Gaza.

“Pertanyaan saya ya, Pak Prabowo bisa menjamin mereka bisa kembali? Bisa dikembalikan lalu diterima oleh Israel? Itu Gaza itu sekarang bukan di bawah pemerintahan Palestina, itu sekarang didudukin oleh Israel ya,” kata Anwar kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

Dia juga menyinggung rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Gaza. Dia mengatakan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin mengosongkan Gaza dari warga Palestina.

“Jadi yang berkuasa di Gaza itu sekarang adalah Israel, (PM) Israel Benjamin Netanyahu dengan Donald Trump sudah membuat kesepakatan akan mengusir dan mengosongkan Gaza dari warganya,” ujarnya.

Anwar lalu bertanya dan mengaitkan keinginan AS-Israel mengosongkan Gaza dengan niat Prabowo mengevakuasi warga yang terluka. Dia bertanya-tanya apakah AS dan Israel senang atau tidak saat ada negara lain yang mau menampung warga Gaza di tengah keinginan mereka mengosongkan wilayah itu.

“Jadi Israel dan Amerika punya rencana untuk mengosongkan Gaza ya, untuk mengusir rakyat Gaza, tiba-tiba ada pemerintah di suatu negara yang ingin menarik rakyat Gaza keluar dari situ, senang apa tidak Israel itu ya?” sambungnya.

Anwar meragukan warga Palestina bisa kembali lagi ke Gaza. Dia mengatakan perang di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 50 ribu orang itu, belum jelas kapan berakhirnya.

Anwar memberikan masukan agar pemerintah Indonesia tidak membawa warga Gaza ke luar wilayahnya. Dia berharap korban kekejaman Israel bisa diobati di Gaza tanpa harus dievakuasi.

“Makanya bagi saya Kalau Prabowo sekarang ini berkunjung ke lima negara, jangan minta dukungan mereka supaya mereka mendukung Indonesia membawa rakyat Gaza keluar dari Gaza untuk diobatin, jangan itu, diminta dukungannya. Tapi, mintalah dukungan kepada lima negara tadi supaya mereka mendukung gagasan prabowo untuk mendirikan rumah sakit di Gaza,” katanya

Anwar menilai Prabowo lebih mengutamakan sisi kemanusiaan dibandingkan keadilan. Dia berharap tidak ada pihak yang membantu rencana jahat Israel.

“Pak Prabowo lebih menunjukkan pendekatan perikemanusiaan, agak mengebelakangkan pendekatan perikeadilan, kalau menurut saya seimbangkan ini. Kita tergugah karena mereka luka kita obatin, di mana diobatin? Diobatin di Gaza, jangan dibawa ke Jakarta. Adilnya bagaimana? Adilnya orang Gaza bisa tinggal di Gaza, karena itu tanah mereka kan, jangan bawa mereka keluar,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo mengungkap rencana evakuasi seribuan warga Gaza ke Indonesia. Prabowo menyatakan siap mengirimkan pesawat untuk proses evakuasi.

Prabowo mengatakan mengenai evakuasi tersebut syaratnya harus semua pihak terkait menyetujui. Prabowo menekankan evakuasi warga Gaza ke RI hanya sementara. Jika kondisi Gaza sudah memungkinkan, warga yang dievakuasi harus kembali tempat asal.

“Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini, kedua mereka di sini hanya sementara sampai pulih sehat kembali dan pada saat mereka pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan mereka harus kembali ke daerah mereka asal,” ujar Prabowo, Rabu (9/4).

(azh/haf)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

12/04/2025 09:00
Tak Hanya Tentara AU Israel, Ratusan Intel IDF Tolak Perang Gaza, Netanyahu Ngambek: Berisik – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Setelah ramai kabar banyak tentara Angkatan Udara (AU) Israel membangkang, kini ada ratusan intelijen Israel yang menolak perang di Jalur Gaza.

Para intel Pasukan Pertahanan Israel (IDF) itu membela para pilot yang sebelumnya mengeluarkan surat pernyataan yang meminta perang disudahi.

Mereka turut membuat surat pernyataan dalam sepucuk surat yang diterbitkan hari Jumat, (11/4/2025).

Dikutip dari The Times of Israel, lewat surat tersebut, intel-intel yang berasal dari satuan elite 8200 itu menyatakan bergabung dengan aksi para pilot yang menuntut sandera dipulangkan.

“Melanjutkan perang tidak akan berkontribusi terhadap tujuan-tujuan yang telah dinyatakan, dan akan merenggut nyawa sandera, tentara IDF, dan warga sipil tak berdosa,” kata mereka dalam surat itu, dikutip dari CNN.

“Pemerintah tidak bertanggung jawab atas bencana ini, dan tidak mengakui bahwa mereka tidak punya rencana atau solusi atas krisis ini.”

“Kami mendukung seruan dari para tentara Angkatan Udara kepada semua warga Israel, di mana pun dan dengan cara apa pun, agar bertindak dan meminta pembebasan sandera dan penghentian perang.”

Saat ini dilaporkan masih ada 59 warga Israel yang disandera Hamas di Gaza. Hingga kini IDF masih gagal memulangkan mereka.

Sehari sebelumnya ada sekitar seribu pilot Israel, kebanyakan sudah pensiun, yang meminta pemerintah Israel mengutamakan pembebasan sandera ketimbang melanjutkan perang Gaza.

Menurut mereka, tujuan perang di Gaza kini lebih bersifat politik dan personal ketimbang kepentingan nasional.

Sejumlah mantan perwira Angkatan Laut Israel turut bergabung dengan para pilot itu guna meminta perang diakhir.

Sementara itu, para intel cadangan Israel memperingatkan bahwa ada banyak personel cadangan yang mengalami “kelelahan” setelah berkali-kali dipanggil untuk berdinas. Banyak dari mereka yang berada di garis depan pertempuran.

Lalu, mereka mengatakan perang di Gaza tidak mendekatkan Israel kepada tujuannya, yakni memulangkan sandera, melenyapkan Hamas, dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.

“Melanjutkan perang tidak akan berkontribusi terhadap tujuan-tujuan yang telah dinyatakan, dan akan menewaskan sandera, tentara IDF, dan warga tak berdosa,” kata mereka dalam surat itu.

Mereka mengklaim Hamas masih mengontrol Gaza dan merekrut anggota baru. Di sisi lain, pemerintah Israel tidak menyodorkan rencana yang meyakinkan untuk menyingkirkan Hamas.

Sementara itu, Komandan AU Israel Mayjen Tomer Bar mengkritik surat dari tentara AU yang menolak perang. Dia mengatakan surat itu melemahkan solidaritas.

“Tak pantas bagi tentara cadangan aktif untuk mendesak perang diakhiri, yang dalam perang itu mereka ikut serta. Kita tidak bisa mengizinkan hal ini di satuan apa pun yang ikut serta dalam perang, termasuk di Angkatan Udara,” kata Bar.

SERANGAN BESAR – Pasukan Israel berkumpul jelang penyerbuan dan invasi darat terbuka ke berbagai wilayah di Jalur Gaza.I (khaberni/tangkap layar)

Netanyahu kesal

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kesal dengan para tentara cadangan yang meminta perang Gaza dihentikan.

Menurut Netanyahu, para tentara itu didanai oleh organisasi yang menurut dia ingin menggulingkan pemerintahan koalisi Israel saat ini.

“Ini kelompok pensiunan yang kecil, berisik, anarkistis, dan tak terkait, kelompok besar yang tidak berdinas selama bertahun-tahun,” kata Netanyahu.

Di samping itu, Netanyahu mengklaim mereka berusaha melemahkan Israel dan IDF serta menyemangati musuh untuk melawan Israel.

“Mereka sudah pernah menyebarkan pesan kelemahan kepada musuh kita. Kita tidak akan mengizinkan mereka melakukannya lagi.”

Di sisi lain, sekitar 1.840 akademisi di Israel mendukung pernyataan para tentara cadangan yang meminta perang diakhiri.

“Kami, anggota fakultas di lembaga pendidikan tinggi, mendukung pernyataan personel Angkatan Udara itu dan meminta sandera dipulangkan tanpa ditunda-tunda, bahkan jika itu mengharuskan perang diakhiri,” kata mereka dikutip dari Yedioth Ahronoth.

Para tentara cadangan akan dikeluarkan

Para tentara cadangan Israel yang meminta perang di Jalur Gaza diakhiri akan dikeluarkan dari IDF.

AU Israel berusaha mencegah beredarnya surat penolakan dari tentara cadangan. Namun, surat itu sudah beredar di surat-surat kabar Israel hari Kamis pagi.

Tak lama kemudian, IDF dan Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan akan membebastugaskan tentara aktif yang menandatangani surat itu.

“Tidak mungkin seseorang yang bertugas di dalam kokpit lalu keluar dan mengaku kurang percaya diri dalam misi ini,” kata IDF.

“Ini anomali yang tidak mungkin. Kami mengakui hak setiap tentara cadangan untuk mengungkapkan pendapatnya, tetapi sepanjang dia tidak menggunakan posisinya di IDF.”

Angkatan Udara Israel mengumumkan tindakan disipliner itu Kamis pagi. Tindakan itu ditujukan untuk menjaga agar IDF jauh dari kontroversi.

Para pemimpin militer Israel memberi sinyal bahwa mereka akan terus menindak mereka yang berusaha membawa “politik ke dalam militer”.

(Tribunnews.com/Febri)

12/04/2025 08:18
VIDEO: Pertemuan Netanyahu-Trump di Gedung Putih

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan mendadak ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu dengan Donald Trump di Gedung Putih. Dia membawa sejumlah kekhawatiran penting: program nuklir Iran, tarif impor yang dihadirkan Trump, meningkatnya pengaruh Turki di Suriah, serta perang yang telah berlangsung 18 bulan di Jalur Gaza.

Ringkasan

12/04/2025 01:16
Rencana Indonesia Evakuasi Warga Gaza, Terkait Proposal Kontroversial Trump? – Halaman all

Indonesia berencana mengevakuasi warga Gaza untuk tujuan kemanusiaan, namun terkait dengan usulan kontroversial Trump.

Evakuasi bersifat sementara dan dengan persetujuan semua pihak.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rencana Indonesia untuk mengevakuasi warga Gaza menuai perhatian dan pertanyaan mengenai keterkaitannya dengan usulan kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mendorong pemindahan warga Palestina ke negara lain.

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, sebelumnya menyatakan kesiapan Indonesia untuk membantu warga Gaza yang menjadi korban konflik, terutama bagi mereka yang membutuhkan perawatan medis dan perlindungan sementara.

Namun, langkah ini menimbulkan kekhawatiran terkait apakah itu akan sejalan dengan rencana kontroversial Trump.

Kritikan Terhadap Rencana Evakuasi

Pakar hubungan internasional, Radityo Dharmaputra dari Universitas Airlangga, menyebutkan bahwa pernyataan Prabowo dapat memberikan sinyal yang salah tentang posisi Indonesia terkait Palestina.

Menurutnya, rencana evakuasi ini bisa memberi kesan bahwa Indonesia mendukung ide Trump yang mengusulkan pemindahan warga Palestina dari Gaza ke negara lain.

Radityo mengatakan, “Ini bisa dianggap sebagai legitimasi terhadap usulan Trump. Jika ini diartikan sebagai langkah pemindahan permanen, bisa menimbulkan implikasi politik yang jauh lebih besar.”

Pernyataan Prabowo dan Komitmen Indonesia

Presiden Prabowo menegaskan bahwa evakuasi yang direncanakan Indonesia bersifat sementara dan khusus bagi warga Gaza yang membutuhkan bantuan, seperti korban luka atau anak-anak yatim.

“Kami siap menampung mereka yang membutuhkan perawatan medis, tetapi ini hanya bersifat sementara. Mereka akan kembali ke Gaza saat kondisi di sana membaik,” ujar Prabowo.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, juga menjelaskan bahwa evakuasi ini masih dalam tahap konsultasi dengan pemerintah Palestina dan negara-negara di kawasan Timur Tengah.

“Rencana ini hanya akan dilaksanakan setelah ada persetujuan dari semua pihak terkait, termasuk rakyat Palestina,” ungkap Sugiono dalam wawancara yang diterima Tribunnews pada Jumat (11/4/2025).

Konsultasi dan Persetujuan Semua Pihak

Sugiono menekankan bahwa proses evakuasi ini harus mendapat persetujuan dari rakyat Palestina dan negara-negara kawasan.

“Jika ada yang tidak setuju, rencana ini bisa dibatalkan,” jelas Sugiono. Menurutnya, evakuasi hanya akan dilakukan secara sukarela dan tidak akan memaksa siapa pun.

Usulan Trump untuk Relokasi Warga Gaza

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump pada bulan Februari lalu mengusulkan untuk memindahkan warga Gaza yang mengungsi akibat invasi Israel ke negara lain, seperti Mesir atau Yordania.

Trump berpendapat bahwa Gaza adalah daerah yang tidak layak huni, dan relokasi akan memberi kesempatan bagi warga Palestina untuk hidup lebih baik.

“Saya merasa sangat berbeda tentang Gaza daripada banyak orang. Saya pikir mereka harus mendapatkan sebidang tanah yang bagus, segar, dan indah,” kata Trump saat bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Ruang Oval pada 4 Februari lalu.

Trump juga menyatakan bahwa ia yakin negara-negara seperti Mesir atau Yordania akan menerima warga Gaza untuk dijadikan tempat tinggal sementara.

“Jika kita dapat menemukan tanah yang tepat dan membangun tempat-tempat yang sangat bagus, itu akan jauh lebih baik daripada kembali ke Gaza,” tambah Trump.

Pro dan Kontra Rencana Evakuasi

Rencana evakuasi ini menuai beragam reaksi di Indonesia. Muhammadiyah, organisasi terbesar kedua di Indonesia, menyatakan dukungannya asalkan evakuasi ini bersifat sementara.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq Mughni, mengatakan, “Kalau itu sifatnya sementara untuk kepentingan treatment dan perawatan kesehatan, tentunya bagus.”

Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan bahwa Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam agenda negara-negara besar, terutama dalam hal pemindahan warga Gaza.

“Indonesia jangan sampai tertipu oleh manuver Israel yang ingin mengosongkan Gaza,” tegas Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas.

Dukungan dan Saran dari DPR

Di sisi lain, anggota DPR juga memberikan respons positif terhadap rencana ini, dengan syarat Indonesia dapat menyediakan fasilitas yang memadai bagi warga Gaza.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Laksono, mengingatkan pemerintah untuk mempersiapkan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja bagi warga Gaza yang dievakuasi.

“Hal-hal tersebut adalah bagian kecil dari yang harus disiapkan oleh pemerintah sebagai tuan rumah,” ujar Dave.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyambut baik rencana evakuasi ini sebagai bentuk empati dan kepedulian Indonesia terhadap rakyat Palestina.

“Rencana yang disampaikan Pak Prabowo adalah bentuk kepedulian dan empati pemerintah mewakili rakyat Indonesia,” kata Doli.

Komitmen Indonesia Terhadap Palestina

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam setiap langkah yang diambil.

Sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia memastikan bahwa setiap keputusan terkait rencana evakuasi warga Gaza akan melibatkan konsultasi dan persetujuan semua pihak terkait, termasuk rakyat Palestina dan negara-negara kawasan.

“Semua langkah ini harus dilakukan dengan kesepakatan bersama dan berdasarkan prinsip kemanusiaan,” pungkas Sugiono.

12/04/2025 00:24
Buron Mahkamah Pidana Internasional, Netanyahu Bebas Kelayapan

Jakarta, CNBC Indonesia – Meski dicari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu masih bebas berkeliaran. Bahkan, pemerintah Hungaria mengumumkan penarikan diri dari keanggotaan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) setelah Netanyahu berkunjung ke negaranya. Seperti apa sebenarnya Mahkama Pidana Internasional di mata pemimpin dunia?

Selengkapnya saksikan di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (11/04/2025).

11/04/2025 22:15
Youtuber Ms.Rachel Sering Posting Konten Dukung Anak-anak Gaza, Dituduh Sebarkan Propaganda Hamas – Halaman all

Kelompok Pro-Israel Tuduh Seorang Influencer Sebarkan Propaganda Hamas, Mendesak Penyelidikan

TRIBUNNEWS.COM- Kelompok pro-Israel yang bermarkas di New York mendesak Jaksa Agung AS Pam Bondi untuk menyelidiki kreator konten anak-anak populer, Ms. Rachel, karena diduga menyebarkan “propaganda Hamas” kepada jutaan pengikutnya, Anadolu melaporkan.

StopAntisemitism pada hari Senin menuduh Rachel, yang nama aslinya adalah Rachel Griffin Accurso, telah berubah menjadi “penguat propaganda Hamas” sejak 7 Oktober 2023.

“StopAntisemitism meminta Jaksa Agung Bondi untuk menyelidiki apakah Ibu Rachel didanai oleh pihak asing untuk menyebarkan propaganda anti-Israel guna menyesatkan opini publik,” kata kelompok itu di X, sambil meminta para pendukungnya untuk mengirim surat kepada Bondi.

Pendidik anak-anak, yang memiliki 14 juta pelanggan YouTube dan 2,7 juta pengikut Instagram, telah menggunakan platformnya untuk meningkatkan kesadaran tentang anak-anak yang terkena dampak krisis kemanusiaan di Gaza.

“Mengingat audiensnya sebagian besar non-politik, perubahan pesan ini sangat memprihatinkan,” kata kelompok tersebut dalam surat mereka kepada Bondi.

Kelompok tersebut menuduh bahwa Rachel telah menyebarkan klaim palsu, termasuk “foto seorang ‘anak kelaparan’ dari Gaza yang sebenarnya merupakan kasus fibrosis kistik” dan “statistik palsu Hamas tentang lebih dari 14.000 anak yang terbunuh.”

Hal itu juga mengisyaratkan bahwa ia mungkin melanggar Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing (FARA), karena “mencurigai” bahwa “ada dinamika serupa di ruang influencer daring” dengan dugaan pendanaan asing untuk aktivisme kampus.

FARA bertujuan untuk mempromosikan transparansi terkait pengaruh asing di AS dengan mewajibkan agen dari prinsipal asing untuk mengungkapkan aktivitas dan hubungan mereka.

Universitas-universitas AS menyaksikan protes pro-Palestina tahun lalu, dengan otoritas AS secara keliru melabeli mereka sebagai antisemit dan telah menerapkan tindakan keras terhadap mahasiswa.

Tuduhan itu muncul di tengah serangan Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 50.800 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023.

November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

11/04/2025 20:50
Pembicaraan Nuklir AS-Iran, Peluang Baru atau Jalan Buntu?

Jakarta –

Iran dan Amerika Serikat berencana untuk melanjutkan pembicaraan mengenai program nuklir Iran, pada Sabtu 12 April. Teheran menegaskan, Menteri Luar Negeri Abbas Aragchi akan mengadakan pembicaraan tidak langsung dengan Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, di negara Teluk, Oman.

Pemimpin spiritual dan politik Iran, Ayatollah Khamenei sebelumnya telah menyatakan “Kami siap untuk berunding dengan AS, tetapi tidak secara langsung,” kata Presiden Iran, Massoud Pezeshkian pada Rabu, 9 April. “Kami tidak melakukan pembicaraan secara langsung, karena kami tidak mempercayai AS.”

Presiden Pezeshkian dalam waktu bersamaan juga menegaskan, Ayatollah Khamenei tidak keberatan dengan keberadaan investor Amerika di Iran. “Yang kami tolak adalah konspirasi, upaya kudeta, dan kebijakan-kebijakan keliru yang mereka lakukan.” Menurut media Iran, Menteri Luar Negeri Oman, Sayyid Badr Albusaidi, juga diperkirakan akan berpartisipasi dalam perundingan ini.

Pendekatan yang berjarak

Presiden AS Donald Trump sebaliknya mengkonfirmasi, perundingan dengan Iran akan dilakukan secara langsung. Presiden Trump ingin mengupayakan kesepakatan dengan Teheran, untuk membatasi program nuklir Iran yang kontroversial. Utusan khusus AS untuk Timur Tengah, yang juga teman lama Trump, Steve Witkoff, akan bertolak ke Oman untuk bertemu dengan delegasi Iran pada hari Sabtu.

“Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mendapat kewenangan yang diperlukan, untuk mendorong inisiatif diplomasi saat berunding dengan AS,” kata Mostafa Najafi, pakar hubungan internasional dan strategi keamanan Iran di Teheran.

Najafi menilai, perbedaan ekspektasi dan persepsi Iran dan AS adalah masalah inti dari perundingan ini, bukan apakah perundingan dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

“Iran ingin pembicaraan hanya berfokus pada program nuklir. Di sisi lain, Presiden Trump melalui suratnya kepada Teheran tidak hanya menyerukan pembatasan program nuklir dan rudal balistik, tetapi juga menuntut Iran untuk berhenti campur tangan dalam politik regional di timur tengah. Tuntutan-tuntutan ini jauh dari harapan Teheran,” tulis Najafi menjawab pertanyaan DW.

Presiden AS Donald Trump menulis surat kepada para pemimpin spiritual dan politik Iran pada awal Maret, yang kemudian dibalas Iran di akhir Maret. Detil pertukaran pesan tersebut tidak diketahui publik. Trump mengatakan pada hari Senin lalu, Iran akan berada dalam “bahaya yang mematikan” jika perundingan gagal.

Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi AS, NBC, akhir bulan lalu, Trump bahkan melontarkan ancaman: “Jika kesepakatan tidak tercapai, akan ada pengeboman yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

Sinyal yang saling bertentangan?

“Tidak akan ada negosiasi pada hari Sabtu. Hanya akan ada pertemuan,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce. Ia menekankan kepada pers pada 8 April bahwa Utusan Khusus AS Steve Witkoff akan menyampaikan pesan yang menentang program nuklir Iran.

Apa yang diinginkan AS adalah “penghentian total” program nuklir Iran, mengutip pernyataan Mike Waltz, Penasihat Keamanan Nasional pemerintah AS, kepada stasiun TV CBS pada tanggal 23 Maret. Dari sudut pandang beberapa senator Partai Republik, seperti Tom Cotton dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, ini berarti pelucutan senjata secara menyeluruh terhadap Iran, mencontoh Libya.

Pada tahun 2003, di bawah pemerintahan Muammar al-Gaddafi, Libya memutuskan untuk sepenuhnya meninggalkan program nuklir juga rencana pengembangan senjata pemusnah massal. Sebagai imbalan, semua sanksi internasional dicabut, dan Libya kembali diintegrasikan ke dalam komunitas internasional.

Meski AS menganggap Libya sebagai contoh positif perlucutan senjata secara damai, tidak sama halnya dengan Iran. Tergulingnya Gaddafi di tahun 2011 ditengah gelombang Revolusi Timur Tengah dan intervensi NATO, Iran melihat kasus Libya lebih sebagai sebuah peringatan.

Steve Witkoff, di sisi lain, tampaknya mewakili posisi yang berbeda dan lebih diplomatis daripada Penasihat Keamanan Nasional pemerintah AS. Dia mengatakan tiga minggu yang lalu bahwa Presiden Trump, dalam sebuah surat kepada Ayatollah Ali Khamenei, mengusulkan untuk membuat program verifikasi untuk memastikan bahwa Iran tidak menggunakan bahan nuklir untuk tujuan militer.

Witkoff menyatakan: “Kita harus membuat program verifikasi sehingga tidak ada yang perlu khawatir tentang kemungkinan Iran menggunakan material nuklirnya sebagai senjata.”

Tidak ada bom nuklir

Israel saat ini memandang program nuklir Iran sebagai ancaman terhadap eksistensinya. Para pemimpin Iran tidak mengakui Israel, dan secara terus menerus mengancam untuk menghancurkan Israel.

“Kesepakatan yang baik harus menjamin keamanan Israel,” kata pakar Iran Arman Mahmoudian yang juga seorang dosen studi Timur Tengah di University of South Florida, menanggapi pertanyaan DW.

Teheran secara resmi menekankan, program nuklirnya hanyalah untuk tujuan damai. Namun, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tetap khawatir. Menurut direktur jenderal IAEA Rafael Grossi, Iran terus melakukan pemerkayaan uranium, dalam skala yang jauh lebih besar dari negara non senjata atom lainnya.

“Jika tekanan terhadap Iran terus meningkat, Teheran dapat kembali mempertimbangkan pentingnya untuk memiliki senjata nuklir,” demikian peringatan yang disampaikan Menteri Luar Negeri, Seyed Abbas Araghchi, Desember 2024 lalu. Meskipun negara ini memiliki teknologi untuk memproduksi senjata nuklir, sejauh ini Iran secara sadar memutuskan untuk tidak mengembangkannya.

“Perundingan harus dilakukan sedemikian rupa, agar kemampuan Iran untuk membuat senjata nuklir dapat dicegah,” kata pakar Iran, Mahmoudian, seraya menambahkan: “Presiden Trump telah menekankan beberapa kali dalam beberapa minggu terakhir bahwa Iran tidak diizinkan untuk memiliki senjata nuklir. Ini dapat menjadi sinyal, bahwa pembicaraan akan berfokus pada isu nuklir Iran. Sebaiknya pembicaraan turut membahas solusi teknis untuk hal tersebut.”

“Perundingan ini tidak akan mudah,” Mahmoudian memperkirakan. Pihak Iran tetap menduga kuat, perundingan tersebut tidak akan berujung pada pencabutan sanksi. Dari sudut pandang Teheran, AS harus menjamin bahwa sanksi-sanksi tersebut akan dicabut secara permanen.

Pada tahun 2015, Iran dan beberapa kekuatan dunia, termasuk Amerika Serikat, menyepakati kesepakatan nuklir. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Iran berjanji untuk membatasi program nuklirnya secara signifikan, dengan imbalan pencabutan sanksi internasional. Namun, pada tahun 2018, pada masa jabatan pertamanya Presiden Trump secara sepihak membatalkan perjanjian tersebut.

Sebagai reaksinya, Iran mulai secara bertahap menjauhkan diri dari perjanjian nuklir tersebut, dan semakin dekat pada kemampuan membuat bom atom dibanding sebelumnya.

Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Jerman.

Diadaptasi oleh: Sorta Lidia Caroline

Editor: Agus Setiawan

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

11/04/2025 12:32
Prabowo Ingin Evakuasi Warga Gaza ke RI, PBNU: Itu Blunder!

Bisnis.com, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia sebagai langkah blunder.

Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil mengatakan rencana evakuasi itu justru mengamini keinginan PM Israel Benjamin Netanyahu untuk mengusir warga Palestina dari wilayahnya.

“Untuk isu ini, saya mengatakan Pak Prabowo blunder, menurut saya itu tidak tepat,” ujar Gus Ul dalam keterangan tertulis dari nu.or.id, dikutip Jumat (11/4/2025).

Gus Ulil menyatakan bahwa Prabowo justru harus memberikan bantuan secara langsung seperti mengirim pasokan obat-obatan hingga makanan agar warga Palestina bisa bertahan di Gaza.

“Perjuangan bangsa Palestina sekarang ini adalah bagaimana mereka tetap ada di Palestina terutama di Gaza, jangan sampai mereka lari keluar,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Gus Ulil meminta agar Prabowo menolak atau membatalkan rencana evakuasi warga Palestina ke Indonesia.

Selain bisa memuluskan kemenangan Israel atas wilayah Gaza. Rencana evakuasi itu juga dinilai bisa mengacaukan perjuangan rakyat Palestina selama bertahun-tahun atas wilayahnya itu.

“Makanya proposal-proposal dari pihak manapun yang ingin merelokasi warga Gaza keluar Palestina, itu akan sama saja bunuh diri bagi bangsa Palestina,” pungkasnya.

Sebagai informasi, rencana evakuasi warga Palestina ke Indonesia itu diungkapkan Prabowo sebelum dirinya memulai lawatan ke 5 negara di Timur Tengah, di Lanud Halim Perdanakusuma Rabu (9/4/2025).

Dalam tahap pertama, Kepala Negara menekankan bahwa Indonesia siap menampung hingga 1.000 warga Palestina, terutama mereka yang mengalami luka-luka, trauma, serta anak-anak yatim piatu yang terdampak konflik kemanusiaan di Gaza.

“Pemerintah Palestina dan pihak terkait di situ mereka ingin dievakuasi ke Indonesia. Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka,” tutur Prabowo

11/04/2025 12:23