Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • China Bantah Tuduhan Pasok Senjata dalam Konflik Rusia-Ukraina – Page 3

    China Bantah Tuduhan Pasok Senjata dalam Konflik Rusia-Ukraina – Page 3

    Dalam rencananya, militer Israel menyebutkan akan beroperasi di wilayah-wilayah baru dan menghancurkan seluruh infrastruktur, baik di atas maupun di bawah tanah.

    Media Israel juga melaporkan bahwa kabinet keamanan Israel telah menyetujui rencana perluasan operasi militer di Jalur Gaza. Namun, laporan menyebutkan perluasan ini kemungkinan tidak akan dilakukan hingga kunjungan Presiden Donald Trump ke kawasan tersebut pekan depan.

    Israel menyetujui rencana memperluas serangan militernya di Jalur Gaza, menetap di wilayah Palestina itu untuk waktu yang tidak ditentukan, dan memindahkan secara paksa warga Palestina di sana. Hal ini diungkapkan dua pejabat Israel pada Senin (5/5/2025).

    Dalam rencana baru, yang disetujui melalui pemungutan suara oleh Kabinet Keamanan Israel, ratusan ribu warga Palestina akan dipindahkan ke bagian selatan Jalur Gaza. 

    Rincian rencana ini belum diumumkan secara resmi. Waktu dan cara pelaksanaannya belum jelas. Namun, yang pasti, persetujuan ini datang beberapa jam setelah Israel menyatakan pihaknya memanggil puluhan ribu pasukan cadangan guna memperkuat kapasitasnya untuk beroperasi di Jalur Gaza.

    “Satu hal yang akan jelas, tidak akan ada yang namanya masuk lalu keluar,” kata Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dalam sebuah pesan video yang diunggah di platform media sosial X pada Senin.

    “Kami akan memanggil pasukan cadangan, menguasai wilayah — kami tidak akan masuk lalu keluar dari area itu hanya untuk melakukan serangan sesekali setelahnya. Itu bukan rencananya. Justru sebaliknya yang dimaksud.”

    “Penduduk akan dipindahkan demi keselamatan mereka,” ujar Netanyahu.

  • Trump Segera Umumkan Kesepakatan Dagang dengan Inggris

    Trump Segera Umumkan Kesepakatan Dagang dengan Inggris

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan mengumumkan perjanjian perdagangan dengan Inggris dalam konferensi pers pada Kamis (8/5/2025) waktu setempat. 

    Trump membocorkan pengumuman itu di sebuah postingan media sosial pada Rabu (7/5/2025) malam, dengan mengatakan dia akan mengadakan konferensi pers Oval Office untuk membahas kesepakatan perdagangan besar dengan perwakilan negara besar dan sangat dihormati. 

    Rincian perjanjian tidak segera jelas. Orang-orang yang akrab dengan rencana menggambarkan mereka dengan syarat anonim.

    Trump menghadapi tekanan politik untuk mencari jalan keluar dari rencananya untuk menaikkan tarif AS ke level tertinggi dalam satu abad, karena jajak pendapat menunjukkan orang Amerika kecewa dengan pengelolaan ekonominya.

    Dia mengisyaratkan kesepakatan yang akan dibahasnya akan menjadi yang pertama dari banyak kesepakatan karena ia ingin menghapuskan hambatan ekspor AS dan menenangkan gejolak pasar yang didorong oleh cakupan tarifnya yang luas. 

    Namun, kesepakatan apa pun akan disertai dengan peringatan yang signifikan. Pakta perdagangan skala penuh biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dinegosiasikan, dan pembicaraan dengan beberapa negara berpusat pada kesepakatan garis atas tentang komitmen dan niat yang mungkin meninggalkan banyak detail yang secara tradisional termasuk dalam perjanjian perdagangan komprehensif untuk dinegosiasikan nanti.

    Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang negara yang terlibat atau cakupan kesepakatan potensial apa pun. Kedutaan Besar Inggris di Washington juga tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Jadwal publik Gedung Putih untuk hari Kamis, yang dirilis Rabu malam setelah unggahan Trump, hanya menjelaskan acara tersebut dengan mengatakan Presiden membuat Pengumuman Perdagangan. The New York Times pertama kali melaporkan bahwa pengumuman tersebut akan dilakukan dengan Inggris.

    Pejabat pemerintahan Trump tengah melakukan serangkaian negosiasi simultan dengan sejumlah negara, setelah presiden menghentikan tarif menyeluruh terhadap lebih dari 50 negara yang memiliki defisit perdagangan substansial dengan AS serta pungutan global sebesar 10% yang diterapkan pada hampir semua mitra dagang AS. 

    Gedung Putih juga telah mengeluarkan tarif sektoral termasuk pada baja dan mobil, dan mengancam lebih banyak lagi pada berbagai industri mulai dari farmasi hingga kayu hingga film buatan luar negeri.

    Kesepakatan Kerangka Kerja 

    Trump telah memberikan sedikit indikasi tentang garis besar kesepakatan perdagangan yang dapat diterima, meskipun para pembantunya telah mengindikasikan bahwa pengumuman awal kemungkinan akan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk negosiasi tambahan di kemudian hari.

    Inggris dan AS telah melakukan diskusi intensif tentang perjanjian ekonomi yang akan mengurangi dampak beberapa tarif, dengan tim pejabat Inggris di Washington untuk merundingkan persyaratan minggu ini, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

    Departemen Bisnis dan Perdagangan Inggris mengatakan awal minggu ini bahwa pembicaraan masih berlangsung, tetapi mereka tidak akan memberikan komentar tentang rincian diskusi yang sedang berlangsung atau menetapkan jadwal apa pun.

    “Kami akan terus mengambil pendekatan yang tenang dan mantap terhadap pembicaraan dan bertujuan untuk menemukan resolusi guna membantu meredakan tekanan pada bisnis dan konsumen Inggris,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Inggris mengumumkan kesepakatan dagang baru dengan India pada Selasa lalu, yang merupakan kesepakatan dagang terbesar yang ditandatangani Inggris sejak meninggalkan Uni Eropa, karena negara itu berupaya memperdalam hubungan ekonomi dengan negara-negara lain di tengah dampak tarif Trump.

    Negara-negara lain yang melakukan pembicaraan di tingkat tinggi termasuk Jepang, India, dan Israel. Trump mengejutkan negosiator Jepang dengan secara pribadi bergabung dalam pembicaraan bulan lalu, sementara Wakil Presiden JD Vance melakukan perjalanan ke India untuk berdiskusi yang mencakup perdagangan. Presiden AS juga menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih untuk membicarakan masalah perdagangan.

  • Gempar Rencana Israel Taklukkan Gaza, Arab Saudi Bilang Gini

    Gempar Rencana Israel Taklukkan Gaza, Arab Saudi Bilang Gini

    Jakarta –

    Pemerintah Arab Saudi menyampaikan “penolakan tegas” terhadap rencana Israel untuk memperluas serangannya di Jalur Gaza. Saudi menyerukan agar pelanggaran hukum internasional dihentikan.

    “Arab Saudi dengan tegas menolak pengumuman otoritas pendudukan Israel tentang serangan dan kendali atas Jalur Gaza dan wilayah-wilayah Palestina,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi pada Rabu (7/5) waktu setempat, dilansir Al Arabiya dan AFP, Kamis (8/5/2025). Kementerian pun menyatakan penolakannya terhadap “pelanggaran hukum internasional yang terus berlanjut oleh Israel”.

    Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa serangan baru di Gaza akan menjadi operasi militer intensif yang ditujukan untuk mengalahkan kelompok Hamas. Namun, dia tidak merinci seberapa banyak wilayah kantong itu akan direbut.

    “Penduduk akan dipindahkan, untuk perlindungan mereka sendiri,” kata Netanyahu dalam sebuah video yang diunggah di media sosial X, dilansir Al Arabiya, Selasa (6/5). Ia mengatakan tentara Israel tidak akan masuk ke Gaza, melancarkan serangan, lalu mundur. “Tujuannya adalah sebaliknya,” katanya.

    Hal ini disampaikan Netanyahu setelah kabinet keamanan Israel menyetujui perluasan operasi militer di Gaza termasuk “penaklukan” wilayah Palestina tersebut. Militer Israel pun telah memanggil puluhan ribu tentara cadangan untuk serangan itu.

    Seorang pejabat keamanan senior Israel mengatakan operasi yang diperluas itu “akan mencakup, antara lain, penaklukan Jalur Gaza dan penguasaan wilayah itu, serta pemindahan penduduk Gaza ke selatan demi perlindungan mereka.”

    Selain menyetujui perluasan serangan, menurut laporan situs berita Ynet, kabinet keamanan Israel juga menyetujui rencana baru untuk distribusi bantuan di dalam Jalur Gaza, meskipun tidak diketahui secara jelas kapan pasukan akan diizinkan masuk ke wilayah tersebut.

    Israel telah melanjutkan kembali serangan udara dan darat di Jalur Gaza pada Maret lalu, setelah gagalnya gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat, yang telah menghentikan pertempuran di daerah kantong Palestina itu selama dua bulan.

    Lihat juga Video: Israel Berniat Kendalikan Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS-Israel Bahas Pemimpin Pemerintahan Sementara Pascaperang di Gaza

    AS-Israel Bahas Pemimpin Pemerintahan Sementara Pascaperang di Gaza

    JAKARTA – Amerika Serikat dan Israel dilaporkan membahas kemungkinan Washington memimpin pemerintahan sementara pascaperang di Gaza, menurut lima orang yang mengetahui masalah tersebut.

    Konsultasi “tingkat tinggi” tersebut berpusat di sekitar pemerintahan transisi yang dipimpin oleh seorang pejabat AS yang akan mengawasi Gaza hingga Gaza didemiliterisasi dan distabilkan, dan pemerintahan Palestina yang layak telah muncul, kata sumber tersebut.

    Dilansir Reuters, Rabu, 7 Mei, menurut diskusi yang masih dalam tahap awal, tidak akan ada batas waktu pasti berapa lama pemerintahan yang dipimpin AS akan bertahan, yang akan bergantung pada situasi di lapangan, kata kelima sumber tersebut.

    Sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim karena tidak berwenang untuk membahas pembicaraan tersebut secara terbuka, membandingkan usulan tersebut dengan Otoritas Sementara Koalisi di Irak yang dibentuk Washington pada tahun 2003, tak lama setelah invasi yang dipimpin AS yang menggulingkan Saddam Hussein.

    Otoritas tersebut dianggap oleh banyak orang Irak sebagai kekuatan pendudukan dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sementara Irak pada tahun 2004 setelah gagal menahan pemberontakan yang berkembang.

    Negara-negara lain akan diundang untuk mengambil bagian dalam otoritas yang dipimpin AS di Gaza, kata sumber tersebut, tanpa mengidentifikasi negara mana.

    Mereka mengatakan pemerintahan akan melibatkan teknokrat Palestina tetapi akan mengecualikan kelompok Islamis Hamas dan Otoritas Palestina, yang memegang otoritas terbatas di Tepi Barat yang diduduki.

    Kelompok Hamas yang telah memerintah Gaza sejak 2007, memicu perang saat ini ketika militannya menyerbu komunitas Israel selatan pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menangkap 251 lainnya.

    Sumber tersebut mengatakan masih belum jelas apakah ada kesepakatan yang dapat dicapai. Diskusi belum berkembang ke titik mempertimbangkan siapa yang mungkin mengambil peran inti, kata mereka.

    Sumber tersebut tidak menyebutkan pihak mana yang mengajukan proposal tersebut atau memberikan rincian lebih lanjut tentang pembicaraan tersebut.

    Menanggapi pertanyaan Reuters, juru bicara Departemen Luar Negeri tidak berkomentar langsung mengenai apakah telah ada diskusi dengan Israel tentang otoritas sementara yang dipimpin AS di Gaza, dengan mengatakan mereka tidak dapat berbicara mengenai negosiasi yang sedang berlangsung.

    “Kami menginginkan perdamaian, dan pembebasan segera para sandera,” kata juru bicara tersebut.

    “Pilar-pilar pendekatan kami tetap teguh: mendukung Israel, mendukung perdamaian,”sambungnya.

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak berkomentar.

    Dalam wawancara April dengan Sky News Arabia milik Emirat, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan ia yakin akan ada “masa transisi” setelah konflik di mana dewan pengawas internasional, termasuk “negara-negara Arab moderat”, akan mengawasi Gaza dengan warga Palestina yang beroperasi di bawah bimbingan mereka.

  • Israel Justru Persenjatai Hamas, Al-Qassam Belah Ribuan Bom yang Belum Meledak Jadi Amunisi – Halaman all

    Israel Justru Persenjatai Hamas, Al-Qassam Belah Ribuan Bom yang Belum Meledak Jadi Amunisi – Halaman all

    Israel Justru Persenjatai Hamas, Al-Qassam Belah Ribuan Bom yang Belum Meledak Jadi Persenjataan 

    TRIBUNNEWS.COM – Sekitar 3.000 bom Israel yang gagal meledak saat serangan udara di Jalur Gaza telah menjadi sumber penting bahan baku untuk alat peledak rakitan yang digunakan oleh Brigade Al-Qassem , sayap bersenjata kelompok Palestina Hamas.

    Hal itu dilaporkan situs berita Israel, The Marker, Selasa (6/5/2025).

    Situs web tersebut, segmentasi keuangan surat kabar Haaretz, mengatakan persentase persenjataan Israel yang tidak meledak di Gaza telah melonjak, mencapai sebesar 20 persen dari total amunisi yang dijatuhkan selama fase perang tertentu.

    Organisasi kemanusiaan dan lokal telah berulang kali memperingatkan tentang risiko yang ditimbulkan oleh persenjataan yang belum meledak yang tertinggal dari perang genosida Israel selama berbulan-bulan di Gaza.

    Daur Ulang

    Menurut laporan tersebut, penyelidikan oleh militer Israel mengungkapkan kalau banyak ledakan besar yang merusak atau menghancurkan kendaraan lapis baja Israel — termasuk sebuah tank pada bulan Januari — disebabkan oleh bom Angkatan Udara Israel (IAF) gagal meledak yang didaur ulang oleh Brigade Al-Qassam.

    Hingga akhir tahun 2024, militer Israel telah melancarkan lebih dari 40.000 serangan udara di Gaza, demikian dilaporkan media tersebut.

    Badan Penanggulangan Ranjau PBB (UNMAS) memperkirakan bahwa antara 5 persen dan 10% amunisi yang digunakan dalam operasi ini gagal meledak.

    Hingga awal 2025, Angkatan Udara Israel mengetahui sedikitnya 3.000 bom yang belum meledak di Gaza, The Marker menambahkan.

    Setiap bom Israel yang beratnya mencapai satu ton dan digunakan dalam serangan ini menghabiskan biaya antara 20.000 dolar AS dan 30.000 dolar AS.

    GAGAL MELEDAK – Sejumlah bom serangan udara Israel yang tidak meledak di Gaza. Bom-bom ini digunakan milisi Hamas untuk didaur ulang menjadi amunisi untuk menyerang tentara Israel (IDF).

    Israel Justru Persenjatai Hamas

    “Bom-bom yang tidak meledak ini secara efektif telah menjadi jalur yang melaluinya, Israel, tanpa sengaja, telah mentransfer ribuan ton bahan peledak ke Hamas—yang bernilai puluhan juta dolar—selama satu setengah tahun terakhir,” kata laporan itu.

    Mengingat kekurangan persenjataan Hamas yang parah, bahan mentah ini memungkinkan para petempurnya memproduksi ribuan bahan peledak, kata The Marker.

    Penggunaan perangkat ini telah memainkan peran utama dalam serangan terhadap pasukan Israel, yang mengakibatkan meningkatnya korban di antara pasukan IDF yang beroperasi di Gaza, tambahnya.

    Laporan itu memperingatkan, konsekuensi bagi Israel bisa lebih mahal dan berbahaya karena Kabinet Keamanan Israel terus berupaya memperluas operasi militer di Jalur Gaza.

    Alasan di balik tingginya tingkat kegagalan amunisi Israel meledak saat serangan di Gaza dilaporkan adalah karena malfungsi teknis. 

    “Laju serangan udara yang intens telah menguras persediaan sekering fungsional milik militer—perangkat yang memicu bahan peledak,” tulis The Marker melaporkan.

    Laporan tersebut mencatat bahwa nilai saham Aryt Industries, perusahaan Israel yang memproduksi detonator, telah melonjak lebih dari 2.000 persen sejak perang dimulai.

    Bom Dibelah, Risiko Tinggi

    Karena persediaan menipis, tentara Israel mulai menggunakan sekering (detonator untuk memicu ledakan) yang bersumber dari berbagai persediaan atau disediakan oleh AS, beberapa di antaranya sudah berusia puluhan tahun.

    Menurut laporan tersebut, meskipun tingkat kegagalan rata-rata bom Israel sebelumnya sekitar 2%, tingkat tersebut telah meningkat hingga 20% untuk amunisi tertentu yang digunakan di Gaza.

    Metode yang digunakan Brigade Al-Qassam untuk menggunakan bom yang tidak meledak ini dilaporkan sangat mudah. ​​

    Dalam beberapa kasus, mereka membelah bom, mengekstraksi bahan peledak, dan memindahkannya ke wadah logam besar untuk digunakan sebagai alat peledak.

    Dalam kasus lain, mereka menggunakan bom apa adanya, dengan memasang kawat logam untuk memicu ledakan.

    Laporan itu mencatat kalau Brigade Al-Qassam bersedia menerima korban di antara anggotanya karena “kecelakaan kerja” selama proses ini.

    Kata Angkatan Udara Israel

    Menanggapi permintaan komentar dari The Marker, juru bicara militer Israel mengatakan kalau IDF “melakukan segala upaya untuk mengatasi ancaman persenjataan yang belum meledak di Jalur Gaza.”

    Juru bicara tersebut mengklaim, “hanya sebagian kecil” dari puluhan ribu amunisi yang diluncurkan gagal meledak pada sasaran yang dituju.

    Ia menambahkan kalau tentara Israel sedang berupaya mengidentifikasi dan menghancurkan bom-bom yang tidak meledak tersebut bila memungkinkan.

    Meskipun ada klaim ini, sisa-sisa militer Israel dan bom yang belum meledak masih tersebar di Gaza, menimbulkan ancaman berkelanjutan bagi warga sipil.

    Tanpa peralatan atau sumber daya yang tepat untuk membersihkannya, amunisi ini terus menyebabkan kematian, cedera, dan cacat permanen.

    Lebih dari 52.600 warga Palestina telah terbunuh di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

    Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

     

    (oln/anews/*)

  • Hamas Bantah Klaim Donald Trump yang Menyebutkan Bahwa Mereka Menyita Bantuan Kemanusiaan di Gaza – Halaman all

    Hamas Bantah Klaim Donald Trump yang Menyebutkan Bahwa Mereka Menyita Bantuan Kemanusiaan di Gaza – Halaman all

    Hamas Bantah Klaim Donald Trump yang Menyebutkan Bahwa Mereka Menyita Bantuan Kemanusiaan di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM-  Hamas membantah tuduhan Presiden AS Donald Trump bahwa mereka menyita bantuan yang dikirim ke Jalur Gaza, dan menggambarkan pernyataan Trump sebagai “pengulangan aneh dari kebohongan” pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang berupaya membenarkan kejahatan membuat warga Palestina kelaparan.

    Gerakan tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menuduh Hamas mengendalikan bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza tidak lain hanyalah gema aneh dari kebohongan yang diucapkan oleh pemerintah teroris Netanyahu, yang berusaha membenarkan kelaparan sistematis yang dilakukannya terhadap warga sipil yang tidak bersalah.”

    “Tuduhan-tuduhan ini jelas bertentangan dengan laporan PBB, kesaksian organisasi-organisasi kemanusiaan yang beroperasi di Jalur Gaza, dan semua bukti lapangan, tetapi konsisten dengan kebijakan pendudukan, yang menggunakan kelaparan sebagai senjata, yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan norma-norma kemanusiaan.”

    “Trump tidak cukup hanya meminta Netanyahu untuk mengirim makanan [ke Gaza]. Yang dibutuhkan adalah sikap bertanggung jawab yang menghormati hukum humaniter internasional, menuntut pembukaan segera penyeberangan, memastikan aliran bantuan dan pertolongan, dan menghentikan penggunaan makanan sebagai senjata pemerasan dan tekanan dalam pertempuran,” kata gerakan tersebut.

     

     

     

     

     

    Hamas mendesak “pemerintah AS untuk mengoreksi posisinya, berhenti memberikan perlindungan atas kejahatan genosida dan kebijakan kelaparan yang diadopsi oleh pendudukan di Jalur Gaza, dan menekan AS untuk mengakhiri agresi dan membuka penyeberangan, yang telah ditutup selama lebih dari dua bulan, untuk memungkinkan masuknya semua pasokan penting yang dapat menyelamatkan nyawa.”

    Pada hari Senin, dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump menuduh Hamas “menyita bantuan kemanusiaan yang tiba di Jalur Gaza,” dan menyatakan bahwa Hamas “menggunakan bantuan ini untuk mendanai kegiatan militernya,” menurut surat kabar Amerika Politico.

    “Jika Anda perhatikan, Hamas membuat hal itu mustahil. Mereka mengambil semua yang dibawa masuk,” katanya, “Namun kami akan membantu rakyat Gaza karena mereka diperlakukan sangat buruk oleh Hamas.”

    Trump, sekali lagi gagal meminta pertanggungjawaban Israel atas penutupan semua penyeberangan ke daerah kantong itu dan penggunaan kelaparan sebagai senjata perang.

    Sejak 2 Maret, Israel telah menutup penuh jalur penyeberangan Gaza, melarang masuknya makanan, air, bantuan medis dan kemanusiaan, yang memperdalam krisis kemanusiaan di daerah kantong itu, menurut laporan pemerintah, hak asasi manusia dan internasional.

    2,3 juta warga Palestina di Gaza sepenuhnya bergantung pada bantuan setelah genosida Israel yang terus berlanjut membuat mereka miskin, menurut data Bank Dunia.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Temuan OCHA Ungkap Israel Jadikan 70 Persen Wilayah Gaza Zona Terlarang – Halaman all

    Temuan OCHA Ungkap Israel Jadikan 70 Persen Wilayah Gaza Zona Terlarang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengungkapkan Israel telah membatasi akses ke sekitar 70 persen wilayah Jalur Gaza.

    Wilayah itu dinyatakan sebagai zona terlarang atau berada di bawah perintah pemindahan paksa.

    Di Gaza selatan, hampir seluruh wilayah Rafah telah dikosongkan akibat perintah pemindahan oleh militer Israel sejak akhir Maret.

    Sementara di Gaza utara, hampir seluruh Kota Gaza telah ditetapkan sebagai zona terlarang.

    Hanya beberapa kantong kecil di barat laut yang masih dikecualikan dari larangan tersebut.

    Daerah timur lingkungan Shujayea dan sepanjang perbatasan Israel juga berada dalam status terlarang.

    Peta animasi yang dirilis oleh OCHA menunjukkan bagaimana perluasan zona ini terjadi setelah Israel melanggar gencatan senjata pada 18 Maret lalu.

    Rencana Pendudukan dan “Kehadiran Berkelanjutan”

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan rencana serangan darat baru di Gaza.

    Dalam pernyataan publiknya pada Senin, Netanyahu menyebut lebih dari dua juta warga Gaza “akan dipindahkan”.

    Ia menegaskan bahwa pasukan Israel akan mempertahankan wilayah yang direbut untuk membangun “kehadiran berkelanjutan”.

    Langkah ini diperkuat dengan persetujuan kabinet Israel untuk memanggil 60.000 tentara cadangan.

    Selain itu, militer Israel kini mengendalikan pengiriman bantuan makanan dan pasokan penting lainnya ke Gaza.

    Kontrol Teritorial Diutamakan

    Melaporkan dari Deir el-Balah, koresponden Al Jazeera, Tareq Abu Azzoum, menyebut warga Palestina melihat langkah ini sebagai bentuk hukuman kolektif.

    Menurutnya, warga meyakini Israel lebih memprioritaskan kontrol wilayah ketimbang mencari solusi politik.

    Warga juga menyatakan ketakutan mendalam bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke rumah mereka.

    Banyak yang percaya bahwa tujuan Israel bukan hanya untuk melemahkan Hamas, tetapi juga mengosongkan Gaza dari penduduk sipil.

    Israel dituding menerapkan strategi militer sambil memakai bahasa kemanusiaan untuk melegitimasi aksi di mata dunia.

    Caranya termasuk memperluas serangan darat dan memperketat distribusi bantuan ke wilayah Gaza.

    Warga Gaza Tolak Mengungsi

    Di tengah tekanan dan ancaman, muncul gelombang perlawanan di kalangan warga Palestina.

    Media sosial dipenuhi pesan-pesan ketahanan dan tekad warga untuk tetap tinggal di tanah mereka, apapun risikonya.

    Banyak yang menolak untuk dievakuasi, bahkan jika itu berarti menghadapi kelaparan dan bahaya serangan.

    Kiamat Pangan

    Situasi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk.

    Palestinian Red Crescent Society (PRCS) menyebut Gaza kini menghadapi “risiko kelaparan ekstrem”.

    Mereka melaporkan bahwa tidak ada lagi makanan tersisa di pasar maupun pusat distribusi bantuan.

    Stok makanan PRCS bagi para pengungsi kini benar-benar habis.

    Yang tersisa hanyalah sedikit kacang-kacangan yang masih bisa disalurkan ke dapur umum.

    Organisasi itu menegaskan bahwa lebih dari satu juta pengungsi tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan makanan harian minimum.

    Kelompok HAM Israel, B’Tselem, menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang di Gaza.

    Mereka menyebut bahwa setengah dari warga yang kelaparan di Gaza adalah anak-anak.

    Jumlah Korban

    Sejak Israel melanggar gencatan senjata dengan Hamas pada 18 Maret lalu, lebih dari 2.400 warga Palestina telah tewas.

    Data dari Otoritas Kesehatan Gaza mencatat total korban tewas sejak awal perang kini mencapai 52.567 jiwa.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Infografis Israel Setuju Penjajahan Paksa Gaza hingga Nasib Warga Palestina – Page 3

    Infografis Israel Setuju Penjajahan Paksa Gaza hingga Nasib Warga Palestina – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Belum lama ini, Pemerintah Israel dilaporkan telah menyetujui rencana penjajahan paksa wilayah Gaza Palestina.

    Hal tersebut terjadi saat Negeri Zionis itu terus melancarkan serangan tanpa pandang bulu ke wilayah pesisir Palestina itu untuk menumpas milisi Hamas.

    “Rencana tersebut akan mencakup, antara lain, penaklukan Jalur Gaza dan penguasaan wilayah tersebut, serta pemindahan penduduk Gaza ke selatan untuk melindungi mereka,” ujar seorang pejabat Israel, melansir Agence France Presse, Senin 5 Mei 2025.

    Lalu, bagaimana nasib warga Gaza, Palestina? Perdana Menteri atau PM Israel Benjamin Netanyahu angkat bicara.

    Dia mengatakan, serangan baru di Gaza akan menjadi operasi militer intensif yang ditujukan untuk mengalahkan Hamas. Namun, dia tidak merinci seberapa banyak wilayah kantong itu akan direbut.

    “Penduduk akan dipindahkan, untuk perlindungan mereka sendiri,” kata Netanyahu dalam sebuah video yang diunggah di media sosial X, dilansir Al Arabiya, Selasa 6 Mei 2025.

    “Tentara Israel tidak akan masuk ke Gaza, melancarkan serangan, lalu mundur. Tujuannya adalah sebaliknya,” sambung Netanyahu.

    Sementara itu, merespons rencana baru Israel di Gaza, kelompok Houthi di Yaman menyatakan akan memberlakukan blokade udara terhadap Israel dengan menargetkan bandara-bandara di negara itu secara berulang.

    Lantas, seperti apakah rencana terbaru Israel untuk menyerang warga Gaza Palestina? Benarkan akan dilakukan penjajahan paksa? Bagaimana nasib warga Gaza Palestina? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Smotrich Sebut Gaza Harus Dihancurkan Sepenuhnya, Hamas: Tak Ada Gunanya Berunding Gencatan Senjata – Halaman all

    Smotrich Sebut Gaza Harus Dihancurkan Sepenuhnya, Hamas: Tak Ada Gunanya Berunding Gencatan Senjata – Halaman all

    Smotrich Sebut Gaza Harus Dihancurkan Sepenuhnya, Hamas: Tak Ada Gunanya Berunding Gencatan Senjata

    TRIBUNNEWS.COM – Hamas pada Selasa (6/5/2025) menolak perundingan gencatan senjata dengan Israel dan menyebut negosiasi sebagai hal yang tidak ada gunanya.

    Hamas menyebut Israel melancarkan “perang kelaparan” di Gaza, di mana bencana kelaparan mengancam, sementara militer Israel bersiap untuk serangan yang lebih luas.

    Komentar dari anggota biro politik Hamas, Basem Naim, menyusul persetujuan Israel atas rencana militer akan “penaklukan Jalur Gaza” jangka panjang, menurut seorang pejabat Israel.

    Hampir seluruh dari 2,4 juta penduduk wilayah Palestina telah mengungsi setidaknya satu kali selama perang, yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel.

    Blokade Israel selama dua bulan sejak awal Maret telah memperburuk krisis kemanusiaan .

    “Tidak ada gunanya terlibat dalam perundingan atau mempertimbangkan usulan gencatan senjata baru selama perang kelaparan dan perang pemusnahan terus berlanjut di Jalur Gaza,” kata pejabat senior Hamas Naim kepada AFP.

    Mantan menteri kesehatan Gaza itu mengatakan dunia harus menekan pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri “kejahatan kelaparan, kehausan, dan pembunuhan”.

    Qatar, mediator utama dalam konflik tersebut, mengatakan bahwa “upaya kami terus berlanjut” meskipun ada hambatan besar terhadap gencatan senjata.

    Militer Israel mengatakan operasi perluasan yang disetujui oleh kabinet keamanan pada hari Minggu akan mencakup pemindahan “sebagian besar” penduduk Gaza.

    Sebelum fase tersebut dimulai, sumber keamanan senior Israel mengatakan bahwa waktu pengerahan pasukan memungkinkan adanya “jendela kesempatan” untuk kemungkinan kesepakatan penyanderaan yang bertepatan dengan kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Timur Tengah minggu depan.

    Militer Israel melanjutkan ofensifnya di Jalur Gaza pada tanggal 18 Maret, mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan yang menyaksikan lonjakan bantuan ke wilayah yang dilanda perang dan pembebasan sandera sebagai imbalan atas tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel.

    Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan pada hari Selasa bahwa enam warga Palestina termasuk seorang gadis muda tewas dalam serangan fajar Israel.

    Debu dan Kehancuran

    Moaz Hamdan, yang kehilangan anggota keluarganya dalam serangan di Nuseirat di Gaza tengah, mengatakan dia terbangun oleh “ledakan yang sangat besar”.

    Seluruh area “tertutup debu dan kerusakan”, katanya. “Kami tidak dapat menyelamatkan yang terluka.”

    Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan sedikitnya 2.507 orang telah tewas sejak Israel melanjutkan operasinya pada pertengahan Maret, sehingga jumlah korban tewas akibat perang tersebut menjadi 52.615.

    Serangan Hamas tahun 2023 mengakibatkan kematian 1.218 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi yang dikeluarkan pihak Israel.

    Dari 251 orang yang diculik oleh militan hari itu, 58 masih ditahan di Gaza termasuk 34 orang yang menurut militer Israel telah tewas.

    Menteri Keuangan Israel yang berhaluan kanan ekstrem Bezalel Smotrich mengatakan bahwa Jalur Gaza harus “dihancurkan seluruhnya” dan penduduknya “harus pindah dalam jumlah besar ke negara ketiga” setelah perang.

    Komentarnya muncul sehari setelah juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa Farhan Haq mengatakan kalau “Gaza adalah, dan harus tetap menjadi, bagian integral dari negara Palestina di masa depan.”

    Bagi warga Palestina, pemindahan paksa apa pun membangkitkan kenangan akan “Nakba” atau bencana — pemindahan massal dalam perang yang menyebabkan pembentukan Israel pada tahun 1948.

    Tidak ada Bantuan Masuk

    PBB dan organisasi bantuan telah berulang kali memperingatkan bencana kemanusiaan di Gaza, yang diperburuk oleh blokade total sejak awal Maret, meningkatkan kekhawatiran akan kelaparan.

    Badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, OCHA, menuduh Israel mencoba “mempersenjatai” aliran bantuan ke Gaza.

    “Tidak ada lagi bantuan yang dapat disalurkan karena operasi bantuan telah terhenti,” kata juru bicara OCHA Jens Laerke.

    Juru bicara militer Israel Effie Defrin mengatakan serangan yang direncanakan dan disetujui oleh kabinet akan mencakup “pemindahan sebagian besar penduduk Jalur Gaza… untuk melindungi mereka”.

    Ratusan warga Israel berdemonstrasi pada hari Senin di luar parlemen di Yerusalem untuk menyatakan penentangan mereka terhadap rencana pemerintah.

    Presiden Israel Isaac Herzog, yang perannya sebagian besar bersifat seremonial, mendesak para pemimpin untuk “melakukan upaya ekstra, melakukan upaya ekstra, mengambil langkah ekstra, sehingga kita dapat segera melihat sandera kita pulang.”

    Tiongkok menyatakan pihaknya menentang tindakan militer Israel di Gaza dan “sangat prihatin” dengan situasi tersebut, serta mendesak semua pihak untuk “melaksanakan perjanjian gencatan senjata secara efektif”.

    Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan Paris “sangat keras” mengutuk serangan yang direncanakan Israel, menyebutnya “tidak dapat diterima”, dan menambahkan bahwa pemerintahnya “melanggar hukum humaniter”.

     

    (oln/afp/anews/*)

  • Ulama Besar Oman Memberi Selamat kepada Houthi Setelah Serangan Rudal Balistik Terhadap Israel – Halaman all

    Ulama Besar Oman Memberi Selamat kepada Houthi Setelah Serangan Rudal Balistik Terhadap Israel – Halaman all

    Ulama Besar Oman Memberi Selamat kepada Houthi Setelah Serangan Terhadap Israel

    TRIBUNNEWS.COM- Mufti Besar Kesultanan Oman, Sheikh Ahmed Bin Hamad Al-Khalili, mengucapkan selamat kepada kelompok Houthi di Yaman setelah kelompok itu menyerang Bandara Ben Gurion di negara pendudukan Israel dengan rudal balistik.

    Dalam unggahan di akun resminya di X pada hari Minggu, Al-Khalili mengatakan: “Kami memberi penghormatan kepada pasukan komando Yaman yang heroik, yang tulus dalam menegakkan kebenaran dan menghadapi ketidakadilan dan penindasan, dan Tuhan memenuhi janji-Nya.”

    “Kami mengucapkan selamat kepada mereka atas pencapaian luar biasa ini, yang telah Tuhan perkenankan untuk mereka capai. Mereka mampu menargetkan musuh di posisi terpentingnya. Tuhan menganugerahi mereka anugerah-Nya dengan memampukan mereka menciptakan senjata-senjata mematikan ini, yang telah membuat musuh-musuh mereka bingung dan tercengang.”

    Pada hari Minggu, Bandara Internasional Ben Gurion, bandara utama Israel, dilanda kekacauan setelah menjadi sasaran rudal balistik yang diluncurkan oleh kelompok Houthi di Yaman.

    Saluran 13 Israel melaporkan bahwa pertahanan udara Arrow Israel dan sistem THAAD Amerika gagal mencegat rudal tersebut, yang melukai tujuh orang dan mengganggu lalu lintas udara.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan melancarkan serangan terhadap Yaman setelah serangan di Bandara Ben Gurion, sementara kelompok Houthi mengumumkan beberapa jam kemudian bahwa mereka akan memberlakukan blokade udara terhadap negara pendudukan Israel.

    Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengatakan: “Menanggapi eskalasi Israel dengan memutuskan untuk memperluas operasi permusuhannya terhadap Gaza, kami mengumumkan bahwa kami akan memberlakukan blokade udara menyeluruh terhadap musuh Israel dengan berulang kali menargetkan bandara, terutama Bandara Lod, yang dikenal oleh Israel sebagai Bandara Ben Gurion.”

    Saree menambahkan: “Kami menghimbau kepada seluruh maskapai penerbangan internasional untuk mempertimbangkan pernyataan ini sejak saat diumumkan dan dipublikasikan, dan untuk membatalkan seluruh penerbangan ke bandara milik musuh kriminal, demi melindungi keselamatan pesawat dan pelanggan mereka.”

    Sementara itu, AS melancarkan serangkaian serangan udara di berbagai wilayah kota Saada dan ibu kota, Sana’a, menurut saluran Al-Masirah yang berafiliasi dengan Houthi .

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR