Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • Israel Umumkan Ekspansi Permukiman Berskala Besar di Tepi Barat

    Israel Umumkan Ekspansi Permukiman Berskala Besar di Tepi Barat

    Jakarta –

    Israel pada Kamis (29/5) mengumumkan rencana pendirian 22 permukiman Yahudi baru di wilayah pendudukan Tepi Barat, Palestina.

    Keputusan tersebut diambil oleh kabinet keamanan Israel dan diumumkan oleh Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich, yang juga seorang pemukim, serta Menteri Pertahanan Israel Katz, yang mengawasi pemukiman Yahudi di wilayah Palestina.

    Ekspansi nantinya dibarengi jaminan legalisasi bagi pos-pos permukiman ilegal yang sudah dibangun tanpa izin pemerintah. Sementara pada saat yang sama, serangan udara Israel ke Jalur Gaza menewaskan sedikitnya 13 orang dalam semalam, menurut pejabat kesehatan setempat.

    Israel merebut Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967. Palestina ingin menjadikan ketiga wilayah tersebut sebagai bagian dari negara masa depan. Sebabnya, komunitas internasional menganggap permukiman Israel di wilayah pendudukan sebagai ilegal dan sebagai hambatan utama bagi penyelesaian konflik di Timur Tengah.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa keputusan pembangunan permukiman Yahudi “memperkuat cengkeraman kita di Yudea dan Samaria”, ujarnya merujuk kepada istilah Alkitab untuk wilayah Tepi Barat.

    Dia menambahkan bahwa ekspansi pemukiman di daerah pendudukan “menegaskan hak historis bangsa Yahudi atas Tanah Israel, sekaligus menjadi jawaban telak terhadap terorisme Palestina.” Menurutnya, pembangunan permukiman juga merupakan “langkah strategis untuk mencegah pembentukan negara Palestina yang bisa membahayakan Israel.”

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Ekspansi terbesar sejak Kesepakatan Oslo

    Israel telah membangun lebih dari 100 permukiman di Tepi Barat yang kini dihuni sekitar 500.000 warga Israel. Bentuk permukiman Yahudi ini bervariasi, mulai dari pos kecil di atas bukit hingga komunitas lengkap dengan blok apartemen, pusat perbelanjaan, pabrik, dan taman. Kebanyakan pemukiman dihuni kaum Yahudi garis keras yang membenarkan praktik pendudukan. Militer Israel berkewajiban melindungi setiap pemukiman, meski artinya membatasi ruang gerak sekitar tiga juta warga Palestina di kampung halamannya sendiri.

    Di Tepi Barat, warga sipil Palestina secara umum hidup di bawah kekuasaan militer Israel. Adapun Otoritas Palestina hanya menguasai kota-kota besar. Sementara warga Israel yang hidup di wilayah pendudukan menikmati status kewarganegaraan penuh.

    Peace Now menyebutkan, rencana pemerintah mencakup legalisasi 12 pos permukiman ilegal, pembangunan 9 permukiman baru, serta pengklasifikasian ulang zona pemukiman untuk dimekarkan.

    “Pemerintah secara terang-terangan menunjukkan bahwa mereka lebih memilih memperkuat pendudukan dan melakukan aneksasi de facto ketimbang mengupayakan perdamaian,” kata Peace Now.

    Minimnya tekanan dari AS

    Sejak beberapa tahun terakhir, Israel sudah mempercepat pembangunan permukiman Yahudi, bahkan sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza. Perluasan ini semakin membatasi ruang gerak warga Palestina dan menjauhkan kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang layak dan merdeka.

    Pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, AS untuk pertama kalinya mendukung klaim Israel atas wilayah yang direbut melalui perang, serta mengambil langkah-langkah yang melegitimasi permukiman. Adapun Presiden Joe Biden, yang secara resmi menentang permukiman, juga tidak banyak menekan Israel untuk menghentikan ekspansi.

    Mahkamah Internasional (ICJ) tahun lalu menyatakan bahwa keberadaan pemukim Israel di wilayah pendudukan Palestina adalah ilegal. Majelis di Den Haag itu menuntut dihentikannya segala bentuk pembangunan atau peresmian permukiman.

    Israel menolak opini non-mengikat dari ke15 hakim tersebut, dengan menyatakan bahwa wilayah Tepi Barat Yordan adalah bagian dari tanah historis bangsa Yahudi.

    Permukiman Israel di Gaza

    Israel sebenarnya telah menarik semua pasukan dan membubarkan seluruh permukiman di Jalur Gaza saat hengkang pada tahun 2005. Kini, sejumlah pejabat pemerintah menyerukan agar warga Israel bisa kembali bermukim secara permanen di wilayah tersebut.

    Mereka meminta sebagian besar warga Palestina di Gaza dipindahkan ke tempat lain secara sukarela. Oleh banyak pihak, rencana ini dianggap sebagai bentuk pengusiran paksa dan melanggar hukum internasional.

    Saat ini, Israel menguasai lebih dari 70 persen wilayah Jalur Gaza, menurut Profesor Yaakov Garb dari Universitas Ben Gurion yang telah lama meneliti penggunaan lahan di wilayah Israel-Palestina. Area ini mencakup zona penyangga di sepanjang perbatasan Israel serta Kota Rafah di selatan yang kini nyaris kosong, dan wilayah-wilayah lain yang telah diperintahkan Israel untuk dievakuasi.

    Kritik dan kecaman

    Rencana Israel memicu kritik tajam dari sejumlah negara, termasuk sekutu di Barat. Pemerintah Inggris, misalnya, menyebut tindakan itu sebagai “rintangan yang disengaja” bagi negara Palestina, sementara juru bicara kepala PBB Antonio Guterres mengatakan langkah Israel mendorong upaya menuju solusi dua negara “ke arah yang salah”.

    Menteri Inggris untuk Timur Tengah, Hamish Falconer, mengatakan rencana pemerintahan Benjamin Netanyahu membahayakan “solusi dua negara” dan tidak melindungi Israel.

    Sementara Yordania menyebut langah Israel Ilegal, dan “merusak prospek perdamaian dengan memperkuat pendudukan”.

    “Kami menentang semua” perluasan permukiman, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, mengulangi seruan agar Israel menghentikan kegiatan yang menghalangi perdamaian dan pembangunan ekonomi.

    “Pemerintah Israel tidak lagi berpura-pura. Pencaplokan wilayah pendudukan dan perluasan permukiman adalah tujuan utamanya,” tulis organisasi HAM Peace Now.

    Dalam pengumumannya, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich memberikan pembelaan awal, saat mengatakan: “Kami tidak mengambil tanah asing, tetapi warisan leluhur kami.”

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga “Kisah Dokter di Gaza Kehilangan 9 Anaknya Akibat Serangan Israel” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Terdiam oleh Kritik Kanselir Jerman Soal Gaza

    Israel Terdiam oleh Kritik Kanselir Jerman Soal Gaza

    Jakarta –

    Hingga Rabu sore, belum ada tanggapan resmi dari pejabat tinggi Israel terhadap kritik tajam yang dilontarkan Kanselir Jerman Friedrich Merz awal pekan ini terhadap operasi militer Israel di Jalur Gaza.

    Dalam pidatonya pada Europaforum yang digelar Westdeutscher Rundfunk di Berlin , Merz menyebut situasi di wilayah Palestina itu sebagai “tragedi kemanusiaan dan bencana politik.” Dia mengaku “tak lagi memahami tujuan” Israel menggelar operasi militer teranyar, dan menekankan bahwa meski menyadari beban sejarah, Jerman tidak bisa diam saat “hukum humaniter internasional jelas-jelas dilanggar.” Menurut Merz, “jika batas-batas itu dilewati, maka kanselir Jerman juga harus bersuara.

    Pernyataan Merz merupakan ungkapan paling sengit dari seorang pejabat tinggi Jerman terhadap tindakan Israel di Gaza. Ucapannya itu sontak direspon Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, yang menyatakan bahwa “kata-kata Kanselir Friedrich Merz memiliki bobot” dan karena Merz adalah sahabat Israel, ucapannya dianggap serius, berbeda dengan pihak yang, menurut Prosor, “hanya mengkritik Israel secara sepihak.”

    Namun dia menegaskan, usai serangan Hamas pada 7 Oktober, Israel “tidak dapat menerima terbentuknya negara teror Hamas kedua.” Dia menyebut Israel berada dalam dilema, antara menyelamatkan sandera, menjamin bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza, dan sekaligus melawan terorisme.

    Prosor menuduh Hamas mengubah sekolah menjadi gudang senjata, masjid menjadi barak, dan rumah sakit menjadi pusat komando. Gerakan perlawanan Islam, yang diklasifikasikan sebagai organisasi teror oleh Israel, Jerman, dan sejumlah negara lain itu, membantah tuduhan tersebut.

    “Kritik yang mengena”

    Simon Wolfgang Fuchs, pakar Islam dari Universitas Ibrani Yerusalem, mencatat minimnya reaksi pejabat pemerintah Israel terhadap Merz di tengan ramainya liputan media nasional. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa komentar sang kanselir dianggap serius, namun tetap disampaikan dengan hati-hati. “Kemungkinan karena Merz, meski mengkritik, tetap menyampaikan pandangannya dengan cukup hati-hati terkait konsekuensi yang mungkin timbul,” ujarnya.

    Fuchs membandingkan sikap Merz dengan negara-negara Eropa lain yang telah lebih tegas mengecam Israel. “Kanselir Merz justru selama ini sangat berhati-hati. Diamnya elit politik Israel saat ini kemungkinan menjadi tanda bahwa komentar Merz sangat mengena, dan menunjukkan betapa seriusnya kata-katanya disikapi di Yerusalem Barat,” ujarnya merujuk kepada ibu kota baru Israel.

    “Seperti dalam kasus Presiden AS Donald Trump, hanya politisi sayap kanan yang bisa memengaruhi Perdana Menteri yang keras kepala ini,” tulis Haaretz soal kanselir partai konservatif CDU tersebut.

    Kemunduran diplomatik bagi Israel

    Haaretz menuduh, betapa Netanyahu memimpin “perang pemusnahan bermotif politik” terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, dengan puluhan warga sipil tewas setiap hari menurut data otoritas kesehatan Gaza. Haaretz menilai sikap hati-hati Duta Besar Prosor, yang biasanya melabeli kritik terhadap Israel sebagai antisemitisme, mengungkap kenyataan pahit bahwa “Israel hanya mendengar sahabat konservatifnya.”

    Peter Lintl, pakar Israel dari lembaga think tank Wissenschaft und Politik di Berlin, menilai bahwa pernyataan Merz tak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih besar. Menurutnya, sebagian besar negara anggota Uni Eropa kini mendukung usulan meninjau ulang Perjanjian Asosiasi dengan Israel (Assoziierungsabkommen), yang mempererat hubungan ekonomi, tetapi juga mewajibkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

    Menurut Lintl, fakta bahwa perjanjian ini kini dipertanyakan menunjukkan bahwa tekanan global mulai dirasakan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Ditambah lagi, kritik terhadap Israel juga datang dari pemerintahan dan senator Amerika Serikat yang dikenal pro-zionisme. “Dalam konteks ini, perubahan nada dari Jerman pasti akan didengar,” ujarnya.

    Fuchs menambahkan, kekhawatiran juga dirasakan di dalam negeri. “Banyak warga Israel takut bahwa negara mereka tengah kehilangan reputasi secara drastis, sampai-sampai tak lagi dianggap sebagai bagian dari nilai Barat,” kata Fuchs. “Padahal mayoritas warga Israel merasa menjadi bagian dari Barat dan ingin mempertahankan ikatan tersebut.”

    Tekanan dari arah balik

    Namun, menurut Lintl, kecil kemungkinan pernyataan Merz akan cukup kuat untuk menghentikan jalannya perang. Dia mencatat, tekanan politik terbesar terhadap Netanyahu justru datang dari barisan sendiri, dengan sejumlah anggota kabinetnya menuntut pendudukan permanen Jalur Gaza. Netanyahu sangat bergantung secara politik kepada kelompok ultranasionalis Yahudi, sehingga arah kebijakan sangat bergantung pada kekuatan internal tersebut.

    Haaretz mengakhiri komentarnya dengan seruan kepada para politisi Jerman, untuk tidak lagi secara buta menjamin “hak eksistensi Israel,” tanpa mempertanyakan bagaimana hak itu digunakan. “Tanggung jawab mereka justru terletak pada mempertanyakan bagaimana eksistensi itu dijalankan – terutama karena eksistensi tersebut juga berdiri di atas dukungan mereka.”

    “Sebagai sahabat Israel,” tulis Haaretz, “Merz harus memilih: apakah sasarannya hanya menjadi viral di Instagram atau dia ingin benar-benar bertindak untuk menghentikan pembantaian brutal terhadap anak-anak Palestina di Gaza, yang tampaknya tidak akan segera dihentikan oleh Netanyahu.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Agus Setiawan

    Lihat juga Video ‘Wujud Pesawat Komersial Terakhir di Bandara Yaman Dihancurkan Israel’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ormas Islam Bersuara soal Prabowo Siap Akui Israel jika Palestina Merdeka Nasional 30 Mei 2025

    Ormas Islam Bersuara soal Prabowo Siap Akui Israel jika Palestina Merdeka Nasional 30 Mei 2025

    Ormas Islam Bersuara soal Prabowo Siap Akui Israel jika Palestina Merdeka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Organisasi-organisasi masyarakat Islam angkat bicara mengenai Presiden RI
    Prabowo Subianto
    yang menyatakan Indonesia siap mengakui
    Israel
    sebagai negara yang berdaulat, asalkan Israel juga mengakui kedaulatan
    Palestina
    .
    Dalam pernyataan bersama seusai pertemuan bilateral dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
    “Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
    Dalam berbagai forum juga, Prabowo kerap menyampaikan sikap Indonesia, di mana mereka memandang penyelesaian dengan solusi dua negara.
    Menurut dia, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian serta mengakhiri konflik yang terjadi di tanah yang dijuluki “The Holy Land” itu.
    Namun, kata Prabowo, hak Israel juga harus dijamin sebagai negara berdaulat dan harus diperhatikan keamanannya jika Palestina merdeka.
    “Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” kata Prabowo.
    Pernyataan itu menuai berbagai respons dari berbagai
    ormas Islam
    di Indonesia.
    Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, sikap Indonesia yang siap mengakui Israel apabila Israel mengakui Palestina harus diikuti dengan komitmen untuk memproses hukum kejahatan perang yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
    Ketua Bidang Kerja Sama Internasional MUI Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, pemerintah harus mendorong agar Israel dan Netanyahu dihukum atas kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap Palestina.
    “Ada catatan penting di balik apa yang disampaikan Presiden Prabowo soal hubungan diplomatik ini, yaitu Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional dan menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebagaimana yang telah diperintahkan ICC,” ujar Sudarnoto dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
    Dengan begitu, Sudarnoto menyatakan dukungannya terhadap langkah Prabowo yang menegaskan kemerdekaan Palestina sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan anti-penjajahan untuk bangsa Indonesia.
    “Jika Israel tidak lagi menjajah, semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa oleh Israel dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas, maka tidak ada lagi alasan Indonesia untuk membenci Israel,” kata dia.
    Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengatakan bahwa Israel tetap harus mempertanggungjawabkan kejahatan perang yang selama ini mereka lakukan.
    Jika Palestina merdeka, kata Anwar, Israel harus berhadapan dengan hukum atas genosida yang dilakukan kepada rakyat Palestina.
    “Israel tentu juga harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida dan semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina,” kata Anwar melalui pesan singkat, Kamis.
    Menurut Anwar, Israel adalah negara penjajah, sedangkan Indonesia sangat anti terhadap penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
    Jika Israel ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia, peluang itu baru bisa terbuka jika Israel berhenti menjajah tanah Palestina.
    “Dan memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat Palestina, sehingga Palestina bisa menjadi sebuah negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat,” ujar Anwar.
    Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi, mendukung langkah Presiden Prabowo jika Israel ingin diakui Indonesia sebagai negara.
    Menurutnya, hal ini merupakan hubungan diplomasi yang baik untuk menunjukkan dukungan terhadap kebebasan bangsa Palestina.
    “Saya kira itu bahasa diplomasi yang sangat bagus untuk menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina,” kata Gus Fahrur kepada
    Kompas.com
    , Kamis.
    Dia mengatakan, kemerdekaan Palestina harus diwujudkan dan solusi dua negara mungkin menjadi opsi terbaik saat ini untuk mengakhiri konflik.
    “Banyak pihak menyerukan untuk dibuatnya ‘dua negara untuk dua warga’ yang hidup berdampingan secara damai. Tentu saja harus dilakukan dengan pengakuan kemerdekaan bangsa Palestina yang berdaulat terlebih dahulu oleh Israel,” kata Gus Fahrur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HNW Dukung Pernyataan Prabowo-Macron Bebaskan Palestina dari Penjajahan

    HNW Dukung Pernyataan Prabowo-Macron Bebaskan Palestina dari Penjajahan

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk menghadirkan negara Palestina merdeka dari penjajahan, yang berdaulat penuh atas rakyat dan tanah airnya. HNW pun berharap Prabowo dapat mengajak lebih banyak negara lagi agar mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

    “Pernyataan bersama Presiden Prabowo dan Macron itu wajar didukung, karena selain sesuai dengan amanat pembukaan UUD NRI 1945 yang menjadi pegangan sikap resmi Indonesia sejak Presiden pertama RI; Bung Karno, juga bertemu dengan momentum makin banyaknya negara yang menolak genosida Israel atas Gaza dan malah mengakui Palestina sebagai negara Merdeka, seperti Spanyol, Norwegia, Irlandia, Kolombia, Venezuela, Kuba, Chile, Bolivia, dan belakangan bahkan Perancis berinisiatif bersama Inggris dan Kanada akan mengumumkan pengakuan Palestina sebagai negara merdeka,” ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).

    HNW menambahkan, Macron akan membuat komunike bersama Arab Saudi pada bulan Juni yang akan datang untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

    “Semoga dengan konsistensi itu, 146 negara anggota PBB yang sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka, akan makin solid dan memudahkan mayoritas mutlak negara-negara anggota PBB mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat sebagai anggota penuh PBB, seperti negara-negara anggota PBB lainnya,” katanya.

    Meski demikian, HNW juga mengkritisi terkait pernyataan Prabowo yang akan mengakui dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

    HNW memahami pernyataan itu sebagai bentuk implementasi dari solusi yang ditawarkan untuk akhiri masalah Israel – Palestina dengan menghadirkan “two state solution’ atau solusi dua negara. Adapun hal tersebut merupakan suatu jenis solusi yang bahkan sejak diusulkan jadi prakarsa negara-negara Arab, selalu ditolak oleh Israel.

    Untuk itu, HNW mengingatkan akan lebih solutif dan sesuai dengan Konstitusi apabila Prabowo lebih fokus mengedepankan perjuangkan kemerdekaan Palestina yang diakui oleh mayoritas mutlak negara-negara dunia atau anggota PBB.

    Dengan begitu, pernyataan untuk membuka hubungan diplomatik tidak buru-buru disampaikan, sampai Palestina merdeka dan berdaulat penuh sesuai keputusan OKI dan Liga Arab.

    “Solusi dua negara ini memang bukan suatu hal yang baru. Sejak tahun 2002 sudah dimunculkan, tetapi sejak saat itu sampai sekarang Israel selalu menolak ‘two state solution’ itu. Konsensus KTT Liga Arab di Kairo pada akhir Maret, yang disetujui penuh oleh KTT Menlu OKI di Jeddah, selain menolak genosida yang dilakukan Israel atas Gaza juga menolak proposal Trump untuk relokasi warga Gaza. Mereka juga mendukung Palestina merdeka dengan ibukota Yerusalem Timur, sebagaimana keputusan KTT Luar biasa OKI di Istanbul yang dihadiri Presiden Jokowi, sekalipun hal itu ditolak oleh Israel apalagi dengan batas teritorial negara Palestina adalah kawasan sebelum pendudukan Israel tahun 1967,” jelasnya.

    HNW mengatakan kondisi belakangan ini, Israel melalui Perdana Menteri Netanyahu semakin memperluas penjajahan dan pendudukan bukan hanya di Gaza, tetapi juga di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Israel dan warganya pun semakin sering menyerbu dan beribadat di kawasan Masjid Al Aqsa.

    Tak hanya itu, lanjut HNW, mereka juga berencana ingin mengubah Masjid Al Aqsa menjadi Solomon Temple. Padahal UNESCO sejak 2016 sudah memutuskan mengakui Masjid Al Aqsa sebagai warisan budaya milik umat Islam.

    HNW menjelaskan publik tentu tidak menginginkan Prabowo terkena tipu muslihat Israel yang dikenal sebagai pihak yang tidak menghormati norma dan keputusan lembaga internasional seperti Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC).

    Bahkan, kata HNW, banyak Resolusi PBB yang tidak dipatuhi Israel. Israel juga sangat dikenal sebagai pihak yang mudah mengingkari kesepakatan termasuk kesepakatan gencatan senjata terakhir dengan HAMAS.

    “Publik tentu tidak ingin Presiden Prabowo jadi korban Israel; Misalnya hari ini Israel menyatakan dukungan kepada Palestina sebagai negara merdeka, dan kemudian Presiden Prabowo menyatakan mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, tapi besoknya lagi Israel mengulangi laku tidak komitmennya dengan kembali menyerang dan menjajah Israel. Beberapa negara Arab sudah melakukan normalisasi dengan dalih untuk mewujudkan Palestina merdeka, tapi hasilnya alih-alih Palestina makin mendekati merdeka dengan ‘two state solution’, malah Israel makin merasa mendapat legitimasi untuk memperluas kekuasaannya dan penjajahannya atas Palestina,” jelasnya.

    HNW mengatakan pernyataan Prabowo terkait syarat ‘pengakuan terhadap Israel apabila Palestina merdeka’, bukan dalam arti Palestina hanya asal menjadi negara merdeka atau hanya menjadi negara boneka Israel. Sebab, Israel melucuti persenjataan Palestina, juga tidak memberikan kedaulatan politik maupun ekonomi.

    Selain itu, HNW menilai Palestina bukan merdeka apabila kawasan teritorinya seperti Gaza dihancurkan dan warganya direlokasi keluar Palestina. Kemudian, Yerusalem Timur dikuasai Israel dan masjid Al Aqsa dihancurkan dan digantikan dengan Solomon Temple.

    “Melainkan yang diharapkan Presiden Prabowo tentunya adalah negara Palestina yang benar-benar merdeka dan berdaulat penuh sebagaimana cita-cita perjuangan Bangsa Palestina yang disetujui oleh Liga Arab maupun OKI, layaknya negara merdeka anggota penuh PBB lainnya. Dan mestinya wacana ‘two state solution’ juga tetap memberlakukan keputusan lembaga-lembaga internasional yang sudah didukung secara resmi oleh Indonesia, seperti keputusan-keputusan OKI, advisory opinion ICJ agar Israel meninggalkan wilayah pendudukan ilegal yang menjadi resolusi Majelis Umum PBB, dan perintah ICC untuk menangkap PM Israel Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Gallant atas genosida dan kejahatan kemanusiaan serta kejahatan perang yang mereka lakukan di Gaza, Palestina,” jelasnya.

    HNW mengatakan apabila syarat utama tersebut dapat terealisasi, kemudian Palestina sudah tidak dijajah Israel, barulah ada kewajaran untuk mendiskusikan opsi mengakui Israel sebagai negara dan membuat hubungan diplomatik sesuai Pembukaan UUD NRI 1945 alinea pertama dan keempat.

    Itu hal mendasar yang tentu menjadi komitmen Presiden Prabowo melanjutkan komitmen Presiden-Presiden RI sebelumnya, dan hanya dengan begitulah hutang Indonesia berupa kemerdekaan Palestina benar-benar akan terbayar,” pungkasnya.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo Siap Akui Israel Jika Palestina Merdeka, MUI: Bukti Anti-penjajahan Nasional 29 Mei 2025

    Prabowo Siap Akui Israel Jika Palestina Merdeka, MUI: Bukti Anti-penjajahan Nasional 29 Mei 2025

    Prabowo Siap Akui Israel Jika Palestina Merdeka, MUI: Bukti Anti-penjajahan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Bidang Hubungan Internasional Majelis Ulama Indonesia (
    MUI
    ), Sudarnoto, menilai sikap Presiden
    Prabowo Subianto
    konsisten terhadap dukungan kemerdekaan
    Palestina
    , tercermin dari pernyataan terbaru saat bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron.
    “Pernyataan Presiden Prabowo tentang kesediaan membuka
    hubungan diplomatik
    dengan
    Israel
    dengan syarat Palestina merdeka, itu bisa dimengerti. Pembukaan UUD memang mengisyaratkan kuat Indonesia anti-penjajahan (termasuk Israel yang nyata-nyata menjajah) dan membela negara mana pun termasuk Palestina yang terjajah,” kata Sudarnoto dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
    Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini mengatakan bahwa jika Israel tidak lagi menjajah dan seluruh pasukannya mundur dari Gaza, serta tanah yang direbut paksa dikembalikan ke Palestina, maka Indonesia tak lagi punya alasan untuk membenci Israel.
    “(Karena) tujuan akhir Indonesia membela Palestina adalah kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Palestina,” kata dia.
    Meski demikian, MUI memiliki catatan penting agar apa yang disampaikan Prabowo soal hubungan diplomatik dengan Israel diperhatikan.
    MUI berharap agar Israel tidak lolos dari jerat hukum atas kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan kepada bangsa Palestina.
    “Dan menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebagaimana yang telah diperintahkan ICC,” ucapnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat, asalkan Israel juga mengakui Palestina.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam joint statement bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
    “Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Prabowo.
    Prabowo menuturkan bahwa di berbagai tempat dan forum, dia kerap menyampaikan sikap Indonesia, di mana mereka memandang penyelesaian
    solusi dua negara
    atau
    two states solution
    .
    Menurut dia, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.
    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MUI: Israel Harus Dihukum Sesuai Hukum Internasional Nasional 29 Mei 2025

    MUI: Israel Harus Dihukum Sesuai Hukum Internasional Nasional 29 Mei 2025

    MUI: Israel Harus Dihukum Sesuai Hukum Internasional
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Majelis Ulama Indonesia
    (MUI) memberi catatan terhadap peluang dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan
    Israel
    , jika
    Palestina
    merdeka.
    Tegas MUI, Israel sebagai negara yang melakukan kejahatan tetap harus dihukum sesuai dengan hukum internasional.
    “Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional dan menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebagaimana yang telah diperintahkan ICC (International Criminal Court),” ujar Ketua Bidang Hubungan Kerja Sama Internasional MUI, Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
    Di samping itu, menurutnya tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk membenci Israel jika
    Palestina merdeka
    dan kedaulatannya diakui.
    Selama, Israel benar-benar menarik seluruh pasukannya dari seluruh wilayah Palestina, termasuk Gaza.
    “Jika Israel tidak lagi menjajah, semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa oleh Israel dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas, maka tidak ada lagi alasan Indonesia untuk membenci Israel,” kata Sudarnoto.
    Menurutnya, tujuan akhir dari membela Palestina adalah kemerdekaan dan kedaulatan negara tersebut.
    Karenanya, ia paham dengan pernyataan Presiden
    Prabowo Subianto
    soal peluang dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, jika Palestina merdeka.
    “Pembukaan UUD memang mengisyaratkan kuat Indonesia antipenjajahan, termasuk (kepada) Israel yang nyata-nyata menjajah dan membela negara manapun termasuk Palestina yang terjajah,” ujar Sudarnoto.
    Sebelumnya, Prabowo menyatakan Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat, asalkan Israel juga mengakui Palestina.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam joint statement bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
    “Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Prabowo.
    Prabowo menuturkan bahwa di berbagai tempat dan forum, dia kerap menyampaikan sikap Indonesia, di mana mereka memandang penyelesaian two states solution.
    Menurut dia, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.
    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trump Peringatkan Netanyahu Agar Israel Tunda Serang Iran

    Trump Peringatkan Netanyahu Agar Israel Tunda Serang Iran

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa ia telah memberi tahu Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk menunda serangan terhadap Iran. Trump mengatakan bahwa hal itu akan “tidak pantas” di tengah pembicaraan mengenai kesepakatan nuklir.

    “Baiklah, saya ingin jujur, ya saya telah melakukannya,” kata Trump ketika ditanya apakah ia telah memberi tahu Netanyahu dalam panggilan telepon minggu lalu untuk tidak mengambil tindakan apa pun yang dapat mengganggu pembicaraan Washington dengan Teheran, dilansir AFP, Kamis (29/5/2025).

    Ketika didesak mengenai apa yang ia katakan kepada perdana menteri Israel, Trump menjawab: “Saya hanya mengatakan bahwa saya tidak menganggapnya pantas, kami telah melakukan diskusi yang sangat baik dengan mereka.”

    Ia menambahkan: “Saya katakan kepadanya bahwa ini tidak pantas dilakukan sekarang karena kita sudah sangat dekat dengan solusinya”.

    “Saya pikir mereka ingin membuat kesepakatan, dan jika kita bisa membuat kesepakatan, akan menyelamatkan banyak nyawa.”

    Teheran dan Washington dalam beberapa minggu terakhir telah mengadakan 5 putaran pembicaraan yang difokuskan pada masalah tersebut–kontak tingkat tertinggi mereka sejak AS pada tahun 2018 menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 selama masa jabatan pertama Trump.

    Iran mengatakan sebelumnya pada Rabu (28/5) bahwa mereka mungkin mempertimbangkan untuk mengizinkan inspektur AS dengan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memeriksa fasilitasnya jika kesepakatan dicapai dengan AS.

    Trump tidak mengesampingkan tindakan militer tetapi mengatakan dia menginginkan ruang untuk membuat kesepakatan terlebih dahulu — dan juga mengatakan bahwa Israel, dan bukan Amerika Serikat–akan memimpin dalam serangan semacam itu.

    Iran telah lama dituduh oleh kekuatan Barat berusaha mengembangkan senjata nuklir–klaim yang terus dibantah Teheran, bersikeras bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan sipil yang damai.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Netanyahu Terpojok! Sekutu Dekat Israel Ramai-Ramai Balik Menyerang

    Netanyahu Terpojok! Sekutu Dekat Israel Ramai-Ramai Balik Menyerang

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah negara-negara Barat mulai melontarkan kecaman terhadap Israel. Mereka mengkritisi agresifitas berlebihan yang dilakukan Negeri Zionis itu di wilayah Gaza, Palestina, serta sejumlah daerah Arab lainnya.

    Berikut sejumlah negara ‘sekutu’ Israel yang telah berbalik mengkritisi negara itu dengan keras dirangkum berbagai sumber:

    1. Jerman

    Kanselir Jerman Friedrich Merz melontarkan kecaman paling tajam terhadap Israel sejak konflik Gaza kembali memanas. Dalam konferensi pers di Turku, Finlandia, Selasa (27/5/2025), Merz menyatakan bahwa serangan militer besar-besaran Israel ke Jalur Gaza “tak lagi dapat dipahami” dan “tidak lagi dapat dibenarkan” sebagai bagian dari perang melawan Hamas.

    Pernyataan tersebut menandai perubahan signifikan dalam posisi publik Jerman, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung paling setia Israel di kancah internasional, karena komitmen sejarahnya pasca-Holocaust. Namun, tekanan dari opini publik, partai koalisi, dan pejabat senior mulai mendorong pergeseran sikap di tingkat pemerintahan.

    “Serangan militer besar-besaran Israel di Jalur Gaza tidak menunjukkan logika apapun bagi saya. Bagaimana itu bisa melayani tujuan memerangi teror? Dalam hal ini, saya sangat, sangat kritis,” kata Merz, dilansir Reuters.

    “Saya bukan orang pertama yang mengatakannya… Tapi saya rasa waktunya sudah tiba untuk menyatakan secara terbuka bahwa apa yang saat ini terjadi sudah tidak bisa dipahami lagi.”

    Pernyataan Merz menyusul kritik dari Menteri Luar Negeri Johann Wadephul, serta seruan dari mitra koalisi junior Partai Sosial Demokrat (SPD) untuk menghentikan ekspor senjata ke Israel guna menghindari keterlibatan Jerman dalam potensi kejahatan perang.

    2. Inggris-Kanada-Prancis

    Tiga negara besar sekutu Israel – Inggris, Kanada, dan Prancis – pada Senin pekan lalu mengeluarkan ancaman sanksi terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, jika negara tersebut tidak menghentikan ofensif militer barunya di Gaza dan mencabut pembatasan atas bantuan kemanusiaan.

    Langkah ini menandai tekanan internasional paling keras sejauh ini terhadap Israel dari sekutu tradisionalnya di Barat, yang selama ini mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri namun kini menilai eskalasi serangan sebagai tidak proporsional dan melanggar hukum internasional.

    “Penolakan Pemerintah Israel terhadap bantuan kemanusiaan esensial bagi warga sipil tidak dapat diterima dan berisiko melanggar Hukum Humaniter Internasional,” tulis ketiga negara dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh pemerintah Inggris, dikutip dari Reuters.

    Dalam pernyataan yang sama, Inggris, Kanada, dan Prancis juga menentang perluasan permukiman Israel di Tepi Barat, dan memperingatkan:

    “Kami tidak akan ragu mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk sanksi yang ditargetkan,” tegas mereka.

    Dalam pernyataan bersama itu, ketiga negara Barat tersebut menggarisbawahi bahwa dukungan mereka terhadap Israel bukanlah tanpa syarat.

    “Kami selalu mendukung hak Israel untuk membela warganya dari terorisme. Tapi eskalasi ini benar-benar tidak proporsional,” bunyi pernyataan bersama tersebut.

    “Kami tidak akan tinggal diam saat Pemerintah Netanyahu melakukan tindakan keterlaluan seperti ini.”

    3. Amerika Serikat (AS)

    Intensitas dukungan Washington terhadap Israel mulai nampak berkurang dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini terjadi setelah Trump berkunjung ke sejumlah negara Timur Tengah dan bertemu dengan pemimpin negara yang anti dengan Tel Aviv.

    Pada 19 Mei lalu, Trump bertemu pemimpin Islamis Suriah, Ahmed al-Sharaa di Riyadh, Arab Saudi. Pertemuan itu membahas pencabutan seluruh sanksi yang dijatuhkan Negeri Paman Sam terhadap Suriah.

    “Dia punya potensi. Dia pemimpin sejati,” kata Trump kepada wartawan setelah berunding dengan Sharaa pada Rabu pekan lalu di Riyadh.

    Hal itu mengukuhkan munculnya tatanan Timur Tengah baru yang dipimpin Sunni – yang melampaui ‘poros perlawanan’ Iran dan mengesampingkan Israel. Menurut tiga sumber regional dan dua sumber Barat, ada pesan yang jelas dari Trump bagi Negeri Yahudi.

    Di tengah meningkatnya kejengkelan di Washington atas kegagalan Israel mencapai gencatan senjata di Gaza, lawatan Trump merupakan penghinaan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sekutu dekat AS, kata sumber tersebut.

    Sumber tersebut menyebut pesannya jelas: dalam visi diplomasi Timur Tengah Trump yang kurang ideologis dan lebih berorientasi pada hasil, Netanyahu tidak dapat lagi mengandalkan dukungan tanpa syarat AS untuk agenda sayap kanannya, kata sumber tersebut.

    “Pemerintahan ini sangat frustrasi dengan Netanyahu dan rasa frustrasi itu terlihat,” kata David Schenker, mantan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat di bawah mantan Presiden Republik George W. Bush.

    “Mereka sangat, sangat transaksional, dan Netanyahu tidak memberi mereka apapun saat ini.”

    Sumber tersebut mengatakan bahwa AS tidak akan meninggalkan Israel, yang tetap menjadi sekutu penting AS yang dukungannya di Washington sangat kuat dan bipartisan.

    “Namun, pemerintahan Trump ingin menyampaikan pesan kepada Netanyahu bahwa Amerika memiliki kepentingannya sendiri di Timur Tengah dan tidak suka jika dia menghalangi jalannya,” sumber tersebut menambahkan.

    “Kesabaran AS telah terkuras bukan hanya oleh penolakan Netanyahu untuk menyetujui gencatan senjata di Gaza, tetapi juga penolakannya terhadap perundingan AS dengan Iran mengenai program nuklirnya.”

    “Meskipun secara terbuka menegaskan hubungan AS-Israel tetap kuat, pejabat pemerintahan Trump secara pribadi telah menyatakan kekesalannya dengan penolakan Netanyahu untuk mengikuti posisi Washington terkait Gaza dan Iran,” tambah sumber itu.

    (tps)

  • Netanyahu Klaim Tentara Israel Bunuh Pemimpin Hamas Mohammed Sinwar

    Netanyahu Klaim Tentara Israel Bunuh Pemimpin Hamas Mohammed Sinwar

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan militernya telah membunuh Mohammed Sinwar. Sinwar diduga sebagai pemimpin Hamas di Gaza dan merupakan saudara dari mantan pemimpin yang terbunuh Yahya Sinwar.

    “Kami telah melenyapkan Mohammed Sinwar,” kata Netanyahu dalam sidang pleno parlemen dilansir AFP, Rabu (28/5/2025).

    Media Israel telah melaporkan bahwa Sinwar menjadi sasaran serangan udara Israel di Gaza selatan awal bulan ini.

    Pada pertengahan Mei kemarin, gempuran Israel terhadap sebuah rumah sakit di wilayah Jalur Gaza bagian selatan, Selasa (14/5) malam, disebut menargetkan pemimpin Hamas Mohammed Sinwar.

    Tel Aviv berdalih serangannya itu menargetkan “pusat komando dan kendali” Hamas yang ada di kompleks rumah sakit tersebut.

    Mohammed Sinwar, seperti dilansir CNN, Rabu (14/5), menjadi pemimpin de-facto kelompok Hamas setelah militer Israel membunuh saudaranya, Yahya Sinwar, dalam serangan di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu.

    Menurut seorang pejabat senior Israel dan dua sumber yang mengetahui masalah tersebut, serangan udara terbaru Israel menargetkan rumah sakit di area Khan Younis itu menargetkan Mohammed Sinwar.

    (rfs/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Di Tengah Kontroversi, Organisasi Bantuan Gaza Mulai Beroperasi

    Di Tengah Kontroversi, Organisasi Bantuan Gaza Mulai Beroperasi

    Gaza City –

    Organisasi bantuan kemanusiaan yang didukung Amerika Serikat mulai beroperasi di Gaza di tengah gelombang kritik dari sektor kemanusiaan, pengamat internasional, hingga direktur eksekutifnya sendiri yang telah mengundurkan diri.

    Yayasan Kemanusiaan Gaza, atau yang dikenal sebagai Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ditugaskan menyalurkan bantuan di Jalur Gaza, dengan distribusi yang dilaporkan telah dimulai pada Senin (26/05).

    Langkah ini mungkin merupakan penyaluran bantuan pangan terbesar sejak Israel menutup akses bagi lembaga-lembaga kemanusiaan ke wilayah tersebut pada awal Maret lalu.

    Namun, GHF yang dikelola secara privat hanya diizinkan beroperasi dengan dukungan dari Israel dan Amerika Serikat. Sementara itu, sejumlah lembaga bantuan kemanusiaan yang telah lama beroperasi, termasuk jaringan lembaga PBB, masih dilarang masuk ke wilayah Gaza.

    Oleh karena itu, operasi GHF menuai kecaman luas karena dinilai tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Apa itu GHF dan apa yang sudah dilakukannya?

    Gaza Humanitarian Foundation (GHF) adalah lembaga bantuan kemanusiaan yang terdaftar di Jenewa, Swiss. Menurut kantor berita Reuters, GHF beroperasi dengan bantuan perusahaan keamanan dan logistik swasta, yakni UG Solutions dan Safe Reach Solutions.

    Dalam pernyataannya, GHF menyebut akan mendirikan empat titik distribusi untuk menyalurkan makanan dan pasokan medis kepada warga Gaza. Organisasi ini menargetkan distribusi sebanyak 300 juta porsi makanan dalam 90 hari pertama operasinya, serta menjangkau satu juta warga Palestina dalam waktu satu minggu.

    Saat ini, sekitar dua juta warga Palestina tinggal di Jalur Gaza.

    Operasi GHF resmi dimulai pada Senin, 26 Mei, beberapa jam setelah direktur eksekutifnya, mantan Marinir AS Jake Wood, mengundurkan diri.

    Wood sebelumnya menjadi wajah dari GHF sejak organisasi ini dipilih sebagai mitra utama penyaluran bantuan oleh pemerintah AS dan Israel. Sebelum bergabung dengan GHF, Wood dikenal sebagai pendiri Team Rubicon, organisasi yang fokus pada bantuan penanggulangan bencana, didirikan pada tahun 2010.

    Dalam pernyataan pengunduran dirinya, Wood menyebut GHF tidak mampu mematuhi “prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, dan independensi, prinsip yang tidak akan saya abaikan.”

    Rencana GHF dikritik luas oleh komunitas kemanusiaan

    Pengunduran diri Wood terjadi di tengah gelombang kritik dari PBB, organisasi bantuan independen, dan pakar kemanusiaan terkait rencana penyaluran bantuan GHF di Gaza yang dilakukan dengan persetujuan serta keterlibatan Israel.

    “Bantuan seharusnya disalurkan oleh pihak netral yang tidak terlibat dalam konflik,” kata Thea Hilhorst, peneliti bantuan kemanusiaan dari Erasmus University Rotterdam, Belanda.

    “Dalam kasus ini, Israel yang memegang kendali. Israel bukan pihak netral, Israel adalah okupan dan pihak yang ikut bertikai.”

    Salah satu sorotan utama terhadap rencana GHF adalah lokasi distribusi bantuan.

    Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memaparkan rencana yang terdiri dari tiga tahap. Rencana ini mencakup penggunaan militer Israel untuk mengamankan distribusi bantuan serta “pembentukan zona steril di wilayah selatan [Gaza], tempat warga sipil akan dipindahkan.”

    Hingga kini, empat titik distribusi GHF telah ditetapkan di Selatan, wilayah yang dihuni sedikit warga Palestina. Pemerintah Israel mengklaim pendekatan ini bertujuan agar bantuan tidak diperoleh Hamas. Israel sendiri masih aktif dalam perang yang tengah berlangsung dengan kelompok militan tersebut sejak serangan 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan 250 orang disandera.

    Laporan menunjukkan bahwa warga yang ingin mengakses bantuan harus melewati penjagaan militer terlebih dahulu.

    Langkah ini memicu kekhawatiran akan potensi pemindahan paksa warga dari wilayah utara Gaza yang padat penduduk. Netanyahu menyatakan bahwa warga yang memasuki zona steril di selatan Gaza “tidak otomatis bisa kembali [ke wilayah utara].”

    Hilhorst mengatakan kepada DW bahwa langkah tersebut bisa dianggap sebagai pembersihan etnis, karena telah melanggar prinsip bantuan kemanusiaan yang mewajibkan bantuan untuk diberikan di tempat di mana warga berada, bukan dengan memaksa mereka melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkannya.

    “Dia (Netanyahu) menggunakan bantuan sebagai alat untuk memindahkan penduduk dari Gaza. Ini adalah bentuk instrumentalitas bantuan untuk kepentingan perang,” ujar Hilhorst.

    “Satu-satunya hal yang seharusnya dilakukan [Netanyahu] saat ini adalah membuka akses perbatasan untuk bantuan kemanusiaan. Tapi itu tidak dilakukan, dan ia justru menggunakan kelaparan sebagai senjata perang.”

    Koordinator Badan Bantuan Darurat PBB, Tom Fletcher, juga menyampaikan keprihatinan serupa di hadapan Dewan Keamanan PBB pada 13 Mei lalu. Ia mengatakan bahwa taktik tersebut tampaknya “lebih memprioritaskan tujuan depopulasi Gaza daripada menyelamatkan nyawa warga sipil.”

    Sementara itu, kelompok Hamas pada Senin memperingatkan warga Palestina di Gaza untuk tidak bekerja sama dengan GHF. Dalam keterangan kepada media, Hamas menyebut sistem yang diajukan GHF justru akan “menggantikan tatanan dengan kekacauan, memperkuat kebijakan kelaparan sistematis terhadap warga Palestina, dan menjadikan makanan sebagai senjata di masa perang.”

    Bantuan PBB masih terhalang masuk Gaza

    Dengan beroperasinya GHF, sejumlah lembaga kemanusiaan kembali mendesak agar layanan bantuan kemanusiaan bisa kembali dijalankan secara penuh di Gaza.

    Jonathan Fowler, juru bicara badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA, mengatakan kepada DW bahwa sudah ada sistem kemanusiaan internasional yang terbukti efektif dan menghormati hukum humaniter internasional.

    “Tidak perlu sistem baru. Sistem yang sudah ada bisa bekerja secara maksimal untuk menyalurkan bantuan jika diizinkan. Masalahnya, sekarang justru tidak diizinkan,” ujar Fowler.

    Meski begitu, seperti telah diperingatkan organisasi-organisasi kemanusiaan akan terjadinya bencana kelaparan di Gaza, distribusi makanan merupakan intervensi yang diperlukan dan penting.

    Namun, walau GHF telah memulai distribusi logistik, kendaraan dari lembaga bantuan independen masih dilarang masuk ke wilayah Gaza.

    Menurut Sarah Schiffling, wakil direktur Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute yang berbasis di Finlandia, larangan terhadap distribusi bantuan non-makanan bisa dianggap sebagai pengepungan.

    “Pengepungan berarti memutus akses suatu wilayah dari dunia luar, dan itulah yang kita lihat saat ini dari sisi logistik,” ujar Schiffling kepada DW.

    Ia menilai, meski diizinkannya GHF untuk membawa bantuan merupakan langkah yang “sangat positif”, bantuan dari organisasi kemanusiaan lainnya tetap penting, terutama untuk menyuplai kebutuhan lain seperti bahan bakar, alat masak, tempat tinggal, obat-obatan, dan barang-barang esensial lainnya.

    “Ada banyak sekali truk bermuatan barang bantuan yang sangat dibutuhkan, menumpuk di sepanjang perbatasan Gaza, tapi tidak kunjung diberi izin masuk,” katanya.

    “Ini benar-benar soal akses, bukan masalah pengadaan barang, bukan masalah pengiriman barang ke perbatasan.”

    UNRWA juga menyebut sekitar 3.000 truk masih tertahan di Yordania dan Mesir, menunggu izin melintasi perbatasan Israel. Beberapa di antaranya membawa obat-obatan yang terancam kedaluwarsa.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini