Tag: Benjamin Netanyahu

  • Israel Akan Pimpin Serangan ke Iran Jika Program Nuklirnya Terus

    Israel Akan Pimpin Serangan ke Iran Jika Program Nuklirnya Terus

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Israel akan menjadi “pemimpin” dari kemungkinan serangan militer terhadap Iran, jika Teheran tidak menghentikan program senjata nuklirnya.

    Trump membuat komentar tersebut menjelang pembicaraan terjadwal akhir pekan ini yang melibatkan para pejabat AS dan Iran di kesultanan Timur Tengah, Oman. Sebelumnya, Trump awal minggu ini mengatakan pembicaraan tersebut akan bersifat “langsung” sementara Iran menggambarkan keterlibatan tersebut sebagai pembicaraan “tidak langsung” dengan AS.

    “Jika itu membutuhkan militer, kami akan menggunakan militer,” kata Trump. “Israel jelas akan sangat terlibat dalam hal itu. Mereka akan menjadi pemimpinnya. Namun, tidak ada yang memimpin kami, tetapi kami melakukan apa yang ingin kami lakukan,” cetus Trump dilansir The Associated Press dan Al-Arabiya, Kamis (10/4/2025).

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu awal minggu ini, mengatakan bahwa ia mendukung upaya diplomatik Trump untuk mencapai penyelesaian dengan Iran. Ia menambahkan bahwa Israel dan AS memiliki tujuan yang sama untuk memastikan bahwa Iran tidak mengembangkan senjata nuklir. Namun, Netanyahu memimpin upaya untuk membujuk Trump agar menarik diri dari kesepakatan yang ditengahi AS dengan Iran pada tahun 2018.

    Trump mengatakan pada hari Rabu (9/4) waktu setempat bahwa ia tidak memiliki jadwal pasti untuk perundingan tersebut agar mencapai resolusi.

    “Saat Anda memulai perundingan, Anda tahu, apakah itu berjalan dengan baik atau tidak,” kata Trump. “Dan saya akan mengatakan kesimpulannya adalah apa yang menurut saya tidak berjalan dengan baik. Jadi itu hanya perasaan,” ujarnya.

    AS dan negara-negara adidaya lainnya pada tahun 2015 mencapai perjanjian nuklir komprehensif jangka panjang yang membatasi pengayaan uranium Teheran, dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi. Namun, Trump secara sepihak menarik AS dari perjanjian nuklir tersebut pada tahun 2018, menyebutnya sebagai “kesepakatan terburuk yang pernah ada.”

    Iran dan AS, di bawah Presiden Joe Biden, mengadakan negosiasi tidak langsung di Wina pada tahun 2021 yang bertujuan untuk memulihkan kesepakatan nuklir tersebut. Namun pembicaraan tersebut, dan pembicaraan lainnya antara Teheran dan negara-negara Eropa, gagal mencapai kesepakatan apa pun.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Indonesia Siap Tampung Warga Gaza Sementara, Gelombang Pertama 1.000 Orang – Halaman all

    Indonesia Siap Tampung Warga Gaza Sementara, Gelombang Pertama 1.000 Orang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia siap menampung sementara warga Palestina yang terkena dampak serangan Israel di Jalur Gaza.

    Prabowo memperkirakan akan ada 1.000 orang pada gelombang pertama.

    “Kami siap mengevakuasi yang terluka, yang trauma, dan anak-anak yatim,” kata Prabowo pada Rabu (9/4/2025). 

    Ia mengatakan para korban akan berada di Indonesia untuk sementara waktu hingga mereka pulih sepenuhnya dari luka-lukanya.

    Mereka akan dipulangkan setelah situasi di Gaza aman.

    Sebelumnya, Indonesia telah mengadvokasi solusi dua negara dan telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

    Berbicara dalam kunjungan luar negerinya ke Timur Tengah dan Turki, Prabowo mengatakan Indonesia ingin meningkatkan perannya dalam mencari penyelesaian di Palestina.

    “Komitmen Indonesia dalam mendukung keselamatan warga Palestina dan kemerdekaan mereka telah mendorong pemerintah kita untuk bertindak lebih aktif,” kata Prabowo, seperti diberitakan Reuters.

    Sebelumnya, Prabowo mengatakan Indonesia bersedia mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Jalur Gaza jika diperlukan.

    Komentara Prabowo muncul dua bulan setelah Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak segala upaya untuk memindahkan warga Palestina secara paksa seperti apa yang diinginkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dan sekutunya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    Serangan Israel di Jalur Gaza sejak Oktober 2023 membunuh lebih dari 50.846 warga Palestina di Jalur Gaza dan melukai 115.729 lainnya.

    Ribuan orang masih tertimbun reruntuhan atau dinyatakan hilang, menurut data Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, seperti diberitakan Anadolu Agency.

    Israel kembali memulai serangannya di Jalur Gaza sejak 18 Maret 2025, melanggar perjanjian gencatan senjata yang disepakati dengan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) pada 19 Januari lalu.

    Sementara itu, mediator Mesir, Qatar dan sekutu Israel, AS, sedang berupaya menengahi perundingan antara Hamas dan Israel untuk mencapai perjanjian gencatan senjata tahap kedua.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Ribuan Warga Israel Berunjuk Rasa Menuntut Pengembalian Tawanan, Kecam Pemecatan Pimpinan Shin Bet – Halaman all

    Ribuan Warga Israel Berunjuk Rasa Menuntut Pengembalian Tawanan, Kecam Pemecatan Pimpinan Shin Bet – Halaman all

    Ribuan Warga Israel Berunjuk Rasa Menuntut Pengembalian Tawanan, Kecam Pemecatan Pimpinan Shin Bet

    TRIBUNNEWS.COM- Ribuan warga Israel berunjuk rasa di pusat kota Tel Aviv pada Senin malam, mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengamankan pembebasan tawanan yang ditahan di Gaza dan memprotes keputusannya untuk memecat kepala Shin Bet Ronen Bar, Anadolu melaporkan.

    Teriakan para pengunjuk rasa terhadap Netanyahu mencerminkan meningkatnya rasa frustrasi terhadap kepemimpinannya, menurut harian Yedioth Ahronoth .

    Protes itu diadakan pada malam menjelang sidang Mahkamah Agung yang dijadwalkan pada hari Selasa untuk meninjau petisi oposisi yang menentang pemecatan Bar.

    Ketegangan berkobar ketika seorang aktivis sayap kanan bentrok dengan demonstran, meneriakkan slogan-slogan anti-Bar sebelum polisi turun tangan.

    Ilana Gritsevsky, seorang sandera Israel yang dibebaskan yang suaminya Matan Tsengaoker masih berada di Gaza, berbicara kepada massa. “Israel harus mengusulkan inisiatif untuk membebaskan semua sandera sekaligus,” katanya. 

     

     

     

     

     

     

     

     

    “Saya di sini untuk berteriak kepada pemerintah: Bebaskan mereka semua sekarang.” Ia menuduh pemerintahan Netanyahu menelantarkan 59 tawanan selama 549 hari, dengan menyatakan bahwa nyawa mereka terancam oleh serangan udara Israel.

    Aksi unjuk rasa itu menyusul gagalnya gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran sandera yang ditengahi oleh Mesir, Qatar, dan AS. 

    Tahap pertama, yang berlaku mulai 19 Januari, berakhir pada 1 Maret, dengan gerakan perlawanan Palestina Hamas mematuhi ketentuan-ketentuannya. 

    Akan tetapi, Netanyahu mengingkari dimulainya tahap kedua, dan melanjutkan operasi militer Israel di Gaza pada 18 Maret untuk menenangkan sekutu koalisi sayap kanannya, demikian dilaporkan media Israel. Ia sangat ingin tetap berkuasa.

    Mayor Jenderal (Purn.) Noam Tibon yang telah pensiun, mantan komandan Korps Utara, memperingatkan bahwa menunjuk seorang kepala Shin Bet yang hanya setia kepada Netanyahu menimbulkan “bahaya serius bagi keamanan Israel.” 

    Ia menuduh pemerintah — yang dibentuk setelah serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober — secara sistematis melemahkan badan keamanan negara pendudukan tersebut.

    “Mereka membiarkan [Menteri Keamanan Nasional sayap kanan] Itamar Ben-Gvir melukai polisi. Mereka membubarkan militer dengan undang-undang penghindaran wajib militer yang tercela, dan sekarang mereka menargetkan Shin Bet,” kata Tibon, merujuk pada pengecualian kontroversial dari dinas militer bagi kaum Yahudi ultra-Ortodoks. “Netanyahu tidak layak untuk membuat keputusan keamanan.”

    Israel memperkirakan bahwa 59 tawanan masih berada di Gaza, termasuk 24 yang diyakini masih hidup, sementara lebih dari 9.500 warga Palestina mendekam di penjara-penjara Israel, menghadapi penyiksaan, kelaparan dan pengabaian medis, menurut laporan hak asasi manusia Palestina dan Israel.

    Lebih dari 50.700 warga Palestina telah terbunuh di Gaza dalam serangan brutal dan genosida Israel sejak Oktober 2023, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

    Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perangnya melawan warga Palestina di wilayah kantong tersebut.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

  • 1.700 Jutawan Israel Hengkang Meninggalkan Israel Akibat Perang Gaza – Halaman all

    1.700 Jutawan Israel Hengkang Meninggalkan Israel Akibat Perang Gaza – Halaman all

    1.700 Jutawan Israel Hengkang Meninggalkan Israel Akibat Perang Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Setidaknya 1.700 jutawan Israel meninggalkan Israel tahun lalu karena memburuknya kondisi ekonomi yang timbul akibat perang genosida negara pendudukan itu terhadap warga Palestina di Gaza, kata media lokal pada hari Selasa, Anadolu melaporkan.

    Angka yang dirilis oleh Henley & Partners, perusahaan Inggris terkemuka yang mengkhususkan diri dalam layanan migrasi, dan New World Wealth, perusahaan intelijen data yang berbasis di Afrika Selatan, menunjukkan bahwa ada 22.600 jutawan yang tinggal di Tel Aviv dan Herzliya di Israel tengah pada tahun 2024, turun dari 24.300 pada tahun 2023.

    “Ini berarti tidak kurang dari 1.700 jutawan meninggalkan Israel selama setahun terakhir,” kata Henley & Partners.

    Meskipun laporan itu tidak menyebutkan alasan kepergian mereka, laporan media Israel sebelumnya menunjukkan bahwa banyak warga Israel telah meninggalkan negara itu setelah dimulainya perang Israel di Gaza dan dampaknya terhadap ekonomi dan keamanan di negara pendudukan tersebut.

     

     

     

     

     

    Tahun lalu, lembaga pemeringkat kredit Amerika Fitch menurunkan peringkat Israel dari A+ menjadi A. Israel telah menderita kerugian besar akibat perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, yang menyebabkan krisis ekonomi dalam negeri.

    Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich mengeluhkan biaya perang beberapa bulan lalu dengan mengatakan, “Kita berada dalam perang terpanjang dan termahal dalam sejarah Israel.” 

    Smotrich menambahkan bahwa biaya operasi militer dapat berkisar antara 200 dan 250 miliar shekel ($54 dan $68 miliar). Namun, para ahli yakin angkanya lebih tinggi.

    Lebih dari 50.800 warga Palestina telah terbunuh di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

    Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. 

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di wilayah kantong tersebut.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Hamas: Israel Tidak akan Membebaskan Tawanannya Melalui Eskalasi Militer, Hanya Melalui Negosiasi – Halaman all

    Hamas: Israel Tidak akan Membebaskan Tawanannya Melalui Eskalasi Militer, Hanya Melalui Negosiasi – Halaman all

    Hamas: Israel Tidak akan Membebaskan Tawanannya Melalui Eskalasi Militer, Hanya Melalui Negosiasi

    TRIBUNNEWS.COM- Hamas mengatakan bahwa pembebasan tawanan Israel tidak akan dicapai melalui eskalasi militer.

    Hamas juga memperingatkan bahwa tindakan Israel membahayakan nyawa para tawanan.

    Hamas menegaskan bahwa negosiasi adalah satu-satunya jalan yang layak untuk maju, Anadolu melaporkan, mengutip pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh gerakan Palestina dari Istanbul.

    Dalam pernyataannya, Hamas menekankan bahwa apa yang dilakukan Israel di Jalur Gaza bukan sekadar tekanan militer, tetapi lebih merupakan “tindakan balas dendam yang brutal terhadap warga sipil yang tidak bersalah.” 

    Kelompok tersebut menyerukan kepada masyarakat internasional untuk segera memikul tanggung jawabnya guna menghentikan tindakan tersebut.

    Pernyataan tersebut lebih lanjut mencatat bahwa meningkatnya agresi “tidak akan mematahkan keinginan rakyat kami; hal itu hanya memperkuat tekad dan tekad mereka untuk melawan.”

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sejak melanjutkan serangannya di Gaza pada 18 Maret 2025, operasi militer Israel telah menewaskan 1.449 warga Palestina dan melukai 3.647 lainnya — kebanyakan wanita dan anak-anak — menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

    Hamas juga mengkritik pendekatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dengan menyatakan: “Kebijakan Netanyahu yang menargetkan anak-anak, wanita, dan orang tua bukanlah strategi untuk apa yang disebut kemenangan, tetapi resep untuk kegagalan yang pasti.”

    Kelompok tersebut menggarisbawahi bahwa tindakan militer yang semakin intensif “tidak akan mengembalikan tawanan Israel hidup-hidup; sebaliknya, tindakan tersebut mengancam nyawa mereka dan dapat membunuh mereka. 

    Satu-satunya cara untuk mengamankan pemulangan mereka adalah melalui negosiasi.”

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Parahnya Israel, Mencuri Nuklir dari Amerika dan Didiamkan

    Parahnya Israel, Mencuri Nuklir dari Amerika dan Didiamkan

    Jakarta

    Israel bertekad mendapatkan bom apa pun yang diperlukan, termasuk mencuri bahan peledak nuklir dan komponen bom dari Amerika Serikat (AS) dan melanggar perjanjian pengendalian senjata nuklir utama yang melibatkan Israel, bahkan berbohong tentang hal itu. Hal ini menjadi kecaman para ilmuwan.

    Kelakuan parah Israel ini dibeberkan secara terang-terangan dalam serial TV Israel berjudul ‘The Atom and Me’. Tayangan ini memaparkan bagaimana negara itu mendapatkan senjata nuklirnya.

    “Serial ini menganggap remeh apa yang telah diketahui oleh siapa pun yang mengawasi selama bertahun-tahun. Namun, serial ini jauh melampaui diskusi umum tentang senjata nuklir Israel,” tulis Victor Gilinsky dan Leonard Weiss yang tergabung dalam Bulletin of the Atomic Scientists (BAS), dikutip dari laman resmi BAS.

    Benang merah yang terjalin pada setiap episode serial tersebut adalah percakapan berkelanjutan dengan Benjamin Blumberg sebelum ia meninggal pada 2018. Benjamin Blumberg adalah kepala Lakam, badan intelijen ilmiah Israel yang bertanggung jawab atas misi nuklir yang menghasilkan bom Israel.

    Beberapa misi nuklir bahkan sangat rahasia sehingga tidak diketahui Mossad, badan Israel yang menangani pengumpulan intelijen asing dan tindakan rahasia.

    Wawancara dengan Blumberg dilakukan saat ia dalam kondisi kesehatan yang buruk. Ia setuju untuk berbicara asalkan wawancara tersebut baru ditayangkan setelah ia meninggal.

    Beberapa peristiwa yang dibahas dalam serial TV tersebut berhubungan langsung dengan AS, antara lain pencurian sejumlah bom uranium 235 dari fasilitas NUMEC di Pennsylvania, AS pada 1960-an, tempat para pemimpin tim Israel yang menyelundupkan Eichmann keluar dari Argentina muncul secara misterius pada 1968 dengan identitas palsu, pembelian gelap ratusan sakelar kecepatan tinggi (krytron) untuk memicu senjata nuklir, dan menyelundupkannya keluar dari negara tersebut pada 1980-an oleh mata-mata dan pedagang senjata Israel, dan oleh produser Hollywood saat itu, Arnon Milchan.

    Yang paling signifikan pada titik ini, uji coba nuklir Israel pada 1979 di laut lepas Afrika Selatan yang tampaknya merupakan tahap fisi awal untuk senjata termonuklir. Uji coba nuklir tersebut melanggar Perjanjian Larangan Uji Coba Terbatas pada 1963 yang melibatkan Israel.

    AS Berlagak Bisu dan Tuli

    Apa yang menonjol dari serial TV tersebut adalah cengkeraman Israel terhadap kebijakan AS terkait senjata nuklir Israel.

    Sejak John F Kennedy, tidak ada Presiden AS yang mencoba mengendalikan program nuklir Israel. Penggantinya, Lyndon B Johnson, tidak menentang Israel dalam masalah nuklir, dan menutup-nutupi upaya Israel selama perang enam hari pada 1967 untuk menenggelamkan kapal mata-mata AS Liberty.

    Tidak seorang pun pernah didakwa atas hilangnya material nuklir dari NUMEC. Ketika isu keterlibatan Israel muncul lagi pada 1976, Jaksa Agung menyarankan kepada Presiden Gerald Ford kemungkinan untuk mendakwa pejabat AS, mungkin di Atomic Energy Commission (AEC), dengan tuduhan tidak melaporkan tindak pidana. Namun, sudah terlambat.

    Ford kalah dalam pemilihan umum melawan Jimmy Carter, yang membiarkan masalah itu berlalu begitu saja. Milchan tidak pernah didakwa atas pencurian krytron meskipun ia kemudian membanggakan perdagangan senjata dan kegiatan mata-matanya untuk Israel. Dan Carter, juga setiap presiden AS setelahnya, tidak mengambil tindakan penegakan hukum sebagai tanggapan atas uji coba nuklir ilegal pada 1979.

    “Keterikatan AS terhadap senjata nuklir Israel tidak luput dari perhatian internasional, dan kemunafikan yang nyata telah merusak kebijakan nonproliferasi AS,” kata Victor Gilinsky yang saat kejadian tersebut menjabat sebagai komisaris di AEC.

    “Posisi publik pemerintah AS tetap bahwa mereka tidak tahu apa pun tentang senjata nuklir Israel, dan ini tampaknya akan terus berlanjut hingga Israel mengungkap bungkam AS. Kebijakan ini diduga ditegakkan oleh buletin rahasia federal yang mengancam tindakan disipliner bagi setiap pejabat AS yang secara terbuka mengakui senjata nuklir Israel,” jelasnya.

    Israel Pamer Senjata

    Sementara itu, Israel membanggakan senjata nuklirnya. Ironisnya, Israel merasa bebas untuk menyinggung senjata nuklir mereka kapan pun mereka merasa itu berguna. Contoh paling mewakili adalah pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di 2016 saat menerima Rahav, kapal selam terbaru yang dipasok oleh Jerman.

    The Times of Israel, menggunakan standar ‘menurut laporan asing’, menggambarkan kapal selam itu sebagai kendaraan yang mampu mengirimkan muatan nuklir.

    “Di atas segalanya, armada kapal selam kami bertindak sebagai pencegah bagi musuh-musuh kami. Mereka perlu tahu bahwa Israel dapat menyerang, dengan kekuatan besar, siapa pun yang mencoba menyakitinya,” kata Netanyahu dalam pidatonya.

    Dalam episode terakhir serial ‘The Atom and Me’ tersebut, jurnalis Meir Doron, yang telah menulis tentang rahasia keamanan Israel, mengatakan: “Setelah uji coba nuklir, untuk pertama kalinya, para pimpinan program nuklir Israel, Blumberg, Shimon Peres, dan semua orang dari reaktor, dapat tidur nyenyak di malam hari. Mereka tahu bahwa apa yang mereka bangun berhasil.”

    Berbagai Pelanggaran Israel

    Sementara Israel tidak menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) 1970, negara itu menandatangani dan meratifikasi Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Terbatas 1963, yang mewajibkan para pihak untuk tidak meledakkan perangkat nuklir di atmosfer atau lautan.

    Uji coba semacam itu juga memicu ketentuan nonproliferasi hukum AS, Amandemen Glenn 1977 (Bagian 102 (B) dari Undang-Undang Pengendalian Ekspor Senjata), yang mengenakan sanksi berat pada negara mana pun (selain lima negara yang disetujui dalam NPT) yang meledakkan perangkat nuklir setelah 1977. Setelah mengetahui ledakan seperti itu, presiden seharusnya mengenakan sanksi yang luas dengan ‘segera’. Namun tentu saja, sanksi itu tidak terjadi.

    Sinyal dua pucuk khas ledakan nuklir itu terdeteksi oleh satelit AS pada 22 September 1979, dan badan intelijen AS yakin Israel adalah biang keladinya. Presiden Carter tidak ingin mempertaruhkan upaya kebijakan Timur Tengahnya yang sedang berlangsung dengan menyalahkan Israel.

    Gedung Putih bertanya kepada sekelompok ilmuwan apakah kilatan cahaya yang terdeteksi itu entah bagaimana bisa jadi tidak berhubungan dengan ledakan nuklir. Para ilmuwan itu mengemukakan beberapa gagasan yang memberi presiden kesempatan untuk berbicara di depan publik.

    Pada saat yang sama, Gedung Putih merahasiakan laporan Angkatan Laut tentang gelombang suara laut dari ledakan yang mendukung data satelit itu. Dan Carter menulis dalam buku hariannya: “Kami memiliki keyakinan yang berkembang di antara para ilmuwan kami bahwa Israel memang melakukan uji coba ledakan nuklir di lautan dekat ujung selatan Afrika.” Semua ini pada dasarnya adalah upaya menutup-nutupi.

    “Amandemen Glenn memungkinkan presiden untuk menunda sanksi atas dasar keamanan nasional atau mencabutnya sepenuhnya dengan bantuan tindakan kongres. Undang-undang tersebut tidak mengizinkan presiden untuk mengabaikannya. Namun, itulah yang telah dilakukan oleh mereka semua,” kata Leonard Weiss yang pernah menjadi ajudan Senator Glenn.

    Kebungkaman pemerintah AS atas senjata nuklir Israel telah menyebabkan kebungkaman tentang senjata tersebut dalam diskusi tentang program nuklir Iran. Debat publik merupakan bagian penting dari pengembangan kebijakan AS dan, dalam kasus Iran, terhambat oleh ketidakmampuan untuk menilai secara jujur sifat dan tujuan senjata nuklir Israel.

    Keberadaan senjata-senjata ini mungkin saja dimulai sebagai tindakan pencegahan terhadap Holocaust lain tetapi kini telah berubah menjadi instrumen Israel yang agresif dan ekspansionis.

    Keheningan pemerintah AS juga membentuk pers untuk menghindari isu tersebut. Terakhir kali seorang koresponden Gedung Putih bertanya tentang senjata nuklir Israel, meskipun secara tidak langsung, adalah ketika Helen Thomas bertanya kepada Presiden Obama pada 2009 apakah ia mengetahui adanya senjata nuklir di Timur Tengah. Ia mendapat jawaban dingin, Obama mengatakan ia tidak akan berspekulasi.

    Pengecualian dari kurangnya minat pers secara umum terhadap isu ini adalah laporan New Yorker tahun 2018 oleh Adam Entous , yang mengungkap bagaimana Presiden AS telah menandatangani surat rahasia kepada Israel dengan janji tidak akan melakukan apa pun untuk mengganggu senjata nuklir Israel atau mengakui keberadaan mereka.

    Keteguhan pendirian Israel, bahwa apa yang mereka anggap terbaik bagi Israel mengalahkan semua pertimbangan lain, terlihat di akhir episode serial ‘The Atom and Me’.

    Percakapan dengan Benjamin Blumberg beralih ke hubungan Israel yang lebih dari sekadar bersahabat dengan Afrika Selatan pada era apartheid, tempat Israel memperoleh uranium untuk bahan bakar reaktor Dimona dan kemudian izin untuk melakukan uji coba nuklir pada 1979, dan tempat Israel menyediakan tritium untuk meningkatkan senjata nuklir Afrika Selatan.

    Dia ditanya, bukankah Afrika Selatan merupakan rezim rasis yang menindas? “Semua benar. Tetapi saya tidak peduli. Saya menginginkan yang terbaik bagi Israel,” ujarnya.

    (rns/fay)

  • Parahnya Israel, Mencuri Nuklir dari Amerika dan Didiamkan

    Israel Gempur Gedung Permukiman di Gaza, 20 Orang Tewas

    Gaza City

    Serangan udara terbaru Israel menghantam sebuah gedung permukiman di area Shujaiya, Jalur Gaza, pada Rabu (9/4) waktu setempat. Badan pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 20 orang tewas akibat serangan tersebut.

    Juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (9/4/2025), menuturkan bahwa serangan udara Israel itu mengakibatkan “20 orang martir dan lebih dari 40 orang mengalami luka-luka”.

    Bassal menambahkan bahwa upaya pencarian jenazah korban yang tertimbun reruntuhan bangunan masih berlangsung.

    Militer Israel, dalam tanggapannya, mengatakan pihaknya sedang menyelidiki laporan soal serangan mematikan tersebut.

    Israel kembali melanjutkan serangan udara besar-besaran terhadap Jalur Gaza sejak 18 Maret lalu, yang mengakhiri gencatan senjata dengan Hamas yang berlangsung selama dua bulan. Upaya-upaya untuk memulihkan gencatan senjata sejauh ini gagal.

    Kementerian Kesehatan Gaza, dalam pernyataan terbaru pada Rabu (9/4), melaporkan sedikitnya 1.482 warga Palestina tewas akibat rentetan serangan terbaru Israel sejak pertengahan Maret lalu.

    Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

    Saat berbicara kepada AFP pada Selasa (8/4), salah satu anggota biro politik Hamas, Hossam Badran, menegaskan bahwa “penting untuk mencapai gencatan senjata” di Jalur Gaza. Dia mengungkapkan bahwa “komunikasi dengan para mediator masih berlangsung, tetapi “sejauh ini, belum ada usulan baru”.

    Badran juga mengatakan bahwa Hamas “terbuka terhadap semua gagasan yang akan mengarah pada gencatan senjata dan menghentikan genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina”.

    Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Senin (7/4) bahwa negosiasi baru sedang dilakukan yang bertujuan untuk membebaskan lebih banyak sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    Dari total 251 sandera yang diculik sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, sekitar 58 sandera di antaranya masih ditahan di Jalur Gaza, termasuk yang menurut militer Tel Aviv telah tewas.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Alasan Mufti Besar Mesir Tolak Fatwa Jihad Melawan Israel Penjajah: Bukan Untuk Agenda Sembrono

    Alasan Mufti Besar Mesir Tolak Fatwa Jihad Melawan Israel Penjajah: Bukan Untuk Agenda Sembrono

    PIKIRAN RAKYAT – Mufti Agung Mesir, Nazir Ayyad dengan tegas menolak fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional (IUMS) terkait genosida di Gaza. Dia menyebut fatwa tersebut tidak sah secara syar’i dan berpotensi membahayakan keamanan masyarakat dan stabilitas kawasan.

    Fatwa yang dikeluarkan IUMS pada Jumat 4 April 2025 lalu menyerukan seluruh umat Muslim yang mampu untuk melancarkan jihad terhadap Israel penjajah, sebagai respon terhadap apa yang mereka sebut sebagai “genosida” dan “kehancuran menyeluruh” yang dilakukan Israel penjajah di Jalur Gaza.

    “Kegagalan pemerintah Arab dan Islam untuk mendukung Gaza saat sedang dihancurkan dianggap oleh hukum Islam sebagai kejahatan besar terhadap saudara-saudara kita yang tertindas di Gaza,” kata Ali al-Qaradaghi, Sekretaris Jenderal IUMS.

    IUMS juga menyerukan negara-negara Muslim untuk segera melakukan intervensi militer, politik, dan ekonomi terhadap Israel penjajah serta memberlakukan pengepungan terhadap negara tersebut.

    Mufti Ayyad: Jihad Bukan Keputusan Sembarang Entitas

    Menanggapi seruan tersebut, Nazir Ayyad selaku otoritas tertinggi dalam urusan fatwa di Mesir menegaskan bahwa fatwa semacam itu melanggar prinsip-prinsip dasar Syariah.

    “Tidak ada kelompok atau entitas individu yang memiliki hak untuk mengeluarkan fatwa tentang hal-hal yang rumit dan kritis yang melanggar prinsip-prinsip Syariah dan tujuannya yang lebih tinggi,” tuturnya dalam pernyataan resmi, Selasa 8 April 2025.

    Menurut Ayyad, deklarasi jihad dalam Islam hanya dapat diumumkan oleh otoritas sah yang diakui, yakni pemerintah dan kepemimpinan politik yang berwenang, bukan oleh serikat atau organisasi yang tidak memiliki legitimasi negara.

    “Di era kita saat ini, otoritas ini terkandung dalam kepemimpinan negara dan politik yang diakui, bukan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh entitas atau serikat pekerja yang tidak memiliki otoritas hukum dan tidak mewakili Muslim baik secara agama maupun dalam praktik,” ujar Nazir Ayyad. 

    Dia juga menekankan bahwa jihad tidak bisa diserukan tanpa mempertimbangkan kondisi riil suatu negara, baik secara politik, militer, maupun ekonomi.

    “Menyerukan jihad tanpa memperhatikan kemampuan negara dan realitas politik, militer dan ekonominya adalah tindakan tidak bertanggung jawab yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, yang menyerukan kesiapsiagaan, kehati-hatian, dan pertimbangan konsekuensi,” kata Nazir Ayyad.

    Dukung Palestina dengan Cara yang Bijak

    Meski menolak fatwa jihad, Nazir Ayyad menegaskan dukungan penuh terhadap perjuangan rakyat Palestina. Namun, menurutnya, dukungan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan rakyat Palestina itu sendiri.

    “Mendukung rakyat Palestina dalam hak-hak sah mereka adalah kewajiban agama, kemanusiaan dan moral. Namun, dukungan ini harus diberikan dengan cara yang benar-benar melayani kepentingan rakyat Palestina, dan bukan untuk memajukan agenda spesifik atau usaha sembrono yang dapat menyebabkan kehancuran, pengungsian, dan bencana lebih lanjut bagi Palestina sendiri,” tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Middle East Eye.

    Penolakan dari Ulama Salafi Pro-Pemerintah

    Penolakan terhadap fatwa IUMS juga datang dari kalangan ulama Salafi di Mesir. Yasser Burhami, tokoh Salafi terkemuka dan pendukung Presiden Abdel Fattah el-Sisi, mengatakan bahwa fatwa tersebut tidak realistis dan bertentangan dengan perjanjian damai Mesir-Israel penjajah tahun 1979.

    Burhami, yang juga pimpinan Gerakan Salafi Mesir, mengatakan seruan jihad seperti itu hanya akan memperburuk situasi dan memicu ketegangan regional.

    Konteks Situasi di Gaza: Tuduhan Genosida dan Krisis Kemanusiaan

    Fatwa jihad IUMS muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel. Sejak agresi militer Israel di Gaza dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 50.000 warga Palestina telah tewas, mayoritas wanita dan anak-anak. Selain itu, jutaan lainnya mengalami pengungsian paksa akibat kehancuran luas di Jalur Gaza.

    Saat ini, Jalur Gaza berada dalam kondisi pengepungan total, tanpa akses makanan, obat-obatan, atau bantuan kemanusiaan. PBB dan organisasi hak asasi manusia telah memperingatkan akan krisis kemanusiaan besar-besaran jika situasi tidak segera berubah.

    Di sisi hukum internasional, Afrika Selatan telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Sementara itu, Pengadilan Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jajak Pendapat: Mayoritas Warga AS Tidak Menyukai Israel, Pandangan Makin Negatif – Halaman all

    Jajak Pendapat: Mayoritas Warga AS Tidak Menyukai Israel, Pandangan Makin Negatif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hasil jajak pendapat terbaru memperlihatkan bahwa sebagian besar warga Amerika Serikat (AS) tidak menyukai Israel atau memiliki pandangan buruk mengenai negara Zionis itu.

    Jajak pendapat itu dilakukan oleh lembaga survei terkenal asal AS bernama Pew Research Center dan hasilnya dirilis Selasa kemarin, (8/4/2025).

    Perilisan itu bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Presiden AS Donald Trump.

    Pew Research Center menyebut pandangan warga AS mengenai Israel makin negatif dalam tiga tahun terakhir.

    Saat ini mayoritas orang dewasa di AS (53 persen) punya pandangan buruk tentara Israel. Jumlah ini meningkat karena pada bulan Maret 2022 angkanya 42 persen.

    Peningkatan itu terjadi setelah Hamas menyerang Israel tahun 2023, kemudian Israel menginvasi Jalur Gaza.

    Menurut survei terbaru, kepercayaan warga AS kepada Netanyahu juga tetap rendah, yakni 32 persen.

    Survei itu dilakukan tanggal 24 hingga 30 Maret 2025 atau sebelum Netanyahu kembali berkunjung ke AS. Sampel survei adalah 3.605 orang dewasa di AS.

    PATROLI IDF – Tangkap layar Khaberni Sabtu (15/3/2025) menunjukkan seorang tentara Israel (IDF) melakukan patroli di sebuah titik di pagar pembatas keamanan di perbatasan Israel-Yordania. Israel mau memperkuat pagar pembatas ini dengan alasan keamanan. Alasan ini dicurigai hanya kedok untuk mencaplok Tepi Barat, Palestina. (khaberni/tangkap layar)

    Adapun sebanyak 54 persen responden merasa perang di Gaza adalah persoalan yang penting bagi mereka. Angka ini turun karena sebelumnya (Januari 2024) mencapai 65 persen.

    Sebanyak 69 persen responden pendukung Partai Demokrat memandang buruk Israel, sedangkan pada responden Partai Republik ada 37 persen yang memandang buruk Israel.

    Jumlah ini meningkat karena pada tahun 2022 angkanya 53 persen (Demokrat) dan 27 persen (Republik).

    “Responden muda Demokrat dan yang lebih tua menjadi makin berpandangan negatif terhadap Israel selama periode tiga tahun ini, tetapi pandangan negatif dari responden muda demokrat telah naik 9 poin, dibandingan dengan kenaikan 23 poin di antara responden Demokrat yang lebih tua,” demikian kata lembaga survei itu.

    Di antara responden pendukung Republik, sebanyak 50 persen kalangan di bawah 50 tahun berpandangan negatif terhadap Israel, sedangkan 48 persen memandang positif.

    Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran karena pada tahun 2022 ada 63 persen yang memilki pandangan positif terhadap Israel dan 35 persen berpandangan negatif.

    Sementara itu, 93 persen responden dari kalangan Yahudi Amerika memandang konflik di Gaza merupakan persoalan penting bagi mereka. Sebanyak 74 persennya bahkan menganggapnya sangat penting.

    Lalu, sebagian besar responden muslim (68 persen) juga memandang konflik itu sebagai persoalan penting bagi mereka secara pribadi.

    Sikap terhadap Netanyahu

    Pew Research juga menyurvei pandangan warga AS terhadap Netanayahu.

    Hasilnya, 53 persen responden tidak punya kepercayaan atau hanya sedikit punya kepercayaan terhadap Netanyahu untuk “melakukan hal yang tepat dalam urusan dunia”. Adapun 32 persen respin mempercayainya.

    Angka ini tidak berubah besar sejak survei tahun lalu. Meski demikian, jumlah warga AS yang tidak percaya kepada Netanyahu telah meningkat drastis antara tahun 2023 dan 2024.

    Responden pendukung Republik jauh lebih optimistis (51 persen) mengenai Netanyahu dibandingkan dengan Demokrat.

    Sementara itu, di antara para responden Demokrat, sebagian besar responden muda dan tua kurang percaya kepada Perdana Menteri Israel itu.

    NETANYAHU – Foto ini diambil dari publikasi X Netanyahu pada Jumat (21/2/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Netanyahu berpidato. (X @netanyahu)

    Pendapat tentang apakah Israel dan Palestina bisa berdampingan

    Sebanyak 45 persen warga AS meyakini ada jalan agar negara Israel dan Palestina bisa eksis secara berdampingan. Cara itu ialah dengan menerapkan “solusi dua negara”.

    Angka ini turun dibandingkan dengan hasil survei tahun 2023 (52 persen).

    Saat ini sebagian besar responden Demokrat (56 persen) melihat ada kemungkinan Israel dan Palestina bisa berdampingan.

    Sementara itu, hanya 36 persen responden Republik yang merasa ada kemungkinan itu.

  • Keributan di Pengadilan Israel saat Sidang Dimulai Terkait Upaya Netanyahu Pecat Kepala Mata-mata – Halaman all

    Keributan di Pengadilan Israel saat Sidang Dimulai Terkait Upaya Netanyahu Pecat Kepala Mata-mata – Halaman all

    Keributan di Pengadilan Israel saat Sidang Dimulai Terkait Upaya Netanyahu Pecat Kepala Mata-mata

    TRIBUNNEWS.COM- Mahkamah Agung Israel memulai sidang terkait upaya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memecat kepala dinas intelijen dalam negeri di tengah riuhnya teriakan para pengunjuk rasa yang memaksa para hakim untuk mengosongkan pengadilan, Reuters melaporkan.

    Langkah Netanyahu untuk memecat kepala Shin Bet Ronen Bar  diblokir  oleh Mahkamah Agung setelah setuju mempertimbangkan petisi terhadap keputusan tersebut, yang memicu  protes anti-pemerintah  dan menyoroti perpecahan politik yang telah dalam sejak dimulainya perang di Gaza.

    Saat sidang dimulai hari ini, seorang pengunjuk rasa, yang putranya terbunuh di Gaza pada bulan Desember 2023, diseret keluar dari sidang sambil berteriak kepada para hakim, menuduh Bar bertanggung jawab atas kematian putranya.

    Hakim kemudian memerintahkan sidang dihentikan dan para hadirin diusir dari gedung pengadilan sepenuhnya, tetapi banyak yang tetap berada di luar gedung sambil berteriak, “Memalukan!”.

    Netanyahu mengatakan bulan lalu bahwa dia telah kehilangan kepercayaan pada Bar atas kegagalan badan tersebut untuk mencegah peristiwa 7 Oktober 2023.

    Namun tindakan tersebut memicu reaksi keras dari para kritikus yang mengatakan alasan sebenarnya pemecatannya adalah penyelidikan polisi dan Shin Bet terkait kemungkinan hubungan antara para pembantu Netanyahu dan Qatar.

    Netanyahu, yang melakukan perjalanan ke Washington minggu ini untuk pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump, tidak terlibat secara langsung dan tidak menghadapi risiko langsung terhadap kekuasaannya dari penyelidikan tersebut, yang menuduh Qatar melakukan pembayaran kepada para pembantu media sebagai bagian dari kampanye pengaruh untuk memperbaiki citranya.

    Dia menepis apa yang disebut sebagai kasus “Qatargate” sebagai perburuan politik yang dilancarkan terhadap dirinya oleh apa yang disebutnya “Deep State” dan mengatakan dua ajudan  yang ditangkap  dalam penyelidikan tersebut telah disandera.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR